Pedoman Bagian Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

55. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007
Tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang
Makan Bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2008;

56. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/
Lembaga;

57. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

58. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013 tentang
Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

59. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013
tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

60. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2016
tentang Pelaksanaan Piloting Sentralisasi Pembayaran Gaji untuk Pegawai
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

61. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

62. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor KEP-241/PB/2015
tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

63. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-675/PB/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 187

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

Perbendaharaan;

64. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/
PB/2012 tanggal tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

65. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB.1/2013
tentang Tata Cara Administrasi Kehadiran dan Pelaporan Pelaksanaan
Kerja Lembur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

66. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-55/PB/2013
tanggal 30 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Pindah menetap di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

67. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63/PB/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

68. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-95/PB/2016
tentang Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

69. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2017
tentang Program Perbendaharaan Go Green di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

70. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2017
tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Iuran dan Pemanfaatan Dana
Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

71. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-65/PB/2017
tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Rutin Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

181888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

72. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4175/PB/2010 hal
Pengelolaan, Pengamanan, dan Penyusutan Arsip;

73. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8395/PB/2014 tentang
Kesiapan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam
Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Kantor Vertikal
Ditjen Perbendaharaan;

74. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2182/
PB.1/2016 tanggal 11 Maret 2016 hal Tatacara Revisi Anggaran di
Lingkungan Kementerian Keuangan TA 2016;

75. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4377/PB /2016 hal
Langkah- Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja;

76. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharan Nomor S-4827/
PB.01/2016 hal Pengarsipan Dokumen Pengelolaan Kinerja Tahun 2016;

77. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharan Nomor S-2184/
PB.01/2017 hal Input Dokumen Pengelolaan Kinerja melalui Fitur
Perekaman Pengelolaan kinerja pada Aplikasi Pbnopen;

78. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharan Nomor S-3278/
PB.1/2017 hal Pengumpulan Data Volume Kerja dan Norma Waktu
dalam rangka Pengumpulan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

79. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3586/
PB.1/2017 hal Tindak Lanjut serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Perbendaharaan Go Green;

80. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-177/
PB.1/2018 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2017
Lingkup Instansi Vertikal DJPb;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 189

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPb

81. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-238/
PB.1/2018 hal Daily News Report pada lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

82. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor S-1205/PB.1/2018 tanggal
2 Februari 2018 hal permintaan usulan Kebutuhan Anggaran T.A 2019;

83. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1715/
PB.1/2018 hal Penghentian Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran
dan Laporan Data Perbandingan Pagu Realisasi DIPA serta Hardcopy
Laporan Progress Belanja Modal dari Instansi Vertikal lingkup Ditjen
Perbendaharaan;

84. Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor
S-2044/PB.8/2018 tanggal 27 Februari 2018 hal Penggunaan Modul
Pengganggaran Aplikasi SAKTI untuk Menggantikan Aplikasi RKAKL
DIPA;

85. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal 2
Januari 2014 Lampiran II mengenai Format Baru Catatan Atas Laporan
Barang Milik Negara.

191090 Direktorat Jenderal Perbendaharaan