Pedoman Bidang SKKI

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

√√ Jika atribut pengendalian telah ada maka patut diyakini
bahwa pengendalian telah benar-benar dilaksanakan;

√√ Pelaksana pemantauan harus cermat dan memiliki
keyakinan bahwa atribut pengendalian yang ditentukan
benar-benar merupakan kriteria dilaksanakannya
pengendalian utama;

√√ Apabila dipandang perlu atribut lain maka dapat
ditambahkan atribut utama lainnya maupun atribut
lainnya;

√√ Pengujian dilakukan terhadap pengendalian yang telah
dijalankan tanpa memperhatikan tingkat penyelesaian
tahapan proses bisnis secara keseluruhan, tetapi jika
seluruh kegiatan utama suatu proses bisnis diselesaikan
dalam waktu relatif cepat maka sampel dapat diambil dari
proses bisnis yang telah selesai prosesnya.

- Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)

√√ Merupakan kertas kerja pengujian untuk meyakini
dilaksanakannya pengendalian utama, namun dapat
pula untuk meyakini pengujian atribut lain yang penting
menurut manajemen seperti tanggal dan lain-lain;

√√ Merupakan pengujian kepatuhan pengendalian utama
yang dilaksanakan secara periodik;

√√ Apabila pada saat dilakukan pengujian atribut telah nyata
ada maka patut diyakini bahwa pengendalian dengan
atribut tersebut telah dilaksanakan;

√√ Apabila atribut pengendalian tidak ada maka patut diduga
pengendalian bersangkutan tidak/belum dijalankan,
namun untuk dapat meyakinkan diri bahwa atribut

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 89

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

pengendalian telah mewakili aktivitas pengendalian
dilakukan reperformace dan/atau observasi bila dipandang
perlu sewaktu-waktu;
√√ Reperformace dilakukan dengan melaksanakan ulang
reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa semua
aspek yang seharusnya direviu sudah direviu dan
memastikan kebenaran angka-angka dan perhitungan
dalam kertas kerja;
√√ Reperformace merupakan jenis pengendalian yang
dapat dilakukan reperformance antara lain reviu atasan
langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi
angka, pembandingan suatu data dengan data lainnya
dan rekonsiliasi;
√√ Dalam hal tidak dapat dilakukan reperformance,
pelaksana pemantauan dapat melakukan observasi yaitu
melihat secara cermat pelaksanaan suatu proses bisnis
secara langsung dan menyeluruh (end to end) terutama
atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala,
seperti perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi
realisasi belanja;
√√ Observasi dapat dilaksanakan langsung maupun melalui
sarana observasi seperti kamera pengawas (cctv);
√√ Apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan
pelaksanaan pengendalian, perlu diidentifikasi penyebab
perbedaan dan dievaluasi dampaknya;
√√ Dalam melaksanakan observasi, pelaksana pemantauan
harus berhati-hati terhadap adanya kemungkinan
bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka

9900 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi;
√√ Apabila suatu pengendalian utama mempunyai lebih dari

satu atribut pengendalian, maka satu atribut ditentukan
sebagai atribut utama pengendalian, satu atribut berikutnya
ditentukan sebagai atribut utama lainnya dan/atau atribut
lainnya yang dapat terdiri dari beberapa atribut;
√√ Keberadaan atribut utama pengendalian menentukan
kepatuhan pengendalian sedangkan atribut utama
lain dan atribut lainnya dapat menentukan kepatuhan
pengendalian atau tidak;
√√ Apabila suatu atribut pengendalian tidak ada tetapi
diganti dengan atribut lain yang lebih tepat menurut
pemilik dan pelaksana pengendalian serta pelaksana
pemantauan, maka pemantau memberikan tanda (n/a)
yang berarti atribut dimaksud tidak dapat diuji tetapi tidak
mempengaruhi kepatuhan dan memberikan keterangan
bahwa terdapat atribut yang lain (bukan atribut lainnya)
yang menggantikan atribut yang diuji;
√√ Adanya atribut lain yang menggantikan atribut yang
diuji tersebut dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengujian
Pengendalian Utama (LHPPU) kepada Kepala Kantor dan
Laporan Akhir Triwulanan disampaikan kepada pimpinan
pelaksana pemantauan tingkat diatasnya;
√√ Hasil dari pelaksanaan pengujian kepatuhan pengendalian
utama berupa tingkat kepatuhan pengendalian utama dan
jumlah ketidakpatuhan.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 36)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 91

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

- Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)

√√ Merupakan kertas kerja pelaksanaan observasi
pengendalian utama untuk meyakini bahwa
pengendalian telah dilaksanakannya dengan cara dan
oleh orang yang tepat.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 37)

- Tabel Reperformance Pengendalian Utama (TRPU)

√√ Digunakan untuk menuangkan hasil pelaksanaan
reperformance agar dapat memberikan keyakinan yang
memadai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan
sesuai dengan rancangan.

√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 38)

√√ Rencana Pemantauan Tahunan (RPT)
√√ Disusun oleh UKI-E1 untuk seluruh unit yang berada

dalam lingkungannya yang berisi rencana EPITE dan
PPITA paling lambat tanggal 15 Desember tahun
sebelum dilaksanakan kegiatan pemantauan;
√√ UKI-E1 meminta masukan atas RPT ke Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan, yang apabila
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak
menerima permintaan tersebut Inspektorat Jenderal
tidak memberikan respon terkait RPT tersebut, maka
Inspektorat Jenderal dianggap tidak memberikan
masukan dan RPT dapat segera ditetapkan.
√√ (Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 39)

9922 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

√√ Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya
Pemantauan Pengendalian Intern

√√ Disusun oleh pelaksana pemantauan UKI-E1, UKI-W
dan UKI-P untuk unit kerjanya masing-masing yang
dilengkapi dengan perencanaan sumber daya untuk
melaksanakan pemantauan;

√√ Penyusunan dengan membentuk tim kerja yang penentuan
dan jumlahnya memperhatikan beban kerja pemantauan;

√√ Jadwal pelaksanaan pemantauan tersebut kemudian
dilengkapi dengan alokasi sumber daya dan disampaikan
kepada pimpinan unit kerja;

√√ Jadwal tersebut terdiri dari unsur-unsur pengendalian,
metode evaluasi, tanggal evaluasi dan pejabat/pegawai
yang melaksanakan pemantauan dalam EPITE;

√√ Selain itu juga terdiri dari nama proses bisnis, jumlah
pengendalian utama, tanggal/periode pemantauan, dan
pejabat/pegawai yang melaksanakan pemantauan dalam
PPITA.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 41)

- Tindak lanjut atas temuan pada saat melakukan pengujian
pengendalian utama pada DUPU

√√ Temuan hasil pemantauan pengendalian utama perlu
disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat dan memiliki
wewenang untuk melaksanakan langkah perbaikan;

√√ Setiap temuan perlu diberikan rekomendasi yang dapat
mengeliminasi/meminimalkan penyebab utama terjadinya
temuan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 93

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

√√ Rekomendasi tersebut harus menyebutkan dengan jelas
pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
tindak lanjut;

√√ Dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung
jawab perlu memperhatikan tingkat kewanangan pihak
tersebut untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai
dengan yang diharapkan, misalnya suatu temuan yang
terjadi di kantor pelayanan, rekomendasinya bisa saja
lebih tepat ditujujan kepada kantor pusat apabila tindak
lanjutnya menyangkut pembuatan keputusan yang
bersifat strategis atau perubahan kebijakan organisasi;

√√ Temuan hasil pemantauan pengendalian utama
disampaikan dalam lampiran Laporan Hasil Pengujian
Pengendalian Utama (LHPPU);

√√ Setiap pejabat/pegawai yang menerima rekomendasi
wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan
perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut
kepada pelaksana pemantauan di unit kerjanya;

√√ Pelaksana pemantauan perlu memantau dan membahas
tindak lanjut rekomendasi yang belum tuntas dengan
pemilik pengendali secara periodik setiap kali akan
menyusun laporan dan menyampaikan rekapitulasi
perkembangan kepada pelaksana pemantauan diatasnya
setiap akhir triwulan.

- Kertas Kerja Evaluasi Tindak Lanjut Temuan

√√ Merupakan perangkat yang digunakan untuk
menginvetaris temuan didapatkan pada waktu
pelaksanaan pengujian pengendalian utama,

9944 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

rekomendasi yang diberikan oleh pelaksana pemantauan
UKI kepada masing-masing pemilik pengendalian, tindak
lanjut dan status “tuntas” dan “belum tuntas” tindak lanjut
sesuai dengan nama proses bisnis dan diketahui pimpinan
pelaksana pemantauan masing-masing UKI.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 47)

- Kertas Kerja Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (PPTIK)

√√ PPTIK dilakukan dalam bentuk pemantauan berkelanjutan
yang merupakan pemantauan atas pengendalian utama
berbasis teknologi informasi;

√√ PPTIK dilakukan oleh pelaksana pemantauan yang
menguasai pengujian pengendalian utama berbasis
teknologi informasi atau dengan didampingi/disupervisi
oleh pihak yang menguasai pengujian pengendalian utama
berbasis teknologi informasi;

√√ PPTIK memiliki pendekatan yang berbeda dengan
pemantauan dalam lingkungan proses manual, yaitu
pendekatan pengendalian atas proses (process control) yang
biasanya menjadi tugas lini pertama, meskipun dapat juga
memantau aktivitas pengendalian atas suatu proses bisnis
yang terdapat dalam suatu aplikasi;

√√ Objek PPTIK dapat berupa kriteria tertentu yang
memerlukan pemantauan meskipun dapat juga berupa
aktivitas pengendaian atas suatu proses bisnis;

√√ PPTIK didukung oleh suatu tools aplikasi yang tertanam/
melekat (embedded), menamping transaksi-transaksi yang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 95

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, dalam
suatu sistem teknologi informasi yang dipantau sehingga
memerlukan dukungan dari pengelola TIK pada masing-
masing unit;
√√ Tujuan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan
pengecualian-pengecualian yang diproses dalam suatu
sistem aplikasi computer memenuhi persyaratannya
sehingga yang memenuhi persyaratan dapat diteruskan
prosesnya dan yang tidak memenuhi persyratan dapat
dihentikan prosesnya atau dibatalkan;
√√ Pelaksana PPTIK beserta lingkup objek yang dipantau
sebagai berikut:
o UKI-P memantau karakteristik (pengecualian)

dalam proses sistem aplikasi komputer pada unit
kerja kantor pelayanan;

o UKI-W memantau karakteristik (pengecualian)
dalam proses sistem aplikasi komputer pada unit
kerja kantor wilayah;

o UKI-E1 memantau karakteristik (pengecualian)
dalam proses sistem aplikasi komputer pada unit
kerja kantor pusat bagi unit eselon I yang memiliki
unit vertikal atau memantau karakteristik
(pengecualian) dalam proses sistem aplikasi
komputer pada seluruh unit kerja unit eselon I.

√√ PPTIK dapat dilaksanakan secara harian, mingguan,
bulanan setiap tanggal tertentu, suatu periode

9966 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

tertentu lainnya atau setiap diketahui adanya data baru
pengecualian yang dipantau;
√√ Pelaksana pemantauan perlu terampil menggunakan
aplikasi yang tertanam/melekat yang ada dalam sistem
aplikasi komputer agar diperoleh data/informasi yang
diperlukan secara lengkap, cepat dan tepat;
• Tahapan PPTIK sebagai berikut :

o Penyiapan aplikasi yang tertanam/melekat

√√ Aplikasi yang tertanam/melekat merupakan
syarat utama dapat dijalankannya PPTIK
sehingga memerlukan penyiapan oleh
unit pengembang teknologi informasi di
lingkungan unit eselon I;

√√ Aplikasi yang tertanam/melekat tersebut
mengumpulkan data yang memiliki
karakteristik yang telah ditentukan sesuai
kebutuhan;

√√ Dalamaplikasiyangtertanam/melekattersebut
perlu disediakan menu untuk pelaksana
pemantauan yang akasn memberikan suatu
penilaian atas transaksi (finansial maupun
non finansial) yang termasuk dalam kriteria :

- Apakah bisa terus diproses karena memnuhi
persyaratan (trnsaksi wajar);

- Harus dibatalkan karena tidak memenuhi
persyaratan (transaksi dibatalkan);

- Diteruskan tetapi dengan catatatan disampaikan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 97

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

kepada manajemen berupa hal-hal yang
dianalisis oleh pelaksana pemantauan (transaksi
dengan catatan).

√√ Pelaksana pemantauan memahami proses
bisnis dan menentukan karakteristik
(pengecualian) tertentu yang tidak bisa
diotomasi oleh teknologi informasi atau
bila diotomasi akan menimbulkan biaya
yang lebih besar dari manfaatnya sehingga
lebih efisien bila dilakukan pemantauan
atas pengecualian tersebut, misalnya pada
dasarnya saldo kas tidak boleh minus
tetapi karena kondisi tertentu maka saldo
kas dapat minus tetapi apakah minusnya
merupakan suatu kondisi yang dapat
dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan
perlu analisis tersendiri;

√√ Pengendalian atas proses yang dilakukan oleh pelaksana
pemantauan harus dipilih yang memiliki nilai strategis,
yang bila dilakukan oleh lini pertama akan menyita
waktu yang mempengaruhi kinerja mereka dalam
memprosesnya, dan/atau yang dapat menimbulkan
biaya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya agar
tidak tumpang tindih dengan tugas lini pertama;

√√ Dalam hal aplikasi yang tertanam/melekat tersebut
mampu memberikan informasi mengenai aktivitas yang
dilakukan oleh pelaksana pengendalian yang terlibat
dalam sistem tersebut, dapat pula dilakukan analisis

9988 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

terhadap aktivitas pelaksana pengendalian dengan melihat
kecepatan pemrosesan dokumen yang dicatat oleh aplikasi
sehingga hal-hal yang menunjukkan ketidaknormalan
seperti kecepatan pemrosesan dokumen yang sangat cepat
atau kecepatan pemrosesan dokumen yang sangat lambat
dapat dilanjutkan dengan konfirmasi terhadap apa yang
sedang terjadi;
√√ Prosedur/SOP proses binis terkait perlu disesuaikan
dengan keberadaan PPTIK agar menjadi bagian di dalam
prosedur/SOP setelah terbangun aplikasi yang tertanam/
melekat.

o Pelaksanaan PPTIK

√√ Pelaksana pemantauan membuka aplikasi,
menganalisis data pengecualian atau
kecepatan pemrosesan yang tidak normal, dan
melakukan tindakan yang sesuai dengan hasil
analisis setelah aplikasi yang tertanam/melekat
siap digunakan sesuai waktu yang ditentukan;

√√ Pemantauan pengendalian berbasis teknologi
informasi dan komunikasi tersebut
mengidentifikasi karakteristik yang telah
ditentukan oleh aplikasi, jumlah transaksi
yang wajar, transaksi dibatalkan, dan transaksi
dengan catatan;

(Format kertas kerja PPTIK sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 63)
√√ Apabila kertas kerja PPTIK tidak sesuai
dengan kondisi pelaksanaan pengendalian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 99

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, pelaksana pemantauan dapat
melakukan modifikasi kertas kerja sesuai
dengan kebutuhan.
• Kesimpulan Efektivitas Pengendalian Intern
√√ Kesimpulan efektivitas pengendalian dapat dijadikan
dasar bagi manajemen dalam membuat pernyataan
manajemen mengenai efektivitas pengendalian intern
secara berjenjang dari kantor pelayanan sampai dengan
tingkat eselon I;
√√ Penyusunan kesimpulan didasarkan minimal pada hasil
analisis temuan yang berasal dari EPITE dan PPITA;
√√ Dalam hal PPTI telah dilaksanakan, maka temuan
yang dihasilkan dari PPTI pun dimasukkan dalam
pertimbangan;
√√ Temuan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok,
yaitu :

o Defisiensi rancangan (design deficiency) berupa
rancangan yang tidak memadai yang dihasilkan
dari evaluasi kecukupan rancangan, meliputi :

√√ Suatu pengendalian yang diperlukan untuk
mencapai suatu tujuan pengendalian tidak
ada;

√√ Suatu kebijakan atau prosedur pengendalian
yang ditetapkan tidak dirancang secara
tepat untuk memastikan bahwa tujuan
pengendalian akan tercapai.

o Defisiensi pelaksanaan (operating deficiency)

101000 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

berupa pengendalian utama yang tidak efektif
yang dihasilkan dari pengujian keandalan
pengendalian utama dan pengujian kesesuaian
hasil pengendalian utama, meliputi :

√√ Suatu pengendalian yang telah dirancang
secara memadai tetapi tidak sesuai hasilnya
dengan yang diharapkan;

√√ Pegawai yang melaksanakan prosedur
pengendalian tidak memiliki otoritas atau
kualifikasi untuk melaksanakan pengendalian
tersebut secara efektif.

• Langkah-langkah pokok penyusunan kesimpulan efektivitas
pengendalian sebagai berikut :

o Mengevaluasi dan menentukan tingkatan temuan

√√ Temuan perlu dievaluasi berdasarkan empat
faktor pertimbangan yaitu :

F1 : Dampak potensialnya (Bila tidak

signifikan = 0; signifikan =

1, material = 2)

F2:Pengendalianpenggantilain(compensating
control) (Bila tidak ada =2; bila ada namun
hanya mengurangi dampak=1, bila ada
dan dapat menggantikan=0)

F3 : Evaluasi tambahan (Bila menyatakan
jarang terjadi = 0, menyatakan sering
terjadi = 4)

F4 : Pendapat seorang Prudent Official (Bila

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 101

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

tidak signifikan = 0, signifikan=4,
material=9)

√√ Hasil evaluasi temuan berupa tingkatan
temuan sebagai berikut :

- Defisiensi yang berdampak rendah
(inconsequential) yaitu suatu temuan,
atau kombinasi dari beberapa
temuan dalam suatu proses bisnis
yang sama, yang pengaruhnya tidak
material terhadap pelaksanaan proses
bisnis dan pencapaian tujuan proses
bisnis. Bila hasil penjumlahan faktor
pertimbangan F1 s.d. F4 adalah 0 s.d.
<4.

- Defisiensi signifikan (significant
deficiency), yaitu suatu temuan, atau
kombinasi dari beberapa temuan
dalam suatu proses bisnis yang sama,
yang berpengaruh cukup material
terhadap pelaksanaan proses bisnis
dan pencapaian tujuan proses
bisnis. Bila hasil penjumlahan faktor
pertimbangan F1 s.d. F4 adalah 4 s.d.
<9.

- Kelemahan material (material
weakness), yaitu suatu temuan, atau
kombinasi dari beberapa defisiensi

101202 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

signifikan dalam suatu proses bisnis
yang sama, yang berpengaruh
material terhadap pelaksanaan proses
bisnis dan pencapaian tujuan proses
bisnis. Bila hasil penjumlahan faktor
pertimbangan F1 s.d. F4 adalah 9 s.d.
15.

(Format Evaluasi Temuan Unit Kerja
sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 68)

√√ Uraian temuan pada masing-masing kantor
dikompilasi menjadi evaluasi temuan
kompilasi tingkat wilayah/eselon I sehingga
menghasilkan rata-rata dari seluruh unit
kerja bersangkutan, yang selanjutnya
didapatkan kesimpulan menurut pemantau
tingkat wilayah/eselon I.

(Format Evaluasi Temuan Kompilasi Tingkat
Wilayah/Eselon I sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 68)

√√ Langkah-langkah evaluasi temuan yang
dilakukan pelaksana pemantauan sebagai
berikut :

- Menganalisis dampak potensial
temuan, apakah tidak signifikan,
signifikan, atau material, dan
menuliskan hasilnya dalam suatu

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 103

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

kertas kerja analisis;

- Mengevaluasi dan menguji apakah
ada pengendalian pengganti sehingga
dapat disimpulkan: ada pengendalian
pengganti yang dapat menggantikan,
ada pengendali pengganti namun
hanya mengurangi dampak, atau
tidak ada pengendalian pengganti,
dan menuliskan hasinya dalam suatu
kertas kerja evaluasi dan pengujian;

- Melaksanakan evaluasi tambahan
yang dapat meyakinkan kemungkinan
keterjadian temuan apakah jarang atau
sering, dan menuliskan hasilnya dalam
suatu kertas kerja evaluasi tambahan;

- Menunjuk seorang Prudent Official
yang menguasai proses bisnis, dan
meminta pendapatnya secara tertulis
terkait temuan, proses bisnis serta
melakukan penilaian terhadap temuan
dan proses bisnis tersebut;

- Mekanisme penentuan Prudent Offcial
secara umum sebagai berikut :

o Pengenalan kemampuan/

pengetahuan para pegawai yang

terlibat dalam suatu proses bisnis ;

101404 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

o Pengajuan para pegawai yang
dipandang paling mampu/
mengatahui masing-masing proses
bisnis sebagai Prudent Official
kepada Kepala Kantor dengan
tembusan kepada UKI di tingkat
atasnya ;

o Penetapan Prudent Offcial setiap
proses bisnis yang diajukan tersebut
oleh Kepala Kantor, yang bila dalam
waktu 90 hari kerja Kepala Kantor
tidak menetapkan Prudent Offcial
yang diusulkan, dianggap usulan
tersebut disetujui;

o Penelaahan atas penetapan Prudent
Offcial oleh UKI di tingkat atasnya
dan dalam hal tidak sependapat
maka UKI diatasnya tersebut dapat
mengajukan perubahan Prudent
Offcial yang menjadi dasar Kepala
Kantor untuk merevisi penetapan
Prudent Offcial.

- Mekanisme penentuan Prudent Offcial
secara khusus dapat dilakukan oleh Unit
Eselon I dengan pegaturan tersendiri
apabila terdapat pertimbangan lain
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 105

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Prudent Offcial pada dasarnya satu
orang namun unit eselon I dapat
menetapkan lain.

(Format Pernyataan Prudent Official
atas Temuan Pengendalian Intern
sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 67)

o Merumuskan kesimpulan efektivitas
pengendalian intern

• Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara
keseluruhan dikategorikan sebagai berikut :

- Pengendalian intern efektif apabila tidak ada defisiensi
signifikan dan kelemahan material;

- Pengendalian intern efektif dengan pengecualian
apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang
apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan
material;

- Pengendalian intern mengandung kelemahan material
apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material
atau terdapat gabungan defisiensi signfikan yang
mengakibatkan kelemahan material.

• Perumusan kesimpulan tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan tindak lanjut atas defisiensi signifikan
dan/atau kelemahan material yaitu apabila pada saat
merumuskan kesimpulan, pelaksana pemantauan
memperoleh informasi yang meyakinkan bahwa defisiensi
signifikan dan/atau kelemabahan material telah selesai

101606 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

ditindaklanjuti maka hal tersebut harus dipertimbangkan
dalam perumusan kesimpulan.
√√ Pelaksanaan langkah-langkah pokok penyusunan

kesimpulan efektivitas pengendalian dilakukan secara
berjenjang sebagai berikut:

o Pelaksana Pemantauan Tingkat Kantor
Pelayanan:

• Menganalisis seluruh temuan hasil evaluasi
pengendalian intern tingkat entitas dan
pemantauan pengendalian intern tingkat
aktivitas unit kerja kantor pelayanan;

• Menentukan tingkatan defisiensi
pelaksanaan unit kerja kantor pelayanan ;

• Menyimpulkan efektivitas pengendalian
intern tingkat kantor pelayanan.

o Pelaksana Pemantauan Tingkat Wilayah;

• Menganalisis seluruh temuan hasil evaluasi

pengendalian intern tingkat entitas dan

pemantauan pengendalian intern tingkat

aktivitas unit kerja kantor wilayah;

• Menentukan tingkatan defisiensi

pelaksanaan unit kerja kantor wilayah;

• Menyimpulkan efektivitas pengendalian

intern unit kerja kantor wilayah;

• Mengompilasi hasil pemantauan seluruh

kantor pelayanan dan unit kerja kantor

wilayah;

• Menentukan tingkatan defisiensi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 107

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

pelaksanaan dari hasil kompilasi ;
• Menyimpulkan efektivitas pengendalian

intern tingkat wilayah.

o Pelaksana Pemantauan Tingkat Eselon I :

• Menganalisis seluruh temuan dari hasil
evaluasi pengendalian intern tingkat entitas
dan pemantauan pengendalian intern
tingkat aktivitas unit kerja kantor pusat.

• Menentukan tingkatan defisiensi signifikan
pelaksanaan unit kerja kantor pusat;

• Menyimpulkan efektivits pengendalian
intern unit kerja kantor pusat;

• Mengompilasi hasil pemantauan tingkat
wilayah dan kantor pusat;

• Menentukan tingkatan defisiensi pelaksanaan
dari hasil kompilasi ;

• Menganalisis temuan evaluasi kecukupan
rancangan;

• Menentukan temuan yang merupakan
defisiensi rancangan;

• Menentukan tingkatan defisiensi rancangan;
• Menyimpulkan efektivitas pengendalian

intern tingkat eselon I.

2) Pelaporan

Dilakukan dalam rangka pelaksanaan langkah pengujian
pengendalian utama pada setiap sampel/populasi ditemukan adanya
temuan ketidakpatuhan dan ketidakakuratan yang bersifat segera,
berindikasi kecurangan/fraud, sehingga memerlukan rekomendasi,

101808 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

tindak lanjut dan status tindak lanjut

Jenis laporan pemantauan pengendalian utama adalah sebagai
berikut :

a) Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU)

• Merupakan laporan mengenai tingkat kepatuhan dan
efektivitas pengendalian utama suatu proses bisnis sampai
dengan periode tertentu minimal sekali dalam sebulan;

• LHPPU merupakan laporan kompilasi dari bulan sebelumnya
pada satu tahun angggaran bersangkutan ;

• LHPPU disusun berdasarkan DUPU, TOPU, dan TRPU ;
• LHPPU disusun berdasarkan populasi dokumen s.d saat

ini, sampel/populasi dokumen s.d. saat ini, % tingkat
kepatuhan s.d. saat ini, jumlah ketidakpatuhan s.d.
saat ini, jumlah ketidakakuratan s.d. saat ini, jumlah
penyimpangan (ketidakpatuhan dan ketidakakuratan),
jumlah penyimpangan yang diperkenankan, dan kriteria
efektivitas sesuai dengan masing-masing proses bisnis, dan
rata-rata kepatuhan tingkat proses bisnis;
• Lampiran Laporan Hasil Pengujuan Pengendalian
Utama berisi Temuan dari hasil pelaksanaan pengujian
pengendalian utama dan rekomendasi yang diberikan
pelaksana pemantauan kepada pemilik pengendali, tindak
lanjut yang dilaksanakan oleh pemilik pengendali dan status
tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemilik pengendali
berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pelaksana
pemantauan pengendalian intern;
• Khusus untuk LHPPU bulan Desember, LHPPU disusun
berdasarkan DUPU, TOPU, dan TRPU periode tanggal 1

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 109

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

s.d 20 Desember;
• LHPPU ditanda tangani oleh pimpinan pelaksana

pemantauan tingkat kantor pelayanan/wilayah/eselon I
dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan/Kantor
Wilayah/Unit Eselon II di tingkat pusat dalam waktu empat
hari kerja setelah akhir periode pelaporan.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/KMK.09/2017
halaman 48)

b) Laporan Temuan Segera (LTS)

• Merupakan laporan mengenai temuan yang perlu segera
ditindaklanjuti karena ada pengendalian utama yang sering
tidak dilaksanakan dan berpengaruh tinggi terhadap strategi/
aktivitas operasi dan/atau terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholder);

• Terdapat 3 (tiga) kriteria utama temuan bersifat segera yakni:
√√ Suatu pengendalian sering tidak dilaksanakan;
√√ Berpengaruh tinggi terhadap strategi/aktivitas operasi
dan/atau terhadap kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders); dan
√√ Perlu segera ditindaklanjuti untuk mencegah kegagalan
yang lebih luas karena pengendaliannya tidak efektif
implementasinya.

• Penentuan frekuensi (tingkat kekerapan pengendalian tidak
dilaksanakan) dan pengaruh (dampak tidak dijalankannya
pengendalian) minimal sehingga suatu temuan harus
dilaporkan sebagai temuan segera merupakan kebijakan dari
masing-masing unit eselon I;

• Kriteria “frekuensi” dapat berupa tingkat kepatuhan

111010 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

pelaksanaan pengendalian utama sedangkan kriteria “pengaruh”
dapat berupa jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan, lingkup
dampak yang ditimbulkan, melibatkan jumlah dana yang
signifikan, melibatkan risiko yang tinggi, menjadi perhatian
pimpinan atau masyarakat, dan lain-lain;
• Sebab berupa uraian penyebab terjadinya kondisi (temuan)
yang diperoleh dari observasi, wawancara atau teknik lainnya;
• Akibat berisi uraian dampak yang ditimbulkan atau dapat
ditimbulkan oleh temuan. Dampak yang ditimbulkan harus
relevan, objektif, dan didukung dengan data-data;
• Upaya yang telah dilakukan merupakan upaya yang
telah dilakukan pemilik atau pelaksana pengendalian
untuk menghilangkan penyebab temuan dan/atau untuk
meninimalisir dampak temuan;
• Pelaksana pemantauan tingkat eselon I diharapkan dapat
menentukan frekuensi dan pengaruh minimal untuk setiap
jenis proses bisnis yang termasuk dalam temuan segera;
• LTS disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah ditemukan temuan
yang bersifat segera;
• LTS disampaikan kepada kepala kantor terkait, atau berdasarkan
pertimbangan pelaksana pemantauan dapat disampaikan juga
kepada kepala kanwil/pimpinan UKI-E1 dengan tembusan
pimpinan UKI diatasnya;
• Pertimbangan pelaksana pemantauan untuk menyampaikan
LTS ke tingkatan yang lebih tinggi adalah terkait dengan
kewenangan penyelesaian atas temuan yang perlu segera
ditindaklanjuti tersebut;
• LTS ditanda tangani oleh pimpinan pelaksana pemantauan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 111

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

tingkat kantor pelayanan/wilayah/eselon I.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 51)

c) Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF)

• LTBF merupakan laporan mengenai adanya
indikasi fraud yang dilakukan secara sengaja
oleh orang-orang intern Kementerian Keuangan
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau kelompoknya dan merugikan
organisasi, misalnya hasil pencocokan antara
barang yang diterima dengan kontrak oleh Panitia
Penerima Barang, Pelaksana dan Kepala Subbagian
Umum dinyatakan sesuai meskipun sebenarnya
berbeda, tanggal Surat Perintah Membayar (SPM)
atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lebih
awal dibandingkan tanggal Berita Acara Serah
Terima (BAST) pekerjaan, adanya tanda tangan
atau paraf pejabat/pegawai pada suatu dokumen
pada tanggal tertentu padahal yang bersangkutan
sedang dinas ke luar kota pada tanggal tersebut;

• Kriteria berupa uraian kriteria yang digunakan
(yang seharusnya terjadi) yaitu dapat berupa
Standar Operating Procedures/Peraturan/Kebijakan
tertulis lainnya;

• Sebab berupa uraian penyebab terjadinya kondisi
(temuan) yang diperoleh dari observasi, wawancara
atau teknik lainnya;

111212 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Akibat berisi uraian dampak yang ditimbulkan
atau dapat ditimbulkan oleh temuan. Dampak
yang ditimbulkan harus relevan, objektif, dan
didukung dengan data-data;

• Upaya yang telah dilakukan merupakan upaya
yang telah dilakukan pemilik atau pelaksana
pengendalian untuk menghilangkan penyebab
temuan dan/atau untuk meninimalisir dampak
temuan;

• LTBF disusun sesuai Format Laporan Temuan
Berindikasi Kecurangan/Fraud dan disampaikan
satu hari kerja setelah ditemukannya temuan
berindikasi kecurangan/fraud;

• Untuk unit eselon I yang memiliki unit vertikal,
LTBF disampaikan kepada pimpinan unit eselon
I, pimpinan pelaksana pemantauan tingkat eselon
I, dan Inspektur Jenderal;

• LTBF ditanda tangani oleh pimpinan pelaksana
pemantauan tingkat kantor pelayanan/wilayah/
eselon I.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 53)

d) Laporan Akhir Triwulanan (LAT)

• UKI-W menyusun LAT Tingkat Wilayah
berdasarkan kompilasi LHPPU Unit Kerja Kantor
Wilayah dan Kantor Pelayanan di bawahnya untuk
periode yang berakhir s.d. 31 Maret, 31 Juli, 30
September dan 20 Desember;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 113

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• LAT tersebut berisi rata-rata tingkat kepatuhan per
proses bisnis dan jumlah seluruh unit kerja vertikal
di bawah kantor wilayah termasuk kantor wilayah
yang memperoleh hasil pemantauan “efektif ” pada
proses bisnis yang bersangkutan;

• UKI-E1 menyusun LAT Tingkat Eselon I
berdasarkan kompilasi LHPPU Unit Kerja Kantor
Pusat untuk periode yang berakhir s.d. 31 Maret,
31 Juli, 30 September, dan 20 Desember dan
seluruh LAT Tingkat Wilayah;

• LAT tingkat wilayah disampaikan oleh pelaksana
pemantauan tingkat wilayah kepada pimpinan
pemantauan tingkat eselon I dengan tembusan
Kepala Kantor Wilayah paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah akhir triwulanan;

• LAT tingkat Eselon I disampaikan oleh pelaksana
pemantauan tingkat Eselon I kepada Pimpinan
Unit eselon I paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah akhir triwulanan;

• LAT ditanda tangani oleh pimpinan pelaksana
pemantauan tingkat kantor wilayah/eselon I;

• Inspektorat Jenderal dan UKI-E1 memiliki
hak akses atas seluruh laporan di atas dan dapat
meminta laporan sewaktu-waktu.

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 54 dan 55)

e) Laporan PPTIK

111414 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan dilaporkan
setiap bulan yang berisi transaksi yang harus
dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan,
transaksi yang diteruskan tetapi dengan catatan
disampaikan kepada manajemen, transaksi yang
bisa terus diproses karena memenuhi persyaratan;

• Laporan tersebut berisi kriteria yang telah
ditentukan pada aplikasi yang tertanam/melekat,
jumlah transaksi dibatalkan, jumlah transaksi
dengan catatan, jumlah transaksi wajar dan
simpulan;

• Laporan Pemantauan PPTIK ditanda tangani oleh
pimpinan pelaksana pemantauan tingkat kantor
pelayanan/kantor wilayah/eselon I;

(Format sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 64)

f ) Laporan Efektivitas Pengendalian Intern

• Pelaksana Pemantauan menyusun laporan
Efektivitas Pengendalian Intern dan
menyampaikannya kepada pimpinan unit kerja
dan pimpinan pelaksana pemantauan di atasnya;

• Sebelum disampaikan, laporan tersebut perlu
dikomunikasikan terlebih dahulu dengan unit kerja
yang dipantau untuk mendapatkan tanggapan dan
konfirmasi;

• Laporan efektivitas pengendalian intern
ditandatangani oleh pimpinan pelaksana
pemantauan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 115

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern Unit
Kerja Kantor Pelayanan kesimpulan efektif sesuai
dengan lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman
72);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern Unit
Kerja Kantor Wilayah kesimpulan efektif sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman 73);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern
Tingkat Wilayah kesimpulan efektif sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman 74);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern Unit
Kerja Kantor Pusat kesimpulan efektif sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman 75);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern
Tingkat Eselon I kesimpulan efektif sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman 76);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern
Tingkat Eselon I kesimpulan efektif dengan
pengecualian sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 77);

• (Format Laporan Efektivitas Pengendalian Intern
Tingkat Eselon I kesimpulan mengandung kelemahan
material sesuai dengan lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017 halaman 78).

g) Pernyataan Manajemen Mengenai Efektivitas
Pengendalian Intern

• Manajemen bertanggung jawab untuk membangun
dan melaksanakan pengendalian intern yang

111616 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

memadai dengan bentuk pertanggungjawaban
membuat pernyataan mengenai efektivitas
pengendalian intern dengan mempertimbangkan
laporan efektivitas pengendalian intern yang
disampaikan oleh pelaksana pemantauan;
• Pernyataan paling lambat dibuat pada tanggal 15
Januari tahun berikutnya, yang bila pada tanggal
15 Januari libut pernyataan manajemen paling
lambat dibuat pada hari kerja pertama sesudah
hari libur tersebut;
• Pernyataan manajemen dibuat secara berjenjang
dari pimpinan kantor pelayanan/operasional
sampai dengan pimpinan Eselon I;
• Jenis pernyataan yang dibuat manajemen sebagai
berikut :
√√ Pengendalian Intern efektif
√√ Pengendalian Intern efektif dengan

pengecualian
√√ Pengendalian Intern efektif mengandung

kelemahan material

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 117

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja Kantor
Pelayanan kesimpulan efektif sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman
80)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja Kantor
Wilayah kesimpulan efektif sesuai dengan lampiran
II KMK.940/KMK.09/2017 halaman 81)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Wilayah
kesimpulan efektif sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 82)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja Kantor
Pusat kesimpulan efektif sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 83)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Eselon
I kesimpulan efektif sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 84)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Eselon
I kesimpulan efektif dengan pengecualian sesuai
dengan lampiran II KMK.940/KMK.09/2017
halaman 85)

• (Format Pernyataan Manajemen Mengenai
Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Eselon
I kesimpulan kelemahan material sesuai dengan
lampiran II KMK.940/KMK.09/2017 halaman
86)

111818 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• (Format Laporan Penerapan Pengendalian
Intern Unit Eselon I sesuai dengan lampiran II
KMK.940/KMK.09/2017 halaman 86)

c. Poin Penting
1) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan
melalui :

a) Evaluasi pengendalian intern tingkat entitas/unit kerja
(entity level) terdiri atas kegiatan evaluasi atas lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan;

b) Pemantauan pengendalian intern tingkat akitivitas (activity
level), yang terdiri dari:
• Kegiatan evaluasi kecukupan rancangan;
• Kegiatan pemantauan pengendalian utama yang
meliputi pengujian kepatuhan pengendalian utama dan
pengujian keakuratan pengendalian utama;
• Pemantauan pengendalian berbasis teknologi informasi
dan komunikasi dalam pengendalian intern.

2) Pedoman pemantauan pengendalian intern terdiri atas :

a) Pedoman teknis pemantauan pengendalian intern
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II KMK.940/
KMK.09/2017;

b) Pedoman teknis pemantauan penerapan kode etik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III KMK.940/
KMK.09/2017.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 119

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) Hasil pemantauan pengendalian intern berupa suatu
kesimpulan yang terdiri dari :

a) Pengendalian intern efektif;

b) Pengendalian intern efektif dengan pengecualian;

c) Pengendalian intern mengandung kelemahan material.

4) Pelaksana Pemantauan pada level UKI tingkat kanwil adalah
Seksi Kepatuhan Internal yang melakukan tugas antara lain
menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian
intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, melakukan koordinasi memberikan keterangan
saksi/ahli keuangan negara, koordinasi pelaksanaan program
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBK/WBBM), serta melakukan penyiapan
bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan
hasil penindakan kepatuhan internal Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Aplikasi
Aplikasi INCRIMA

2. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

121020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Untuk melaksanakan kegiatan penilaian Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Kepala Kanwil membentuk
Tim Penilai PIPK. Tim penilai adalah pegawai pada Unit
Kepatuhan Internal (UKI) dan dapat melibatkan pegawai
pada unit lain apabila dipandang perlu.

Tim penilai PIPK terdiri dari:

a) Tim penilai tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

b) Tim penilai tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat
Wilayah (UAPPA–W);

c) Tim penilai tingkat Unit Akuntansi Koordinator Kuasa
Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).

2) Pelaksanaan kegiatan penilaian PIPK sebagai berikut:

a) Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PPITE)

PPITE dilakukan setidaknya sekali dalam dua tahun
atau apabila terdapat kondisi-kondisi yang dapat
mempengaruhi pengendalian intern tingkat entitas,
seperti perubahan kepemimpinan, perubahan proses
bisnis yang strategis, perubahan struktur organisasi.

Langkah-langkah PPITE adalah sebagai berikut:

(1) Menyusun program kerja

Program kerja harus mendefinisikan dengan
jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, teknik

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 121

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

evaluasi, waktu pelaksanaan, dokumen/laporan
yang dibutuhkan, SDM yang terlibat, serta cara
penarikan simpulan.

(2) Melaksanakan evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap setiap faktor
dari semua unsur pengendalian intern dengan
menggunakan salah satu atau kombinasi dari
beberapa teknik sebagai berikut:

(a) Reviu dokumen
Reviu dokumen dilakukan dengan

mempelajari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan pelaksanaan unsur-
unsur pengendalian intern.
(b) Wawancara
Wawancara dilakukan melalui diskusi
dengan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap rancangan atau implementasi
pengendalian dalam rangka mengumpulkan
bukti mengenai efektivitas pengendalian
tingkat entitas.
(c) Survei
Survei dilakukan dengan mengajukan
serangkaian pertanyaan tertulis untuk
mendapatkan tanggapan dari pegawai/
pejabat mengenai hal-hal terkait lima unsur
pengendalian intern di dalam suatu unit
kerja.

121222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(d) Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati

secara cermat pegawai, kondisi lingkungan,
dan pelaksanaan kegiatan di suatu unit kerja
terkait dengan lima unsur pengendalian
intern.
Penggunaan teknik tersebut di atas bersifat saling
melengkapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

(3) Menarik simpulan

Dari hasil penilaian akan diperoleh simpulan
mengenai keandalan pengendalian intern tingkat
entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan.
Simpulan diperoleh dari persentase skor terhadap
jumlah faktor yang dinilai dan dikategorikan ke
dalam 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:

(a) Rendah, apabila nilai akhir <34%

(b) Sedang, apabila nilai akhir antara 34% s.d.
63%

(c) Tinggi, apabila nilai akhir >63%

Simpulan hasil penilaian tersebut digunakan
sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan
dalam melakukan penilaian Pengendalian Intern
Tingkat Proses/Transaksi.

b) Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

Proses penilaian Penilaian Pengendalian Intern Tingkat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 123

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Proses/Transaksi dilaksanakan melalui dua tahap yaitu
penilaian efektivitas rancangan pengendalian dan
penilaian efektivitas implementasi pengendalian.

(1) Penilaian Efektivitas Rancangan Pengendalian

Menilai efektivitas rancangan pengendalian dapat
dilakukan dengan pendekatan asersi manajemen
atas laporan keuangan. Prosedur uji efektivitas
rancangan pengendalian meliputi wawancara
personel terkait, observasi operasional satker, serta
inspeksi dokumen yang relevan, walkthrough juga
dapat dilakukan dalam melakukan uji rancangan
pengendalian ini.

(2) Pengujian Kesesuaian Implementasi Pengendalian
dengan Rancangan

Pengujian ini bertujuan untuk menilai bahwa
suatu pengendalian telah dijalankan dengan cara,
oleh orang, dan pada waktu tepat sesuai dengan
rancangan pengendalian. Pengujian ini dilakukan
dengna menggunakan beberapa teknik Control
Self Assessment antara lain:

(a) Wawancara dan/atau Facilitated Team
Meeting

(b) Inspeksi/observasi

(c) Reperformance

(3) Pengujian Atribut Pengendalian

121424 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Atribut pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu
atribut pengendalian berupa kriteria dan aktivitas.
Atribut pengendalian berupa kriteria merupakan
jenis pengendalian yang menggunakan sistem
atau kriteria khusus dalam rangka menghasilkan
output tertentu. Sedangkan atribut berupa
aktivitas merupakan jenis pengendalian yang
dilakukan secara manual dan berulang dalam
rangka menghasilkan output tertentu.

(4) Penarikan simpulan efektivitas implementasi
pengendalian

Simpulan efektivitas implementasi ditarik
berdasarkan hasil pengujian atribut pengendalian
dan hasil pengujian untuk meyakinkan bahwa
pengendalian telah dilaksanakan sesuai rancangan.
Simpulan dibuat untuk setiap pengendalian
utama pada seluruh kegiatan yang dipantau.

c) Penilaian pengendalian intern secara keseluruhan

Pada tahap penilaian pengendalian intern secara
keseluruhan, dilakukan penarikan kesimpulan efektivitas
pengendalian intern. Simplan efektivitas pengendalian
intern dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam
membuat pernyataan efektivitas pengendalian intern
secara berjenjang dari tingkat entitas akuntansi sampai
dengan UAPA/UABUN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 125

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

c. Laporan
Hasil penilaian PIPK dituangkan dalam tabel-tabel yang terdapat
pada PMK No 14/PMK.09/2017 dan disampaikan kepada Unit
Kepatuhan Internal Eselon I (Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan. Laporan yang disampaikan meliputi:

1) Laporan hasil penilaian PIPK Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

2) Laporan hasil penilaian PIPK Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah
(UAPPA–W);

3) Laporan hasil penilaian PIPK Unit Akuntansi Koordinator
Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).

3. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan

a. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-3/PB/2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Pada setiap awal tahun Kepala Kanwil DJPBN menetapkan
Petugas Pengelola Pengaduan yang unsur-unsurnya terdiri
dari Petugas Helpdesk, Verifikator, Pengkaji, Pejabat yang
bertanggung jawab dan Petugas entry data dengan menerbitkan

121626 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

keputusan Kepala Kanwil.

2) Menerima pengaduan baik yang diterima secara langsung
oleh UKI Kanwil, pengaduan yang dimuat media massa lokal,
pengaduan yang dilimpahkan dari UKI Kantor Pusat ataupun
pengaduan yang diteruskan dari UKI KPPN.

3) Mengadministrasikan pengaduan.
4) Menganalisis pengaduan untuk menentukan tindak lanjut

(jika ada).
5) Menindaklanjuti pengaduan (jika ada).
6) Menyusun Laporan pengelolaan pengaduan dalam hal ini

UKI Kanwil menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
pengaduan secara triwulanan ke UKI Kantor Pusat.

c. Kegiatan Rutin
1) Memonitor saluran pengaduan internal kanwil seperti telepon,
email, surat, boks pengaduan, ataupun pengaduan langsung
tatap muka;

2) Dalam hal terdapat pengaduan maka petugas helpdesk
membuat riwayat pengaduan;

3) Selanjutnya format riwayat pengaduan tersebut diteruskan
kepada verifikator, pejabat yang bersangkutan, pengkaji dan
petugas entry data untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

d. Kegiatan Pendukung
1) Memonitor dan mengadministrasikan laporan pelaksanaan
pengaduan dari UKI KPPN yang dikirim secara bulanan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 127

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Merekapitulasi laporan bulanan KPPN tersebut kedalam
laporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan UKI Kanwil
triwulanan;

3) Membuat laporan bulanan kanwil yang akan dijadikan bahan
untuk Laporan Triwulanan Pengaduan Kanwil.

e. Poin Penting
1) Pengaduan yang tidak bisa ditangani oleh UKI Kanwil
diteruskan kepada UKI Kantor Pusat;
2) UKI Kanwil dapat melimpahkan suatu pengaduan ke UKI
KPPN untuk ditindaklanjuti;
3) Laporan Pengaduan Bulanan dibuat paling lambat tanggal 7
awal bulan berikutnya untuk dijadikan arsip bagi Kanwil;
4) Laporan Pengaduan Triwulanan Kanwil dikirimkan ke UKI
Kantor Pusat paling lambat tanggal 14 awal bulan setelah
triwulan berakhir;
5) Sarana pengaduan melalui aplikasi SIPANDU dan manual
penggunaan SIPANDU dapat dilihat pada intranet DJPb;
6) Pejabat/pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran
tapi tidak melaporkan pelanggaran tersebut dapat dijatuhi
hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
7) Pejabat/pegawai yang terbukti membuat pengaduan palsu
yang berisi fitnah dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan
yang berlaku;

121828 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

8) Itikad baik untuk melaporkan pelanggaran dapat dijadikan
pertimbangan dalam pemberian keringanan atas penjatuhan
hukuman disiplin dan/atau pengenaan sanksi moral bagi
Pelapor yang juga merupakan pejabat/pegawai yang juga
terlinat dalam pelanggaran kasus yang dilaporkannya.

f. Aplikasi
Aplikasi Sipandu

4. Pengumpulan Bahan dan Keterangan

a. Dasar Hukum
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-593/
PB/2016 tentang Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan,
dan Investigasi Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Pembentukan Tim Pulbaket
Tim Pulbaket dibentuk berdasarkan surat tugas yang
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pada UKI yang
bersangkutan. Apabila diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
pulbaket dapat mengikutsertakan pegawai yang bertugas di
luar UKI sebagai tim pulbaket.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 129

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Perencanaan

Perencanaan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan
meliputi:

a) Ruang lingkup Pulbaket

b) Tujuan Pulbaket

c) Kegiatan Pulbaket yang dilakukan (mengidentifikasi
prosedur, langkah kerja dan metode Pulbaket yang akan
digunakan)

d) Sumber daya manusia yang dibutuhkan dan pembagian
tugas tim

e) Waktu pelaksanaan Pulbaket

f ) Informasi yangh dibutuhkan dan sumbernya

g) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan

3) Pelaksanaan

Kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dapat
dilaksanakan melalui beberapa cara berikut ini:

a) Meminta data kepada unit dan/atau pihak-pihak terkait
b) Peminjaman dan/atau penggandaan dokumen
c) Melakukan pemanggilan kepada terlapor untuk diminta

keterangan
d) Meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan/atau

pihak terkait
e) Meminta klarifikasi dan tanggapan kepada terlapor melalui

surat

131030 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

f ) Mencari informasi tambahan kepada pihak-pihak lainnya
yang terkait

g) Pengamatan lapangan atau surveilance
4) Pelaporan

a) Hasil dari pelaksanaan kegiatan pulbaket dituangkan
dalam Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan
(LHPBK) yang dibuat oleh Tim Pulbaket

b) Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan
memuat hal-hal sebagai berikut:

• Latar belakang pulbaket

• Dasar penugasan

• Tempat dan waktu penugasan

• Hasil pulbaket

• Kesimpulan

• Rekomendasi

Rekomendasi dapat berupa:
√√ Pembinaan oleh atasan langsung pegawai atau

pembentukan Majelis Kode Etik
√√ Penerusan kepada atasan langsung untuk

pemeriksaan atas pelanggaran disiplin
√√ Penerusan kepada UKI terkait
√√ Investigasi internal
√√ Rekomendasi lainnya, misalnya perbaikan SOP,

usul mutasi
√√ Pengarsipan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 131

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Lampiran

5) Pemantauan Tindak Lanjut

UKI-W melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil
pulbaket yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

c. Poin Penting
1) UKI-W dengan unit in charge Bidang SKKI untuk pengumpulan
bahan dan keterangan lingkup wilayah berkenaan

2) Dalam menjalankan tugas kegiatan pengumpulan bahan dan
keterangan, dan investigasi internal, Tim pengumpulan bahan
dan keterangan serta tim investigasi wajib:

a) Memperhatikan prinsip kehati-hatian, integritas dan objektif,
asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap
martabat dan hak asasi manusia serta tidak bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan

b) Menjaga kerahasiaan data dan informasi, dan/atau segala
kegiatan yang menyangkut pengumpulan bahan dan
keterangan, dan invetigasi internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk informasi dan
identitas pelapor.

3) Dalam melaksanakan tugas pulbaket, Tim Pulbaket berwenang
untuk:

a) Meminta data dan keterangan kepada pelapor

b) Memanggil, meminta data dan keterangan kepada Unsur
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

131232 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

c) Meminta data dan keterangan kepada pihak ketiga

d) Meminta data dan keterangan kepada terlapor

e) Meminjam dan/atau menggandakan dokumen, baik
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

f ) Melakukan pengamatan lapangan atau surveillance

4) Tujuan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan adalah
untuk memperoleh kecukupan data dan informasi terhadap
laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh UKI guna
menentukan penanganan selanjutnya

5) Kecukupan data dan informasi tersebut adalah dugaan
pelanggaran telah memenuhi unsur 4W dan 1H:

a) Who (siapa – pihak-pihak yang terkait)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang
melakukan pelanggaran atau kemingkinan siapa saja yang
dapat diduga melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak
yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

b) What (apa – jenis pelanggaran)

Informasi ini berkaitan dengan substansi pelanggaran dan
untuk mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang tidak
sesuai dengan ketentauan yang mengatur mengenai kode
etik da/atau disiplin pegawai.

c) Where (dimana – tempat terjadinya pelanggaran)

Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadimya
pelanggaran khususnya unit kerja tempat terjadinya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 133

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

pelanggaran

d) When (kapan – waktu terjadinya pelanggaran)

Informasi ini berkaitan dengan kapan pelanggaran ini
terjadi

e) How (bagaimana – modus pelanggaran)

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana pelanggaran
dapat terjadi.

6) UKI jenjang di atasnya dapat melimpahkan kegiatan pulbaket
pada UKI di bawahanya, yaitu UKI-W kepada UKI-P. Dalam
kondisi demikian, penyelesaian hasil pulbaket menjadi
tanggung jawab UKI yang menerima pelimpahan. UKI
yang melimpahkan memantau perkembangan penyelesaian
kegiaran pulbaket sedangkan UKI yang menerima pelimpahan
melaporkan hasil pulbaket kepada UKI yang melimpahkan.

7) UKI dapat meminta bantuan UKI lainnya untuk melakukan
sebagian tahapan pelaksanaan kegiatan pulbaket dalam hal
informasi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin
melibatkan pegawai dan/atau pihak terkait yang berkedudukan
di luar wilayah UKI berkenaan. Dalam kondisi demikian,
penyelesaian laporan hasil pulbaket menjadi tanggung jawab
UKI yang meminta bantuan.

d. Laporan
1) Laporan Hasil Pengumpulan Bahan dan Keterangan (LHPBK)
yang dibuat oleh Tim Pulbaket.

2) Laporan Hasil Pulbaket UKI-W ditandatangani oleh Tim

131434 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Pulbaket untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb dan
pimpinan unit terkait.
3) Penyampaian laporan hasil pulbaket kepada unit terkait di luar
unit kerja yang bersangkutan, dilakukan dengan surat yang
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
4) Laporan hasil pulbaket UKI-W yang perlu ditindaklanjuti
dengan investigasi internal oleh UKI-E1, disampaikan kepada
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

5. Kegiatan Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan
Disiplin Pegawai

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-20/PB/2016 Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit
Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-247/PB/2016 Tentang Kode Etik Pegawai Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-525/PB/2016 Tentang Pemantauan Terhadap Kode Etik
Dan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendharaan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 135

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Menyusun jadwal rencana pemantuan rutin dengan metode
sidak untuk setiap triwulan.

2) Membuat surat tugas pemantauan dengan metode sidak dalam
hal rencana pemantauan kode etik dan disiplin pegawai sudah
disetujui oleh Kepala Bidang SKKI

3) Mempersiapkan dokumen perangkat pemantauan yang terdiri
dari perangkat pemantauan terhadap pegawai, perangkat
pemantauan terhadap ruang kerja dan perangkat pemantauan
terhadap komputer.

4) Hasil pemantauan yang didapatkan dari perangkat pemantauan
terhadap pegawai, ruangan kerja dan komputer dituangkan
dalam tabel rangkuman hasil pemantauan kepatuhan.

5) Menyusun Laporan Pemantauan Rutin/Lainnya Terhadap
Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai sebagaimana
format Anak Lampiran II KEP-525/PB/2016 tentang
Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin
Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
hal. 8.

6) Menyampaikan Laporan Pemantauan Rutin/Lainnya tersebut
ke Kepala Kanwil menggunakan Nota Dinas Kepala Bidang
SKKI.

7) Menyampaikan Laporan Pemantauan Rutin/Lainnya tersebut
ke Sekretaris DJPb paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pemantauan berakhir.

131636 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

8) Menyusun Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan
Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
sebagaimana format Anak Lampiran II KEP-525/PB/2016
tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik
dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan hal. 12.

9) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kode
etik dan disiplin pegawai pada saat pemantauan, maka perlu
dilakukan analisis yang dituangkan ke dalam formulir analisis
dugaan pelanggaran menggunakan format sebagaimana diatur
dalam Anak Lampiran I KEP-247/PB/2016 Tentang Kode
Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

10) Hasil analisis dimaksud beserta rekomendasi tindak lanjutnya
disampaikan dalam Nota Dinas Rahasia Kepala Bidang SKKI
kepada unit terkait (tembusan kepada Kakanwil).

11) Laporan hasil penanganan dugaan terhadap pelanggaran kode
etik (yang bersumber dari temuan pemantauan, pengaduan
maupun laporan atasan langsung) dilaporkan ke UKI Pusat
setiap semester menggunakan format sebagaimana diatur
dalam Anak Lampiran IX KEP-247/PB/2016 Tentang Kode
Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. Kegiatan Pendukung
1) Melakukan internalisasi kode etik dan disiplin pegawai melalui
GKM dan/atau media/sarana lain

2) Membuat jadwal pelaksanaan pemantauan rutin/lainnya

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 137

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

3) Melakukan briefing tepat sesaat sebelum pelaksanaan
pemantauan untuk menyatukan persepsi sekaligus mengatur
pembagian tugas masing-masing anggota tom pemantau.
Tujuan briefing singkat ini juga untuk menentukan tata urutan
Bagian atau Bidang yang akan dijadikan objek pemantauan
pada hari H pemantauan akan dilaksanakan

4) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik/disiplin sesuai
KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat
Jenderal Perbendaharaan

d. Kegiatan Rutin
1) Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dapat dilakukan
dengan metode, antara lain :

a) Pemantauan dengan Metode Sidak

(1) menyampaikan surat tugas sidak kepada pimpinan
unit yang akan dipantau

(2) melakukan observasi terhadap objek yang dipantau

(3) meminta dan mengolah data, dokumen atau
informasi yang diperlukan

(4) menyusun laporan dan membuat rekomendasi
kepada pihak terkait.

b) Pemantauan dengan Blind Surveillance

(1) memantau objek yang dipantau secara diam-diam
atau dengan teknik penyamaran

(2) mengumpulkan dan mengolah data, dokumen atau

131838 Direktorat Jenderal Perbendaharaan