SOP Bagian Umum Kanwil DJKN

45. Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013
Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 50

46. Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pengelolaan
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara (LPP TKPKN)

Dasar Hukum :
1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara kepada Pegawai Departemen Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin
Dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
4. Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1224/KM.1/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

51 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

47. Penyusunan Perubahan Revisi Dipa

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 52

48. Penyusunan Register Penutupan Kas

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

53 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

49. Pembuatan Surat Permintaan Dana
TKPKN

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013
Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1224/KM.1/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 54

50. Penyusunan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara
5. Lembaga Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 25 (dua puluh lima) hari kerja

55 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

51. Penyusunan Laporan Manual Berkala
Subbagian Keuangan

Dasar Hukum :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan Atau Keputusan
Menteri Keuangan;
10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 56

52. Penyusunan Laporan Terjadinya
Kerugian Negara Di Lingkungan KANWIL
DJKN

Dasar Hukum :
1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 88/PMK.06/2009 ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 Tentang Tugas Belajar di
Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara
Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pensiun yang
Dilaksanakan oleh PT. Taspen;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemberian Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.01/1985 tentang Pengadaan dan
Penggunaan Uraian Jabatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen
Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 Tentang Ketentuan
Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan
Departemen Keuangan;
10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan Atau Keputusan
Menteri Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya

 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

57 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

53. Penyusunan Laporan Triwulan
Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Hukum :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.01/1985 tentang Pengadaan dan
Penggunaan Uraian Jabatan pada setiap unit organisasi di lingkungan Departemen
Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan Atau Keputusan
Menteri Keuangan;
10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 58

54. Penyusunan Tanggapan Atas Hasil
Review Laporan Keuangan Tingkat Kanwil
Dan Atau Laporan Keuangan Kantor
Wilayah Oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Dasar Hukum :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan Atau Keputusan
Menteri Keuangan;
10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya

 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

59 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

55. Penggandaan Surat Dan Dokumen
Melalui Pihak Ketiga

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 60

56. Penerbitan Surat Tugas (ST) Dan Surat
Perjalanan Dinas (SPD)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang
Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

61 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

57. Penataan Arsip Inaktif

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1200/KM.1/2009 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KM.1/2010 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2010 tentang
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 62

58. Pemusnahan Arsip Yang Telah
Memenuhi Jadwal Retensi Arsip

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1200/KM.1/2009 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KM.1/2010 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2010 tentang
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

63 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

59. Penataan Arsip Aktif

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standard Operating Procedure di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1200/KM.1/2009 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 769/KM.1/2010 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 64

60. Penyimpanan Dan Pendistribusian
Barang Persediaan Dan Alat Tulis Kantor
(ATK)

Dasar Hukum :
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman
Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang
Pedoman Akuntansi Persediaan.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

65 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

61. Penyusunan Daftar Barang Ruangan

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 66

62. Pembuatan Surat Kuasa Perpanjangan
STNK

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170//PMK.01/20013 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

67 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

63. Penyelenggaraan Urusan Surat Keluar

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 68

64. Penyelenggaraan Urusan Surat Masuk

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja

69 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

65. Penyusunan Berita Acara Serah Terima
Penggunaan Barang Milik Negara

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman
Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Barang
Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor di Lingkungan
Departemen Keuangan.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 70

66. Penatausahaan Peraturan

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

71 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

67. Penyusunan Rencana Kebutuhan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 72

68. Penyusunan Laporan Bmn Tingkat
Wilayah Kantor Wilayah DJKN

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

73 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

69. Penyusunan Laporan Bmn Kantor
Wilayah DJKN Selaku Satker

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 74

70. Usulan Penghapusan Barang Milik
Negara Pada KANWIL DJKN Selaku Satker

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.1/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1050/KMK.01/2006 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama
Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

75 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

71. Usulan Penghapusan Barang Milik
Negara Di Lingkungan KANWIL DJKN

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 76

72. Usulan Penetapan Status Barang Milik
Negara Di Lingkungan KANWIL DJKN

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

77 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

73. Usulan Penetapan Status Barang Milik
Negara Pada KANWIL DJKN Selaku Satker

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
3. Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.1/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1050/KMK.01/2006 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama
Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 78

74. Pengadaan Barang/Jasa KANWIL DJKN
Untuk Nilai Pekerjaan s.d.
Rp.200.000.000,00 Atau Jasa Konsultansi
Untuk Nilai Pekerjaan s.d.
Rp.50.000.000,00

Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara jo. Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 15 (lima belas) hari kerja

79 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

75. Pengadaan Barang/Jasa Kantor
KANWIL DJKN Untuk Nilai Pekerjaan Di
Atas Rp200.000.000,00 Atau Jasa
Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan Di Atas
Rp50.000.000,00

Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian
Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara jo. Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) bulan

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 80

76. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (Belanja Modal)
Aparat Pengawas Fungsional

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 30 hari kerja

81 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

77. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 15 hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 82

78. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian
Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian
Yang Akan Dipantau

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama pada akhir periode pelaporan (akhir dwiminggu I/akhir dwiminggu II)

83 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Pelayanan Lelang

KEP DIRJEN NOMOR 203/KN/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 84

1. Pengusulan Pengangkatan Penilai
Pemerintah

Merupakan SOP yang mengambarkan proses pengusulan pengangkatan Penilai
Pemerintah dan penetapan atas SOP tersebut dalam bentuk Keputusan Direktur
Jendera.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota Dinas mengenai Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah dari
Kepala Bagian Umum.

b. Surat mengenai Permohonan Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah
dari Kepala KPKNL.

c. Program Kerja/Rencana Kerja Pembinaan Kepegawaian pada Kanwil
DJKN.Surat Permohonan Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

85 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

Sumber
1. KEP-163/KN/2014
2. KEP-203/KN/2018
3. KEP-186/KN/2020
4. KEP-463/KN/2020
5. KEP-515/KN/2021

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 86