1. Subbagian Umum

3. Kegiatan rutin harian
a. Menata dokumen arsip pada tempatnya sesuai pengelompokan;
b. Melakukan monitoring atas dokumen arsip di ruang penyimpanan
serta memeriksa kesesuaian dengan aplikasi pengarsipan.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Menyiapkan label atas setiap dokumen arsip sehingga mudah dalam
penatausahaannya.

5. Poin-poin penting
a. Memastikan seluruh arsip telah tercatat dalam aplikasi pengarsipan;
b. Dokumen arsip yang disampaikan harus sudah diberikan identitas;
c. Menempatkan dokumen arsip sesuai dengan kelompoknya.

6. Aplikasi Pendukung
Aplikasi Pengarsipan/Kearsipan.

7. Sanksi
Pengarsipan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan
kehilangan dokumen/arsip penting.

H. USULAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Penghapusan BMN;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 135

Cata Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
d. Keputusan Menteri Keuangan 520/KMK.01/2015 tentang

Pendelegasian sebagaian Wewenang Menteri Keuangan selaku
Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna
Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

a. Pemusnahan

No. Jenis Wewenang Pejabatn Penerima
Delegasi Wewenang

1 Mengajukan usul kepada Pengelola Kepala Biro

Barang mengenai Pemusnahan Barang Perlengkapan

Milik Negara

2 Memberikan persetujuan Pemusnahan Kepala Biro

atas Barang Milik Negara berupa: Perlengkapan

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan
tanaman);

c.Selain tanah dan/atau bangunan
yang memiliki bukti kepemilikan,
dengan perolehan sampai dengan Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

d. Bongkaran Barang Milik Negara
karena perbaikan (renovasi,
rehabilitasi, atau restorasi)

3 Menandatangani surat pernyataan, Kepala kantor/

surat keterangan, berita acara, Sekretaris Unit

dan naskah dinas lainnya terkait Eselon I/ Kepala

pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Biro Umum

Negara

136 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Penghapusan

No. Jenis Wewenang Pejabatn
Penerima
Delegasi
Wewenang

1 Mengajukan usul a. Tanah, bangunan, Kepala Biro

kepada Pengelola dan selain tanah Perlengkapan

Barang mengenai dan/atau bangunan

Penghapusan Barang yang memiliki bukti

Milik Negara karena kepemilikan

sebab-sebab lain b. Selain tanah dan/ Sekretaris

yang merupakan atau bangunan Unit Eselon I/

sebab-sebab secara yang tidak memiliki Kepala Biro

normal dapat bukti kepemilikan, Umum

diperkirakan wajar dengan nilai

menjadi penyebab perolehan di atas

penghapusan Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

2 Memberikan persetujuan Penghapusan atas Kepala Biro

Barang Milik Negara berupa: Perlengkapan

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan
tanaman); dan

c. Selain tanah dan/atau bangunan
yang tidak memiliki bukti kepemilikan,
dengan nilai perolehan sampai dengan
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
karena sebab-sebab lain yang merupakan
sebab-sebab secara normal dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab
penghapusan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 137

3 Mengajukan usul kepada Pengelola Barang Sekretaris
mengenai Penghapusan Barang Milik Unit Eselon I/
Negara karena adanya putusan pengadilan Kepala Biro
yang memperoleh kekuatan hukum tetap Umum
dan tidak ada upaya hukum lainnya
Kepala Biro
4 Mengajukan usul kepada Pengelola Barang Perlengkapan
mengenai Penghapusan Barang Milik
Negara karena melaksanakan ketentuan Sekretaris
peraturan perundang-undangan Unit Eselon I/
Kepala Biro
5 Menetapkan keputusan Penghapusan Umum
Barang Milik Negara Kepala Kantor/
Sekretaris
6 Menandatangani surat pernyataan, surat Unit Eselon I/
keterangan, berita acara, dan naskah dinas Kepala Biro
lannya terkait pelaksanaan Penghapusan Umum
Barang Milik Negara

3. Kegiatan – Kegiatan yang Mendukung:

Pencocokan BMN antara fisik dengan aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi
SAKTI dan Aplikasi SIMAN.

4. Poin-Poin Penting:

Adanya penetapan kondisi BMN dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Barang.

5. Aplikasi:

a. Simak BMN;
b. Aplikasi SIMAN;
c. Aplikasi SAKTI.

138 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

I. USULAN PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN ARSIP
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

b. Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 492/KM.1/2013 tentang
Jadwal Retensi Arsip Subtantif Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
a. Melakukan monitoring atas dokumen arsip di ruang penyimpanan
serta memeriksa kesesuaian dengan aplikasi pengarsipan;
b. Menganalisis arsip yang sesuai dengan masa penyimpanan yang
sudah tidak layak digunakan dan/atau sudah tidak sesuai dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 139

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Untuk arsip yang akan dihapuskan perlu dilakukan pengecekan pada
aplikasi pengarsipan untuk dilakukan update data agar tidak terjadi
kesalahan pemusnahan terhadap arsip aktif;
b. Berkoordinasi dengan subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang ada di wilayah kerjanya.

