Pedoman Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

organisasi yang bersangkutan.
12) Hasil analisis atas hasil pengolahan data beban kerja disusun dalam

bentuk laporan ABK.

c. Kegiatan Rutin
Menginput data beban kerja sampai akhir tahun yang dilaksanakan
pada awal tahun berikutnya melalui aplikasi Analisa Beban Kerja
dengan alamat http://10.242.231.85/simanja.

d. Kegiatan Pendukung
Menyiapkan/mengumpulkan beban kerja yang menjadi
tanggungjawabnya.

e. Poin Penting
1) Setiap bidang/bagian mendokumentasikan kegiatan yang
dilakukan.
2) Setiap bidang/bagian mengarsip semua laporan guna penyiapan
dalam penginputan.

f. Lain-lain
Mulai tahun 2016, penginputan Analisis Beban Kerja dilakukan
melalui Aplikasi.

g. Laporan
Laporan ABK Kanwil.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 137

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

h. Aplikasi
1) Aplikasi e-Prime (abk.e-prime.kemenkeu.go.id)
2) Aplikasi Simanja.

4. Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIN)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
3) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-0921/PB.1/2016 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di sampaikan kepada
Menteri Keuangan, terkait dengan penyusunan LAKIN Kepala
Kanwil melakukan:
1) Kanwil menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data realisasi
capaian IKU Kemenkeu-Two yang tercantum dalam Kontrak
Kinerja antara Kepala Kanwil DJPb dengan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
2) Memastikan KPPN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJPb
menyusun dan menyampaikan LAKIN kepada Kanwil DJPb.
3) Laporan Kinerja KPPN disusun berdasarkan data realisasi

131838 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

capaian IKU Kemenkeu-Three, yang tercantum dalam Kontrak
Kinerja antara Kepala KPPN dengan Kepala Kanwil DJPb.
4) Laporan Kinerja KPPN disusun sistematis dan disusun
dalam bentuk hardcopy dan softcopy (PDF bertanda tangan)
disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb.
5) Kanwil DJPb mengkompilasi softcopy LAKIN KPPN dan
Kanwil DJPb dan menyampaikan kepada Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan c.q Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
6) Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a) Pengantar, berisi kata sambutan pimpinan unit bersangkutan

dan ditandatangani.
b) Ikhtisar Eksekutif, menyajikan intisari laporan sehingga

unit penerima laporan dapat memperoleh informasi
menyeluruh atas tujuan dan sasaran beserta hasil
capaiannya, kendala yang dihadapi, langkah yang telah
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, dan langkah
antisipatif untk menyelesaikan kendala yang mungkin akan
timbul pada periode berikutnya.
c) Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum orgnisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahnan utama (strategic issues).
d) Bab II Perencanaan Kinerja, berisi ringkaan/ikhtisar
perjanjian tahun yang bersangkutan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 139

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e) Bab III Akuntabilitas Kinerja:

- Capaian Kinerja Organisasi, berisi kinerja untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

• Membandingkan antar target dan realisasikinerja
tahun ini;

• Membandingkan antar realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

• Membandingkan realisasi kinerja samapi dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

• Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada)

• Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

• Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
• Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.

- Realisasi Anggaran, berisi uraian realisasi anggaran
yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjian kinerja.

141040 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f ) Bab IV Penutup, berisi uraian simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang
akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

g) Lampiran :
- Perjanjian Kinerja
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lain-lain yang dianggap perlu

b. Kegiatan Rutin
Memantau setiap capaian IKU yang tercantum pada kontrak kinerja
dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mewujudkan realisasi.

c. Poin Penting
1) Mencatat setiap capaian baik yang mencapai target atau yang
belum.
2) Segera membuat langkah untuk mencapai target.
3) Mengevaluasi setiap rencana.
4) Memperkirakan kendala yang akan terjadi.
5) Perlu dilakukan reviu oleh semua bidang pada Kanwil.

d. Laporan
Softcopy LAKIN KPPN dan Kanwil DJPb dan menyampaikan kepada
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q Kepala Bagian Organisasi dan
Tata Laksana.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 141

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

5. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016
tentang Pedoman Dialog kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

4) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/
PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur
1) Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dilaksanakan secara berkala
setiap bulan.
2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan tiap bulan untuk
mengevaluasi bulan sebelumnya.
3) Alokasi waktu minimal pelaksanaan DKO disesuaikan dengan
cakupan fokus tema yang akan dibahas dengan proporsi sebagai
berikut :
a) membahas isu strategis (60%);
b) mendisikusikan implikasi (30%);

141242 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c) membahas kinerja lampau (10%);
4) Fokus materi pembahasan DKO pada strategi organisasi, bukan

operasional. Perbedaan mendasar antara pembahasan operasional
dengan pembahasan strategi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pembahasan Operasional Pembahasan strategis
Fokus pada penyelesaian Fokus pada pandangan tujuan
masalah jangka pendek strategis yang lebih luas (big picture)
dan resiko strategi
Frekuensi lebih sering, Frekuensi tidak lebih sering, biasanya
biasa bulanan atau bahkan tiga bulan sekali
mingguan
Fokus pada hal-hal detil dan Fakus pada analisa dan proyeksi masa
lebih didominasi oleh isu depan
rutin

5) DKO terdiri atas 3 (tiga) tahapan utama yaitu, persiapan,
pelaksanaan dan tindak lanjut.
a) Dialog Persiapan Kinerja Organisasi
- Menyusun Laporan Capaian Kinerja (LCK), yang memuat
data realisasi kinerja dan analisa kinerja unit-unit pemilik,
laporan ini disusun oleh seluruh unit di bawah pemilik peta
strategi, Komponen LCK sebagai berikut :
• Target, realisasi dan indeks capaian kinerja, data ini
berisi informasi tentang kinerja organisasi dengan
membandingkan target dan realisasi Indiktor Kinerja
Utama (IKU)
• Analisis Kinerja, pemahaman menyeluruh mengenai
pencapaian IKU dan sasaran strategis (SS), komponen

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 143

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

yang harus dijelaskan mencakup: Isu Utama dan
Implikasi, Akar masalah, Tindakan yang telah
dilaksanakan, serta Rekomendasi rencana aksi.
- Mengidentifikasi focus dan menyusun Kerangka Acuan
Dialog kinerja:
• Berdasarkan LCK yang telah disusun oleh masing-
masing unit pengelola kinerja organisasi pemilik peta
strategi melakukan analisis untuk mengindentifikasi
focus tema dialog kinerja.
• Fokus tema tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan
Dialog Kinerja (KADK), KADK ada 2 (dua) yaitu:
KADK Pimpinan dan Peserta Rapat.
• Mendistribusikan KADK dan menyediakan bahan
dialog.
• Pengelola kinerja organisasi menyampaikan KADK
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam dialog kinerja
agar dapat mempersiapkan bahan yang diperlukan.
• Penyedia data menyampaikan data dan informasi yang
dibutuhkan kepada pengelola kinerja sesuai dengan
kerangka tersebut.
• Pengelola kinerja menyusun bahan dialog kinerja
dan mendistribusikannya kepada peserta sebelum
pelaksanaan dialog.
b) Pelaksanaan Dialog Kinerja
DKO dilaksanakan dalam rangka pemecahan akar masalah,
mengidentifikasi dan mengurangi resiko masa depan,
sekaligus mengidentifikasi dan menangkap peluang di masa
depan, dalam pelaksanaan DKO dilakukan:

141444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

- Overview Capaian Kinerja

Atasan pengelola organisasi kinerja atau pengelola kinerja
memaparkan overview capaian kinerja untuk pemilik peta
strategis.

- Reviu kinerja Tematik:

• Unit-unit yang terkait dengan fokus tema
memaparkan LCK dengan menekankan pada isu
utama, akar masalah dan rekemendasi rencana aksi.

• Diskusi membahas permasalahan kinerja yang
muncul.

- Menetapkan rencana aksi
• Pimpinan dapat menetapkan rekomendasi rencana aksi.
• Rekomendasi rencana aksi merupakan usulan rencana aksi
dari unit terkait.
• Rencana aksi aksi telah ditetapkan dituangkan dalam
Matrik Tindak Lanjut (MTL), yang berisi rencana aksi,
untuk penanggung jawab, target waktu penyelsaian, status
penyelesaian keterangan.

Matrik Tindak Lanjut

Unit Penanggung Jawab Target
Status Keterangan
NO Rencana Penanggung Pendukung
Aksi penyelesaian

jawab

- Penilaian efektif DKO
• Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan DKO
di masa mendatang, efektivitas dialog perlu dikendalikan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 145

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

dengan baik, baik secara kualitas maupun efektivitas waktu
pelaksanaannya.
• Penilaian efektifitas dialog kinerja dapat dilakukan dengan
berbagai instrument.
• Pengukuran efektifitas dialog paling sedikit mencakup
penilaian terhadap kualitas dialog dan efektivitas waktu
pelaksanaan dialog.
• Penilaian kualitas DKO dilakukan melalui kuesioner
kepada peserta DKO menggunakan Formulir Umpan
Balik pelaksanaan Dialog Kinerja.
• Penilaian efektifitas waktu pelaksanaan DKO dilakukan
oleh pementau (observer) dengan menggunakan formulir
Perhitungan Tingkat Efektifitas Waktu Dialog Kinerja
Organisasi.
• Dalam rangka tata kelola dialog kinerja yang baik, dokumen
pelaksanaan dialog kinerja harus diadministrasi dengan
baik, yaitu meliputi KADK, bahan rapat, undangan, daftar
hadir dan risalah rapat.
c Tindak Lanjut
Tindak lanjut DKO dilaksanakan dengan tahapan berikut;
- Menyusun dan mengomunikasikan rencana aksi.
- MTL dikomunikasikan kepada unit terkait sebagai
penanggung jawab rencana aksi utuk ditindaklanjuti.
- Melaksanakan rencana aksi berkewajiban menjalankan
rencana aksi dan melaporkan perkembangan
pelaksanaannya secara bulanan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.
• Pelaksana rencana aksi dimonitor oleh unit yang

141646 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

ditunjuk pimpinnan untuk mengkoordinasikan
penyelesaian rencana aksi.
• Evaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan dalam
forum dialog kinerja periode berikutnya

c. Kegiatan Rutin
Memonitor kegiatan/ mengumpulkan informasi yang terkait dengan
pencapaian IKU kemenkeu-Two yang di cascading kepada bagian atau
bidang.

d. Poin Penting
1) Membuat jadwal dialog baik yang dilaksanakan triwulanan
(DKO) atau bulanan;
2) Mengumpulkan materi bahan dan/atau permasalahan;
3) Dalam Dialog Kinerja Organisasi diharapkan Pimpinan bisa
hadir;
4) Menyiapkan Formulir Perhitungan tingkat efektifitas waktu
DKO;
5) Pelaksanaan DKO secara rutin akan mempengaruhi hasil penilaian
pengelolaan Kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

e. Laporan
Laporan berisi notulen dan matriks tindak lanjut.

f. Lain-Lain
Pelaksanaan DKO bersamaan dengan pelaksanaan rapat Unit Pemilik
Risiko (UPR)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 147

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-675/PB/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat
Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-95/PB/2016 tentang Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil
Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Mengatur pelaksanaan pengelolaan pemantauan hasil rapat dan
tindak lanjut hasil rapat pimpinan Ditjen Perbendaharaan pada
Kanwil DJPb, yaitu :
a) Penunjukan, tugas dan wewenang Liason Officer (LO) Daily
Activity Monitoring System (DAMS), dan Personal in Charge
Matrik Tindak Lanjut (PIC MTL) yang bertanggung jawab
dalam pemantauan dan tindak lanjut hasil rapat pimpinan
Ditjen Perbendaharaan.
b) Mekanisme pemantauan tindak lanjut.
c) Pelaporan penyelesaian tindak lanjut.
2) Mekanisme pemantauan Matriks Tindak Lanjut (MTL) atas
arahan Dirjen Perbendaharaan.
a) Perisalah merekam risalah rapat dan MTL kedalam aplikasi
DAMS dengan alamat http://dams.djpbn.depkeu.go.id. dan
meneruskan risalah rapat dan MTL tersebut kepada pelaksana
Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi untuk dikirim
ke unit eselon II melalui surat, email, atau sarana komunikasi

141848 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

yang lain.
b) LO meneruskan risalah rapat dan MTL pada unit eselon II

masing-masing.
c) LO melakukan pemaantauan harian MTL melalui monitoring

aplikasi DAMS.
d) Dalam melaksanakan tugas tindak lanjut sesuai dengan MTL,

PIC MTL berkoordinasi dengan unit eselon III yang menjadi
tanggung jawabnya.
e) Sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, LO dan PIC
MTL membahas penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan
MTL.
f ) PIC MTL mengirim surat laporan atau dokumen lainnya sesuai
dengan MTL melalui surat, email, atau saran komunikai yang
lain ke Sekretariat Ditjen Perbendaharaan c.q Bagian OTL
sebagai bukti arahan telah ditindaklanjuti.
g) PIC MTL menyampaikan kepada LO bahwa surat laporan
atau dokumen lainnya sesuai MTL sebagai bukti telah
ditindaklanjuti.
h) LO memberitahukan kepada PIC DAMS bahwa surat laporan
atau dokumen lainnya sesuai dengan MTL sebagai bukti
arahan telah ditindaklanjuti telah dikirim melalui aplikasi
DAMS.
3) Mekanisme permintaan perpanjangan waktu tindak Lanjut MTL:
a) Unit eselon III mengirimkan Nota Dinas/Surat Pemberitahuan
bahwa tindak lanjut akan memerlukan waktu lebih dari yang
ditentukan.
b) Atas Nota dinas dari eselon III, unit eselon II mengirim Nota
Dinas/Surat Permintaan Perpanjangan Tindak Lanjut MTL

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 149

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Kepada Setditjen Perbendaharaan cq. Bagian OTL.
4) Pelaporan penyelesaian tindak Lanjut hasil Rapat Pimpinan:

a) LO menyusun laporan pemantauan MTL
b) Laporan pematauan MTL sekurang-kurangnya:

• Daftar MTL yang harus ditindaklanjuti.
• Output/hasil tindak lanjut.
• Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tindak lanjut.
• Agenda pembahasan tindak lanjut tindak lanjut yang telah

dilakukan selama triwulan berkenan.
• Rencana agenda pembahasan tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam triwulan berikutnya.
c) Laporan Pemantauan Matrik Tindak Lanjut atas arahan

Direktur Jenderal Perbendaharaan dikirim ke Setditjen
Perbendaharaan C.q Bagian OTL sekali dalam 1 (satu) triwulan
disampaikan paling lambat:
• Tanggal 25 Maret untuk Laporan Triwulan I
• Tanggal 25 Juni untuk Laporan Triwulan II
• Tanggal 25 September untuk Laporan Triwulan III, dan
• Tanggal 25 Desember untuk Laporan Triwulan IV

c. Kegiatan Rutin
1) Memantau email terkait kiriman MTL.
2) Memantau batas waktu penyelesaian MTL.

d. Kegiatan Pendukung
1) Selalu mengingatkan secara lisan di setiap kesempatan dengan PIC
MTL terhadap MTL yang belum terselesaikan.
2) Mencatat MTL belum selesai dan batas waktu penyelesaiannya.

151050 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Perlunya reminder, misalnya dari LO tentang pelaporan triwulanan

e. Poin Penting
1) Selalu berkoordinasi dengan PIC MTL pada Bidang dan PIC MTL
pada KPPN. Dalam menyelesaikan matrik tindak lanjut.
2) Apabila tidak menyelesaikan Matrik Tindak Lanjut maka pada
Aplikasi DAMS akan merah atau Off track dan berarti lingkup
pengelola DAMS tersebut tidak melaksanakan yang digariskan
oleh Kantor Pusat

f. Laporan
Laporan Pemantauan Matrik Tindak Lanjut

g. Lain-Lain
Selalu melakukan komunikasi dengan pengelolaan DAMS Setditjen,
dengan maksud tindak lanjut dari Kanwil segera mendapat
tanggapan.

7. Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.01/2014
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian
Keuangan;
2) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.1/2017 tentang
Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan Tahun
2017;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3658/PB/2017
hal Pelaksanaan penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 151

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Keuangan (Survei MOFIN ) Tahun 2017;
4) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor

S-3646/PB.1/2017 hal Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian
Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan Tahun 2017
(MOFIN 2017);
5) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-3798/PB.1/2017 hal Penegasan Pelaksanaan Survei Penilaian
Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (Survei MOFIN)
Tahun 2017.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Dalam rangka mencapai organisasi Kementerian Keuangan yang
berkinerja tinggi secara berkesinambungan, perlu dilakukan
evaluasi sekaligus monitoring atas perkembangan kondisi
kesehatan organisasi dari waktu ke waktu.
2) Survei Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan merupakan
salah satu alat ukur yang obyektif untuk mengetahui praktik-
praktik kesehatan organisasi yang telah diterapkan di Kementerian
Keuangan.
3) Survei Ministry Of Finance Organizational Ftness Index (Survei
MOFIN) merupakan Survei Kesehatan Organisasi Kementerian
Keuangan yang mengukur 3 klasterkesehatanorganisasi yang
dirinci 9 (Sembilan) dimensi dan 37 (tigapuluh tujuh) indikator,
dimana 3 (tiga) klaster tersebut:
a) Keselarasan Internal. Klaster penilaian yang menjelaskan
tujuan yang ingin dicapai secara kolektif yang didukung oleh
budaya dan iklim kerja yang memiliki arti yang mendalam
bagi para pegawainya . Pegawai yang diharapkan mengisi

151252 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pertanyaan survei dengan sikap yang positif tentang siyuasi
internal dalam kantor. Hal ini bisa dilihat dari kepemimpinan
para pejabatsikap rekan, dan suasana kerja.
b) Kualitas pelaksanaan. Organisasi yang sehat yang memiliki
kemampuan, manajemen proses, dan motivasi yang baik
untuk kesempurnaan pelaksanaan programnya. Pegawai
diharapkan dapat memberikan pendapat yang positip tentang
berbagai tugas yang jelas, kewenangan individu yang cukup,
penempatan pegawai sesuai kapabilitas serta pemberian
motivasi dalam bekerja oleh organisasi.
c) Kapasitas pembaruan. Cara pandang organisasi terhadap
perubahan dan tantangan terutama terhadap situasi dari
lingkungan eksternalnya. Pegawai diharapkan mengisi survei
dengan sikap penuh keyakinan terhadap organisasi dalam
menghadapi tantangan perubahan oleh lingkungan eksternal
demi pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada stakeholder.
4) Survei dilaksanakan dengan melalui alamat http://mofin.
kemenkeu.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai
(NIP) dan kata kunci (password) sesuai dengan data pada aplikasi
e-performance Kementerian Keuangan.
5) Seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan dengan target minimum
responden yaitu 95 % jumlah pegawai dari setiap unit eselon II.
6) Seluruh unit kerja perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk
GKM membahas manual book MOFIN, pemasangan standing
banner pada tempat strategis di lingkungan kantor atau melalui
bentuk publikasi lainnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 153

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Kegiatan Pendukung
1) Bersama-sama menjaga kondusif suasana kantor.
2) Berusaha meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan organisasi.
3) Menjaga kebersamaan dalam menyelesaikan tugas.
4) Suasana lingkungan kerja selalu terjaga, baik suasana lahir maupun
keadaan batin.

8. Penyusunan Rencana Strategis pada Kanwil DJPb

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuaangan Tahun 2015 -2019
tanggal 27 Maret 2015;
2) Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
239/PB/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2015-2019.

b. Kegiatan
1) Rencana Strategis (Renstra) Kanwil adalah dokumen perencanaan
Kanwil untuk periode tertentu.
2) Penyusunan Renstra memperhatikan himpunan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan prioritas pada renstra sebelumnya (misal
Renstra Tahun 2015-2019 memperhatikan Renstra Tahun 2010-
2014).
3) Penyusunan Renstra juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan
didukung oleh hasil background study terkait potensi, permasalahan
dan strategi.
4) Sistematika penulisan Renstra unit organisasi sebagai berikut :

151454 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

a) Bab I Pendahuluan terdiri :
- Kondisi Umum
- Potensi dan Permasalahan

b) Bab II Visi dan Misi terdiri :
- Visi Unit
- Misi Unit

c) Bab III Arah Kebijakan, Strategi,Kerangka Rgulasi, Dan
Kerangka Kelembagaan meliputi :
- Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- Arah Kebijakan dan Strategi DJPb
- Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi
- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan

d) Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan meliputi :
- Target Kinerja
- Kerangka Pendanaan

e) Bab V Penutup
- Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisai
- Lampiran 2 : Matrik Kerangka regulasi

5) Tahap penyusunan, berdasarkan sistematika penulisan Renstra unit
organisasi secara garis besar penyusunan renstra melaui langkah –
langkah sebagai berikut:
a) Langkah I Penyusunan, meliputi: Identifikasi Isu-isu strategis,
identifikasi struktur organisasi beserta memahami tugas dan
fungsi, identifikasi peta strategi Balance Scorecard mencakup
Sasaran strategis dan indictor kinerja serta inisiatif strategis,
identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 155

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b) Langkah II Penyusunan Visi dan Misi
c) Langkah III, identifikasi kondis Umum serta Permasalahan:

Identifikasi kondisi umum merupakan langkah bagi organisasi
untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah
dilaksanakan Renstra sebelumnya. Sedangkan identifikasi
potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi
untuk menganalisais perubahan yang akan dihadapi untuk
mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Unit organisasi
dapat menganalisa potensi, permasalahan dan tantangan
yang akan dihadapi dengan menganalisis perubahan yang
akan terjadi pada lingkungan unit organisasi baik secara
internal maupun eksternal. Hasil evaluasi pencapaian Program
dan kegiatan unit organisai, aspirasi masyarakat, identifikasi
potensi, permasalahan dan penyebabnya, serta tantangan yang
akan dihadapi sangat sangat penting untuk menjadi dasar
penyusunan arah kebijakan dan strategi.
d) Langkah IV Penyusunan arah Kebijakan dan Strategi Arah
kebijakan dan Strategi disusun sebagai pendekatan dalam
memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak
untuk segera dilaksanakandalam kurun waktu tertentu
(jangka menengah) seta memiliki dampak yang besar terhadap
pencapaian visi dan misi Unit Organisasi.
e) Langkah V: Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan. Kerangka Regulasi disusun sebagai instrumen untuk
memecahkan permasalahan yang penting mendesak dan memiliki
dampak besar. dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan
prinsip-prinsip sebagai berikut :

151656 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

- Berisi kebutuhan regulasi dan/atau arah yang akan disusun
sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- Sejalan dengan UUD tahun 1945 RPJPN tahun 2005-2025
RPJMN Tahun 2015-2019, dan renstra Tahun 2015-2019
Kementrian.

- Disusun dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang
sudah ada.

- Disusun berdasarkan analisis atau evaluasi terhadap efektifitas
regulasi yang ada

c. Poin Penting
1) Dalam menyusun IKP, IKK dan target kinerja perlu memperhatikan
prinsip-prinsip SMART-C yaitu:
a) Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diindentifikasi dengan
jelas;
b) Measurable ; target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indicator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas
dan biaya;
c) Agreeable : disepakati oleh pemilik indicator kinerja dan
atasannya;
d) Realitic : ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang
menantang;
e) Time-Boundly : waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan;
f ) Continously Improved: Kualitas dan target disesuaikan dengan
perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.
g) Penyusunan Program dan Kegiatan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 157

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Program dan kegiatan menggunakan nomenklatur masing-masing
Program dan kegiatan sesuai unit organisasi pelaksana, dituangkan
dalam Renstra Kementerian Keuangan.

3) Penyusunan Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja kegiatan
dan Target, menyusun indikator kinerja Program (IKP) dan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berpedoman sebagai dituangkan
dalam renstra Kementerian Keuangan tahun 2015 -2019 yang
ditetapkan dengan KMK

9. Refinement IKU Kemenkeu - Two s.d Five Kanwil DJPb

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-3127/PB.1/2016 hal Refinement IKU Kemenkeu-Two s-Five
Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Three s.d Five KPPN Tahun 2017.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Be rda sa rka n Keputusa n Me n te r i Ke u an g an No m o r
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

151858 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Kementerian Keuangan, penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain continuoustly
inproved, yaitu berkualitas dan target IKU disesuaikan dengan
perkembangan strategi organisasi dan disempurnakan.
2) Terkait hal tersebut, Kanwil DJPb melaksanakan Refinement Peta
Strategi dan IKU, termasuk template IKU Kemenkeu Two s.d Five
Kanwil DJPb.
3) Kanwil DJPb diberi kewenangan untuk menyusun usulan refinement
IKU Kemenkeu-Two s.d Kemenkeu-Five serta IKU tambahan
untuk level Kemenkeu-Four (Kepala Seksi) dan Kemenkeu-Five
(pelaksana) diluar template IKU yang telah disusun oleh Kantor
Pusat.
4) Langkah yang dilakukan, Kepala Kanwil DJPb membuat
Memorandum kepada Kepala Bagian dan para Kepala Bidang
yang isinya agar menyusun refinement IKU Kemenkeu-Two s.d.
Kemenkeu-Five serta membuat IKU tambahan untuk Kemekeu-
Four dan Kemekeu-Five beserta manual IKU.
5) Selanjutnya Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menyusun
surat undangan Kepala Kanwil untuk pelaksanaan pembahasan
dimaksud.
6) Pembahasan dihadiri oleh Kepala Kanwil, Kepala Bagian dan para
Kepala Bidang serta para Kepala Subbagian dan Seksi. Kepala
Kanwil memimpin pembahasan terkait Peta Strategi dan IKU
untuk memastikan terpenuhinya unsur continuoustly inproved,
yaitu IKU berkualitas dengan target yang disesuaikan dengan
perkembangan strategi organisasi dan disempurnakan.
7) Hasil dari pembahasan/refinement IKU Kemenkeu-Two s.d Five
Kanwil DJPb disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Direktorat
Perbendaharaan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 159

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Kegiatan Rutin
1) Mempelajari Peta strategi dan target IKU yang ada pada Refinement
IKU Kemenkeu-Two s.d Five Kanwil DJPb.
2) Mempelajari pembuatan IKU tambahan atas kewenangan Kanwil
DJPb menambah IKU beserta manual IKU.
3) Membandingkan Refinement IKU Kemenkeu-Two s.d Five
Kanwil DJPb dengan IKU tahun sebelumnya baik nama IKU
maupun target IKU.
4) Menyampaikan hasil pembahasan IKU atau Refinement IKU
Kemenkeu-Two s.d Five Kanwil DJPb kepada Sekretaris DJPb.

d. Kegiatan Pendukung
Membandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two
s.d Five Kanwil DJPb tahun sebelumnya, untuk mengetahui jumlah
IKU dan penyusunan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan
untuk pencapaian target IKU.

e. Poin Penting
1) Setelah hasil pembahasan IKU Kemenkeu-Two dan IKU tambahan
beserta manual IKU untuk Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five
disampaikan ke Setditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb perlu
menyiapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam
rangka pencapaian target IKU yang telah dibahas.
2) Penyiapan langkah-langkah dimaksud dilakukan untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam pencapaian
target IKU.

161060 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Laporan
Laporan Hasil Pembahasan/Refinement IKU

g. Lain-lain
Setelah pembahasan IKU dilakukan dan ditetapkan menjadi template
oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kegiatan-kegiatan yang
telah dipersiapkan dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian
target IKU.

10. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tambahan Kanwil

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 241/PB/2015
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja sebagai Sub Manajer Kinerja
Organisasi (SMKO) menerima dan meneliti surat permintaan
Indikator Kinerja Utama Tambahan pada triwulan 4 tahun
sebelumnya.
2) SMKO menyampaikan surat permintaan penyusunan Indikator
Kinerja Utama Tambahan kepada unit teknis di kanwil dan
KPPN.
3) SMKO melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan
para Kepala Bidang.
4) SMKO menerima daftar/matriks Indikator Kinerja Utama

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 161

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Tambahan beserta manualnya dari unit teknis.
5) SMKO menyusun Rekapitulasi/Kompilasi Daftar/Matriks

Indikator Kinerja Utama Tambahan beserta manualnya.

c. Kegiatan Pendukung
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun sebelumnya.

d. Laporan
Rekapitulasi/Kompilasi Daftar/Matriks Indikator Kinerja Utama
Tambahan beserta manualnya.

11. Penyusunan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP)

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 241/PB/2015
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Prosedur/Alur Kegiatan penyusunan Hasil Perhitungan capaian
Kinerja Pegawai (CKP), lingkup Kanwil sebagai berikut:
1) Kepala subbagain Penilaian Kinerja mendisposisikan kepada
pelaksana untuk melakukan perhitungan Capaian Kinerja pegawai
(CKP) pada Kanwil.
2) Pelaksana Subbagian Penilaian Kinerja menerima disposisi untuk
menyusun perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) pada

161262 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Kanwil.
3) Pelaksana Subbagian Penilaian Kinerja meneliti dan mengumpulkan

bahan untuk melakukan perhitungan Capaian Kinerja pegawai
(CKP).
4) Pelaksana Subbagian Penilaian Kinerja melakukan reviu terhadap
hasil perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) dari bagian/
bidang.
5) Menyampaikan konsep hasil perhitungan Capaian Kinerja pegawai
(CKP) pada Kanwil kepada Kepala Subbagian Penilaian Kinerja.
6) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menerima dan meneliti
kelengkapan dokumen pendukung hasil perhitungan Capaian
Kinerja Pegawai (CKP) pada Kanwil.
7) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menerima, memeriksa, hasil
perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) pada Kanwil.
8) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja melakukan koordinasi dengan
Bidang dan Bagian Umum.
9) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menyusun dan menyampaikan
hasil perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) pada Kanwil
dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum.
10)Kepala Bagian Umum menerima, memeriksa, dan memaraf hasil
perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) pada Kanwil serta
menyampaikan ke Kepala Kanwil.
11)Kepala Kanwil menerima, memeriksa, dan menandatangani hasil
perhitungan Capaian Kinerja pegawai (CKP) pada Kanwil.
12)Khusus untuk CKP Kepala Kanwil diinput oleh Kepala Subbagian
Penilaian Kinerja.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 163

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Poin Penting
1) Proses input data capaian dilakukan pada aplikasi e-Performance.
2) Memastikan data yang diinput dalam proses perhitungan capaian
sudah tepat sesuai dengan dokumen pendukung.
3) Apabila perhitungan CKP pada aplikasi e-performance tidak dapat
diyakini validitasnya, maka perlu dilakukan perhitungan secara
manual.
4) Hasil perhitungan CKP disampaikan kepada Subbag Kepegawaian
sebagai bahan penyusunan SK NKP.

d. Laporan
Laporan Capaian Kinerja disusun secara triwulanan

e. Aplikasi
Aplikasi e-Performance

12. Penyusunan Surat Keputusan Nilai Kinerja Organisasi (SK NKO)
Kanwil

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 241/
PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Berdasarkan Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil,

161464 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Kasubbag Penilaian Kinerja menyusun perhitungan NKO Kanwil.
2) Kasubbag Penilaian Kinerja selaku SMKO menerima dan

menghimpun data NKO dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya.
3) Kasubbag Penilaian Kinerja selaku SMKO menyusun SK NKO

Kanwil dan KPPN.
4) SK NKO Kanwil dan KPPN disampaikan kepada Sekretaris Ditjen

Perbendaharaan c.q Kepala Bagian OTL.

c. Poin Penting
1) Selain pada aplikasi e-performance, NKO Kepala Kanwil perlu
disusun secara manual berdasarkan template perhitungan NKO
dari Kantor Pusat.
2) Apabila Kepala Kanwil menjabat di unit tersebut tidak setahun
penuh (mutasi di tengah tahun), maka CKP kepala Kanwil tidak
sama dengan NKO Kanwil. Dengan demikian, pengelola kinerja
perlu menyusun perhitungan CKP secara individu dan menyusun
NKO Kanwil secara unit.

d. Kegiatan Pendukung
Perlu dilakukan evaluasi data NKO KPPN sebelum ditetapkan
menjadi SK NKO

13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis Prinsip-Prinsip
SFO

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 165

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait Langkah-Langkah
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menerima surat terkait langkah-
langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
dan mendisposisikan surat tersebut kepada pelaksana.
2) Berdasarkan surat langkah-langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan
tersebut, Kepala Subbagian Penilaian Kinerja mengkoordinasikan
pelaksanaan action plan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
di unit masing-masing sesuai timeframe dan output yang telah
ditentukan pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud.
3) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja memerintahkan kepada
pelaksana Subbag Penilaian Kinerja untuk mengumpulkan seluruh
bukti dukung pelaksanaan action plan peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja di unit masing-masing.
4) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja memerintahkan kepada
pelaksana Subbag Penilaian Kinerja untuk menyusun konsep
laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
secara periodik (triwulanan) beserta surat pengantarnya.
5) Kepala Subbagian Penilaian Kinerja memeriksa dan meneliti konsep
laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
beserta surat pengantarnya yang telah disusun oleh pelaksana.

161666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6) Jika konsep laporan beserta surat pengantar telah disetujui,
diteruskan kepada Kepala Bagian Umum.

7) Kepala Bagian Umum memeriksa dan meneliti konsep laporan
langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja beserta
surat pengantarnya.

8) Jika konsep laporan beserta surat pengantar telah disetujui,
diteruskan kepada Kepala Kanwil.

9) Kepala Kanwil menerima, memeriksa dan menandatangani
surat pengantar laporan langkah-langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja.

10) Pelaksana pada Sub Bagian TU/RT Menerima, mengagenda,
dan mengirim hardcopy surat pengantar laporan langkah-langkah
peningkatan kualitas pengelolaan kinerja kepada Setditjen
Perbendaharaan c.q. Bagian OTL.

c. Kegiatan Pendukung
1) Mendokumentasikan surat pengantar beserta laporan langkah-
langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja secara softcopy
(diutamakan dalam bentuk buku digital/e-book).
2) Menyampaikan softcopy surat pengantar beserta laporan langkah-
langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja kepada Setditjen
Perbendaharaan c.q. Bagian OTL.

d. Poin Penting
Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen serta
bentuk apresiasi kepada pimpinan unit dan seluruh pegawai
terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap
implementasi peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di masing-
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 167

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

masing unit kerja.

e. Laporan
Laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
disusun dan disampaikan secara triwulanan.

14. Pelaporan Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Pelaporan Capaian IKU Kemenkeu-Two
a) Masing-masing Bidang mengkonsolidasikan dan
menyampaikan realisasi IKU Kemenkeu Three s.d. Five kepada
Sub Manajer Organisasi (SMKO) di unit masing-masing untuk
dilaporkan sebagai sumbangan capaian IKU Kemenkeu-Two.
b) SMKO mengisi seluruh capaian IKU Kemenkeu-Two yang
telah dikontrakkinerjakan dengan Ditjen Perbendaharaan
disertai dengan data mentah yang valid dan akuntabel.
c) Khusus untuk SMKO Kanwil, melakukan menkonsolidasikan
dan merekapitulasi capaian IKU Kemenkeu-Three KPPN
sebagai sumbangan capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.

161868 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d) SMKO menyusun Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis
Kemenkeu-Two di masing-masing unit.

e) SMKO menyusun konsep surat pengatar laporan capaian
IKU Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan masing-
masing unit.

f ) Konsep surat pengantar beserta lampiran berupa Laporan
Capaian IKU Kemenkeu-Two beserta data mentah dan
Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Kemenkeu-Two kepada
Kepala Bagian Umum di masing-masing unit.

g) Kepala Bagian Umum memeriksa dan meneliti konsep surat
pengantar beserta lampiran berupa Laporan Capaian IKU
Kemenkeu-Two beserta data mentah dan Laporan Pelaksanaan
Inisiatif Strategis Kemenkeu-Two.

h) Jika konsep surat pengantar beserta lampiran telah disetujui,
diteruskan kepada Kepala Kanwil.

i) Kepala Kanwil menerima, memeriksa dan menandatangani
surat pengantar Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Two.

j) SMKO menyampaikan Laporan Capaian IKU Kemenkeu-
Two beserta data mentah dan Laporan Pelaksanaan Inisiatif
Strategis Kemenkeu-Two di masing-masing unit kepada
Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian OTL.

c. Poin Penting
1) Laporan capaian IKU Kemenkeu-Two disusun dalam format IIAA
(Issues, Implication, Accountability and, Action plan) serta dalam
format konvensional.
2) Jika diperlukan, laporan capaian IKU Kemenkeu-Two disusun
dalam dua tahap, yaitu flash report dan comprehensive report.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 169

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Laporan
Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen
Perbendaharaan disampaikan secara triwulanan.

e. Aplikasi
Aplikasi e-performance.

171070 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PPeeddoommaann PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass

BBaaggiiaann UUmmuumm KKaannwwiill DDJJPPnn

BAB VI

Laporan Berkala &
Aplikasi Pendukung

1. Subbagian Kepegawaian
Pelaporan pada Subbagian Kepegawaian tidak terlepas dari aplikasi

Pbnopen. Pelaporan ini lebih menyangkut pada pemutakhiran data pegawai.
Hal yang perlu dilakukan oleh setiap pegawai adalah updating data pada aplikasi
Pbnopen. Aplikasi ini dapat diakses pada alamat: https://pbnopen.kemenkeu.
go.id. Dalam hal ini, Subbagian Kepegawaian agar memastikan masing-masing
pegawai secara rutin melakukan updating data setiap kali ada perubahan.

Selanjutnya, terkait pelaporan pada unit pengelola kepegawaian agar
mengacu pada Buku Panduan Layanan SDM edisi terakhir. Apabila pegawai
sudah berada pada submenu Biodata, e-book Panduan Layanan SDM dapat
dilihat setelah mengklik menu Home, seperti dibawah ini.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 171

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2. Subbagian Keuangan
a. Laporan

No Nama Laporan Periode Batas Tujuan Dasar Hukum
Pengiriman
Pelaporan Waktu Laporan

1) Laporan Daftar Tahunan Maret tahun Untuk PMK petunjuk
anggaran
Perhitungan Anggaran sebelumnya penyusunan penyusunan

dan Rekapitulasi DPA RKA-K/L RKA-KL

2) Laporan Permintaan Bulanan Tanggal 20 Kanwil PMK 273/
Dropping TUKIN PMK.01/2014
(sebagai satker)

3) Laporan Bulanan Paling lambat Kanwil PMK 273/
tanggal 5 bulan PMK.01/2014
Pembayaran dan berkenaan

Pertanggungjawaban

(LPP) Tunjangan

Kinerja dan Tunjangan

Tambahan Tingkat

Satker

4) Laporan Bulanan Paling lambat Set.DJPb PMK 273/
tanggal 10 bulan PMK.01/2014
Pembayaran dan berkenaan

Pertanggungjawaban

(LPP) Tunjangan

Kinerja dan Tunjangan

Tambahan Tingkat

Wilayah

5) Laporan Bulanan Sebelum tanggal Kanwil PMK 273/
Pembayaran dan 10 bulan PMK.01/2014
Pertanggungjawaban berkenaan
(LPP) Tunkin Satker
dan Lingkup Kanwil

6) Laporan Capaian Bulanan 7 hari Untuk KMK/467/
Output kerja bulan penilaian KMK/2014
berikutnya kinerja
anggaran

7) Laporan Keuangan Triwulanan 12 April KPPN PMK 222/
Tingkat UAKPA Semesteran 12 Juli Jakarta II PMK.05/2016

Tahunan 20 Januari

171272 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

8) Laporan Keuangan Triwulanan 20 April Set.DJPb PMK 222/
20 Juli PMK.05/2016
Tingkat UAPPA-W Semesteran 29 Januari
PMK 182/
(sebagai wilayah) Tahunan PMK.05/2017
Perdirjen PER-
Laporan Keuangan 02/PB/2007

Semster I (semesteran) PMK 162/
PMK.05/2013
Laporan Keuangan
Semester II (Tahunan)

Laporan Keuangan
Tahunan Anaudited
(Tahunan)

Laporan Keuangan
Tahunan Audited
(Tahunan)

9) Laporan Progress Bulanan Tanggal 5 bulan Set.DJPb
berikutnya
Pelaksanaan Anggaran
Set.DJPb
Belanja Modal

(sebagai satker)

10) Laporan Penerimaan
Negara Bukan Pajak
(PNBP)

(sebagai satker)

11) Laporan Tanggapan Insidentil Tergantung Set.DJPb
LHP BPK/ Aparat permintaan
Pengawas Fungsional APIP

12) Laporan Bulanan Paling lambat KPPN
Pertanggungjawaban tanggal 10 bulan
Bendahara (LPJ berikutnya.
Bendahara)
Dalam hal
(sebagai satker) tanggal 10
adalah hari
libur, maka
penyampaiannya
adalah hari kerja
sebelum tanggal
10

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 173

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

13) Laporan Saldo Bulanan Paling lambat KPPN PMK 182/
Rekening Bendahara tanggal 10 bulan PMK.05/2017
pengeluaran dan Bulanan berikutnya.
Rekening Pemerintah Triwulanan Perdirjen 22/
Lainnya (RPL) Sesuai Dalam hal PB/2013
permintaan tanggal 10
14) Laporan Monitoring adalah hari SE-55/PB/2013
Perjalanan Dinas libur, maka
penyampaian
15) Laporan Dinamika adalah hari kerja
Anggaran sebelum tanggal
10
16) Laporan Permintaan
Dana Sosial Internal Set.DJPb
(sebagai satker) bendahara

17) Laporan Biaya Tanggal Set.DJPb
Pesangon Pindah 10 bulan
(sebagai satker) berikutnya

18) Laporan Pindah Sebelum tanggal Set.DJPb
Menetap karena 10 bulan
Pensiun (sebagai berkenaan
satker)
Sesuai 6 bulan Set.DJPb
permintaan setelah ybs
melaksanakan
Sesuai tugas
permintaan
1 tahun sejak Set.DJPb
pensiun pertama
dibayarkan

b. Aplikasi Pendukung
1) Aplikasi SAKURA
2) Aplikasi GPP
3) Aplikasi Pbnopen
4) Aplikasi SAKTI
5) Aplikasi OM SPAN
6) Aplikasi Tunkin

171474 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

7) Aplikasi MONICA
8) Aplikasi e-Rekon&LK
9) Aplikasi SMART

3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Laporan

No Nama Laporan Periode Batas Tujuan Dasar Hukum
Pelaporan Waktu Pengiriman
Laporan PMK 983/
1) Laporan/Daftar 1 bulan setelah Set.DJPb PMK.01/2015 dan
Penatausahaan Arsip Insidentil penghapusan S-4175/PB/2010
Aktif/Inaktif Set.DJPb
1 bulan setelah PMK 983/
2) Laporan Pemusnahan penghapusan Kanwil PMK.01/2015
Arsip dilampiri Berita Insidentil Set.DJPb dan
Acara Pemusnahan S-4175/PB/2010
Arsip PMK
150/PMK.06/2014
3) Laporan RKBMN Tahunan Minggu I Agustus PMK
150/PMK.06/2014
4) Laporan RKBMN Tahunan Minggu II Agustus
Tingkat Korwil

5) Laporan Pelaksanaan Semesteran 10 hari kerja setelah Set.DJPb SE- 63/PB/2015
Penetapan Status akhir semester
Penggunaan BMN PMK
113/PMK.05/2006
6) Laporan BMN Semesteran Paling lambat tanggal UAPPBW dan
Tingkat UAKPB 12 Juli untuk Semester PMK 181/
I dan 20 Januari untuk PMK.06/2016
Semester II PER-51/PB/2008

7) Laporan Barang Semesteran Paling lambat tanggal Set.DJPb
18 Juli untuk Semester
Milik Negara Tingkat I dan 29 Januari untuk
Semester II
UAPPB-W

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 175

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

8) Laporan Persediaan Semesteran Paling lambat tanggal UAPPBW PMK
12 Juli untuk Semester 113/PMK.05/2006
9) Laporan Neraca Semesteran I dan 20 Januari untuk UAPPBW dan
BMN Semester II PMK 181/
UAPPBW PMK.06/2016
10) Laporan Kondisi Semesteran Paling lambat tanggal PMK
Barang dan Laporan 12 Juli untuk Semester Set.DJPb 113/PMK.05/2006
Penyelesaian Semesteran I dan 20 Januari untuk Set.DJPb dan
Pekerjaan Insidentil Semester II KPKNL PMK 181/
Tahunan Set.DJPb PMK.06/2016
11) Laporan Penghunian Bulanan Paling lambat tanggal email klip. 113/PMK.05/2006
Rumah Dinas 12 Juli untuk Semester humas.djpb@
I dan 20 Januari untuk gmail.com PMK 181/
12) Laporan Semester II PMK.06/2016
Penghapusan BMN SE-36/MK.1/2014
Bulan Juli/ januari
13) Laporan Pengawasan PMK 244/
dan Pengendalian 1 bulan setelah PMK.06/2012
BMN penghapusan
Surat Sesditjen
14) Laporan Kehumasan Paling lambat tanggal hal Panduan
Lingkup Kanwil 31 Maret setiap tahun Kehumasan dan
berjalan Layanan Informasi
Publik Unit
Disesuaikan dengan Vertikal DJPb
laporan Daily News
Report dari OTL

171676 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

15) Laporan Layanan Empat PPID Tingkat III Set.DJPb 200/PMK.01/2016
Informasi Publik Bulanan dan wajib menyampaikan dan
PPID Tingkat II Tahunan Laporan Empat email ppid. KMK
Bulanan kepada PPID djpb@gmail. 89/KMK.01/2017
Laporan Empat Tingkat II paling com
Bulanan Layanan lambat tanggal 4 Mei,
Informasi Publik 4 September, serta
lingkup kanwil bulan Januari tahun
(PPID Tingkat II dan berikutnya atau hari
PPID Tingkat III) kerja berikutnya
dalam hal tanggal 4
Laporan Tahunan merupakan hari libur
Layanan Informasi
Publik lingkup PPID Tingkat II
kanwil (PPID wajib menyampaikan
Tingkat II dan PPID Laporan Empat
Tingkat III) Bulanan kepada PPID
Tingkat I paling
lambat tanggal 6 Mei,
6 September, serta
bulan Januari tahun
berikutnya atau 38
hari kerja berikutnya
dalam hal tanggal 6
merupakan hari libur

PPID Tingkat III
wajib menyampaikan
Laporan tahunan
layanan Informasi
Publik PPID Tingkat
III paling lambat setiap
tanggal 15 Januari atau
hari kerja berikutnya
dalam hal tanggal 15
Januari merupakan
hari libur

PPID Tingkat II
wajib menyampaikan
Laporan tahunan
layanan Informasi
Publik PPID Tingkat
II paling lambat setiap
tanggal 5 Februari atau
hari kerja berikutnya
dalam hal tanggal 5
Februari merupakan
hari libur

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 177

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

16) Laporan Program Diinput Paling lambat tanggal Set.DJPb SE-18/PB/2017

Penghematan Listrik, Bulanan pada 10

Air dan Kertas aplikasi Go

(Laporan Go Green) Green

b. Aplikasi Pendukung
1) Aplikasi e-Office
2) Aplikasi SAKTI
3) Aplikasi SIMAPAN (http://simapan.lpse.kemenkeu.go.id/)
4) Aplikasi SIMPEL
5) Aplikasi SIMAK BMN
6) Aplikasi SIMAN
7) Aplikasi SiPAT
8) Aplikasi Persediaan
9) Aplikasi e-PPID
10) Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan (SIaP) Go Green

4. Subbagian Penilaian Kinerja
a. Laporan

No Nama Laporan Periode Batas Tujuan Dasar Hukum
Pelaporan Waktu Pengiriman

Laporan

1) Laporan Tahunan Sesuai surat Set.DJPb Surat Kantor
Kantor Pusat Pusat DJPb
Rekapitulasi DJPb

Penandatanganan

Kontrak Kinerja

2) Laporan Analisis Tahunan Sesuai surat Bagian PMK 175/
Beban Kerja Kantor Pusat OTL KMK.01/2016
Kanwil DJPb

3) Laporan Kinerja Tahunan 1 Februari Bagian S-177/
(LAKIN) OTL PB.1/2018

171878 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Laporan Triwulanan Sekali dalam Bagian KEP-675/
PB/2016 dan
Pemantauan 1 triwulan OTL SE-95/PB/2016

Matrik Tindak disampaikan Surat Kantor
Pusat DJPb
Lanjut Hasil paling
Surat Kantor
Rapat Pimpinan lambat: Pusat DJPb

Tanggal 25
Maret untuk
Laporan
Triwulan I

Tanggal 25
Juni untuk
Laporan
Triwulan II

Tanggal 25
September
untuk
Laporan
Triwulan III

Tanggal 25
Desember
untuk
Laporan
Triwulan IV

5) Laporan Hasil Tahunan Sesuai Surat Bagian
Pembahasan/ Kantor Pusat OTL
Refinement DJPb
IKU (usulan
refinement IKU

Kemenkeu-Two-
Five Kanwil)

6) Laporan Triwulanan Sesuai Surat Set.DJPb

Langkah-Langkah Kantor Pusat

Peningkatan DJPb

Kualitas

Pengelolaan

Kinerja

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 179

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

181080 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008 tentang
Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/
Anggota Tentara Republik Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang
Pedoman Penetapan Evaluasi, Penilaian Kenaikan dan Penurunan
Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang
Pemberian dan Tatacara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri
Sipil;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang
Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 181

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
85/PMK.01/2015;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentangTata Cara
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan perubahannya;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15
November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tanggal 15
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemanfaatan BMN;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 mengenai
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

181282 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Kementerian Keuangan;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat
Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara
Penunjukan atau Penganggkatan Plt atau Plh di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa
Tanah dan/atau Bangunan;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi BMN;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 183

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Ca7r)a PemLaipnodraanhtanganan TBriawrualnagnaMn iliSkesNuaei gSuarraat; Set.DJPb KEP 241/

Capaian IKU Kantor Pusat PB/2015
28. PeraturaKnemeMnkeenut-Terwio Keuangan NoDmJPobr 113/PMK.05/200&6SurtaetnKtaanntogr
PedomaKnanPweinl Dgeitljoenlaan Barang Persediaan di Lingkungan DPuespataDrtJePmb en
Perbendaharaan

Kbe.uAapngliakna;si Pendukung

29. Pera1t)uraAnplikMaseinet-ePririmKee(uaabnkg.ea-nprimNeo.mkeomr en1k7e5u/.KgoM.idK).01/2016 tentang

Ped2o)maAnplPikealaski sSainmaanjaAnalisis Beban Kerja (Workload Analysis) di

Ling3k) unAgpalnikKaseime-ePnetrefroiramnaKneceuangan;

30. Pera4t)uraAnplikMaseinPtebrni opKeneuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang
Ped5o)maAnpLliakyaasni aDnAIMnfoSrmasi Publik oleh PPID;
6) Fitur Perekaman Dokumen Pengelolaan Kinerja

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian / Lembaga;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK 06/2016 tentang
Penggunaan Barang Milik Negara;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL) dan Pengesahan DIPA;

35. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Pengesahan DIPA;

36. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Anggaran Revisi
Anggaran;

181484 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman
Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian
Keuangan;

38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.01/2012 tentang
Integrasi Teknologi Informasi Dan Komukasi di lingkungan Kementerian
Keuangan;

39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2012 tentang
Arah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian
Keuangan;

40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.01/2014 tentang Standar
Tampilan Situs di Kementerian Keuangan;

41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.01/2014 tentang
Pedoman Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan;

43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.1/2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;

44. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pengguna
Barang kepada Pejabat Struktural Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam
Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;

45. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang
perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 185

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

46. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/2015 tentang Tata
Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan Keuangan;

47. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang
Pedoman Dialog kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

48. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang
Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan;

49. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 664/KMK.01/2017 tentang
Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Instansi Vertikal
Ditjen Perbendaharaan;

50. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan DJPb;

51. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 146/IMK.01/2009 tentang
Penertiban BMN berupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan Bermotor;

52. Surat Edaran Menteri Keuangan SE-36/MK.1/2014 tentang Pedoman
Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

53. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-48/MK.1/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

54. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-9/
SJ/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Tambahan Bagi PLt dan Plh di Lingkungan Kementerian Keuangan;

181686 Direktorat Jenderal Perbendaharaan