Pedoman PPA 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

disampaikan paling lambat akhir hari kerja bulan Januari tahun
berikutnya.

3. Kegiatan Rutin
a. Bidang PPA II dapat membuka Aplikasi OM SPAN modul
Penerimaan pada menu Monitoring PFK dan melakukan analisis
Penerimaan Data PFK;
b. Berdasarkan hasil temuan analisis Penerimaan Data PFK tersebut,
Bidang PPA II memberitahukan kepada KPPN untuk dilakukan
tindak lanjut;
c. Setiap semester Bidang PPA II menerima Hasil Analisis KPPN
yang sudah mendapat tindak lanjut sesuai yang telah ditetapkan
maksimal minggu kedua setelah semester berkenaan berakhir;
d. Bidang PPA II menyusun Laporan Konsolidasi Data Penerimaan
Dana PFK Pegawai berdasarkan Laporan dari KPPN dimaksud;
e. Bidang PPA II menyampaikan laporan konsolidasi kepada
Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui sarana elektronik/
email ke alamat [email protected] paling lambat
akhir hari kerja bulan berikutnya setelah semester berkenaan
berakhir.

4. Kegiatan Pendukung
a. Bidang PPA II dapat melakukan konfirmasi ke KPPN melalui
media elektronik yang ada mengenai hasil analisis baik yang
dilakukan Bidang PPA II maupun yang dilakukan KPPN;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 137

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Dalam melakukan analisis penerimaan dana PFK, Bidang PPA
II dapat berkoordinasi secara terus menerus dengan Direktorat
Sistem Perbendaharaan melalui sarana formal dan elektronik;

c. Melakukan monitoring tindak lanjut KPPN terhadap
penyelesaian konfirmasi atas kesalahan penggunaan akun dan/
atau kode satker pada transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai
dari Direktorat Sistem Perbendaharaan;

d. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan
dan KPPN dalam rangka penyelesaian permasalahan penerimaan
Dana PFK Pegawai.

5. Poin Penting
a. Bidang PPA II melakukan monitoring Penerimaan Dana PFK
Pegawai melalui Aplikasi OM SPAN Modul Penerimaan menu
Monitoring PFK dan melakukan analisis data;
b. Bidang PPA II memberitahukan hasil analisis dimaksud kepada
KPPN untuk mendapat tindak lanjut;
c. Bidang PPA II menyusun Laporan Konsolidasi Semesteran
berdasarkan Laporan dari KPPN dan mengirimkan ke Direktorat
Sistem Perbendaharaan melalui sarana elektronik.

6. Aplikasi
Aplikasi OM SPAN Modul Monitoring PFK.

7. Laporan
Laporan konsolidasi data penerimaan Dana PFK Pegawai Semesteran.

131838 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

V. Pembinaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendaharan Atau Pejabat Lain

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
d. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-59/PB.7/2018
tanggal 4 Januari 2018 hal Pelaksanaan Tugas Pembinaan
Tuntutan Ganti Kerugian Negara pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
e. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-772/PB.7/2018
tanggal 22 Januari 2018 hal Penyampaian Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Prosedur / Alur Kegiatan
a. Perencanaan
Pelaksanaan pembinaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 139

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dilakukan berdasarkan permintaan satuan kerja K/L dan atau
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
b. Pelaksanaan
Pembinaan dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu
peningkatan kapasitas SDM (capacity building) dan konsultasi.
Metode pembinaan yang dapat diterapkan sebagai berikut:
1) Media edukasi;
2) Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
3) Sosialisasi;
4) Forum Komunikasi; dan
5) Focus Group Discussion.
c. Pelaporan
Pelaporan Pelaksanaan pembinaan tuntutan ganti kerugian
negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharaan atau
pejabat lain untuk sementera disampaikan ke Direktur Jenderal
Perbendaharaan sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

3. Kegiatan yang mendukung
a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan
dalam melaksanakan pembinaan tuntutan ganti kerugian
negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara
atau pejabat lain;
b. Melakukan monitoring pelaksanaan bimbingan mengenai
mekanisme/prosedur tuntutan ganti kerugian negara/daerah
yang dilaksanakan oleh KPPN kepada Satuan Kerja dan/atau
Pemerintah Daerah.

