Pedoman PPA 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Tim Penyusun

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pembina
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim
Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Editor
Sigid Mulyadi
Andhita Vidya Putri

Kontributor
Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau

Reviewer
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Kanwil DJPb Provinsi Bali
Kanwil DJPb Provinsi Riau
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

““Buku ini disusun berdasarkan

peraturanyangmasihberlaku.
Apabila terdapat perubahan
peraturan atau dicabutnya
peraturanatauadanyaperaturan
baru, maka agar berpedoman

pada peraturan terbaru
tersebut.



"Bekerja tanpa pedoman
laksana masuk hutan belantara

yang gelap tanpa lentera"

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

vvii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Sambutan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)
dituntut untuk menjadi agen perubahan, katalisator, motor penggerak dan
pendorong dalam mewujudkan program, tujuan, sasaran serta visi dan misi
DJPb di daerah. Sementara itu, perubahan yang dinamis mendorong Kanwil
DJPb untuk terus menerus mereposisi diri, mengikuti perkembangan yang
terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan tata kelola Aparatur
Sipil Negara dan sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, telah
membawa pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.
Penguatan dan penajaman peran Kanwil DJPb ini membutuhkan koordinasi
yang baik pada semua lini organisasi serta penyempurnaan perangkat peraturan
yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.

Mengingat hal di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
bagi pejabat dan atau pegawai yang baru ditempatkan atau promosi pada
Kanwil DJPb, maka diperlukan suatu “Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kanwil DJPb”. Buku ini dapat menjadi panduan bagi para pejabat/pegawai
Kanwil DJPb dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai langkah
strategis pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia vii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Saya memberikan apresiasi atas penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kanwil DJPb ini. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai
Kanwil DJPb tetapi juga bisa menambah wawasan bagi seluruh pegawai DJPb.
Sehingga, diharapkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb akan semakin
meningkat dan akan bermuara pada pencapaian visi yaitu “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap langkah
kita.

Jakarta,

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Marwanto Harjowiryono

viviiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb. Buku
pedoman ini memberikan panduan bagi para pejabat/pegawai yang baru
dilantik maupun yang baru menempati suatu posisi pada Kanwil DJPb dalam
merumuskan berbagai langkah strategis pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam penyusunannya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb
ini telah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Materi yang
tercantum di dalamnya juga telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Tak ada gading yang
tak retak, demikian pula dengan buku pedoman ini. Kami menerima segala
masukan yang membangun demi penyempurnaan buku pedoman ini ke depan.

Sejalan dengan semangat Perbendaharaan Go Green, khususnya untuk
mengurangi penggunaan kertas maka buku ini juga hadir dalam bentuk
electronic book (e-book). Diharapkan dengan bentuk e-book, para pembaca
sekalian dapat menyimpannya di gawai sehingga memudahkan untuk dibaca
setiap saat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia ix

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Selamat menikmati buku ini. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi
salah satu rujukan bagi seluruh pejabat/pegawai DJPb dalam meningkatkan
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Jakarta,

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Haryana

xx Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR ISI

DISCLAIMER ..................................................................................... iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ..... vii
KATA PENGANTAR ......................................................................... ix
DAFTAR ISI ...................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1
A. Latar Belakang ..................................................................... 1
B. Tujuan dan Manfaat ............................................................ 2
C. Ruang Lingkup .................................................................... 3

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBINAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN II ........................................... 5

A. Tugas dan Fungsi ................................................................. 5

B. Uraian Jabatan ..................................................................... 6

C. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas ............................................ 8

BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMBINAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN II ......................................... 11
A. Penyusunan Rencana Asistensi dan Bimtek Pelaksanaan
Anggaran Daerah .............................................................. 11
B. Pelaksanaan Sharing Informasi Dalam Rangka Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran Daerah .......................................... 13
C. Penyusunan Laporan Sharing Informasi Dalam Rangka
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah ......................... 16
D. Asistensi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) .................................................... 19

Kementerian Keuangan Republik Indonesia xi

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

E. Monev Dana Transfer di Daerah (LKT dan LRT) ............. 29
F. Fasilitasi Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD).33
G. Penyusunan Laporan Realisasi dan Analisis Kinerja Anggaran

Daerah (Profil Keuangan Pemerintah Daerah) ................... 35
H. Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) ........................ 39
I. Pengkoordinasian Pelaksanaan Layanan Bersama Kementerian

Keuangan di Daerah........................................................... 50
J. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang

Bersumber dari RDI dan Penerusan Pinjaman kepada BUMN
/ PT Masa Penarikan/Masa Penyelesaian Piutang Negara . 54
K. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang
Bersumber dari RDI, RPD, dan Penerusan Pinjaman kepada
Pemda/BUMD .................................................................. 66
L. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang
Bersumber dari RDI, RPD, dan Penerusan Pinjaman kepada
Badan Hukum Lainnya Masa Penyelesaian Piutang Negara... 82
M. Rekonsiliasi Kewajiban Debitur ......................................... 88
N. Penagihan Kewajiban Jatuh Tempo Debitur (Penagihan
Kewajiban Debitur) ........................................................... 95
O. Penagihan Kewajiban Jatuh Tempo Debitur (Monitoring
Pembayaran Kewajiban Jatuh tempo Debitur) ................... 98
P. Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan Investasi
Lainnya (Monitoring atas Kredit Program) ...................... 101
Q. Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan Investasi
Lainnya (Bimtek Kredit Program) ................................... 110
R. Monev atas Pembiayaan Ultra Mikro ............................... 115
S. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa ................................................................................ 117

xxiiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

T. Pemantauan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa................................................................................. 130
U. Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK) Pegawai ............................................ 135
V. Pembinaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendaharan Atau Pejabat Lain...... 139

BAB IV LAPORAN BERKALA DAN APLIKASI PENDUKUNG... 143
A. Laporan Berkala .............................................................. 143
B. Aplikasi Pendukung ......................................................... 151

REFERENSI ................................................................................... 157

Kementerian Keuangan Republik Indonesia xiii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

xixviv Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit core business pada Kanwil DJPb, Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) memiliki peran strategis dalam upaya
mewujudkan peran Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan
di daerah. Bidang PPA II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimtek
pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program,
dana transfer, serta melaksanakan penyusunan Kajian Fiskal Regional, analisis
kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan
Daerah, dan koordinasi layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.
Untuk itu, seluruh elemen pada Bidang PPA II dituntut untuk memahami
seluruh jenis pekerjaan dan dapat bekerja dengan baik serta mampu menciptakan
terobosan dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, dalam rangka tour of duty dan sebagai upaya agar setiap
pegawai memiliki kompetensi yang cukup beragam, DJPb menerapkan
kebijakan mutasi pegawai antar unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda. Agar estafet pelaksanan tugas pada satu bagian/bidang tetap
berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan kinerja yang sudah bagus,
maka setiap pegawai yang baru menduduki jabatannya didorong agar cepat
beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru dan dapat segera menguasai
seluruh detil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Sejatinya, setiap jabatan pada Kanwil DJPb telah memiliki tugas dan fungsi
serta uraian jabatan yang ditetapkan dalam peraturan dan keputusan Menteri
Keuangan. Selain itu, pada setiap jenis pekerjaan telah ditetapkan petunjuk
teknis atau petunjuk pelaksanaan serta SOP untuk menghasilkan suatu output
pekerjaan. Namun, selama ini ketentuan-ketentuan tersebut belum terkompilasi
dan terangkum secara spesifik pada satu bidang tugas sebagai sebuah pedoman
yang harus dipahami oleh pegawai. Pegawai yang ingin memahami lebih dalam
ruang lingkup pekerjaannya harus berusaha mandiri untuk mencari peraturan-
peraturan yang melandasi tugas yang diembannya.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk membantu para pegawai agar lebih
cepat beradaptasi dan memahami lingkup pekerjaannya, khususnya pada
pelaksanaan pekerjaan pada Bidang PPA II, maka disusunlah Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas pada Bidang PPA II Kanwil DJPb. Diharapkan buku ini
dapat menjadi bekal dan panduan kerja bagi para pejabat atau pegawai yang
ditugaskan pada Bidang PPA II.

B. Tujuan & Manfaat

Buku Pedoman ini disusun dengan tujuan dan manfaat:
1. Memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai pada Bidang PPA II,

khususnya yang baru dilantik maupun bagi pegawai yang baru menempati
posisi pada Bidang PPA II;
2. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh pelaksanaan tugas
pada Bidang PPA II, termasuk ketentuan-ketentuan terkait, sehingga
memudahkan para pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan
tugas dan fungsi di Bidang PPA II secara professional;

22 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Memberikan pedoman/panduan bagi pejabat/pegawai dalam melakukan
koordinasi dengan bidang/subbagian/seksi lainnya pada Kanwil DJPb;

4. Memberikan pedoman dalam penyusunan berbagai rencana aksi dan
tahapan kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, untuk
mewujudkan dan meningkatkan koordinasi yang efektif dan efisien kepada
seluruh pemangku kepentingan;

5. Untuk meningkatkan kinerja para pegawai sehingga terwujud pelaksanaan
tugas dan fungsi Kanwil secara lebih efektif dan efisien;

6. Sebagai upaya pemetaan dan inventarisasi berbagai tugas dan peraturan
yang terkait pada Bidang PPA II dalam rangka revisi, penyempurnaan dan
harmonisasi peraturan selanjutnya.

C. Ruang Lingkup

Buku Pedoman ini memuat berbagai peraturan terkait pelaksanaan tugas
di Bidang PPA II, yang mencakup antara lain: penyusunan Kajian Fiskal
Regional, monev dana transfer, asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran
daerah, monev kredit program, dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.
Pada masing-masing pelaksanaan tugas, dijabarkan tentang prosedur atau alur
kegiatan, termasuk di dalamnya dijelaskan mengenai kegiatan rutin, kegiatan
pendukung, poin-poin penting yang perlu diperhatikan, laporan yang harus
disusun serta aplikasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

44 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB II

Tugas & Fungsi Bidang
PPA II

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimtek
pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program,
dana transfer dan pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan penyusunan
Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi
Kerjasama Ekonomi dan keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian
keuangan di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
II melakukan fungsi:
1. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
2. Penyiapan bahan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran daerah;
3. Penyiapan bahan asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD);
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimtek, monev atas investasi pemerintah,

pinjaman, dan kredit program di daerah;
5. Penyiapan bahan monev dana transfer di daerah;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 5

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

7. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran
daerah;

8. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
9. Pengoordinasian pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di

daerah.

Sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, setiap Seksi
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA, IIB , dan IIC masing-masing mempunyai
tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan asistensi
dan bimtek pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), pelaksanaan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah,
pinjaman, dan kredit program, melakukan monev dana transfer, investasi
pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi pelaksanaan
layanan bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan
Keuangan Daerah, serta melakukan analisis dan penyusunan laporan pembinaan
pelaksanaan anggaran daerah yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

B. Uraian Jabatan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang
Uraian Jabatan Struktural bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan
DJPb, uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, yaitu:
1. Mengoordinasikan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran

daerah;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

66 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimtek, monev atas investasi
pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;

5. Mengoordinasikan pelaksanaan monev dana transfer di daerah;
6. Menggordinasikan pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan

daerah;
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja

anggaran daerah;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan

Daerah;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan

di daerah;
10. Mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan atas penerimaan dana

transfer di daerah dalam rangka spending review;
11. Mengoordinasikan pemantauan laporan realisasi atas penerimaan dan

penggunaan dana transfer di daerah;
12. Mengoordinasikan pembinaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah

terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Sedangkan uraian tugas dan jabatan Kepala Seksi di Bidang PPA II, yaitu:
1. Melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
2. Melakukan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran daerah;
3. Melakukan asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD);
4. Melakukan pembinaan, bimtek, monev atas investasi pemerintah,

pinjaman, dan kredit program di daerah;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 7

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Melakukan monev dana transfer di daerah;
6. Melakukan pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;
7. Melakukan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran

daerah;
8. Melakukan pelaksanaan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
9. Melakukan pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di

daerah;
10. Melakukan penyiapan bahan pemantauan atas penerimaan dana transfer

di daerah dalam rangka spending review;
11. Menyusun konsep bahan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dari aparat pengawasan fungsional;
12. Melakukan pembinaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap

pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

C. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas

Daftar SOP Bidang PPA II adalah sebagai berikut:
1. Sharing Informasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah;
2. Pelaksanaan sharing informasi pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah dalam bentuk Forum Kerja Sama, Forum Edukasi, Studi
Perbandingan dan/atau Pertukaran Informasi;
3. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Dana Transfer Daerah, Dana Desa dan
Hibah Daerah;
4. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer Daerah, Dana Desa dan
Hibah Daerah;

88 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Fasilitasi penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem
Elektronik;

6. Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR);
7. Rekonsiliasi Kewajiban dalam rangka Peningkatan Akurasi Data;
8. Bimtek/Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa;
9. Penyusunan Profil Keuangan Daerah (PKD);
10. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra

Mikro;
11. Penyusunan Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 9

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1100 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB III

Pelaksanaan Tugas
Bidang PPA II

A. Penyusunan Rencana Asistensi dan Bimtek Pelaksanaan Anggaran
Daerah

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013
tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh
Kanwil DJPb;

b. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/
PB/2015 dan PER-01/PK/2015 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Kanwil DJPb di Bidang Perimbangan Keuangan.

2. Prosedur/Alur Kegiatan

a. Menyiapkan kerangka acuan kerja kegiatan (rencana sharing
informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah);

b. Menyiapkan bahan (termasuk rencana dan realisasi pelaksanaan
sharing informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran
daerah yang telah dilakukan periode sebelumnya);

c. Melakukan kompilasi bahan yang akan dan telah dilakukan
sebelumnya;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 11

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

d. Menyusun hasil kompilasi bahan yang akan dan telah dilakukan
sebelumnya;

e. Membandingkan konsep rencana sharing informasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang telah
dilakukan dengan konsep rencana sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah;

f. Menyusun konsep rencana sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah dan menyampaikan
kepada Kepala Kanwil;

g. Menatausahakan rencana sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.

3. Kegiatan Pendukung
a. Memperbarui pemahaman peraturan mengenai pelaksanaan
sharing informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran
daerah;
b. Memperbarui informasi mengenai pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah daerah;
c. Menatausahakan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan sharing
informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.

4. Poin Penting
Kerangka acuan kerja kegiatan (rencana sharing informasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah), paling kurang
memuat:
a. Latar belakang perlunya kegiatan;

1122 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Tujuan kegiatan;
c. Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan;
d. Mekanisme pelaksanaan kegiatan;
e. Output yang dihasilkan; dan
f. Sumber pendanaan kegiatan.