5. Poin-poin penting
a. Memastikan retensi arsip untuk arsip-arsip yang akan dimusnahkan;
b. Memastikan bahwa arsip yang akan dihapuskan sudah sesuai dengan
syarat penghapusan;
c. Indentitas arsip yang diusulkan untuk dihapuskan jelas.

6. Laporan berkala
Laporan dibuat setiap setelah pelaksanaan penghapusan arsip (bersifat
insidentil).

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi pengarsipan.

8. Sanksi
Pengarsipan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan
kehilangan dokumen/arsip penting.

J. PENGHAPUSAN ARSIP KPPN

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

140 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Keputusan Menteri Keuangan nomor 492/KM.1/2013 tentang
Jadwal Retensi Arsip Subtantif Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang
Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KM.1/2015 tentang Tata
Cara Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Keuangan;

e. Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Prosedur atau alur kegiatan

a. Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kemenkeu yang selanjutnya
disebut Panitia Penilai Arsip, dan Panitia Pemusnahan Arsip Unit/
Satuan Kerja (Satker);

b. Panitia Penilai Arsip dibentuk dengan KMK yang ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan, dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Keanggotaan Panitia Penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi
unsur pejabat Sekretaris Jenderal yang membidangi kearsipan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 141

organisasi dan tata laksana, dan membidangi peraturan perundang-
undangan (up. Biro Umum, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
dan Biro Hukum), Inspektorat jenderal, ANRI. Serta arsiparis dan/
atau pelaksana yang ditunjuk selaku pengelola arsip;
2) Panitia Penilai Arsip mepunyai tugas :
• Memberikan bimbingan teknis dan pengarahan kepada unit/

satker mengenai prosedur pemusnahan arsip yang sudah tidak
mempunyai nilai guna;
• Melakukan penilaian terhadap usul pemusnahan arsip dari
unit/satker di lingkungan Kemenkeu dan verifikasi langsung
terhadap fisik arsip;
• Membuat telaahan dan pertimbangan tertulis Panitia Penilai
arsip terhadap usul pemusnahan arsip;
• Menyiapkan konsep surat permohonan persetujuan
pemusnahan arsip kepada ANRI;
• Menyiapkan rancangan KMK tentang pemusnahan dan
penghapusan arsip;
• Melakukan monitoring pelaksanaan pemusnahan arsip;
c. Panitia Pemusnahan Arsip dibentuk dengan keputusan pimpinan unit
eselon I untuk yang berada di tingkat pusat dan dengan keputusan
kepala kantor wilayah/kepala balai untuk yang berada pada kantor
vertikal/unit pelaksanan teknis di daerah, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1) Keanggotaaan Panitia Pemusnahan Arsip sekurang-kurangnya
memenuhi unsur :
(a) Pimpinan Unit Kearsipan, sebagai ketua merangkap anggota;
(b) Pimpinan Unit/Kepala balai/Satker yang arsipnya akan
dimusnahkan sebagai anggota;
(c) Arsiparis dan/atau pelaksana yang ditunjuk selaku pengelola
arsip sebagai anggota;

142 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

d. Panitia Pemusnahan Arsip mempunyai tugas :
1) Melakukan penilaian antara arsip dan bahan non arsip, bahan non
arsip antara lain duplikasi berlebih, amplop map. Blanko/formulir
dan yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip;
2) Melakukan pemusnahan bahan non arsip;
3) Menata dan mengelompokkan arsip;
4) Membuat daftar arsip usul musnah;
5) Melakukan penilaian awal arsip yang akan dimusnahkan;
6) Mengajukan usul pemusnahan arsip yang yang tidak bernilai guna;
7) Membantu Panitia Penilai Arsip dalam melakukan penilaian arsip
yang diusulkan musnah;
8) Melakukan pemusnahan arsip yang telah ditetapkan musnah
dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK);

e. Penyeleksian Arsip
Penyeleksian arsip dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Arsip

berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), dengan tahapan sebagai
berikut:
1) Mencermati daftar arsip usul musnah;
2) Melakukan verifikasi daftar arsip usul musnah berdasarkan JRA,

khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah/
dinilai kembali;
3) Menilai arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder;
4) Mengelompokkan arsip ke dalam 3 kategori yaitu arsip yang akan
disimpan, arsip yang dimusnahkan dan arsip yang diserahkan ke
dalam daftar arsip;
f. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah
Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah
yang sekurang-kurangnya berisi nomor, jenis arsip, tahun, jumlah,
tingkat perkembangan dan keterangan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 143

g. Pengajuan Usul Pemusnahan Arsip
Usulan pemusnahan arsip kepada Menteri Keuangan up. Sekretaris