141040 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

c. Melakukan monitoring pelaksanaan bimbingan pengelolaan
dokumen tuntutan ganti kerugian negara yang dilaksanakan
oleh KPPN.

d. Melakukan monitoring pelaksanaan analisis transaksi
penerimaan tuntutan ganti kerugian melalui Aplikasi OM
SPAN Modul Tuntutan TGR yang dilaksanakan oleh KPPN.

4. Aplikasi
Aplikasi OM SPAN Modul Monitoring TGR

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 141

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

141242 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB V

Laporan Berkala dan
Aplikasi pendukung

A. Laporan Berkala

NO NAMA TUJUAN DEADLINE DASAR
LAPORAN HUKUM

Bulanan

1 Rekapitulasi Direktorat SMI Paling lambat PER-10/
hasil Rekonsiliasi (softcopy) tanggal 15 bulan PB/2017
dokumen berikutnya
penyaluran atau hari kerja
pembiayaan ultra berikutnya jika
mikro tanggal 15 hari
libur

Triwulanan

2 Kajian Fiskal Direktorat PA TW I tgl 15 Mei SE-61/PB/2017
Regional (KFR) TW II tgl 15
Triwulanan Agustus
TW III tgl 15
November
(hari kerja
berikutnya jika
tgl 15 hari libur)

3 Laporan DJPK dan tembusan ke 5 (lima) hari PMK-50/
Rekapitulasi LKT Direktorat PA kerja setelah MK.07/2017
rekapitulasi LKT
4 Laporan diterima dari
Pembinaan KPPN
Pelaksanaan
Anggaran Daerah Direktorat PA Tanggal 15 bulan PER-30/
DJPK berikutnya setelah PB/2013
berakhirnya
triwulan yang KMK 46/
bersangkutan KMK.01/2014

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 143

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Semesteran

1 Profil Keuangan Direktorat PA Paling lambat PER-30/
Pemerintah untuk semester I PB/2013
Daerah tgl 15 Juli pada
tahun berkenaan
dan semester II
tgl 15 Januari
tahun berikutnya

2 Laporan Periodik Direktorat Pembinaan Paling lambat PER-48/
Asistensi dan PK BLU 10 (sepuluh) PB/2016
Bimtek BLUD hari kerja sejak
Semesteran akhir semester
berkenaan

3 Laporan Direktorat SMI Paling lambat PER-19/
Pelaksanaan 20 (dua puluh) PB/2017
Pembinaan dan hari kerja
Monitoring atas sejak semester
Pinjaman dan berkenaan
Kredit Program berakhir

4 Laporan Direktorat Sistem Paling lambat PER-33/
konsolidasi atas Perbendaharaan untuk semester I PB/2017
kegiatan analisis, (softcopy) akhir hari kerja S-6370/
rekonsiliasi, bulan Juli tahun PB.7/2017
dan pembinaan berkenaan dan
pengelolaan data semester II pada
penerimaan dana akhir kerja bulan
PFK pegawai Januari tahun
berikutnya

5 Analisis Penyaluran Direktorat SMI Paling lambat PER-10/
Pembiayaan Ultra (softcopy) 20 hari kerja PB/2017
Mikro setelah semester
berkenaan
berakhir

6 Laporan Direktorat PA Paling lambat SE-72/PB/2017
Pemantauan dan 10 hari kerja
Evaluasi DAK setelah periode
Fisik dan Dana triwulanan dan
Desa semesteran
berakhir

141444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

7 Laporan Direktorat SMI 5 hari setelah PER-19/
Rekonsiliasi kegiatan PB/2017
Outstanding Tahunan rekonsiliasi Surat Direktur
Direktorat PA outstanding SMI
1 Kajian Fiskal Akhir bulan
Regional (KFR) Februari tahun SE-61/PB/2017
Tahunan berikutnya

2 Laporan Periodik Direktur Pembinaan PK Paling lambat 15 PER-48/
Asistensi dan BLU (lima belas) hari PB/2016
Bimtek BLUD kerja setelah akhir
Tahunan tahun anggaran

3 Laporan Realisasi DJPK dengan tembusan 5 hari kerja PMK-50/
Transfer (LRT) Dit PA setelah laporan MK.07/2017
diterima dari
KPPN

Laporan Lain-Lain

1 Laporan Kinerja Direktorat PA Dibuat harian Surat Direktur
Penyaluran DAK dalam jangka Pelaksanaan
Fisik dan Dana waktu tertentu Anggaran
Desa pada tiap tahapan
penyaluran
2 Laporan Direktorat terkait / Sesuai dengan
Kegiatan, contoh Kepala Kanwil DJPb surat permintaan
Laporan Survey Direktur
Skema Subsidi
Resi Gudang
(SSRG), Laporan
Survey Bantuan
Pemerintah, dan
lain-lain

1. Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional & Kajian Fiskal Regional
Dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Pelaksanaan

Anggaran Daerah yang dilakukan oleh Kanwil DJPb yang memiliki
fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi serta menjadi representasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 145

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal, perlu
dilakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb.
Kajian Fiskal Regional (KFR) dimaksud diarahkan pada analisis
fiskal dan makroekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian
tujuan kebijakan fiskal. Analisis fiskal diharapkan dapat memfasilitasi
pencapaian tujuan-tujuan makroekonomi dalam mendukung
pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi
seperti menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi
makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan
APBN/APBD dan sebagai alat analisis dan evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan
makroekonomi yang telah ditetapkan. Informasi yang tertuang
dalam KFR diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku
kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan,
masyarakat serta investor.
KFR Triwulanan (I, II, dan III) menggambarkan secara ringkas
perkembangan terkini kondisi fiskal regional sampai dengan triwulan
tersebut beserta analisisnya. Analisis yang disajikan dalam laporan
triwulanan hanya bersifat umum, tidak terlalu mendalam sebagaimana
yang disajikan dalam KFR Tahunan (Annual Regional Fiscal Report).
Dengan mempertimbangkan kegunaan dan kemanfaatan atas
laporan, maka penyampaian laporan diatur, sebagai berikut:
a. KFR Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan

Mei tahun berjalan;

b. KFR Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan
Agustus pada tahun berjalan;

c. KFR Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan

141646 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

November pada tahun berjalan;

d. KFR Tahunan (annual regional fiscal report) disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya;

e. Apabila tanggal 15 bulan berkenaan jatuh pada hari libur,
maka penyampaian laporan paling lambat jatuh pada hari kerja
berikutnya;

f. Softcopy dan hardcopy agar disampaikan kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Softcopy dikirimkan ke alamat email
[email protected] dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@
gmail.com;

g. Setelah KFR disampaikan, diupayakan agar Kanwil DJPb dapat
merilis laporan tersebut bersama Pemerintah Daerah, Perwakilan
Bank Indonesia, BPS serta instansi setempat yang terkait, dan
menyelenggarakan seminar dengan pihak-pihak tersebut untuk
mendiskusikan hasil kajian.

1. Profil Keuangan Pemerintah Daerah

Kanwil DJPb memiliki tugas melakukan inventarisasi data dan pengolahan
data. Tugas tersebut meliputi perbandingan profil ekonomi dan kondisi
keuangan antar daerah, klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum
tata kelola keuangan daerah antar daerah, serta klasifikasi dan perbandingan
temuan/catatan penting/rekomendasi penyelesaian/opini BPK atas LKPD
antar daerah.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan melalui inventarisasi data dan
pengolahan data, secara semesteran Kanwil DJPb melakukan analisis atas
data dimaksud dan disajikan ke dalam sebuah laporan yaitu profil keuangan
pemerintah daerah. Analisis yang dilakukan adalah analisis karakteristik

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 147

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

ekonomi regional pemerintah daerah berdasarkan data profil daerah,
analisis kondisi keuangan berdasarkan analisis data keuangan daerah dengan
keuangan pusat, analisis tata kelola keuangan pusat daerah berdasarkan
perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan
keuangan pusat, dan analisis akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan pusat daerah berdasarkan perbandingan hasil audit BPK terhadap
LKPD dengan hasil audit terhadap LKPP.