Data yang dibutuhkan dalam sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah, adalah:

a. Data profil keuangan daerah provinsi/kabupaten/kota;
b. Data keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari data APBD,

kas daerah, BLU daerah, investasi daerah, dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD);
c. Data peraturan pengelolaan keuangan daerah/pengelolaan
APBD.

Pengumpulan data-data tersebut di atas dapat diperoleh dari data
publikasi baik cetak maupun elektronik yang berasal dari Badan
Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, BPS, Lembaga Pemerintahan/Non Pemerintahan, dan/atau
data primer pemerintah daerah setempat. Kegiatan tersebut juga bisa
dilakukan dengan menugaskan KPPN di wilayah kerjanya.

B. Pelaksanaan Sharing Informasi Dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran Daerah

1. Dasar Hukum

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kanwil DJPb;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 13

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/PB/2015 dan
PER-01/PK/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kanwil
DJPb di Bidang Perimbangan Keuangan;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013
tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh
Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Perencanaan

Kegiatan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran daerah yang
dilaksanakan oleh Kanwil DJPb direncanakan oleh DJPb dan
DJPK. Perencanaan yang disusun meliputi:

1) Jenis sosialisasi/bimtek/konsultasi/fasilitasi;

2) Waktu pelaksanaan sosialisasi/bimtek/konsultasi dan
fasilitasi; dan

3) Panduan teknis pelaksanaan.

b. Pelaksanaan

Objek pelaksanaan sharing informasi dalam rangka pembinaan
pelaksanaan anggaran daerah meliputi:

1) Sosialisasi terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan
dana desa, hibah ke daerah, pinjaman daerah, pajak daerah
dan restribusi daerah, dan investasi daerah;

2) Bimtek terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan dana
desa, hibah ke daerah, pinjaman daerah, pajak daerah dan
restribusi daerah, investasi daerah;

1144 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3) Konsultasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, hibah
ke daerah; dan

4) Fasilitasi pelaksanaan pemantauan Kursus Keuangan Daerah
(KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK).

Pemberian layanan konsultasi dapat dilaksanakan dengan cara,
sebagai berikut:

1) Secara langsung

Kepala Kanwil DJPb menunjuk pejabat/pegawai yang
ditugaskan memberikan layanan konsultasi.

2) Secara tidak langsung

Layanan konsultasi dapat dilaksanakan melalui media
korespondensi/surat.

c. Pelaporan

Pelaksanaan sharing informasi dalam rangka pembinaan
pelaksanaan anggaran daerah dilaporkan secara triwulanan dan
disampaikan ke DJPK dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

3. Kegiatan Pendukung
a. Menyediakan layanan konsultasi kepada pemerintah daerah pada
counter front office Kanwil DJPb;

b. Menindaklanjuti permasalahan teknis pelaksanaan anggaran
daerah yang diajukan melalui surat;

c. Meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam
melaksanakan asistensi dan bimtek pelaksanaan anggaran daerah;

d. Perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 15

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemda terkait sosialisasi tugas dan fungsi asistensi dan bimtek
Pelaksanaan Anggaran Daerah, agar disaat pelaksanaan kegiatan
tidak terjadi resistensi dari pihak Pemda;
e. Dalam melaksanakan pemberian konsultasi, Kanwil DJPb
berkoordinasi secara terus-menerus dengan DJPK melalui
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

C. Penyusunan Laporan Sharing Informasi Dalam Rangka Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran Daerah

1. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013
tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh
Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Menyiapkan bahan hasil sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang telah dilakukan;
b. Melakukan kompilasi bahan hasil sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah termasuk hasil sharing
informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah
yang telah dilakukan sebelumnya;
c. Menyusun hasil kompilasi bahan laporan sharing informasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah;
d. Membandingkan hasil sharing informasi dalam rangka pembinaan

1166 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pelaksanaan anggaran daerah yang telah dilakukan dengan hasil
sharing informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran
daerah sebelumnya;

e. Menyusun laporan sharing informasi dalam rangka pembinaan
pelaksanaan anggaran daerah;

f. Melakukan koordinasi dengan bidang lain selaku anggota tim
sharing informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran
daerah (apabila dibentuk tim);

g. Menyusun surat pengantar dan laporan hasil sharing informasi
dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah dan
menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJPb.

3. Kegiatan Pendukung

a. Memperbarui pemahaman peraturan mengenai pelaksanaan
sharing informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran
daerah;

b. Memperbarui informasi mengenai pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah daerah;

c. Menatausahakan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan sharing
informasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.

4. Poin Penting
a. Tahapan pengolahan atas data yang telah dikumpulkan:

1) Melakukan analisis karakteristik ekonomi regional daerah
berdasarkan profil data daerah;

2) Melakukan analisis kondisi keuangan regional berdasarkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 17

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

analisis data keuangan daerah dengan data keuangan pusat;

3) Melakukan analisis tata kelola keuangan pusat daerah
berdasarkan perbandingan peraturan pengelolaan keuangan
daerah dengan pengelolaan keuangan pusat; dan

4) Melakukan analisis akuntabilitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan pusat daerah berdasarkan
perbandingan hasil audit BPK terhadap LKPD dengan hasil
audit BPK terhadap LKPP.

b. Untuk meningkatkan kualitas analisis, Kanwil DJPb dapat
bekerjasama dengan Bank Indonesia, BPS, dan Regional Economist
di masing-masing wilayah melalui capacity building, sharing
informasi, workshop, studi banding dan FGD.

5. Laporan
a. Laporan hasil sharing informasi dalam rangka pembinaan
pelaksanaan anggaran daerah sekurang-kurangnya memuat:
pendahuluan, pelaksanaan sharing informasi dalam rangka
pembinaan pelaksanaan anggaran daerah, bentuk sharing informasi,
hasil sharing informasi, serta kesimpulan dan rekomendasi.
Laporan hasil sharing informasi wajib dipresentasikan dan dibahas
bersama dengan Kepala Kanwil DJPb.

b. Kanwil DJPb menyampaikan laporan sharing informasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan anggaran daerah secara triwulanan
kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dengan ditembuskan
kepada Kepala Daerah yang dilakukan pembinaan. Laporan Hasil
Asistensi Pelaksanaan Anggaran Daerah disampaikan paling lambat
setiap tanggal 15, setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

1188 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

c. Laporan Hasil Sharing Informasi dalam rangka Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran Daerah digunakan untuk penyusunan
Kajian Fiskal Regonal dan bahan penyelesaian permasalahan
keuangan pusat daerah.

D. Asistensi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran Daerah oleh Kanwil DJPb;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-7/PB/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 19

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Perencanaan

Pelaksanaan asistensi dan bimtek dilaksanakan sesuai dengan
kerangka pembinaan yang telah disusun oleh Direktorat
PPKBLU. Berdasarkan kerangka pembinaan tersebut, Kanwil
DJPb menyusun dan menyampaikan rencana pembinaan ke
Direktorat PPKBLU yang kemudian dikompilasi dan diselaraskan
menjadi rencana pembinaan tahunan. Langkah-langkah yang
perlu ditempuh:

1) Menyiapkan bahan Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD;

2) Menyusun konsep rencana Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD;

3) Menyampaikan konsep rencana Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD kepada Kepala Kanwil;

4) Menyusun jadwal pelaksanaan Asistensi Pengelolaan
Keuangan BLUD kepada pemerintah daerah.

b. Pelaksanaan

Asistensi dan bimtek dilaksanakan dengan berpedoman pada
rencana pembinaan tahunan yang telah ditetapkan Direktorat
PPKBLU. Dalam hal diperlukan pembinaan boleh dilaksanakan
diluar rencana pembinaan tahunan.

Asistensi dan bimtek dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk
kegiatan, yaitu;

1) Peningkatan kapasitas SDM (capacity building);

2200 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2) Konsultasi.

Metode asistensi dan bimtek, meliputi :

1) Media edukasi;

2) Pelatihan;

3) Sosialisasi;

4) Forum Komunikasi;

5) Focus Group Discussion;

6) Survei.

Setiap tim asistensi meneliti obyek pembinaan, meliputi:

1) Proses penetapan terdiri dari:

a) Penetapan Instansi Pemerintah menjadi BLUD;

Penelitian terhadap penetapan BLUD antara lain meneliti
surat keputusan menjadi satker BLUD.

b) Peningkatan status BLUD;

Penelitian terhadap peningkatan status BLUD antara
lain meneliti surat keputusan terkait peningkatan status
BLUD. Apabila satker BLUD tersebut ingin melakukan
peningkatan status BLUD dari bertahap menjadi penuh,
maka, penelitian yang dilaksanakan meliputi adanya
hasil penilaian dari Kepala Daerah mengenai pemenuhan
persyaratan administratif dan kelengkapan dokumen
administratif.

c) Pencabutan status BLUD;

Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 21

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

penurunan/pencabutan status BLUD kepada Kepala
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penerapan PPK-
BLUD berakhir apabila:

• Dicabut oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris
Daerah atau Kepala SKPD, atau

• Berubah statusnya manjadi badan hukum dengan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat
diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan
penetapan BLUD.

d) Penetapan tarif layanan BLUD;

Penelitian terhadap penetapan tarif layanan BLUD
antara lain meliputi ketepatan proses penetapan tarif
layanan pada satker BLUD, kesesuaian pelaksanaan
tarif layanan oleh satker BLUD. Penetapan tarif layanan
BLUD memperhatikan unsur-unsur kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat, kesesuaian
tarif yang dikenakan dengan kebijakan dan peraturan
teknis Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

e) Penetapan remunerasi BLUD;

