Pedoman Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Tunjangan;

b) Melakukan proses penetapan Daftar Pembayaran TUNKIN,
Rekap Halaman, Realisasi Pembayaran TUNKIN, Daftar
bersih penerima TUNKIN;

c) Melakukan verifikasi proses transfer daftar bersih penerima
TUNKIN, dan proses pembayaran pajak melalui Aplikasi
CMS.

10) Bendahara Pengeluaran:

a) Mencetak Rekening Koran setelah daftar bersih penerima
TUNKIN telah ditransfer ke masing-masing pegawai;

b) Mencetak Bukti Penerimaan Negara Penyetoran SSP.

11) Subbagian Keuangan:
a) Menerima cetakan rekening koran, Bukti Penerimaan
Negara penyetoran SSP, Daftar Pembayaran TUNKIN
beserta lampirannya;

b) Mencetak dan membagikan tanda terima TUNKIN kepada
para pegawai untuk ditandatangani;

c) Membuat LPP TUNKIN, dan permintaan dropping bulan
akan datang serta meneruskan ke Bendahara Pengeluaran.

12) Bendahara Pengeluaran:
a) Menerima dan meneliti LPP TUNKIN dan permintaan
dropping bulan akan datang;

b) Menandatangani LPP TUNKIN dan permintaan dropping
bulan akan datang serta meneruskan ke Subbagian Keuangan.

13) Subbagian Keuangan:
a) Melakukan proses penetapan LPP TUNKIN dan permintaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 37

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

dropping bulan akan datang;
b) Menatausahakan SPJ TUNKIN;
c) Mengirim Laporan Dana Sosial dan permintaan droping bulan

akan datang ke Setditjen PBN dan softcopynya dikirimkan
melalui email serta mengunggah ADK LPP TUNKIN ke
Aplikasi berbasis web Monika.

c. Kegiatan Rutin
1) Membuat daftar bersih penerimaan tunjangan kinerja dan
tunjangan tambahan masing-masing pegawai;
2) Melakukan penghitungan dana sosial dan pemotongan dana sosial
tiap pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan
tambahan.

d. Poin Penting
Memastikan jumlah droping dengan jumlah Tunkin yang dibayarkan
sama, dan/atau jumlah PPh yang dipungut dan PPh yang disetor sama,
sehingga tidak terdapat selisih saldo.

e. Laporan
LPP Tunkin Satker dan lingkup Kanwil

f. Aplikasi
1) Aplikasi Tunkin;
2) Aplikasi MONIKA.

3388 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

5. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Belanja Pegawai

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI);
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-12/PB/2007 Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan
Serta Pembayaran Uang Makan Bagi PNS sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-05/PB/2008.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan bukti-bukti/dokumen pendukung penyelesaian atas
hak tagih kepada Negara berupa perjanjian/kontrak/penetapan
keputusan/daftar rincian permintaan pembayaran dan bukti
pendukung lainnya yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan
SPM melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran
Langsung (LS) dan melakukan perekaman data dukung pada
Aplikasi SAKTI;
2) Mencetak routing slip pengawasan atas proses batas waktu
penyelesaian tagihan atas beban APBN;
3) PPK:

a) Melakukan tugas dan wewenang PPK berupa pengujian
kebenaran materiil (kelengkapan dokumen tagihan,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak
yang menerima pembayaran atas beban APBN, kesesuaian
spesifikasi teknis dan volume barang/jasa, ketepatan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan serta keabsahan surat-surat
bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

b) Menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
Negara;

c) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar;

d) Menerbitkan SPP melalui Aplikasi SAKTI dengan tahapan :

- Mengecek ketersediaan dana Laporan FA;

- Merekam SPP sesuai jenis tagihan;

- Menerbitkan dan menandatangani SPP dan beserta
lampiran penerima (jika penerima rekening terlampir);

- Memvalidasi SPP;

- Membuat ADK SPP dengan memasukkan Personal
Identification Number (PIN) PPK sebagai tanda tangan
elektronik pada ADK SPP;

e) Melakukan pengisian dan paraf pada Routing Slip;

f ) Meneruskan SPP dan lampirannya kepada PPSPM untuk
dibuatkan SPM.

4) PPSPM:
a) Menerima SPP dan lampirannya dari PPK;
b) Memeriksa kelengkapan dan meneliti/menguji kebenaran
lampiran SPP serta ketersediaan pagu pada DIPA;
c) Mengembalikan SPP kepada Pejabat Pembuat Komitmen

4400 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

apabila SPP dan lampirannya tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan (dokumen pendukung tidak lengkap atau

pagu dana pada DIPA tidak mencukupi);

d) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah

disediakan;

e) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui

Aplikasi SAKTI dengan tahapan :

- Mengecek ketersediaan dana Laporan FA;

- Menerbitkan dan menandatangani SPM dan beserta

lampiran penerima (jika penerima rekening terlampir);

- Mencetak karwas pengawasan pagu dan realisasi;

- Memvalidasi SPM;

- Membuat ADK SPM dengan memasukkan Personal

Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda

tangan elektronik pada ADK SPM;

- Mengupload ADK SPM pada portal SPAN.

f ) Meneruskan SPM dan lampirannya kepada Subbag Keuangan

untuk dilakukan penyusunan berkas hardcopy persyaratan

untuk diajukan ke KPPN.

5) Subbag Keuangan:

a) Menerima SPM dan lampirannya dari PPSPM;

b) Menyusun kelengkapan SPM dan kebenaran lampiran SPM
sesuai persyaratan dan menyampaikan ke KPPN melalui
Petugas Pengantar SPM yang telah ditunjuk;

c) Menyimpan, menatausahakan dan menjaga keutuhan SPM
beserta dokumen pendukung hak tagih termasuk cetakan
daftar SP2D dari Aplikasi OM SPAN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 41

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Kegiatan Rutin
1) Mencocokkan absensi PPNPN dengan daftar rincian pembayaran
PPNPN;
2) Memastikan aplikasi SAKTI sudah ter-install sesuai dengan update
terbaru dan membuka aplikasi SAKTI sesuai user kewenangannya;
3) Memastikan data ADK SPM sudah ter-upload pada portal SPAN;
4) Mencetak print out bukti upload ADK SPM pada portal SPAN.

d. Kegiatan Pendukung
1) Mengajukan usulan petugas pengantar SPM ke KPPN dan
pengambil SP2D (pemegang KIPS);
2) Mendaftarkan PIN PPSPM ke CSO KPPN;
3) Memastikan data supplier sudah benar disetujui pada aplikasi
SPAN.

e. Poin Penting
ADK SPM yang terbentuk dari Aplikasi SAKTI perlu selalu dicek
kebenarannya dari struktur nama file ADK tersebut dan memastikan
file ADK SPM yang terupload berekstensi ADK.

f. Aplikasi
Aplikasi SAKTI

4422 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6. Pengajuan Pembayaran / Penerbitan SPM Belanja Pegawai

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang
Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil
Pusat/Anggota Tentara Republik Indonesia/Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang
Pemberian dan Tatacara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai
Negeri Sipil;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-41/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi
Pembayaran Gaji untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
5) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-34/PB.1/2013 tentang Tata Cara Administrasi Kehadiran dan
Pelaporan Pelaksanaan Kerja Lembur di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
• Belanja Pegawai

1) PPABP Instansi Vertikal melakukan pemutakhiran atau
perubahan data pegawai melalui aplikasi GPP berdasarkan
dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemutakhiran atau perubahan data tersebut digunakan sebagai
dasar pembuatan gaji induk, gaji susulan, gaji terusan dan
kekurangan gaji.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 43

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

a) Dalam hal pemutakhiran atau perubahan data
menyebabkan terjadinya kekurangan gaji, PPABP Instansi
Vertikal memproses pembuatan kekurangan gaji tersebut
melalui aplikasi GPP;

b) Dalam hal terdapat pegawai pindah antar Satker karena
keputusan pejabat yang berwenang, PPABP Instansi
Vertikal memproses pembuatan SKPAS pegawai berkenaan
untuk ditandatangani oleh KPA;

c) Dalam hal terdapat pegawai pensiun atau meninggal
dunia, PPABP Instansi Vertikal menyampaikan dokumen
pendukung untuk proses pembuatan SKPP pegawai
berkenaan ke KPA Kantor Pusat.

d) SKPAS dilampiri dengan ADK pegawai.

2) Berdasarkan pemutakhiran atau perubahan data, PPABP
Instansi Vertikal membuat Surat Pernyataan Perubahan Data
Pegawai secara manual dan ditandatangani oleh PPABP
Instansi Vertikal dan Kepala Kantor Instansi Vertikal. Surat
Pernyataan Perubahan Data Pegawai digunakan sebagai bahan
verifikasi dan pengujian oleh PPABP Kantor Pusat dan PPK
Kantor Pusat

3) PPABP Instansi Vertikal mengirimkan ADK GPP, Surat
Pernyataan Perubahan Data Pegawai dan dokumen
pendukung dalam bentuk softcopy ke PPABP Kantor Pusat
secara elektronik.

a) ADK GPP telah memuat data-data untuk pembuatan gaji
induk, gaji susulan, gaji terusan dan kekurangan gaji.

b) PPABP Instansi Vertikal menyampaikan ADK GPP,
Surat Pernyataan Perubahan Data Pegawai dan dokumen

444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pendukung 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 1
(satu) sebelum bulan pembayaran gaji induk.
4) Dalam rangka pembayaran uang muka/persekot gaji,
pengajuan permintaan uang muka/persekot gaji dilaksanakan
dengan mekanisme, sebagai berikut:

a) Pegawai berkenaan mengajukan permohonan uang muka/
persekot gaji kepada PPABP Instansi Vertikal;

b) Berdasarkan permohonan pegawai, PPABP Instansi
Vertikal membuat surat permintaan uang muka/persekot
gaji untuk ditandatangani oleh pegawai berkenaan dan
diketahui oleh Kepala Kantor melalui aplikasi GPP;

c) PPABP Instansi Vertikal mengirimkan surat permintaan
uang muka/persekot kepada PPABP Kantor Pusat.

• Belanja Pegawai Lainnya (Uang Lembur dan Uang Makan
Lembur)
1) Permintaan pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan:

a) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan
Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,
dan KPA/PPK;

b) Surat Perintah Kerja Lembur dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Pelaksanaan Lembur (SPTPL);

c) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;
d) Daftar hadir Lembur dan
e) SSP PPh Pasal 21.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 45

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Prosedur/Alur kegiatan Pembuatan SPK Lembur dan
Penerbitan SPM Lembur sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi dengan masing-masing bagian/
bidang untuk pengajuan tugas-tugas kedinasan yang
sifatnya mendesak yang harus dilaksanakan;

b) Membuat dan melakukan proses penetapan SPK Lembur;
c) PPABP:

(1) Membuat dan menandatangani konsep/net Daftar
Pembayaran Uang Lembur atas dasar absensi kerja
lembur

(2) PPABP mengirim ADK ke operator SAKTI
(3) Operator SAKTI melakukan uplod ADK pada

Aplikasi SAKTI
(4) PPABP hanya mengirim ADK ke operator SAKT
(5) Meneruskan Daftar Pembayaran Uang Lembur

beserta lampiran pendukungnya kepada Bendahara
Pengeluaran
d) Bendahara Pengeluaran:
(1) Menerima dan meneliti Daftar Lembur beserta
seluruh dokumen pendukungnya dari PPABP
(2) Menandatangani konsep/net Daftar Lembur dan SSP
(3) Meneruskan konsep/net SPP dan Daftar Lembur
beserta seluruh dokumen pendukungnya ke PPK
e) Kepala Bagian Umum sebagai PPK:
(1) Melakukan tugas dan wewenang PPK berupa
pengujian kebenaran materiil
(2) Menandatangani Daftar Pembayaran Uang Lembur
dan Rekapitulasi Pembayaran Uang Lembur

4466 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

(3) Menerbitkan SPP melalui Aplikasi SAKTI dengan
tahapan:
- Mengecek ketersediaan dana Laporan FA

- Merekam SPP sesuai jenis tagihan

- Menerbitkan dan menandatangani SPP

- Memvalidasi SPP

- Membuat ADK SPP dengan memasukkan Personal
Identification Number (PIN) PPK sebagai tanda
tangan elektronik pada ADK SPP

(4) ADK sudah otomatis terupload
(5) Meneruskan SPP dan lampirannya kepada PPSPM

untuk dibuatkan SPM
f ) Kepala Subbagian Keuangan / PPSPM

(1) Menerima SPP dan lampirannya dari Pejabat Pembuat
Komitmen

(2) Memeriksa kelengkapan dan meneliti/menguji
kebenaran lampiran SPP serta ketersediaan pagu
pada DIPA

(3) Mengembalikan SPP kepada Pejabat Pembuat
Komitmen apabila SPP dan lampirannya tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan (dokumen
pendukung tidak lengkap)

(4) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang
telah disediakan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 47

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

(5) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
melalui Aplikasi SAKTI dengan tahapan:
- Mengecek ketersediaan dana Laporan FA
- Menerbitkan dan menandatangani SPM
- Mencetak karwas pengawasan pagu dan realisasi
- Memvalidasi SPM
- Membuat ADK SPM dengan memasukkan Personal
Identification Number (PIN) PP-SPM sebagai
tanda tangan elektronik pada ADK SPM
- Mengupload ADK SPM pada portal SPAN

(6) Meneruskan SPM dan lampirannya kepada Subbag
Keuangan untuk dilakukan penyusunan berkas
hardcopy persyaratan untuk diajukan ke KPPN.

c. Kegiatan Rutin
1) Menginput perubahan data pegawai (KGB, perubahan Tunjangan
Keluarga, Kepangkatan);
2) Memproses surat pernyataan perubahan data pegawai.

d. Kegiatan Pendukung
1) Mengkonfirmasi SK KGB, Kepangkatan, KP4 ke Subbagian
Kepegawaian;
2) Mengecek kebenaran jumlah jam lembur berdasarkan ketentuan
efisiensi terkait pembatasan jumlah jam lembur.

e. Poin Penting
1) Dalam rangka piloting sentralisasi pembayaran gaji, PPABP

4488 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Instansi Vertikal dilaksanakan oleh PPABP pada Kanwil DJPb dan
PPABP pada KPPN;
2) PPABP Instansi Vertikal, memiliki tugas:
a) melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik

dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai
secara tertib, teratur, dan berkesinambungan;
b) melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan
kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir
setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan
teratur;
c) memproses pembuatan SKPAS (surat keterangan pindah antar
satker) dan permintaan pembuatan SKPAS ke PPABP kantor
pusat;
d) memproses perubahan data yang tercantum pada Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap
awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan
keluarga; dan
e) menyusun dan menandatangani Daftar Perubahan Data
Pegawai.
f ) menyampaikan ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data
Pegawai dan dokumen pendukungnya kepada Kepala Satker
untuk disahkan.
g) mengirimkan ADK Belanja Pegawai, Daftar
Perubahan Data Pegawai dan dokumen
pendukungnya yang telah disahkan oleh Kepala Satker kepada
PPABP Kantor Pusat
h) Bendahara melakukan penyetoran pengembalian dalam hal
terjadi kelebihan pembayaran;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 49

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

i) ADK GPP, Surat Pernyataan Perubahan Data dan dokumen
pendukung dikirimkan kepada PPABP Kantor Pusat paling
lambat tanggal 1 sebelum bulan pembayaran dalam bentuk
softcopy melalui ftp.

f. Aplikasi
1) Aplikasi GPP
2) Aplikasi SAKTI

7. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Semua proses dilakukan melalui beberapa Modul pada Aplikasi
SAKTI
2) Menginput dokumen SSPB serta SSBP
3) Melakukan jurnal penyesuaian periode semesteran dan tahunan
4) Melakukan validasi dan posting data (secara otomatis akan terjadi
proses push data secara sistem)
5) Melakukan perbaikan data jika terjadi kesalahan dan melakukan
pencetakan BAR Siap Download jika rekon sudah benar yang

5500 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

sebelumnya dilakukan analisa dan tandatangan elektronik oleh
user KPA
6) Pencetakan Laporan Keuangan seperti Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran dan sebagainya dari aplikasi SAKTI
7) Melakukan perbandingan laporan dari Aplikasi SAKTI dan
Aplikasi e-Rekon&LK.

c. Kegiatan Rutin
1) Meng-upload nomor SP2D dari aplikasi OM SPAN pada modul
pembayaran di Aplikasi SAKTI
2) Menginput data penerimaan dari SSBP dan/atau pengembalian
belanja dari SSPB pada modul Bendahara di aplikasi SAKTI
3) Menginput jurnal umum dan jurnal penyesuaian pada modul GLP
4) Melakukan proses validasi dan posting pada modul GLP
5) Mencetak Laporan Keuangan
6) Menghimpun dokumen-dokumen pendukung Laporan Keuangan.

d. Poin Penting
Rekonsiliasi awal tahun dilakukan setelah aplikasi e-Rekon&LK
dibuka kembali sampai Laporan Keuangan audited tahun sebelumnya
dinyatakan selesai.

e. Laporan
Laporan Keuangan dari aplikasi SAKTI dan e-Rekon&LK

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Aplikasi
Aplikasi SAKTI dan e-Rekon&LK

8. Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/
PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W disusun berdasarkan ADK
yang telah di upload oleh UAKPA pada web http://e-rekon-lk.djpbn.
kemenkeu.go.id.
Operator UAPPA-W dapat melakukan monitoring terhadap jadwal
upload ADK, rekap per jenis rekon dan monitoring terhadap data
suspend.

c. Kegiatan Pendukung
1) Operator tingkat wilayah diharapkan dapat melakukan
monitoring data yang telah diupload dan melakukan koordinasi
dengan UAKPA terkait dengan: Saldo Tidak Normal; Aset Belum
Diregister; Realisasi Tanpa Pagu; Pengembalian Belanja; Jurnal
tidak Lazim; Neraca Tidak Balance;
2) Menginisiasi dan menyelenggarakan Rakor Penyusunan LK
Tingkat UAPPAW.

5522 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Poin Penting
1) Dapat ditemui Jurnal tidak lazim yang disebabkan karena tidak
menggunakan sistem (dapat dimaklumi karena tidak terakomodir
dalam sistem saat ini);
2) Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W tidak mencapai target dalam
hal unsur LK tidak terpenuhi secara optimal.

e. Laporan
Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

f. Aplikasi
Aplikasi SAKTI dan Aplikasi e-Rekon&LK

8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Satker (SKPAS) dan
SKPP TUNKIN

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-41/PB/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi
Pembayaran Gaji untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) PPABP Instansi Vertikal memproses pembuatan SKPAS dan SKPP
TUNKIN pegawai berkenaan untuk ditandatangani oleh KPA
dalam hal terdapat pegawai pindah antar Satker lingkup Ditjen
Perbendaharaan karena keputusan pejabat yang berwenang;
2) SKPAS dan SKPP TUNKIN dilampiri dengan ADK pegawai;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Menatausahakan dan meneruskan SKPAS dan SKPP TUNKIN ke
kantor baru;

4) Mengirimkan SKPP TUNKIN ke kantor yang baru beserta ADK
TUNKIN.

c. Kegiatan Rutin
1) Mengirim ADK pegawai melalui email ke satker tujuan;
2) Membuat Daftar Pengantar SKPP/SKPAS ke unit tujuan melalui
aplikasi e-office;
3) Mencantumkan hak pegawai terakhir yang sudah dibayarkan;

d. Kegiatan Pendukung
1) Mengkonfirmasi absensi pegawai yang pindah untuk perhitungan
pembayaran Tukin ;
2) Memastikan rincian gaji yang tercantum pada SKPAS/SKPP
adalah gaji terakhir.

e. Poin Penting
Dalam hal pegawai yang mutasi setelah tanggal 1 bulan berkenaan,
maka gaji bulan berikutnya dibayarkan di kantor tujuan (pengajuan
ADK gaji bulan berikutnya dikirimkan ke Kantor Pusat paling lambat
tanggal 1 bulan berkenaan).

f. Aplikasi
Aplikasi GPP dan Aplikasi Tukin

5544 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan
dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Bendahara Pengeluaran:
a) Melakukan pembukuan berdasarkan dokumen sumber per
tanggal dokumen sumber dengan nomor, tanggal dan jumlah
sesuai pada dokumen dalam satu bulan berjalan pada Aplikasi
Pembukuan;
b) Melakukan tutup buku dan posting sehingga terbentuk Buku
Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu atas transaksi non
Kas, transaksi atas UP dan transaksi atas LS bendahara dan
Pengawasan Mata Anggaran;
c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan;
d) Mencetak LPJ Bendahara yang menunjukkan keadaan
pembukuan pada bulan pelaporan yang meliputi:
(1) Saldo awal, penambahan dan pengurangan dan saldo akhir
dari buku-buku pembantu;
(2) Keadaan saldo Kas Bendahara pada akhir bulan pelaporan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

meliputi uang tunai di Kas dan saldo Bank;
(3) Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara dengan

Unit Akuntansi Instansi.
2) Subbag Keuangan:

a) Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk direkonsiliasi;
b) Melakukan proses penetapan LPJ Bendahara serta

meneruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk direkonsiliasi
dengan KPPN.
3) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara yang
sudah ditandatangani ke KPPN disertai salinan rekening
koran, ADK LPJ, Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara
Pengeluaran serta Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.

c. Kegiatan Rutin
Menginput semua transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai bulan
berkenaan.

d. Kegiatan Pendukung
Mencetak dan mencocokkan saldo kas bank dengan rekening koran.

e. Poin Penting
1) LPJ disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur, maka penyampaian adalah
hari kerja sebelum tanggal 10;
2) Bila terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN, SPM Uang Persediaan
tidak diproses KPPN berkenaan.

5566 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Laporan
LPJ Bendahara Pengeluaran.

g. Aplikasi
1) SAKTI;
2) ADK LPJ Bendahara diambil dari intra.perbendaharaan/modul/
mon_sakti

10. Penerbitan Surat Perjalan Dinas (SPD) serta Pembayaran Biaya
Perjalanan Dinas

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013
tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Subbagian Keuangan:
a) Menerima surat tugas kemudian membuat konsep/net SPD
serta kuitansi dan rincian biaya perjadin;
b) Mengkartukan biaya perjadin pada kartu pengawasan perjadin
pegawai
2) Pejabat Pembuat Komitmen:
a) Menerima, meneliti dan menandatangani kuitansi
b) Menerima dan meneliti rincian biaya perjadin serta memaraf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

konsep/net SPD
c) Meneruskan kuitansi dan rincian biaya perjadin ke Bendahara

Pengeluaran
3) Bendahara Pengeluaran:

a) Menerima SPD kemudian membayarkan kepada pegawai yang
bersangkutan;

b) Membukukan kuitansi pembayaran biaya perjadin pada BKU
dan buku pembantu lainnya.

c. Kegiatan Rutin
1) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPD;
2) Mengumpulkan dan menatausahakan bukti perjalanan riil;
3) Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Dalam Kota;
4) Memastikan pagu perjalanan dinas tersedia pada output berkenaan.

d. Kegiatan Pendukung
1) Membuat matrik pengawasan biaya perjalanan dinas;
2) Melakukan revisi dalam hal alokasi biaya tidak mencukupi sesuai
ketentuan.

e. Poin Penting
1) Terkait perjalanan dinas biasa, memastikan pelaksana perjadin
menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi;
2) Pemberian uang harian agar mengacu pada alokasi komponen
biaya yang tersedia pada RKAKL;
3) Memastikan kebenaran tanggal berangkat dan tanggal tiba sesuai
dengan surat tugas;

5588 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Perjalanan Dinas menggunakan kartu kredit perlu dikroscek antara
daftar rincian pengeluaran perjadin dengan daftar tagihan kartu
kredit.

f. Laporan
Laporan Monitoring Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 59

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6600 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPbn

BAB IV

Pelaksanaan Tugas Subbagian
Tata Usaha dan Rumah Tangga

1. Penatausahaan Arsip Aktif dan Inaktif

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/2015 tentang
Tata Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan
Keuangan;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4175/PB/2010
hal Pengelolaan, Pengamanan, dan Penyusutan Arsip.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyediakan ruang arsip aktif dan gudang arsip inaktif yang
memadai dilengkapi dengan rak/lemari arsip;
2) Melakukan pengelolaan arsip aktif dan inaktif secara manual dan
elektronik;
3) Melakukan penyimpanan, pengamanan dan pengawasan arsip.

c. Kegiatan Rutin 61
1) Menerima dokumen arsip dari Bagian Umum/Bidang;
2) Melakukan scan dokumen arsip;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Menginput dokumen arsip ke dalam aplikasi arsip;
4) Menata arsip pada ruang arsip aktif/inaktif.

d. Kegiatan Pendukung
1) Menatausahakan arsip aktif dan inaktif pada gudang/tempat
penyimpanan;
2) Menyimpan/meletakan arsip aktif pada ruang arsip aktif;
3) Melakukan monitoring terhadap arsip aktif yang sudah/segera
menjadi arsip inaktif;
4) Memindahkan arsip inaktif ke gudang arsip inaktif yang terpisah
lokasinya dengan ruang arsip aktif;
5) Melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap gudang/ruang
penyimpanan arsip.

e. Poin Penting
1) Pemilahan Arsip Aktif dan Inaktif masih dilakukan secara manual
dikarenakan belum tertib dalam pengelolaan arsip.
2) Apabila penatausahaan Arsip Aktif dan Inaktif tidak dilaksanakan
dengan baik, maka Kanwil akan mengalami kendala pada saat
proses pencarian dokumen/arsip dan akan memerlukan waktu
yang lama untuk menemukannya.

f. Laporan
Laporan/Daftar Penatausahaan Arsip Aktif/Inaktif.

g. Aplikasi
Aplikasi e-Office

6622 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2. Pemusnahan Arsip

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/2015
tentang Tata Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian
Keuangan Keuangan;

3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4175/
PB/2010 hal Pengelolaan, Pengamanan, dan Penyusutan Arsip.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menetapkan Panitia Pemusnahan Arsip dengan Keputusan
Kepala Kanwil.

2) Panitia Pemusnahan Arsip meneliti dan memilah arsip yang
sudah tidak mempunyai nilai guna sesuai dengan Jadwal
Retensi Arsip (JRA) serta membuat surat usulan pemusnahan
arsip kepada Kepala Kanwil melalui Kepala Bagian Umum
untuk dikirimkan ke Sekretaris Ditjen Perbendaharaan untuk
diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
c.q Kepala Biro Umum.

3) Setelah Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan Arsip diterima,
Panitia Pemusnahan Arsip melakukan proses lebih lanjut, antara
lain:

a) Melaksanakan pemusnahan arsip dengan disaksikan oleh 2
(dua ) orang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil;

b) Setiap pemusnahan arsip harus dibuatkan Berita Acara
Pemusnahan Arsip;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c) Dalam hal pemusnahan arsip dilakukan dengan cara dijual
untuk dihancurkan oleh pihak pembeli (pihak ketiga),
uang hasil penjualan disetor ke Kas Negara sebagai PNBP;

d) Mengirimkan Laporan Berita Acara Pemusnahan Arsip
kepada Subbag TU/RT.

4) Menerima, mengagenda dan mengirimkan Laporan Berita
Acara Pemusnahan Arsip kepada Setditjen Perbendaharaan dan
menatausahakan dokumen pemusnahan sebagai Arsip.

c. Kegiatan Rutin
1) Mengelompokkan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
2) Melakukan monitoring/pemeriksaan terhadap arsip inaktif yang
sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghapusan;
3) Membuat/mencetak daftar arsip inaktif yang akan dihapuskan;
4) Membuat usulan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
5) Melaksanakan pemusnahan arsip yang telah memenuhi
persyaratan untuk dimusnahkan.

d. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan penertiban terhadap sisa arsip yang telah dimusnahkan;
2) Membuat usulan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
3) Memastikan arsip dihancurkan oleh pihak pembeli (pihak ketiga).

6644 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Poin Penting
1) Proses pemusnahan arsip harus dilakukan secara teliti dan hati-
hati sehingga arsip yang dimusnahkan merupakan arsip yang
benar-benar telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan;
2) Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Daftar Arsip yang telah
dilakukan Pemusnahan harus ditatausahakan dengan baik;
3) Dilakukan pendokumentasian arsip ketika proses pemusnahan
arsip.

f. Laporan
Laporan Pemusnahan Arsip dilampiri Berita Acara Pemusnahan Arsip.

g. Aplikasi
Aplikasi e-Office

3. Penatausahaan Surat Masuk

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 mengenai
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Pelaksana Subbagian TU/RT menerima surat masuk/sejenisnya,
dan membuka sampul (kecuali surat yang bersifat rahasia/
pribadi);

2) Melakukan scan pada surat masuk dan menginputnya pada

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

aplikasi e-Office, lalu meneruskannya kepada Kepala Kanwil
dengan disertai lembar disposisi;
3) Mendistribusikan surat masuk, baik hardcopy secara langsung
maupun softcopy melalui aplikasi e-Office sesuai dengan disposisi
Kepala Kanwil atau pejabat lain.

c. Kegiatan Rutin
1) Menerima dan menatausahakan surat masuk.
2) Pembukaan sampul surat (kecuali surat yang bersifat rahasia/
pribadi) dan pemilahan kategori surat.
3) Melakukan scan surat masuk dan melakukan input ke dalam
aplikasi e-office.
4) Pendisposisian surat masuk.
5) Pendistribusian surat masuk.
6) Membuat tanda terima penyaluran dokumen fisik surat masuk
dari aplikasi e-Office secara harian.

d. Aplikasi
Aplikasi e-office

4. Penatausahaan Surat Keluar

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014
mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 664/KMK.01/2017 tentang
Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Instansi
Vertikal Ditjen Perbendaharaan;

3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Surat Dinas.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Bagian Umum/Bidang menyampaikan net surat dinas yang telah
ditandatangani oleh Kepala Kanwil atau pejabat lain terkait tugas
dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang atau terkait tanggapan/
masukan atas permasalahan dari surat masuk yang diterima kepada
Subbagian TU/RT.
2) Menerima dan memeriksa net surat dinas yang telah ditandatangani
oleh Kepala Kanwil atau pejabat lain. Selanjutnya dilakukan
penatausahaan dan pengiriman net surat dinas tersebut kepada
yang berkepentingan.
3) Melakukan pengarsipan surat keluar. Untuk surat keluar yang
merupakan tanggapan/jawaban atas surat masuk yang diterima,
digabungkan dengan surat masuk tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Kegiatan Rutin
Melakukan scan surat keluar untuk diarsipkan secara digital.

d. Poin Penting
1) Untuk surat yang bersifat penting dan segera agar disampaikan
terlebih dahulu melalui email.

2) Untuk surat-surat yang bersifat rahasia tidak mengikuti prosedur
seperti diatas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 67

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Aplikasi e-office

5. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Non Belanja
Pegawai

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga dan menyusun
lampiran-lampiran persyaratan SPP.
2) Membuat konsep SPP pada aplikasi SAKTI serta meneruskan SPP
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima, meneliti dan
menandatangani SPP, serta membuat ADK SPP dan menyampaikan
SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM).

c. Kegiatan Rutin
1) Melakukan pengumpulan bukti-bukti tagihan.
2) Melakukan penyusunan lampiran-lampiran persyaratan SPP.
3) Melakukan penelitian dan pengesahan SPP.
4) Memeriksa kelengkapan bukti tagihan.

d. Poin Penting
Memastikan SPP lengkap dan benar sehingga tidak terjadi pembatalan

6688 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Aplikasi SAKTI

6. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.1/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Sebelum tahun anggaran dimulai, KPA mengumumkan RUP Kanwil
di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN).
1) Penyusunan RUP
a) Penyusunan dan pengumuman RUP dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) di setiap satuan kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan untuk periode satu Tahun Anggaran.
b) Penyusunan RUP dilakukan oleh KPA setelah rencana kerja
dan anggaran Kementerian Keuangan disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
c) Dalam hal terdapat kekeliruan pengisian RUP dan/atau
perubahan/penambahan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa
di lingkungan Kementerian Keuangan, KPA harus melakukan
perubahan data RUP.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 69

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d) Perubahan RUP dapat dilakukan oleh KPA sebelum maupun
sesudah RUP tersebut diumumkan.

e) RUP yang telah diubah tersebut, diumumkan kembali pada
aplikasi SIMAPAN.

2) Perekaman RUP
a) KPA dapat menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai Operator
Satuan kerja untuk melakukan perekaman RUP.
b) KPA dan/atau Operator Satuan Kerja merekam RUP pada
Aplikasi SIMAPAN dengan membuat paket dan mengisi data
paket pekerjaan, terdiri atas Jenis Belanja (barang atau modal),
Tahun Anggaran, Kode Kegiatan, Kode Output, Kode Akun
(MAK), Nama Paket Pekerjaan, Pagu Paket, Jenis Pekerjaan
(Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya),
Tanggal Rencana Pengadaan (Jangka waktu proses pemilihan
penyedia/lelang), dan lokasi pekerjaan.

3) Pengumuman RUP
a) Pengumuman RUP dilakukan oleh KPA pada laman www.
simapan.lpse.kemenkeu.go.id yang terhubung dengan portal
Pengadaan Nasional.
b) Paket pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam RUP
meliputi paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
melalui proses: pelelangan/seleksi, pengadaan langsung,
penunjukan langsung, swakelola, kontes, sayembara dan
e-purchasing.
c) Jenis belanja yang masuk dalam RUP adalah jenis belanja yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan
Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya.
d) Pengumuman RUP untuk Tahun Anggaran berikutnya

7700 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

dilakukan paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun
Anggaran Berjalan.

c. Kegiatan Rutin
1) Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan;
2) Melakukan perekaman data RUP;
3) Melakukan edit data RUP sebelum diumumkan;
4) Monitoring pelaksanaan RUP.
5) Melakukan input data pengadaan yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran berikutnya pada aplikasi SIMAPAN serta
mengumumkannya.

d. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan pengkajian ulang RUP yang dilakukan ULP bersama
PPK.
2) Melakukan audit terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan data pengadaan yang tersedia pada aplikasi SIMAPAN.
3) Menatausahakan Laporan RUP.
4) Melakukan monitoring RUP instansi vertikal dibawahnya.

e. Poin Penting
Memilah Pengadaan yang akan diumumkan di aplikasi SIMAPAN

f. Laporan/Output
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

g. Aplikasi 71
Aplikasi SIMAPAN (http://simapan.lpse.kemenkeu.go.id/)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

7. Rencana Pengadaan Barang/Jasa

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima Nota Permintaan Pengadaan Barang/Jasa dari bidang/
bagian;
2) Melakukan telaah/kajian terhadap Nota Permintaan Pengadaan
B/J dari bidang/bagian;
3) Melakukan penyiapan bahan pendukung dan data dalam rangka
persiapan pengadaan barang/jasa dan penyiapan data pendukung
termasuk data HPS;
4) Menyusun konsep/net HPS dan membuatkan konsep/net Surat
Permintaan Pemilihan Penyedia B/J ke Panitia/Pejabat Pengadaan
disertai dengan data pendukung. Selanjutnya disampaikan kepada
PPK;
5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
a) Menyusun dan menetapkan konsep/net HPS;
b) Menetapkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia B/J dan
data pendukung;
c) Meneruskan ke Subbag TU/RT.
6) Subbag TU/RT mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan

7722 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Penyedia B/J dan data pendukungnya termasuk HPS ke Panitia/
Pejabat Pengadaan.

c. Kegiatan Rutin
Melakukan penyiapan bahan pendukung dan data dalam rangka
persiapan pengadaan Barang/Jasa dan penyiapan data pendukung.

d. Poin Penting
1) Rencana Pengadaan agar disesuaikan dengan rencana kerja;
2) Rencana Pengadaan barang/Jasa beririsan dengan proses Rencana
Umum Pengadaan (RUP);
3) Rencana Umum Pengadaan harus diumumkan sebelum tahun
anggaran berjalan;
4) Melakukam revisi POK/DIPA apabila diperlukan.

8. Pengadaan Barang/Jasa

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) PPK menerima surat usulan penetapan calon penyedia B/J dari
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan B/J dan dokumen proses pemilihan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 73

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

penyedia B/J;
2) PPK meneliti dan mempelajari Dokumen pemilihan penyedia B/J:

a) Jika tidak setuju mengembalikan kepada Pokja ULP/Pejabat
Pengadaan B/J untuk dilakukan proses ulang pemilihan
penyedia lagi;

b) Jika setuju meneruskan kepada Subbagian TU/RT untuk
menyiapkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

3) Subbagian TU/RT melakukan proses penetapan Surat Penetapan
Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ);

4) Mengirimkan asli SPPPBJ kepada pihak Penyedia B/J ybs dan
tembusan SPPPBJ kepada Panitia/Pejabat Pengadaan B/J.

c. Kegiatan Pendukung
Menatausahakan dokumen pengadaan B/J.

d. Poin Penting
Surat Penetapan Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ) ditetapkan paling
lambat 6 hari (lelang umum), 4 hari (lelang sederhana) dan setelah
selesai masa sanggah.

e. Laporan/Output
Surat Penetapan Penunjukan Penyedia B/J (SPPPBJ)

9. Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

7744 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Meneliti dokumen Pelelangan/ Pengadaan dari Panitia/Pejabat
PBJ;
2) Menyusun konsep/net Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak/
SPMK berdasarkan Dokumen Pelelangan/ Pengadaan dan SPPBJ;
3) Melakukan proses penetapan SPK/Kontrak/SPMK;
4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Barang/Jasa
menerima, meneliti net SPK/Kontrak/SPMK dan menandatangani
net SPK/Kontrak/ SPMK;
5) Menyampaikan net SPK/Kontrak/SPMK yang telah ditandatangani
kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;
6) Bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SPK/SPMK/
Kontrak;
Menatausahakan dokumen SPK/SPMK/Kontrak.

c. Poin Penting
Melakukan input data SPK/SPMK/Kontrak pada aplikasi SAKTI
dan menyampaikannya ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah
penandatanganan SPK/SPMK/Kontrak.

d. Laporan/Ouput
Dokumen SPK/SPMK/Kontrak

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 75

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Aplikasi SIMPEL
Aplikasi SAKTI

10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Aplikasi SIMPEL

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/
PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Pembelian Langsung dengan Kuitansi atau Bukti Pembelian
a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pejabat
Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan langsung;
b) Pejabat Pengadaan memesan barang sesuai dengan kebutuhan
atau mendatangani langsung ke penyedia barang, melakukan
transaksi, melakukan pembayaran, menerima bukti pembelian

7766 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

atau kuitansi, merekam kuitansi/bukti pembelian pada
aplikasi SIMPEL dan menyerahkan barang dan kuitansi/bukti
pembelian kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
c) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa dan
mencocokan barang dan kuitansi/bukti pembelian pada
aplikasi SIMPEL, kemudian menyerahkannya kepada PPK.
2) Pengadaan Langsung melalui Surat Perintah Kerja (SPK)
a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket dan
mengisi paket pekerjaan pada aplikasi SIMPEL, kemudian
mengirimkan paket pekerjaan ke Pejabat Pengadaan dan
mengisi pesan penugasan dan menyetujui pakta integritas;

b) Pejabat Pengadaan melakukan review dan memproses paket
pekerjaan dengan mengundang penyedia dan menyetujui
Pakta Integritas melalui aplikasi SIMPEL;

c) Pejabat Pengadaan melakukan proses evaluasi dan negosiasi
dengan penyedia, kemudian mengirimkan hasil proses
pengadaan langsung melalui aplikasi SIMPEL ke PPK;

d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa hasil
pengadaan langsung, kemudian memasukan data ringkasan
SPK melalui aplikasi SIMPEL.

c. Kegiatan Pendukung
Menatausahakan dokumen pengadaan langsung.

d. Poin Penting
Belum semua penyedia barang/jasa terdaftar pada aplikasi SIMPEL.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 77

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Laporan/Output
Dokumen pengadaan langsung.

f. Aplikasi
Aplikasi SIMPEL

11. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Satker

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan
Di Dalam Negeri;
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/
PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Mengumpulkan data BMN dan melakukan analisis kebutuhan
BMN untuk 2 tahun yang akan dating;
2) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN;
3) Merekam rencana kebutuhan BMN untuk pengadaan dan

7788 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pemeliharan dalam aplikasi SIMAN dan membuat data
pendukungnya;
4) Mencetak laporan rencana kebutuhan BMN dan menyampaikan
ke Kuasa Pengguna Barang untuk ditetapkan;
5) Meng-upload laporan rencana kebutuhan BMN dan mengajukan
ke Unit Pengguna Wilayah melalui aplikasi SIMAN;
6) Menyampaikan hardcopy rencana kebutuhan BMN beserta data
dukung ke Kepala Kanwil.

c. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan pemantauan/inventarisasi aset untuk dianalisis;
2) Melakukan perbaikan data melalui aplikasi SIMAN dan
mengajukan kembali ke Unit Tingkat Wilayah/Eselon I apabila
RKBMN dikembalikan.

d. Poin Penting
1) Rencana kebutuhan BMN dibuat untuk kebutuhan 2 tahun yang
akan dating;
2) Rencana kebutuhan dibuat sesuai standar yang telah ditetapkan;
3) Agar memperhatikan jadwal penyusunan RKBMN yang telah
ditetapkan oleh Pengguna Barang;
4) Agar memperhatikan pedoman/kebijakan dalam penyusunan
RKBMN dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

e. Laporan
Laporan RKBMN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 79

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN
Aplikasi SIMAN

12. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Wilayah

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan
Di Dalam Negeri;
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menganalisis laporan dan data pendukung yang disampaikan oleh
unit kuasa pengguna barang dalam lingkup Kanwil;
2) Menerima RKBMN UAKPB apabila telah lengkap dan sesuai
melalui aplikasi SIMAN;
3) Mencetak laporan RKBMN tingkat Korwil, membuat data
pendukung dan menyampaikannya ke Penanggung Jawab
UAPPBW untuk disetujui dan ditetapkan ;

8800 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Meng-upload laporan RKBMN tingkat Korwil dan data dukungnya
serta mengajukan ke Unit Eselon I melalui aplikasi SIMAN;

5) Menyampaikan hardcopy RKBMN tingkat Korwil beserta
kompilasinya ke Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

c. Kegiatan Pendukung
Memastikan RKBMN semua UAKPB yang diajukan lengkap dan
benar

d. Poin Penting
1) RKBMN UAKPB yang belum lengkap dan sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki;
2) Tidak mengusulkan ke Kantor Pusat jika ada RKBMN KPPN
yang belum lengkap dan benar.

e. Laporan
RKBMN Tingkat Korwil

f. Aplikasi
Aplikasi SIMAN

13. Pencatatan Barang Milik Negara

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 06/2016 tentang
Penatusahaan Barang Milik Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK 06/2016 tentang
Penggunaan Barang Milik Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 81

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima bukti mutasi BMN (kwitansi, surat keputusan, berita
acara serah terima, dan lainnya) dan mencatatnya ke dalam Modul
Aset SAKTI dan SIMAK BMN;
2) Menyampaikan bukti mutasi kepada validator dan approver untuk
diteliti dan disetujui.

c. Kegiatan Pendukung
1) Mencetak label barang dan menempelkannya (untuk aset baru);
2) Mencatat lokasi barang sesuai DBR/DBL;
3) Memantau perpindahan aset untuk updating DBR/DBL;
4) Melakukan penerimaan data persediaan di aplikasi SIMAK BMN.

d. Poin Penting
1) Memastikan User Modul Bendahara/Komitmen telah
mencatat transaksi sebagai aset (untuk pembelian/pengadaan/
pengembangan);
2) Transaksi reklasifikasi masuk dan keluar dilakukan pada bulan
yang sama;
3) Transaksi transfer masuk dilakukan pada periode pelaporan yang
sama dengan transfer keluar;
4) Melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan asset baik
secara kondisi maupun lokasi atau perubahan penanggung jawab
ruangan;
5) Merekam penghentian aset untuk aset dalam kondisi rusak berat
dan akan dihapuskan.

8822 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Modul Aset aplikasi SAKTI dan SIMAK BMN

14. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/
PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang
Milik Negara;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Manteri Keuangan selaku
Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna
Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;
3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-48/MK.1/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang
Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
63/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Memilah data BMN sesuai klasifikasi objek usulan penetapan
status penggunaan:
a) Tanah dan/bangunan;
b) Selain tanah dan/bangunan yang mempunyai bukti

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

kepemilikan;
c) Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti

kepemilikan dengan nilai diatas 100 juta rupiah/ unit/ satuan;
d) Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti

kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta
rupiah/ unit/ satuan.
2) Membuat usulan, menyiapkan data pendukung dan
menyampaikannya ke Kuasa Pengguna Barang untuk disetujui dan
ditetapkan;
3) Menyampaikan usulan penetapan status penggunaan BMN
kepada:
a) Sekretaris Ditjen Perbendaharaan untuk:

- Tanah dan bangunan;
- Selain tanah dan/bangunan yang mempunyai bukti

kepemilikan;
- Selain tanah dan/bangunan yang tidak mempunyai bukti

kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100
juta rupiah/ unit/ satuan;
b) Kepala KPKNL/Kanwil DJKN/DJKN c.q. Direktur PKNSI
sesuai kewenangannya untuk BMN berupa selain tanah dan/
bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan
nilai diatas 100 juta rupiah/ unit/ satuan.

c. Poin Penting
Permohonan penetapan status penggunaan BMN diajukan paling
lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.

d. Laporan
Laporan pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN.

8844 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Aplikasi
Modul Aset aplikasi SAKTI atau SIMAK BMN.

15. Usulan Pemanfaatan BMN berupa Sewa

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

b Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menilai dan menimbang usulan permohonan sewa dari calon
penyewa;
2) Membuat dan mengajukan permohonan penilaian aset yang akan
disewa ke KPKNL;
3) Membuat usulan persetujuan pemanfaatan BMN beserta
dokumen kelengkapan permohonan sewa ke KPKNL serta
menyampaikannya kepada KPB untuk disetujui dan ditetapkan;
4) Menyampaikan permohonan ke KPKNL.

c. Kegiatan Pendukung
Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan calon penyewa.

d. Poin Penting

Usulan persetujuan pemanfaatan untuk sewa dilengkapi dokumen
sebagai berikut: Surat permohonan sewa disertai penjelasan/
pertimbangan sewa, daftar BMN yang memuat data barang yang akan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

disewakan, surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi, data
calon penyewa, surat permohonan sewa dari calon penerima sewa,
surat pernyataan bersedia merawat dan memelihara BMN selama
jangka waktu sewa, bukti kepemilikan (sertifikat/IMB), gambar lokasi
BMN yang akan disewakan, NJOP tanah dan/bangunan yang akan
disewakan, KIB tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan,
NPWP dan Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha untuk Calon penyewa
yang berbadan hukum, laporan kondisi barang, fotokopi SK PSP dan
laporan penilaian.

e. Laporan/Output
Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Sewa BMN

f. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN

16. Penyusunan Laporan Tingkat UAKPB

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga;
3) Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal
2 Januari 2014 Lampiran II mengenai Format Baru Catatan Atas
Laporan Barang Milik Negara.

8866 Direktorat Jenderal Perbendaharaan