2. Laporan Dana Transfer Daerah

Laporan Dana Transfer Daerah ini memiliki periode triwulanan tepatnya
setelah triwulan berkenaan berakhir. Pemerintah Daerah setempat diwajibkan
untuk menyampaikan laporan penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang disebut LKT dan LRT. LRT adalah laporan yang memiliki
rentang waktu triwulanan, dan LRT adalah rekapitulasi penerimaan dalam
setahun yang disampaikan tahunan. Kedua laporan tersebut disampaikan ke
KPPN dan berikutnya KPPN akan menyampaikan laporan tersebut beserta
rekapitulasinya ke Kanwil DJPb.

Berdasarkan laporan dan rekapitulasi yang telah disampaikan oleh KPPN,
maka Kanwil DJPb memiliki tugas untuk meneliti kesesuaian data penerimaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada laporan yang disampaikan oleh
Pemerintah Daerah. Kesesuaian data tersebut dapat diketahui dengan cara
menguji kesesuaian data penerimaan dan data penyaluran dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa. Koordinasi yang baik dengan KPPN di wilayah
Kanwil bersangkutan, merupakan salah satu langkah mendasar yang
diperlukan untuk mempercepat penyampaian laporan penerimaan dana
transfer dari Pemerintah Daerah.

3. Laporan Monev KUR

Kanwil DJPb menandatangani MoU/perjanjian kerja sama SIKP dengan

141848 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemerintah Daerah untuk memastikan komitmen Pemerintah Daerah
dalam menggunakan SIKP dan komitmen Kanwil DJPb dalam memberikan
asistensi penggunaan SIKP.

SIKP adalah sistem yang menjadi data base terintegrasi untuk penyaluran
Kredit Program. Saat ini, skema kredit program yang sebelumnya terdiri
dari berbagai nama, diintegrasikan menjadi satu skema dengan nama Kredit
Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/
atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum
memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJPb melakukan monev atas komitmen
Pemerintah Daerah dalam menggunakan SIKP (pengunggahan calon
debitur). Monev tersebut menggunakan data dari SIKP yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari monev untuk pelaksanaan KUR, sehingga
dapat dianggap juga sebagai monev KUR.

Kanwil DJPB melaksanakan kegiatan monev tersebut sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam satu tahun. Hasil pelaksanaan monev KUR dituangkan
dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Monev Kredit Program, dan disampaikan
kepada Dit. SMI paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja setelah pelaksanaan
kegiatan.

4. Laporan Periodik Asistensi dan Bimtek BLUD

Laporan periodik memuat penjelasan aktivitas asistensi dan bimtek BLUD
yang dilakukan melalui pembinaan langsung maupun pembinaan tidak
langsung, serta mencakup pelaksanaan pembinaan internal dan pembinaan
eksternal. Laporan periodik disampaikan kepada Direktorat Pembinaan PK
BLU.

Laporan periodik terdiri dari laporan semesteran dan laporan tahunan.
Laporan semester disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 149

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

akhir semester berkenaan. Sedangkan Laporan tahunan berisikan ringkasan
laporan semester dan laporan semester periode juli sampai dengan Desember
tahun anggaran berkenaan yang disampaikan paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja setelah akhir tahun anggaran.

5. Laporan konsolidasi atas kegiatan analisis, rekonsiliasi, dan pembinaan
pengelolaan data penerimaan dana PFK pegawai

Kanwil DJPb melakukan pengolahan data penerimaan dana PFK Pegawai
yang terdapat dalam Aplikasi Monitoring Penerimaan Dana PFK Pegawai
pada OM SPAN untuk dilakukan analisis mengenai kebenaran penggunaan
akun penerimaan dana PFK Pegawai. Hasil analisis digunakan sebagai bahan
pembinaan kepada KPPN, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di
wilayah kerjanya.

Menyusun laporan konsolidasi atas kegiatan analisis, rekonsiliasi, dan
pembinaan pengelolaan data penerimaan dana PFK Pegawai baik yang
dilakukan oleh Kanwil DJPb maupun KPPN secara semesteran. Laporan
konsolidasi agar disampaikan dalam bentuk softcopy kepada Direktur Sistem
Perbendaharaan melalui alamat email: [email protected]
paling lambat sebelum Laporan Keuangan UAKPABUN Tk. Pengelola
Utang PFK Pegawai semesteran dan tahunan disusun.

6. Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman Kredit
Program

Kanwil DJPb menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
atas pinjaman dan kredit program yang disampaikan kepada Direktorat
Sistem Manajemen Investasi. Laporan semesteran terdiri dari kompilasi
laporan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan monitoring atas pinjaman
kredit progran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb dan disampaikan kepada
Direktorat Sistem Manajemen Investasi paling lambat 20 (dua puluh) hari

151050 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

kerja setelah semester berkenaan berakhir, dan digunakan sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring atas pinjaman dan kredit
program.

7. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dokumen Penyaluran Pembiayaan Ultra
Mikro

Kanwil DJPb melakukan monev dengan melakukan rekapitulasi atas hasil
rekonsiliasi dokumen penyaluran yang dikirimkan oleh KPPN yang disusun
sesuai format yang tercantum dalam lampiran Perdirjen Nomor 10/PB/2017
kemudian menyampaikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi kepada Direktorat
Sistem Manajemen Investasi setiap bulan dalam bentuk softcopy melalui
surat elektronik atau media tercepat lainnya paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya atau hari kerja berikutnya (jika tanggal 15 adalah hari libur).

8. Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dikirimkan oleh KPPN, Kanwil DJPb
melakukan analisis penyaluran pembiayaan ultra mikro di wilayahnya yang
disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Perdirjen
Nomor 10/PB/2017 kemudian menyampaikan analisis penyaluran
pembiayaan ultra mikro kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi
setiap semester dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik atau media
tercepat lainnya paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah semester
berkenaan berakhir.

B. Aplikasi Pendukung
1. OM-SPAN

Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memantau/monitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 151

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat
dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat,
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini
merupakan aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui browser
web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome, dan
browser lainnya.

Basis data  (database) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN
diambil dari Aplikasi SPAN utama (core SPAN). Pengambilan
data tidak dilakukan secara  realtime, namun dengan jeda waktu
tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi
OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang
dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN.

2. Monitoring and Execution of Budget Execution

Aplikasi Monitoring and Evaluation of Budget Execution (ME Budget
Execution) adalah sebuah aplikasi berbasis web pada jaringan
intranet yang merupakan pengembangan dari aplikasi berbasis web
sebelumnya Monev Pelaksanaan Anggaran (MONEV PA). Aplikasi
ini dapat digunakan oleh para pejabat/pegawai lingkup internal Ditjen
Perbendaharaan, meliputi pejabat/pegawai Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, Kanwil DJPb, dan KPPN dalam mendukung kajian dan
analisis dalam rangka menjalankan monev pelaksanaan anggaran
Satker K/L.

Aplikasi ini dapat diakses melalui jaringan intranet dengan alamat
http://pa.perbendaharaan.go.id/dimana username dan password
yang dipergunakan untuk login ke dalamnya telah disediakan oleh
administrator dan telah disampaikan melalui surat serta email ke
seluruh Kanwil DJPb dan KPPN. Username dan password ini dapat
digunakan untuk mengakses semua menu yang terintegrasi pada

151252 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

portal website ME Budget Execution 2017 Direktorat Pelaksanaan
Anggaran. Beberapa data yang tersedia pada tools dimaksud
adalah literatur/pustaka terkait kebijakan fiskal (APBN), data pagu
dan realisasi dimaksud adalah literatur/pustaka terkait kebijakan
fiskal (APBN), data pagu dan realisasi belanja serta data kinerja
pelaksanaan anggaran sakter. Dan juga melalui aplikasi ini, Kanwil
dapat melakukan monitoring penyaluran Dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa.

3. SLIM

Aplikasi Subsidiary Loan Information Management (SLIM) adalah
sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan informasi
antara partisipan pengelola penerusan pinjaman. SLIM berisikan
informasi piutang yang berisi submenu Kartu Piutang dan Manajerial.
Aplikasi SLIM dapat diakses di http://10.242.143.177/slim/app/
login.php sesuai dengan user dan password yang telah disampaikan
Direktorat Sistem Manajemen Investasi ke masing-masing Kanwil
DJPb.

4. SIMTRADA

Aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa
(SIMTRADA) adalah sebuah aplikasi yang berisikan tentang informasi
penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Aplikasi ini
dibuat oleh DJPK yang mampu menayangkan pagu dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, realisasi penyaluran dana Transfer dan Dana
Desa, pelaporan Lembar Konfirmasi Transfer/Lembar Rekapitulasi
Transfer secara elektronik, dan juga mencantumkan dasar/peraturan
yang digunakan dalam pengalokasian dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 153

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Akses data yang dimiliki oleh setiap Kanwil DJPb atau KPPN berbeda-
beda. Kanwil DJPb hanya diberikan hak akses untuk penyaluran
transfer yang terdapat pada lingkup kanwil.

5. SIKP

Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program adalah aplikasi yang
digunakan untuk menerapkan single database calon debitur penerima
Kredit Usaha Rakyat. Aplikasi ini digunakan untuk memonitor calon
debitur kredit program yang diunggah oleh operator (Pemerintah
Daerah) dan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi
tersebut oleh Pemerintah Daerah. Melalui aplikasi ini, calon debitur
yang telah mengajukan permintaan sebagai debitur KUR akan
dimasukkan ke dalam database. Dan database ini akan digunakan
oleh perbankan untuk memproses atau menolak pengajuan KUR.

Pengguna aplikasi SIKP dibagi ke dalam beberapa tingkatan
dengan kewenangan yang berbeda, antara lain Operator Direktorat
Sistem Manajemen Investasi, Operator Bank, Operator Pemerintah
Daerah, Operator Kementerian/Lembaga, Operator Penjamin, dan
Operator Kanwil. Penggunaan aplikasi SIKP di daerah saat ini adalah
pemerintah daerah melakukan input calon debitur Kredit Usaha
Rakyat. Kanwil DJPb dapat melakukan monitoring atas data debitur
yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

6. SIKD

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu
sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait
lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

151454 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Aplikasi ini adalah aplikasi yang disediakan oleh DJPK. Dan melalui
user yang telah disediakan, Kanwil hanya dapat melakukan monitoring
penyampaian laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing
setiap daerah ke DJPK.
7. Aplikasi MON SAKTI (Monitoring SAKTI)
Merupakan aplikasi yang digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan
dan KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dalam rangka
memonitoring transaksi –transaksi yang terjadi dalam penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa oleh satuan kerja.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 155

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

151656 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang

Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema

Subsidi Resi Gudang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan
Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat
Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan
Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha
Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 157

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata
Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar
Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentangTata Cara
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan
Daerah pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang
Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/Per/6/2007 tentang
Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem
Resi Gudang dan perubahannya;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/12/2009 tentang
Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;

20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016;

151858 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000 tentang
Pengelolaan Rekening Dana Investasi;

22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang
Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak
Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun
2014-2025;

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan
pada Kanwil DJPb;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1075/KMK.01/2015 tentang
Standar Operasional Prosedur pada Layanan Bersama Terkait Pelaksanaan
Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Keuangan Negara Lainya
di daerah;

26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 813/KMK.02/2016 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Pembayaran
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi
Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat;

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KMK.01/2016 tentang
Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan,
Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah;

28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan Struktural bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal Di Lingkungan
DJPb;

29. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-230/M.
EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal Dukungan Penyaluran
KUR;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 159

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

30. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-229/M.
EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal Dukungan Penyaluran
KUR;

31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ tanggal 14
Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat;

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 30/PB/2013 tentang
Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah oleh Kanwil DJPb;

33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015
tentang Pedoman Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016;

34. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-16/PB/2015 dan PER-01/
PK/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kanwil DJPb di Bidang
Perimbangan Keuangan;

35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa pada DJPb;

36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB.2017
tentang Petunjuk Teknis Monev Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi
Vertikal DJPb;

37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman dan
Kredit Program oleh Kanwil DJPb;

38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan
Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai pada Instansi Vertikal DJPb;

161060 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

39. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional;

40. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 72/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang Dilaksanakan oleh DJPb;

41. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1977/
PB.6/2017 hal Penyelarasan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2016 dengan Penyusunan Kajian
Fiskal Regional 2016;

42. Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971 tentang
Pembentukan Rekening Dana Investasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 161

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

161262 Direktorat Jenderal Perbendaharaan