Pedoman Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Memastikan semua transaksi mutasi dan perubahan telah tercatat
dan direkam dalam Modul Aset SAKTI/SIMAK BMN;
2) Membuat CaLBMN, kertas kerja dan mencetak laporan apabila
data telah lengkap dan sesuai;
3) Menyampaikan laporan dan data pendukungnya untuk
ditandatangani KPB;
4) Menyampaikan laporan ke UAPPB-W.

c. Kegiatan Pendukung
Monitoring melalui aplikasi MONSAKTI dengan login sebagai user
satker, untuk memastikan semua transaksi telah tercatat dalam modul
asset.

d. Poin Penting
1) Memastikan approver telah melakukan tutup buku untuk proses
penyusutan untuk modul Aset SAKTI;
2) Memastikan proses penyusutan telah dilakukan, data persediaan
telah diterima, tidak ada selisih antara pencatatan nilai perolehan
barang dan nilai SPM, untuk aplikasi SIMAK BMN;
3) Mengirimkan ADK kirim untuk dikonsolidasi di tingkat wilayah,
untuk aplikasi SIMAK BMN;
4) Menuangkan hal-hal penting dalam CaLBMN.

e. Laporan
Laporan BMN tingkat UAKPB. Laporan disampaikan paling lambat
tanggal 12 Juli untuk Semester I dan 20 Januari untuk Semester II.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 87

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Aplikasi
Modul Aset aplikasi SAKTI dan aplikasi SIMAK BMN

17. Penyusunan Laporan Tingkat Wilayah (dengan menggunakan
aplikasi SIMAK Wilayah)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/
PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga;
3) Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal
2 Januari 2014 Lampiran II mengenai Format Baru Catatan Atas
Laporan Barang Milik Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Meneliti laporan hasil kiriman UAKPB Vertikal;
2) Menerima ADK Kiriman SIMAK BMN dari UAKPB Vertikal;
3) Membuat CaLBMN, kertas kerja dan mencetak laporan apabila
data telah lengkap dan sesuai;
4) Menyampaikan laporan dan data pendukungnya untuk
ditandatangani Penanggung Jawab Wilayah;
5) Menyampaikan laporan ke UAPPB-E1.

c. Kegiatan Pendukung
1) Memeriksa kesesuaian transaksi dan menu rekam transaksi (misal:
transaksi transfer masuk direkam pada menu transfer masuk bukan

888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

hibah);
2) Memastikan kode barang telah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.
d. Laporan

Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB-W. Laporan
disampaikan paling lambat tanggal 18 Juli untuk Semester I dan 29
Januari untuk Semester II.

e. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN.

18. Rekonsiliasi BMN Tingkat Satker

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Rekonsiliasi BMN.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan softcopy laporan BMN yang telah ditandatangani KPB
dan semua dokumen pendukung pelaksanaan rekonsiliasi (Surat
Pengantar, BAR Internal dll) serta membuat ADK (file kirim dan
backup data) dari Aplikasi SIMAK;
2) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIMAN;
3) Meng-upload semua dokumen dan ADK yang dibutuhkan pada
aplikasi SIMAN;
4) Mengajukan rekonsiliasi melalui aplikasi SIMAN;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 89

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

5) Mencetak BAR;
6) Menyampaikan BAR ke Kuasa Pengguna Barang dan KPKNL

untuk ditandatangani;
7) Meng-upload BAR yang telah ditandatangani ke aplikasi SIMAN.

c. Kegiatan Pendukung
1) Menganalisis dan memastikan tidak ada selisih antara data SIMAK
dan SIMAN;
2) Memantau progress rekonsiliasi pada aplikasi SIMAN.

d. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN

19. Rekonsiliasi BMN Tingkat Wilayah

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Rekonsiliasi BMN.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan softcopy laporan BMN Wilayah yang telah
ditandatangani Penanggung Jawab UAPPBW dan semua dokumen
pendukung pelaksanaan rekonsiliasi serta membuat ADK (file
kirim dan backup data) dari Aplikasi SIMAK Wilayah;
2) Meng-upload semua dokumen dan ADK yang dibutuhkan pada
aplikasi SIMAN;

9900 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Mengajukan rekonsiliasi melalui aplikasi SIMAN;
4) Mencetak BAR;
5) Menyampaikan BAR ke Penanggung Jawab UAPPBW dan Kanwil

DJKN untuk ditandatangani;
6) Meng-upload BAR yang telah ditandatangani ke aplikasi SIMAN.

c. Kegiatan Pendukung
1) Memastikan semua UAKPB vertikal telah melakukan rekonsiliasi
sampai dengan terbitnya BAR;
2) Menganalisis dan memastikan tidak ada selisih antara data SIMAK
dan SIMAN;
3) Memantau progress rekonsiliasi pada aplikasi SIMAN.

d. Aplikasi
Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN

20. Penyaluran/Pendistribusian Barang

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2006
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan
Departemen Keuangan;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
penatausahaan Barang Milik Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima surat permintaan kebutuhan barang/ATK dari Bagian
Umum/Bidang;
2) Meneliti surat permintaan kebutuhan barang/ATK;
3) Mengecek persediaan barang perlengkapan/ATK yang ada pada

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 91

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Buku Persediaan Barang (menggunakan Modul Persediaan pada
aplikasi SAKTI);
4) Menyetujui/menandatangani surat permintaan kebutuhan barang
tersebut;
5) Mencatat pada Buku Persediaan (menggunakan Modul Persediaan
pada aplikasi SAKTI) atas pengeluaran barang tersebut;
6) Mendistribusikan persediaan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi
dengan tanda terima;
7) Menyimpan surat permintaan dan tanda terima barang tersebut
sebagai arsip.

c. Kegiatan Rutin
1) Melakukan pendistribusian barang persediaan sesuai dengan Surat
Permintaan Barang dari Bidang/Bagian;
2) Melakukan pengadaan barang persediaan sesuai dengan kebutuhan;
3) Melakukan pencatatan persediaan masuk dan keluar di Aplikasi
SAKTI/Persediaan;
4) Melakukan Opname Fisik Persediaan setiap semesteran;
5) Mencetak laporan persediaan dan laporan persediaan di neraca
sebagai lampiran pada Laporan BMN;
6) Berdasarkan surat permintaan barang, pelaksana Subbag TURT
mengeluarkan barang persediaan yang diminta dari gudang
persediaan dan membuat Surat Perintah Mengeluarkan Barang
(SPMB) yang berisi daftar barang yang dikeluarkan untuk
Subbag/Seksi tertentu yang ditandatangani oleh Pengurus Barang,
Kasubbag TURT dan Kepala Bidang/Bagian penerima barang
persediaan;
7) Berdasarkan SPMB, petugas operator persediaan membukukan

9922 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pengeluaran barang persediaan pada Aplikasi SAKTI Modul
Persediaan dan Aplikasi Persediaan.

d. Kegiatan Pendukung

Melakukan stock opname minimal sekali dalam setiap semester
dengan melakukan inventarisasi atas semua barang persediaan yang
ada di gudang persediaan. Setelah dilakukan inventarisasi dilakukan
berita acara stock opname. Berdasarkan berita acara tersebut, operator
melakukan penginputan di aplikasi persediaan (Modul Persediaan
pada aplikasi SAKTI).

e. Poin Penting
1) Laporan Persediaan harus merujuk pada saldo akhir audited tahun
sebelumnya;
2) Aplikasi yang digunakan dapat dilakukan dengan satu aplikasi
yaitu modul persediaan pada aplikasi SAKTI kemudian dilakukan
konversi ke aplikasi persediaan (existing) atau dilakukan
penginputan pada dua aplikasi tersebut;
3) Nilai akhir persediaan harus sama di modul persediaan, aplikasi
persediaan existing, Laporan neraca SIMAKBMN, dan laporan
pada modul GLP;
4) Pencatatan persediaan masuk/keluar harus dilakukan secara real
time sesuai dengan metode pencatatan persediaan yang diterapkan
oleh Pemerintah Pusat (perpetual) sehingga saldo persediaan yang
tercatat di Aplikasi mencerminkan saldo fisik sebenarnya dari
persediaan;
5) Proses Opname Fisik Persediaan harus tetap dilakukan untuk
mencocokan saldo fisik dengan saldo pencatatan di Aplikasi;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 93

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6) Koordinasi antara Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang
danOperator Persediaan harus lebih ditingkatkan dalam rangka
validitas pencatatan pembelian persediaan;

7) Pembukuan persediaan harus sesuai dengan bukti SPMB yang
diterbitkan sebagai pencatatan barang persediaan yang dikeluarkan;

8) Apabila proses pendistribusian persediaan tidak berjalan dengan
baik maka tugas fungsi Kanwil DJPb dapat terhambat, Saldo
Persediaan pada Laporan Barang Persediaan tidak menunjukkan
saldo Persediaan Fisik yang sebenarnya, dan proses penyusunan
Laporan BMN dapat terhambat.

f. Laporan
Laporan persediaan setiap semester dan salah satu bagian dalam
laporan neraca BMN setiap semester

g. Aplikasi
1) Aplikasi SAKTI Modul Persediaan
2) Aplikasi Persediaan

21. Pemeliharaan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
BMN/Daerah;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang
Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di lingkungan
Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
9944 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

1) Pemeriksaan dan penelitian BMN;
2) Menyusun laporan kerusakan BMN;
3) Menyusun rencana perbaikan/renovasi dan meminta persetujuan

KPA;
4) Menyampaikan usulan kegiatan perbaikan kepada pejabat pembuat

komitmen;
5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan Pejabat/ULP

untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

c. Kegiatan Rutin
1) Inventarisasi terkait dengan kondisi BMN;
2) Melakukan pemeriksaaan kondisi BMN dan mencatat BMN yang
mengalami kondisi rusak;
3) Membuat daftar BMN yang mengalami kondisi rusak dan
membuat rencana perbaikan barang inventaris rusak;
4) Mencatat perubahan kondisi BMN tersebut di Aplikasi SIMAK
BMN/SAKTI.

d. Kegiatan Pendukung

Membuat usulan alokasi dana untuk pemeliharaan/renovasi yang
memerlukan dana lebih besar dari standar.

e. Poin Penting
1) Pastikan semua aset strategis (rumah Negara, gedung/bangunan,
kendaraan dan peralatan dan mesin dengan nilai lebih dari 100
juta rupiah) masuk dalam RKBMN pemeliharaan yang disusun 2
tahun sebelumnya;
2) Pencatatan perubahan kondisi BMN rusak di Aplikasi SIMAK
BMN/SAKTI juga harus dilakukan dengan benar mengingat hal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 95

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan anggaran
pemeliharaan;
3) Pengamanan aset strategis bangunan dilakukan dengan pengisian
checklist secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku;
4) PPHP harus meneliti dengan cermat agar pengadaan sesuai dengan
kontrak/surat perintah kerja.

f. Laporan
1) Laporan kondisi barang dan laporan penyelesaian pekerjaan;
2) Daftar Kerusakan Barang Milik Negara.

g. Aplikasi
1) Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap
2) Aplikasi SIMAK BMN

22. Penatausahaan Rumah Dinas

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
BMN/Daerah;
2) Instruksi Menteri Keuangan Nomor 146/IMK.01/2009 tentang
Penertiban BMN berupa Tanah, Rumah dan/atau Kendaraan
Bermotor;
3) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/
PB/2012 tanggal tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah
Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan

9966 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

1) Menerima dan meneliti surat permohonan menempati rumah
dinas, permohonan pembuatan surat keterangan tidak menempati
rumah dinas, dan permohonan pembuatan Berita Acara Serah
Terima BMN;

2) Meneliti kelengkapan dokumen surat permohonan menempati
rumah dinas, permohonan pembuatan surat keterangan tidak
menempati rumah dinas, dan permohonan pembuatan Berita
Acara Serah Terima BMN;

3) Membuat konsep/net Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat
Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas, dan Berita Acara
Serah Terima BMN;

4) Melakukan proses penetapan Surat Izin Penghunian Rumah
Dinas, Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas, dan
Berita Acara Serah Terima BMN kemudian meneruskan ke Bagian
Umum.

5) Mengirim Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat Keterangan
Tidak Menempati Rumah Dinas, dan Berita Acara Serah Terima
BMN kepada:
- Yang bersangkutan;
- Kantor Pusat DJPb c.q. Setditjen Perbendaharaan;
- Arsip Kantor.

6) Menatausahakan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, Surat
Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas, dan Berita Acara
Serah Terima BMN.

c. Kegiatan Pendukung
1) Dalam hal pengajuan permohonan penghunian rumah dinas,
dilakukan pengecekan ketersediaan rumah negara yang akan
ditempati dan memberikan lokasi rumah yang masih kosong
untuk dihuni;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 97

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Melakukan inventarisasi dan penelitian kondisi rumah dinas dan
pengawasan penghunian rumah dinas;

3) Melakukan update kondisi dan status penghunian rumah dinas
pada master aser di aplikasi SIMAN dan aplikasi SiPAT;

4) Menyimpan Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah
Negara Golongan II dan Surat Pencabutan beserta Surat Keterangan
Tidak Menghuni Rumah Negara dan Berita Acara Serah Terima
Rumah Negara sebagai arsip;

5) Membuat Surat Pernyataan Pengembalian BMN untuk BMN
rumah negara yang dihuni oleh pegawai yang akan pensiun;

6) Membuat daftar penghunian rumah Negara.

d. Poin Penting
1) Pembuatan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas dan Penginputan/
Update data pada Aplikasi SIMAK BMN dan SiPAT juga harus
dilakukan dengan benar dengan data yang valid;
2) Pengecekan ketersediaan rumah negara sebelum menerbitkan SK
Penunjukan Penghunian Rumah Negara harus dilakukan dan juga
perhitungan sewa rumah negara harus dilakukan dengan cermat;
3) Satker melakukan penyimpanan bukti-bukti kepemilikan rumah
dinas secara tertib dan rapi;
4) Penertiban rumah dinas yang dihuni pihak yang tidak berhak atau
tidak sesuai dengan surat izin penghunian;
5) Langkah-langkah pengamanan aset seperti pemagaran, pemasangan
papan nama, dan pengawasan rumah dinas yang kosong agar secara
rutin dilakukan.

9988 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

e. Laporan
Laporan Penghunian Rumah Dinas

f. Aplikasi
1) Aplikasi SIMAN
2) Aplikasi SiPAT

23. Usulan Pemusnahan dan Pemindahtanganan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015
tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan
Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural Dan Kuasa
Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik
Negara Kementerian Keuangan;

3) Surat Edaran Menteri Keuangan SE-36/MK.1/2014 tentang
Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

4) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-48/MK.1/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang
Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Membentuk Panitia Penghapusan BMN dan ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Barang;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 99

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Melakukan inventarisasi dan penelitian terhadap BMN yang akan
dihapuskan;

3) Menuangkan hasil inventarisasi dan penelitian dalam berita acara
dan menyampaikannya kepada KPB;

4) Membuat dokumen usulan penghapusan dan semua dokumen
pendukungnya;

5) Menyampaikan dokumen usulan penghapusan ke Kuasa Pengguna
Barang untuk disetujui dan ditetapkan;

6) Menyampaikan usulan penghapusan ke Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan;

7) Menyampaikan permohonan lelang ke KPKNL apabila surat
persetujuan pemindatanganan telah disetujui;

8) Melaksanakan lelang;
9) Menyampaikan laporan penghapusan apabila risalah lelang telah

terbit.

c. Kegiatan Pendukung
Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait pelaksanaan lelang.

d. Poin Penting
Menyampaikan hasil inventarisasi dan penelitian kepada operator
Modul Aset SAKTI/SIMAK BMN untuk updating data guna
mendukung usulan penghapusan.

e. Laporan
Laporan penghapusan BMN

101000 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Aplikasi
Modul Aset SAKTI atau aplikasi SIMAK BMN

24. Usulan Penghapusan BMN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang
Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015
tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Keuangan
Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural Dan Kuasa
Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik
Negara Kementerian Keuangan;
3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.1/2014
tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
4) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-48/MK.1/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang
Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Mengumpulkan bukti-bukti pemindahtanganan BMN seperti
risalah lelang, BAST Penyerahan Barang, setoran PNBP dan
sebagainya;
2) Menyusun surat usulan penghapusan/ laporan pemindahtanganan
BMN;
3) Menyampaikan usulan penghapusan/pemindahtanganan kepada

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 101

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
4) Dalam hal surat keputusan penghapusan sudah diterima, dilakukan

input transaksi penghapusan di SIMAK BMN dan Modul Aset
SAKTI.
c. Kegiatan Pendukung
Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait pelaksanaan lelang

d. Poin Penting
Menyampaikan hasil inventarisasi dan penelitian kepada operator
Modul Aset SAKTI/SIMAK BMN untuk updating data guna
mendukung usulan penghapusan.

e. Laporan
Laporan Penghapusan BMN dan Berita Acara Penghapusan.

f. Aplikasi
Modul Aset SAKTI atau aplikasi SIMAK BMN.

25. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan
perubahannya.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan softcopy dokumen pengelolaan BMN (penghapusan,
penggunaan, pemanfaatan, bukti setor PNBP, dll);
2) Melakukan perekaman dokumen pengelolaan BMN di aplikasi

101202 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

SIMAN;
3) Mencetak dan menyampaikan laporan wasdal ke Kuasa Pengguna

Barang untuk disetujui dan ditetapkan;
4) Meng-upload dan mengirim laporan yang telah ditandatangani

KPB melalui aplikasi SIMAN.

c. Kegiatan rutin
Menatausahakan dokumen pengelolaan BMN.

d. Laporan
Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN. Laporan disampaikan
paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun berjalan.

e. Aplikasi
Aplikasi SIMAN

26. Pembuatan Arsip Data Komputer (ADK) Kontrak

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tanggal
15 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data
Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 103

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima SPK/Kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen;
2) Melakukan perekaman resume Kontrak/SPK di Modul Komitmen
SAKTI;
3) Mencetak resume kontrak dan menyampaikan kepada PPK;
4) PPK menandatangani dan membuat ADK Kontrak untuk diupload
di portal SPAN/SAKTI;
5) Menerima Nomor Register Kontrak (NRK) dari SPAN melalui
OM SPAN dan/atau email;
6) Mencatat NRK pada Modul Komitmen.

c. Poin Penting
1) Pengisian tata cara pembayaran/termin perlu diperhatikan;
2) Cek pembebanan dan rekening sesuai data supplier;
3) Perlu diperhatikan kewajiban menyampaikan data rencana
penarikan dana untuk tagihan bernilai besar.

d. Laporan/Output
Resume Kontrak dan Karwas Kontrak

e. Aplikasi
Aplikasi SAKTI

27. Pembuatan Arsip Data Komputer (ADK) Supplier

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tanggal
15 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi

101404 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Keuangan Tingkat Instansi;
2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendagaraan Nomor 58/PB/2013

tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima data penyedia Barang/Jasa dari Pejabat Pembuat
Komitmen/pejabat pengadaan;
2) Melakukan pengecekan melalui OM SPAN terkait sudah atau
belum terdaftar di SPAN;
3) Jika belum terdaftar melakukan perekaman data supplier/ data
penyedia Barang/Jasa di Modul Komitmen SAKTI;
4) Mencetak lembar pendaftaran supplier untuk selanjutnya
disampaikan kepada PPK;
5) PPK menandatangani dan membuat ADK supplier untuk diupload
di portal SPAN/SAKTI;
6) Menerima Nomor Register Supplier (NRS) dari SPAN melalui
OMSPAN dan/atau email;
7) Mencatat nomor NRS pada Modul Komitmen.

c. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan cek data supplier terlebih dahulu di OM SPAN;
2) Input data supplier sesuai dengan data di OM SPAN (bila ada)
pada aplikasi SAKTI;
3) Input data supplier baru pada aplikasi SAKTI bila belum ada di
OM SPAN dan melakukan upload ADK supplier pada portal
SPAN serta input data NRS;
4) Menatausahakan data penyedia Barang/Jasa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 105

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Poin Penting
Kebenaran data nomor dan nama rekening supplier agar tidak terjadi
retur SP2D

e. Laporan/Output
Resume Supplier

f. Aplikasi
Aplikasi SAKTI

28. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) internal

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.01/2012 tentang
Integrasi Teknologi Informasi Dan Komukasi di lingkungan
Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2012
tentang Arah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kementerian Keuangan;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8395/PB/2014
tentang Kesiapan PengelolaanTeknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan
Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

b. Kegiatan Rutin
1) Melakukan pemeliharaan jaringan infrastruktur SPAN dan SAKTI.
2) Melakukan pemeliharaan jaringan infrastruktur TIK lainnya.
3) Melakikam pengelolaan media komunikasi (website resmi, email,
dan akun media social).

101606 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Melakukan pengelolaan ruangan UPS dan genset.
5) Melakukan mitigasi resiko gangguan TIK.
6) Membuat permintaan penggantian insfratruktur SPAN dan

SAKTI ke Kantor Pusat.
c. Kegiatan Pendukung

Membuat kartu pengawasan pemeliharaan seluruh peralatan TIK.

29. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Bidang/Bagian mengajukan nota kegiatan kepada Kepala Kanwil;
2) Apabila Kepala Kanwil menyetujui, meneruskan ke Bidang/Bagian
dan Bagian Umum;
3) Kepala Bagian Umum meneruskan kepada Subbagian TURT
untuk mempersiapkan segala sesuatu, antara lain:
a) Menyiapkan ruangan dan perlengkapan kegiatan.
b) Menyiapkan bahan-bahan materi yang akan digunakan.
c) Menyiapkan konsumsi kegiatan.
d) Mendokumentasikan kegiatan.
e) Berdiskusi terkait format ruangan dan jumlah peserta.
f ) Menyiapkan peralatan (sound system, infocus, notebook,
screen, kursi dan meja).
g) Menyiapkan penjemputan/transportasi tamu/narasumber.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 107

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Poin Penting
1) Perlu adanya koordinasi intensif dengan pemilik kegiatan;
2) Dibutuhkan tindakan yang proaktif, responsif, tanggap dan cepat.

30. Standardisasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Fasilitas Kantor

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Kegiatan
1) Terkait sarana dan prasarana gedung dan fasilitas kantor, Subbag
TURT agar mendukung dan membantu dalam memperhatikan
sarana dan prasarana utama gedung kantor ataupun sarana
penunjang lainnya yang berada di unit kerja lingkup wilayah
kerjanya.
2) Agar berpedoman pada Buku Standardisasi Sarana Prasana yang
telah disusun oleh Kantor Pusat. Selain itu, faktor estetika,
kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja perlu menjadi
perhatian.
3) Membuat ceklist kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan
yang tercantum dalam Buku Standardisasi Sarana Prasana.
4) Berdasarkan hasil ceklist menyusun telaah dan membuat usulan/
rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan.

101808 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

31. Penatausahaan Surat Yang Diunduh Dari Website DJPb (Internet dan
Intranet)

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Kegiatan Rutin
1) Mengunduh surat dari website DJPb (internet dan intranet).
2) Mencetak surat dan menginput surat masuk pada aplikasi e-office.
3) Mencetak dan menempel lembar disposisi.
4) Menerima dan mendistribusikan surat masuk yang telah didisposisi.
5) Menatausahakan file softcopy yang diunduh.

c. Aplikasi
Aplikasi e-office

32. Pelaksanaan Urusan Kehumasan Kanwil

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.01/2014 tentang
Standar Tampilan Situs di Kementerian Keuangan;
2) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang
Panduan Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Unit Vertikal
Ditjen Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima arahan dari Kepala Kanwil untuk pelaksanaan kegiatan
kehumasan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 109

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

2) Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan kehumasan, antara lain pelaksanaan media
handling, publikasi dan operasionalisasi website;

3) Menyusun laporan penyelesaian kegiatan kehumasan;
4) Berdasarkan laporan pimpinan memberikan arahan dan petunjuk

untuk pelaksanaan tugas kehumasan selanjutnya.

c. Kegiatan Rutin
1) Memonitor pemberitaan media terkait tugas pokok dan fungsi
lingkup kanwil;
2) Melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan terkait
tugas pokok dan fungsi lingkup Kanwil;
3) Menerbitkan publikasi terhadap pemangku kepentingan lingkup
Kanwil baik melalui media internal maupun media eksternal;
4) Kegiatan dokumentasi berupa foto maupun video;
5) Recording pernyataan pimpinan atau nara sumber;
6) Penyusunan internal dokumentasi untuk publikasi media internal
seperti pemberitaan untuk website, media sosial, maupun majalah/
buletin;
7) Berkoordinasi dengan pihak terkait misalnya media massa, media
elektronik terkait press release;
8) Mengkomplilasi berita di media massa yang berhubungan dalam
bidang perbendaharaan.

d. Kegiatan Pendukung
1) Mengadakan konferensi pers/menerbitkan siaran pers terkait
publikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang strategis;
2) Pengelolaan microweb lingkup Kanwil;

111010 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
4) Menjalin hubungan dengan media setempat yang memungkinkan

untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran secara berkala;
5) Ketersediaan sarana prasarana kehumasan yang memadai;
6) Ketersediaan media informasi baik media internal maupun media

massa;
7) Melakukan kliping berita di media massa dan media elektronik;
8) Penyusunan profil kanwil dalam satu buku atau leaflet yang dapat

dibawa dan dibagikan oleh Kepala Kanwil saat bertemu dengan
para pimpinan daerah atau satker;
9) Dalam rangka publikasi, memastikan semua sarana publikasi
berjalan dengan baik, seperti: website, sms center, majalah dinding,
buletin, spanduk, banner atau baliho;
10)Ruang layanan agar disediakan pojok informasi yang terdapat
berbagai leaflet, koran, majalah, buku yang dapat dimanfaatkan
oleh satker saat menunggu antrian layanan.

e. Poin Penting
1) Unit kehumasan perlu membangun relasi dengan media massa
secara terbuka, baik secara formal maupun informal dengan tetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada
jabatan.
2) Proses komunikasi dengan media dilakukan oleh narasumber
utama (kepala kantor) dan dapat didampingi/diwakili oleh Agen
Komunikasi (Pejabat Eselon III yang Ditunjuk).
3) Pelaksanaan monitoring dan dokumentasi berita terkait tusi DJPb
dilakukan secara manual maupun aplikasi (bila ada) terhadap
berita di media cetak, elektronik, maupun media online

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 111

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Dalam melaksanakan kegiatan kehumasan perlu diperhatikan
prinsip-prinsip komunikasi, tanggung jawab pengelola unit
kegiatan, kebijakan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan,
kebijakan penyebaran konten informasi, media informasi,
publikasi media, panduan komunikasi, panduan monitoring dan
pengelolaan berita, penerbitan siaran pers, penataan media sosial.

5) Segera berkoordinasi dengan Kantor Pusat apabila terdapat keluhan
satker di media massa maupun elektronik terhadap pelayanan di
KPPN maupun di Kanwil.

f. Laporan
Laporan Kehumasan Lingkup Kanwil secara bulanan

g. Aplikasi
Website/microweb Kanwil; Media Sosial Kanwil

33. Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Kanwil

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima tugas untuk pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
2) Melakukan koordinasi dengan calon tamu atau pihak yang
pendamping tamu;
3) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan;

111212 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan keprotokolan;

5) Menyusun laporan penyelesaian kegiatan keprotokolan;
6) Berdasarkan laporan pelaksanaan tugas keprotokolan, pimpinan

memberikan arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas
keprotokolan selanjutnya.

c. Kegiatan
1) Menyiapkan serangkaian urusan keprotokolan pada setiap kegiatan
yang melibatkan Kepala Kanwil, pejabat eselon II atau pejabat di
atasnya di lingkungan Kementerian Keuangan.
2) Berkoordinasi dengan tamu atau pemilik kegiatan/unit terkait.

d. Kegiatan Pendukung
1) Memiliki database informasi mengenai kekhususan konten
lokal yang dimiliki di daerahnya, informasi penginapan, sarana
transportasi, dan unggulan pariwisata serta kuliner yang sekiranya
dapat digunakan oleh unit kehumasan;
2) Pemberian pelayanan kepada para pejabat/pegawai yang baru
dipindahtugaskan dari unit lain ke Kanwil/KPPN juga perlu
mendapatkan perhatian. Hal ini dapat diberikan dalam bentuk
bantuan ataupun kemudahan bagi para pejabat/pegawai tersebut
dalam hal ketersediaan dan kelayakan rumah dinas ataupun tempat
tinggal;
3) Memiliki pas masuk bandara;
4) Melakukan kegiatan kehumasan dan dokumentasi;
5) Menyiapkan sarana prasarana yang memadai;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 113

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

6) Menyiapkan rundown kegiatan;
7) Melakukan evaluasi kegiatan keprotokolan.

e. Poin Penting
1) Dalam urusan keprotokolan agar memegang prinsip:
2) Tidak ada yang tidak bisa
3) Menomorduakan urusan pribadi dan keluarga
4) Selalu siap setiap saat

34. Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;
4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID;
6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang
Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

111414 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Secara umum dilakukan sebagai berikut:
1) Masyarakat/publik mengajukan permohonan informasi
2) Kanwil menerima dan menguji permohonan sesuai dengan
peraturan
3) Apabila ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan alasan
tertulis
4) Apabila diterima, penuhi permintaan informasi yang diperlukan
Secara detail dilakukan sebagai berikut:
a) PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat
II melayani permohonan Informasi Publik yang ditujukan
kepada:
(1) PPID Tingkat II; dan/atau
(2) Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan dasar
peraturan perundang-undangna mengenai keterbukaan
Informasi Publik.
b) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai
atau belum didokumentasikan oleh PPID tingkat II, namun
dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID Tingkat III di
lingkungan unit eselon I, maka PPID tingkat II berwenang
untuk meminta kepada PPID tingkat III.
c) Dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan belum dikuasai
atau belum didokumentasikan oleh PPID tingkat II, maka
PPID tingkat II harus menyampaikan penjelasan melalui
pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.
d) Dalam hal PPID Tingkat II menerima permohonan Informasi
Publik yang ditujukan kepada:
(1) Menteri dengan menggunakan dasar peraturan perundang-

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 115

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik; dan/
atau
(2) PPID Kementerian Keuangan,
Sedangkan informasi Publik yang dimohonkan dikuasai atau
didokumentasikan oleh PPID Tingkat II, maka PPID Tingkat
II meneruskan permohonan Informasi Publik kepada PPID
Kementerian Keuangan dengan disertai Informasi Publik yang
dimohonkan dan ditembuskan kepada PPID Tingkat I.
Namun jika Informasi Publik yang dimohonkan tidak dikuasai
atau didokumentasikan oleh PPID Tingkat II, maka PPID
Tingkat II meneruskan permohonan Informasi Publik kepada
PPID Kementerian Keuangan dengan disertai penjelasan dan
ditembuskan kepada PPID Tingkat I.
e) Layanan Informasi Publik diselenggarakan melalui Sistem
Informasi PPID (portal Kementerian Keuangan dan situs
selain portal Kementerian Keuangan) yang menyediakan:
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala; dan
(2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

c. Kegiatan Rutin
1) Menatausahakan permohonan informasi publik ke dalam buku
register permintaan informasi publik.
2) Mengajukan pemenuhan permintaan informasi publik kepada
unit teknis penguasa data/informasi.
3) Memberikan/menolak permintaan informasi publik kepada
pemohon secara tertulis.
4) Update usulan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi

111616 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

(informasi publik yang dikecualikan) untuk diajukan usulannya
kepada PPID Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan).
5) Menerima permohonan Informasi Publik.
6) Mengklasifikasikan kategori permohonan informasi publik.
7) Menindaklanjuti permohonan informasi publik.
8) Menerima dan menguji permohonan informasi public dari
masyarakat

d. Kegiatan Pendukung
1) Mengusulkan data/informasi untuk dilakukan uji konsekuensi
terhadap data/informasi yang bersifat rahasia kepada PPID Tingkat
I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) apabila terdapat permintaan
yang belum masuk dalam klaisifikasi informasi (informasi publik
yang dikecualikan).
2) Melakukan Pengelolaan permohonan informasi publik secara
berkala.
3) Menyiapkan Ketersediaan laporan-laporan dan data-data
pendukung.
4) Menatausahakan Permohonan Informasi Publik.

e. Poin Penting
1) Prosedur tanggapan atas permintaan informasi maksimal 10
hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 7 hari kerja setelah
memberikan pemberitahuan secara tertulis.
2) Terhadap data/informasi publik yang belum termasuk dalam Daftar
Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi (informasi publik yang
dikecualikan) dapat diusulkan secara berjenjang hingga PPID

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 117

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan) untuk diusulkan
kepada PPID Kementerian Keuangan.
3) Dalam hal terdapat sengketa informasi publik, agar berkoordinasi
dengan PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.
4) Pengklasifikasian permohonan Informasi Publik merupakan bagian
yang akan menentukan efektivitas tindak lanjut permohonan
Informasi Publik.
5) Dalam menyediakan informasi publik agar selalu berpedoman
pada peraturan yang berlaku.

f. Laporan
Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
1) Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik lingkup kanwil
(PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III).
2) Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik lingkup kanwil (PPID
Tingkat II dan PPID Tingkat III)

g. Aplikasi
Aplikasi e-PPID

35. Pelaporan Penyediaan Informasi Publik

a. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

111818 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik;

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID;

6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang
Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Secara umum dilakukan sebagai berikut:
1) Berdasarkan informasi yang diberikan, dibuat laporan tiap 4
bulan ke PPID Eselon I (Kanwil menghimpun laporan dari PPID
KPPN).
2) Rangkuman laporan tersebut dihimpun dalam Laporan Tahunan
PPID dan dikirimkan ke PPID Eselon I.
Secara detail dilakukan sebagai berikut:
1) Laporan layanan informasi publik terdiri dari laporan empat
bulanan layanan Informasi Publik dan laporan tahunan layanan
Informasi Publik.
2) Dalam menyampaikan laporan layanan Informasi Publik, PPID
Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID menggunakan Sistem
Informasi PPID.
3) Dalam hal Sistem Informasi PPID belum atau tidak tersedia, maka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 119

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

penyampaian laporan layanan Informasi Publik dilakukan secara
manual dan diberikan dalam bentuk softcopy dan/ atau hardcopy.
4) Kanwil DJPb yang berkedudukan sebagai PPID Tingkat II
berkewajiban menyusun Laporan empat bulanan layanan Informasi
Publik PPID Tingkat II.
5) Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
meliputi laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID
Tingkat II dan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik
masing-masing PPID Tingkat III yang berada di wilayah kerja
PPID Tingkat II.
6) Laporan empat bulanan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II
disampaikan kepada PPID Tingkat I paling lambat setiap tanggal
6 pada bulan Mei dan bulan September tahun berjalan serta bulan
Januari tahun berikutnya atau hari kerja berikutnya dalam hal
tanggal 6 merupakan hari libur.

c. Kegiatan Rutin
1) Menginventarisir layanan Informasi Publik PPID tingkat II dan
layanan Informasi Publik PPID Tingkat III yang berada di wilayah
kerjanya dalam periode empat bulanan.
2) Menyusun laporan empat bulanan layanan informasi publik baik
internal kanwil (PPID Tingkat II) maupun dari KPPN lingkup
kanwil (PPID Tingkat III) dan menyampaikan kepada PPID
Tingkat I (Sekretaris Ditjen Perbendaharaan).
3) Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik baik internal
kanwil maupun dari KPPN lingkup kanwil (PPID Tingkat III)
dan menyampaikan kepada PPID Tingkat I (Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan).

121020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

d. Kegiatan Pendukung
1) Koordinasi dengan PPID Tingkat III (KPPN lingkup kerja
Kanwil).
2) Pengelolaan permohonan informasi publik secara berkala.
3) Ketersediaan laporan-laporan dan data-data pendukung.
4) Menatausahakan Laporan PPID.

e. Poin Penting
Dalam menyediakan informasi publik agar selalu berpedoman pada
peraturan yang berlaku.

f. Laporan
1) Laporan PPID
a) Laporan Empat Bulanan Layanan Informasi Publik lingkup
kanwil (PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III).
b) Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik lingkup kanwil
(PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III)
2) Jadwal Penyampaian Laporan
a) PPID Tingkat III wajib menyampaikan Laporan Empat
Bulanan kepada PPID Tingkat II paling lambat tanggal 4 Mei,
4 September, serta bulan Januari tahun berikutnya atau hari
kerja berikutnya dalam hal tanggal 4 merupakan hari libur.
b) PPID Tingkat II wajib menyampaikan Laporan Empat
Bulanan kepada PPID Tingkat I paling lambat tanggal 6 Mei,
6 September, serta bulan Januari tahun berikutnya atau hari
kerja berikutnya dalam hal tanggal 6 merupakan hari libur.
c) PPID Tingkat III wajib menyampaikan Laporan tahunan
layanan Informasi Publik PPID Tingkat III paling lambat
setiap tanggal 15 Januari atau hari kerja berikutnya dalam hal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 121

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

tanggal 15 Januari merupakan hari libur.
d) PPID Tingkat II wajib menyampaikan Laporan tahunan

layanan Informasi Publik PPID Tingkat II paling lambat setiap
tanggal 5 Februari atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal
5 Februari merupakan hari libur

g. Aplikasi
Aplikasi e-PPID

36. Penyusunan Laporan Go Green

a. Dasar Hukum
1) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan Go Green di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-3586/PB.1/2017 hal Tindak Lanjut serta Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Perbendaharaan Go Green.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menerima dan meneliti bukti/dokumen berupa kwitansi
pembayaran tagihan Listrik dan Air serta bukti/dokumen
pemakaian kertas dari Bidang/Bagian;
2) Melakukan scan bukti/dokumen tersebut untuk kemudian diinput
dan upload di Aplikasi Go Green.

c. Kegiatan Pendukung

121222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

1) Melakukan GKM dan himbauan kepada seluruh Pejabat/Pegawai
untuk melaksanakan penghematan listrik, air dan kertas dalam
rangka program Perbendaharaan Go Green;

2) Melakukan pemantauan penggunaan listrik, air dan kertas kepada
semua Bagian/Bidang;

3) Melakukan penanaman pohon dalam rangka program
Perbendaharaan Go Green;

4) Melaksanakan poin-poin dalam program Perbendaharaan Go
Green sesuai Surat Edaran;

5) Membentuk satgas implementasi go green.

d. Poin Penting
1) Program Penghematan Listrik, Air dan Kertas (Perbendaharaan Go
Green) dapat tercapai dengan kerjasama dari semua Bidang/Bagian
untuk bersama-sama melakukan penghematan;
2) Bagian Umum/Subbagian TURT bertugas untuk terus memonitor
dan mengingatkan Bidang/Bagian lain untuk melaksanakan
Program tersebut sehingga program tersebut dapat berhasil.

e. Laporan
Laporan Program Penghematan Listrik, Air dan Kertas (Laporan Go
Green)

f. Aplikasi
Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan (SIaP) Go Green

37. Penyusunan Laporan Daily News Report

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 123

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

a. Dasar Hukum
Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-238/PB.1/2018 hal Daily News Report pada lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Kegiatan Rutin
1) Menginventarisir berita pada media cetak/online regional yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kanwil DJPb.
2) Merangkum berita dan menyusun ke dalam matriks Daily News
Report.
3) Men-scan konten berita dari media cetak untuk lampiran.
4) Mengunggah rangkuman berita beserta lampiran ke bit.ly/
DNReport.
5) Membuat surat pengantar penyampaian Daily News Report.

c. Laporan
Penyusunan Daily News Report disajikan secara dua mingguan
(biweekly).

121424 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PPeeddoommaann PPeellaakkssaannaaaann TTuuggaass

BBaaggiiaann UUmmuumm KKaannwwiill DDJJPPbn

BAB V

Pelaksanaan Tugas
Subaggian Penilaian
Kinerja

1. Penatausahaan Dokumen Pengelolaan Kinerja

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4827/PB.01/2016 hal Pengarsipan Dokumen Pengelolaan
Kinerja Tahun 2016;
5) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
2184/PB.01/2017 hal Input Dokumen Pengelolaan Kinerja melalui
Fitur Perekaman Pengelolaan kinerja pada Aplikasi Pbnopen.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 125

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Dokumen Pengelolaan Kinerja berupa dokumen/berkas fisik:
a) Seluruh dokumen pengelolaan kinerja beserta dokumen
pendukungnya wajib dikelola oleh setiap pegawai bersama
dengan pengelola kinerja organisasi meliputi:
• Kontrak Kinerja;
• Manual IKU;
• Lembar Penetapan Manual IKU;
• Matrik Cascading;
• Laporan Capaian IKU beserta copy bukti dukung;
• Perhitungan Capaian Kinerja Pegawai.
b) Dokumen fisik dikemas dalam sebuah otner, diberi label dan
sekat.
c) Pendokumenan pengelolaan kinerja dimulai dokumen
pengelolaan kinerja tahun 2014.
d) Dokumen Pengelolaan Kinerja di buat setiap pegawai.
2) Dokumen Pengelolaan Kinerja berupa dokumen digital via
Pbnopen:
a) Pengelola Kinerja menyampaikan kepada pegawai untuk
melakukan upload dokumen secara mandiri dimulai dokumen
tahun 2014.
b) Setiap Pegawai melakukan pendokumentasian secara digital
dokumen pengelolaan kinerja yang dilakukan dengan scan
dan selanjutnya diuploud secara mandiri via aplikasi Pbnopen
dengan alamat http://172.16.2.112/performance/login.php.
c) Pelaksanaan pendokumentasian secara digital tersebut
berpedoman pada Panduan Prosedur Uploading Dokumen
Pengelolaan Kinerja sesuai Surat Sekretaris Ditjen

121626 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Perbendaharaan Nomor S-2184/PB.1/2017 tgl 17 Februari
2017.

c. Kegiatan Rutin
1) Dokumen Pengelolaan Kinerja /berkas fisik:
Pelaksana Subbag Penilaian Kinerja melakukan pengecekan
dokumen yang menjadi tanggung jawab sesuai pembagian
pegangan, sehingga keberadaan dan kelengkapan isi dokumen
selalu tertatausahakan secara tertib, meskipun terdapat mutasi atau
terdapat perubahan/penambahan data.
2) Dokumen Pengelolaan Kinerja berupa dokumen digital via
Pbnopen:
a) melakukan monitoring dan pemeriksaan dosir digital dengan
membuka dan memeriksa kebenaran data atau dokumen yang
telah di-upload oleh setiap pegawai, setelah disetujui atasan
langsung.
b) memastikan bahwa dokumen yang di-upload sudah benar
(TMT diisi sesuai tanggal yang tercantum pada dokumen);
c) memastikan bahwa dokumen di-scan secara utuh;
d) memastikan bahwa dokumen di-upload pada tempat yang
benar;
e) apabila dokumen tidak sesuai ketentuan agar dihapus dan
dilakukan upload ulang;
f ) monitoring dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan setiap
saat.
3) Dokumen Pengelolaan Kinerja untuk pegawai yang dialihtugaskan/
pindah unit kerja :
a) Pegawai menyampaikan dokumen Pengelolaan Kinerja dalam

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 127

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat 15 hari kerja sejak
diterbitkannya SPMT;
b) Pengelola Kinerja melakukan pengecekan atau meneliti
dokumen pengelolaan kinerja sebelum dilakukan pengiriman;
c) Pengiriman dokumen pengelolaan kinerja tersebut
menggunakan sarana tercepat dan aman.

d. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan pembagian tugas untuk pemeriksaan dokumen fisik
maupun digital kepada para pelaksana pada Subbag Penilaian
Kinerja dengan pengajukan permohonan penambahan kewenangan
user Pbnopen sebagai Pengelola Kinerja, ditujukan kepada Kepala
Bagian SDM Setditjen Perbendaharaan;
2) Melakukan monitoring dan pemeriksaan atau meneliti dokumen
digital pegawai Kanwil DJPb dan para pegawai KPPN melalui
aplikasi Pbnopen yang dilakukan secara sampling namun harus
mencakup dokumen Kepala KPPN;
3) Membuat daftar pengawasan peminjaman dokumen pada
dokumen Pengelolaan kinerja untuk mengantisipasi hilangnya
dokumen fisik pada dosir;
4) Menjaga akurasi dan validitas dokumen digital pada Pbnopen,
sehingga pada saat diperlukan dapat di-download oleh pengelola
kinerja tanpa harus meminta dari pegawai/unit kerja.

e. Poin Penting
1) Dokumen pengelolaan kinerja setiap pegawai ditatausahakan
menjadi 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut:
a) Dokumen Pengelolaan Kinerja unit kerja, yaitu dokumen

121828 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pengelolaan kinerja pegawai yang akan ditatausahakan oleh
unit dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
Apabila terjadi mutasi, maka dokumen pengelolaan kinerja
pegawai tersebut disampaikan oleh unit lama kepada unit yang
baru.
b) Dokumen Pengelolaan Kinerja Pegawai, yaitu dokumen
pengelolaan kinerja yang dimiliki dan ditatausahakan oleh
masing-masing pegawai.
2) Pegawai mutasi menyampaikan dokumen pengelolaan kinerja baik
hardcopy maupun softcopy kepada pengelola kinerja di unit kerja
baru.

f. Lain-lain
Upload dokumen kinerja umumnya dilakukan setelah capaian IKU
namun apabila ada perubahan data dapat dilakukan setiap saat.

2. Penandatanganan Kontrak Kinerja

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 129

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4827/PB.01/2016 hal Pengarsipan Dokumen Pengelolaan
Kinerja Tahun 2017;

5) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4377/PB /2016
hal Langkah- Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja.

b. Prosedur/Alur kegiatan
1) Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two sampai dengan
Kemenkeu-Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Three untuk Kepala
KPPN.
2) Setiap pegawai wajib menandangani kontrak kinerja paling lambat
tanggal 31 Januari Tahun berkenaan.
3) Dokumen Kontrak Kinerja terdiri dari Pemilik Peta Strategi dan
bukan pemilik peta strategi:
a) Dokumen kontrak kinerja untuk pemilik peta strategi (Kepala
Kanwil DJPb dan Kepala KPPN) terdiri:
• Pernyataan Kesanggupan
• Peta Strategi (bagi pemilik peta strategis)
• Perjanjian Kinerja (bagi pemilik peta strategis)
• Rincian Target Kinerja
• Inisiatif Strategis (Untuk Level Kemenkeu-One kebawah)
• Sasaran Kerja Pegawai
b) Dokumen kontrak kinerja untuk bukan pemilik peta strategi
yaitu Kemenkeu-Three sampai dengan Five pada Kanwil dan
Kemenkeu-Four sampai dengan Five pada KPPN terdiri :
• Pernyataan Kesanggupan
• Rincian Target Kinerja
• Sasaran Kerja Pegawai

131030 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

4) Penetapan kontrak Kinerja
Ketentuan Umum Penetapan Kontrak Kinerja:
a) Pegawai yang wajib membuat kontrak kinerja
Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Kementrian
Keuangan wajib membuat Kontrak Kinerja termasuk pegawai
yang diperbantukan/dipekerjakan di Kementrian Keuangan.
b) Pegawai yang tidak membuat Kontrak Kinerja.
Selain ketentuan di atas, terdapat pegawai yang tidak membuat
kontrak kinerja yaitu:
• Pegawai Tugas Belajar;
• Pegawai Harian;
• Pegawai yang mulai bertugas di Kemeterian Keuangan
setelah tanggal 18 Oktober. Pejabat/pegawai tersebut
tetap menjalankan/meneruskan Kontrak Kinerja pejabat/
pegawai sebelum nya (tidak menyusun Kontrak Kinerja
baru/Komplemen), wajib membuat komponen Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP).
• Pegawai yang sedang menjalankan Cuti di luar Tanggungan
Negara (CLTN).
c) Batas Waktu Penetapan Kontrak Kinerja.
Kontrak Kinerja seluruh pegawai dilingkungan Kementerian
Keuangan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari kecuali:
• Pegawai yang kembali dari diperbantukan/diperkerjakan
di luar Kementrian Keuangan.
• Pegawai dari K/L lain yang beralih status/dipekerjakan ke
Kementrian Keuangan.
• Pegawai yang kembali bekerja dari cuti sakit /cuti bersalin/
cuti diluar tanggungan Negara/cuti besar/tugas belajar.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 131

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

• Pegawai tersebut wajib menandatangani Kontrak Kinerja
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak mulai bekerja.

• CPNS yang baru diangkat di lingkungan Kementerian
Keuangan yang tanggal pengangkatannya paling lambat
18 Oktober wajib menandatangani kontrak kinerja paling
lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Pengangkatan dan pelaksanaan tugas setelah
15 hari kerja.

• Dalam hal pegawai yang SK pengangkatannya CPNSnya
diterima setelah tanggal 18 Oktober maka CPNS tidak
menyusun KK namun diwajibkan membuat Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) sebagai diatur PP Nomor 46 Tahun 2011.

d) Mekanisme Penetapan Kontrak Kinerja
• Kepala Subbagian Penilaian Kinerja menerima dan meneliti
template Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d. Five Kanwil
dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
• Kepala Subbagian Penilaian Kinerja memerintahkan
penyusunan konsep Memorandum Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan kepada seluruh unit di Kanwil terkait
penyampaian template Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three
s.d. Five masing-masing Bagian/Bidang.
• Setelah mendapat penetapan dari Kepala Kanwil,
Pelaksana Subbagian Penilaian Kinerja mendistribusikan
Memorandum Kepala Kanwil beserta template Kontrak
Kinerja Kemenkeu-Three s.d. Five ke masing-masing
Bagian/Bidang.
• Kepala Subbagian Penilaian Kinerja mengkoordinasikan
rapat yang dihadiri oleh Kepala Kanwil beserta para pejabat/

131232 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

pegawai untuk pembahasan Kontrak Kinerja para pegawai
serta Inisiatif Strategis Kemenkeu-Two kanwil, termasuk
IKU tambahan para pegawai yang telah diusulkan kepada
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan .
• Kepala Subbagian Penilaian Kinerja mengkoordinasikan
penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d.
Five lingkup Kanwil secara seremonial, paling lambat
tanggal 31 Januari.
• Subbag Penilaian Kinerja merekapitulasi dan
menatausahakan dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu
Two s.d. Five para pegawai yang telah ditandatangani.
• Menyampaikan rekapitulasi penandatanganan Kontrak
Kinerja seluruh pegawai serta Kontrak Kinerja Kemenkeu-
Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Setditjen
Perbendaharaan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
e) Penyusunan Kontrak Kinerja pegawai yang mutasi.
• Jika terdapat pegawai yang mutasi masuk ke kanwil, maka
wajib menandatangani Kontrak Kinerja Komplemen di
unit kanwil tersebut.
• Kontrak Kinerja Komplemen tersebut wajib
memperhatikan Kontrak Kinerja Pejabat/Pegawai yang
digantikan.
• Penetapan Kontrak Kinerja Komplemen dilakukan paling
lambat 15 (Lima belas) hari kerja sejak mulai bekerja di
unit baru.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 133

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

c. Kegiatan Rutin
1) Memastikan bahwa seluruh pegawai telah menandatangani kontrak
kinerja secara tepat waktu.
2) Memantau setiap perubahan atau perpindahan/mutasi pegawai.

d. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan pengecekan terhadap setiap pegawai kemungkinan
melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
2) Memberi pendampingan ataupun asistensi kepada pegawai yang
membuat kontrak kinerja.

e. Poin Penting
1) Setiap IKU yang telah dicantumkan dalam Kontrak Kinerja para
pegawai wajib dilengkapi dengan Manual IKU.
2) Manual IKU wajib dilengkapi dengan lembar penetapan manual
IKU yang ditandatangani oleh Pemilik IKU dengan Sub Manajer
Kinerja Organisasi Kanwil.
3) Kontrak Kinerja Para Pejabat di Kanwil (Kemenkeu-two s.d. Four)
wajib dilengkapi dengan matrisk cascading.
4) Untuk level Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five, agar dipastikan
untuk meminimalisir adanya IKU yang bersifat tanggung renteng.
5) Setiap pegawai mereviu kesesuaian IKU pada kontrak kinerja
dengan manual IKU.
6) Setiap Pegawai menjaga agar IKUnya tercapai.
7) Pengelola kinerja berusaha selalu mengingatkan penyampaian
capaian IKU.

131434 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

f. Laporan
Laporan Rekapitulasi Penandatanganan Kontrak Kinerja.

3. Analisis Beban Kerja (Workload Analysis )

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/KMK.01/2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-3278/PB.1/2017 hal Pengumpulan Data Volume Kerja dan
Norma Waktu dalam rangka Pengumpulan Analisis Beban Kerja
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur kegiatan
1) Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah
suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk
memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas
kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
2) ABK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: akurat,
holistic, wajar/realistis, singularitas, dan sistematis.
3) Metode pengukuran pelaksanaan ABK menggunakan norma waktu,
volume kerja. Dan jam kerja efektif sebagai alat ukur perhitungan
beban kerja. Volume kerja dihitung selama 12 (dua belas) bulan,
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
4) Pelaksanaan Analisis ABK seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan konsisten dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 135

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

berkesinambungan setiap tahun sekali.

5) Proses ABK dilaksanakan secara Sistematis dengan tahapan-tahapan:
pengumpulan data beban kerja, pengolahan data beban kerja,
analisis hasil pengolahan data Beban Kerja, penyusunan laporan
ABK penetapan, dan penggunaan hasil analis Beban Kerja.

6) Pengumpulan data beban kerja dilakukan dengan pengisian formulir
data beban kerja yang diperoleh secara langsung oleh responden
dan wawancara dan observasi oleh pegawai unit eselon II yang
menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.
Formulir yang digunakan Formulir pengolahan A (berdasarkan
norma proses tahapan), Formulir pengolahan B (berdasarkan norma
pelayanan), Formulir C (inventarisasi jumlah pemangku jabatan).

7) Hasil pengumpulan data beban kerja digunakan sebagai bahan
pengolahan data Beban Kerja, Pengolahan data dituangkan dalam
formulir.

8) Pengolahan data Beban Kerja dituangkan dalam formulis: formulir
1A, Formulir pengolahan 1B, formulir pengolahan 2, formulir
pengolahan 3, formulir pengolahan 4.

9) Pengolahan data beban kerja dapat menghasilkan penghitungan:
jumlah beban kerja, kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi jabatan/
unit dan tingkat efektifitas jabatan/unit.

10) Hasil pengolahan data beban kerja dilakukan analisis oleh unit
eselon II yang menangani organisasi dan tata laksana Kementerian
Keuangan.

11) Analisis dilakukan 2 tahapan: analisis normatif terhadap hasil
pengolahan data beban kerja dan analisis hasil presentasi masing-
masing unit eselon I atas hasil pengolahan data Beban Kerja unit

131636 Direktorat Jenderal Perbendaharaan