Pedoman Bidang SKKI

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
APBN;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2016 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang
Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis
Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 189

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.01/2013 tentang
Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor
65/KMK.01/2014;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/2015 tentang Tata
Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaran Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 845/KMK.01/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.7/2017 tentang Uraian
Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013
tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

17. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomorPER-3/PB/2014tentang
Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban
Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014

191090 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah
Pencairan Dana Dalam Rangka Impelementasi Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 41 /PB/2014
tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
Dan Anggaran Negara;

20. Pe r a t u r a n D i r e k t u r Je n d e r a l Pe r b e n d a h a r a a n No m o r
PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,
dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta
Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Badan
Layanan Umum;

21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015
tentang Mekanisme Percepatan Penyelesaian Retur Surat Perintah
Pencairan Dana;

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016
Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2016
tentang Pembina Pengelola Perbendaaharaan (Treasury Management
Representative);

24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada
Akhir Tahun Anggaran 2016;

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-49/PB/2016
tentang Perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 191

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

26. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-222/PB/2012
tentang Standar Pelayanan Minimum Kantor Vertikal Lingkup Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

27. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2015
tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-247/PB/2016
tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016
tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016
tentang Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
di Lingkungan DJPb;

32. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016
tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

33. Keputusan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-800/PB/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pendendalian Intern di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

34. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016
tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona lntegritas (ZI) menuju

191292 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan DJPb;

35. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2013
Tentang Pedoman Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan
Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

36. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2016
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara;

37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2523/PB/2014 tanggal
21 April 2014 hal Tindak Lanjut Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
KPPN di Lingkungan DJPb Tahun 2014;

38. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6361/PB/2015 tanggal
29 Juli 2015 hal Penyediaan Fasilitas Pendaftaran User dan pembuatan
Kode Billing serta Pemasangan banner dan Spanduk MPN G2 oleh KPPN
dan Kanwil DJPb;

39. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3690/PB/2016
tanggal 29 April 2016 hal Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

40. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10309/PB/2016
tanggal 15 Desember 2016 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan
dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016;

41. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1252/PB/2017 tanggal
31 Januari 2017 hal Penetapan KPPN yang Melaksanakan Akselerasi
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan DJPb;

42. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2500/PB/2017 tanggal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 193

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

7 Maret 2017 hal Action Plan Implementasi Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

43. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor:
S-3141/PB.1/2016 tanggal 12 April 2016 hal Penyampaian Tabel
Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) dan Daftar Uji Pengendalian
Utama DUPU) Tahun 2016;

44. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3826/PB/2016
tentang Penjelasan Implementasi Kepdirjen Perbendaharaan nomor KEP-
261/PB/2016;

45. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1415/PB.1/2017
tanggal 2 Februari 2017 hal Pemetaan Pembina Pengelola Perbendaharaan
(TMR);

46. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2202/PB.1/2017
tanggal 27 Februari 2017 hal Penyampaian Laporan Pencanangan dan
Laporan Bulanan Pelaksanaan Akselerasi Pembangunan Zona lntegritas
Menuju WBK/WBBM pada KPPN;

47. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1916/PB.3/2014 tanggal
21 Maret 2014 hal pemberitahuan tentang Pelaksanaan Implementasi
Sistem MPN Generasi Kedua;

48. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-5269/PB.3/2014
tanggal 22 Agustus 2014 hal Monitoring Implementasi Aplikasi SILABI
dan Sosialisasi Domain SILaBUN;

49. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1447/PB.3/2015 tanggal
24 Februari 2015 hal Penginputan Data Rekening dan Saldo Rekening
Bulan Desember 2014;

191494 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

50. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-5245/PB.3/2015 tanggal
22 Juni 2015 hal Updating Data dan Saldo Rekening KPPN Pada Aplikasi
Pbn Open;

51. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3157/PB.3/2016 tanggal
12 April 2016 hal Penegasan Terkait Penutupan Sistem penerimaan Negara
MPN G1 pada Bank BUMN, BPD dan Pos Persepsi per 1 Juli 2016;

52. Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-1209/PB.7/2017 tanggal
30 Januari 2017 hal Pengiriman Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan
Pembinaan dan Bimbingan Teknis TMR;

53. Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-7540/PB.8/2015
tanggal 3 September 2015 hal Sensus BMN Aset SPAN.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 195