Penelitian terhadap penetapan remunerasi BLUD meliputi
surat keputusan penetapan remunerasi oleh Kepala
Daerah, kesesuaian terhadap pelaksanaan surat keputusan
yang mengatur remunerasi. Bagi satker BLUD yang akan
mengajukan usulan remunerasi agar memperhatikan
faktor-faktor proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan

222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

kinerja operasional BLUD.

f ) Penetapan Dewan Pengawas BLUD;

Penelitian terhadap penetapan Dewan Pengawas BLUD
meliputi surat keputusan Dewan Pengawas oleh Kepala
Daerah, jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan
Pengawas BLUD, kepatuhan penyampaian laporan
Dewan Pengawas setiap semester kepada Menteri/
Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Terhadap
satker BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas
namun telah memenuhi persyaratan untuk memiliki
Dewan Pengawas, maka disarankan untuk memproses
pembentukan Dewan Pengawas.

2) Pengelolaan keuangan, yaitu:

a) Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran;

• BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD. Renstra
bisnis BLUD mencakup pernyataan visi, misi,
program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi
keuangan lima tahunan BLUD;

• BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman
kepada renstra bisnis BLUD;

• BLUD menyusun DPA BLUD yang mencakup antara
lain pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah
dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan;

• PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 23

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b) Pengelolaan pendapatan dan belanja;

Penelitian terhadap pengelolaan pendapatan dan
belanja antara lain meliputi sumber dan jenis PAD
BLUD, penggunaan PAD BLUD, pertanggungjawaban
penggunaan PAD BLUD. Penerimaan BLUD pada setiap
hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan
dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

c) Pengelolaan kas dan rekening;

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya
bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama
dengan pihak lain, dan pendapatan lain-lain yang sah
diIaksanakan melalui rekening kas BLUD. Dalam
pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

• Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
• Pemungutan pendapatan atau tagihan;
• Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
• Pembayaran;
• Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek; dan
• Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk

memperoleh pendapatan tambahan.
d) Pengelolaan utang;

Penelitian terhadap pengelolaan utang antara lain:

• BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan
dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan
pinjaman dengan pihak lain;

• Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka

2244 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pendek atau pinjaman utang jangka panjang;
• Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib,

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung
jawab;
• Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari
perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya
operasional termasuk keperluan menutup defisit kas;
• Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari
perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk
pengeluaran investasi/modal;
• Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib
mendapat persetujuan Kepala Daerah;
• Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang
berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman;
• Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan
peraturan Kepala Daerah;
• Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi
tanggung jawab BLUD.

e) Pengelolaan piutang;

Penelitian terhadap pengelolaan piutang antara lain
meliputi surat piutang oleh pejabat yang berwenang,
kriteria dan persyaratan dalam melakukan piutang,
surat persetujuan penghapusan piutang oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan nilai piutang, laporan
penghapusan piutang kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan nilai piutang.

f ) Investasi;

Penelitian terhadap investasi antara lain meliputi surat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 25

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

investasi jangka pendek misalnya deposito berjangka
maksimal 12 bulan. Apabila satker BLUD melakukan
investasi jangka panjang harus memenuhi kriteria dan
persyaratan serta mendapat persetujuan dari Kepala
Daerah.

g) Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan;

Penelitian terhadap akuntansi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan antara lain meliputi
sistem akuntansi yang digunakan oleh satker BLUD
(harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah),
mekanisme pencatatan dan pelaporan sesuai dengan
standar akuntansi, laporan keuangan terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan dan dibuat sesuai periode pelaporan. Sistem
akuntansi keuangan satker BLUD dirancang agar paling
sedikit menyajikan: informasi tentang posisi keuangan
secara akurat dan tepat waktu; informasi tentang
kemampuan satker BLUD untuk memperoleh sumber
daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu
periode; informasi mengenai sumber dan penggunaan
dana selama suatu periode; informasi tentang pelaksanaan
anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan informasi
tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

3) Pengelolaan barang, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa
dan pengelolaan aset BLUD;

Penelitian terhadap pengadaan barang dan/atau jasa antara

2266 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

lain mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai
ketentuan yang berlaku, dan SOP Pengelolaan Barang yang
ada di satker BLUD.

Penelitian terhadap pengelolaan aset BLUD antara lain
meliputi SOP pengelolaan aset BLUD, proses pengadaan
aset tetap dan aset lainnya telah sesuai dengan ketentuan,
Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain, Kerja
Sama SDM dan/atau Manajemen (KSM) dengan pihak lain.

4) Tata kelola yaitu:

a) Kelembagaan;

Penelitian terhadap kelembagaan antara lain meliputi
struktur organisasi satker BLUD yang mencerminkan
fungsi masing-masing unit secara logis dan kejelasan garis
komando, sistem pengendalian internal yang dilaksanakan
secara memadai serta kemampuan untuk menyesuaikan
diri terhadap perubahan.

b) Pejabat pengelola dan kepegawaian;

Penelitian terhadap pejabat pengelola dan kepegawaian
antara lain meliputi surat keputusan Kepala Daerah
mengenai organisasi dan tata kelola BLUD, surat
keputusan Kepala SKPD mengenai tugas dan fungsi
pejabat pengelola yang mencerminkan pelaksanaan tugas
dan fungsi masing-masing pejabat (pemimpin, pejabat
keuangan, pejabat teknis), komposisi dan jumlah pegawai
BLUD berstatus PNS dan non PNS.

c) Pembinaan dan pengawasan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 27

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Penelitian terhadap pembinaan dan pengawasan antara
lain meliputi terdapat pejabat Satuan Pemeriksaan
Internal (SPI), pemenuhan terhadap pelaksanaan hasil
pemeriksaan SPI oleh satker BLUD. Jika satker BLUD
belum memiliki SPI, maka fungsi pengawasan intern
dapat diserahkan kepada Inspektorat Jenderal pada K/L
bersangkutan, atau unit lain yang mendapat kewenangan
dari Pemimpin BLUD untuk melakukan fungsi
pengawasan.

c. Pelaporan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan asistensi dan
bimtek Kanwil DJPb menyusun laporan:

1) Laporan Kegiatan

Laporan disusun oleh individu dan/atau tim yang ditunjuk
dan ditetapkan untuk melakukan asistensi dan bimtek
paling lambat sepuluh hari kerja setelah pelaksanaan
asistensi dan bimtek. Laporan disampaikan kepada pejabat
yang menunjuk dan menetapkan individu dan/atau tim
(Kanwil DJPb/Direktur PPKBLU) untuk melaksanakan
asistensi dan bimtek.

2) Laporan Periodik

Laporan periodik memuat penjelasan aktivitas asistensi dan
bimtek pengelolaan keuangan BLUD, yang disampaikan
secara semesteran dan tahunan.

Laporan hasil pelaksanaan asistensi dan bimtek beserta dokumen
pendukung ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2288 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Kegiatan Pendukung
a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam
melaksanakan asistensi dan bimtek;

b. Memahami pola pengelolaan keuangan BLUD dengan cara
menyelenggarakan GKM/forum diskusi secara periodik dan
mempelajari peraturan-peraturan yang terkait dengan pola
pengelolaan keuangan BLUD;

c. Mempelajari karakteristik objek pembinaan sehingga akan
mempermudah pelaksanaan asistensi dan bimtek;

d. Dalam pelaksanaan asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan
BLUD, perlu dilakukan kerja sama terlebih dahulu dengan
pemerintah daerah yaitu SKPD sebagai pembina teknis dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pembinaan
keuangan BLUD.

4. Poin Penting
a. Dilakukan secara sistimatis dan terkoordinasi antara Direktorat
PPKBLU dengan Kanwil DJPb, khususnya Bidang PPA II;

b. Dalam hal dibutuhkan Bidang lain pada Kanwil DJPb maupun
unit eselon II Kantor Pusat, dapat diikutsertakan dalam asistensi
dan bimtek terhadap BLUD.

E. Monev Dana Transfer di Daerah (LKT dan LRT)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 29

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.07/2017;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kanwil DJPb;

c. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/PB/2015 dan
PER-01/PK/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kanwil
DJPb di Bidang Perimbangan Keuangan.

2. Prosedur / Alur Kegiatan
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan
konfirmasi penerimaan transfer ke daerah dan dana desa melalui
Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi
Transfer (LRT).

Penyampaian LKT dan LRT disampaikan ke DJPK secara berjenjang
melalui:

a. KPPN

1) LKT paling lama disampaikan ke KPPN setiap 10 (sepuluh)
hari kerja setelah triwulanan berkenaan berakhir;

2) LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran disampaikan bersamaan
dengan penyampaian LKT triwulan IV;

3) KPPN melakukan perbandingan antara LKT dan LRT dari
Pemda dengan data resmi dari DJPK (Aplikasi SIMTRADA);

4) Melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Pemda terkait

3300 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

bila ada data laporan yang kurang lengkap;

5) Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dengan
data lengkap maupun tidak lengkap, KPPN menyusun
rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemda di dalam wilayah
kerjanya;

6) Kepala KPPN menyampaikan LKT dan LRT beserta
rekapitulasi LKT dan LRT kepada Kanwil DJPb paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian
LKT dan LRT oleh Pemda.

b. Kanwil DJPb

1) Berdasarkan rekapitulasi LKT dan LRT yang disampaikan
oleh Kepala KPPN, Bidang PPA II melakukan perbandingan
dengan data resmi DJPK (Aplikasi SIMTRADA);

2) Memeriksa, meneliti dan/atau mengoreksi rekapitulasi LKT
dan LRT yang disampaikan oleh KPPN;

3) Melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Pemda apabila
data yang disampaikan oleh KPPN masih belum lengkap
dan/atau ada selisih data dengan Aplikasi SIMTRADA;

4) Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dengan
data lengkap maupun tidak lengkap, Bidang PPA II menyusun
Laporan Hasil Konsolidasi rekapitulasi LKT dan LRT;

5) Laporan Hasil Konsolidasi rekapitulasi LKT dan LRT
disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekapitulasi LKT dan
LRT diterima dari KPPN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 31

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Kegiatan Pendukung
a. Perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Pemda
guna mensosialisasikan tugas dan fungsi monev dana transfer di
daerah, agar pihak Pemda tertib dalam menyampaikan LKT dan
LRT ke KPPN;
b. Melakukan monitoring perkembangan alokasi dan realisasi
penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa pada aplikasi
SIMTRADA (www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/).

4. Poin Penting
a. Dibutuhkan komitmen Pemda dan KPPN terkait kewajiban
penyampaian LKT dan LRT secara tepat waktu;
b. Dibutuhkan koordinasi dari tiga pihak (Pemda, Kanwil dan KPPN)
terkait akurasi penyajian data penyusun Laporan Rekapitulasi.

5. Laporan
Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi
Transfer (LRT) disampaikan ke DJPK dan ditembuskan kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

6. Aplikasi
Aplikasi SIMTRADA

3322 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

F. Fasilitasi Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kanwil DJPb;

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013
tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh
Kanwil DJPb;

c. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/PB/2015 dan
PER-01/PK/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kanwil
DJPb di Bidang Perimbangan Keuangan.

2. Prosedur/Alur Kegiatan

Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah
merupakan kegiatan monitoring penyampaian Informasi Keuangan
Daerah (IKD) oleh Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Menerima data/daftar pemerintah daerah dari DJPK yang
meliputi:

1) Pemerintah daerah yang belum menyampaikan IKD melalui
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan/
atau

2) Pemerintah daerah yang telah menyampaikan IKD melalui
Aplikasi SIKD namun belum sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh DJPK.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 33

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Kanwil DJPb melakukan fasilitasi penyampaian IKD berdasarkan
daftar yang disampaikan DJPK, dalam bentuk kegiatan:
1) Sosialisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama antara
Kanwil DJPb dan DJPK;
2) Asistensi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb berkoordinasi
dengan DJPK.

c. Kanwil DJPb dapat melakukan fasilitasi kepada pemerintah
daerah selain yang terdapat dalam daftar yang disampaikan DJPK,
berdasarkan hasil monitoring Kanwil DJPb pada aplikasi SIKD;

d. Menyusun Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bersama Dirjen
Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor
PER-16/PB/2015 dan PER-01/PK/2015 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb di Bidang Perimbangan
Keuangan dan disampaikan kepada DJPK dan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran.

3. Kegiatan Rutin
Melakukan monitoring penyampaian IKD oleh pemerintah daerah
melalui aplikasi SIKD.

4. Kegiatan yang mendukung
Perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak Pemda
terkait tugas Kanwil dalam fasilitasi penyampaian informasi keuangan
daerah, agar pihak Pemda tidak resisten terhadap tugas tersebut.

3344 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Poin Penting
Dalam pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan
daerah Kanwil DJPb berkoordinasi dengan DJPK terkait:
a. Waktu Pelaksanaan;
b. Panduan teknis pelaksanaan;
c. Laporan hasil pelaksanaan.

6. Laporan
Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi Keuangan Daerah sesuai
dengan Lampiran II Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan
Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/PB/2015 dan PER-
01/PK/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Kanwil
DJPb di Bidang Perimbangan Keuangan, dan disampaikan kepada
DJPK dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb.

7. Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

G. Penyusunan Laporan Realisasi dan Analisis Kinerja Anggaran Daerah
(Profil Keuangan Pemerintah Daerah)

1. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013
tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh
Kanwil DJPb.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2. Prosedur /Alur Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-30/PB/2013, hasil analisis kinerja anggaran daerah merupakan
dasar yang digunakan dalam pembinaan pelaksanaan anggaran daerah.
Berikut adalah prosedur dan alur penyusunan laporan realisasi dan
analisis kinerja anggaran daerah:
a. Penyiapan bahan analisis kinerja anggaran daerah yang meliputi:

1) Data profil ekonomi daerah provinsi/kabupaten/kota;
2) Data keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari data

APBD, kas daerah, BLUD, investasi daerah, dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
3) Data peraturan pengelolaan keuangan daerah/pengelolaan
APBD; dan
4) Data hasil audit dan opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
b. Data/bahan analisis tersebut di atas dapat diperoleh dari media
elektronik yang telah dipublikasikan maupun secara langsung
melakukan permintaan kepada pihak bersangkutan;
c. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dilakukan pengolahan data
yang meliputi:
1) Perbandingan profil ekonomi dan kondisi keuangan antar
daerah;
2) Klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum tata
kelola keuangan daerah antar daerah; dan
3) Klasifikasi dan perbandingan temuan/catatan penting/
rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas LKPD antar
daerah.

3366 Direktorat Jenderal Perbendaharaan