1. Subbagian Umum

2. Prosedur atau Alur kegiatan

a. Pemberhentian Karena Batas Usia Pensiun (BUP)
1) BUP adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang
bagi PNS pemangku jabatan tertentu ;
2) PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak menerima
pensiun adalah yang telah mencapai usia minimal 50 (lima puluh)
tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun, atau
memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan oleh badan/
pejabat yang ditentukan Kementerian Kesehatan dinyatakan tidak
dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun Karena keadaan jasmani/
rohani yang tidak disebabkan oleh dan Karena menjalankan
kewajiban jabatannya ;
3) PNS diberhentikan dengan hormat Karena BUP, berhak atas
pensiun jika telah memiliki masa kerja minimal 10 tahun ;
4) PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebeaskan dari jabatannya
(Masa Persiapan Pensiun/MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 35

dengan penghasilan kecuali tunjangan jabatan ;
5) Dalam hal PNS telah mencapai BUP atau meninggal dunia telah

memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian,
maka usul pensiun diajukan sekaligus dengan usul Kenaikan
Pangkat pengabdian ;
6) Jika PNS yang meninggal dunia dinyatakan tewas dan memenuhi
syarat untuk diberikan Kenaikan Pangkat anumerta, maka usul
pensiun janda/duda diajukan sekaligus dengan usulan Kenaikan
Pangkat anumerta.
Dokumen pendukung pengajuan pensiun PNS:
1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
2) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model A (SP4-A);
3) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS);
4) Copy sah SK CPNS;
5) Copy sah SK PNS;
6) Copy sah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
terakhir;
7) Copy sah Akta Nikah/Perkawinan dan akta lahir anak kandung;
8) Surat Pernayataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP BMN);
9) Pas foto PNS yang bersangkutan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

Dokumen pendukung tambahan pengajuan pensiun oleh janda/duda PNS:
1) Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Kepala Kelurahan/Desa;
2) Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa;
3) Copy sah daftar susunan keluarga (KK), akta nikah, dan akta lahir anak
kandung;

36 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

4) Pas foto janda/duda PNS yang bersangkutan ukuran 4x6 sebanyak 5
(lima) lembar.

Dokumen pendukung tambahan pengajuan pensiun dan Kenaikan
Pangkat pengabdian:
1) PPKP tahun terakhir;
2) SKP dan NSKP tahun terakhir;
3) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4) Surat keterangan telah bekerja terus menerus dilengkapi daftar

riwayat pekerjaan;

Dokumen pendukung tambahan pengajuan pensiun dan Kenaikan
Pangkat Anumerta:
1) Berita Acara (BA) dari pejabat berwajib tentang kejadian yang

mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
2) Visum et repertum dari dokter;
3) Copy sah ST atau surat keterangan yang menerangkan PNS/CPNS yang

bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kedinasan;
4) Laporan dari serendahrendahnya eselon III kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian (Menteri Keuangan) tentang peristiwa yang
mengakibatkan yang bersangkutan tewas;
5) Copy sah SK sementara Kenaikan Pangkat Anumerta.

Dokumen pendukung tambahan pengajuan pensiun dini (syarat usia 50
tahun dan masa kerja minimal 20 tahun):
1) Surat permohonan pensiun dari PNS yang bersangkutan kepada

Menteri Keuangan (golongan IV/b ke bawah) atau kepada Presiden RI
(golongan IV/c ke atas);
2) Dokumen pendukung tambahan pengajuan pensiun karena keuzuran
jasmani/rohani:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 37

a) Surat permohonan pensiun Karena uzur dari PNS yang
bersangkutan kepada Menteri Keuangan (golongan IVb ke bawah)
atau Presiden RI (golongan IVc ke atas);

b) Surat keterangan/hasil pengujian kesehatan dari Tim Penguji
Kesehatan.

b. Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi
Jika ada penyederhanaan organisasi dan berakibat kelebihan PNS, maka
disalurkan ke organisasi lain. Jika penyaluran tidak dimungkinkan, maka
PNS yang berlebih akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat
hak-hak kepegawaian, yaitu:
1) Sebagai PNS dengan hak pensiun, jika telah mencapai usia minimal
50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh)
tahun;
2) Dari Jabatan Negeri diberi uang tunggu, jika belum memenuhi syarat
usia dari masa kerja seperti poin huruf a di atas.

c. Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/
Penyelewengan
1) PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a) Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan negeri atau
peraturan disiplin PNS;
b) Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan
tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana
yang lebih berat.

38 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2) PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika dipidana penjara
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, karena:
a) Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada
hubungannya dengan jabatan;
b) Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 104 sampai pasal 161 KUHPidana;

3). PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan usaha yang
bertujuan mengubah Pancasila dan atau UUD 1945 atau terlibat
gerakan yang menentang negara dan atau pemerintah.

d. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani

Diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian,
jika oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
1) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena

kesehatannya dengan ketentuan tanpa terikat oleh masa kerja
pensiun, apabila keuzurannya disebabkan oleh karena ia menjalankan
kewajiban jabatan;
2) Telah memiliki masa kerja pensiun minimal 4 (empat) tahun dan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, apabila keuzurannya
bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban
jabatannya;
3) Menderita penyakit/kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan
atau lingkungan kerjanya, maka:
a) Diberikan pensiun, jika telah mencapai usia minimal 50 tahun dan

memiliki masa kerja pensiun minimal 10 tahun;
b) Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan uang

tunggu, jika belum memenuhi syarat usia dari masa kerja seperti
dimaksud pada poin diatas;
4) Belum mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 39

e. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia atau Hilang

1) PNS yang meninggal dunia otomatis diberhentikan dengan hormat;
2) PNS yang hilang selama 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai PNS

yang tetap bekerja. Oleh Karena itu, gaji dan penghasilan lainnya
diterimakan kepada keluarganya yang sah. Apabila setelah jangka
waktu 12 bulan belum juga ditemukan, maka dianggap meninggal
dunia di akhir bulan ke-12 (dua belas) dan keluarganya diberi uang
duka wafat atau tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan
ketentuan. Pernyataan hilang dibuat oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan surat keterangan/BA dari pejabat yang berwajib;
3) PNS yang telah dinyatakan hilang kemudian ditemukan kembali dan
masih hidup, diangkat kembali sebagai PNS, dan gajinya dibayar
penuh terhitung sejak dianggap meninggal dengan memperhitungkan
hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya, tidak
termasuk uang duka wafat atau tewas.

f. Pemberhentian Sementara

1) Dilakukan untuk kepentingan peradilan bagi PNS yang didakwa
telah melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau hukum pidana
yang tidak menyangkut jabatan sehingga mengakibatkan dikenakan
tahanan sementara;

2) Selama dikenakan pemberhentian sementara, PNS yang bersangkutan
menerima bagian gajinya;

3) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat mencapai
BUP, dihentikan pembayaran gajinya, dan:
a) Jika ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan

40 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian
terhitung mulai akhir bulan dicapainya BUP;
b) Jika dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, Karena melakukan tindak
pidana melanggar sumpah janji atau penjara s.d. 4 tahun,
bila diberhentikan dengan hormat maka mendapat hak-hak
kepegawaiannya terhitung sejak akhir bulan dicapainya BUP.

3. Kegiatan rutin harian

Memastikan bahwa username dan password untuk penggunaan SAPK
BKN masih aktif.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Entry data usul pensiun pada SAPK BKN dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan adalah khusus untuk usul pensiun yang ditujukan
ke Kantor Regional BKN, yaitu khusus untuk yang BUP 58 tahun dan
pensiun janda/duda Karena PNS meninggal dunia (golongan IV/a
ke bawah termasuk golongan IV/b yang tidak mendapat Kenaikan
Pangkat pengabdian);

b. Entry data usul pensiun pada SAPK BKN dilakukan oleh Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan dan Biro SDM Setjen Kementerian Keuangan
untuk usul pensiun BUP 58 (lima puluh delapan) tahun (golongan
IV/b ke atas), usul pensiun dini, usul pensiun Karena uzur jasmanai/
rohani, serta usul pensiun janda/duda karena PNS tewas dalam tugas
kedinasan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 41

5. Poin-poin penting

a. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun ;

b. Pemberian uang tunggu tidak boleh lebih dari 5 tahun ;
c. Besarnya uang tunggu adalah 80% (delapan puluh persen) dari GP

untuk tahun pertama, dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari GP
untuk tahun selanjutnya ;
d. PNS yang menerima uang tunggu wajib lapor kepada pejabat
berwenang, setiap kali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya pemberian uang tunggu, bersedia diangkat kembali pada
jabatan negeri, dan minta ijin jika akan pindah alamat diluar wilayah
pembayaran ;
e. PNS yang menerima uang tunggu yang menolak diangkat kembalai
pada jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada
akhir bulan yang bersangkutan menolak ;
f. PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali pada
jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya sejak menerima
penghasilan penuh ;
g. Jika pada waktu berakhirnya pemberian uang tunggu, PNS yang
bersangkutan telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah
memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun, maka diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun ;
h. Jika pada waktu berakhirnya pemberian uang tunggu, PNS yang
bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
tapi belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dan hak pensiunnya ditetapkan saat
mencapai usia 50 tahun;
i. Jika pada waktu berakhirnya pemberian uang tunggu, PNS yang
bersangkutan belum memiliki masa kerja minimal 10 tahun, maka

42 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun ;
j. Penerima uang tunggu berstatus sebagai PNS, oleh Karena itu tetap

diberikan KGB, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan
lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penilaian pelaksanaan
pekerjaan untuk pemberian KGB adalah yang terakhir sebelum PNS
diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri ;
k. Gaji pokok terakhir setelah mendapat KGB digunakan sebagai dasar
pemberian uang tunggu ;
l. Penghasilan yang diterima adalah semua penghasilan sebagai PNS,
kecuali tunjangan jabatan.

6. Laporan Berkala
Pengajuan usul pensiun pegawai menjadi IKU yang periode pelaporannya
setiap semester.

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi SAPK BKN.

8. Sanksi
Bagi PNS calon pensiun yang tidak mengembalikan BMN, maka Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran gajinya tidak akan disampaikan ke
PT Taspen Persero sampai dengan BMN dimaksud dikembalikan kepada
negara, dengan didasarkan pada persetujuan Kuasa Pengguna Barang
Milik Negara pada surat pernyataan pengembalian BMN (SPP BMN).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 43

F. PENETAPAN SURAT TUGAS DAN CALON PESERTA DIKLAT
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan PNS;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

2. Prosedur atau Alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
Monitoring surat pemanggilan diklat melalui aplikasi training Ditjen
Perbendaharaan, aplikasi PBNOpen, maupun melalui email terdaftar.

4. Kegiatan -kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan subbagian terkait pada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan;
b. Melakukan scan ST untuk diunggah softCopynya pada aplikasi training
Ditjen Perbendaharaan ataupun email lain sesuai yang dibutuhkan
panitia diklat;

44 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

c. Mengunggah softCopy ST pada sistem absen elektronik sebagai dasar
laporan kedisiplinan pegawai.

5. Poin-poin penting

Dalam ST minimal memuat keterangan tentang dasar penugasan,
identitas pegawai yang ditugaskan, lamanya waktu penugasan, tempat
tujuan penugasan, dan keterangan penanggungjawab atas biaya yang
dikeluarkan untuk penugasan tersebut.

6. Aplikasi Pendukung

a. E-learning yang ada dalam Aplikasi Training Ditjen Perbendaharaan;
b. Aplikasi SILAP.

G. PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata
Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan
Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

d. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-162/PB/2011 tentang
Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan;

e. Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember
2001 hal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas;

f. Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002
hal Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 45

2. Prosedur atau Alur

3. Kegiatan rutin harian
a. Monitoring surat cuti dan surat penugasan atas pejabat Eselon IV di
lingkup unitnya;
b. Monitoring surat cuti dan surat pemanggilan/surat penugasan atas
Kepala Kantornya. Jika terdapat surat pemanggilan/surat penugasan
yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil, Sekretaris ataupun Dirjen
Perbendaharaan, Subbagian Umum harus memastikan bahwa telah
menerima surat perintah penunjukan pejabat Plh. dari pejabat yang
memberi penugasan.

4. Kegiatan yang mendukung
Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen Perbendaharaan
di wilayah kerjanya.

5. Poin-poin penting
a. Jika terjadi kekosongan jabatan Karena pejabat yang bersangkutan
berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dilakukan
penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksanan Harian (Plh.);

46 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Penunjukan pejabat Plt. dikarenakan pejabat definitif sedang
berhalangan tetap (misalnya: pensiun, meninggal dunia, tugas ke luar
negeri lebih dari 6 (enam) bulan, cuti di luar tanggungan negara, dll);

c. Penunjukan pejabat Plh. dikarenakan pejabat definitif sedang
berhalangan sementara (misalnya: berhalangan Karena sedang cuti
tahunan, tugas dinas luar, tugas ke luar negeri yang tidak lebih dari 6
(enam) bulan, dll);

d. Penunjukan Plt./Plh. dilakukan dengan penerbitan surat perintah oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yang
didalamnya disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan sampai
pejabat definitif ditetapkan ;

e. Plt./Plh. bukan jabatan definitif sehingga tidak diberikan tunjangan
struktural, dan penunjukannya tidak boleh menyebabkan yang
bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangaannya
tetap dibayar ;

f. Plh. tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan
keputusan yang mengikat, seperti penetapan PPKP, penjatuhan
hukuman disiplin, dll. ;

g. Penunjukan Plt. mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) Pegawai yang ditunjuk Plt. tidak perlu diambil sumpahnya;
2) Plt. yang diangkat dari jabatan structural setingkat lebih rendah
dari jabatan definitif tidak memiliki kewenangan untuk mengambil
keputusan/kebijakan yang bersifat strategis dan mengikat,
termasuk menetapkan PPKP dan mutasi pegawai, kecuali dalam
keadaan mendesak setelah terlebih dulu berkonsultasi kepada
atasan yang menerbitkan surat perintah;
3) Dalam hal Plt. berhalangan tetap, maka ditunjuk kembali Plt.
baru, dan jika berhalangan sementara, maka ditunjuk Plh. sampai
dengan Plt. aktif kembali;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 47

4) Mekanisme penunjukan Plt. oleh atasan dari pejabat definitif yang
belum ditetapkan (jabatan kosong), adalah:
a) Pejabat eselon II, maka Dirjen Perbendaharaan menunjuk
seorang pejabat eselon II lain atau seorang pejabat eselon
III di unit kerja berkenaan. Dalam hal diperlukan, Dirjen
Perbendaharaan memiliki kewenangan untuk menunjuk
seorang Plt. dari luar lingkungan kerjanya;
b) Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi
menunjuk seorang pejabat eselon III lain atau seorang pejabat
eselon IV di unit kerja berkenaan;
c) Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon II yang membawahi
menunjuk seorang pejabat eselon IV lain atau seorang staf/
pelaksana di unit kerja berkenaan. Dalam hal ini, pegawai
yang tidak menduduki jabatan hanya dapat diangkat sebagai
Plt. jabatan structural eselon IV ;

h. Penunjukan Plh. mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) Plh.memilikikewenanganuntukmerencanakan,mengoordinasikan,
mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dan fungsi pada jabatan yang bersangkutan ditugaskan Plh.;
2) Dalam surat penunjukan Plh. menyebutkan Pejabat Pengganti I
dan Pejabat Pengganti II;
3) Mekanisme penunjukan Plh. oleh atasan pejabat yang berhalangan
sementara, adalah:
a) Pejabat eselon II, maka Dirjen Perbendaharaan menunjuk
seorang pejabat eselon II lain atau seorang pejabat eselon III
di unit kerja berkenaan;
b) Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi
menunjuk seorang pejabat eselon III lain atau seorang pejabat
eselon IV di unit kerja berkenaan;

48 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

c) Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi
menunjuk seorang pejabat eselon IV lain atau seorang staf/
pelaksana di unit kerja berkenaan;

d) Dalam hal yang berhalangan sementara adalah pimpinan
instansi/unit kerja,maka pimpinan/unit kerja tersebut
menunjuk seorang pejabat yang kedudukannya setingkat
lebih rendah di lingkungannya;

i. Cap stempel digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat Plt.
atau Plh. adalah cap stempel instansi.

H. PENYAMPAIAN USULAN MUTASI INTERNAL

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.012/2016 tentang
Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49

e. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-42/PB/2013
tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan
Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani
Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang
Kepegawaian.

2. Prosedur atau Alur

3. Kegiatan rutin harian
a. Monitoring perubahan data dan status kepegawaian;
b. Pemutakhiran data dan status kepegawaian.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan subbagian yang terkait di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di wilayah kerjanya;
b. Berkoordinasi dengan para kepala seksi dalam kantornya;
c. Membuat petikan surat keputusan mutasi internal untuk masing-
masing pegawai;
d. Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian kepada Bagian
SDM melalui aplikasi PBNOpen.

50 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

5. Poin-poin penting

a. Dalam melakukan mutasi internal harus memperhatikan pemetaan
jabatan dan peringkat pegawai pelaksana dan kesesuaiannya dengan
jabatan dan peringkat unit kerja;

b. Menyampaikan surat keputusan mutasi internal kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan karena akan menjadi dasar bagi penetapan peringkat
dan jabatan pegawai oleh Kepala Kanwil.

6. Laporan Berkala

Tembusan Surat Keputusan mutasi internal disampaikan kepada Kepala
Kanwil dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan sebagai laporan (bersifat
insidentil).

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan.

I. REKOMENDASI PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PEGAWAI
PELAKSANA

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat bagi Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2016 tentang
Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 51

2. Prosedur atau Alur kegiatan

3. Kegiatan Rutin Harian
Meneliti akurasi data kepegawaian, khususnya data jabatan dan peringkat
pegawai pelaksana.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di wilayah kerjanya;
b. Berkoordinasi dengan para pejabat penilai di kantornya, yang dalam
hal ini adalah para kepala seksi;
c. Membuat petikan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat
untuk masing-masing pegawai pelaksana;
d. Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian kepada Bagian
SDM melalui aplikasi PBNOpen.

52 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

5. Poin-poin Penting

a. Meneliti pemenuhan syarat bagi pegawai pelaksana terutama bagi
yang akan direkomendasikan naik jabatan dan peringkat
1) Bagi pelaksana umum, syarat untuk direkomendasikan naik
didasarkan pada pangkat/golongan, pendidikan, formasi jabatan
pada unit kerja, kompetensi teknis pegawai yang bersangkutan,
tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat pada saat
sidang penilaian, dan memiliki NEP baik untuk 2 periode;
2) Bagi pelaksana khusus, syarat untuk direkomendasikan naik
didasarkan pada pendidikan, masa kerja, formasi jabatan pada unit
kerja, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat
pada saat penilaian.

b. Pada dasarnya, evaluasi dilakukan secara periodik dengan jangka
waktu 1 tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama
kali diberi peringkat dan telah melaksanakan tugasnya berdasarkan
kontrak kinerja minimal 3 bulan dalam tahun berjalan, dianggap telah
memenuhi 1 periode penilaian, kecuali bagi CPNS;

c. Hasil evaluasi bersifat rahasia, dan hanya dapat diakses oleh Pejabat
Penilai, pejabat yang menangani kepegawaian, atasan langsung, dan
pegawai yang dinilai;

d. Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum
digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru;

e. Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak
dilakukan penilaian sehingga capaian kinerja dan hasil evaluasi
sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui;

f. Pelaksana Umum yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat/golongan ruang, maka pada saat menjalani hukuman
ditetapkan TETAP dalam jabatan dan peringkatnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 53

6. Laporan Berkala
Surat rekomendasi penetapan dan peringkat bagi pelaksana KPPN ke
Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap awal tahun.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan;
b. Aplikasi e-performance Kementerian Keuangan.

J. KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, TASPEN
1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial

PNS sebagaimana diubah PP Nomor 20 Tahun 2013;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
d. Keputusan Kepala BAKN Nomor 08/066/KEP/1994 tentang
Penetapan Kartu PNS.
2. Prosedur atau Alur kegiatan

54 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

3. Kartu Pegawai

Dokumen pendukung untuk permohonan Kartu Pegawai baru:
a. Copy sah SK CPNS;
b. Copy sah SK PNS;
c. Pas photo hitam putih ukuran 3x4.
Dokumen pendukung tambahan untuk penggantian Kartu Pegawai:
a. Copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
b. Copy sah Kartu Pegawai (Karpeg) lama;
c. surat tanda laporan kehilangan barang/surat-surat dari Kepolisian,

minimal tingkat Kepolisian Sektor (Polsek);
d. laporan kehilangan kartu pegawai;
e. surat pernyataan hilang/rusak dari pegawai yang bersangkutan
f. surat permintaan penggantian kartu pegawai;

4. Kartu Istri/Suami

Dokumen pendukung untuk permohonan Kartu Istri (Karis)/Kartu
Suamin (Karsu) baru:
a. Copy sah surat nikah;
b. Laporan perkawinan pertama;
c. Copy sah SK CPNS;
d. Copy sah SK PNS;
e. Copy sah surat cerai/surat kematian istri/suami bagi pernikahan

duda/janda ;
f. Pas photo suami isteri hitam putih ukuran 3x4;
Dokumen pendukung tambahan untuk penggantian Karis/Karsu:
a. Surat tanda laporan kehilangan barang/surat-surat dari kepolisian,

minimal tingkat Kepolisian Sektor (Polsek);
b. Laporan kehilangan Karis/Karsu (untuk penggantian karena

kehilangan);

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 55

c. Laporan kerusakan Karis/Karsu (untuk penggantian karena
kerusakan);

d. Karis/Karsu yang rusak (untuk penggantian karena kerusakan).

5. Kegiatan Rutin Harian
Monitoring dan melakukan pengajuan usul pemutakhiran atas perubahan
data kepegawaian.

6. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen Perbendaharaan
di wilayah kerjanya.

7. Poin-poin Penting
a. Kartu Pegawai merupakan kartu identitas PNS yang berlaku selama
yang bersangkutan berstatus sebagai PNS dan ditujukan untuk
kenaikan pangkat pertama. Kartu Pegawai tidak diberikan selama
masih berstatus CPNS;
b. Karis/Karsu merupakan identitas istri/suami PNS yang berlaku selama
yang bersangkutan menjadi istri/suami PNS yang bersangkutan;
c. jika PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan
hak pensiun, maka Karis/Karsu yang diberikan kepada istri/suaminya
masih berlaku;
d. Karis/Karsu yang telah ditetapkan BKN dikirimkan ke instansi yang
bersangkutan untuk disampaikan kepada istri/suami PNS yang
bersangkutan secara tertulis.

8. Aplikasi Pendukung
Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan.

56 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

K. ADMINISTRASI KEHADIRAN PEGAWAI MELALUI SISTEM ABSENSI
ELEKTRONIK

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011
tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan Tunjangan
Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor
SE-10/SJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin
Dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara kepada PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan;
d. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2012 tentang
Pedoman Pelaporan Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan
Ditjen Perbendaharaan.

2. Prosedur atau Alur kegiatan

3. Kegiatan Rutin Harian

a. Melakukan perekaman data setiap Pegawai pada database mesin
kehadiran elektronik;

b. Melakukan registrasi (enroll) ke dalam mesin kehadiran elektronik;
c. Melakukan pemutakhiran data pegawai pada mesin kehadiran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 57

elektronik;
d. Pemeriksaan terhadap LH.1 dan LH.2;
e. Pemutakhiran data data pegawai pada Sistem Kehadiran Elektronik
f. Mencetak dan melakukan pengarsipan atas LH.1 dan LH.2;
g. Pengarsipan dan perekaman bukti ketidakhadiran pegawai;
h. Mencetak dan memeriksa LB.1 untuk penghitungan pembayaran

TKPKN;
i. Mencetak dan memeriksa LB.2;
j. Mencetak dan membuat akumulasi penghitungan pegawai yang tidak

masuk kerja, terlambat masuk bekerja (TL) , dan/atau pulang sebelum
waktunya (PSW) tanpa alasan sah.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Memastikan data daftar hadir masuk/pulang kerja pegawai telah
terekam oleh mesin kehadiran elektornik melalui aplikasi SILAP;

b. Berkoordinasi dengan pegawai yang tidak mengisi daftar hadir
masuk/pulang kerja, berdasarkan data dari aplikasi SILAP;

c. Segera berkoordinasi/melaporkan pada subbagian terkait di Kanwil
Ditjen Perbendaharaan di wilayah kerjanya dan/atau pada subbagian
terkait di Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

5. Poin-poin Penting (Tata Cara Pelaksanaan Sistem Kehadiran
Elektronik, Pelanggaran Jam Kerja, Pengenaan Potongan
TKPKN,Pemberlakuan Pemotongan TKPKN, dan Ketentuan Lain-
Lain)

a. Tata Cara Pelaksanaan Sistem Kehadiran Elektronik:
1) Hari dan jam kerja normal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan
mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan yaitu:

58 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

a) Jam masuk kantor adalah pukul 07.30 waktu setempat;

b) Jam istirahat hari Senin sd Kamis adalah pukul 12.15 sd 13.00

waktu setempat;

c) Jam istirahat hari Jumat adalah pukul 11.30 sd 13.15 waktu

setempat;

d) Jam tutup kantor adalah pukul 17.00 waktu setempat;

e) Hari dan jam kerja pada Bulan Ramadhan mengacu pada

ketentuan diatur tersendiri.

2) Pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dilakukan sebanyak

2 kali yaitu pada saat masuk dan pulang kerja, dan wajib mengisi

daftar hadir meskipun TL dan/atau PSW;

3) Pencatatan pada mesin hadir elektronik dimulai pukul 06.00 dan

berakhir pukul 19.00 waktu setempat;

4) Pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dilakukan 1 (satu) kali

input. Jika dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka data masuk kerja

adalah input yang terakhir, sedangkan data pulang kerja adalah

input yang pertama;

5) Pengisian daftar hadir masuk/pulang

kerja dapat dilakukan secara manual, jika:

a) Sistem kehadiran elektronik mengalami kerusakan/tidak

berfungsi;

b) Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;

c) Dimensi telapak tangan tidak terekam dalam Sistem

kehadiran elektronik;

e) Terjadi kahar/force majeure, sebagaimana dimaksud PMK

Nomor 214/PMK.01/2011 berdampak hanya pada satuan

kerja maka pernyataan kahar cukup dilakukan oleh pimpinan

satker dengan ketentuan sepanjang memungkinkan seluruh

pegawai tetap masuk bekerja meski menggunakan tempat

kerja lain;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 59

6) Pengisian daftar hadir secara manual ditulis sesuai waktu saat
masuk atau pulang kerja;

7) Pegawai yang ditugasi detasering dan/atau dipekerjakan di
insansi luar Ditjen Perbendaharaan melakukan pengisian daftar
hadir masuk/pulang kerja di unit tempat tugasnya, selanjutnya
rekapitulasi daftar hadir wajib dikirimkan ke instansi induknya.

b. Pelanggaran Jam Kerja:
1) Pegawai dinyatakan melanggar jam kerja jika tidak masuk,
Terlambat (TL), PSW, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti
waktu keterlambatan (khusus DKI Jakarta), dan atau tidak mengisi
daftar hadir dengan tanpa alasan yang sah;
2) Jika pada poin 1 di atas dilakukan oleh pegawai dengan alasan yang
sah, maka dinyatakan tidak melanggar jam kerja;
3) Alasan yang sah diajukan dalam surat permohonan izin/
pemberitahuan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang,
yaitu:
a) Pejabat eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan
yang diajukan oleh pejabat eselon II, termasuk pejabat eselon
II yang di daerah;
b) Pejabat eselon II di kantor vertikal, untuk surat permohonan
izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon III dan
eselon IV di lingkungannya masing-masing;
c) Pejabat eselon III di kantor vertikal, untuk surat permohonan
izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat eselon IV dan
pelaksana di lingkungannya masing-masing;
4) Ketentuanpembuatansuratsuratpermohonanizin/pemberitahuan
wajib dilaksanakan oleh pegawai yang merencanakan:
a) Untuk ketidak hadiran dan TL, surat permohonan izin/

60 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

pemberitahuan dibuat pada hari sebelumnya;
b) Untuk PSW, tidak berada di tempat tugas, atau tidak mengganti

waktu keterlambatan, dibuat pada hari yang sama;
5) Ketentuan pembuatan surat permohonan izin/pemberitahuan

wajib dilaksanakan karena terjadi diluar kehendak pegawai:
a) Untuk ketidakhadiran, dibuat setelah kembali masuk kerja

dengan kewajiban memberitahukan sementara alasan
ketidakhadirannya melalui berbagai media informasi yang
memungkinkan;
b) TL atau tidak berada di tempat tugas, dibuat pada hari yang
sama;
c) PSW atau tidak mengganti waktu keterlambatan, dibuat pada
hari kerja berikutnya;
d) Tidak mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dibuat pada
saat mengetahui terjadinya;
6) Pegawai yang melanggar jam kerja dihitung secara kumulatif
mulai Bulan Januari sd Bulan Desember tahun berjalan, dengan
ketentuan:
a) Tidak masuk kerja 1 hari dihitung sebagai 1 hari tidak masuk
kerja;
b) TL dan/atau PSW dihitung berdasarkan jumlah waktu TL/
PSWnya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
c) Tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah
waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
d) Tidak mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja dihitung
sebagai TL atau PSW selama 3¾ jam/225 (dua ratus dua
puluh lima) menit;
e) Tidak mengganti waktu TL (khusus DKI Jakarta), dihitung

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 61

kumulatif berdasarkan waktu keterlambatan.

7) Penghitungan jumlah waktu sebagaimana angka 6 (enam),

dilakukan dengan konversi 7½ jam/450 (empat ratus lima puluh)

menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja, dan jika

telah terakumulasi 5 hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi

hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

TIngkat Jenis Hukuman Disiplin Jumlah
No. Hukuman Ketidakhadiran

Disiplin

1 Ringan a. Teguran Lisan 5 Hari

b. Teguran Tertulis 6 - 10 hari

c. Pernyataaan Tidak Puas 11 - 15 hari
Secara Tertulis

2 Sedang a. Penundaan Kenaikan Gaji 16 - 20 hari

Berkala Selama 1 (satu)

tahun

b. Penundaan Kenaikan 21 - 25 hari
Pangkat Selama 1 (satu)

tahun 26 - 30 hari
c. Penurunan Pangkat Selama

1 (satu) tahun

3 Berat a.Penurunan Pangkat 31 - 35 hari

Setingkat Lebih rendah

Selama 3 (tiga) tahun

b.Pemindahan Dalam Rangka 36 - 40 hari

Penurunan Jabatan

Setingkat Lebih Rendah 41 - 45 hari
c. Pembebasan Dari Jabatan

d. Pemberhentian Dengan

hormat Tidak Atas 46 hari atau lebih

Permintaan Sendiri

Sebagai PNS atau

Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai

PNS

62 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

8) Pejabat yang menangani daftar hadir ellektronik menyampaikan
informasi menegnai akumulasi penghitungan atas pegawai yang
melanggar jam kerja kepada atasan langsung pegawai yang
bersangkutansecara hierarki untuk selanjutnya diproses sesuai
ketentuan mengenai disiplin PNS di akhir tahun berjalan;

9) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran disiplin ketidakhadiran
selama 5 (lima) hari atau lebih sebelum akhir tahun, maka pejabat
yang menangani daftar hadir wajib menyampaikan informasi
kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan secara
hierarki.

c. Pengenaan Potongan TKPKN:
1) Potongan TKPKN berlaku kumulatif untuk TL dan PSW pada hari
yang sama;
2) Pegawai yang berstatus TL, PSW, atau izin tidak masuk kantor
karena alasan penting wajib membuat surat permohonan izin/
pemberitahuan, dengan mendapat persetujuan dari atasan
langsungnya, untuk selanjutnya disampaikan ke Penanggung
Jawab sesuai Lampiran II SE-22/PB/2012;
3) Pegawai di lingkup wilayah DKI Jakarta yang TL 1 tidak diwajibkan
membuat surat permohonan izin/pemberitahuan, sepanjang telah
mengganti waktu keterlambatan;
4) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor (tidak mendapat
surat tugas) yang karena suatu hal tidak memungkinkan untuk
mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dapat diberikan surat
keterangan yang dibuat sesuai Lampiran III SE-22/PB/2012;
5) Pegawai yang mendapat ST melakukan perjalanan dinas dan
mendapat biaya yang dibebankan pada APBN/D/pihak lain, tidak
melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dan tidak
mendapat uang makan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 63

a) Jika pegawai dimaksud melakukan pengisian daftar hadir
masuk/pulang kerja, maka operator absensi mengubah status
absensi pegawai yang bersangkutan menjadi DL berdasarkan
ST;

b) Jika pegawai dimaksud karena suatu alasan tidak dapat
menjalankan ST tersebut, maka pegawai yang bersangkutan
wajib mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja dan berhak
mendapat uang makan. Dalam hal ST telah disampaikan
kepada operator, maka pegawai yang bersangkutan
menginformasikan kepada operator absensi;

6) Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, wajib
untuk:
a) Bagi yang lupa mengisi daftar hadir masuk kantor, membuat
surat keterangan sesuai Lampiran IV SE-22/PB/2012,
untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan alasan
lupa. Dengan surat keterangan tersebut, pegawai yang
bersangkutan tidak dikenakan sanksi disiplin/adminstratif;
b) Bagi yang lupa mengisi daftar hadir pulang kantor,
membuktikan kehadirannya melalui kesaksian dari atasan
langsungnya yang dibuktikan dengan surat keterangan
sesuai Lampiran V SE-22/PB/2012. Dengan surat keterangan
tersebut, pegawai yang bersangkutan tidak dikenakan
pemotongan TKPKN;

Dalam hal pejabat eselon III dan IV lupa mengisi daftar hadir
pulang kantor, maka surat keterangan (ST.2) ditetapkan oleh
pejabat eselon II. Jika pejabat eselon III/IV dan pejabat eselon II
tidak dalam 1 unit kerja/tidak 1 lokasi, maka untuk memberi dasar
keyakinan bagi pejabat eselon II, usul penetapan ST.2 dilampiri

64 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

pernyataan tanggung jawab dari pejabat eselon III/IV yang lupa
absen tersebut;
7) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur di kantor atas perintah
atasannya, minimal pejabat eselon III, sampai dengan lebih pukul
22.00 waktu setempat dapat diberikan dispensasi masuk kerja
esok harinya sampai dengan pukul 08.30 waktu setempat, yang
dibuktikan dengan surat keterangan sesuai Lampiran VI SE-22/
PB/2012 dan pegawai tersebut tidak dikenakan potongan TKPKN;
8) Pegawai yang akan meninggalkan kantor selama jam kerja wajib
meminta izin dari atasan langsungnya dengan menggunakan surat
izin sesuai Lampiran VII SE-22/PB/2012.

d. Pemberlakuan Pemotongan TKPKN:
1) Pemberlakuan pemotongan TKPKN diatur sebagai berikut:
a) Bagi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin berat berupa
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan
pembebasan jabatan, pemotongan TKPKN berlaku mulai
bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman
disiplin ditetapkan;
b) Bagi hukuman disiplin sedang, berupa penundaan KGB selama
1 (satu) tahun dan penundaan KP selama 1 (satu) tahun,
pemotongan TKPKN berlaku mulai bulan berikutnya sejak
hari ke-15 (lima belas) setelah pegawai menerima hukuman
disiplin, jika pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan
keberatan. Sedangkan jika pegawai yang bersangkutan
mengajukan keberatan, pemotongan TKPKN berlaku
mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan
diputuskan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 65

c) Bagi hukuman disiplin sedang, berupa penurunan pangkat
lebih rendah selama 1 tahun, pemotongan TKPKN
diberlakukan dengan ketentuan:
- Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh
Menteri Keuangan, pemotongan TKPKN berlaku mulai
bulan berikutnya sejak keputusan ditetapkan;
- Bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh
pejabat eselon II di lingkungan instansi vertikal,
pemotongan TKPKN berlaku mulai hari ke-15 setelah
pegawai menerima hukuman disiplin, jika pegawai
tidak mengajukan keberatan. Jika pegawai mengajukan
keberatan, pemotongan TKPKN berlaku mulai bulan
berikutnya setelah keputusan akan keberatan ditetapkan;

d) Bagi hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat, pemotongan TKPKN berlaku mulai bulan berikutnya
sejak hari ke-15 setelah pegawai menerima hukuman;

e) Bagi yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri
karena penahanan dari pihak berwajib, pemotongan TKPKN
berlaku mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan;

2) Dalam hal pegawai dijatuhi lebih dari 1 hukuman disiplin pada bulan
bersamaan atau pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman
disiplin, maka pemotongan TKPKN didasarkan pada hukuman disiplin
yang paling berat, dengan ketentuan:
a) Jika hukuman-hukuman disiplin tersebut memiliki konsekuensi
pemotongan TKPKN, maka didasarkan pada hukuman disiplin
yang paling berat;
b) Jika hukuman disiplin yang paling berat tidak memiliki konsekuensi
pemotongan TKPKN, maka didasarkan pada hukuman disiplin
yang dikenakan pemotongan TKPKN.

66 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

e. Ketentuan Lain-Lain:
1) Pelanggaran adminstratif yang tidak dikenakan pemotongan
TKPKN, berupa pelanggaran terhadap KMK Nomor 38/
KMK.01/2011 tentang Penyelenggaran Negara di lingkungan
Kementerian Keuangan yang Wajib menyerahkan LHKPN, KMK
Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan
LP2P Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan
tidak mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) Atasan langsung yang menetapkan surat keterangan tidak berada
di tempat adalah pejabat yang menetapkan nilai PPKP;
3) Petunjuk penggunaan mesin kehadiran elektronik dan program
aplikasinya berpedoman pada buku manual yang diterbitkan oleh
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

6. Laporan Berkala

a. Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai (LB.1) merupakan laporan yang
terkait dengan penghitungan TKPKN, dengan periode pelaporan
mulai tanggal 15 sd 14 bulan berikutnya, disampaikan kepada petugas
pengelola adminstrasi belanja pegawai paling lambat 1 hari setelah
akhir periode pelaporan LB.1;

b. Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LB.2) merupakan laporan
bulanan kehadiran seluruh pegawai mulai tanggal 1 sd akhir bulan
berkenaan;

c. Laporan Bulanan Perorangan (LB.3), berisi data kehadiran per
pegawai mulai tanggal 1 sd akhir bulan berkenaan;

d. Laporan Harian Kehadiran Pegawai (LH.1), berisi data pegawai yang
melakukan absensi;

e. Laporan Harian Ketidakhadiran Pegawai (LH.2), berisi data pegawai
yang tidak melakukan absensi;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 67

f. Hasil monitoring pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja, khusus
bagi pegawai yang tidak mematuhi SE-22/PB/2012, dapat diumumkan
secara terbuka.

7. Aplikasi Pendukung

a. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai (SILAP);
b. Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan.

8. Sanksi (Besaran Pengenaan Potongan TKPKN, dan Pemotongan
TKPKN karena Hukuman Disiplin)

Besaran Pengenaan Potongan TKPKN, terhadap:

a. Pegawai yang tidak masuk bekerja (berlaku bagi pegawai dengan

alasan yang sah maupun yang tidak sah), sebesar 5% untuk tiap 1 hari

tidak masuk bekerja;

b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ jam atau lebih

dalam sehari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan

langsung (berlaku bagi pegawai dengan alasan yang tidak sah),

sebesar 5% (lima persen);

c. Pegawai yang terlambat masuk kerja (berlaku bagi pegawai dengan

alasan yang sah maupun yang tidak sah)

1) Pegawai yang bekerja di wilayah DKI Jakarta

Keterlambatan Waktu Masuk Bekerja Persentase Potangan
(TL)

TL 1 07.31 s.d <08.01 0% dengan kewajiban

mengganti waktu

keterlambatan

TL 2 08.01 s.d < 08.31 1%

TL 3 08.31 s.d < 09.01 1,25 %

TL 4 > 09.01 dan/atau tidak 2,5 %
mengisi daftar hadir
masuk bekerja

68 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2) Pegawai yang bekerja di luar wilayah DKI Jakarta

Keterlambatan Waktu Masuk Bekerja Persentase Potangan
(TL)

TL 1 07.31 s.d <08.01 0,5 %

TL 2 08.01 s.d < 08.31 1%

TL 3 08.31 s.d < 09.01 1,25 %

TL 4 > 09.01 dan/atau tidak 2,5 %
mengisi daftar hadir
masuk bekerja

d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya (berlaku bagi pegawai
dengan alasan yang sah maupun yang tidak sah)
1) Pegawai yang bekerja di wilayah DKI Jakarta

Pulang Sebelum Waktu Pulang Bekerja Persentase
Waktu (PSW) Potangan
PSW 1 17.00 s.d. < 17.30
bagi yang tidak mengganti waktu 0,5%
PSW 2
keterlambatan 1%
PSW 3
16.31 s.d. <17.00 1,25 %
PSW 4
16.31 s.d. <17.00 2,5 %
dan tidak mengganti waktu

keterlambatan

16.01 s.d <16.31

16.01 s.d. < 16.31
dan tidak mengganti waktu

keterlambatan

15.31 s.d. < 16.01

< 16.01 dan tidak mengganti waktu
keterlambatan

< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar
hadir pulang bekerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 69

2) Pegawai yang bekerja di luar wilayah DKI Jakarta

Pulang Sebelum Waktu Masuk Bekerja Persentase
Waktu (PSW) Potangan
PSW 1 16.31 s.d. < 17.00
PSW 2 16.01 s.d. < 16.31 0,5 %
PSW 3 15.31 s.d. < 16.01 1%
< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar 1,25 %
PSW 4 hadir pulang bekerja
2,5 %

e. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan, bagi pegawai
yang bekerja di wilayah DKI Jakarta (berlaku bagi pegawai dengan
alasan yang sah maupun yang tidak sah);

f. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir (berlaku bagi pegawai dengan
alasan yang sah maupun yang tidak sah), sebesar 2,5% (dua setengah
persen);

g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan
negeri, yaitu:
1) Sebesar 100% (seratus persen) selama pemberhentian sementara
dari jabatan negeri;
2) Jika berdasarkan pemeriksaan atau putusan pengadilan dinyatakan
tidak bersalah, maka TKPKN dibayarkan kembali sebesar TKPKN
yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian
sementara dari jabatan negeri.

Pengecualian Besaran Pemotongan TKPKN:
Pada prinsipnya setiap ketidakhadiran wajib dikenakan pemotongan

TKPKN sebesar 5% (lima persen). Namun demikian, terdapat
beberapa jenis ketidakhadiran yang dalam hal ini melalui mekanisme
cuti PNS, dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 0% (nol persen) sd
2,5% (dua setengah persen) setiap harinya. Cuti dimaksud adalah:

70 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

1. Cuti tahunan, berlaku pemotongan sebesar 0% (nol persen)
2. Cuti karena alasan penting, karena:

a) orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung
meninggal dunia diberikan paling lama 3 hari kerja, berlaku
pemotongan sebesar 0% (nol persen);

b) mertua dan/atau menantu meninggal dunia diberikan paling
lama 2 hari kerja, berlaku pemotongan sebesar 0% (nol
persen);

c) Jika pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting
melebihi 3 atau 2 hari kerja maka, pada hari berikutnya
berlaku pemotongan sebesar 5% (lima persen);

3. Cuti sakit
a. berlaku pemotongan sebesar 2,5% (dua setengah persen),
dengan ketentuan:
1) Tidak menjalani rawat inap, dengan melampirkan surat
keterangan dokter baik dari Puskesmas, RS, maupun
klinik/praktik;
2) Diberikan untuk peling lama 2 (dua) hari
3) Hari berikutnya, berlaku pemotongan sebesar 5% (lima
persen)
b. berlaku pemotongan sebesar 0% (nol persen), dengan
ketentuan:
1) Menjalani rawat inap, dengan melampirkan surat
keterangan rawat inap dan Copy rincian biaya rawat inap
ataupun surat keterangan bebas biaya dari Puskesmas/RS;
2) Diberikan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
3) Hari berikutnya,berlaku pemotongan sebesar 2,5% (dua
setengah persen), kumulatif selama 1 (satu) bulan paling
banyak sebesar 50% (lima puluh persen);

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 71

4) Jika sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender maka
surat keterangan dokter harus dari dokter yang ditunjuk
oleh Menteri Kesehatan (Tim Penguji Kesehatan);

5) Pemberian paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja
kepada pegawai yang mengajukan cuti sakit untuk setiap
kejadian dan jenis penyakit yang sama;

c. Berlaku pemotongan sebesar 2,5% (dua setengah persen)
bagi pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai
menjalani rawat inap, kumulatif selama 1 (satu) bulan paling
banyak sebesar 50% (lima puluh persen), dengan ketentuan:
1) Melampirkan surat keterangan dokter dari Puskesmas/
Rumah Sakit (RS);
2) Jika sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender maka
surat keterangan dokter harus dari dokter yang ditunjuk
oleh Menteri Kesehatan (Tim Penguji Kesehatan);

d. berlaku pemotongan sebesar 0% (nol persen), bagi pegawai
wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak
menjalani rawat inap, dengan ketentuan:
1) Melampirkan surat keterangan dokter dari Puskesmas/RS
2) Diberikan untuk paling lama 5 (lima) hari kerja
3) Hari berikutnya, berlaku pemotongan sebesar 5% (lima
persen);

4. Cuti Bersalin
a. berlaku pemotongan sebesar 0% (nol persen), untuk anak ke-1
(satu) sd ke-3 (tiga), untuk paling lama 5 (lima) hari kerja dan
setelahnya berlaku pemotongan sebesar 2,5% (dua setengah
persen) kumulatif selama 1 (satu) bulan paling banyak sebesar
50% (lima puluh persen);
b. berlaku pemotongan sebesar 5%, untuk anak ke-4 (empat) dst.;
c. diberlakukan sejak pegawai diangkat sebagai CPNS.

72 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

Pemotongan TKPKN karena Hukuman Disiplin:
a. Hukuman disiplin administratif, jika pelanggaran terkait jam kerja,

pencapaian sasaran kerja, SOP yang tidak memiliki unsur merugikan
keuangan negara atau memperkaya diri sendiridan/atau orang
lain, prosedur laproan perkawinan dan izin perceraian, prosedur
izin berpoligami, prosedur izin usaha, prosedur izin ke luar negeri,
prosedur untuk menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/
atau lembaga/organisasi internasional;
b. Hukuman disiplin non adminstratif, jika pelanggaran terkait:
1) Penyalahgunaan wewenang;
2) Terdapat indikasi terjadi tindak pidana/kejahatan;
3) Melakukan tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang

langsung/tidak langsung menyebabkan kerugian bagi negara;
4) Melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat PNS;
5) Melakukan tindakan menghalangi/mempersulit pihak-pihak yang

dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
6) Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya jika terdapat

indikasi kerugian negara yang akan terjadi;
7) Melakukan tindakan memberikan dukungan terhadap calon

presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
membuat satu keputusan yang menguntungkan salah satu calon
pada masa kampanye;
c. Secara prinsip, pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin administratif
tidak dikenakan pemotongan TKPKN. Sedangkan pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin non administrarif dikenakan pemotongan
TKPKN secara proporsional;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 73

d. Namun demikian, pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
administratif dikenakan pemotongan TKPKN, jika pelanggaran yang
dilakukan berupa:
1) Pelanggaran jam kerja yang merupakan perbuatan berulang-ulang
dengan kesengajaan, yaitu pelanggaran terhadap jam kerja yang
berakibat pegawai dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 1 (satu)
kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak hukuman disiplin
pertama dijatuhkan;
2) Pencapaian sasaran kerja disebabkan murni kesalahan pegawai
yang bersangkutan;
3) Pelanggaran atas SOP yang memiliki unsur merugikan keuangan
negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
4) Proses perceraian tanpa izin, murni kesengajaan pegawai
yang bersangkutan. Kesengajaan dalam hal ini termasuk tidak
diajukannya izin perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan
cerai dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan;
5) Melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin;

e. Besaran pemotongan TKPKN terkait adminstratif dan non adminstratif
berdasarkan tingkat hukumannya, adalah:
1) Hukuman disiplin ringan;
• Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan,
jika dijatuhi hukuman disiplin teguran lisan;
• Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan,
jika dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis;
• Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan,
jika dijatuhi hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara
tertulis;

74 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2) Hukuman disiplin sedang
• Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
dijatuhi hukuman disiplin penundaan KGB selama 1 tahun;
• Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan,
jika dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun;
• Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

3) Hukuman disiplin berat
• Sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 12 (dua
belas bulan) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
• Sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 12 (dua belas)
bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
• Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 12 (dua
belas) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin pembebassan dari
jabatan;
• Sebesar 100% (seratus persen), jika dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
dan mengajukan banding adminstratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK);

f. Khusus hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat, baik yang terkait
dengan administratif maupun non administratif diberlakukan
pemotongan yang sama yaitu 100% (seratus persen). Jika mengajukan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 75

banding administratif kepada BAPEK, diizinkan untuk tetap
melaksanakan tugas.
Dalam hal bandingnya diterima dan hukuman disiplinnya diubah
menjadi selain pemberhentian ataupun dibatalkan, maka TKPKN
pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak yang
bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

L. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT), SURAT
PERNYATAAN PELANTIKAN, SURAT PERNYATAAN MASIH
MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaaan CPNS;
b. Peraturan Kepala BAKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan CPNS;
c. Keputusan Kepala BAKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor
13 Tahun 2002;

2. Prosedur atau Alur kegiatan
a. SPMMJ;

76 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Surat Pernyataan Pelantikan(SPP) dan SPMT

Dokumen pelantikan:
1) Naskah pelantikan;
2) Naskah sumpah;
3) Ringkasan SK ditambah ringkasan Lampiran SK;
4) ND penandatanganan BAP ke masing-masing saksi, setelah

ditandatangani disampaikan ke Kepala Kanwil di wilayah kerjanya/
Dirjen Perbendaharaan;
5) Surat Pernyataan Pelantikan;
6) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
7) Surat pengantar ke PPABP.

3. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Berkoordinasi dengan kantor asal pejabat struktural yang akan
dilantik;

b. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.

4. Poin-poin Penting

a. Untuk kepastian dan kelancaran pembayaran tunjangan jabatan
struktural, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) tahun
berkenaan agar disampaikan kepada Petugas Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai (PPABP) masing-masing paling lambat minggu ke-I
Bulan Januari tahun berkenaan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 77

b. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal 1
(satu) bulan berikutnya setelah pejabat yang bersangkutan dilantik;

c. Jika pejabat struktural dilantik tanggal 1 (satu) bulan berkenaan
maka tunjangan jabatannya strukturalnya dibayarkan pada bulan itu
juga. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan berkenaan adalah hari libur
dan pelantikan dilaksanakan tanggal 2 (dua) bulan berkenaan, maka
tunjangan jabatan strukturalnya dibayar pada bulan itu juga;

d. Untuk mengajukan permintaan pembayaran tunjangan struktural
harus dilampiri dengan SPP dan SPMT;

5. Aplikasi Pendukung
Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan.

M. PENYUSUNAN LAPORAN KEPEGAWAIAN
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan;

b. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.

78 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2. Prosedur atau Alur kegiatan

3. Kegiatan Rutin Harian
a. Meneliti data base pegawai akurasi data pegawai pada aplikasi
PBNOpen;
b. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan para pegawai sebagai bagian dari verifikasi
atas surat/dokumen yang menjadi dasar bagi perubahan data/status
kepegawaian;
b. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan wilayah kerjanya;
c. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Bagian SDM Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan.

5. Poin-poin Penting
a. Petunjuk umum proses pemutakhiran
1) Dengan username dan password yang telah terdaftar pada

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 79

PBNOpen, pilih link pegawai pada menu utama, kemudian pilih
menu unit yang sesuai;
2) Pilih “NIP/NAMA PEGAWAI”;
3) Perhatikan data Status Kepegawaian, Data Keluarga, Data
Kepangkatan, dan Data Pendidikan pada biodata pegawai yang
bersangkutan;
4) Tersedia beberapa icon yang sesuai dengan kebutuhan
pemutakhiran data (pilih icon yang ada keterangan “Usulan
Perubahan Data” untuk masuk menu Usulan Perubahan Data);
5) Sebelum proses pemutakhiran, terlebih dulu harus tersedia
softCopy bukti (SK, ijazah, dll) yang telah dipindai dalam bentuk
*.pdf untuk setiap data.
b. Lanjutan petunjuk proses pemutakhiran DATA PENDIDIKAN
1) Pada menu Usulan Perubahan Data, pilih icon yang ada keterangan
“Data Pendidikan” untuk masuk menu Perekaman Usulan Data
Pendidikan;
2) Setelah masuk menu Perekaman Usulan Data Pendidikan, isi field
yang tersedia sesuai dengan jenjang pendidikannya berdasarkan
dokumen pendukung berupa ijazah;
3) SoftCopy ijazah wajib diunggah. Jika ijazah masih ditahan oleh
instansi, yang diunggah adalah transkrip nilai. Jika ijazah hilang/
rusak, yang diunggah surat keterangan kehilangan/kerusakan;
4) Untuk jenjang S1/S2/S3 AIS, diunggah juga surat ijin belajar
c. Lanjutan petunjuk proses pemutakhiran DATA KELUARGA
1) Pada menu Usulan Perubahan Data, pilih icon yang ada keterangan
“Data Keluarga” untuk masuk menu Perekaman Usulan Data
Keluarga;
2) Setelah masuk menu Perekaman Usulan Data Keluarga, isi field
yang tersedia sesuai dengan perubahan data terkait status ataupun

80 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

jumlah keluarga;
3) SoftCopy akte nikah, akte kelahiran, surat perceraian, surat

keterangan meninggal dunia, SK adopsi, dll wajib diunggah;
4) Field tunjangan keluarga diisi sesuai pilihan;
d. Lanjutan petunjuk proses pemutakhiran DATA KEPANGKATAN
1) Pada menu Usulan Perubahan Data, pilih icon yang ada

keterangan “Pangkat” untuk masuk menu Perekaman Usulan Data
Kepangkatan;
2) Setelah masuk menu Perekaman Usulan Data Kepangkatan, isi
field yang tersedia sesuai dengan dokumen pendukung perubahan
kepangkatan yang diterima pegawai (SK KP, KGB, SK CPNS, SK PNS,
dll);
3) SoftCopy SK KP, KGB, dll wajib diunggah;
e. Lanjutan petunjuk proses pemutakhiran DATA STATUS
KEPEGAWAIAN
1) Status kepegawaian dalam hal ini meliputi CPNS, PNS, atau pegawai
Meninggal Dunia;
2) Pada menu Usulan Perubahan Data, pilih icon yang ada keterangan
“Status Pegawai” untuk masuk menu Perekaman Usulan Data
Status Pegawai;
3) Setelah masuk menu Perekaman Usulan Data Status Pegawai, isi
field yang tersedia sesuai dengan dokumen pendukung perubahan
status kepegawaian, misalnya dari CPNS menjadi PNS, pegawai
yang meninggal dunia, dll;
4) SoftCopy SK PNS, surat keterangan kematian, dll wajib diunggah.

6. Laporan Berkala

Laporan Pemutakhiran Data Kepegawaian, yang disampaikan setiap awal
bulan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 81

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi PBNOpen Ditjen Perbendaharaan.

N. PENYAMPAIAN IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN
1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tanggal 19
September 2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan
untuk PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Prosedur atau Alur kegiatan

3. Kegiatan Rutin Harian
Meneliti data base pegawai dan melakukan pemutakhiran serta akurasi
data pegawai pada aplikasi PBNOpen;

82 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di wilayah kerjanya;

b. Berkoordinasi dengan subbagian terkait di Sekretariat Ditjen
Perbendaharaan, dalam hal pengajuan izin melanjutkan pendidikan
tingkat Strata-3 (S3);

c. Melakukan pemutakhiran data pegawai dengan mengunggah softCopy
izin melanjutkan pendidikan;

5. Poin-poin Penting

a. Pegawai yang melanjutkan pendidikan di Luar Kedinasan harus
memenuhi syarat:
1) Telah bekerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya
sebagai PNS;
2) Memiliki pangkat paling rendah:
a) II/b bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat DIII;
b) II/c bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat S1/
DIV;
c) III/a bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat S2;
d) III/b bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat S3;
3) Memiliki PPKP paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
4) Sehat jasmani dan rohani;
5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat dan/
atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran
disiplin;
6) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan
negeri;
7) Tidak sedang menjalani Pendidikan di Luar Kedinasan dengan
jenjang yang sama meliputi program studi yang sama;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 83

8) Program/jurusan yang dioambil sesuai/terkait dengan bidang
tugas kedinasan dan kebutuhan organisasi, yang dinyatakan
dalam surat pernyataan pejabat atasan langsung pegawai yang
bersangkutan sesuai Lampiran II PMK 148/PMK.01/2012.

b. Penyelenggara program pendidikan di luar kedinasan dalam/luar
negeri, berstatus:
1) Lembaga pendidikan negeri;
2) Lembaga pendidikan swasta dalam negeri yang memiliki izin
pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
memiliki akreditasi minimal B pada saat pegawai mendaftar.
Dalam hal tidak terdapat lembaga pendidikan yang memenuhi
criteria akreditasi minimal, pegawai diperbolehkan melanjutkan
pendidikan di luar kedinasan pada lembaga pendidikan swasta
dengan akireditasi program studi tertinggi pada wilayah kerjanya;
3) Lembaga pendidikan luar negeri, yaitu lembaga yang berdomisili di
luar yuridiksi Indonesia atau yang memeiliki cabang/afiliasi yang
didirikan secara sah di Indonesia dan telah mendapat penyetaraan
dari kementerian yang membidangi pendidikan;

c. Kewajiban pegawai yang menjalani pendidikan di luar kedinasan:
1) Menjaga kehormatan dan nama baik Ditjen Perbendaharaan/
Kementerian Keuangan;
2) Mematuhi ketentuan yang berlaku baik sebagai PNS maupun
sebagai mahasiswa;
3) Tidak menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan
pendidikan di luar kedinasan;
4) Membuat surat laporan perkembangan setiap semester disertai
Copy lembar kemajuan akademik/kartu hasil studi kepada pejabat
yang berwenang memberikan izin, sesuai Lampiran IV PMK 148/
PMK.01/2012;

84 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN