Pedoman Bidang SKKI

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Laporan.

2) Dengan mempertimbangkan jumlah KPPN lingkup Kanwil
DJPb dan jumlah personil Tim Pembina dan Supervisi,
pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN dapat dilaksanakan
dalam dua alternative dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Alternatif pertama: pembinaan dan supervisi dilakukan
setelah periode yang menjadi objek pembinaan dan
supervisi berakhir.

Alternatif ini dapat ditempuh jika jumlah KPPN lingkup
Kantor Wilayah jumlahnya tidak banyak (misalnya 3
KPPN atau kurang) dan jumlah personil Tim pembina
dan supervisi mencukupi sehingga dapat menyelesaikan
pembinaan dan supervisi secara keseluruhan selama satu
bulan setelah berakhirnya semester yang menjadi objek
pembinaan. Kelebihan dari alternatif ini adalah, dalam
pelaksanaan pembinaan dan supervisi Tim pembina dapat
melakukan observasi dokumen secara utuh dalam satu
semester. Sementara kekurangan dari alternatif ini adalah
terbatasnya waktu untuk menyelesaikan Laporan, yaitu
tiga pekan pada bulan kedua pasca periode yang menjadi
objek pembinaan dan supervisi.

b) Alternatif kedua: pembinaan dan supervisi dilakukan
secara paralel dengan periode yang menjadi objek
pembinaan.

Alternatif ini ditempuh jika jumlah KPPN lingkup
Kantor Wilayah jumlahnya relatif banyak (misalnya lebih
dari 3 KPPN) dan jumlah personil Tim pembina relatif

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

terbatas dan memerlukan alokasi waktu yang cenderung
sekuensial. Dalam praktiknya, pembinaan dan supervisi
dengan alternatif ini dapat dimulai pelaksanaannya pada
bulan ke-4 dalam periode semester yang menjadi objek
pembinaan. Kelebihan dari alternatif ini adalah, dengan
sumber daya yang terbatas cakupan objek pembinaan
dapat diselesaikan sesuai alokasi waktu yang tersedia.
Sementara kekurangan dari alternatif ini adalah periode
yang menjadi objek pembinaan dan supervisi tidak dapat
terpotret secara utuh, beberapa data untuk KPPN yang
disupervisi lebih awal baru dapat diperoleh pada sisa
periode.

3. Penyelesaian Tanggapan atas Temuan Hasil Pembinaan pada KPPN

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
APBN;
3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan
Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

4400 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

4) Surat Sekretaris DJPb Nomor S-3826/PB/2016 tentang
Penjelasan Implementasi Kepdirjen Perbendaharaan Nomor
KEP-261/PB/2016.

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Menerima tanggapan atas Temuan Hasil Pembinaan pada
KPPN;

2) Meneliti, menganalisis tanggapan atas Temuan Hasil
Pembinaan pada KPPN;

3) Berdasarkan hasil telaah selanjutnya menyiapkan:

a) Konsep/net surat pengantar, apabila tanggapan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b) Konsep/net nota pertimbangan dan surat tanggapan
apabila tanggapan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4) Kepala Kanwil meneliti dan menetapkan surat pengantar/
surat tanggapan.

c. Poin Penting

1) Tim Pembina segera menyusun Laporan Hasil
Pembinaan dan Supervisi KPPN untuk disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
dan KPPN. Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
sekurang-kurangnya memuat:

a) Resume Profil KPPN;

b) Unsur-Unsur Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 41

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

KPPN;
c) Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

yang telah disesuaikan dengan hasil konfirmasi
KPPN;
d) Penilaian Kinerja KPPN yang meliputi Kinerja
Pelaksanaan Kuasa BUN, Kinerja Pelayanan
Perbendaharaan, Kinerja dan Tata Kelola serta lnovasi
dan Prestasi.
e) Mapping Kinerja KPPN;
f ) Analisis Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN;
g) Kesimpulan dan Rekomendasi;
h) Dokumen pendukung.

4. Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.03/2013
tentang Penyetoran PNBP;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
tentang Perubahan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang

4422 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan
Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Badan Layanan Umum;

6) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor
S-5269/PB.3/2014 tanggal 22 Agustus 2014 hal Monitoring
Implementasi Aplikasi SILABI dan Sosialisasi Domain
SILaBUN.

b. Prosedur / Alur Kegiatan

1) KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara ke Kanwil
DJPb paling lambat tanggal 15 (lima belas). Apabila terdapat
perbaikan, KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara
Perbaikan ke Kantor Wilayah DJPb secara keseluruhan;

2) Kantor Wilayah DJPb memeriksa Daftar LPJ Bendahara yang
dikirim KPPN dengan membandingkan:

a) Kesesuaian jumlah LPJ sebagaimana yang ada pada Daftar
LPJ Bendahara dengan jumlah LPJ yang seharusnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 43

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

diterima;

b) Kesesuaian antara Jumlah Saldo Kas (terdiri dari ∑ Kas
Tunai + ∑ Kas Bank)dan Jumlah Saldo Penerimaan dan
Penyetoran (terdiri dari ∑ Saldo Awal + ∑ Penerimaan - ∑
Penyetoran) pada Daftar LPJ Bendahara Penerimaan, dan
(iii) kesesuaian antara Jumlah Saldo Kas Menurut Buku
Pembantu (terdiri dari ∑Saldo Kas BP UP + ∑ Saldo BP
LS Bendahara + ∑ Saldo BP Pajak + ∑ Saldo BP Lain-lain)
dan jumlah Uang Persediaan (terdiri dari ∑ Saldo Uang
Persediaan + ∑ Uang yang telah menjadi kuitansi) pada
Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran;

3) Kantor Wilayah DJPb menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara
dalam Klasifikasi Bagian Anggaran Tingkat Wilayah dan
menyampaikannya ke Direktur Jenderal Perbendaharaan
u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal
20 (dua puluh). Apabila terdapat perbaikan, Kanwil DJPb
menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara dalam Klasifikasi
Bagian Anggaran Tingkat Wilayah Perbaikan ke Direktur
Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas
Negara secara keseluruhan.

c. Kegiatan Rutin
Pemantauan penerimaan LPJ Bendahara oleh KPPN dapat
dilakukan secara berkala dengan terlebih dulu melakukan login
pada http://silabun.perbendaharaan.go.id/dsp-lpj/companies.php/
admin/user/login

444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

d. Kegiatan Pendukung

Dalam melakukan pemeriksaan Daftar LPJ Bendahara yang dikirim
oleh KPPN, bila jumlah LPJ Bendahara yang diterima lebih kecil
dari jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya, berarti terdapat
Bendahara Satker yang menyampaikan LPJ Bendahara lebih dari
tanggal 10 bulan berikutnya. Satker yang menyampaikan LPJ
Bendahara melampaui tanggal 10 bulan berikutnya mendapat sanksi
penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-
GUP dan SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
Oleh karenanya perlu dilakukan monitoring melalui aplikasi
SiLaBUN kapan Bendahara tersebut akhirnya menyampaikan LPJ
Bendahara ke KPPN dan membandingkannya dengan monitoring
penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP dan SPM-
LS Bendahara pada aplikasi OM SPAN.

e. Poin Penting

1) Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dari
KPPN ke Kanwil menggunakan aplikasi SILaBUN dengan
alamat: silabun.perbendaharaan.go.id/dsp-lpj;

2) Seksi Supervisi Proses Bisnis melakukan monitoring
penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
menggunakan alamat web yang sama;

3) Pencetakan laporan rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian
Anggaran tiap bulan juga dilakukan melalui alamat web
dimaksud dengan cara:

a) Klik seb menu Report;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 45

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b) Pilih Tahun dan bulan yang akan dilakukan pencetakan;
c) Ada 3 pilihan pencetakan yang disediakan yaitu:

tampilkan (hanya menampilkan rekap di web), XLS
(mencetak ke format excel) dan PDF. Untuk pelaporan
tiap bulan yang dipilih adalah menu pencetakan dengan
format excel.
4) Laporan Rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara dibuat setiap
Bulan paling lambat 20 hari kerja bulan berikutnya dengan
ditujukan pada Direktur PKN;

f. Lain-lain
Pengiriman Rekapitulasi LPJ Bendahara dalam Klasifikasi Bagian
Anggaran Tingkat Wilayah oleh Kanwil DJPb ke Direktur
Pengelolaan Kas Negara sesuai surat Direktur PKN Nomor
S-1855/PB.3/2015 tanggal 9 Maret 2015 hal Verifikasi Data LPJ
Bendahara TA 2015 menggunakan SiLaBUN Web, dilakukan
melalui surat elektronik ke [email protected] dengan format file
pdf tanpa mengirimkan hardcopy.

5. Pemantauan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Layanan KPPN

a. Dasar Hukum
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada
KPPN.

4466 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SMM
ISO 9001:2015 pada KPPN sesuai lingkup wilayah kerjanya;

2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat disesuaikan dan
dikoordinasikan dengan jadwal Pembinaan Supervisi dan
Penilaian Kinerja KPPN.

c. Kegiatan Rutin
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap
penerapan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN dalam wilayah
kerjanya sesuai dengan Pedoman Mutu yang telah ditetapkan oleh
Kepala KPPN tiap semester.

d. Poin Penting

Dalam rangka persiapan proses sertifikasi SMM ISO 9001:2015
oleh Badan Sertifikasi Independen pada seluruh KPPN di tahun
2018, Kanwil harus memastikan bahwa seluruh KPPN dalam
wilayah kerjanya telah siap untuk mengikuti proses audit sertifikasi
ISO 9001:2015 tersebut.

e. Laporan

1) Hasil monitoring dan evaluasi atas implementasi SMM
ISO 9001:2015 pada KPPN wilayah kerjanya, menjadi
satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN;

2) Kertas kerja monitoring dan evaluasi atas implementasi SMM

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 47

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

ISO 9001:2015 pada KPPN dimaksud menggunakan checklist
sesuai contoh format di dalam lampiran Kepdirjen terbaru
tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 pada KPPN.

6. Pengelolaan Rekening Pemerintah

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-11689/PB/2017 28 Desember 2017 tentang Penerapan
PMK 182/PMK.05/2017.

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Berdasarkan daftar saldo Rekening dari Kepala KPPN
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan
Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Kanwil
DJPb menyusun rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat
wilayah;

4488 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Kepala Kanwil DJPb menyampaikan rekapitulasi daftar
saldo Rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap bulan paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya;

3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur,
penyampaian rekapitulasi daftar saldo Rekening dilaksanakan
pada hari kerja sebelumnya;

4) Rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat wilayah
sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam aplikasi rekening terintegrasi dengan alamat
http://10.242.231.113/rekening/app/.

c. Poin Penting

1) Penyusunan Rekapitulasi Daftar saldo Rekening sebagaimana
dimaksud menggunakan aplikasi yang dibuat dan dibangun
oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

2) Kanwil DJPb melakukan pengawasan atas pemutakhiran data
yang dilakukan oleh KPPN. Pengawasan atas pemutakhiran
data yang dilakukan oleh oleh KPPN dapat dilakukan
sesewaktu-wakti maupun secara berkala pada saat pembinaan
dan supervisi KPPN dengan menggunakan checklist sesuai
KEP-261/PB/2016;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 49

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) KPPN menyampaikan laporan saldo rekening paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15
jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari
kerja sebelumnya.

7. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Pos
Persepsi

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik;
2) Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor
SE- 84/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Dan Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi
Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank/Pos Persepsi
Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara
Elektronik Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account
(TSA) Penerimaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan surat penetapan pembagian kewenangan uji
petik kepatuhan Bank/Pos Persepsi apabila terdapat lebih dari
satu KPPN dalam satu kota;
2) Menatausahakan dan mengirimkan net surat penetapan
pembagian wewenang uji petik kepatuhan kepada KPPN;

5500 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) Setelah pelaksanaan uji petik, Kanwil menerima Laporan
Hasil Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Pos Persepsi
dari KPPN-KPPN di wilayah kerja Kanwil;

4) Melakukan kompilasi Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Petik
Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dari KPPN-KPPN di wilayah
kerja Kanwil;

5) Melakukan validasi serta telaah atas data laporan hasil uji
petik tersebut dan menyampaikan kompilasi laporan dan
hasil telaah tersebut kepada Direktorat PKN.

c. Poin Penting
1) Kanwil DJPb menerima, memeriksa, dan memvalidasi data
laporan hasil uji petik dari KPPN, dan selanjutnya melakukan
pengiriman data ke Direktorat PKN melalui Dashboard MPN
G2 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya
triwulan berkenaan;

2) Penyampaian laporan hasil monev oleh Kanwil DJPb kepada
Direktur PKN dilakukan melalui menu Monev Bank/Pos
Persepsi pada aplikasi Dashboard MPN G2;

3) Keseluruhan proses pelaporan atas pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kepatuhan Bank/Pos Persepsi dilakukan melalui
Dashboard MPN G2 dengan username masing-masing KPPN/
Kanwil DJPb sehingga tidak ada lagi pelaporan melalui surat
(baik hardcopy maupun email).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

5522 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB IV

Pelaksanaan Tugas Seksi
Supervisi Teknis Aplikasi

1. Koordinasi Inovasi Layanan

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2011
tanggal 25 Oktober 2011 tentang Kebijakan dan Standar
Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
222/PB/2012 tentang Standar Pelayanan Minimum Kantor
Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-2523/PB/2014 tanggal 21 April 2014 hal Tindak Lanjut
Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik KPPN di Lingkungan
DJPb Tahun 2014;

4) Surat Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-10082/PB/2017 tanggal 14 November 2017 hal Inventarisasi
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Pelaksanaan kegiatan biasanya tergantung kepada kondisi/
keadaan yang diminta oleh Kantor Pusat. Sebagai contoh
adalah permintaan usulan inovasi pelayanan publik tahun
2015 sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-8845/PB/2015 tanggal 20 Oktober
2015;

2) Dalam surat Dirjen Perbendaharaan di atas, dicantumkan
syarat-syarat dan kriteria inovasi Pelayanan Publik yang dapat
diajukan dalam kompetisi pelayanan Publik yaitu:

a) Syarat-syarat:

(1) Prinsip dasar:

(a) Adanya peningkatan perbaikan pelayanan;

(b) Memberikan manfaat bagi perbaikan sistem
dan masyarakat;

(c) Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu)
tahun;

(d) Dapat dan mudah direplikasi;

(e) Berkelanjutan.

(2) Satu inovasi hanya dapat diajukan dalam satu
kategori berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi;

(3) Beberapa inovasi kemungkinan dapat memenuhi
lingkup lebih dari satu kategori, namun dapat
memilih berdasarkan kriteria yang paling dominan.

5544 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b) Kriteria:

(1) Kategori I: Perbaikan pemberian pelayanan
kepada masyarakat

(a) Memperkenalkan pendekatan baru;

(b) Meningkatkan efisiensi;

(c) Meminta umpan balik dari masyarakat;

(d) Keadilan dan kemudahan akses pelayanan
bagi kelompok rentan;

(e) Membangun kemitraan.

(2) Kategori II: memperkuat partisipasi masyarakat
dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme
yang inovatif

(a) Memperkenalkan pendekatan baru;

(b) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam
menciptakan inovasi pelayanan publik;

(c) Kecepatan pemerintah dalam merespon
masukan dari masyarakat.

(3) Kategori III : Mendorong pemerintahan berbasis
pendekatan kolaboratif dalam era informasi

(a) Memperkenalkan pendekatan baru;

(b) Pelayanan publik dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi;

(c) Meningkatkan efektifitas palayanan public;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(d) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat
dan kolaborasi antara instansi pemerintah
dengan masyarakat.

(4) Kategori IV : mendorong responsive gender
dalam pemberian layanan

(a) Memperkenalkan pendekatan baru;

(b) Meningkatkan pelayanan yang responsive
gender.

c. Poin Penting
1) Dalam rangka mengembangkan inovasi yang berkaitan dengan
pengembangan teknologi informasi agar memperhatikan
ketentuan tentang kebijakan dan standar siklus pengembangan
sistem informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Hal yang dapat dilakukan oleh Bidang SKKI pada beberapa
Kanwil DJPb dalam melakukan koordinasi inovasi layanan
adalah:

a) Melakukan standardisasi inovasi KPPN lingkup
Kanwil DJPb berdasarkan Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-2523/PB/2014 tanggal 21
April 2014 hal Tindak Lanjut Pengembangan Inovasi
Pelayanan Publik KPPN di Lingkungan DJPb Tahun
2014;

b) Menetapkan standardisasi inovasi yang digunakan
oleh seluruh KPPN lingkup Kanwil DJPb dengan
melaksanakan bimtek standarisasi inovasi KPPN lingkup

5566 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Kanwil DJPb.

3) Seksi STA melakukan himbauan maupun rekomendasi tertulis
dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN untuk
mendorong KPPN lingkup Kanwil DJPb dalam melakukan
inovasi baik dengan menciptakan inovasi baru dan original
buatan KPPN sendiri ataupun melalui duplikasi inovasi yang
sudah dimiliki oleh KPPN lain;

4) Dalam mengembangkan inovasi berupa pemanfaatan
teknologi informasi, Kanwil harus berkoordinasi dengan
Direktorat SITP dalam hal perancangan, pengembangan, dan
implementasinya. Kebijakan terkait pengembangan sistem
informasi, keamanan data elektronik, dan tata kelola sistem
informasi harus dijadikan pedoman. Selanjutnya, dalam
rangka menjaga keamanan dan kehandalan sistem informasi,
platform yang digunakan untuk menempatkan inovasi sistem
informasi juga harus menggunakan platform yang telah
ditentukan oleh Direktorat SITP.

2. Monitoring Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis
oleh Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representative)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-38/PB/2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative);

2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Nomor KEP-703/PB/2016 tentang Standar Kompetensi
Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representatives);

3) Surat Sekretaris DJPb Nomor S-1415/PB.1/2017 tanggal
2 Februari 2017 hal Pemetaan Pembina Pengelola
Perbendaharaan (TMR);

4) Surat Sekretaris DJPb Nomor S-8172/PB.1/2017 tanggal 20
September 2017 hal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas TMR;

5) Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor
S-8389/PB.7/2017 tanggal 20 Oktober 2016 hal Tindak
Lanjut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-38/PB/2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representatives);

6) Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor
S-1209/PB.7/2017 tanggal 30 Januari 2017 hal Pengiriman
Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis
TMR;

7) Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor
S-6883/PB.7/2017 tanggal 7 Agustus 2017 hal Penilaian
atas Pembinaan dan Bimbingan Teknis Treasury Management
Representatives (TMR) Tahun 2017;

8) Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor
S-511/PB.7/2018 tanggal 17 Januari 2018 hal Pemberitahuan
Penggunaan Aplikasi Pelaporan TMR pada Sistem Online
Monitoring SPAN (OM SPAN) di alamat https://spanint.
kemenkeu.go.id.

5588 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b. Prosedur/Alur Kegiatan

1) Inventarisir jumlah dan nama TMR yang terdapat pada
setiap Bidang di Kanwil dan di KPPN. Proses inventarisir
dapat mengacu kepada Surat Sekretaris DJPb Nomor
S-1415/PB.1/2017 tanggal 2 Februari 2017 hal Pemetaan
Pembina Pengelola Perbendaharaan (TMR).

2) Memantau penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan
Bimbingan Teknis TMR dari setiap Bidang di Kanwil dan di
KPPN pada aplikasi OM SPAN. Pastikan bahwa maksimal
penginputan laporan dari KPPN ke Kanwil c.q Bidang SKKI
ialah tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan dari setiap
Bidang di Kanwil ke Bidang SKKI ialah tanggal 15 bulan
berikutnya.

c. Kegiatan Rutin

1) Melakukan pemantauan terhadap pengiriman data Laporan
Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis oleh Pembina
Pengelola Perbendaharaan (TMR) pada aplikasi OM SPAN;

2) Melakukan konfirmasi kepada TMR pada setiap Bidang
Kanwil dan KPPN apabila data Laporan TMR tersebut belum
terupdate sampai dengan batas waktunya.

d. Poin Penting
1) Terdapat batas waktu maksimal pengiriman Laporan, yaitu:
a) KPPN ke Kanwil c.q. Bidang SKKI tanggal 10;
b) Setiap Bidang di Kanwil ke Bidang SKKI pada tanggal
15.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 59

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Agar capaian melebihi target yang ditetapkan, maka Laporan
Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis oleh TMR
harus sudah dibuat dan disampaikan minimal 1 hari lebih
cepat dari tanggal yang ditetapkan dalam aturan yaitu tanggal
20;

3) Seksi STA menilai dan melakukan observasi kualitas
laporan para TMR untuk kemudian dirangking dan diberi
pemeringkatan serta penghargaan TMR of the month.

3. Monitoring TIK dan SDM Pendukungnya pada Kanwil dan
KPPN

a. Dasar Hukum
1) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin
pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2) Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor
S-7540/PB.8/2015 tanggal 3 September 2015 hal Sensus
BMN Aset SPAN;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi;

5) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

6600 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

KEP-266/PB/2017 tentang Business Continuity Plan dan
Disaster Revocery Plan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara.

b. Prosedur/Alur Kegiatan

1) Dalam merencanakan monitoring TIK, Kanwil dapat
berkoordinasi dengan Direktorat SITP terkait dengan
updating data aset SPAN yang akan habis masa garansinya,
peta permasalahan yang sering terjadi dan dialami, dan
informasi terbaru terkait tata kelola layanan dan infrastruktur
TIK Ditjen Perbendaharaan;

2) Dalam pelaksanaan monitoring, siapkan data awal yang
dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi terkait kondisi
TIK pada KPPN. Berdasarkan data awal tersebut, lakukan
monitoring kesesuaian antara kondisi ideal sesuai ketentuan
dengan kondisi riil di unit kantor vertikal (KPPN/Kanwil);

3) Khusus untuk laporan asset BMN SPAN dapat mengikuti
format yang terlampir dalam surat Direktur Transformasi
Perbendaharaan nomor S-7540/PB.8/2015 tanggal 3
September 2015 hal Sensus BMN Aset SPAN sampai ada
petunjuk teknis lebih lanjut terkait hal tersebut;

4) Melakukan pendataan status pengguna sistem informasi
(SPAN, SAKTI, e-Rekon&LK, edjpb, dan lain lain) yang
dilengkapi dengan permasalahan dan keluhan penggunaan
atas aplikasi tersebut;

5) Melakukan sosialisasi Business Continuity Plan dan Disaster
Recovery Plan layanan SPAN dalam rangka meningkatkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 61

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

kepedulian seluruh pegawai akan risiko adanya gangguan
layanan;

6) Melakukan Business Impact Analysis layanan SPAN dan Risk
Analysis aset SPAN untuk wilayah kerja masing-masing secara
periodik sebagai analisis dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan BCP/DRP;

7) Melakukan supervisi terdapat KPPN/Kanwil terkait
implementasi BCP untuk pada beberapa hal yaitu :

a) Penyusunan profil / update profil BCP  masing-masing
KPPN/Kanwil;

b) Pembentukan Tim Tanggap Darurat dan Tim Pemulihan
Bencana Lokal  serta laporan pelaksanaan kegiatan Tim.

8) Melakukan supervisi SDM Pendukung TIK pada Kanwil dan
KPPN dengan menjalankan beberapa hal:

a) Menyusun profil SDM pengelola TIK pada setiap unit
(Kanwil/KPPN);

b) Melakukan Training Impact Analysis atas bimtek bidang
TIK yang diikuti para pegawai lingkup Kanwil. Melalui
analisis tersebut akan diperoleh informasi tentang
dampak bimtek bidang TIK pada peningkatan kinerja
pegawai yang bersangkutan. Selain itu diharapkan agar
hasil analisis tersebut dapat meningkatkan kualitas
pengelolaan bimbingan teknis bidang TIK;

c) Memberikan rekomendasi penempatan SDM yang
memiliki kompetensi teknis jabatan bidang TIK;

6622 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

d) Melakukan pemutakhiran data pengguna sistem
informasi Perbendaharaan (SPAN, SAKTI,
e-Rekon&LK, OM SPAN, MON SAKTI, dll).

9) Laporan dibuat secara semesteran.

c. Kegiatan Rutin
Memantau kondisi TIK SPAN, apabila terdapat gangguan,
kerusakan, dan bencana, segera melakukan langkah-langkah
penanganan gangguan melalui HAI CSO atau HAI DJPb.

d. Laporan
Laporan Monitoring TIK.

e. Poin Penting

Menjadi bagian dari laporan monitoring TIK, maka selain informasi
tersebut diatas, dapat juga ditambahkan dengan informasi lain.
Informasi lain tersebut dapat kita peroleh dari surat-surat yang
pernah diterbitkan sebelumnya oleh Kantor Pusat terutama yang
terkait dengan SPAN dan SAKTI. Sebagai contoh:

1) Pelaksanaan End User Training (EUT) SAKTI Tahun 2016
sebagaimana diamanatkan dalam Surat Sekretaris DJPb
Nomor S-1408/PB.1/2016;

2) Pelaksanaaan Familiarisasi SAKTI sebagaimana diamanatkan
dalam Surat Direktur SITP Nomor S-3506/PB.8/2016 dan
S-4366/PB.8/2016;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) Pendaftaran User Awal Aplikasi SAKTI dan Administrator
Portal/SMS SAKTI sebagaimana diamanatkan dalam Surat
Direktur SITP Nomor S-3755/PB.8/2016;

4) Progress Join Domain PC SAKTI sebagaimana diamanatkan
dalam Surat Direktur SITP Nomor S- 6672/PB.8/2016;

5) Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan User terhadap
Implementasi SPAN Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan
dalam Surat Sekretaris DJPb Nomor S- 8920/PB.1/2016;

6) Pelaksanaan Join Domain sebagaimana diamanatkan dalam
surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9258/
PB/2016;

7) Pelaksanaan survey tingkat kepuasan user terhadap
implementasi piloting SAKTI Tahap IIA, IIB dan IIC
sebagaimana dimanatkan dalam Surat Direktur SITP Nomor
S-9570/PB.8/2016.

f. Lain-lain
1) Monitoring dapat dilaksanakan secara langsung ke lokus di
KPPN ataupun melalui surat. Pelaksanaan monitoring secara
langsung selain dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan
pelaksanaan pembinaan ke KPPN, dapat juga dilaksanakan
secara mandiri. Hal in tergantung dari kebijakan di masing-
masing kantor. Sesuai dengan manual IKU, monitoring TIK
pada KPPN ini difokuskan kepada TIK yang mendukung
pelaksanaan operasional SPAN dan SAKTI. Laporan tersebut
dilaporkan secara periodik (semesteran) kepada Direktorat
SITP.

6644 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Pengisian Kuesioner Business Impact Analysis (BIA)

BIA dapat digunakan untuk mengetahui prioritas proses bisnis
dalam suatu organisasi. Kuesioner diisi oleh masing-masing
seksi/subbag KPPN/Bidang/Bagian dan isian kuesioner akan
divalidasi oleh Seksi STA.

a) Kuesioner terdiri dari 3 bagian, yaitu:

(1) B-01:

- Bagian ini berisi daftar seluruh proses bisnis terkait
yang dilakukan oleh masing-masing seksi/subbag
KPPN/Bidang/Bagian.

- Bagian ini diisi oleh penanggung jawab seksi/
subbag KPPN/Bidang/Bagian.

(2) B-02 :

- Bagian ini diisi dengan penjelasan rinci tentang
masing-masing proses bisnis yang dilakukan
oleh masing-masing seksi/subbag KPPN/Bidang/
Bagian.

- Jumlah daftar B-02 adalah sebanyak proses bisnis
yang ada di dalam daftar B-01.

- Bagian ini diisi oleh penanggung jawab seksi/
subbag KPPN/Bidang/Bagian.

(3) B-03

- Bagian ini berisi urutan prioritas proses bisnis
yang dilakukan oleh masing-masing seksi/subbag
KPPN/Bidang/Bagian berdasarkan isian pada
daftar B-02.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

- Bagian ini juga diisi dengan parameter aktivitas/
ketersediaan fasilitas yang dapat dilakukan/
digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi
gangguan pada proses bisnis dari masing-masing
seksi/subbag KPPN/Bidang/Bagian.

- Bagian ini diisi oleh Seksi STA.

b) Isian range Category of Impact pada daftar B-02
ditentukan berdasarkan perkiraan dampak (financial &
customer service) yang mungkin terjadi apabila proses
bisnis organisasi tidak berjalan normal/terganggu. Isian
ini harus sama untuk seluruh seksi/bidang agar dapat
terlihat keterbandingan antar proses bisnis dan menjadi
pertimbangan dalam penentuan prioritas proses bisnis
organisasi. Isian range category of impact dilakukan oleh
Seksi STA dan dapat dilakukan setelah kuesioner B-02
terkumpul dari seluruh seksi/subbag KPPN/Bidang/
Bagian.

c) Setelah seluruh kuesioner diisi, Seksi STA dapat
melakukan business impact analysis untuk menentukan
proses bisnis yang paling penting bagi organisasi dengan
menggunakan isian kuesioner sebagai sumber informasi.
Hasil dari business impact analysis yang akan digunakan
sebagai dasar pembuatan perencanaan business continuity
system.

666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 67

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

6688 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 69

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

7700 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

4. Penyusunan Hasil Monitoring TIK dan SDM Pendukung TIK
(SPAN, SAKTI, E-Rekon&LK, dan lain-lain)

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi;
3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/
PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak
dalam SPAN;
4) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin
pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur / Alur kegiatan
1) Menyiapkan bahan hasil monitoring TIK dan supervisi SDM
pendukung TIK;
2) Melakukan kompilasi bahan hasil monitoring TIK dan SDM
pendukung TIK yang telah dilakukan sebelumnya;
3) Menyusun analisis/telaah atas hasil monitoring TIK dan SDM
pendukung TIK;
4) Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi peningkatan
pengelolaan TIK;
5) Menyampaikan hasil monitoring, analisis dan rekomendasi
kepada Direktorat SITP.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 71

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

c. Laporan
Dalam menyusun laporan monitoring TIK, sampai dengan saat ini
belum terdapat petunjuk teknis yang mengaturnya secara khusus.
Secara umum format laporan dapat mengacu kepada aturan
tata naskah dinas Kementerian Keuangan yang saat ini berlaku.
Beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian dan dijelaskan
pada laporan tersebut adalah:

1) Informasi tentang kondisi umum tata kelola TIK di wilayah
kerja Kantor Wilayah DJPb tersebut seperti kondisi asset
(BMN) strategis yang menopang berjalannya operasional TIK
(server, PC SPAN, PC SAKTI, switch/hub, network, cabling,
kelistrikan);

2) Kelengkapan tata kelola TIK sesuai ketentuan tentang
Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan (BCP/DRP)
seperti kesiapan Tim Tanggap Darurat Lokal, Tim Pemulihan
Keadaan Bencana Lokal, dan hal-hal lainnya terkait kesiapan
BCP/DRP;

3) Informasi kuantitas dan kualitas SDM pendukung TIK
(pengguna, admin, dan supervisor);

4) Informasi tentang perkembangan implementasi dan
operasional SPAN (pengguna, permasalahan dan upaya
penyelesaiannya);

5) Informasi tentang perkembangan dari implementasi piloting
SAKTI (progress infrastruktur di satker, bimtek pengguna
sakti, perkembangan implementasi per modul, dan lain-lain).

7722 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

6) Analisis dampak dari keikutsertaan pegawai lingkup Kanwil
dalam bimbingan teknis, pelatihan, atau sosialisasi terkait
pengelolaan TIK

5. Penyusunan Rencana Supervisi Implementasi Sistem Pelaksanaan
dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI)

a. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi;

2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi
KPPN.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan bahan (termasuk rencana dan realisasi supervisi
implementasi SPAN dan SAKTI yang telah dilakukan tahun
sebelumnya;

2) Melakukan kompilasi bahan yang akan dan telah dilakukan
sebelumnya;

3) Menyusun hasil kompilasi bahan yang akan dan telah dilakukan
sebelumnya;

4) Menyusun konsep rencana supervisi implementasi SPAN dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 73

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

SAKTI;
5) Membandingkan dan mengevaluasi konsep rencana supervisi

implementasi SPAN dan SAKTI yang telah dilakukan dengan
konsep rencana supervisi implementasi SPAN dan SAKTI;
6) Melakukan pembahasan atas rencana supervisi implementasi
SPAN dan SAKTI;
7) Menyusun konsep final rencana supervisi implementasi SPAN
dan SAKTI dan menyampaikannya kepada Kepala Kanwil;
8) Kepala Kanwil menetapkan konsep/net rencana supervisi
implementasi SPAN dan SAKTI.

6. Penyusunan Laporan Bimtek Operasional SPAN dan SAKTI

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Menyiapkan hasil bimbingan teknis operasional SPAN dan
SAKTI sebelumnya;
2) Mengkompilasi bahan hasil bimbingan teknis operasional
SPAN dan SAKTI;

7744 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) Melakukan telaah atas hasil bimbingan teknis operasional
SPAN dan SAKTI;

4) Menyusun konsep jadwal pelaksanaan bimbingan teknis
operasional SPAN dan SAKTI;

5) Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan
pembahasan apabila diperlukan;

6) Berdasarkan hasil koordinasi, menyusun konsep final laporan
hasil bimbingan teknis operasional SPAN dan SAKTI serta
jadwal pelaksanaan bimbingan teknis operasional SPAN dan
SAKTI;

7) Menyampaikan konsep final laporan hasil bimbingan teknis
operasional SPAN dan SAKTI serta jadwal pelaksanaan
bimbingan teknis operasional SPAN dan SAKTI kepada
Kepala Kanwil;

8) Kepala Kanwil memeriksa dan menetapkan laporan hasil
bimbingan teknis operasional SPAN dan SAKTI serta jadwal
pelaksanaan bimbingan teknis operasional SPAN dan SAKTI.

7. Koordinasi Layanan Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Negara

a. Dasar Hukum
1) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-6361/PB/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal Penyediaan
Fasilitas Pendaftaran User dan Pembuatan Kode Billing serta
Pemasangan banner dan Spanduk MPN G2 oleh KPPN dan
Kanwil DJPb;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 75

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor
S-1916/PB.3/2014 tanggal 21 Maret 2014 hal Pemberitahuan
tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem MPN Generasi
Kedua (Sistem MPN G-2);

3) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor
S-3157/PB.3/2016 tanggal 12 April 2016 hal Penegasan
Terkait Penutupan Sistem penerimaan Negara MPN G1 pada
Bank BUMN, BPD dan Pos Persepsi per 1 Juli 2016.

b. Kegiatan Rutin
1) Membantu pihak yang membutuhkan dalam hal pendaftaran
serta pembuatan billing;
2) Memastikan terdapat fasilitas yang dapat digunakan oleh
pihak yang membutuhkan, seperti PC yang terhubung
dengan internet dan printer serta modul/manual penggunaan
layanan MPN G2, dalam hal pendaftaran dan pembuatan
billing;
3) Menyusun rencana kegiatan semesteran (promosi MPN/kode
billing);
4) Perlu disusun laporan progress asistensi pembuatan kode
billing semesteran.

7766 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB I

Pelaksanaan Tugas Seksi
Kepatuhan Internal

1. Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern

a. Dasar Hukum
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017
tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern
dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013
tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern
dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas
Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

4) Keputusan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-800/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 77

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

5) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaaan tentang Rencana
Pemantauan Tahunan;

6) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan hal
Penyampaian Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU)
dan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU);

7) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4087/PB.1/2017 hal Penyampaian Tabel Pengendalian
Utama TPPU dan DUPU tahun 2017;

8) Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4347/PB.1/2017 hal Penjelasan Dan Perbaikan TPPU dan
DUPU tahun 2017.

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Kegiatan pemantauan pengendalian intern dilakukan oleh
Unit Kepatuhan Intern (UKI) dengan menggunakan perangkat
pemantauan sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan.
Perangkat pemantauan pengendalian intern terdiri dari:

a) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/Unit Kerja
(EPITE)

• Program Kerja EPITE yang disusun pada saat
awal tahun anggaran maupun beberapa saat
sebelum kegiatan EPITE dilaksanakan untuk
mendefinisikan dengan jelas langkah-langkah
kerja pelaksanaan EPITE;

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 7)

7788 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Evaluasi terhadap lima unsur pengendalian intern;

√√ Kertas Kerja Pendukung Reviu Dokumen Dalam
Rangka EPITE

√√ Reviu dokumen dilakukan dari setiap butir-butir
EPITE yang memungkinkan dilakukan menggunakan
reviu dokumen. Reviu dokumen dilakukan dengan
mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 9)

√√ Kertas Kerja Wawancara EPITE
√√ Wawancara dilakukan dari setiap butir-butir EPITE yang

memungkinkan dilakukan menggunakan wawancara.
Wawancara merupakan sarana mengumpulkan
informasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan
target yang diharapkan.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 10)
√√ Kuesioner survei EPITE
√√ Dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan
tertulis untuk mendapatkan tanggapan dari pejabat/
pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan lima
unsur pengendalian intern di dalam suatu unit kerja.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 13)
√√ Kertas Kerja Rekapitulasi Survei EPITE
√√ Merupakan hasil perhitungan rekapitulasi survei EPITE
atas semua unsur pengendalian intern (Lingkungan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 79

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian,
Komunikasi dan Informasi).
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 18)
√√ Tabel Observasi EPITE
√√ Dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai/
pejabat, kondisi lingkungan dan pelaksanaan proses
bisnis di suatu unit kerja terkait dengan lima unsur
pengendalian intern.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 19)
√√ Tabel Hasil EPITE
√√ Merupakan hasil EPITE dari metode evaluasi reviu
dokumen, wawancara, survei, observasi dari faktor-
faktor yang dievaluasi (tingkat entitas) dari unsur
pengendalian internal sehingga menghasilkan nilai
sementara pengendalian intern tingkat entitas.
√√ Selain hasil dari metode evaluasi EPITE, kesimpulan
pemantauan penerapan kode etik juga merupakan
faktor penambah hasil niai akhir pengendalian intern
tingkat entitas.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 20)
√√ Program Kerja Pemantauan Penerapan Kode Etik
√√ Disusun mencakup objek pemantauan, tujuan, sumber
informasi, jadwal pelaksanaan, metode, perangkat yang
digunakan, dan pelaksanaan pemantauannya.
√√ (Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/

8800 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

KMK.09/2017 halaman 3)
• Lembar Kuesioner Pemantauan Penerapan Kode Etik

√√ Dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu
sikap, tingkah laku, dan perbuatan berdasarkan kode
etik yang diterapkan oleh Pejabat/Pegawai Kementerian
Keuangan yang sedang bertugas di kantor pihak lain;

√√ Perangkat yang digunakan berupa kuesioner yang berisi
pertanyaan-pertanyaan minimal seputar kode etik
pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang dipantau;

√√ Dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
setelah pegawai yang menjadi objek pemantauan selesai
bertugas;

√√ Subyek yang dipilih sebagai responden merupakan
orang yang dalam kesehariannya berinteraksi langsung
dengan pegawai yang dipantau selama masa penugasan,
termasuk pimpinan unit di tempat pegawai yang
dipantau tersebut bertugas;

√√ Apabila hasil kuesioner menunjukkan hal yang bersifat
negatif, pelaksana pemantauan melakukan wawancara
kepada responden terkait untuk mengetahui lebih
dalam mengenai gambaran perilaku yang dianggap
negatif responden agar tidak terjadi salah persepsi dalam
pengisian kuesioner yang dapat berakibat menimbulkan
fitnah atau mendapatkan informasi lain yang dapat
mengkonfirmasi hasil kuesioner tersebut;

√√ Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut,
pelaksana pemantauan wajib meminta tanggapan kepada
atasan langsung dari pegawai yang dipantau terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 81

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dinilai
oleh responden sebagai pelanggaran kode etik;
√√ Data atau informasi yang didapatkan dari
pengisian kuesioner, wawancara dan tanggapan
dituangkan dalam kertas kerja pemantauan
untuk diolah lebih lanjut menjadi laporan.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 5)

• Kertas Kerja Survei pelaksanaan pemantauan
penerapan kode etik
√√ Merupakan format hasil pelaksanaan kuesioner
survei pelaksanaan pemantauan penerapan
kode etik;
√√ Kertas kerja tersebut berisi hasil jawaban
kuesioner yang ditujukan kepada responden
yang berisi kewajiban dan larangan PNS
sehingga menghasilkan jumlah dan rata-rata
untuk mendapatkan suatu kesimpulan “patuh”,
“kurang patuh”, dan “tidak patuh”.
(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 6)

• Lembar Observasi pelaksanaan pemantauan
penerapan kode etik
√√ Merupakan kegiatan pengamatan yang
dilakukan secara intensif untuk mendapatkan
gambaran nyata suatu obyek pemantauan yang
dilakukan terhadap pegawai yang berada di
lingkungan kantor bersangkutan;

8822 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

√√ Dilakukan minimal satu hari kerja untuk mendapatkan
hasil pandangan yang lebih objektif dan sedapat
mungkin tanpa disadari oleh objek pemantauan;

√√ Dapat dilaksanakan secara langsung maupun
memanfaatkan peralatan seperti closed-circuit television
(cctv) dan/atau peralatan lainnya;

√√ Pelaksana pemantauan menuangkan isi laporan
observasi yang akan disampaikan kepada pimpinan unit
dengan memberikan gambaran sikap, tingkah laku,
dan perbuatan menyimpang terkait kode etik yang
paling sering dilakukan oleh pegawai agar pimpinan/
atasan langsung menjalankan peran supervisinya.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 7)

• Lembar pengawasan diam-diam (surveillance) pemantauan
penerapan kode etik
√√ Merupakan kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap
kode etik pegawai yang dilakukan secara diam-diam
tanpa pemberitahuan sama sekali kepada objek yang
dipantau;
√√ Dilakukan terhadap pegawai yang diduga secara
sengaja dan terus menerus melakukan pelanggaran
kode etik, meskipun telah dilakukan teguran dan/atau
pembinaan oleh atasan langsungnya;
√√ Dapat digunakan oleh pelaksana pemantauan apabila
menerima pengaduan/keluhan, baik dari inisiatif
pimpinan UKI yang bersifat proaktif/atasan langsung

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

maupun dari rekan sejawat ataupun pihak lain terkait,
ataupun bila terdapat informasi yang diperoleh dari
observasi atau hasil survei.
√√ (Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 8)
• Lembar Inspeksi Mendadak
√√ Dilakukan untuk melihat secara langsung dan spontan
atas penerapan kode etik pegawai di lokasi-lokasi sebagai
berikut namun tidak terbatas pada lingkungan kantor
sendiri dan kantor pihak lain terkait;
√√ Sidak hanya dapat digunakan oleh pelaksan pemantauan
apabila mendapat arahan langsung dari pimpinan unit
eselon I masing-masing atau pimpinan satker atau
pimpinan UKI E-1 pada waktu tertentu yang dinilai
berisiko terjadinya pelanggaran penerapan kode etik.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 9)

• Lembar Facilitated Team Meeting (FTM)
√√ Dilakukan dengan cara mengundang stakeholder atau
pihak yang berkepentingan yang memiliki informasi
terkait dengan pelayanan dan/atau sikap, tingkah laku
dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup
sehari-hari yang berhubungan dengan stakeholder
tersebut.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 10)

8844 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Lembar Pelaksanaan Pekan/Bulan Kode Etik
√√ Merupakan pemantauan penerapan kode etik dengan
bentuk lainnya yang dilaksanakan terhadap obyek
pemantauan sesuai instruksi dan kebijakan masing-
masing pimpinan unit eselon I yang sudah terencana.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 12)

• Kertas Kerja Simpulan Hasil Pemantauan Penerapan Kode
Etik
√√ Merupakan penelaahan hasil pemantauan penerapan
kode etik dari beberapa teknik pemantauan yang
digunakan (survei, observasi, pengawasan diam-diam
(surveillance), Facilitaed Team Meeting (FTM) dan
Pemantauan Bentuk Lainnya sehingga mendapatkan
jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran kode
etik dan simpulan, persentase pegawai yang melanggar
kode etik, persentase pegawai yang menjalankan kode
etik sebagai salah satu dasar penentuan nilai akhir
pengendalian intern tingkat entitas dan kesimpulan
EPITE.

(Format sesuai dengan lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 13)

b) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PPITA)

• Tabel Rancangan Pengendalian (TRP)
√√ Meliputi hasil akhir proses pemetaan rancangan
pengendalian dan evaluasi kecukupan rancangan yang
disusun dan itetapkan oleh UKI-E1 dengan masukan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN lingkup
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan;
√√ Merupakan hasil pemetaan rancangan pengendalian
berupa pemahaman atas proses bisnis, identifikasi
risiko utama, identifikasi pengendalian, penentuan
pengendalian utama dan hasil penilaian kecukupan
rancangan pengendalian atas kegiatan utama dituangkan
ke dalam Tabel Rancangan Pengendalian.
(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 31)
• Penentuan jumlah sampel ketika melakukan uji pengendalian
utama
- Pelaksanaan pengujian pengendalian utama dengan
metode sensus
√√ Apabila perkiraan populasi sampai dengan 99 dalam
setahun maka pengujian atribut dilakukan secara sensus;
√√ Dalam hal pengujian dilakukan dengan sensus,
pengendalian utama dinyatakan efektif bila
penyimpangannya lebih kecil dari atau sama dengan
5% (lima per seratus) perkiraan populasi setahun dan
dinyatakan tidak efektif bila penyimpangannya lebih
besar dari 5% (lima per seratus) perkiraan populasi
setahun.
- Pelaksanaan pengujian pengendalian utama dengan
metode sampling atau sensus

8866 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

√√ Apabila perkiraan jumlah populasi antara 100 sampai
dengan 499 dalam setahun maka pengujian atribut
dapat dilakukan secara sensus ataupun sampling sesuai
dengan pertimbangan pelaksana pemantauan.

- Pelaksanaan pengujian pengendalian utama dengan
metode sampling

√√ Apabila perkiraan jumlah populasi 500 (lima ratus) atau

lebih dalam setahun maka pengujian atribut dilakukan

secara sampling;

√√ Penentuan jumlah sampel disajikan pada tabel penetapan

jumlah sampel sebagai berikut :

NO TDR ARO EPDR Jumlah Jumlah
sampel Penyimpangan
yang
diambil yang
Diperkenankan

1. 5% 10% 1% 77 1

2. 5% 5% 1% 93 1

3. 5% 10% 2,5% 158 4

4. 5% 5% 2,5% 234 6

5. 5% 10% 3,5% 400 14

6. 5% 5% 3,5% 624 22

7. 5% 10% 4% 873 35

8. 5% 5% 4% 1.348 54

√√ Dalam hal pengujian dilaksanakan secara sampling,

pengendalian utama dinyatakan efektif bila CUDR

lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima per seratus)

dan dinyatakan tidak efektif bila CUDR melebihi 5%

(lima per seratus);

√√ Informasi mengenai efektivitas pengendalian utama bisa

didapatkan secara terus menerus dalam pelaksanaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 87

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

pemantauan pengendalian utama sehingga dapat
dijadikan “early warning system: ketika jumlah
penyimpangan melebihi jumlah yang diperkenankan
(pengendalian utama menjadi tidak efektif ) dan dapat
dilaporkan dalam Laporan Temuan Segera;
√√ Pengendalian utama yang tidak efektif dinyatakan
sebagai temuan.
√√ Kertas Kerja Penetapan Sampel

- Merupakan rencana penentuan jumlah sampel untuk
pemantauan menggunakan sampling untuk setiap
bulannya ditentukan berdasarkan pertimbangan pelaksana
pemantauan.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 34)

- Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU)

√√ Ditetapkan oleh UKI-E1 dengan masukan dari Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan;

√√ Digunakan untuk mengidentifikasi atribut pengendalian
utama suatu proses bisnis serta merumuskan kriteria
kepatuhan dan metode pengumpulan data dalam rangka
pengujian atas pengendalian tersebut.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 35)

- Penentuan atribut pengendalian sangat mempengaruhi
kesimpulan hasil pemantauan

888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan