1. Subbagian Umum

b. Risalah Dialog Kinerja Organisasi.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat:
e-prime.kemenkeu.go.id.;
b. Aplikasi PBn Open.

8. Sanksi
Para pegawai yang tidak mengajukan usulan evaluator dan melakukan
penilaian perilaku pada aplikasi, akan mendapatkan penalty (pengurangan
nilai), begitu juga dengan atasan langsung yang tidak menetapkan
evaluator atas usulan bawahannya juga mendapatkan penalty:
a. Evaluee yang tidak mengajukan usulan evaluator dikenakan penalti 5
poin;
b. Atasan langsung tidak menetapkan evalutor bagi bawahan dikenakan
penalti 2 (dua) poin per bawahan;
c. Evaluator tidak menjalankan kewajiban penilaian dikenakan penalti 2
(dua) poin per evaluee;
d. Pengenaan penalti di atas bersifat akumulatif mengurangi Nilai
Perilaku (sebelum pembobotan) dengan maksimal pengurangan
adalah sebesar 10 (sepuluh) poin dan hanya mengurangi nilai perilaku
pada komponen NKP, tidak mengurangi nilai perilaku pada komponen
NPKP;
e. Para pegawai yang tidak melaksanakan penilaian perilaku pada
aplikasi sesuai ketentuan, tidak dapat dilakukan penghitungan Nilai
Perilaku (NP), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja
Pegawai (NSKP) dan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP) secara
otomatis oleh aplikasi kinerja (e-performance).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 185

9. Lain-Lain
a. Penilaian perilaku dilakukan melalui aplikasi e-performance dengan
mengakses http://e-prime.kemenkeu.go.id, melakukan login dan
kemudian memilih layanan e-performance;
b. Pegawai mengajukan evaluator dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala KPPN mengajukan usulan evaluator sebanyak 4 (empat)
orang bawahan (Kepala Seksi/Subbag);
2) Kepala Seksi mengajukan usulan evaluator sebanyak 2 (dua) orang
peer dan 2 (dua) orang bawahan;
3) Pelaksana mengajukan usulan evaluator sebanyak 4 (empat) orang
peer.
c. Agar proses penilaian perilaku dapat berjalan dengan lancar, pelaksana
Subbag Umum membuat leaflet/brosur pelaksanaan penilaian perilaku
yang dibagikan kepada seluruh pegawai atau ditempelkan pada papan
informasi;
d. Pelaksana Subbag Umum menatausahakan dokumen pelaksanaan
perilaku berupa Nota Dinas, brosur/leaflet dan Laporan Pelaksanaan
penilaian perilaku.

H. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI MUTASI

1. Dasar Hukum

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 556/KMK.01/2015;

b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

186 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2. Prosedur atau alur kegiatan
a. Prosedur di unit kerja Lama
b. Prosedur di unit kerja Baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 187

3. Kegiatan rutin harian

Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN memastikan dokumen Laporan Realisasi IKU dan Capaian
Kinerja Pegawai (CKP) pejabat/pegawai mutasi keluar serta perubahan
Kontrak Kinerja pejabat/pegawai yang mutasi masuk, tersimpan rapi
dan aman pada arsip Subbagian Umum serta diarsipkan dalam bentuk/
format digital (file .pdf).

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan reviu atas dokumen Laporan Realisasi
IKU dan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) pejabat/pegawai mutasi
keluar serta perubahan Kontrak Kinerja pejabat/pegawai yang mutasi
masuk;

b. Kepala Sub Bagian Umum menyampaikan dokumen Laporan Realisasi
IKU dan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) pejabat/pegawai mutasi
keluar ke unit kerja Baru;

c. Membuat arsip digital atas perubahan Kontrak Kinerja pegawai yang
mutasi masuk.

5. Poin-poin penting

a. Pejabat/pegawai yang mengalami mutasi keluar wajib menyusun
Laporan Realisasi IKU dan perhitungan Capaian Kinerja Pegawai
(CKP) pada unit lama;

b. Atasan langsung bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi
IKU dan perhitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) bawahannya
yang mutasi keluar;

c. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN pada unit lama melakukan reviu atas Laporan
Realisasi IKU dan perhitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) yang

188 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

mutasi keluar dan menyampaikan ke unit kerja baru;
d. Pejabat/pegawai yang mengalami mutasi wajib membuat perubahan

Kontrak Kinerja atas sisa target dan kontrak kinerja dari pejabat/
pegawai yang digantikan di unit kerja Baru;
e. Atasan langsung dan Kepala Sub Bagian Umum di unit kerja baru
wajib melakukan reviu atas perubahan Kontrak Kinerja yang disusun
pegawai yang mutasi masuk.

6. Laporan berkala
Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi
(MMKO) menyusun laporan pelaksanaan penyusunan perubahan Kontrak
Kinerja Kemenkeu-three, Four atau Five pegawai yang mengalami mutasi
masuk KPPN ke Kantor Wilayah dan Setditjen Perbendaharaan.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat :
e-prime.kemenkeu.go.id;
b. Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat: PBNOpen.kemenkeu.go.id.

8. Sanksi
Pejabat/pegawai yang tidak menyusun Laporan Realisasi IKU, perhitungan
Capaian Kinerja Pegawai (CKP) pada unit lama dan perubahan Kontrak
Kinerja pada unit baru, tidak dapat dilakukan penghitungan Nilai Kinerja
Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dan Nilai Prestasi
Kerja Pegawai (NPKP)secara manual maupun secara otomatis oleh
aplikasi kinerja (e-performance).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 189

9. Lain-Lain
a. Perubahan Kontrak Kinerja disusun dalam rangkap 2 (dua), rangkap
pertama untuk arsip pribadi dan rangkap kedua untuk diserahkan
kepada pengelola kinerja organisasi;
b. Penandatanganan perubahan kontrak kinerja dilaksanakan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penetapan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

I. PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
e. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015
tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;
f. Surat-surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

190 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN memastikan dokumen Surat Keputusan Penetapan Nilai
Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) para pejabat
eselon IV dan pegawai pelaksana beserta dokumen pendukung yaitu Nilai
Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP),
tersimpan rapi dan aman pada arsip Subbagian Umum serta diarsipkan
dalam bentuk/format digital (file Pdf).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 191

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan reviu atas dokumen Nilai Kinerja Pegawai
(NKP) dan Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) para pegawai;
b. Membuat arsip digital atas dokumen Nilai Kinerja Pegawai (NKP),
Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) dan Surat Keputusan penetapan NKP
dan NPKP seluruh pegawai;
c. Merekam data Nilai Perilaku (NP), Capaian Kinerja Pegawai (CKP),
Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), dan
Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) ke dalam aplikasi PBNOpen Ditjen
Perbendaharaan;
d. Meminta screenshoot menu Hasil Penilaian pada Aplikasi
e-performance.

5. Poin-poin penting
a. Setiap pegawai wajib menyusun Capaian Kinerja Pegawai (CKP), Nilai
Kinerja Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dan Nilai
Prestasi Kerja PNS (NPKP);
b. Atasan langsung wajib memastikan kebenaran Capaian Kinerja
Pegawai (CKP), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja
Pegawai (NSKP) dan Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) bawahannya;
c. Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai menggunakan nilai yang
muncul pada Aplikasi e-performance pegawai yang bersangkutan;
d. DP3/PPKP dan SKP dicetak melalui Aplikasi e-performance;
e. Kepala KPPN wajib membuat Surat Keputusan penetapan NKP dan
NPKP seluruh pegawai.

192 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

6. Laporan berkala
a. Kepala Sub Bagian umum menyusun rekapitulasi Capaian Kinerja
Pegawai (CKP), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja
Pegawai (NSKP) dan Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) dan Surat
Keputusan Kepala KPPN tentang Penetapan NKP dan NPKP seluruh
pegawai;
b. Berdasarkan surat Kepala Bagian SDM selaku Manajer Kinerja Pegawai
Nomor S-901/PB.12/2017 tanggal 23 Januari 2017, SK Penetapan
Hasil NPKP di-upload dengan melakukan perekaman dokumen pada
Aplikasi PBNOpen.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat : PBNOpen.kemenkeu.go.id.;
b. Aplikasi e-performance.

8. Sanksi
Para pegawai yang tidak menyusun Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP)
dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) akan dijatuhi hukuman disiplin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Disiplin PNS dan tidak mempunyai dampak kepegawaian
(civil effect) untuk Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Kenaikan Pangkat, dan
Kenaikan Peringkat Jabatan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 193

J. PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN LANGKAH-LANGKAH
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KINERJA BERDASARKAN
PRINSIP STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION (SFO)

1. Dasar Hukum
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : S-4377/PB/2016
tanggal 26 Mei 2016 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
a. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN memastikan dokumen-dokumen dan foto-foto
pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan kinerja tersimpan rapi baik
hardCopy maupun dalam bentuk arsip digital (pdf);
b. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN memastikan dokumen laporan tersebut tersimpan
rapi dan aman pada arsip Sub Bagian Umum untuk keperluan audit
manajemen kinerja serta membuat arsip digital laporan tersebut.

194 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Menyebarkan kuisioner pengelolaan kinerja secara triwulanan kepada
para pegawai KPPN;

b. Membuat arsip digital seluruh dokumen pendukung peningkatan
kualitas pengelolaan kinerja;

c. Pelaksanaan pemilihan The Best Employee bagi pegawai pelaksana
KPPN minimal satu kali tiap semester;

d. Melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pengelolaan
kinerja kepada seluruh pegawai KPPN;

e. Melaksanakan publikasi pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai
KPPN dan mitra kerja dalam bentuk banner, booklet, leaflet maupun
melalui website KPPN;

f. Kepala KPPN dan Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKO
melaksanakan kegiatan performance dialogue (rapat pembahasan)
terkait Capaian target IKU dalam Kontrak Kinerja dan langkah-langkah
peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

5. Poin-poin penting

a. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja harus
berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO)
yang dijabarkan dalam bentuk Matriks Langkah-Langkah Peningkatan
Kualitas Pengelolaan Kinerja;

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja harus
didukung dan dilaksanakan bersama oleh seluruh pegawai KPPN
untuk peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO);

c. Pelaksanaan pengelolaan kinerja harus didukung sumber daya
manusia yang berkompeten dalam pengelolaan kinerja serta anggaran
yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh unit
di KPPN;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 195

d. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan mempunyai kewajiban
pembinaan pengelolaan kinerja terhadap seluruh KPPN di wilayah
kerjanya untuk mendukung tercapainya target IKU Kemenkeu-two-
Three.

6. Laporan berkala
Laporan Triwulanan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Kinerja KPPN berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization
(SFO).

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi atau software pembuat dokumen digital/portable (.pdf);
b. Aplikasi atau software pembuat buku digital/elektronik (e-book).

8. Sanksi
Tidak adanya laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Kinerja KPPN berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization
(SFO) menunjukan pelaksanaan pengelolaan kinerja tidak dilaksanakan
dengan baik dan tidak akan mendapatkan penilaian dari Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

196 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

BBAABB VVIIII

LLAAPPOORRAANNBBEERRKKAALLAADDAANNAAPPLLIKIKAASSI IPPEENNDDUUKKUUNNGG
AA.. LALPAOPROARNABNEBREKRAKLAALA

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSruatbJbeangdiearnalUPmerubemndKaPhaPrNaan 129173

211948 PePdoemdoanmPaenlaPksealankasaannTauagnasTSuugbabsagSiaunbbUamguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TugDairsekStourbabt aJegniadnerUalmPeurmbeKndPaPhNaraan 211599

21060 PePdoemdoanmPaenlaPksealankaasnanTauagnasTSuugbabsagSiaunbbUamguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSrautbJbeangdeiarnalUPmerbuemndKaPhaPrNaan 20117

21082 PePdoemdoanmPaenlaPksealankaasnanTauagnasTSuugbabsagSiaunbbUamguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSruatbJbeangdiearnalUPmerubmendKaPhaPrNaan 21093

220240 PePdoemdaonmPaenlaPksealnaakasnanTuagaansTSuugbabsagSiaunbUbmaguimanKPUPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSrautbJbeangdeiarnalUPmerbuemndKaPhaPrNaan 20251

22026 PePdoemdoanmPaenlaPksealankaasnanTauagnasTSuugbabsagSiaunbbUamguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TugDairsekStourbabt aJegniadnerUalmPeurmbeKndPaPhNaraan 222307

B. APLIKASI PENDUKUNG
220284 PePdoemdaonmPaenlaPksealnaakasnanTaugaansTSuugbabsagSiaunbUbmaguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSrautbJbeangdeiarnalUPmerbuemndKaPhaPrNaan 20295

221206 PedPoemdaonmPaenlakPsealnaakasnanTuagaans TSuugbabasgSiaunbUbmagumianKPUPmNum KPPN

CC.. JEJNEINS ILSALPAOPROARNAYNANYGANDGIBDUAIBTUOALTEOHLSEUHB SBUABGIBANAGUIMANUMUMUM
Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSruatbbJeangdiearnalUPmerubmendKaPhaPrNaan 22171

21228 PePdoemdaonmPaenlaPksealnaakasnanTuagaansTSuugbabsagSiaunbUbmaguimanKPUPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TuDgiraesktSoruabt bJeangdiaenralUPmerubmendKaPhParNaan 222193

21340 PePdoemdaonmPaenlaPksealanakasnanTauagansTSuugbabsagSiaunbUbamguimanKUPPmNum KPPN

Pedoman Pelaksanaan TDuigreakstoSruatbJbeangdiearnalUPmerubemndKaPhaPrNaan 23115

21362 PePdoemdaonmPaenlaPksealanakasnanTauagansTSuugbabsagSiaunbUbamguimanKUPPmNum KPPN

REFERENSI

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan

Pensiun Janda/Duda Pegawai.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

wikipedia.org
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri

Sipil.
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian

Sementara PNS.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
• Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendiddikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 217

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil .

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan
Disiplin dalam kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan BMN

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.1/2009 tentang Tugas Belajar
di Lingkungan Kementerian Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 tanggal 19
September 2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan
untuk PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas kementerian Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan RI.

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

218 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2016 tentang Jabatan
dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan :

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang Pedoman
Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 536/KMK.01/2015

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB 2009
Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/
Lembaga

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan KEP-107/PB/2010 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009 tentang
Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Peraturan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaaan CPNS

• Peraturan Kepala BAKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan CPNS

• Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Permintaan
Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BAKN

• Keputusan Kepala BAKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengankatan PNS dalam

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 219

Jabatan Struktural sebagaiman telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun
2002
• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2009 tanggal 29
Mei 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pindah/
Mutasi Pegawai dengan Alasan Mengikuti Suami
• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan
• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2012 tentang
Pedoman Pelaporan Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan
• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan Aplikasi Sistem
Pengelolaan Aset Terintegrasi
• Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-182/PB.1/UP.10/2010 tanggal
25 Februari 2010 hal Penegasan atas Surat Edaran Direktur Jenderal
Pebendaharaan Nomor SE-15/PB/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pindah/Mutasi Pegawai
dengan Alasan Mengikuti Suami
• Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-4377/PB/2016 tanggal 26 Mei
2016 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen
Perbendaharaan Tahun 2016
• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-10/
SJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 214/PMK.01/2011
tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan pemberian Tunjangan
Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada PNS di Lingkungan
Kementerian Keuangan

220 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

• Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001
hal Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas

• Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 hal
Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian

• Bagian Adminstrasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.
2013. Panduan Layanan Sumber Daya Manusia (Panduan Administrasi
Kepegawaian Edisi II) : Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 221

222 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN



www.djpbn.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta 2017