Pedoman Bidang SKKI

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

informasi yang diperlukan

(3) menyusun laporan dan membuat rekomendasi
kepada pihak terkait.

c) Pemantauan dengan Desk Review

(1) menyampaikan surat tugas Desk Review kepada pimpinan
unit yang akan dipantau (jika desk review dilakukan on
the spot)

(2) mengumpulkan data, dokumen atau informasi yang
belum diterima

(3) melakukan verifikasi atas data, dokumen atau informasi
dan mencocokkannya dengan dengan data sebelumnya

(4) menyusun laporan dan membuat rekomendasi kepada
pihak terkait.

d) Pemantauan bentuk lainnya, pemantauan insidental yang
dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan

e. Poin Penting
1) Pemantauan rutin dengan metode sidak dilakukan minimal 1
kali dalam setiap triwulan;

2) Laporan pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan
disiplin pegawai dibuat dan disampaikan ke Sekretaris DJPb
serta kepada Kepala Kanwil paling lambat 5 hari kerja setelah
pemantauan dilaksanakan;

3) Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan
Kode Etik dan Disiplin disampaikan ke Sekretaris DJPb

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 139

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

paling lambat Akhir Juli tahun berjalan dan akhir Januari
Tahun berikutnya;

4) Temuan dugaan pelanggaran wajib dilakukan penanganan
dan dicatat dalam laporan semesteran hasil penanganan
dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan sepuluh (10)
hari kerja setelah semester berakhir ke UKI Pusat;

5) Majelis Kode Etik dapat dibentuk atas rekomendasi Bidang
SKKI kepada pejabat yang berwenang membentuk majelis,
berdasarkan usulan tindak lanjut pada formulir analisis dugaan
pelanggaran kode etik/disiplin yang dibuat.

f. Lain-lain
1) Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai merupakan
kegiatan pemantauan yang dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan pegawai terhadap ketentuan, yang
dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal. Penerapan Kode Etik
di lingkungan DJPb dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan
internalisasi, penandatanganan Pakta Integritas seluruh
pegawai yang selalu diperbaharui pada setiap awal tahunan
atau jika terjadi pergantian pimpinan dan penandatangan
Pakta integritas antara pimpinan unit kerja vertikal dengan
mitra kerja bersangkutan yang selalu diperbaharui setiap
terjadi pergantian pimpinan unit kerja vertikal DJPb.

2) Secara garis besar, pemantauan kode etik dan disiplin pegawai
dilakukan melalui 2(dua) cara yaitu :

a) Pemantuan rutin.

141040 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam tiap
triwulan dengan metode sidak terhadap seluruh atau
sebagian objek pemantauan di unit kerja masing-masing.

b) Pemantauan Lainnya

Dilaksanakan secara insidentil atau atas instruksi
pimpinan dengan metode Sidak, Desk Review dan Blind
Surveillance. Metode Sidak dilakukan secara tiba-tiba
tanpa pemberitahuan lebih dulu, Metode Desk Review
dilakukan melalaui pemeriksaan dan analisis data dan
informasi yang ada pada dokumen terkait penanganan
dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai,
sedangkan Metode Blind Surveillance merupakan salah
satu bentuk pemantauan yang dilakukan secara diam-
diam dengan teknik penyamaran.

c) Dalam proses pemantauan, yang menjadi objek
pemantauan yaitu :

(1) Pegawai, meliputi pemantauan kedisiplinan
pegawai serta etika dalam berpakaian, bersikap dan
berprilaku;

(2) Ruang kerja, meliputi pemantauan kebersihan,
kerapian, kenyamanan dan kondisi ruang kerja;

(3) Komputer, meliputi pemantauan isi dan aplikasi
yang terdapat di semua komputer inventaris kantor.

3) Majelis Kode Etik dibentuk oleh Pejabat yang berwenang
membentuk Majelis Kode Etik bilamana sudah dapat
dipastikan terjadinya pelanggaran kode etik.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 141

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

4) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, pegawai yang
melakukan pelanggaran dikenakan sanksi moral berupa:

(a) Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis

(b) Pernyataan penyesalan

Pegawai yang dikenakan sanksi moral namun tidak
bersedia mengajukan perrmohonan maaf secara lisan dan/
atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat
dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan peraturan
perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui
papan pengumunan dan media masa dilaksanakan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan
sanksi moral disampaikan kepada Pegawai yang dikenakan
sanksi, sedangkan melalui sarana atau media lainnya
dilaksanakan 1 (satu) kali.

Dalam hal pejabat yang berwenang mengenakan sanksi
tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjatuhkan
sanksi tanpa alasan yang sah, maka pejabat dimaksud
dapat dijatuhi hukuman disiplin.

6. Kegiatan/Penerapan Manajemen Risiko

a. Dasar Hukum
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

141242 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

3) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-796/PB/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajeman
Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Komunikasi dan Konsultasi

a) Pada Kanwil DJPb dilaksaksanakan rapat berkala yang
diselenggarakan secara triwulanan. Dilaksanakan pada
bulan januari, April, Juli dan Oktober.

b) Rapat insidental jika memang diperlukan dan diminta
oleh Kepala Kanwil.

c) Focused Group Discussion dilaksanakan pada saat
identifikasi, Analisis, Evaluasi dan pembahasan rencana
penanganan risiko.

d) Tahapan komunikasi dan konsultasi ini dilaksanakan
secara kontinu dan berkesinambungan dalam seluruh
proses manjemen risiko.

2) Penetapan Konteks

Hal-hal yang termaktub dalam Penetapan konteks adalah Unit
Organisasi, Ruang Lingkup Penerapan, Periode penerapan,
Sasaran Organisasi, Struktur Organisasi Penerapan manajemen
Risiko, Daftar Pemangku Kepentingan, Daftar Peraturan
Perundang-undangan yang Terkait, Kriteria Risiko (terdiri

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 143

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

dari kriteria kemungkinan dan kriteria dampak), Matriks
Analisis Risiko dan Level Risiko serta Selera Risiko. Formulir
penetapan konteks telah diatur dalam KEP-796/PB/2016.

3) Identifikasi Risiko

Dalam proses identifikasi risiko perlu diperhatikan risiko
yang terkait dengan sasaran organisasi kanwil. Selain itu perlu
diperhatikan risiko-risiko yang mungkin saja diturunkan dari
UPR Eselon I kepada kanwil atau usulan risiko yang berasal
dari UPR KPPN yang dinaikkan menjadi risiko kanwil.
Dalam proses identifikasi risiko terdapat tahapan-tahapan
sebagai berikut:

a) Memahami sasaran organisasi

b) Mengidentifikasi kejadian risiko

c) Mencari penyebab atau akar masalah yang menyebabkan
risiko tersebut terjadi. Terdapat beberapa metode
yang dapat digunakan dalam mencari penyebab risiko
sebagaimana telah dijelaskan dalam KEP-796/PB/2016
diantaranya adalah dengan metode fishbone diagram, 5
why analysis dan Metode Analisis Pohon Masalah.

d) Menentukan dampak

Proses penentuan dampak yang terjadi harus sesuai
dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dalam
KEP-796/PB/2016, sebagai berikut:

(1) Beban keuangan negara

141444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(2) Penurunan Reputasi

(3) Sanksi Pidana, Perdata dan atau Adminsitratif

(4) Kecelakaan kerja

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi

(6) Penurunan Kinerja

e) Menentukan kategori risiko

4) Melakukan Analisis Risiko terhadap risiko-risiko yang telah
diidentifikasi agar dapat ditentukan level risikonya. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam proses analisis risiko adalah
sebagai berikut:

a) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang
telah dilaksanakan;

b) Mengestimasi level kemungkinan risiko;
c) Mengestimasi level dampak risiko
d) Menentukan besaran risiko dan level risiko
e) Menyusun peta risiko
5) Melakukan Evaluasi Risiko dengan tahapan sebagai berikut:
a) Menyusun Prioritas Risiko;
b) Menentukan risiko utama
c) Menetapkan IRU untuk risiko-risiko yang perlu untuk

ditangani
6) Langkah selanjutnya setelah profil risiko selesai dibuat adalah

menyusun rencana penanganan risiko. Tujuan penanganan
risiko adalah untuk menurunkan level risiko organisasi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 145

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

7) Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu yang dilakukan terdiri atas:

a) Pemantauan berkelanjutan

b) Pemantauan berkala, dilakukan triwulanan dan tahunan
untuk memantau rencana aksi penanganan risiko, analisis
status IRU serta memantau tren perubahan besaran risiko.

c. Kegiatan Rutin
1) Melakukan penyusunan piagam dan profil risiko.

2) Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Eselon II dimulai
dengan membentuk Struktur Unit Pemilik Risiko yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan, yang terdiri atas Pemilik
Risiko adalah Kepala Kantor Wilayah, Koordinator Risiko
adalah seluruh pejabat eselon III dibawah Pemilik Risiko,
Pelaksana Harian Koordinator Risiko adalah Pejabat Eselon
III pada Bidang SKKI, Pengelola Risiko adalah Kepala Bidang
SKKI selaku Sub Manajer Risiko (SMR) dan Administrator
Risiko adalah Pejabat Eselon IV yang ditunjuk untuk
membantu masing-masing Koordinator Risiko.

3) Bentuk komunikasi dan konsultasi yang merupakan bagian dari
proses manajemen risiko dilaksanakan melalui Rapat Berkala
secara Triwulanan dan Rapat Insidentil yang merupakan
wadah monitoring perkembangan Indikator Risiko Utama
(IRU) yang dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan level
risiko, prioritas dan perubahan rencana mitigasi risiko.

4) Tahapan-tahapan dalam penetapan konteks meliputi :

141646 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

a) Menentukan ruang lingkup dan periode penetapan risiko
b) Menetapkan sasaran organisasi
c) Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR)
d) Mengidentifikasi stakeholder
e) Mengindentifikasi pertauran yang terkait
f ) Menetapkan kategori risiko
g) Menetapkan kriteria risiko
h) Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
i) Menetapkan Selera Risiko

5) Tujuan dilakukan penetapan konteks adalah untuk
memperoleh gambaran menyeluruh terkait parameter dasar,
ruang lingkup dan kerangka kerja manajemen risiko.

6) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan meregister
semua risiko yang berpotensi menyebabbkan tidak tercapainya
sasaran organisasi. Proses yang dapat dilakukan dalam
melakukan identifikasi risiko yaitu memahani Sasaran
Organisasi dalam peta strategis unit kerja dan sasaran lainnya
yang mengacu pada KSKK, Renstra dan Renja serta dokumen
perencanaan strategi lainnya, menidentifikasi Kejadian yang
berindikasi risiko, mencari penyebab atau akar masalah dari
kejadian risiko dan menentukan dampak negatif atas kejadian
risiko berdasarkan area dampak risiko.

7) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko:

a) Menentukan Kejadian risiko:

(1) Harus mencerminkan proses yang dapat
mengagalkan pencapaian sasaran UPR;

(2) Sumber Daya Manusia diupayakan tidak menjadi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 147

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

deskripsi kejadian risiko.

b) Menentukan Penyebab Risiko:

(1) Diupayakan menjadi penyebab utama

(2) Dapat berasal dari internal maupun eksternal UPR

(3) Dapat lebih dari satu macam yang diurutkan dari
yang paling signifikan

c) Menentukan Dampak risiko:

(1) Harus relevan dan berkaitan dengan pencapaian
sasaran UPR yang telah diidentifikasi.

(2) Satu risiko hanya memiliki satu dampak risiko.

(3) Penentuan dampak risiko harus mengacu pada
Kriteria dampak.

(4) Tahapan Analisis Risiko yaitu mengiventarisasi sistem
pengendalian internal yang telah dilaksanakan,
mengestimasi level kemungkinan dan level dampak
risiko, menentukan besaran risiko dan level risiko
dan menyusun peta risiko. Tujuan dari analisis risiko
adalah untuk menentukan level risiko.

(5) Evaluasi risiko merupakan proses manajemen
risiko yang bertujuan untuk mengambil keputusan
mengenai perlu tidaknya dilakukan mitigasi
risiko lebih lanjut dan menentukan prioritas
penanganannya. Dalam evaluasi risiko terdapat
beberapa tahapan yaitu menyusun prioritas risiko
yang diurutkan berdasarkan besaran risiko, area

141848 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

dampak, kategori risiko dan judgement pemilik
risiko, menentukan risiko kunci dan menetapkan
Indikator Risiko Utama. Jika risiko yang telah
dievaluasi berada diluar luar penerimaan risiko maka
risiko tersebut tidak perlu dimitigasi atau dibuatkan
IRU-nya.

8) Setiap administrator risiko pada setiap bagian atau bidang
secara kontinu memantau dan memastikan bahwa proses
penanganan risiko yang telah disusun dijalankan sesuai
rencana penanganan risiko. Selain itu Pengelola Risiko
secara terus menerus memperhatikan situasi dan kondisi
kekinian untuk dapat mengidentifikasi risiko-risiko baru
yang mungkin saja muncul.

9) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Tahapan
Penanganan Risiko :

a) Memilih Opsi Penanganan :

(1) Pastikan Opsi yang dipilih dapat menurunkan
level risiko;

(2) Pastikan Opsi yang dipilih relevan dengan status
level kemungkinan dan level dampak pada saat
melalukan analisis risiko;

(3) Mempertimbangkan cost and benefit sesuai
ketersediaan sumber daya dan faktor lingkungan
yang mempengaruhi risiko.

b) Memilih rencana penanganan risiko :

(1) Harus relevan dengan opsi yang dipilih. Jika

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 149

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

memilih opsi mengurangi kemungkinan
maka rencana penanganannya dapat
mencegah terjadinya kejadian risiko dan jika
memilih menurunkan dampak maka rencana
penanganannya dapat diasumsikan bahwa ketika
risiko terjadi tidak menimbulkan dampak;

(2) Harus relevan dengan penyebab risiko dan
bersifat inovatif bukan kegiatan yang bersifat
rutin.

c) Mengisi level kemungkinan dan level dampak untuk
menentukan risiko residual :

(1) Harus relevan dengan opsi yang dipilih;

(2) Memperhatikan keyakinan yang memadai
terhadap mitigasi yang dijalankan.

10) Pemantauan Risiko dilaksanakan tiap triwulan bersamaan
dengan pelaksanan DKO yang dihadiri oleh Pimpinan
Unit Eselon II dan Pejabat Eselon III serta Pelaksana
Harian Koordinator Risiko dengan jumlah kehadiran
maksimal 50% dari seluruh koordinator risiko. Sedangkan
Reviu atas pelaksanaan manajemen risiko dilakukan
Inspektorat Jenderal.

d. Kegiatan Pendukung
1) Pelaksana Harian Koordinator Manajemen Risiko
mengkoordinir proses manajemen risiko pada Bagian dan
Bidang lain yang ada di Kanwil;

151050 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

2) Menyusun jadwal Rapat UPR;

3) Merekapitulasi profil risiko yang berasal dari Bagian dan
Bidang-bidang yang ada di Kanwil.

e. Poin Penting
1) Piagam manajemen risiko disampaikan ke Direktur Jenderal
Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Januari.
2) Periode pelaksanaan rapat pemantauan risiko Kanwil adalah
triwulanan bersamaan dengan pelaksanaan DKO dengan
jumlah kehadiran seluruh koordinator manajemen risiko
adalah minimal 50%.
3) Laporan Pemantauan Triwulanan disampaikan paling lambat
tanggal 20 awal bulan setelah triwulan berakhir.
4) Laporan Pemantauan Tahunan disampaikan paling lambat 31
Januari.
5) KPPN mengirimkan Piagam Manajemen Risiko ke Kanwil
paling lambat 31 Januari, dan Laporan Pemantauan triwulanan
pada tanggal 10 awal bulan berikutnya setelah triwulan
berakhir.
6) Bidang SKKI Kanwil merekapitulasi dan mereviu Piagam
Manajemen Risiko KPPN dan menyampaikan Laporan Hasil
Rekapitulasi dan Reviu tersebut ke Sekretaris DJPb paling
lambat tanggal 28 Februari.

f. Lain-lain
1) Selain membuat rencana penanganan risiko perlu juga dibuat
rencana kontijensi untuk mengatasi keadaan darurat yang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 151

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

mempunyai dampak luar biasa.
2) Formulir Loss Event Database dibagikan setiap awal triwulan

oleh Pelaksana Harian Koordinator Risiko dan dikembalikan
oleh Koordinator Risiko pada awal triwulan berikutnya beserta
dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rapat UPR.
3) Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah DJPb
diwujudkan melalui Pengembangan Budaya Sadar Risiko,
Penyelenggaraan Proses manajemen Risiko dan Pembentukan
Struktur Manajemen Risiko.
a) Pengembangan Budaya Sadar Risiko, dikembangkan

sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan
dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi dan
diwujudkan dengan pemahaman dan pengelolaan risiko
sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di
seluruh tingkatan organisasi.
b) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko, diterapkan
dalam suatu siklus dengan periode tahunan yang meliputi
7 (tujuh) tahapan yaitu Komunikasi dan Konsultasi,
Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko,
Evaluasi Risiko, Mitigasi atau Penanganan Risiko dan
Pemantauan dan Reviu.
c) Pembentukan Struktur manajemen Risiko, terdiri atas
Komite Manajemen Risiko Eselon I yang melakukan
pengendalian tingkat kebijakan Eselon I, Pemimpin
Unit Eselon II yang melakukan Pengendalian Tingkat
Operasional, Bagian Kepatuhan Internal yang melakukan
pemantauan, pengendalian dan pembinaan terhadap
penerapan manajemen risiko lingkup Eselon I dan

151252 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen
Risiko (Compliance Office For Risk Management) yang
melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap
penerapan manajemen risiko.

7. Kegiatan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)

a. Dasar Hukum
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan.

b. Prosedur / Alur Kegiatan
1) Pengajuan unit kerja yang ikut serta dalam Pembangunan
Zona Integritas WBK WBBM. Persetujuan pengajuan dengan
memperhatikan syarat KPPN yang ikut akslerasi dalam
KEP-814/PB/2016.
2) Pencanangan pembangunan Zona Integritas
KPPN yang mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk ikut dalam Pembangunan ZI WBK/
WBBM selanjutnya melakukan pencanangan pembangunan
ZI dengan melakukan deklarasi bahwa seluruh Pejabat dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 153

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Pegawai KPPN siap melakukan pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM dengan menandatangani Pakta Integritas
Internal.

3) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan pembangunan ZI mengacu pada paramater
komponen pengungkit dan parameter komponen hasil
sebagaiman diatur dalam KEP-814/PB/2016. Parameter
komponen pengungkit meliputi:

a) Manajemen Perubahan

b) Penataan Tatalaksana

c) Penataan Sistem manajemen SDM

d) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

e) Penguatan Pengawasan

f ) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sementara Parameter komponen hasil terdiri dari dua
indikator, yaitu:

a) Terwujudnya pemerintahan yan bersih dan bebas
KKN dengan menggunakan ukuran Persentase
penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan
(TLHP) yang dilakukan oleh auditor internal mapun
eksternal.

b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat yang diukur melalui nilai persepsi
kualitas pelayanan (survei).

151454 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

4) Reviu laporan hasil pembangunan Zona Integritas.

a) KPPN mengirimkan Laporan Perkembangan proses
pembangunan ZI ke Kepala Kanwil DJPb c.q. Kepala
Bidang SKKI setiap 3 (tiga) bulan untuk dilakukan
validasi dan verifikasi atas pemenuhan dokumen
pengungkit. Laporan perkembangan tersebut
diterima Kanwil 10 hari kerja setelah bulan ke-3
(tiga) berakhir (laporan insidentil dapat diakomodir).

b) Kanwil melakukan validasi dan verifikasi maksimal
10 hari kerja setelah laporan diterima dari KPPN.

c) Kanwil menyampaikan kembali hasil validasi dan
verifikasi kepada KPPN maksimal 2 hari kerja
setelah proses validasi dan verifikasi tersebut untuk
ditindaklanjuti oleh KPPN.

d) Bidang SKKI menyusun laporan konsolidasi
perkembangan pembangunan ZI sesuai anak lampiran
2b KEP-814/PB/2016 dan menyampaikannya
kepada Sekretaris DJPb. Laporan Konsolidasi tersebut
disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah bulan
ke-6 (enam) berakhir.

c. Poin Penting
1) Setiap Kanwil DJPb sedikitnya mengajukan 1 (satu) KPPN
di wilayah kerjanya untuk melakukan akselerasi pembangunan
Zona Integritas WBK dan WBBM.

2) Pengusulan KPPN yang akan melakukan pembangunan ZI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 155

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

WBM dan WBBK paling lambat disampaikan pada minggu
ke 2 bulan Januari.
3) Pencanangan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
dilakukan paling lambat minggu ke-4 bulan Januari.
4) Kanwil berkoordinasi dengan KPPN di wilyahnya yang
telah ditunjuk untuk mengikuti pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM untuk memantau pelaksaaan setiap tahapan
pembangunan ZI.
5) Kanwil melakukan monitoring dan evaluasi setiap
perkembangan melalui pemenuhan dokumen sesuai lampiran
pada Lembar Perkembangan Supervisi Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM.
6) Kanwil melakukan validasi dan verifikasi atas pemenuhan
dokumen yang disampaikan oleh KPPN.
7) Kanwil melakukan bimbingan dan dukungan teknis terhadap
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tahapan
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM.
8) Kanwil melakukan pra penilaian pelaksanaan pembangunan
ZI Menuju WBK/WBBM di KPPN. Kemudian kanwil
mengusulkan KPPN-KPPN yang telah memenuhi standar
minimal penilaian kepada Bagian Kepatuhan Internal Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk penilaian selanjutnya oleh
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

151656 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

8. Kegiatan Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan
Penanganan Masalah Hukum Bagi Pejabat/Pegawai

a. Dasar Hukum
Surat Edaran Nomor SE-46/PB/2016 tentang Pedoman Pemenuhan
Pemanggilan sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah Hukum
bagi Pejabat/Pegawai/Pensiunan/mantan Pegawai di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) Mekanisme Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi

a) Melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan institusi
penegak hukum
• Dalam tahap awal proses penyelidikan/penyidikan,
setiap pimpinan unit kerja agar melakukan koordinasi
dengan institusi penegak hukum dan mengarahkan
pemberian keterangan/penjelasan mengenai proses
pelaksanaan pekerjaan, sehingga pemberian keterangan
tidak harus diberikan oleh pejabat/pegawai/pensiunan/
mantan pegawai saat peristiwa terjadi;
• Menggali informasi mengenai perkara dan keterangan
yang diperlukan oleh penyelidik/penyidik;
• Memastikan keterangan yang diberikan adalah sebagai
saksi bukan ahli;
• Dalam hal terdapat surat panggilan untuk memberikan
keterangan/kesaksian yang diterima mendadak
atau berhalangan menghadiri pemeriksaan, agar
dikoordinasikan dengan penyelidik/penyidik untuk

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 157

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

memohon penundaan dan menentukan tanggal
pemeriksaan;

• Klarifikasi dan koordinasi dengan institusi penegak
hukum dapat dilakukan pejabat/pegawai/pensiunan/
mantan pegawai yang bersangkutan bersama-sama
dengan pimpinan unit kerjanya dan/atau bersama-
sama dengan pejabat/pegawai Direktorat Sistem
Perbendaharaan.

b) Melakukan Pengumpulan bahan dan koordinasi
internal

• Mempersiapkan dokumen

√√ Kartu Identitas (KTP/SIM/A/nametag);
√√ Curiculum Vitae yang memuat antara lain

identitas diri, riwayat pekerjaan, dan riwayat
pendidikan;
√√ Surat Tugas
√√ Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dalam hal pegawai yang ditugaskan untuk
menjadi saksi adalah Kepala KPPN atau
Pejabat/Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan berkenaan dengan
tembusan Direktur Sistem Perbendaharaan.
√√ Surat Keputusan tentang mutasi jabatan
berkaitan dengan jabatan saat terjadinya
peristiwa apabila diperlukan;
√√ Uraian pelaksanaan tugas/SOP yang terkait
dengan pemeriksaan dan berlaku pada saat

151858 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

terjadinya peristiwa;
√√ Peraturan perundang-undangan terkait

dengan pemeriksaan dan yang berlaku pada
saat terjadinya peristiwa;
√√ Dokumen-dokumen terkait dengan
pemeriksaan dan/atau pada saat terjadinya
peristiwa apabila diminta;
√√ Kronologis mengenai perkara terkait.
• Mengkoordinasikan dan membahas
secara internal termasuk mengumpulkan,
mempelajari, dan menyiapkan materi pemberian
keterangan;

• Pejabat/pegawai/pensiunan/mantan pegawai
yang akan memberikan keterangan dan/atau
kesaksian kepada institusi penegak hukum
harus berkoordinasi dengan Direktorat Sistem
Perbendaharaan.

c) Permohonan Bantuan Hukum

• Pejabat/pegawai/pensiunan/mantan pegawai yang
diminta keterangan/kesaksian sebagai Saksi dalam
proses penyelidikan/penyidikan/pemeriksaan
oleh penyelidik/penyidik/badan peradilan dalam
perkara tindak pidana dapat memperoleh bantuan
hukum;

• Bantuan hukum yang diberikan kepada Pejabat/
Pegawai/Pensiunan/Mantan Pegawai diberikan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 159

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak
pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di
Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan dilakukan pada waktu yang
bersangkutan masih berstatus sebagai Pejabat/
Pegawai;

• Pejabat/Pegawai/Pensiunan/Mantan Pegawai
yang berstatus tersangka atau terdakwa tidak
memperoleh Bantuan Hukum dari Kementerian
Keuangan;

• Bantuan hukum dilaksanakan oleh Direktorat
Sistem Perbendaharaan dan/atau bersama-sama
dengan Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan;

• Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pejabat/
Pegawai mengajukan permohonan Bantuan
Hukum secara tertulis yang berisi sekurang-
kurangnya uraian singkat mengenai pokok
masalah hukum, melalui pimpinan unit kerja
masing-masing secara hierarki kepada Direktur
Sistem Perbendaharaan dengan tembusan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dan Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan;

• Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pensiunan/
Mantan Pegawai mengajukan permohonan
Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi

161060 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

sekurang-kurangnya uraian singkat mengenai
pokok masalah hukum, kepada Direktur Sistem
Perbendaharaan atau melalui Kantor Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdekat
dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan Biro Bantuan
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan;

• Dalam hal tertentu, permohonan Bantuan Hukum
dapat dilakukan secara lisan atau dikoordinasikan
secara langsung dengan Direktorat Sistem
Perbendaharaan. Selanjutnya surat permohonan
Bantuan Hukum secara tertulis tetap disampaikan
kepada Direktur Sistem Perbendaharaan.

Pemberian Bantuan Hukum meliputi:

• Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan
kewajiban Saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan
oleh penyelidik/penyidik/badan peradilan;

• Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi
tindak pidana;

• Pemahaman tentang hukum keuangan negara
dan substansi peraturan perbendaharaan;

• Pemahaman tentang ketentuan hukum acara
pidana yang harus diperhatikan oleh Saksi;

• Pendampingan kepada Saksi di hadapan
penyelidik/penyidik/badan peradilan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 161

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

• Mengkoordinasikan dengan unit atau instansi
terkait penyiapan materi untuk kepentingan
pemberian keterangan/kesaksian;

• Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian
bantuan hukum.

d) Memenuhi Panggilan Sebagai Saksi

• Saksi memberikan keterangan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi yang
dilaksanakan serta relevansi dengan kasus hukum
yang terjadi;

• Dalam hal diperlukan, setiap Kepala
Kantor Wilayah dapat memerintahkan
Pejabat/Pegawai yang berkompeten di
lingkungannya dan/atau dari KPPN untuk
mendampingi saksi;

• Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan
pemenuhan sebagai ahli secara hierarki kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melalui sarana pengiriman tercepat.

• Dalam hal diperlukan, permohonan bantuan
hukum tersebut dapat diteruskan dan
dikoordinasikan oleh Direktorat Sistem
Perbendaharaan kepada Biro Bantuan Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

• Pengajuan permohonan bantuan hukum harus
melampirkan dokumen yang berkenaan dengan

161262 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

masalah hukum, kronologis permasalahan, dan
hasil pembahasan internal.
c. Laporan
Dalam rangka monitoring dan evaluasi penanganan
perkara hukum, kepada Pejabat/Pegawai yang diberi tugas:

1) memberikan keterangan baik sebagai Saksi maupun Ahli;

2) menyelesaikan masalah hukum berdasarkan surat kuasa
khusus; dan/atau

3) melakukan pendampingan saksi/ahli; agar membuat laporan
dengan uraian singkat hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur
Sistem Perbendaharaan melalui pimpinan unit kerja masing-
masing secara hierarki yang dibuat sesuai format dalam
Lampiran III Surat Edaran Nomor SE-46/PB/2016.

d. Poin Penting
1) Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan pemberian
keterangan/kesaksian, agar berkoordinasi dengan Direktorat
Sistem Perbendaharaan cq. Subdit Pembinaan Proses Bisnis
dan Hukum;

2) Terkait dengan mekanisme pemberian dokumen agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Setiap permintaan dokumen dari penegak hukum harus
disampaikan dengan surat permintaan dokumen secara
resmi dengan merinci seluruh dokumen yang diminta.

b) Semua dokumen yang diperlukan oleh penegak hukum
dalm penyelidikan/penyidikan suatu perkara hanya dapat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 163

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

diperiksa di kantor dan tidak diperkenankan dibawa keluar
kantor.

c) Dalam hal penegak hukum berkeinginan membawa
dokumen keluar dapat diberikan fotokopi dokumen
yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan
penyerahan dokumen harus menggunakan berita acara
serah terima .

d) Pejabat yang berwenang untuk melegalisasi di Kanwil
adalah Kepala Bagian Umum.

e) Kanwil agar segera menyampaikan laporan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait permintaan
dokumen oleh penegak hukum atas suatu perkara.

f ) Kanwil senantiasa berkoordinasi dengan Kantor Pusat
mengenai:
√√ Perkara dan dokumen yang diperlukan penyelidik/
penyidik/badan peradilan.
√√ Status dokumen.

3) Untuk memperoleh bantuan hukum pejabat/pegawai
mengajukan Permohonan Bantuan Hukum melalui pimpinan
unit kerja masing-masing secara hierarki kepada Sekretaris
DJPb dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan
masalah Hukum.

4) Dalam hal terdapat biaya perjalanan dinas dalam menghadiri
pemanggilan saksi/ahli maka permohonan penggantian biaya
perjalanan dinas disampaikan secara hierarki kepada Sekretaris

161464 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

DJPb.
5) Pejabat yang berwenang menugaskan pejabat/pegawai untuk

memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli adalah Sekretaris
DJPb.
6) Permintaan keterangan sebagai ahli Hanya dapat diberikan atas
permintaan institusi penegak hukum antara lain Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
7) Apabila pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai Ahli
memerlukan konsultasi dapat menghubungi Sekretariat DJPb
serta dapat diberi pendampingan dari Kantor Pusat DJPb.

9. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi

a. Dasar Hukum
1) Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang
tata Kelola Tugas Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-3690/PB/2016 hal Pelaksanaan Fungsi Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-4358/PB/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Pengendalian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 165

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Gratifikasi Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
1) UPG Kanwil menerima laporan penerimaan gratifikasi
2) Melakukan penanganan terhadap laporan penerimaan
gratifikasi
a) meminta keterangan kepada pihak terkait dalam hal
memerlukan tambahan informasi yang dituangkan dalam
berita acara
b) melakukan analisis
c) Analisis laporan Gratifikasi dengan mengacu pada laporan
Gratifikasi, berita acara permintaan keterangan, dan/ atau
informasi lain yang relevan
d) Ketua UPG mereviu dan memberikan persetujuan atas
hasil analisis
e) Persetujuan rekomendasi disampaikan kepada KPK paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi
diterima
3) UPG dapat tidak menindaklanjuti penanganan laporan
Gratifikasi, dalam hal sebagai berikut:
a) Pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap
b) Pelapor tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu
c) sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau
penuntutan tindak pidana korupsi; dan/ atau

161666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

d) laporan Gratifikasi disampaikan karena adanya temuan
dari lnspektorat Jenderal/Unit Kepatuhan Internal/
pengawas eksternal

4) Pelaporan hasil penanganan gratifikasi

Rekapitulsai laporan penanganan Gratifikasi di unit masing-
masing dan menyampaikan secara berjenjang kepada UPG
setingkat di atasnya dengan tembusan kepada KPK.

c. Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPG Kanwil adalah:

1) Menyusun rekapitulasi atas penanganan laporan gratifikasi
di kanwil dan menyampaikan laporan tersebut kepada UPG
Kantor Pusat dalam waktu tujuh hari kerja setelah semester
berakhir.

2) Menyusun kompilasi atas rekapitulasi penanganan Laporan
Gratifikasi dari UPG level di bawahnya.

d. Poin Penting
1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dibentuk
UPG yang terdiri dari:

a) UPG Koordinator berkedudukan di Inspektorat Jenderal

Ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal

b) UPG berkedudukan di unit kerja yang mempunyai
tugas dan fungski di bidang kepatuhan internal pada
kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayana/Unit

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 167

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Pelaksana Teknis (UPT)

Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I
yang ditandatangani oleh pimpinan unit eselon I atau
eselon II atas nama pimpinan unit eselon I pada unit
yang bersangkutan.

2) Tugas dan tanggung jawab UPG sebagai berikut:

a) Memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi
pada unit masing-masing;

b) Menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan
verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan Gratifikasi
yang bersangkutan;

c) Meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal
diperlukan;

d) Memberikan rekomendasi dan menetapkan status
Gratifikasi terkait Kedinasan;

e) Menyusun rekapitulsai laporan penanganan Gratifikasi
di unit masing-masing dan menyampaikan secara
berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya dengan
tembusan kepada KPK;

f ) Menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal
penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;

g) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan
pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;

h) Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta
perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai

161868 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan
instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi
pengendalian;

i) Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan
Gratifikasi atau penerapan pengendalian Gratifikasi;

j) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG
Koordinator dalam pelaksanaan pengendalianm
Gratifikasi;

k) Melakukan langkah monitoring ke KPK terkait
penetapan status barang Gra tifikasi apabila diperlukan;

l) Menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar
titik rawan Gratifikasi di lingkungan unit kerja masing-
masing UPG.

3) UPG hanya memproses laporan Gratifikasi oleh penerima
Gratifikasi dan/ atau orang lain yang mendapat kuasa
secara tertulis. Laporan Gratifikasi selain oleh penerima
Gratifikasi dan/ atau orang lain yang mendapat kuasa
secara tertulis, disampaikan kepada unit yang menangani
pengaduan dan/ atau whistleblowing system.

4) UPG wajib memberikan perlindungan kepada pelapor
gratifikasi. Perlindungan ini berupa menjaga kerahasiaan
identitas pelapor gratifikasi. Identitas pelapor gratifikasi
hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan
pertimbangan (management tools), UPG, dan KPK.

5) Pelaporan melalui Unit Pengendalian gratifikasi (UPG)
dilakukan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 169

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.

6) Pelaporan yang melebihi batas waktu 7 hari kerja sejak
tanggal penerimaan gratifikasi harus dilakukan secara
langsung kepada KPK tanpa melalui UPG.

7) Dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi langsung
disampaikan kepada KPK, penerima gratifikasi harus
menyampaikan pemberitahuan pelaporan gratifikasi
dimaksud kepada UPG di unit kerjanya paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah laporan penerimaan gratifikasi
disampaikan klepada KPK dengan disertai bukti pelaporan
gratifikasi.

e. Laporan
1) Rekapitulasi laporan penanganan Gratifikasi.

2) Rekapitulasi tersebut disampaikan setiap awal bulan secara
berjenjang kepada UPG setingkat di atasnya sampai dengan
UPG kantor pusat dengan tembusan kepada KPK.

3) UPG kantor pusat menyampaikan rekapitulasi kepada UPG
Koordinator. Penyampaian rekapitulasi ini paling lambat
tanggal 15 Juli untuk penyampaian laporan semester I dan
tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian
laporan semester II. Dalam hal penyampaian rekapitulasi jatuh
pada hari libur, maka batas waktu penyampaian rekapitulasi
semesteran dilakukan paling lambat pada hari kerja pertama
setelah tanggal 15 Juli dan 15 Januari.

171070 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

f, Lain-lain
1) Gratifikasi merupakan pemberian yang secara umum diartikan
sebagai uang, barang, rabat (discont), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik
yang diterima di luar negeri maupun di dalam negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun
tanpa sarana elektronik.

2) Secara garis besar, Gratifikasi dibagi 2 (dua) yaitu :

a) Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang
diterima pegawai yang berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

b) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dibagi 2 (dua)
yaitu :

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan terkait
dengan kedinasan, dapat berupa seminar kit yang
didapat dari seminar, pelatihan dll dan kompensasi
yang diterima terkait kedinasan seperti honorarium,
akomodasi sepanjang tidak terdapat benturan
kepentingan;

(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak
terkait dengan kedinasan, dapat berupa hadiah
langsung, souvenir, hadiah dari pihak lain terkait
acara keluarga yang nilainya paling banyak Rp
1.000.000,- dari masing-masing pihak, pemberian
dari pihak lain terkait musibah dan bencana;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 171

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(3) Pegawai yang menolak penerimaan gratifikasi wajib
melaporkan penolakan gratifikasi kepada :
(a) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada unit
kerja pelapor;
(b) Secara langsung kepada KPK dengan tembusan
UPG unit kerja pelapor secara manual atau
melalui media elektronik.
(c) Laporan tersebut disampaikan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penolakan
gratifikasi dilakukan pelapor.
(d) Setiap pegawai yang melaporkan gratifikasi
yang diterimanya kepada KPK dilindungi hak
dan kewajibannya.

10. Pengujian Kepatuhan SOP

a. Dasar Hukum
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/
PB/2017 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Prosedur/Alur Kegiatan
Tahapan pengujian kepatuhan yang dilaksanakan oleh Tim Penguji
Kepatuhan adalah sebagai berikut:

171272 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

1) Persiapan Pengujian Kepatuhan

a) Penyusunan Tim Pengujian Kepatuhan

Pimpinan Unit Kerja membentuk Tim Penguji Kepatuhan
dengan menerbitkan Surat Tugas Pengujian Kepatuhan
dengan susunan tim dan jangka waktu penugasan pengujian
kepatuhan yang memperhatikan ruang lingkup pengujian
kepatuhan yang akan dilakukan.

b) Penyusunan Rencana Kerja

Tim Penguji Kepatuhan harus menyusun Program Kerja
Pengujian Kepatuhan sebagai pedoman pelaksanaan
pengujian kepatuhan agar pengujian kepatuhan dapat
dilaksanakan secara berkualitas, efektif, dan efisien.
Program Kerja Pengujian Kepatuhan antara lain memuat:

(1) Dasar Peraturan/ Juknis dan SOP terkait pelaksanaan
tugas dan fungsi yang akan dilakukan pengujian.

Semua peraturan atau ketentuan juknis dan SOP
yang mendasari pelaksanaan proses bisnis/ tugas
yang dijadikan objek pengujian kepatuhan. Contoh:
dalam pengujian kepatuhan pengadaan barang/jasa,
dasar peraturan yang harus menjadi acuan adalah
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan lain
yang berlaku.

(2) Tujuan pengujian.

Tujuan pengujian diuraikan secara jelas mengenai
maksud dilaksanakannya pengujian kepatuhan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 173

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi
objek pengujian.

(3) Ruang lingkup pengujian

Lingkup yang harus disajikan adalah cakupan
pengujian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan tugas
fungsi atau proses bisnis, periode pengujian, dan
objek pengujian.

(4) Waktu pelaksanaan pengujian

Pengujian kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat
tugas.

(5) Tim Penguji Kepatuhan

Tim pengujian kepatuhan dibentuk dengan
penerbitan surat tugas pengujian kepatuhan oleh
pimpinan unit kerja.

(6) Prosedur kerja pengujian

Prosedur kerja pengujian merupakan prosedur dan
teknik pengujian yang disusun secara sistematis
oleh tim penguji untuk memperoleh kesimpulan
hasil pengujian. Dalam penyusunan Prosedur Kerja
Pengujian setidaknya memuat antara lain:

(a) Identifikasi bukti pengujian kepatuhan yang
akan dikumpulkan dari objek pengujian
kepatuhan dan atau disusun oleh tim penguji
kepatuhan.

171474 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(b) Identifikasi teknik pengujian yang akan
digunakan meliputi review, verifikasi, atau
wawancara dalam rangka memastikan
kegiatan yang diuji sesuai dengan SOP atau
peraturan yang menjadi dasar pengujian
kepatuhan.

(c) Pembagian tugas dan jangka waktu tiap
tahapan kegiatan pengujian kepatuhan.

(7) Menyusun kertas kerja pengujian

Kertas kerja pengujian merupakan alat bantu dalam
melaksanakan Prosedur Kerja Pengujian yang
memuat kriteria pengujian antara lain:

(a) Apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh orang
yang tepat?

(b) Apakah kegiatan telah dilengkapi oleh dokumen
pendukung yang benar?

(c) Apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara/
metode yang benar?

(d) Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan?

(e) Apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

(f ) Kertas kerja pengujian dapat dikembangkan
sesuai karakteristik kegiatan yang diuji serta
keadaan di lapangan?

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 175

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

(8) Program kerja pengujian kepatuhan dibuat sesuai
contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak
Lampiran II Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Nomor 525/PB/2017.

2) Pelaksanaan Pengujian Kepatuhan

a) Pengujian kepatuhan harus diselesaikan sesuai jangka
waktu penugasan sebagaimana tercantum dalam surat
tugas.

b) Pelaksanaan pengujian kepatuhan dapat diperpanjang
oleh pimpinan unit kerja pada UKI masing-masing
dengan memperhatikan usulan dari Tim Penguji
Kepatuhan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

c) Pengujian kepatuhan dilakukan di tempat kedudukan
unit kerja yang menjadi objek pengujian kepatuhan
dengan tahapan sebagai berikut:

(5) Pertemuan awal/ entry meeting

Pada pertemuan awal, Tim Penguji Kepatuhan
menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada
pimpinan unit kerja dan/atau klien pengujian yang
menjadi objek pengujian kepatuhan mengenai
tujuan, ruang lingkup pengujian, dan mekanisme
pelaksanaan pengujian kepatuhan serta meminta
dukungan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pengujian kepatuhan.

(6) Implementasi prosedur kerja pengujian

Tim Pengujian Kepatuhan melaksanakan prosedur

171676 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

kerja pengujian kepatuhan dengan menggunakan
alat bantu kertas kerja pengujian yang telah disusun
sebelumnya berdasarkan peraturan yang berlaku,
juknis, dan/atau SOP terkait.

(7) Penyusunan hasil temuan sementara

Tim penguji menyusun temuan sementara hasil
pengujian yang terdiri dari kondisi, kriteria, sebab,
dan akibat untuk dibahas dengan klien pengujian.

(8) Pertemuan akhir / exit meeting

Sebelum pelaksanaan pengujian kepatuhan selesai,
Tim Penguji Kepatuhan menyelenggarakan
pertemuan akhir dengan klien pengujian.

Dalam pertemuan akhir, Tim penguji kepatuhan
melakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) Menyampaikan hasil pengujian kepatuhan
berupa temuan sementara kepada pimpinan
klien pengujian.

(b) Melakukan pembahasan dan menyepakati
temuan pengujian kepatuhan yang harus
ditindaklanjuti (rekomendasi) oleh klien
pengujian.

(c) Menyepakati jangka waktu penyampaian tindak
lanjut atas temuan-temuan hasil pengujian
kepatuhan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 177

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

c. Poin Penting
1) Hasil pengujian kepatuhan yang mengindikasikan adanya
dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai Direktorat
Jenderal Perbendaharaan ditindaklanjuti oleh UKI dengan
penugasan pengumpulan bahan dan keterangan, investigasi
internal, atau direkomendasikan kepada pejabat yang
berwenang untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran
disiplin.

2) Klien pengujian dan/atau pihak terkait dengan hasil pengujian
kepatuhan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti
rekomendasi hasil pengujian kepatuhan dan menyampaikan
penyelesaian atas tindak lanjut kepada pimpinan unit kerja
pada UKI yang melakukan pengujian kepatuhan.

3) UKI melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengujian
kepatuhannya untuk dilakukan reviu dan analisis terhadap
kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengujian
kepatuhan.

4) Dalam rangka mendukung penyelesaian tindak lanjtu hasil
pengujia kepatuhan, UKI dapat melakukan koordinasi dengan
pihak terkait dalam rangka tindak lanjtu rekomendasi hasil
pengujian kepatuhan.

d. Laporan
1) Tim penguji kepatuhan bertanggung jawab untuk menyusun
hasil pelaksanaan kegiatan pengujian kepatuhan yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan yang
dibuat sesuai contoh pada Anak Lampiran III Keputusan

171878 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Dirjen Perbendaharaan Nomor 525/PB/2017.
2) Laporan Hasil Pengujian antara lain memuat hal-hal sebagai

berikut:
a) Dasar Penugasan
b) Tujuan pengujian kepatuhan
c) Ruang lingkup pengujian kepatuhan
d) Metode pengujian kepatuhan
e) Uraian hasil pengujian kepatuhan yang berisi temuan dan

rekomendasi tindak lanjut
f ) Daftar lampiran
3) Penyampaian Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan diatur
sebagai berikut:
a) Laporan hasil pengujian kepatuhan ditandatangani oleh

Tim Penguji Kepatuhan untuk disampaikan kepada
pimpinan unit kerja yang menugaskan.
b) Pimpinan unit kerja pada UKI yang bersangkutan
menyampaikan butir-butir hasil pengujian kepatuhan dan
rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pengujian
kepatuhan kepada pimpinan klien pengujian untuk
ditindaklanjuti.
4) Laporan hasil pengujian kepatuhan disampaikan paling
lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah
berakhirnya pelaksanaan tugas pengujian kepatuhan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 179

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

181080 Direktorat Jenderal PerbendahaKreamanenterian Keuangan Republik Indonesia 180

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB VI

Laporan Berkala &
Aplikasi Pendukung

1. Laporan Berkala

Laporan berkala serta aplikasi pendukung yang menjadi kewajiban tiap
Seksi yang ada di Bidang SKKI sesuai SOP dan ketentuan yang masih
berlaku sampai dengan penyusunan buku ini adalah:

No Nama Laporan Tujuan Deadline Dasar hukum Periode
Pelaporan

Seksi Supervisi Proses Bisnis

a Laporan Hasil Kepala Kanwil KEP-261/ Semesteran
Pembinaan dan dan KPPN PB/2016 Semesteran
Supervisi KPPN
Bulanan
b Laporan Hasil Sekretariat Minggu IV KEP-261/
Pembinaan Supervisi DJPb bulan kedua PB/2016
dan Penilaian Kinerja Periode
KPPN berjalan
(Agustus/
Feb)

c Rekapitulasi Direktorat Tanggal PER-3/
LPJ Bendahara PKN 20 bulan PB/2014
Penerimaan/ berikutnya
Pengeluaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 181

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

d Laporan Dirjen Semester Kepdirjen Semesteran
implementasi Perbendaharaan I paling tentang
SMM ISO lambat Pedoman
9001:2015 pada tanggal 30 Implementasi
KPPN Juli dan Sistem
Semester Manajemen
II paling Mutu ISO
lambat 9001:2015
tanggal 31 pada KPPN
Desember

e Rekapitulasi Daftar Direktorat Tanggal PMK 182/ Bulanan
Saldo Rekening PKN 20 bulan PMK.05/2017
berikutnya

f Laporan Hasil Direktorat 5 (lima) hari SE-84 / Triwulanan
Pelaksanaan Uji Petik PKN kerja setelah PB/2017
Kepatuhan Bank/Pos berakhirnya
Persepsi triwulan
berkenaan.

Seksi Supervisi Teknis Aplikasi

a Laporan Monitoring Direktorat Setelah KEP-261/ Semesteran
Infrastruktur (TIK) SITP Semester I PB/2016 Bulanan
dan II

b Laporan Rekapitulasi Direktorat SP Tanggal PER-38/
Pelaksanaan 20 Bulan PB/2016
Pembinaan dan Berikutnya
Bimbingan Teknis
TMR

c Laporan Bimbingan
Teknis Operasional
SPAN dan SAKTI

Seksi Kepatuhan Internal

a Laporan Piagam Bagian KI 31 Januari KEP-796/ Tahunan
Manajemen Risiko Sekretariat tahun PB/2016 Tahunan
DJPb berjalan (Periode
28 Februari melalui surat
b Reviu Piagam Bagian KI Dirjen)
Manajemen Risiko Sekretariat
KPPN DJPb

181282 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

c Laporan Pemantauan Bagian KI April, Juli, KEP-796/ Triwulan
Risiko dan Laporan Sekretariat Oktober dan PB/2016 dan
Pemantauan Tahunan DJPb Januari tahun Tahunan
berikutnya

d Laporan Manajemen Bagian KI Sesuai KEP-796/ Setiap
Risiko Insedentil Sekretariat dengan PB/2016 risiko
DJPb kondisi terjadi

e Laporan Loss Event Bagian KI Sesuai KEP-796/ Setiap
Database (LED) Sekretariat kejadian PB/2016 risiko
DJPb risiko terjadi

f Laporan Hasil Kepala Kanwil Setiap bulan KMK 940/ Bulanan
Pengujian paling KMK.09/2017
Pengendalian Utama lambat 4 hari
(LHPPU) kerja setelah
berakhirnya
periode
laporan

g Laporan Akhir Bagian KI . KMK 940/ Triwulanan
Triwulanan Tingkat Sekretariat KMK.09/2017
Unit Kerja Kanwil DJPb dan
Kepala Kanwil

h Laporan Akhir Bagian KI KMK 940/ Triwulanan
Triwulanan Tingkat Sekretariat KMK.09/2017
Wilayah DJPb dan
Kepala Kanwil

i Laporan Temuan Kepala kantor 1 (satu) hari KMK 940/ Saat terjadi
Segera (LTS) dan diteruskan sejak terjadi KMK.09/2017 temuan
ke unit eselon I temuan

j Laporan Temuan Pimpinan 1 (satu) hari KMK 940/ Saat terjadi
yang Berindikasi Eselon I, sejak terjadi KMK.09/2017 temuan
Fraud (LTBF) pelaksanan temuan
pemantauan
tingkat eselon I
dan Itjen

k Laporan Hasil Bagian KI PMK 14/
Penilaian Sekretariat PMK.09/ 2017
Pengendalian Intern DJPb
atas Pelaporan
Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 183

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

l Laporan Hasil Bagian KI 10 (sepuluh) KEP-800/ Triwulanan
Evaluasi Pemantauan Sekretariat hari kerja PB/2016
Intern DJPb dan sejak
Kepala KPPN berakhirnya
dibawahnya triwulan
berkenaan

m Rekapitulasi Bagian KI 7 (tujuh) PMK 7/ Bulanan
Laporan Penanganan Sekretariat hari kerja PMK.09/ 2017
Gratifikasi DJPb, sejak bulan
tembusan KPK berkenaan
berakhir

n Laporan Pemantauan Bagian KI 5 (lima) hari KEP-525/ Triwulanan
Rutin Terhadap Kode Sekretariat kerja sejak PB/2016
Etik dan Disiplin DJPb dan berakhirnya
Pegawai Kepala Kanwil pemantauan
berkenaan

o Laporan Pemantauan Bagian KI 5 (lima) hari KEP-525/ Insidental
Lainnya Terhadap Sekretariat kerja sejak PB/2016
Kode Etik dan DJPb dan berakhirnya
Disiplin Pegawai Kepala Kanwil pemantauan
berkenaan

p Laporan Semesteran Bagian KI 10 (sepuluh) KEP-525/ Semesteran
Pelaksanaan Pe- Sekretariat hari kerja PB/2016
mantauan Terhadap DJPb dan sejak
Kepatuhan Kode Etik Kepala Kanwil berakhirnya
pemantauan
berkenaan

x Laporan Hasil Bagian KI 10 (sepuluh) KEP-247/ Semesteran
Penanganan Dugaan Sekretariat hari kerja PB/2016
Pelanggaran Kode DJPb dan sejak
etik Kepala Kanwil semester
berakhir

r Laporan Rekapitulasi Bagian KI KEP-525/ Semesteran
Pemantauan Terha- Sekretariat PB/2016
dap Kode etik DJPb dan
Kepala Kanwil

s Laporan Pengaduan Kepala Kanwil 5 (lima) hari PER-03 Tahun Bulanan
Unit Kerja kerja sejak 2013
berakhirnya
bulan
berkenaan

181484 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

t Laporan Pengaduan Bagian KI tanggal 14 PER-03 Tahun Triwulanan
Tingkat Wilayah Sekretariat April/14 2013
DJPb Juli/14
Oktober/14
Januari tahun
berikutnya

u Laporan Hasil Kepala Kanwil KEP-593/
Pengumpulan Bahan DJPb dan PB/2016
dan Keterangan pimpinan unit
(LHPBK) terkait dan/
atau Sekretaris
Ditjen
Perbendaharaan

v Laporan Langkah- Kepala Kanwil Sesuai surat Triwulanan
Langkah Peningkatan dan Bagian dari kantor
Pelaksanaan Tugas KI Sekretariat pusat
Kepatuhan Internal DJPb

w Laporan Hasil Pimpinan unit Paling lambat KEP- 525/
Pengujian Kepatuhan kerja yang dalam waktu PB/2017
menugaskan 15 (lima
belas) hari
kerja setelah
berakhirnya
pelaksanaan
tugas
pengujian
kepatuhan

x Laporan checklist Bagian Umum Setiap Bulanan
pengamanan BMN akhir bulan
Sekretariat dan ketika
DJPb hari libur

nasional 3
hari

2. Aplikasi Pendukung
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Bidang SKKI
menggunakan beberapa aplikasi pendukung sebagaimana telah
tercantum pada masing-masing pelaksanaan tugas diatas. Khusus
untuk aplikasi OM SPAN digunakan oleh Bidang SKKI untuk

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 185

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

melakukan monitoring, sebagai berikut:

a. Aplikasi OM SPAN dengan level user Kanwil dapat diakses
melalui alamat http://spanint.kemenkeu.go.id menggunakan
user dan password masing-masing Kanwil.

b. Penggunaan aplikasi OM SPAN oleh Bidang SKKI adalah untuk
melakukan monitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan
reporting sesuai kebutuhan.

c. Monitoring yang dilakukan oleh Bidang SKKI melalui OM
SPAN:

No Monitoring Menu Pada OM SPAN Periode
Monitoring

1) Retur SP2D Modul Bank Harian
Sub Menu: Monitoring Retur
SP2D

SP2D yang terbit Modul Bank
di atas jam 3 Sub Menu: Monitoring SP2D
2) tertanggal di hari terbit di atas jam 3 tertanggal di Harian
hari yang sama
yang sama

3) SP2D Backdate Modul Bank Harian
Sub Menu: Monitoring SP2D
Backdate

4) SP2D Void Modul Bank Harian
Sub Menu: Monitoring SP2D
Void

5) Status Penerimaan, Modul Kas Harian
Pelimpahan dan Sub Menu; Monitoring Rekon
Status Rekonsiliasi dan Penerimaan Kas
Penerimaan Negara

6) Status UP/TUP Modul Pembayaran Harian
Sub Menu: Karwas UP dan
Karwas TUP

181686 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

Menu Data Suspend

7) Data Suspend Sub Menu: Suspend Harian
Pengembalian Belanja, Suspend
Akun Penerimaan dan Suspend
Satker Penerimaan

8) Data Realisasi Menu Data Realisasi Belanja Semesteran
Belanja Sub Menu: Pagu dan Realisasi (data untuk
Belanja Per Satker pelaksanaan
Pembinaan
dan Supervisi
KPPN)

Modul Pembayaran Bulanan dan
Semesteran
Sub Menu: (data untuk
pelaksanaan
9) Penyelesaian SP2D Daftar Invoice Hasil Konversi Pembinaan
yang belum diproses di SPAN dan Supervisi
KPPN)
Rekap Penolakan PMRT

Rekap Penerbitan SP2D

10) Data kontrak Modul Komitmen Bulanan dan
11) Perencanaan Kas Sub Menu: Monitoring Data Semesteran
Kontrak (data untuk
pelaksanaan
Modul Renkas Pembinaan
Sub Menu: dan Supervisi
Monitoring Pengiriman Data KPPN)
Per Bulan Bulanan dan
Laporan Deviasi Kanwil Semesteran
Laporan Deviasi KPPN (data untuk
pelaksanaan
Pembinaan
dan Supervisi
KPPN)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 187

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal

181888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan