Pedoman PPA 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dipersyaratkan dalam Amandemen Naskah Perjanjian
Penerusan Pinjaman/Perjanjian Pinjaman Rekening
Dana Investasi. Apabila dokumen belum lengkap,
maka dibuat Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen
kepada debitur;

c) Melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)/ dan memastikan bahwa
pembayaran kembali pinjaman kepada pemerintah
pada tahun berkenaan telah dialokasikan dalam RKA
dimaksud. Hasil reviu dokumen RKA dituangkan;

d) Melakukan reviu terhadap laporan keuangan audited
dan laporan evaluasi kinerja, dan menuangkan hasilnya
dalam bentuk laporan pelaksanaan Rencana Perbaikan
dan Kinerja (RPK);

e) Apabila dalam reviu dokumen diperlukan adanya
data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi
langsung di lokasi badan hukum lainnya/kegiatan,
maka tim monitoring dapat melakukan pemantauan
lapangan;

f ) Setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, tim
monitoring wajib menyusun laporan monitoring.

2) Pemantauan lapangan (on-site monitoring)

Cakupan pemantauan lapangan meliputi:

a) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan (didampingi oleh
debitur dan/atau instansi terkait lainnya);

b) Pemantauan atas kesesuaian kemanfaatan kegiatan langsung
kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 87

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

c) Pelaksanaan pemantauan administrasi dan pemantauan
lapangan dilaksanakan dengan mengedepankan integritas.

b. Dokumen Monitoring
1) Laporan Keuangan yang disahkan melalui Rapat Anggota
Tahunan;
2) Laporan Kinerja/Manajemen yang disahkan melalui Rapat
Anggota Tahunan;
3) Kartu Piutang;
4) RKA dan Realisasi RKA;
5) Rencana Perbaikan Kinerja badan hukum lainnya.

7. Laporan

Laporan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah yang
bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman kepada Badan
Hukum Lainnya Masa Penyelesaian Piutang Negara yang sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang kinerja pembayaran kembali
Pinjaman, perkembangan penyelesaian proyek/kegiatan dan
permasalahan yang terjadi.

M. Rekonsiliasi Kewajiban Debitur

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang
Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman
Luar Negeri;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.017/2000
tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000
tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah;

e. Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971 tentang
Pembentukan Rekening Dana Investasi;

f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Perencanaan Awal

Kanwil DJPb mengambil data dari aplikasi SLIM yang berisi
data debitur yang pinjamannya akan dilakukan rekonsiliasi
(rekonsiliasi jatuh tempo dan rekonsiliasi outstanding) di wilayah
kerja Kanwil DJPb yang minimal berisi:

1) Nama debitur

Meliputi nama debitur penerima pinjaman.

2) Nomor perjanjian pinjaman

Meliputi nomor perjanjian pinjaman antara debitur dengan
Pemerintah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 89

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3) Loan ID pinjaman
Meliputi kode unik pinjaman yang digunakan dalam sistem

aplikasi sebagai identifikasi masing-masing pinjaman.
4) Tanggal jatuh tempo pinjaman
Meliputi tanggal jatuh tempo masing-masing pinjaman.
b. Pelaksanaan rekonsiliasi
1) Kepala Kanwil DJPb melakukan koordinasi dengan debitur

dalam wilayah kerjanya terkait antara lain: waktu dan tempat
rekonsiliasi. Koordinasi antara Kanwil DJPb dengan debitur-
debitur di wilayah kerjanya dapat dilakukan dalam jangka
waktu 1 s.d. 2 hari kerja. Kepala Kanwil DJPb menugaskan
Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta pelaksana untuk
melaksanakan rekonsiliasi dengan menerbitkan surat tugas
kepada pejabat yang ditugaskan untuk melakukan rekonsiliasi
dan surat undangan rekonsiliasi kepada debitur.

2) Kanwil DJPb menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi
bersama dengan debitur sebagai bentuk persetujuan atas
kebenaran angka yang tercantum dalam Berita Acara
Rekonsiliasi dan lampirannya.

3) Kanwil DJPb menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi data
pinjaman kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi,
baik hardcopy maupun softcopy, dalam waktu paling lambat 20
hari kerja setelah pelaksanaan rekonsiliasi.

Dalam hal data pada aplikasi SLIM belum tersedia dan/atau tidak
dapat diakses, Kanwil DJPb meminta data kepada Direktorat
Sistem Manajemen Investasi c.q. KPPN Khusus Investasi dengan
menggunakan media tercepat yang dapat didokumentasikan.

9900 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Kegiatan Pendukung
Monitoring data SLIM

4. Poin Penting

a. Kanwil DJPb melakukan rekonsiliasi data pinjaman antara
debitur dengan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar
untuk membuat surat penagihan kewajiban kepada debitur;

b. Dengan dilakukannya rekonsiliasi Pinjaman Pemerintah yang
bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman di Kanwil
DJPb, maka hal ini akan memudahkan debitur dalam memperoleh
layanan rekonsiliasi Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari
RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman karena lokasi pelaksanaan
rekonsiliasi lebih dekat dengan domisili debitur;

c. Rekonsiliasi data Pinjaman dapat dilakukan dengan melakukan
pencocokan data Pinjaman oleh Pemerintah sebagai kreditur,
yang diwakili oleh Kanwil DJPb, dengan Pemda/BUMD/
Koperasi sebagai debitur;

d. Rekonsiliasi dimaksud memungkinkan kreditur dan debitur
untuk membandingkan data yang ada di masing-masing pihak,
yang mungkin berbeda mengingat perbedaan pencatatan ataupun
hal-hal lain;

e. Pelaksanaan rekonsiliasi dimaksud dapat dilakukan secara berkala,
maupun secara insidentil sesuai dengan kebutuhan, baik pihak
Pemerintah maupun Pemda/BUMD/Koperasi;

f. Pelaksanaan rekonsiliasi kewajiban debitur oleh Kanwil DJPb
untuk Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari RDI, RPD dan
Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 91

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1) Rekonsiliasi jatuh tempo pinjaman
Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui

besarnya kewajiban debitur yang harus dibayar pada
saat tanggal jatuh tempo dan hanya dilaksanakan untuk
Pinjaman yang masih berada dalam masa penarikan/
pencairan pinjaman. Rekonsiliasi ini dilaksanakan 6 (enam)
bulan sekali atau sebelum tanggal jatuh tempo untuk
masing-masing pinjaman.
2) Rekonsiliasi outstanding pinjaman
Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui
besarnya outstanding atau hak tagih pemerintah atas
pinjaman debitur. Rekonsiliasi ini dilaksanakan pada bulan
Juli (untuk periode Semester I) dan bulan Januari tahun
berikutnya (untuk periode Semester II).
g. Metode Verifikasi dokumen (on-desk verification)
1) Verifikasi atas data pendukung meliputi kesesuaian atas:

a) untuk rekonsiliasi jatuh tempo:
- Nomor pinjaman;
- Nama debitur;
- Nilai penarikan Pinjaman;
- Nilai kewajiban;
- Nilai pembayaran;
- Nilai yang masih harus dibayar;
- Nilai belum jatuh tempo.

9922 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b) untuk rekonsiliasi outstanding Pinjaman:

- Nomor Pinjaman;

- Nama debitur;

- Nilai penarikan Pinjaman;

- Nilai pembayaran pokok;

- Nilai tunggakan pokok;

- Nilai tunggakan non pokok;

- Nilai kewajiban belum jatuh tempo;

- Nilai hak tagih pemerintah.

2) Dokumen dan data yang telah diverifikasi dibubuhi
tanda/stempel pada Kartu Pinjaman sebagai bukti bahwa
telah dilakukan verifikasi atas Kartu Pinjaman dan bukti
pembayaran debitur dimaksud;

3) Rekonsiliasi untuk mencocokkan data dan angka posisi
pinjaman debitur sesuai jadual jatuh tempo pinjaman;

4) Verifikasi dan rekonsiliasi atas data pendukung dimaksud
dilaksanakan dalam jangka waktu 1 s.d. 2 hari kerja,
disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang harus
direkonsiliasi.

h. Dokumen verifikasi, yaitu:

1) Daftar debitur yang pinjamannya akan jatuh tempo yang
dapat diunduh pada aplikasi Subsidiary Loan Information
Management (SLIM);

2) Daftar debitur yang harus melaksanakan rekonsiliasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 93

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

outstanding yang dapat diunduh pada aplikasi SLIM;
3) Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman;
4) Kartu-kartu data piutang yang dihasilkan dari aplikasi

SLIM:
5) Bukti pembayaran debitur;
6) Rekening koran Bank Indonesia.

5. Laporan
a. Berita Acara Rekonsiliasi yang diverifikasi oleh Kepala Bidang.
Selanjutnya Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh pihak
debitur serta Kanwil DJPb yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi,
dengan dilampiri Kartu Pinjaman yang telah diverifikasi dan bukti
pembayaran debitur;
Disampaikan secara hardcopy dan softcopy melalui media surat
elektronik (e-mail) ke [email protected] dengan
tembusan ke [email protected];
b. Laporan Rekonsiliasi Kewajiban Debitur Atas Pemberian
Pinjaman Pemerintah yang Bersumber dari RDI, RPD dan
Penerusan Pinjaman, yang berisi data Rekapitulasi Berita Acara
Rekonsiliasi.

6. Aplikasi
Aplikasi SLIM

9944 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

N. Penagihan Kewajiban Jatuh Tempo Debitur (Penagihan Kewajiban
Debitur)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan
Penerusan Pinjaman;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014
tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/
Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015
tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan
Pinjaman;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Tahap Persiapan

Kanwil DJPb mengambil data dari aplikasi SLIM yang berisi
daftar pinjaman debitur yang akan jatuh tempo di wilayah kerja

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 95

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kanwil DJPb.

b. Tahap Pelaksanaan

1) KPPN Khusus Investasi menghitung dan memutakhirkan
(update) jumlah kewajiban debitur pada Aplikasi SLIM
sebelum jatuh tempo;

2) Sebelum jatuh tempo, KPPN Khusus Investasi harus dapat
memastikan bahwa data tagihan telah mutakhir (update)
dan siap diakses oleh Kanwil DJPb;

3) Kanwil DJPb memeriksa dan mengkorfirmasi data tagihan
jatuh tempo kewajiban debitur kepada KPPN Khusus
Investasi;

4) Dalam hal setelah konfirmasi data tagihan kewajiban
dinyatakan telah mutakhir (update), Kanwil DJPb
menerbitkan surat tagihan kewajiban jatuh tempo beserta
lampirannya melalui aplikasi SLIM;

5) Kanwil DJPb menyampaikan surat tagihan jatuh tempo
periode berkenaan beserta lampirannya kepada debitur
terkait sebelum tanggal jatuh tempo.

Dalam hal data pada aplikasi SLIM belum tersedia dan/atau tidak dapat
diakses, Kanwil DJPb meminta data kepada Direktorat Sistem Manajemen
Investasi c.q. KPPN Khusus Investasi dengan menggunakan media tercepat
yang dapat didokumentasikan.

3. Poin Penting
a. Kanwil berperan dalam rangka mengoptimalkan efektifitas dan
efisiensi dalam penagihan kewajiban jatuh tempo Pinjaman

9966 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemerintah yang bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan
Pinjaman;

b. Pelaksanaan penagihan tersebut dilakukan oleh Kanwil DJPb
dengan data pinjaman dalam aplikasi Debt Management and
Financial Analysis System (DMFAS) dan SLIM yang dikelola oleh
KPPN Khusus Investasi;

c. Ruang lingkup penagihan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb
adalah kewajiban Pemda dan BUMD atas Pinjaman Pemerintah
yang bersumber dari RDI, RPD dan Penerusan Pinjaman yang
akan jatuh tempo atau Koperasi yang memiliki kewajiban atas
Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari RDI dan RPD yang
akan jatuh tempo dan berkedudukan di wilayah kerja Kanwil
DJPb berkenaan;

d. Metode yang dilakukan adalah verifikasi dokumen (on-desk
verification) yaitu verifikasi atas dokumen utama dan dokumen
pendukung untuk memperoleh ketepatan waktu dan jumlah
kewajiban jatuh tempo debitur;

e. Dokumen yang digunakan berupa:

1) Dokumen utama (bersumber dari aplikasi SLIM):
a) Surat tagihan kewajiban jatuh tempo;
b) Rekapitulasi Piutang;
c) Kartu Pokok, Bunga dan Jasa Bank;
d) Kartu Denda;
e) Kartu Pembayaran.

2) Dokumen pendukung:
a) Daftar debitur jatuh tempo;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 97

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b) Perjanjian Penerusan Pinjaman;
c) Ketentuan suku bunga pinjaman terkait;
d) Peraturan-peraturan lain yang terkait;
e) Aplikasi SLIM/DMFAS;
f ) Formulir Konfirmasi Pembayaran.

4. Laporan
a. Surat Tagihan beserta dokumen pendukungnya (berisi pelaksanaan
penagihan kewajiban debitur);
b. Laporan Rekapitulasi Penagihan dan Monitoring Pembayaran
Kewajiban Jatuh Tempo Debitur.

5. Aplikasi
a. Aplikasi DMFAS
b. Aplikasi SLIM

O. Penagihan Kewajiban Jatuh Tempo Debitur (Monitoring Pembayaran
Kewajiban Jatuh tempo Debitur)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.05/2016;

9988 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang
Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara
Umum Negara;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Penerusan Pinjaman;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang
Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan

a. Memastikan daftar tagihan;

b. Memastikan/mengupayakan pembayaran oleh debitur dengan
cara:

1) Dalam jangka waktu satu minggu setelah tanggal jatuh
tempo, monitoring dapat dilakukan melalui telepon dan
meminta bukti pembayaran (jika debitur telah membayar
namun belum menyampaikan bukti pembayaran);

2) Dalam jangka waktu dua minggu setelah tanggal jatuh
tempo, apabila debitur belum melakukan pembayaran,
monitoring dapat dilakukan dengan mengingatkan kembali
melalui surat;

3) Dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal jatuh tempo,
apabila debitur belum melakukan pembayaran, monitoring

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 99

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dapat dilakukan dengan teguran melalui surat;

c. Apabila diperlukan, Kanwil DJPb dapat melakukan verifikasi
lapangan (site visit);

d. Melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pembayaran
dalam hal debitur mengalami kendala dalam pembayaran;

e. Menyampaikan laporan monitoring pembayaran kewajiban
jatuh tempo kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi
secara semesteran.

3. Poin Penting
a. Monitoring penagihan merupakan suatu tindak lanjut dari
proses penagihan agar tercapai penatausahaan pinjaman
pemerintah yang baik dan tercapainya target pengembalian
pokok dan bunga pinjaman;

b. Ruang lingkup monitoring pembayaran kewajiban jatuh
tempo yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb adalah kewajiban
Pemda dan BUMD atas pinjaman pemerintah yang bersumber
dari RDI, RPD dan penerusan pinjaman yang akan jatuh
tempo atau Koperasi yang memiliki kewajiban atas pinjaman
pemerintah yang bersumber dari RDI dan RPD yang akan
jatuh tempo dan berkedudukan di wilayah kerja Kanwil DJPb
berkenaan;

c. Metode yang dilakukan adalah verifikasi dokumen (on-desk
verification) dan/atau verifikasi lapangan (on-site verification)
yaitu verifikasi atas dokumen utama dan dokumen pendukung
untuk memperoleh ketepatan waktu dan jumlah kewajiban
jatuh tempo debitur;

101000 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

d. Dokumen yang digunakan yaitu:
1) Dokumen utama:
a) Bukti pembayaran dari debitur;
b) Surat konfirmasi pembayaran dari debitur.
2) Dokumen Pendukung:
a) Surat tagihan beserta lampirannya;
b) Perjanjian penerusan pinjaman;
c) Dokumen lain yang terkait.

4. Laporan
Laporan monitoring pembayaran kewajiban jatuh tempo debitur
kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi secara semesteran.

P. Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan Investasi Lainnya
(Monitoring atas Kredit Program)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang
Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009
tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit
Usaha Rakyat;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 101

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016
tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/12/2009
tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/
Per/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang
Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dan perubahannya;

g. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016;

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 813/KMK.02/2016
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka
Pembayaran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit
Usaha Rakyat dan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring
atas Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb;

j. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
S-230/M.EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal
Dukungan Penyaluran KUR;

k. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
S-229/M.EKON/11/2015 tanggal 3 November 2015 hal
Dukungan Penyaluran KUR;

l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6871/SJ
tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat;

101202 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

m. Perjanjian Pinjaman antara Kementerian Keuangan dengan
BUMN Pengelola/LKP.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Persiapan
Sebelum melakukan monitoring, beberapa hal penting yang
harus dipersiapkan antara lain:
1) Koordinasi dengan instansi terkait
Koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kanwil DJPb,
penyalur, dan instansi terkait lainnya.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Untuk dapat melakukan reviu terhadap hasil laporan
kegiatan monitoring, diperlukan sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan analitis yang memadai.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan
dengan workshop, pendidikan dan pelatihan formal
maupun in-house training, dan sebagainya. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dilakukan oleh Direktorat
Sistem Manajemen Investasi dan/atau Kanwil DJPb.
3) Koordinasi data dan informasi
Data yang lengkap dan mutakhir diperlukan agar hasil reviu
dan rekomendasi pengelolaan investasi di daerah berkualitas.
Untuk memperoleh data yang berkesinambungan
diperlukan koordinasi yang erat antara pihak terkait
dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Media
pertukaran data debitur dapat melalui SIKP, e-mail, dan
surat-menyurat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 103

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

b. Pelaksanaan Monitoring
Monitoring dilakukan oleh pejabat/staf pada Kanwil DJPb.
Jumlah petugas monitoring pada masing-masing objek
disesuaikan dengan besarnya subsidi bunga dan tingkat
kerumitan masalah dalam penyaluran Kredit Program.
Pelaksanaan monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Monitoring dapat dilakukan secara bersama-sama antara
Kanwil DJPb, Pemda dan instansi terkait lainnya.
1) Prosedur monitoring skema kredit program
a) Memberikan lembar isian kepada Penyalur
program untuk diisi oleh petugas yang menangani/
memahami masalah program;
b) Mengunjungi dan melakukan wawancara kepada
beberapa sampel debitur Kredit Program dengan
mempertimbangkan jarak dan waktu.
2) Prosedur monitoring SIKP
Melakukan wawancara serta memberikan lembar isian
kepada Pemda untuk diisi oleh petugas/pegawai yang
menangani/ memahami masalah upload calon debitur
potensial.

c. Penyusunan laporan
Kepala Kanwil DJPb setelah pelaksanaan monitoring wajib
menyusun Laporan Kegiatan Monitoring

101404 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Kegiatan Rutin
Melayani konsultasi informasi kredit program dan SIKP dari Pemda.

4. Kegiatan Pendukung
Dibutuhkan koordinasi dengan pihak debitur dan perbankan/
penyalur serta Pemda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
pembinaan, bimtek, monev atas investasi pemerintah atas kredit
program.

5. Poin Penting
a. Monitoring kredit program merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses,
perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kredit
program. Kegiatan monitoring ini dilakukan terhadap skema-
skema kredit program yang masih aktif antara lain Kredit Usaha
Mikro Kecil (KUMK), Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)
dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kegiatan monitoring juga
dilakukan untuk memantau penggunaan sistem informasi yang
mendukung kredit program tersebut yaitu Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP). Kegiatan monitoring ini dilakukan
oleh Kanwil DJPb sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan;
b. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Kanwil DJPb dan dapat
dilakukan pula secara bersama-sama dalam bentuk forum
monitoring bersama dengan pemangku kepentingan terkait
di daerah bersangkutan. Kegiatan monitoring ini dapat pula

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 105

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dilakukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain debitur
kredit program dan penyalur kredit program selain pihak
Pemda yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kredit
program di daerah;

c. Monitoring terhadap SIKP dilakukan terhadap Pemda dari
aspek partisipasi Pemda untuk mengunggah data calon debitur
potensial serta terkait dengan penerapan SIKP di lapangan.

d. Metode monitoring yang dilakukan meliputi:

1) Pemantauan administrasi (desk monitoring)

Pemantauan administrasi dilakukan terhadap data dan
laporan yang diperoleh aplikasi Sistem Informasi Kredit
Program, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Pemda,
penyalur, debitur, maupun dari sumber lainnya.

2) Pemantauan lapangan (site visit monitoring)

Cakupan pemantauan lapangan antara lain:
a) Sistem penyaluran, pengembalian, dan outstanding

harian;
b) Penatausahaan dan monitoring yang dilakukan oleh

Bank Pelaksana;
c) Kebenaran/kewajaran data dan keberadaan berkas;
d) Keberadaan debitur Kredit Program;
e) Penyebab terjadinya tunggakan;
f ) Upaya yang dilakukan bank pelaksana terhadap

tunggakan;
g) Permasalahan yang dihadapi debitur;
h) Perkembangan usaha debitur;

101606 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

i) Permasalahan terkait username dan password SIKP
Pemda;

j) Kesesuaian data calon debitur potensial dengan validasi
data yang dipersyaratkan;

k) Penyebab terjadinya permasalahan upload calon
debitur;

l) Upaya yang dilakukan Pemda terhadap permasalahan
upload calon debitur; dan/atau

m) Hal-hal yang belum tercakup dalam kuesioner atau
hal-hal lain yang mendukung keduanya.

Kegiatan pemantauan lapangan dapat dilakukan dengan
cara:
a) Survei dan wawancara

Dilakukan dengan cara memberikan lembar isian atau
kuesioner kepada objek monitoring serta wawancara
lebih lanjut untuk pendalaman sesuai topik monitoring.

b) Observasi

Dilakukan dengan melakukan monitoring secara on-
the-spot ke objek monitoring oleh petugas monitoring.

Hasil observasi selanjutnya dituangkan dalam berita
acara dan kertas kerja monitoring dan dilengkapi
dengan bukti-bukti pendukung berupa dokumen, data,
foto, dan dokumentasi lainnya.

Pelaksanaan pemantauan administrasi dan pemantauan
lapangan dilaksanakan dengan mengedepankan integritas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 107

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

e. Dokumen monitoring yang dapat digunakan oleh Kanwil
DJPb antara lain:

1) Dokumen pendukung monitoring Kredit Program:

a) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK);

b) Perjanjian Kredit (PK);

c) Rekening koran debitur;

d) Petunjuk Teknis/Surat Edaran pedoman penyaluran
kredit program;

e) Data perkembangan pelaksanaan kredit program dari
SIKP; dan/atau

f ) Dokumen pendukung lainnya.

2) Dokumen Pendukung monitoring SIKP:

a) Memorandum of Understanding (MoU) antara unit
vertikal DJPb dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota;

b) Surat pemberitahuan terkait penyampaian Username dan
Password SIKP dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
kepada Pemda;

c) Data-data terkait calon potensial debitur (e-KTP, surat
keterangan usaha/ijin usaha, nomor registri dan lain-
lain); dan/atau

d) dokumen pendukung lainnya.

f. Dalam melayani konsultasi kredit program, Kanwil DJPb
perlu berkoordinasi secara terus-menerus dengan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Sistem Informasi

101808 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dan Transformasi Perbendaharaan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian c.q. Komite Kebijakan Pembiayaan
UMKM, dan DJPK melalui sarana komunikasi formal
maupun sarana komunikasi elektronik;

g. Peningkatan validitas data debitur pada SIKP perlu
dilaksanakan oleh Pemda (bila perlu diberikan insentif dalam
pelaksanaan inputnya);

h. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan monitoring,
Bidang PPA II menerima data objek pelaksanaan pembinaan
dan monitoring atas kredit program dari Direktur Sistem
Manajemen Investasi;

i. Berdasarkan data objek tersebut, Bidang PPA II menyampaikan
rencana kerja kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi
pada bulan Januari setiap awal tahun untuk dilakukan verifikasi;

j. Hasil verifikasi terhadap rencana kerja menjadi acuan bagi
Kanwil DJPb dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring
atas kredit program;

k. Selain yang tercantum dalam rencana kerja dan sepanjang
terdapat penugasan dari Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb
dapat melaksanakan pembinaan dan monitoring atas kredit
program secara tersendiri atau sebagai bagian dari tim Kantor
Pusat DJPb;

l. Dalam hal terdapat perjanjian baru atas kredit program,
pelaksanan pembinaan dan monitoring atas pinjaman dan
kredit program dilakukan setelah Kanwil DJPb menerima surat
pemberitahuan dari Direktur Sistem Manajemen Investasi atas

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 109

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

nama Direktur Jenderal Perbendaharaan;
m. Kanwil DJPb dapat menugaskan KPPN dalam melakukan

monitoring kredit program. Penugasan KPPN tersebut dengan
mempertimbangkan antara lain:
1) Lokasi objek monitoring;
2) Ketersediaan tenaga monitoring;
3) Alokasi dana untuk membiayai kegiatan monitoring.

6. Laporan
Laporan Monitoring Kredit Program

7. Aplikasi
Aplikasi SIKP

Q. Pembinaan dan Monitoring Kredit Program dan Investasi Lainnya
(Bimtek Kredit Program)

1. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas
Pinjaman dan Kredit Program oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Inisiasi Pelaksanaan Bimtek Kredit Program
1) Permintaan Pemda

111010 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Pemda meminta kepada Kanwil DJPb untuk memberikan
bimbingan berupa konsultasi, workshop, pendampingan, atau
jenis bimbingan yang lain.

2) Inisiatif Kanwil DJPb

Kanwil DJPb memandang perlu memberikan bimbingan
kepada Pemda.

3) Permintaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Direktorat Sistem Manajemen Investasi memandang perlu
pelaksanaan bimbingan kepada Pemda oleh Kanwil DJPb.

b. Koordinasi

1) Internal

Untuk melaksanakan bimtek perlu dilakukan koordinasi
internal Kanwil DJPb terlebih dahulu dengan penugasan.

2) Dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Dalam hal Kanwil DJPb memerlukan narasumber ataupun
pengarahan terkait bimtek. Kanwil DJPb dapat melakukan
koordinasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

3) Dengan Instansi Terkait

Dalam hal Kanwil DJPb memerlukan narasumber ataupun
pengarahan terkait bimtek yang spesifik, Kanwil DJPb
dapat melakukan koordinasi dengan unit atau instansi
terkait yang lain.

c. Inventarisasi Kebutuhan Bimtek Kredit Program

Inventarisasi kebutuhan bimtek dilakukan dalam rangka
menentukan materi, jenis, dan sumber daya manusia bimtek

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 111

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

yang diperlukan sesuai dengan permasalahan atau program
bimtek.

d. Penentuan Jenis Bimtek Kredit Program

1) Konsultasi

Diberikan oleh Kanwil DJPb secara langsung kepada Bank
Pelaksana Kredit Program pada Front Office Kanwil DJPb.

2) Pendampingan

Dilaksanakan oleh Kanwil DJPb bersama-sama dengan
unit instansi terkait lainnya untuk membantu Pemda dalam
pengerjaan teknis kredit program.

3) Workshop

Diselenggarakan oleh Kanwil DJPb maupun pemangku
kepentingan terkait dalam rangka memberikan workshop
teknis sesuai kebutuhan pemangku kepentingan terkait
mengenai kredit program. Dalam hal Kanwil DJPb
mengalami kekurangan narasumber dan/atau tidak
memiliki alokasi dana untuk menyelenggarakan workshop
tersebut, Kanwil DJPb dapat berkoordinasi dengan
Sekretariat DJPb dan Direktorat Sistem Manajemen
Investasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4) Sosialisasi

Diselenggarakan oleh Kanwil DJPb dalam rangka
memberikan pengetahuan terbaru mengenai peraturan-
peraturan dan/atau mekanisme baru mengenai Kredit
Program kepada pemangku kepentingan terkait Kredit
Program. Dalam hal Kanwil DJPb mengalami kekurangan

111212 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

narasumber dan/atau tidak memiliki alokasi dana untuk
menyelenggarakan sosialisasi tersebut, Kanwil DJPb dapat
berkoordinasi dengan Sekretariat DJPb dan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

e. Penentuan Waktu Pelaksanaan Bimtek Kredit Program

Bimtek Kredit Program yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1) Konsultasi, dapat dilaksanakan kapan saja apabila
dibutuhkan Pemda;

2) Pendampingan, dapat dilakukan kapan saja apabila
dibutuhkan Pemda;

3) Workshop, dapat diselenggarakan secara berkala sesuai
rencana kerja Kanwil DJPb dan atau tambahan untuk
workshop yang bersifat insidentil;

4) Sosialisasi, dapat diselenggarakan secara berkala sesuai
rencana kerja Kanwil DJPb dan atau tambahan untuk
sosialisasi yang bersifat insidentil.

f. Pelaksanaan Bimtek Kredit Program

Dilaksanakan sesuai dengan jenis dan waktu bimtek kredit
program yang telah ditentukan oleh sumber daya manusia
pada Kanwil DJPb berdasarkan rencana kegiatan Kanwil DJPb
yang bersangkutan.

g. Penyusunan Laporan

Kepala Kanwil DJPb setelah pelaksanaan bimtek kredit
program wajib menyusun Laporan Kegiatan Bimtek Kredit
Program.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 113

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

3. Poin Penting
a. Bimtek pengelolaan kredit program merupakan pelatihan yang
diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dalam rangka
pelaksanaan kredit program dengan tujuan agar memiliki
kompetensi dan pemahaman terhadap proses bisnis dan regulasi
terkait kredit program;
b. Bimtek ini dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada di daerah
dan/atau penugasan dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi
kepada Kanwil DJPb;
c. Di antara bentuk pemberdayaan sumber daya manusia pengelolaan
kredit program yaitu pelaksanaan bimtek berupa pelatihan SIKP
kepada pihak Pemda yang bertujuan untuk meningkatkan peran
Pemda dalam mengunggah data calon debitur potensial di
wilayahnya masing-masing;
d. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb adalah konseling
pendampingan dalam hal pemangku kepentingan terkait
mengalami permasalahan mengenai pelaksanaan kredit program.
Dalam hal Kanwil DJPb tidak dapat memberikan solusi maka
dapat berkonsultasi dengan Kantor Pusat DJPb c.q. Direktorat
Sistem Manajemen Investasi.

4. Laporan
Laporan Bimtek Kredit Program. Laporan tersebut disampaikan
melalui media surat elektronik (e-mail) ke direktoratsmi@kemenkeu.
go.id.

111414 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Aplikasi
Aplikasi SIKP

R. Monev atas Pembiayaan Ultra Mikro

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro;
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Monev Pembiayaan Ultra
Mikro oleh Instansi Vertikal DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi
1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi dokumen penyaluran dengan
basis data SIKP yang disampaikan oleh KPPN, Kanwil DJPb
melakukan rekapitulasi atas hasil rekonsiliasi;
2) Kanwil DJPb menyampaikan rekapitulasi hasil rekonsiliasi
kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi setiap bulan
dengan ketentuan:
a) Dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik atau media
tercepat lainnya;
b) Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau hari kerja
berikutnya dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur.
b. Analisis Penyaluran
1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dikirimkan oleh KPPN,
Kanwil DJPb melakukan analisis penyaluran pembiayaan ultra
mikro di wilayah kerjanya;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 115

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2) Analisis penyaluran pembiayaan ultra mikro disampaikan
kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi setiap semester
dengan ketentuan:

a) Dalam bentuk softcopy melalui surat elektronik atau media
tercepat lainnya;

b) Paling lambat 20 hari kerja setelah semester berkenan
berakhir.

3. Kegiatan Rutin
a. Melakukan monitoring melalui aplikasi SIKP terkait UMi;

b. Menginformasikan kepada Pemda terkait UMi.

4. Kegiatan Pendukung

Kanwil menyampaikan pemberitahuan mengenai gangguan/
kerusakan SIKP kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi
untuk diteruskan kepada Pusat Investasi Pemerintah.

5. Poin Penting

Pelaksanaan monev atas pembiayaan ultra mikro oleh Kanwil
maupun KPPN bertujuan untuk mencocokkan data debitur yang di
input oleh penyalur ke dalam SIKP dengan dokumen penyaluran.

6. Laporan Mikro

a. Laporan Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi (bulanan);
b. Laporan Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra

(semesteran).

7. Aplikasi
Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Ultra Mikro (UMi).

111616 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

S. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017;

b. Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
pada DJPb sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017;

c. Surat Edaran Nomor 72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
yang Dilaksanakan oleh DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Persiapan Pemantauan dan Evaluasi oleh Kanwil
DJPb

1) Menerima Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa beserta softcopy data dukungnya
dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

2) Menyiapkan data dukung lainnya atas pemantauan DAK
Fisik dan Dana Desa yang diperoleh dari aplikasi OM SPAN,
MON SAKTI, Monev PA, dan SIMTRADA;

3) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada angka
1) dan angka 2) tidak mencukupi, Kanwil DJPb dapat
menyiapkan data primer berupa kuesioner, wawancara, FGD,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 117

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

hasil pertemuan dengan instansi terkait, seminar, rakor, dan/
atau kunjungan lapangan.
b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh Kanwil
DJPb
1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik
Melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran DAK
Fisik per KPPN, per pemda, dan per wilayah, meliputi:
a) Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD;
b) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik;
c) Capaian keluaran (Output);
d) Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran;
e) Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran;

dan
f ) Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah

dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik.
2) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa

Melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran Dana
Desa per KPPN, per pemda, dan per wilayah, meliputi:
a) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
b) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran laporan

konsolidasi penyerapan Dana Desa;
d) Sisa Dana Desa di RKUD;

111818 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

e) Pencapaian output Dana Desa; dan

f ) Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa.

3) Bahan pelaksanaan pemantauan DAK Fisik dan Dana Desa
menggunakan laporan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN,
MONEV PA, dan SIMTRADA;

4) Pelaksanaan pemantauan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa dapat dilakukan secara bersama-sama dengan KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan/atau Koordinator
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

5) Kanwil DJPb melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan
yang dilakukan dengan cara analisis baik secara deskriptif,
komparatif, horizontal, vertikal dan spasial terkait penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa;

6) Menganalisis outcome yang dihasilkan atas capaian output
dari pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Fisik dan Dana
Desa, serta melakukan kajian atas sinkronisasi alokasi dan
penggunaan dana APBN, APBD, dan dana transfer dari DAK
Fisik maupun Dana Desa;

7) Analisis terhadap alokasi, capaian keluaran (output) dan
outcome yang pelaksanaan kegiatannya didanai dari APBN,
APBD, dan DAK Fisik, dapat dilakukan dengan melakukan
sinkronisasi terhadap:

a) Antarkegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah;

b) Antarbidang DAK Fisik per Daerah;

c) Antarbidang DAK Fisik pada beberapa daerah dalam satu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 119

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

wilayah Kanwil DJPb; dan
d) Antara kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik dengan

kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya.
8) Analisis terhadap alokasi Dana Desa, dilakukan dengan

membandingkan terhadap alokasi APBD dan APBN. Dalam
analisis ini dapat dipilih minimal 2 (dua) desa untuk dijadikan
studi kasus;
9) Analisis terhadap penggunaan Dana Desa akan program
prioritas, seperti pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat;
10) Mengelompokkan identifikasi permasalahan di wilayah

kerjanya berdasarkan pelaksanaan pemantauan;
11) Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa dibahas dalam rapat pleno dan disusun dalam
bentuk Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa;
12) Laporan tersebut disampaikan kepada Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

3. Kegiatan Rutin
Melakukan monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melalui Aplikasi OM SPAN dan MON SAKTI.

4. Kegiatan Pendukung
a. Melakukan koordinasi dengan Dirketorat Pelaksanaan Angaran

121020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dan KPPN dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

b. Melakukan kompilasi laporan dari KPPN sebagai bahan monitoring
laporan ke Kantor Pusat DJPb.

5. Poin Penting
a. Organisasi Pemantauan dan Evaluasi

1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, Kepala Kanwil DJPb dapat membentuk
Tim Pelaksana pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

2) Tim Pelaksana pada Kanwil DJPb beranggotakan pejabat/
pegawai di lingkup Kanwil DJPb yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud bertugas untuk
melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa serta melaksanakan penyusunan
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa di wilayah kerja masing-masing.

4) Pembentukan Tim Pelaksana tersebut dilakukan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan, beban kerja, dan kapasitas pegawai.

b. Obyek Pemantauan

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dilakukan pada:

1) Pemerintah Daerah (Pemda);

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 121

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2) Instansi yang menangani Bendahara Umum Daerah;

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

4) Desa; dan

5) Satker Kementerian/Lembaga (K/L), dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.

c. Manajemen Data

Data pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa berupa:

1) Data Sekunder

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan APBN/
APBN-P, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, realisasi
dan capaian output DAK Fisik dan Dana Desa dari apfikasi
OM SPAN, data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari
aplikasi MON SAKTI, data dukung dari SIMTRADA, KUAS
(Kebijakan Umum Anggaran Sementara) APBD, Peraturan
Daerah mengenai APBD, Perkada mengenai pembagian
dana desa, Perdes mengenai anggaran desa, Data BPS, LKPP
dan LKPD, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Kajian
Fiskal Regional, Laporan Pemerintah Daerah secara berkala,
hasil pemantauan dan evaluasi periode sebelumnya, dan/atau
sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain
berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya.

2) Data Primer

Kuesioner, Wawancara, Focus Group Discussion (FGD), hasil
pertemuan dengan instansi terkait, Seminar, Rakor, dan

121222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kunjungan Lapangan.
d. Metodologi Analisis

1) Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah analisis data dengan menggunakan
statistik-statistik univariate seperti rata-rata, median, modus,
deviasi standar, varians, dll. Tujuan dari analisis deskriptif adalah
untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data sampel atau
populasi. Tujuan analisis deskriptif pada penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi)
mengenai data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa agar data
yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif.
a) Analisis deskriptif pada penyaluran DAK Fisik, meliputi:
- Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD;
- Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik;
- Capaian keluaran (Output);
- Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran;
- Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun
anggaran; dan
- Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik.
b) Analisis deskriptif pada penyaluran Dana Desa, meliputi:
- Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata
cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 123

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

- Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan
konsolidasi penyerapan Dana Desa;

- Sisa Dana Desa di RKUD;

- Pencapaian output Dana Desa; dan/atau

- Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

2) Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan
dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama
untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis
komparatif pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah
untuk memperoleh gambaran melalui perbandingan elemen-
elemen yang terdapat dalam DAK Fisik dan Dana Desa per
Daerah. Analisis komparatif pada penyaluran DAK Fisik dan
Dana desa meliputi perbandingan:

a) Antarkegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah;

b) Antarkegiatan pada Dana Desa per Daerah;

c) Antarbidang DAK Fisik per Daerah;

d) Antarbidang DAK Fisik pada beberapa daerah dalam
satu Provinsi/Kanwil DJPb;

e) Antar kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan
kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya.

Analisis dilakukan dengan membandingkan capaian output
antar Bidang pada DAK Fisik dengan total capaian output per
Daerah dari beberapa bidang. Misalnya, membandingkan

121424 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

capaian output DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan total
capaian output DAK Fisik, untuk mengetahui berapa
proporsi dari total capaian output Bidang Kesehatan.
Sedangkan untuk Dana Desa, analisis dilakukan dengan
membandingkan capaian output pada Dana Desa dengan
kegiatan lainnya ataupun dengan total capaian output Dana
Desa per Desa.

3) Analisis Horizontal dan Vertikal

Pada dasarnya, analisis yang dipakai dapat mengambil
referensi dari berbagai jenis analisis yang digunakan
sebelumnya. Namun demikian, dapat dielaborasi lagi agar
dapat lebih komprehensif, khususnya untuk mengkaji alokasi
anggaran dan penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa yang
diterapkan di suatu daerah melalui Analisis Horizontal dan
Vertikal. Analisis horisontal dan vertikal digunakan untuk
menginformasikan dan menilai kinerja penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa pada suatu wilayah.

a) Analisis Horizontal

Analisis horizontal merupakan analisis yang
membandingkan dengan pos yang sama pada periode
atau tempat yang berbeda. Analisis ini dapat dilakukan
dengan membandingkan angka-angka dalam satu
laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
pada Pemda (Kabupaten/Kota) satu atau Desa dengan
Pemda lain atau Desa dalam satu wilayah (Provinsi) atau
Kabupaten/Kota. Tujuan dari analisis horizontal adalah
untuk menyajikan informasi yang utuh terkait kinerja
suatu bidang antar Pemda atau suatu kegiatan Dana

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 125

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Desa dan perkembangan suatu bidang DAK Fisik atau
suatu kegiatan Dana Desa dari waktu ke waktu, sebagai
misal realisasi penyaluran untuk Bidang Pendidikan,
antara Kabupaten A dengan Kabupaten B.

b) Analisis Vertikal

Analisis vertikal merupakan analisis yang membandingkan
pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode.
Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan
antara bidang DAK Fisik atau kegiatan Dana Desa yang
satu dengan bidang atau kegiatan yang lain terhadap
total alokasi DAK Fisik atau Dana Desa pada suatu
Daerah. Tujuan dari analisis vertikal adalah untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi suatu bidang atau
kegiatan dalam bentuk angka total, sehingga membantu
pengguna dalam mengukur seberapa besar pengaruh
bidang tersebut bagi Pemerintah Daerah, sebagai misal:
berapa persen kontribusi Bidang Pariwisata terhadap
total Alokasi DAK Fisik.

4) Analisis Spasial

Hal lain yang dilakukan adalah dengan membandingkan
alokasi, realisasi dan penggunaan DAK Fisik dan Dana
Desa antar wilayah (analisis spasial), sehingga dapat
diketahui indikasi perbedaan kebijakan alokasi, realisasi dan
penggunaan untuk masing-masing wilayah. Analisis spasial
dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi kegiatan, output
dan outcome pada DAK Fisik dan Dana Desa dengan kinerja
pembiayaan dari belanja APBN melalui K/L dan belanja
APBD.

121626 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Perbandingan tersebut dapat dilakukan antar wilayah dalam
provinsi tersebut, dibandingkan dengan provinsi lain (secara
nasional atau provinsi dalam satu pulau besar), ataupun
dibandingkan dengan tingkat nasional. Kemudian analisis
juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar waktu
(time series), misalnya dengan memperbandingkan alokasi atau
proporsi alokasi tersebut dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya (misalnya antara
semester I tahun ini dengan semester I tahun sebelumnya).

Hal ini untuk mengetahui perkembangan kebijakan tersebut
dari waktu ke waktu. Perbandingan antar alokasi, realisasi,
penggunaan dan capaian output antar bidang pada DAK Fisik
dan Dana Desa per daerah dengan keselarasan/sinkronisasi
pembiayaan APBN dan APBD pada suatu wilayah.

6. Laporan
a. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Kanwil DJPb
menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

b. Sistematika Penyajian

Laporan hasil pemantauan penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa tingkat Kanwil DJPb disusun dalam bentuk kajian dengan
sistematika sebagai berikut:

1) Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan serta hasil
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

2) Bab I Pendahuluan

KKeemmeenntteerriiaann KKeeuuaannggaann RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa 127

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang
lingkup, metode (data dan alat analisis) yang digunakan,
sistematika penulisan, keterbatasan, dan hal lainnya yang
dapat digunakan rujukan oleh pembaca laporan untuk
memahami konteks laporan ataupun asumsi yang harus
digunakan untuk memahami laporan.

3) Bab II Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini menjelaskan bagaimana kegiatan pemantauan
dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim
pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang
digunakan, jadwal pelaksanaan, dan masalah yang ditemukan
selama proses pemantauan dan evaluasi. Proses dan prosedur
pelaksanaan pemantauan, menjelaskan:

a) Perkembangan Penyaluran DAK Fisik

Bagian ini menjelaskan perkembangan realisasi
penyaluran DAK Fisik dari RKUN ke RKUD per KPPN
dan per Kabupaten/Kota, pencairan DAK Fisik dari
RKUD, dan perkiraan dana DAK Fisik yang tidak dapat
disalurkan.

b) Perkembangan Penyaluran Dana Desa

Bagian ini menjelaskan perkembangan penyaluran Dana
Desa dari RKUD ke RKD, realisasi penyaluran dan
laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa, dan Sisa
Dana Desa di RKUD.

4) Bab III Analisis

Menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian

121828 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Hasil
evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:
a) Penyaluran dan penggunaan DAK Fisik;
b) Penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
c) Sinkronisasi kegiatan DAK Fisik dengan kegiatan dari APBD

dan kegiatan K/L dari APBN;
d) Sinkronisasi kegiatan Dana Desa dengan kegiatan dari

APBD dan kegiatan K/L dari APBN;
e) Analisis Tematik atau Studi Kasus.
5) Bab IV Penutup
Menyajikan kesimpulan atas hasil pemantauan dan evaluasi
serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi
permasalahan yang dihadapipemerintah daerah dengan
memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau tindak
lanjut oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
serta memuat beberapa permasalahan yang membutuhkan
rekomendasi lebih lanjut dari Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.
6) Daftar Pustaka
Menyajikan daftar referensi yang menjadi acuan dalam
penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.
c. Penyampaian Laporan
1) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 129

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

dan Dana Desa disusun oleh Kanwil DJPb secara semesteran;
2) Laporan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk hardcopy

maupun softcopy disampaikan kepada Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah periode semesteran berakhir;
3) Softcopy laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2)
disampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melalui alamat email [email protected].

T. Pemantauan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/
PMK.07/2017;
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/
PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa pada DJPb;
c. Surat Edaran Nomor 72/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa yang Dilaksanakan oleh DJPb.

131030 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2. Prosedur / Alur Kegiatan

a. Persiapan Pemantauan oleh Kanwil DJPb

1) Menerima Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa beserta softcopy data dukungnya
dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

2) Menyiapkan data dukung lainnya atas pemantauan Kinerja
DAK Fisik dan Dana Desa yang diperoleh dari aplikasi OM
SPAN, MON SAKTI, Monev PA, dan SIMTRADA;

3) Dalam hal data sekunder pada angka 1) dan angka 2) tidak
mencukupi, Kanwil DJPb dapat menyiapkan data primer
berupa: kuesioner, wawancara, FGD, hasil pertemuan
dengan instansi terkait, seminar, rakor, dan/atau kunjungan
lapangan.

b. Pelaksanaan Pemantauan oleh Kanwil DJPb

1) Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Penyaluran DAK Fisk
Melakukan perhitungan atas implelmentasi penyaluran DAK
Fisik yang dilakukan berdasarkan data pada aplikasi terkait:
a) Realisasi kontrak dari kontrak kegiatan yang disampaikan;
b) Realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang/kabupaten/
kota/provinsi;
c) Output kegiatan DAK Fisik per bidang/kabupaten/kota/
provinsi;
d) Realisasi penyaluran DAK Fisik dari total pagu yang telah
dialokasikan;
e) Pertimbangan bidang yang tidak dapat salur selama satu
tahun anggaran;
f ) Sisa Dana di RKUD mengindikasikan sebagian besar dana
tidak dimanfaatkan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 131

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

2) Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Penyaluran Dana Desa
Melakukan perhitungan atas implementasi penyaluran Dana
Desa yang dilakukan berdasarkan data pada aplikasi terkait:
a) Penyaluran Dana Desa ke Desa;
b) Penggunaan Dana Desa sebagaimana diketahui bahwa
Dana Desa difokuskan untuk Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Pembangunan Desa;
c) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa;
d) Capaian Output atas Dana Desa per Desa;

3) Data dapat diperoleh melalui aplikasi OM SPAN;
4) Kanwil dapat melakukan penilaian atas kinerja penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan untuk setiap
Kabupaten/Kota/Provinsi dengan sistem pembobotan.

3. Kegiatan Rutin
Melakukan update data/penarikan data dari Aplikasi OM SPAN
sebagai sumber utama pemantauan kinerja penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

4. Kegiatan Pendukung
Rapat koordinasi dengan mengundang Pemda terkait serta KPPN
dapat membantu mencari inti permasalahan dan kendala terkait
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dapat ditambahkan
sebagai catatan tambahan dalam pengukuran kinerja di setiap daerah.

131232 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

5. Poin Penting
Kegiatan monitoring ini sangat bergantung pada Aplikasi OM SPAN,
sehingga diperlukan peran aktif dari setiap Pemda (terutama BPKAD)
dalam melakukan update data pada Aplikasi OM SPAN di setiap
Pemda.

6. Laporan
Berdasarkan hasil pemantauan atas kinerja penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa, Kanwil DJPb dapat menyusun Laporan Pemantauan dan
Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dalam bentuk kajian
dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan serta hasil pemantauan
Kinerja

b. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup,
metode (data dan alat analisis) yang digunakan, sistematika
penulisan, keterbatasan, dan hal lainnya yang dapat digunakan
rujukan oleh pembaca laporan untuk memahami konteks laporan
ataupun asumsi yang harus digunakan untuk memahami laporan.

c. Bab II Pelaksanaan Pemantuan Kinerja

Bagian ini menjelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan
evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana,
proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan,
jadwal pelaksanaan, dan masalah yang ditemukan selama proses
pemantauan dan evaluasi. Proses dan prosedur pelaksanaan
pemantauan, menjelaskan:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 133

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1) Kinerja Penyaluran DAK Fisik
Bagian ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pemantauan

kanwil atas Realisasi kontrak dari kontrak kegiatan; Realisasi
penyerapan DAK Fisik per bidang/kabupaten/kota/provinsi;
Output kegiatan DAK Fisik per bidang/kabupaten/kota/
provinsi; Realisasi penyaluran DAK Fisik dari total pagu
yang telah dialokasikan; Pertimbangan bidang yang tidak
dapat salur selama satu tahun anggaran; Sisa Dana di RKUD
mengindikasikan sebagian besar dana tidak dimanfaatkan.
2) Kinerja Penyaluran Dana Desa
Bagian ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pemantauan
kanwil atas penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa;
Penggunaan Dana Desa sebagaimana diketahui bahwa Dana
Desa difokuskan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pembangunan Desa; Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa;
Capaian Output atas Dana Desa per Desa.
d. Bab III Kinerja Penyaluran di Tingkat Provinsi
Menjelaskan tentang hasil analisis secara keseluruhan atas
pemantauan Kanwil dengan penjelasan tentang kendala-kendala
yang mendorong rendahnya kinerja penyaluran di tingkat provinsi.
Hasil koordinasi dengan Pemda dapat menjadi salah satu bahan
penting dalam mendukung penjelasan pada bagian ini.
e. Bab IV Penutup
Menyajikan kesimpulan atas hasil pemantauan dan evaluasi
serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi
permasalahan yang dihadapipemerintah daerah dengan memuat
hal-hal yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut oleh

131434 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

pengambil kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
f. Daftar Pustaka

Menyajikan daftar referensi yang menjadi acuan dalam
penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

7. Aplikasi
a. Aplikasi OM SPAN
b. Aplikasi MON SAKTI
c. Aplikasi MEBE
d. Aplikasi SIMTRADA

U. Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) Pegawai

1. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/
PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis dan Konsolidasi
Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai pada In-
stansi Vertikal DJPb.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Bidang PPA 2 melakukan analisis data terhadap transaksi
penerimaan Dana PFK pegawai yang terdapat dalam Aplikasi
OM SPAN Modul Monitoring PFK.
b. Analisis data dilakukan dengan cara:
1) Menelaah penggunaan akun penerimaan Dana PFK pegawai
yang berasal dari potongan SPM, namun transaksi tersebut

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 135

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

menggunakan akun penerimaan Dana PFK pegawai yang
berasal dari setoran (BPN);
2) Menelaah kewajaran penggunaan akun penerimaan Dana
PFK pegawai dengan nama penyetor dan jumlah uang;
3) Menelaah pencantuman akun penerimaan Dana PFK
pegawai yang dibukukan tidak menggunakan kode Satuan
Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan PFK;
4) Menelaah pencantuman kode Satuan Kerja (440780)
Pengembalian Penerimaan PFK yang dibukukan tidak
menggunakan akun penerimaan Dana PFK Pegawai;
5) Menelaah kewajaran pencantuman informasi lainnya dalam
potongan SPM/BPN yang dibukukan dengan menggunakan
kode Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan PFK
dan/atau akun penerimaan Dana PFK Pegawai.
c. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bidang PPA II memberitahukan
kepada KPPN di wilayah kerjanya untuk dilakukan tindak lanjut;

d. Bidang PPA II menyusun laporan konsolidasi data penerimaan
Dana PFK Pegawai berdasarkan laporan KPPN;

e. Laporan konsolidasi data penerimaan Dana PFK Pegawai disusun
setiap semester;

f. Bidang PPA II menyampaikan laporan konsolidasi kepada
Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui sarana elektronik ke
[email protected] dengan ketentuan:

1) Laporan konsolidasi semester I tahun yang bersangkutan
disampaikan paling lambat akhir hari kerja bulan Juli tahun
yang bersangkutan;

2) Laporan konsolidasi semester II tahun yang bersangkutan

131636 Direktorat Jenderal Perbendaharaan