Pedoman PPA 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

d. Menuangkan hasil pengolahan data ke dalam:

1) Ringkasan profil ekonomi antar daerah;

2) Matriks perbandingan kondisi keuangan antar daerah;

3) Matriks klasifikasi dan perbandingan peraturan dasar hukum
tata kelola keuangan daerah antar daerah; dan

4) Matriks perbandingan temuan/catatan penting rekomendasi
penyelesaian/opini BPK atas LKPD antar daerah.

e. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, Kanwil
DJPb melakukan analisis sebagai berikut:

1) Melakukan analisis karakteristik ekonomi regional daerah
berdasarkan data profil daerah;

2) Melakukan analisis kondisi keuangan regional berdasarkan
analisis data keuangan daerah;

3) Melakukan analisis tata kelola keuangan daerah berdasarkan
perbandingan peraturan pengelolaan keuangan daerah
dengan pengelolaan keuangan pusat; dan

4) Melakukan analisis akuntabilitas pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perbandingan
hasil audit BPK terhadap LKPD.

f. Menyajikan hasil analisis data-data sebagaimana dimaksud di atas
ke dalam sebuah laporan antara lain:

1) Karakteristik ekonomi regional;

2) Perkembangan keuangan pusat dan daerah

3) Perkembangan peraturan tata kelola keuangan pusat dan
daerah; dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 37

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

4) Perkembangan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat
dan daerah.

3. Kegiatan Rutin
Dalam penyusunan Profil Keuangan Daerah, Bidang PPA II
melakukan :
a. Mengunduh data profil keuangan daerah dari website Pemerintah
Daerah;
b. Meminta data secara langsung ke Pemda baik secara elektronik
ataupun kunjungan ;
c. Mengunduh data indikator makroekonomi dan indikator
kesejahteraan masyarakat dari website BPS provinsi dan website
BPS kabupaten/kota (jika ada);
d. Secara aktif mencari informasi tentang berita-berita dan issue
strategis perekonomian daerah melalui media cetak maupun
elektronik;
e. Mencari data keuangan daerah lain sebagai pembanding dalam
menganalisis keuangan daerah;
f. Menyusun data-data keuangan daerah yang sudah terkumpul
untuk dilakukan analisis dan kajian.

4. Kegiatan Pendukung
Kelengkapan dan validasi data merupakan faktor yang menentukan
kualitas laporan realisasi dan analisis kenerja anggaran daerah. Oleh
karena itu perlu dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak
Pemda terkait pengumpulan data dan informasi keuangan daerah.

3388 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Poin Penting
a. Pengumpulan data dan informasi tentang keuangan daerah
perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan keterbatasan tool/
media pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan akses
terhadap laporan keuangan daerah;

b. Diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Pemda,
sehingga mempermudah proses pengumpulan data-data yang
dibutuhkan.

6. Laporan
Profil Keuangan Daerah yang disampaikan kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran setiap semester dan batas penyampaian
disesuaikan dengan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran.

H. Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-30/PB/2013 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran Daerah oleh Kanwil DJPb;

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian
Fiskal Regional;

c. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor
S-1977/PB.6/2017 hal Penyelarasan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun
2016 dengan Penyusunan Kajian Fiskal Regional 2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2. Prosedur/Alur Kegiatan
Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) terdiri dari beberapa tahap
sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun

Tim Penyusun KFR sebagai pelaksana yang bertugas melakukan
pengumpulan/inventarisasi, pengolahan, dan analisis data
keuangan daerah, dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tim Penyusun tersebut dapat beranggotakan Pejabat/Pegawai
Kanwil DJPb, KPPN, Pemerintah Daerah, BPS, Bank
Indonesia dan Ekonom Kementerian Keuangan;

2) Pembentukan tim dilaksanakan dengan memperhatikan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaaan kegiatan, beban kerja
dan kapasitas pegawai;

3) Susunan Tim Penyusun dan target output ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Kanwil.

b. Tahapan Penyusunan

1) Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb

a) Identifikasi Kebutuhan Data

Tim mengidentifikasi kebutuhan data dalam rangka
penyusunan kajian.

b) Pengumpulan Data

Pengumpulan data Kajian Fiskal Regional dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

- Tim melakukan pengumpulan data sesuai dengan
bidang tugas masing-masing;

4400 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

- Data yang terkumpul dituangkan ke dalam tabel data
fiskal regional.

c) Penyusunan Kajian Fiskal Regional

Tim melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional,
dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

- Melengkapi dan menguji validitas pengisian tabel
data fiskal regional;

- Melakukan eksplorasi dan deskripsi kualitatif
terhadap data tabel kuantitatif ke dalam batang
tubuh laporan;

- Menyusun analisis, interpretasi, pengambilan
kesimpulan dan rekomendasi;

- Menyusun ringkasan eksekutif;
- Mempresentasikan konsep Kajian Fiskal Regional

kepada Kepala Kanwil;
- Melakukan finalisasi Kajian Fiskal Regional.
d) Pembahasan Kajian Fiskal Regional

Kepala Kanwil dan Tim Penyusun melakukan pembahasan,
diskusi, dan focus group discussion dengan pihak-pihak terkait
(Forum Komunikasi Pemerintah Daerah-Kementerian
Negara/Lembaga, Bank Indonesia, Ekonom Kementerian
Keuangan).

e) Penyampaian Kajian Fiskal Regional

Kajian Fiskal Regional Kanwil disampaikan kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

f) Merilis dan menyelenggarakan seminar Kajian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 41

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Fiskal Regional

Kanwil bersama dengan Pemerintah Daerah, Perwakilan
Bank Indonesia, BPS serta instansi setempat yang terkait
merilis KFR dan selanjutnya menyelenggarakan seminar.

c. Sistematika Penyusunan

1) Kajian Fiskal Regional Triwulanan (I, II, dan III)
menggambarkan secara ringkas perkembangan terkini kondisi
fiskal regional sampai dengan triwulan tersebut beserta
analisisnya. Analisis yang disajikan dalam laporan triwulanan
hanya bersifat umum, tidak terlalu mendalam sebagaimana
yang disajikan dalam laporan tahunan. Adapun sistematika
Kajian Fiskal Regional Triwulanan sebagai berikut:

a) Perkembangan dan Analisis Indikator Ekonomi Regional

Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas
data dan informasi terkini terkait indikator ekonomi
regional yang dirilis bulanan/triwulanan/semesteran serta
perkembangannya dan analisisnya secara umum antar
periode misalnya pertumbuhan PDRB (sisi permintaan
dan penawaran) dari triwulan 1 s.d. III, inflasi bulanan,
dan indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yang
relevan dan tersedia datanya pada triwulan I/II/III.

b) Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN

Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas
data dan informasi terkini terkait pagu dan reaflsasi
APBN sampai dengan triwulan I/II/III perkembangan
pelaksanaan kebijakan fiskal pusat di tingkat regional
dan analisisnya secara umum antar periode, termasuk

4422 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pengelolaan BLU Pusat dan manajemen investasi pusat
beserta analisisnya.

c) Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Bagian ini menyajikan dan mengulas secara ringkas data
dan informasi terkini terkait pagu dan realisasi APBD
sampai dengan triwulan I/II/III serta perkembangan
pelaksanaan kebijakan fiskal daerah dan analisisnya secara
umum antar periode.

d) Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran
Konsolidasian
Bagian ini mengulas perkembangan pelaksanaan anggaran
konsolidasian sampai dengan triwulan I/II/III yang
disajikan setelah mempertimbangkan eliminasi transaksi
antara data APBN dengan APBD yang diperoleh dari
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian tingkat
regional beserta analisisnya.

e) Berita Fiskal Regional Terpilih

Bagian ini mengulas beberapa isu fiskal regional yang
menonjol dan layak diekspose selama triwulan I/II/III.

2) Kajian Fiskal Regional Tahunan (Annual Regional Fiscal
Report) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a) Executive Summary

b) Bab I Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional

Bagian ini mengulas tentang perkembangan indikator
ekonomi regional berupa indikator makroekonomi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 43

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

fundamental yang dirilis bulanan/ triwulanan/
semesteran/ tahunan beserta analisisnya (in-depth
analysis) baik yang bersifat deskriptif maupun
kuantitatif. Dalam analisis indikator pembangunan
perlu dihubungkan antara perkembangan indikator
ekonomi regional dengan perkembangan pelaksanaan
anggaran pusat maupun daerah baik dari sisi alokasi
maupun pelaksanaannya. Apabila dimungkinkan, dapat
dilakukan analisis time series yang mengkaji hubungan
kondisi ekonomi dan pelaksanaan anggaran pemerintah
dalam beberapa tahun terakhir.

c) Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN di
Tingkat Regional

Bagian ini mengulas tentang pagu dan realisasi APBN
sampai dengan semester II termasuk pengelolaan BLU
Pusat dan manajemen investasi pusat beserta analisisnya
(in-depth analysis) baik yang bersifat deskriptif maupun
kuantitatif. Selain itu, mengulas pula analisis spasial
penerimaan dan pengeluaran APBN antar wilayah dalam
provinsi terkait kontribusi penerimaan nasional yang
berasal dari daerah dan pengeluaran Pemerintah Pusat
kepada provinsi/kabupaten/kota, serta surplus/defisit cash
inflow dan cash outflow provinsi/kabupaten/kota pada
tahun berkenaan.

d) Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Bagian ini mengulas tentang pagu dan realisasi APBD
sampai dengan semester II beserta analisisnya (in-
depth analysis) baik yang bersifat deskriptif maupun

444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

kuantitatif. Informasi mengenai APBD yang ditampilkan
agar diupayakan meliputi konsolidasi APBD dalam
suatu provinsi, serta mencantumkan masing-masing
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mencakup juga
pengelolaan BLU Daerah dan pengelolaan investasi
daerah.

e) Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran
Konsolidasian (APBN dan APBD)

Bagian ini mengulas perkembangan pelaksanaan
anggaran konsolidasian sampai dengan semester II yang
disajikan setelah mempertimbangkan eliminasi transaksi
antara data APBN dengan APBD yang diperoleh dari
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian tingkat
regional beserta analisisnya (in-depth analysis) baik yang
bersifat deskriptif maupun kuantitatif. Selain itu, diulas
pula analisis kesehatan pengelolaan keuangan daerah
yaitu yang membahas kondisi kesehatan fiskal dalam
pengelolaan keuangan daerah melalui pengukuran
sejauhmana pemerintah daerah telah mengelola keuangan
daerah dengan baik melalui indikator-indikator yang
telah terukur.

f ) Bab V Keunggulan dan Potensi Ekonomi serta Tantangan
Fiskal Regional

Bagian ini mengulas tentang keunggulan daerah atau
sektor daerah yang berpotensi menjadi unggulan daerah
beserta analisisnya (in-depth analysis). Pemerintah pusat
dan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 45

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

memajukan unggulan daerah atau sektor daerah yang
berpotensi menjadi unggulan daerah yang dijabarkan
dalam program-program APBN/APBD. Dalam
implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah menghadapi tantangan baik internal mapun
eksternal untuk memajukan unggulan daerah atau sektor
daerah yang berpotensi menjadi unggulan daerah.

g) Bab VI Analisis Tematik

Bagian ini mengulas tentang contoh isu-isu fiskal
regional yang terpilih sesuai dengan tujuan besar
penyusunan Kajian Fiskal Regional yang diselaraskan
dengan kepentingan dari stakeholder. Tema kajian dapat
disesuaikan dengan kondisi daerah dan memasukkan
unsur strategis di daerah. Tema kajian tematik dapat
pula ditentukan oleh Kantor Pusat DJPb yang akan
ditetapkan melalui surat.

h) Bab VII Penutup

Menyajikan kesimpulan atas hasil kajian dan
memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian
yang bersifat indikatif kepada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

i) Daftar Pustaka

3. Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kajian
Fiskal Regional adalah sebagai berikut:

4466 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

a. Memperbarui informasi, data, berita, yang dibutuhkan untuk
penyusunan Kajian Fiskal Regional;

b. Menghadiri FGD Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank
Indonesia atau mengunduh KEKR Bank Indonesia dan data-
data lain yang diperlukan dari website BI Perwakilan Provinsi;

c. FGD dengan BPS/Pemda/Regional Economist/Akademisi;

d. Memperoleh Rilis Berita Resmi Statistik dari BPS dan mengunduh
data-data indikator makro ekonomi dan indikator kesejahteraan
masyarakat dari website BPS RI dan BPS Perwakilan Provinsi;

e. Menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD oleh Pemda atau
meminta data APBD dari Pemda melalui sarana elektronik;

f. Mengumpulkan data/isu fiskal regional dari media daring/cetak;

g. Menatausahakan dokumen-dokumen pendukung penyusunan
Kajian Fiskal Regional.

h. Melakukan analisis dan kajian atas data-data yang sudah disusun;

i. Melakukan observasi untuk melengkapi data atau membuktikan
metode analisis yang dibuat dengan melakukan kunjungan
misal ke Bappeda, Dinas-dinas terkait yang dibutuhkan ataupun
masyarakat apabila diperlukan;

j. Menyusun seluruh data dan analisis kemudian memberikan
kesimpulan dan rekomendasi.

4. Kegiatan Pendukung

a. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan
Pemda, BPS, BI unit eselon I lain di Kementerian Keuangan, dan
pihak lainnya karena hal tersebut akan mempermudah proses

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 47

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pengumpulan data-data yang dibutuhkan di dalam penyusunan
KFR;
b. Menatausahakan dokumen-dokumen terkait FGD dan seminar
KFR, meliputi: undangan, daftar absen, notulen, dokumentasi,
rencana angggaran dan biaya kegiatan.

5. Poin Penting
Untuk menjaga harmonisasi data penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, Laporan Statistik
Keuangan PemerintahTingkat Wilayah dengan Kajian Fiskal Regional,
maka data realisasi APBD yang digunakan dalam penyusunan Kajian
Fiskal Regional merupakan data yang telah dikumpulkan oleh Bidang
Pembinaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan.

6. Laporan
Penyampaian laporan diatur sebagai berikut:
a. Kajian Fiskal Regional Triwulan I disampaikan paling lambat
tanggal 15 bulan Mei tahun berjalan;
b. Kajian Fiskal Regional Triwulan II disampaikan paling lambat
tanggal 15 bulan Agustus pada tahun berjalan;
c. Kajian Fiskal Regional Triwulan III disampaikan paling lambat
tanggal 15 bulan November pada tahun berjalan;
d. Kajian Fiskal Regional Tahunan (annual regional fiscal report)
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari pada
tahun berikutnya;
e. Apabila tanggal 15 bulan berkenaan jatuh pada hari libur,

4488 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

maka penyampaian laporan paling lambat jatuh pada hari kerja
berikutnya;

f. Softcopy dan hardcopy agar disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Softcopy dikirimkan ke alamat email [email protected] dan
ditembuskan (cc) ke [email protected]; dan

g. Setelah Kajian Fiskal Regional disampaikan, diupayakan agar
Kanwil DJPb dapat merilis laporan tersebut bersama Pemerintah
Daerah, Perwakilan Bank Indonesia, BPS serta instansi setempat
yang terkait, dan menyelenggarakan seminar dengan pihak-
pihak tersebut untuk mendiskusikan hasil kajian.

7. Aplikasi
a. Aplikasi OM SPAN

b. Aplikasi MEBE

c. Aplikasi e-Rekon&LK

d. Aplikasi BIOS

e. Aplikasi SLIM

f. Aplikasi SIKP

g. Aplikasi SIMTRADA

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 49

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

I. Pengkoordinasian Pelaksanaan Layanan Bersama Kementerian
Keuangan di Daerah

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang
Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1075/KMK.01/2015
tentang Standar Operasional Prosedur pada Layanan Bersama
Terkait Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan Negara
dan Keuangan Negara Lainya di daerah;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 834/KMK.01/2016
tentang Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi
Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Keuangan Negara
Lainnya di Daerah.

2. Prosedur / Alur Kegiatan
Layanan bersama adalah layanan sinergi antara DJPb, DJKN,
DJPPR dan Sekjen dalam satu lokasi dengan melakukan pendekatan
layanan terpadu kepada stakeholder di bidang perbendaharaan negara,
kekayaan negara, dan keuangan negara lainnya.
Prosedur atau alur kegiatan layanan bersama yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Koordinasi mekanisme layanan bersama antara Kanwil DJPb
dengan Kanwil DJKN setempat. Koordinasi menghasilkan
keputusan berupa:

5500 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1) Lokasi layanan bersama dengan mempertimbangkan
kemudahan akses satuan kerja;

2) Penunjukan dan penetapan Costumer Service Officer (CSO)
layanan bersama dalam rangka melaksanakan layanan
bersama sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan demi
tercapainya keberhasilan layanan bersama;

3) Sarana dan prasarana;

4) Jenis layanan bersama yang terbagi ke dalam:

a) Layanan rekonsiliasi terpadu

b) Layanan informasi terpadu, yang merupakan layanan
pembinaan, konsultasi, bimtek, dan sosialisasi fungsi
perbendaharaan, kekayaan negara dan keuangan
negara lainnya, yang meliputi:

- Layanan Informasi untuk Lelang dan Piutang;

- Layanan Klinik Akuntansi

c) Layanan Klinik Investasi dan Pemasaran Surat Berharga
Negara (Sukuk Negara dan Surat Utang Negara) serta
hubungan investor daerah, yang meliputi:

- Layanan Konsultasi Investasi Surat Berharga
Negara;

- Layanan Konsultasi Konversi Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke
Surat Berharga Negara dan Pengelolaan Obligasi
Daerah;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

- Layanan Pemesanan Pembelian Surat Berharga
Negara secara Private Placement;

- Layanan Informasi dan Edukasi Pengelolaan Surat
Berharga Negara dan Instrumen Pembiayaan
Lain.

d) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di
Daerah, yang merupakan pemberian layanan kepada
pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang
pengadaan secara elektronik, yang mencakup:
- Layanan helpdesk LPSE di daerah kepada satker
dan penyedia barang/jasa terkait Aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- Layanan registrasi dan verifikasi untuk penyedia
barang/jasa;
- Layanan pelatihan kepada penyedia barang/jasa
dan/atau satker;
- Kerjasama pengadaan secara elektronik dengan
instansi pemerintah lainnya.

b. Pelaksanaan layanan bersama sesuai dengan kesepakatan bersama
antar Kanwil DJPb dan Kanwil DJKN baik itu mencakup jenis
layanan, waktu layanan dan lokasi layanan.

3. Kegiatan Pendukung
a. Peningkatan koordinasi diperlukan dalam rangka menjamin
kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan layanan bersama. Namun
demikian, langkah koordinasi merupakan inisiatif yang dapat
diambil oleh Kanwil DJPb;

5522 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Bersama dengan KPPN, Kanwil DJKN ataupun KPKNL secara
periodik membahas dan menyelesaikan permasalahan terkait
layanan bersama yang membutuhkan kesepakatan bersama;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan bersama
sesuai dengan waktu dan jenis layanan demi menjaga kepuasan
stakeholders.

4. Poin Penting
a. Diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Kanwil
DJKN maupun KPPN, hal ini mendukung kelancaran dalam
pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;

b. Diperlukan manajemen sumber daya yang baik, mengingat
bahwa terdapat tugas-tugas utama yang harus tetap diselesaikan
disamping pelaksanaan layanan bersama;

c. Telah dilaksanakan MOU antara Kanwil DJPb dengan Kanwil
DJKN (layanan co-location pada FO Kanwil DJPb telah
dilaksanakan setiap bulan, namun tanggal layanan belum
terjadwal);

d. Peningkatan koordinasi pada level pimpinan antara Kanwil DJPb
dan Kanwil DJKN;

e. Pemberitahuan kepada seluruh satker mengenai pembukaan
layanan co-location pada Kanwil DJPb melalui pembuatan brosur.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

J. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang Bersumber dari
RDI dan Penerusan Pinjaman kepada BUMN / PT Masa Penarikan/
Masa Penyelesaian Piutang Negara

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang
Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening
Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan
Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan
Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan
Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber
dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi,
dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Persiapan
Sebelum melakukan monitoring yang harus dipersiapkan antara
lain:

5544 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1) Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan melalui
wadah forum komunikasi yang melibatkan BUMN dan
pemangku kepentingan terkait.

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Untuk dapat melakukan monitoring BUMN masa penarikan,
selain penguasaan kemampuan reviu laporan keuangan,
diperlukan juga penguasaan atas informasi umum terkait kontrak
dan proyek yang sedang dibiayai.

Untuk dapat melakukan monitoring BUMN masa penyelesaian
piutang negara, selain menguasai skema penyelesaian piutang
negara, diperlukan juga kemampuan reviu laporan keuangan
perusahaan.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan analitis yang memadai. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dilakukan dengan workshop, pendidikan
dan pelatihan formal maupun in-house training, dan sebagainya.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan/atau Kanwil DJPb.

3) Koordinasi data dan informasi

Data yang lengkap dan mutakhir diperlukan agar hasil reviu
dan rekomendasi pengelolaan investasi di daerah berkualitas.
Untuk memperoleh data yang berkesinambungan diperlukan
koordinasi yang erat dengan BUMN/PT dan Kanwil DJPb/
Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Media pertukaran data
debitur dapat melalui sistem informasi yang dikembangkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, e-mail, dan surat-
menyurat.

b. Pelaksanaan Monitoring

1) Berdasarkan rencana kerja yang dibuat pada awal tahun,
Kepala Kanwil DJPb menugaskan Kepala Bidang PPA II
untuk:

a) Menyusun tim monitoring;

b) Menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring
kepada debitur yang paling kurang memuat:

• Informasi tentang identitas dan susunan tim
monitoring;

• Periode monitoring;

• Permintaan untuk mengisi dan melengkapi
Formulir (untuk monitoring BUMN masa
penarikan) atau permintaan untuk mengisi
dan melengkapi dokumen perkembangan dan
permasalahan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dari dana pinjaman baik secara teknis, manajemen
maupun keuangan, serta dokumen pendukung
BUMN/PT (RKAP, RPK, laporan keuangan
audited dan laporan hasil evaluasi kinerja, Laporan
Alokasi Pembayaran Pinjaman, dan/atau Laporan
Tahunan (untuk monitoring BUMN masa
penyelesaian piutang negara);

• Batas waktu penyampaian formulir dan data
pendukung/laporan/kuesioner kepada Kanwil

5566 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

DJPb.

c) Mengadministrasikan dokumen-dokumen
pendukung yang diterima untuk keperluan
penyusunan laporan monitoring.

2) Kepala Kanwil DJPb menetapkan konsep surat
pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya
disampaikan kepada debitur atau BUMN/PT;

3) Kepala Kanwil DJPb berdasarkan dokumen yang diterima
dari Debitur menugaskan tim monitoring untuk:

a) Untuk monitoring BUMN masa penarikan,
melakukan reviu dokumen yang meliputi:

• Memperbaharui data dan informasi yang terdapat
dalam profil proyek;

• Menyusun ringkasan pelaksanaan keuangan proyek
atau penyerapan DIPA Penerusan Pinjaman;

• Menyusun ringkasan pelaksanaan kemajuan fisik
proyek;

• Menyusun daftar permasalahan dalam pelaksanaan
proyek;

• Menyusun status paket kontrak;

• Mengisi rincian dokumen anggaran;

• Melakukan identifikasi dan reviu resiko pelaksanaan
proyek.

Untuk monitoring BUMN masa penyelesaian
piutang negara, melakukan reviu dokumen laporan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman baik
secara teknis, manajemen maupun keuangan, serta
dokumen pendukung BUMN/PT (RKAP, RPK,
laporan keuangan audited dan laporan hasil evaluasi
kinerja, Laporan Alokasi Pembayaran Pinjaman, dan/
atau Laporan Tahunan).
b) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya
data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi
langsung di lokasi proyek/kegiatan, maka tim
monitoring dapat melakukan kunjungan lapangan.
4) Kepala Kanwil DJPb setelah pelaksanaan monitoring
wajib menyusun laporan kegiatan monitoring.

3. Kegiatan Rutin
a. Mediasi dengan BUMN/PT penerima penerusan pinjaman
mengenai kebijakan terbaru penerusan pinjaman;
b. Melayani konsultasi informasi penerusan pinjaman dari BUMN/
PT.

4. Kegiatan Pendukung
Dibutuhkan koordinasi dengan pihak debitur dan perbankan/
penyalur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan,
bimtek, monev atas investasi pemerintah atas penerusan pinjaman.

5588 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Poin Penting
a. Kanwil DJPb diharapkan dapat melakukan reviu atas
perkembangan ekonomi daerah dan mengidentifikasi peluang
dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh BUMN pada proyek/
kegiatan yang dibiayai dari Penerusan Pinjaman.

b. Kanwil DJPb diharapkan dapat memberikan informasi dalam
rangka pelaksanaan penerusan pinjaman sehingga dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan
dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pemenuhan kewajiban BUMN kepada Pemerintah.

c. Metode monitoring yang dilakukan meliputi:

1) Pemantauan administrasi (desk monitoring) terhadap
dokumentasi dan laporan yang diperoleh dari Direktorat
Sistem Manajemen Investasi, debitur, maupun dari
sumber lainnya. Cakupan pemantauan administrasi,
meliputi:

a) Reviu kinerja:

• Objek reviu
- Reviu terhadap Laporan Keuangan BUMN/
PT;
- Reviu terhadap permasalahan BUMN/PT
(antara lain aspek manajemen, keuangan,
teknis/operasional).

• Indikator:

- Finansial

Tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 59

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

BUMN/PT untuk melakukan pembayaran
utang, serta Opini Badan Pemeriksa
Keuangan/kantor akuntan publik atas laporan
keuangan.
- Administrasi dan manajemen
(1) Perubahan manajemen;
(2) Terlibat perselisihan/perkara dengan

pihak ketiga lain;
(3) Ketepatan waktu penyampaian laporan;
(4) Kualitas komunikasi dengan debitur/
BUMN/PT.
b) Reviu pelaksanaan proyek
• Objek reviu:
- Reviu terhadap penganggaran dan pencairan;
- Reviu terhadap pencairan;
- Reviu terhadap pembiayaan proyek/kegiatan;
- Reviu terhadap kemajuan pelaksanaan proyek
(Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/kegiatan);
- Reviu terhadap permasalahan masa pencairan
dan pembangunan.
Dalam melakukan reviu agar memperhatikan
jumlah Pinjaman, waktu pelaksanaan (pencairan
dan pelaksanaan proyek) dan penggunaan
Pinjaman.

6600 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

• Indikator:

- Tingkat penyerapan dana (besar dan waktu);

- Tingkat penyelesaian proyek.

2) Pemantauan Lapangan (on-site monitoring)

Pemantauan lapangan bersifat pilihan/opsional.
Dilaksanakan jika terdapat data yang memerlukan
konfirmasi dan verifikasi secara langsung di lokasi proyek/
kegiatan.

Cakupan pemantauan lapangan meliputi:

a) Pemantauan atas pelaksanaan proyek (didampingi oleh
konsultan, debitur dan/atau instansi terkait lainnya);

b) Pemantauan atas realisasi pencairan/penggunaan dana
atau pemantauan atas kesesuaian kemanfaatan proyek
langsung kepada masyarakat.

Dalam hal monitoring dilakukan terhadap kegiatan
nonfisik maka metode yang dilakukan adalah desk
monitoring.

Pelaksanaan pemantauan administrasi dan pemantauan
lapangan dilaksanakan dengan mengedepankan integritas.

d. Dokumen monitoring yang dapat digunakan oleh Kanwil
DJPb (untuk monitoring BUMN masa penarikan)antara lain:

1) Formulir 1 s.d. 6;

2) Daftar permasalahan yang ada;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 61

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3) Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BUMN;
4) Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BUMN;
5) Informasi lain yang relevan, antara lain:

a) Kontrak dan amandemen atas kontrak tersebut;
b) Aplikasi Pencairan Dana dan dokumen pendukung;
c) Laporan Perkembangan Proyek/Laporan Penyelesaian

Proyek;
d) Laporan Keuangan;
e) Perjanjian Pinjaman dan amandemennya atau

dokumen sejenis;
f ) Perjanjian Penerusan Pinjaman dan amandemennya;
g) DIPA Penerusan Pinjaman;
h) Kartu ringkasan kontrak;
i) Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pencairan;
j) Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Kewajiban;
k) Kartu pinjaman;
l) Kartu pengawasan pencairan Pinjaman.
e. Dokumen Monitoring (untuk monitoring BUMN masa
penyelesaian piutang negara):
1) dari BUMN/PT:
a) Laporan Keuangan Audited;
b) Laporan Kinerja/Manajemen Audited;
c) Kartu Piutang;

6622 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

d) RKAP dan Realisasi RKAP;

e) Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan.

2) Dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi:

a) Surat Menteri Keuangan tentang Penetapan
Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada
BUMN/PT;

b) Perjanjian Pinjaman dan amandemen atas perjanjian
tersebut.

f. Mekanisme pemantauan administrasi pada BUMN/PT oleh
Kanwil DJPb:

1) Memperbaharui data dan informasi yang terdapat dalam
profil debitur;

2) Melakukan reviu terhadap kelengkapan dokumen
yang harus disampaikan oleh BUMN/PT sesuai yang
dipersyaratkan dalam amandemen naskah perjanjian
pinjaman rekening dana investasi/perjanjian penerusan
pinjaman. Apabila dokumen belum lengkap, maka dibuat
surat permintaan kelengkapan dokumen kepada BUMN/
PT;

3) Melakukan reviu terhadap dokumen rencana kerja dan
anggaran perusahaan (RKAP) dan memastikan bahwa
pembayaran kembali pinjaman kepada pemerintah
pada tahun berkenaan telah dialokasikan dalam RKAP
dimaksud;

4) Melakukan reviu terhadap laporan keuangan audited
dan laporan evaluasi kinerja, dan menuangkan hasilnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dalam bentuk laporan pelaksanaan rencana perbaikan dan
kinerja (RPK);

5) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya data-
data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi langsung
di lokasi perusahaan/kegiatan, maka tim monitoring
dapat melakukan pemantauan lapangan;

6) Setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, tim monitoring
wajib menyusun laporan monitoring.

g. Dalam melayani konsultasi penerusan pinjaman, Kanwil DJPb
perlu berkoordinasi secara terus-menerus dengan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi dan KPPN Investasi;

h. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan monitoring, Bidang
PPA II menerima data objek pelaksanaan pembinaan dan
monitoring atas pinjaman dari Direktur Sistem Manajemen
Investasi;

i. Berdasarkan data objek tersebut, Bidang PPA II menyampaikan
rencana kerja kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi
pada bulan Januari setiap awal tahun untuk dilakukan verifikasi;

j. Hasil verifikasi terhadap rencana kerja menjadi acuan bagi
Kanwil DJPb dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring
atas pinjaman;

k. Selain yang tercantum dalam rencana kerja dan sepanjang
terdapat penugasan dari Kantor Pusat DJPb, Kanwil dapat
melaksanakan pembinaan dan monitoring atas pinjaman secara
tersendiri atau sebagai bagian dari tim Kantor Pusat DJPb;

l. Dalam hal terdapat perjanjian baru atas pinjaman, pelaksanan

6644 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pembinaan dan monitoring atas pinjaman dilakukan setelah
Kanwil DJPb menerima surat pemberitahuan dari Direktur
Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

6. Laporan

a. Laporan Kegiatan Monitoring atas Pemberian Pinjaman
Pemerintah yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman kepada
BUMN Masa Penarikan yang sekurang-kurangnya memuat
informasi tentang penyerapan dana, penyelesaian proyek, dan
permasalahan yang terjadi.

Laporan disampaikan kepada Direktorat Sistem Manajemen
Investasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah semester
berakhir sebagai bagain dari Laporan Semesteran;

b. Laporan Kegiatan Monitoring atas Pemberian Pinjaman
Pemerintah yang Bersumber dari RDI dan Penerusan Pinjaman
kepada BUMN/PT Masa Penyelesaian Piutang Negara yang
sekurang-kurangnya memuat informasi tentang kinerja
pembayaran kembali pinjaman, perkembangan penyelesaian
proyek/kegiatan dan permasalahan yang terjadi. Laporan
disampaikan kepada Direktorat SMI paling lambat 20 (dua pulu)
hari kerja setelah semester berakhir sebagai bagian dari Laporan
Semesteran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

K. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang Bersumber
dari RDI, RPD, dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda/BUMD

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan
Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan
Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari
Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan
Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Persiapan
Sebelum melakukan monitoring, beberapa hal yang krusial yang
harus dipersiapkan antara lain:
1) Koordinasi dengan instansi terkait
Koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan melalui
wadah forum komunikasi yang melibatkan Pemda dan
pemangku kepentingan terkait.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Untuk dapat melakukan monitoring Pemda/BUMD masa

666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

penarikan, selain penguasaan kemampuan reviu laporan
keuangan, diperlukan juga penguasaan atas informasi umum
terkait kontrak dan proyek yang sedang dibiayai.

Untuk dapat melakukan monitoring Pemda/BUMD pada
masa penyelesaian piutang negara, selain menguasai skema
penyelesaian piutang negara, diperlukan juga kemampuan
reviu laporan keuangan Pemda/BUMD, serta penganggaran
daerah. Di samping itu Kanwil DJPb dapat mengidentifikasi
peluang-peluang dan potensi hambatan yang dimiliki oleh
Pemda/BUMD yang dapat berdampak pada pemenuhan
kewajiban Pemda/BUMD pada masa penyelesaian piutang
negara.

Untuk dapat melakukan monitoring Pemda pasca penyelesaian
piutang negara, selain menguasai skema penyelesaian piutang
negara, diperlukan juga kemampuan reviu laporan keuangan
Pemda dan penganggaran daerah, serta mengidentifikasi
kemanfaatan sarana/prasarana yang dibiayai dengan Pinjaman
Pemerintah Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari RDI,
RPD dan Penerusan Pinjaman atau debt swap.

Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan analitis yang memadai. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dilakukan dengan workshop,
pendidikan dan pelatihan formal maupun in-house training,
dan sebagainya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan/atau Kanwil
DJPb.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 67

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3) Koordinasi data dan informasi

Data yang lengkap dan mutakhir diperlukan agar hasil reviu
dan rekomendasi pengelolaan investasi di daerah berkualitas.
Untuk memperoleh data yang berkesinambungan diperlukan
koordinasi yang erat dengan Pemda/BUMD dan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi. Media pertukaran data debitur
dapat melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi, e-mail, dan surat-
menyurat.

b. Pelaksanaan Monitoring

1) Berdasarkan rencana kerja yang dibuat pada awal tahun,
Kepala Kanwil DJPb menugaskan Kepala Bidang PPA II
untuk:

a) Menyusun tim monitoring;

b) Menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring
kepada debitur/Pemda yang paling kurang memuat:

i. Informasi tentang identitas dan susunan tim
monitoring;

ii. Periode monitoring;

iii. Permintaan untuk mengisi dan melengkapi Formulir
1 s.d. 6 (yang bersumber dari penerusan pinjaman
kepada Pemda masa penarikan) atau permintaan
untuk mengisi dan melengkapi dokumen
perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman baik
secara teknis, manajemen maupun keuangan, serta

6688 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dokumen pendukung Pemda/BUMD (RKAP, RPK,
Laporan Keuangan audited dan Laporan Hasil
Evaluasi Kinerja, Laporan Alokasi Pembayaran
Pinjaman, Laporan Tahunan dan/atau Laporan
Akhir Pelaksanaan debt swap) (yang bersumber
dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman kepada
Pemda/BUMD masa penyelesaian piutang negara)
atau permintaan untuk mengisi dan melengkapi
dokumen perkembangan dan permasalahan
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana
pinjaman baik secara teknis, manajemen maupun
keuangan, serta dokumen pendukung lainnya (yang
Bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman
kepada Pemda Pasca Penyelesaian Piutang Negara);

iv. Batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data
pendukung kepada Kanwil DJPb.

c) Mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung
yang diterima untuk keperluan penyusunan laporan
monitoring.

2) Kepala Kanwil DJPb menetapkan konsep surat
pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan
kepada debitur/Pemda;

3) Kepala Kanwil DJPb berdasarkan dokumen yang diterima
dari Debitur menugaskan tim monitoring untuk:

a) Untuk yang bersumber dari penerusan pinjaman
kepada Pemda masa penarikan, melakukan reviu
dokumen yang meliputi:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 69

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

i. Memperbaharui data dan informasi yang terdapat
dalam profil proyek;

ii. Menyusun ringkasan pelaksanaan keuangan proyek
atau penyerapan DIPA Penerusan Pinjaman;

iii. Menyusun ringkasan pelaksanaan kemajuan fisik
proyek;

iv. Menyusun daftar permasalahan dalam pelaksanaan
proyek;

v. Menyusun status paket kontrak;

vi. Mengisi rincian dokumen anggaran;

vii. Melakukan identifikasi dan reviu resiko pelaksanaan
proyek.

Untuk yang bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan
Pinjaman kepada Pemda/BUMD masa penyelesaian
piutang Negara, melakukan reviu dokumen laporan
perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman baik
secara teknis, manajemen maupun keuangan, serta
dokumen pendukung Pemda/BUMD (RKAP, RPK,
Laporan Keuangan audited dan Laporan Hasil
Evaluasi Kinerja, Laporan Alokasi Pembayaran
Pinjaman, Laporan Tahunan dan/atau Laporan Akhir
Pelaksanaan debt swap).

Untuk yang Bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan
Pinjaman kepada Pemda Pasca Penyelesaian Piutang
Negara, melakukan reviu dokumen laporan

7700 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman baik secara
teknis, manajemen maupun keuangan, serta dokumen
pendukung lainnya.

b) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya
data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi
langsung di lokasi proyek/kegiatan, maka tim
monitoring dapat melakukan kunjungan lapangan;

4) Kepala Kanwil DJPb setelah pelaksanaan monitoring wajib
menyusun laporan kegiatan monitoring.

3. Kegiatan Rutin
a. Mediasi dengan Pemda dan BUMD penerima penerusan
pinjaman mengenai kebijakan terbaru penerusan pinjaman;
b. Melayani konsultasi informasi penerusan pinjaman dari Pemda
dan/BUMD.

4. Kegiatan Pendukung
Dibutuhkan koordinasi dengan pihak debitur dan perbankan/

penyalur serta Pemda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
pembinaan, bimtek, monev atas investasi pemerintah atas penerusan
pinjaman.

5. Poin Penting

a. Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemda saat ini
umumnya berasal dari RDI, RPD, maupun Pinjaman luar negeri
yang kemudian diteruspinjamkan kepada Pemda atau yang
disebut juga dengan Subsidiary Loan Agreement (SLA);

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 71

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Kanwil DJPb diharapkan dapat melakukan reviu atas
perkembangan ekonomi daerah dan mengidentifikasi peluang
dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh Pemda pada proyek/
kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Pemerintah yang bersumber
dari Penerusan Pinjaman;

c. Kanwil DJPb diharapkan dapat memberikan informasi dalam
rangka pelaksanaan Penerusan Pinjaman sehingga dapat
diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan
dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka
pengamanan pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah;

d. Keterlibatan Kanwil DJPb dalam melakukan monitoring
Pemda/BUMD masa penyelesaian piutang negara akan sangat
membantu Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam
melakukan penyusunan langkah pencegahan dan/atau korektif
atas penggunaan pinjaman debitur tersebut;

e. Metode monitoring yang dilakukan meliputi:

1) Pemantauan administrasi (desk monitoring) terhadap
dokumentasi dan laporan yang diperoleh dari Direktorat
Sistem Manajemen Investasi, Pemda/debitur, maupun
dari sumber lainnya. Cakupan pemantauan administrasi
meliputi:

a) Reviu kinerja:

• Objek reviu

- Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemda/
BUMD;

- Reviu terhadap permasalahan Pemda/BUMD

7722 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

(antara lain aspek manajemen, keuangan,
teknis/operasional).

• Indikator:

- Finansial

Tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan

Pemda/BUMD untuk melakukan

pembayaran utang, serta Opini Badan

Pemeriksa Keuangan/kantor akuntan publik

atas laporan keuangan.

- Administrasi dan manajemen

(1) Perubahan manajemen;

(2) Terlibat perselisihan/perkara dengan
pihak ketiga lain;

(3) Ketepatan waktu penyampaian laporan;

(4) Kualitas komunikasi dengan debitur.

b) Reviu pelaksanaan proyek (yang bersumber dari
penerusan pinjaman kepada Pemda masa penarikan):

• Objek reviu:

- Reviu terhadap penganggaran dan pencairan;

- Reviu terhadap pencairan;

- Reviu terhadap pembiayaan proyek/kegiatan;

- Reviu terhadap kemajuan pelaksanaan proyek
(Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/kegiatan);

- Reviu terhadap permasalahan masa pencairan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 73

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dan pembangunan.

Dalam melakukan reviu agar memperhatikan
jumlah Pinjaman, waktu pelaksanaan (pencairan
dan pelaksanaan proyek) dan penggunaan
Pinjaman.

• Indikator:

- Tingkat penyerapan dana (besar dan waktu);

- Tingkat penyelesaian proyek.

Reviu pelaksanaan proyek (yang bersumber dari RDI,
RPD dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda/BUMD
masa penyelesaian piutang negara):

• Reviu terhadap penganggaran (DIPA);

• Reviu terhadap kesesuaian pelaksanaan skema
penyelesaian piutang negara oleh Pemda;

• Reviu terhadap kemajuan pelaksanaan proyek/
kegiatan Pemda

2) Pemantauan Lapangan (on-site monitoring)

Pemantauan lapangan bersifat opsional. Dilaksanakan jika
terdapat data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi
secara langsung di lokasi proyek/kegiatan. Atau dilakukan
apabila diperlukan untuk memastikan kondisi fisik sarana
dan prasarana yang dibiayai debt swap (yang bersumber
dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda
Pasca Penyelesaian Piutang Negara).

Untuk yang bersumber dari penerusan pinjaman kepada

7744 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemda Masa Penarikan serta yang bersumber dari RDI,
RPD dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda/BUMD
Masa Penyelesaian Piutang Negara, cakupan pemantauan
lapangan meliputi:

a) Pemantauan atas pelaksanaan proyek (didampingi oleh
konsultan, debitur dan/atau instansi terkait lainnya);

b) Pemantauan atas realisasi pencairan/penggunaan dana
atau Pemantauan atas kesesuaian kemanfaatan proyek
langsung kepada masyarakat.

Untuk yang Bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan
Pinjaman kepada Pemda Pasca Penyelesaian Piutang
Negara, cakupan pemantauan lapangan meliputi:

a) Pemantauan atas sarana dan prasarana yang dibiayai
oleh Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari RDI,
RPD, dan Penerusan Pinjaman atau proyek/kegiatan
debt swap (didampingi oleh debitur dan/atau instansi
terkait lainnya);

b) Pemantauan atas kesesuaian kemanfaatan sarana dan
prasarana langsung kepada masyarakat;

c) Kondisi dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang
dibiayai debt swap;

Dalam hal monitoring dilakukan terhadap kegiatan
nonfisik maka metode yang dilakukan adalah desk
monitoring.

Pelaksanaan pemantauan administrasi dan pemantauan
lapangan dilaksanakan dengan mengedepankan integritas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 75

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

f. Dokumen monitoring yang dapat digunakan oleh Kanwil
DJPb (yang bersumber dari penerusan pinjaman kepada
Pemda masa penarikan) antara lain:
1) Formulir 1 s.d. 6;
2) Daftar permasalahan yang ada;
3) Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda;
4) Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemda;
5) Informasi lain yang relevan, antara lain:
a) Kontrak dan amandemen atas kontrak tersebut;
b) Aplikasi Pencairan Dana dan dokumen pendukung;
c) Laporan Perkembangan Proyek/Laporan Penyelesaian
Proyek;
d) Laporan Keuangan;
e) Perjanjian Pinjaman dan amandemen atas perjanjian
Pinjaman tersebut atau dokumen sejenis (terkait
sumber pinjaman);
f ) Perjanjian Penerusan Pinjaman dan amandemen atas
perjanjian Penerusan Pinjaman tersebut;
g) DIPA Penerusan Pinjaman;
h) Kartu ringkasan kontrak;
i) Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pencairan;
j) Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Kewajiban;
k) Kartu Pinjaman;

7766 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

l) Kartu pengawasan pencairan Pinjaman

Dokumen monitoring (Yang Bersumber dari RDI, RPD dan
Penerusan Pinjaman kepada Pemda/BUMD Masa Penyelesaian
Piutang Negara):

1) Dari Pemda/BUMD:

a) Laporan Alokasi Pembayaran Pinjaman bagi Pemda
yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian
piutang negara melalui cara penjadwalan kembali;

b) Laporan Tahunan dan Laporan Akhir bagi Pemda
yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian
piutang negara melalui cara debt swap:

• Laporan Tahunan disampaikan paling lambat
bulan Maret tahun berikutnya paling sedikit
memuat informasi:

i. Alokasi pembayaran pinjaman dan anggaran
pelaksanaan debt swap tahun anggaran
berkenaan.

ii. Realisasi kegiatan fisik untuk kegiatan debt
swap; danperubahan realisasi kegiatan fisik
dalam hal terjadi perubahan rencana debt swap.

• Laporan Akhir disampaikan setelah masa
pelaksanaan debt swap selesai paling sedikit
memuat:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 77

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

i. Rencana kegiatan dan anggaran debt swap
sebagaimana tercantum di APBD; dan

ii. Realisasi pelaksanaan debt swap sebagaimana
tercantum dalam Laporan Keuangan Pemda
yang telah diaudit.

2) Dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi

a) Surat Menteri Keuangan tentang Penetapan
Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada Pemda/
BUMD;

b) Keputusan Penetapan Penghapusan secara Bersyarat
atas Piutang Negara pada Pemda/BUMD oleh Dewan
Perwakilan Rakyat/Presiden/Menteri Keuangan;

c) Perjanjian pinjaman dan amandemen atas perjanjian
pinjaman tersebut.

Dokumen monitoring, untuk yang Bersumber dari RDI, RPD
dan Penerusan Pinjaman kepada Pemda Pasca Penyelesaian
Piutang Negara:

1) Dari Pemda

a) Laporan Keuangan Pemda 3 tahun terakhir;

b) Laporan Perkembangan dan Penyelesaian Sarana dan
prasarana yang dibiayai dengan debt swap.

2) Dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi

a) Surat Menteri Keuangan tentang Penetapan
Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada Pemda;

b) Keputusan Penetapan Penghapusan secara Bersyarat

7788 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

atas Piutang Negara pada Pemda oleh Dewan
Perwakilan Rakyat/Presiden/Menteri Keuangan;

c) Keputusan Penetapan Penghapusan secara Mutlak
atas Piutang Negara pada Pemda;

d) Dokumen penutupan Perjanjian Pinjaman.

g. Mekanisme pemantauan administrasi pada Pemda/BUMD
oleh Kanwil DJPb:

1) Memperbaharui data dan informasi yang terdapat dalam
profil debitur;

2) Melakukan reviu terhadap kelengkapan dokumen yang
harus disampaikan oleh Pemda/BUMD sesuai yang
dipersyaratkan dalam Naskah Perjanjian RDI/RPD/
Penerusan Pinjaman. Apabila dokumen belum lengkap,
maka dibuat Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen
kepada debitur;

3) Melakukan reviu terhadap APBD dan memastikan bahwa
pembayaran kembali Pinjaman kepada pemerintah
pada tahun berkenaan telah dialokasikan dalam APBD
dimaksud;

4) Melakukan reviu terhadap dokumen APBD untuk
memastikan telah dialokasikannya proyek/kegiatan debt
swap serta memastikan realisasi penyelesaian proyek/
kegiatan debt swap;

5) Melakukan rekapitulasi data hasil monitoring masa
penyelesaian piutang negara;

6) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya data-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 79

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi langsung
di lokasi perusahaan/kegiatan, maka tim monitoring
dapat melakukan pemantauan lapangan;

7) Setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, tim monitoring
wajib menyusun laporan monitoring.

h. Dalam melayani konsultasi penerusan pinjaman, Kanwil DJPb
perlu berkoordinasi secara terus-menerus dengan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi dan KPPN Investasi. Selain itu,
untuk penyelesaian piutang melalui skema Hibah-Penyertaan
Modal Daerah, Kanwil DJPb juga perlu berkoordinasi dengan
DJPK melalui sarana komunikasi formal maupun sarana
komunikasi elektronik;

i. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan monitoring, Bidang
PPA II menerima data objek pelaksanaan pembinaan dan
monitoring atas pinjaman dari Direktur Sistem Manajemen
Investasi;

j. Berdasarkan data objek tersebut, Bidang PPA II menyampaikan
rencana kerja kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi
pada bulan Januari setiap awal tahun untuk dilakukan verifikasi;

k. Hasil verifikasi terhadap rencana kerja menjadi acuan bagi
Kanwil DJPb dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring
atas pinjaman;

l. Selain yang tercantum dalam rencana kerja dan sepanjang
terdapat penugasan dari Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb
dapat melaksanakan pembinaan dan monitoring atas pinjaman
secara tersendiri atau sebagai bagian dari tim Kantor Pusat
DJPb;

8800 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

m. Dalam hal terdapat perjanjian baru atas pinjaman, pelaksanan
pembinaan dan monitoring atas pinjaman dilakukan setelah
Kanwil DJPb menerima surat pemberitahuan dari Direktur
Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal
Perbendaharaan;

6. Laporan

a. Laporan Kegiatan Monitoring atas Pemberian Pinjaman
Pemerintah yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman kepada
Pemda Masa Penarikan yang sekurang-kurangnya memuat
informasi tentang penyerapan dana, penyelesaian proyek, dan
permasalahan yang terjadi;

b. Laporan Kegiatan Monitoring atas Pemberian Pinjaman
Pemerintah yang Bersumber dari RDI, RPD, dan Penerusan
Pinjaman kepada Pemda/BUMD Masa Penyelesaian Piutang
Negara yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang
kinerja pembayaran kembali pinjaman, perkembangan
penyelesaian proyek/kegiatan dan permasalahan yang terjadi;

c. Laporan Kegiatan Monitoring atas Pemberian Pinjaman
Pemerintah yang Bersumber dari RDI, RPD, dan Penerusan
Pinjaman kepada Pemda Pasca Penyelesaian Piutang Negara
yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang kinerja
keuangan Pemda pasca penyelesaian piutang negara, kondisi dan
kemanfaatan sarana dan prasarana yang dibiayai debt swap, dan
permasalahan yang terjadi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 81

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

L. Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang Bersumber
dari RDI, RPD, dan Penerusan Pinjaman kepada Badan Hukum
Lainnya Masa Penyelesaian Piutang Negara

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang
Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang
Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening
Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan
Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-19/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan
Monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil
DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Persiapan
Sebelum melakukan monitoring, beberapa hal penting yang
harus dipersiapkan antara lain:
1) Koordinasi dengan instansi terkait
Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan melalui wadah
forum komunikasi yang melibatkan badan hukum lainnya
dan pemangku kepentingan terkait.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Untuk dapat melakukan monitoring badan hukum lainnya
pada masa penyelesaian piutang negara, selain menguasai

8822 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

skema penyelesaian piutang negara, diperlukan juga
kemampuan reviu laporan keuangan badan hukum lainnya.
Di samping itu Kanwil DJPb dapat mengidentifikasi
peluang-peluang dan potensi hambatan yang dimiliki
oleh badan hukum lainnya yang dapat berdampak pada
pemenuhan kewajiban badan hukum lainnya pada masa
penyelesaian piutang negara. Untuk itu diperlukan sumber
daya manusia yang memiliki kemampuan analitis yang
memadai. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dilakukan dengan workshop, pendidikan dan pelatihan
formal maupun in-house training, dan sebagainya.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan/atau Kanwil
DJPb.

3) Koordinasi data dan informasi

Data yang lengkap dan mutakhir diperlukan agar hasil reviu
dan rekomendasi pengelolaan investasi di daerah berkualitas.
Untuk memperoleh data yang berkesinambungan
diperlukan koordinasi yang erat dengan badan hukum
lainnya dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Media
pertukaran data debitur dapat melalui sistem informasi
yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Manajemen
Investasi, e-mail, dan surat-menyurat.

b. Pelaksanaan Monitoring

1) Berdasarkan rencana kerja yang dibuat pada awal tahun,
Kepala Kanwil DJPb menugaskan Kepala Bidang PPA II
untuk:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

a) Menyusun tim monitoring;

b) Menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring
kepada debitur yang paling kurang memuat:

i. Informasi tentang identitas dan susunan tim
monitoring;

ii. Periode monitoring;

iii. Permintaan untuk mengisi dan melengkapi dokumen
perkembangan dan permasalahan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman baik
secara teknis, manajemen maupun keuangan, serta
dokumen pendukung badan hukum lainnya;

iv. Batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data
pendukung kepada Kanwil DJPb.

c) Mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung
yang diterima untuk keperluan penyusunan laporan
monitoring.

2) Kepala Kanwil DJPb menetapkan konsep surat
pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan
kepada debitur;

3) Kepala Kanwil DJPb berdasarkan dokumen yang diterima
dari debitur menugaskan Tim Monitoring untuk:

a) Melakukan reviu dokumen laporan perkembangan dan
permasalahan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari
Pinjaman Pemerintah baik secara teknis, manajemen
maupun keuangan, serta dokumen pendukung badan

8844 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

hukum lainnya (RKA, RPK, laporan keuangan dan
laporan hasil evaluasi kinerja, dan/atau Laporan Alokasi
Pembayaran Pinjaman);
b) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya data-
data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi langsung
di lokasi proyek/kegiatan, maka tim monitoring dapat
melakukan kunjungan lapangan;
4) Kepala Kanwil DJPb setelah pelaksanaan monitoring
menyusun laporan kegiatan monitoring.

4 Kegiatan Rutin
a. Knowlede sharing dengan Badan Hukum Lainnya/Koperasi
penerima penerusan pinjaman mengenai kebijakan terbaru
penerusan pinjaman;
b. Melayani konsultasi informasi penerusan pinjaman dari Badan
Hukum Lainnya/Koperasi.

5. Kegiatan Pendukung
Dibutuhkan koordinasi dengan pihak debitur dan perbankan/
penyalur serta Koperasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
pembinaan, bimtek, monev atas investasi pemerintah atas penerusan
pinjaman.

6. Poin Penting
a. Metode monitoring yang dilakukan meliputi:
1) Pemantauan administrasi (desk monitoring)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemantauan administrasi dilakukan terhadap dokumentasi
dan laporan yang diperoleh dari Direktorat Sistem Manajemen
Investasi, debitur, maupun dari sumber lainnya. Cakupan
pemantauan administrasi adalah reviu kinerja yang meliputi:
a) Objek reviu:

• Reviu terhadap laporan keuangan badan hukum lainnya;
• Reviu terhadap permasalahan keuangan badan hukum

lainnya.
b) Indikator:

• Finansial
Tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan badan

hukum lainnya untuk melakukan pembayaran utang
yang disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan.
• Administrasi dan manajemen
- Perubahan manajemen;
- Terlibat perselisihan/perkara dengan pihak ketiga lain;
- Ketepatan waktu penyampaian laporan;
- Kualitas komunikasi dengan debitur.
Mekanisme pemantauan administrasi pada badan
hukum lainnya oleh Kanwil DJPb:
a) Memperbaharui data dan informasi yang terdapat dalam
profil debitur;
b) Melakukan reviu terhadap kelengkapan dokumen

yang harus disampaikan oleh debitur sesuai yang

8866 Direktorat Jenderal Perbendaharaan