Jenderal dilakukan mulai dari unit/satker pengusul pemusnahan
arsip secara berjenjang sampai dengan tingkat eselon I dengan
melampirkan :
1) Surat usulan permohonan pemusnahan arsip dari unit/satker;
2) Daftar arsip usul musnah dalam bentuk hardCopy dan softCopy;
3) SoftCopy daftar arsip usul musnah dikirimkan dalam bentuk

program aplikasi spreadsheet ke alamat surat elektronik
[email protected];
4) Keputusan Pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip;
Menteri Keuangan c.q Sekretaris Jenderal mendisposisikan usulan
pemusnahan arsip kepada Panitia Penilai Arsip;
h. Penilaian Arsip Usul Musnah Oleh Panitia Penilai Arsip
Panitia Penilai Arsip melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul
Musnah dan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik
arsip, kemudian membuatkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian
Arsip. Hasil penilaian tersebut ditunangkan dalam surat Pertimbangan
Panitia Penilai Arsip;
i. Permintaan Persetujuan Pemusnahan Kepala ANRI
Pemusnahan arsip Kemenkeu baik yang memiliki retensi dibawah
dan/atau diatas 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari
Kepala ANRI Pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Kepala ANRI tanda membedakan retensinya;
Sekretariat Jenderal Kemenkeu mengajukan permintaan persetujuan
pemusnahan arsip kepada ANRI dengan melampirkan:
1) Surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip;
2) Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk;
3) JRA terbaru telah disetujui oleh Kepala ANRI;

144 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

4) Keputusan Pembentukan Panitia Arsip; dan
5) Berita Acara Penelitian dan Penilaian Arsip yang diusulkan untuk

dimusnahkan;
j. Penetapan Pemusnahan Arsip
Kementerian Keuangan menetapkan arsip yang akan dimusnahkan

dalam KMK yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas menteri
Keuangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;
k. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
Dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun
informasinya. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
1) Pembakaran;
2) Pencacahan;
3) Penggunaan bahan kimia;
4) Pulping; dan
5) Cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah

musnah;
l. Dilakukan oleh panitia pemusnahan arsip unit/satker bersangkutan

dengan membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip. Berita Acara
Pemusnahan Arsip ditandatangani oleh pimpinan unit/satker yang
bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang pejabat dari unit hukum dan/atau unit pengawas di lingkungan
Kemenkeu atau dari Penilai Arsip Kemenkeu;
m. Berita Acara Pemusnahan beserta bukti penyetoran uang hasil
penjualan ke kas negara apabila dijual kepada pihak ketiga, dilaporkan
kepada Menteri Keuangan up. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,
pimpinan unit eselon I masing-masing dan ANRI.
n. Penanganan terhadap Arsip Rusak Berat dikarenakan Force Majeure
Terhadap Arsip rusak berat yang disebabkan karena terjadinya
bencana kebakaran, banjir dan/atau rusak karena pengaruh alam
sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya, dilakukan
tindakan sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 145

1) Membuat surat pernyataan bermeterai dari pimpinan unit eselon
II yang berada pada kantor pusat atau dari kepala kantor/kepala
balai yang berada pada kantor vertikal/unit pelaksna teknis yang
menyatakan tentang kondisi arsip makibat kejadian force majeure;

2) Meminta surat keterangan dari kepolisian/pihak berwajib
setempat mengenai kejadian force majeure;

3) Melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal
Inspektur Jenderal dan pimpinan unit eselon I/Satker bersangkutan.

3. Kegiatan rutin harian
Memastikan kesesuaian dokumen arsip dengan pencatatannya di aplikasi
pengarsipan.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Untuk arsip yang akan dihapuskan perlu dilakukan pengecekan pada
aplikasi pengarsipan untuk dilakukan update data;
b. Berkoordinasi dengan pemilik arsip yang akan dihapuskan.

5. Poin-poin penting
a. Menerima SK Penetapan Pemusnahan Arsip;
b. Pelaksanaan penghapusan disaksikan oleh 2 (dua) orang pejabat;
c. Penghapusan dilakukan dengan cara dijual atau dimusnahkan;
d. Jika proses penghapusan arsip dilakukan dengan dijual, maka harus
diperhatikan unsur kerahasiaan dokumen/arsip yang akan dijual dan
uang hasil penjualan di setor ke Kas Negara.

6. Laporan berkala
a. Berita Acara Pemusnahan Arsip;
b. Laporan dibuat setiap setelah pelaksanaan penghapusan arsip
(bersifat insidentil).

146 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi pengarsipan/kearsipan.

K. PEMBUATAN LAPORAN INVENTARIS BARANG
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset
Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan BMN;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Prosedur atau alur kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 147

3. Kegiatan rutin harian

a. Menerima bukti mutasi barang;
b. Melakukan perekaman dokumen sumber mutasi BMN, termasuk

Persediaan, ke dalam Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN;
c. Mengirimkan ADK SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA;
d. Melakukan pendetailan transaksi mutasi BMN, termasuk Persediaan,

dalam SAKTI;
e. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan membuat

Berita Acara Rekonsiliasi Internal;
f. Melaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL periode Semesteran

menggunakan Aplikasi SIMAN;
g. Mencetak dan menandatangani BAR BMN dan mengirimkannya ke

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
h. Membuat Laporan Kuasa Pengguna Barang, termasuk Catatan Atas

Laporan Barang Milik Negara periode Semeteran dan Tahunan;
i. Menyampaikan Laporan Kuasa Pengguna Barang ke Kanwil Ditjen

Perbendaharaan;
j. Menatausahakan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Proses pencatatan inventaris barang yang tidak hanya di aplikasi
SIMAK BMN tetapi juga di aplikasi Persediaan;

b. Pendetailan transaksi mutasi BMN pada SAKTI;
c. Melakukan rekonsiliasi internal antara Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Barang (UAKPB) dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA);
d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL;
e. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

148 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

5. Poin-poin penting
a. Harus dipastikan penginputan pada aplikasi sesuai dengan spesifikasi;
b. ADK SIMAK-BMN yang dikirimkan ke Aplikasi SAIBA sudah termasuk
transaksi Persediaan;
c. Batas waktu pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL (sesuai dengan
surat dari KPKNL):
d. Semester I --- 10 Juli 20xx;
e. Semester II dan Tahunan --- 17 Januari 20x1;
f. Batas waktu pengiriman Laporan Barang Kuasa Pengguna ke Kanwil
Ditjen Perbendaharaan (sesuai dengan surat dari kantor pusat):
g. Semester I --- 12 Juli 20xx;
h. Semester II dan Tahunan --- 20 Januari 20x1;
i. Pada akhir tahun pelaporan, Laporan Barang Kuasa Pengguna disusun
2 (dua) jenis, yaitu Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II dan
Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan;

6. Laporan berkala
a. BAR Internal;
b. BAR dengan KPKNL;
c. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SIMAK BMN;
b. Aplikasi Persediaan;
c. Aplikasi SAKTI;
d. Aplikasi SIMAN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 149

8. Sanksi

a. Dalam hal Kuasa Pengguna Barang tidak melakukan pendaftaran
BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang maka Pengelola
Barang dapat menolak usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau
penghapusan BMN tersebut;

b. Tidak melakukan rekonsiliasi atau penyampaian laporan sesuai
dengan batas waktu akan diberikan surat peringatan dari pengelola
barang dan pemberian rekomendasi penundaan penerbitan SP2D;

c. Inventaris barang yang tidak sesuai dapat berdampak pada kualitas
Laporan Keuangan satker bersangkutan.

9. Lain-Lain

a. Dibuat Laporan Checklist Pengamanan BMN yang sampaikan kepada
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilampiri Jadwal Piket Satpam
bulan laporan dan bulan selanjutnya;

b. Membuat usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai SE-63/PB/2015
atas barang yang belum memiliki PSP;

c. Membuat Laporan pelaksanaan PSP setiap semester;
d. Melakukan update aset strategis ke dalam Aplikasi SiPAT;
e. Membuat Laporan Validasi SiPAT setiap semester;
f. Membuat Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) melalui

Aplikasi SIMAN dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat.

L. PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

150 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Berkoordinasi dengan para pejabat dan pegawai guna menghimpun data
kebutuhan belanja modal kantor.

4. Poin-poin penting
a. Harus proses perekaman Rencana Umum Pengadaan hingga status
diumumkan atas rencana pengadaan pada web tersebut;
b. Penggunaan Aplikasi SIMAPAN dalam proses pengumuman Rencana
Umum Pengadaan;
c. Dalam proses pengadaan harus memperhatikan e-katalog.

5. Laporan berkala
Laporan Rencana Umum Pengadaan Satker bersangkutan.

6. Aplikasi Pendukung
Simapan.lpse.go.id.

7. Sanksi
Jika proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan tidak dilakukan
akan mengurangi transparansi pengadaan satker bersangkutan yang
berdampak pada munculnya stigma negative di masyarakat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 151

M. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara ;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan BMN;

d. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-66/PB/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggunakan Aplikasi Sistem
Pengelolaan Aset Terintegrasi;

2. Prosedur atau alur kegiatan

152 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

3. Kegiatan rutin harian
Melakukan pengecekan atas update data aset strategis

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan BPN dalam hal pengamanan aset berupa tanah
untuk menghindari duplikasi kepemilikan aset tanah oleh lebih dari 1
(satu) pihak;
b. Berkoordinasi dengan pihak berwajib dalam hal pengamanan dan
penertiban aset gedung dan bangunan rumah dinas untuk menghindari
adanya penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
c. Berkoordinasi dengan KPTIK BMN dalam hal pengamanan aset berupa
jaringan teknologi informasi.

5. Poin-poin penting
Harus dipastikan kesesuaian rincian aset strategis yang diinput pada
aplikasi SIPAT dengan Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, dan Aplikasi
SIMANTAP (untuk yang memiliki aset tanah, gedung, dan bangunan).

6. Laporan berkala
Laporan BMN semesteran.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SIPAT;
b. Aplikasi SIMAK BMN;
c. Aplikasi SIMAN;
d. Aplikasi SIMANTAP.

8. Sanksi
Jika proses perekaman data aset strategis pada aplikasi SIPAT tidak
dilakukan, pimpinan tidak memliki update data aset strategis yang
dimiliki setiap kantor vertikal.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 153

N. PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

87/PMK.06/2016;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
d. Surat Edaran Nomor SE-63/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Prosedur atau alur kegiatan

154 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

3. Kegiatan rutin harian
Melakukan pengecekan detail atas BMN baru dari aplikasi SIMAK BMN
yang perlu dimintakan penetapan status penggunaan.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Berkoordinasi dengan DJKN cq. KPKNL dan Setditjen Perbendaharaan.

5. Poin-poin penting
Harus dipastikan jumlah detail dan nominal BMN yang belum ditetapkan
status penggunaannya dan yang sudah ditetapkan status penggunaan.

6. Laporan berkala
Laporan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan BMN Semesteran.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi SIMAK BMN;
b. Aplikasi SIMAN.

O. MELAKUKAN LAYANAN KEPROTOKOLERAN
1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 155

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
a. Mengupdate informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
kehadiran Kepala Kantor dan pejabat Ditjen Perbendaharaan;
b. Mengatur keberadaan dan kesiapan tenaga honorer kantor.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Menerima undangan dan memastikan kehadiran pimpinan pada acara
dimaksud;
b. Berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan perihal konfirmasi
kegiatan, konfirmasi kehadiran, lokasi, waktu pelaksanaan serta
posisi/ tempat pimpinan;
c. Menyiapkan sarana dokumentasi kegiatan;
d. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada saat hari –H;
e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
f. Mendampingi pimpinan saat acara berlangsung hingga selesainya
kegiatan;
g. Berkoordinasi dengan manajemen bandara untuk penerbitan
“pass” bandara dan penyiapan VIP room bagi pimpinan dan tamu,

156 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

terutama bagi KPPN yang tidak se-kota dengan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan;
h. Membina hubungan baik dengan unit-unit pemerintahan daerah atau
instansi strategis lainnya;
i. Memiliki nomor-nomor telepon sesama pegawai yang bertugas
dalam keprotokoleran di unit-unit pemerintahan daerah atau instansi
strategis lainnya;
j. Memiliki informasi mengenai jadwal penerbangan, informasi RS
terdekat, informasi hotel, informasi tempat-tempat yang menarik
untuk dikunjungi.

5. Poin-poin penting
a. Terdapat kegiatan-kegiatan tertentu yang mewajibkan disusunnya
laporan (laporan insidentil) untuk kepentingan pengelolaan informasi;
b. Pegawai yang bertugas dalam kehumasan dan keprotokoleran harus
memiliki kepribadian yang menarik dan luwes dalam pergaulan.

6. Laporan berkala
Laporan bersifat insidentil, yang disusun setelah pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tertentu;

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi Informasi Profil Organisasi Unit Vertikal Ditjen Perbendaharaan/
iproud (masih dalam pengembangan).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 157

P. MELAKUKAN LAYANAN KEHUMASAN
1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

2. Prosedur atau Alur Kegiatan

3. Kegiatan Rutin Harian
a. Memelihara website.
b. Mengelola papan pengumuman.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Membina hubungan baik dengan unit-unit pemerintahan daerah atau
instansi strategis lainnya;
b. Membina hubungan baik dengan media;
c. Membangun citra (image) positif kantor, yang diharapkan dapat
dilakukan oleh setiap pegawai.

5. Poin-poin Penting
a. Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan
peran Ditjen Perbendaharaan bagi negeri;
b. Pegawai yang bertugas dalam kehumasan dan keprotokoleran harus
memiliki kepribadian yang menarik dan luwes dalam pergaulan.

158 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

6. Laporan Berkala
Laporan bersifat insidentil, yang disusun setelah pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tertentu.

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi Informasi Profil Organisasi Unit Vertikal Ditjen Perbendaharaan/
iProud (masih dalam pengembangan).

Q. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2014
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Prosedur atau alur kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 159

3. Kegiatan rutin harian
Melakukan update data persediaan dan aset tetap jika terjadi mutasi.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Berkoordinasi dengan para pegawai pengguna BMN;
b. Berkoordinasi dengan pejabat penerima barang;
c. Melakukan rekonsiliasi internal antara SIMAK dengan SAIBA;
d. Melakukan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL melalui Aplikasi SIMAN.

5. Poin-poin penting
Memastikan kesesuaian antara saldo persediaan dan aset tetap baik
yang tertera pada aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMAK BMN, dan aplikasi
SAIBA.

6. Laporan berkala
a. Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan tingkat UAKPB;
b. CaLBMN (Catatan atas Laporan Barang Milik Negara).

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Persediaan;
b. Aplikasi SIMAK BMN;
c. Aplikasi SIMAN;
d. Aplikasi SAIBA.

8. Sanksi
Merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama.

160 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

BAB VI

PENGELOLAAN KINERJA

A. PENETAPAN KONTRAK KINERJA (Reguler)
1. Dasar Hukum

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal
1 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan

Kementerian Keuangan;
b. Keputus a n Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-241/PB/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan

Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Prosedur atau alur kegiatan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 161

3. Kegiatan rutin harian

a. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah merekam profil pegawai
dan data Kontrak Kinerja tersebut ke dalam Aplikasi Pengelolaan
Kinerja (e-performance);

b. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah merekam net dan
unggah Kontrak Kinerja tersebut ke dalam aplikasi Pbn Open Ditjen
Perbendaharaan;

c. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah melaksanakan tugas
pokok, fungsi dan pekerjaan sehari-hari untuk mendukung pencapaian
target kinerja (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja
masing-masing pegawai.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Bersama Kepala KPPN, Kasubag Umum dan pelaksana subbagian
Umum selaku pendukung pengelola kinerja, mengadakan performance
dialogue (rapat intern) untuk membahas reviu dan refinement
template Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-three, Four dan
Five dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil
reviu dalam bentuk usulan refinement terhadap Target dalam Kontrak
Kinerja diserta usulan IKU Tambahan Kemenkeu-four dan Five KPPN
disampaikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
untuk dilakukan pembahasan dan penetapan oleh Manajer Kinerja
Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

b. Bersama Kepala KPPN, Kepala Subbag Umum dan pelaksana subbagian
Umum selaku pendukung pengelola kinerja, mengadakan performance
dialogue (rapat intern) untuk membahas Peta Strategi KPPN, apakah
telah memetakan Sasaran Strategis untuk peningkatan kinerja dan
pencapaian tujuan organisasi KPPN dalam pelaksanaan tugas pokok

162 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

dan fungsi sehari-hari;
c. Kepala KPPN menyusun Inisiatif Strategis yaitu kegiatan khusus yang

tidak bersifat rutin atau berkala yang mendukung pencapaian target
IKU dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three, Four dan Five KPPN
melalui pembahasan terlebih dahulu pada performance dialogue;
d. Menjaga agar dokumen kontrak kinerja tetap tersimpan rapi dan
aman pada pengelola kinerja unit kerja dan pegawai pemilik IKU
untuk keperluan audit manajemen kinerja.

5. Poin-poin penting

Kontrak Kinerja wajib diberikan penomoran dengan ketentuan sebagai
berikut :

Kemenkeu-three Seluruh KPPN
1-178/PB.10-43/2017 Kode 1-178 agar disesuaikan
dengan kode KPPN, kode 10-43 agar
Contoh : 01/PB.10/2017 disesuaikan dengan kode Kanwil + 9
04/PB.11/2017 Kepala KPPN Banda Aceh
Kemenkeu-Four-Five Kepala KPPN Medan I
1/PB.10-43.1-178/2017 KPPN Tipe A1
1/PB.10-43.1-178.1/2017 Subbag Umum KPPN….
Pelaksana 1 pada Subbag Umum
2/PB.10-43.1-178/2017 KPPN….
1/PB.10-43.1-178.2/2017 Seksi Pencairan Dana KPPN….
Pelaksana 1 pada Seksi Pencairan Dana
3/PB.10-43.1-178/2017 KPPN….
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan
1/PB.10-43.1-178.3/2017 Internal KPPN….
4/PB.10-43.1-178/2017 Pelaksana 1 pada Seksi MSKI KPPN….
1/PB.10-43.1-178.4/2017 Seksi Bank KPPN….
5/PB.10-43.1-178/2017 Pelaksana 1 pada Seksi Bank KPPN….
Seksi Vera KPPN….

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 163

1/PB.10-43.1-178.5/2017 Pelaksana 1 Seksi Vera KPPN….
Contoh : 1/PB.30.37/2017 Kepala Subbag Umum KPPN Denpasar
1/ PB.30.37.1/2017 Pelaksana 1 pada Subbag Umum KPPN
Denpasar
2/PB.30.37/2017 Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
Denpasar
1/PB.30.37.2/2017 Pelaksana 1 pada Seksi Pencairan Dana
KPPN Denpasar
Kemenkeu-Four-Five
1/PB.10-43.1-178/2017 KPPN Tipe A2
1/PB.10-43.1-178.1/2017 Subbag Umum KPPN….
Pelaksana 1 pada Subbag Umum
2/PB.10-43.1-178/2017 KPPN….
Seksi Pencairan Dana & Manajemen
1/PB.10-43.1-178.2/2017 Satker KPPN….
3/PB.10-43.1-178/2017 Pelaksana 1 pada Seksi PDMS KPPN….
1/PB.10-43.1-178.3/2017 Seksi Bank KPPN….
4/PB.10-43.1-178/2017 Pelaksana 1 pada Seksi Bank KPPN….
1/PB.10-43.1-178.4/2017 Seksi Vera & KI KPPN….
Contoh : 1/PB.20.161/2017 Pelaksana 1 Seksi Vera & KI KPPN….
Kepala Subbag Umum KPPN
1/ PB. 20.161.1/2017 Rangkasbitung
Pelaksana 1 pada Subbag Umum KPPN
2/PB.20.161/2017 Rangkasbitung
1/PB.20.161.2/2017 Kepala Seksi PDMSKPPN Rangkasbitung
Pelaksana 1 pada Seksi PDMSKPPN
Rangkasbitung

a. Sasaran Strategis merupakan sasaran yang paling menantang dan
mampu dilaksanakan;

b. Kontrak Kinerja Kemenkeu-five harus disesuaikan dengan pekerjaan
yang secara nyata dilaksanakan oleh pegawai;

c. Meminimalisasi IKU tanggung renteng;

164 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

d. Sesuai amanat KMK Nomor 467/KMK.01/2014 penandatanganan
kontrak kinerja Kemenkeu-three, Four dan Five oleh Pemilik IKU
(Kepala KPPN, para pejabat eselon IV, dan para pelaksana) setiap
tahun dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari, dan dicetak
warna 2 (dua) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk
pemilik Kontrak Kinerja dan 1 (satu) rangkap untuk pengelola
kinerja unit. Khusus Kontrak Kinerja Kepala KPPN/ Kontrak Kinerja
Kemenkeu-three, dicetak menggunakan kertas A4 warna krem 90
gram dan satu rangkap disampaikan kepada Pengelola Kinerja Kanwil
Ditjen Perbendaharaan;

e. Pegawai yang tidak wajib membuat Kontrak Kinerja yaitu Pegawai
Tugas Belajar, Pegawai Harian, Pegawai yang bertugas setelah tanggal
18 Oktober, dan Pegawai yang sedang menjalankan Cuti di Luar
Tanggungan Negara (CLTN);

f. Pegawai yang kembali dari diperbantukan/dipekerjakan di Luar
Kementerian Keuangan, Pegawai dari K/L lain yang beralih status/
dipekerjakan ke Kementerian Keuangan, dan Pegawai yang kembali
bekerja dari cuti sakit/cuti bersalin/cuti diluar tanggungan Negara/
cuti besar/tugas belajar, wajib menandatangani Kontrak Kinerja
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak mulai bekerja;

g. Komponen kontrak kinerja terdiri atas : Pernyataan Kesanggupan,
Peta Strategi (khusus Kepala KPPN), Perjanjian Kinerja (khusus
Kepala KPPN), Rincian Target Kinerja (trajectory IKU), Inisiatif
Strategis (khusus Kepala KPPN), dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

h. Kontrak Kinerja pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas
(Plt) pada awal tahun periode kontrak, wajib menandatangani KK
pada jabatan yang dirangkap kecuali merangkap sebagai Pelaksana
Tugas (Plt) pada tahun berjalan;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 165

i. Kontrak Kinerja yang merupakan template dari Kantor Pusat, agar
pembagian IKU kepada para pegawai/pelaksana memperhatikan
tugas dan fungsi yang merupakan kegiatan riil, bukan hasil pembagian
merata dari template yang ada;

j. Kontrak Kinerja Kemenkeu-three-Four tidak diperkenankan untuk
diubah/dihilangkan atau tidak dijalankan dalam kontrak kinerja,
kecuali mendapat persetujuan dari Manajer Kinerja Organisasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. Laporan berkala
Setelah seluruh pegawai melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja,
Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi
(MMKO) menyusun Laporan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak
Kinerja Kemenkeu-three, Four dan Five KPPN.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat :
e-prime.kemenkeu.go.id;
b. Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat :PBNOpen.kemenkeu.go.id.

8. Sanksi
Pegawai yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Disiplin PNS.

166 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

B. PERUBAHAN KONTRAK KINERJA (Addendum dan Komplemen)
Addendum Kontrak Kinerja (Addendum KK) merupakan perubahan

sebagian pada KK yang telah ditandatangani baik meliputi Sasaran Strategis
(SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU, trajectory target, dan Inisiatif
Strategis (IS).

Komplemen KK merupakan KK yang harus ditetapkan oleh pegawai pada
tahun berjalan yang disebabkan oleh mutasi/promosi, perubahan tupoksi
karena reorganisasi, dan dipekerjakan/diperbantukan/tugas belajar kemudian
kembali bertugas.
1. Dasar Hukum

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal
1 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan

Kementerian Keuangan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015

tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
a. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah merekam data Addendum
Kontrak Kinerja atau Kontrak Kinerja Komplemen tersebut ke dalam
Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance);

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 167

b. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah merekam net dan unggah
Addendum Kontrak Kinerjaatau Kontrak Kinerja Komplementersebut
ke dalam aplikasi Pbn Open Ditjen Perbendaharaan;

c. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah melaksanakan tugas
pokok, fungsi dan pekerjaan sehari-hari mendukung pencapaian
target kinerja (IKU) yang telah ditetapkan dalam Addendum Kontrak
Kinerja atau Kontrak Kinerja Komplemen.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Menjaga agar dokumen Addendum Kontrak Kinerja atau Kontrak Kinerja
Komplemen tetap tersimpan rapi dan aman pada pengelola kinerja unit
kerja dan pegawai pemilik IKU untuk keperluan audit manajemen kinerja.

5. Poin-poin Penting
a. Addendum Kontrak Kinerja juga dilakukan perubahan pengkodean
atau penomoran untuk menjaga data historis perubahan Kontrak
Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

168 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Addendum Kontrak Kinerja tidak merevisi target dan capaian IKU
periode sebelumnya;

c. Addendum Kontrak Kinerja wajib dilakukan dalam hal terjadi
perubahan target berupa peningkatan target tahunan pada tahun
berjalan beserta trajectory pada periode berikutnya bila capaian IKU
pada Semester I telah mencapai/melebihi target tahunan;

d. Kontrak Kinerja Komplemen bagi Kepala KPPN meliputi seluruh
komponen Kontrak Kinerja kecuali Rincian Target Kinerja (trajectory
IKU) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disesuaikan dengan sisa target
yang harus dicapai pejabat bersangkutan;

e. Penetapan Kontrak Kinerja Komplemen dilakukan paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak mulai bekerja;

f. Batas waktu pengajuan usulan Addendum Kontrak Kinerja dilakukan
paling lambat tanggal 20 Juli tahun berjalan, kecuali karena ketentuan
perundang-undangan atau kebijakan atau arahan Menteri Keuangan
serta perubahan beban kerja yang berakibat perubahan komposisi
pegawai level pelaksana dalam satu lingkup Eselon IV atau lingkup
fungsional, ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 18 Oktober.

6. Laporan berkala

Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi
(MMKO) menyusun Laporan Pelaksanaan Penandatanganan Addendum
Kontrak Kinerja dan Kontrak Kinerja Komplemen Kemenkeu-three, Four
atau Five KPPN.

7. Aplikasi Pendukung

a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat :
e-prime.kemenkeu.go.id;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 169

b. Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat :PBNOpen.kemenkeu.go.id.

8. Sanksi
Pegawai yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Disiplin PNS.

C. PENETAPAN MANUAL IKU DAN MATRIKS CASCADING DAN ALIGNMENT
1. Dasar Hukum

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/
PB/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Prosedur atau alur kegiatan
a. Penetapan Manual IKU

170 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

b. Penetapan Matriks Cascading

3. Kegiatan rutin harian
a. Memastikan para pegawai pemilik IKU telah merekam net dan unggah
Manual IKU dan Matriks Cascading tersebut ke dalam aplikasi Pbn
Open Ditjen Perbendaharaan;
b. Pengelola kinerja organisasi memastikan keselarasan IKU hasil
cascading pada unit/pegawai di level yang lebih rendah pada masing-
masing unit/seksi sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sehari-hari.

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Bersama Kepala KPPN, Kepala Subbag Umum dan pelaksana
subbagian Umum selaku pendukung pengelola kinerja, mengadakan
performance dialogue (rapat intern) untuk membahas penyusunan
dokumen Matriks Cascading Kemenkeu-three yang berisi Cascading
IKU hingga level Kemenkeu-four dan Five KPPN apakah sudah selaras
(alignment) secara horizontal dengan sesama pejabat eselon IV dan
pelaksana pada unit eselon IV masing-masing;
b. Pengelola kinerja organisasi memastikan dokumen Matriks Cascading
Kemenkeu-three yang berisi Cascading IKU hingga level Kemenkeu-
four dan Five KPPN tersimpan rapi dan aman pada arsip Subbagian
Umum.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 171

5. Poin-poin penting
a. Penyusunan Manual IKU berdasarkan ketentuan tentang penyusunan
Manual IKU serta arahan Kepala KPPN atau atasan langsung dan
rekomendasi hasil reviu pengelola kinerja organisasi KPPN;
b. Perubahan Manual IKU dilakukan tanpa disertai addendum Kontrak
Kinerja, dilakukan paling lambat tanggal 20 Juli tahun berjalan kecuali
karena perubahan ketentuan perundang-undangan, kebijakan dan
arahan Menteri Keuangan serta perubahan komposisi pegawai paling
lambat tanggal 18 Oktober tahun berjalan;
c. Perubahan Manual IKU tersebut juga dilakukan penetapan melalui
penandatanganan Lembar Penetapan Manual IKU antara pemilik IKU
dan Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKO KPPN;
d. Penyusunan Matriks Cascading dikoordinasikan oleh pengelola kinerja
organisasi KPPN dengan mempertimbangkan ketentuan penyusunan
Matriks Cascading dari Kantor Pusat.

6. Laporan berkala
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN pada Subbagian Umum, menyampaikan Matriks
Cascading Kemenkeu-three yang berisi Cascading IKU hingga level
Kemenkeu-four dan Five KPPN pada Laporan Triwulanan Langkah-
langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja berdasarkan Prinsip
Strategy Focused Organization (SFO).

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat : PBNOpen.kemenkeu.go.id.

172 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

D. PEREKAMAN KONTRAK KINERJA, CAPAIAN KINERJA DAN MANUAL IKU
PADA APLIKASI KINERJA (E-performance)

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Prosedur atau alur kegiatan
Aplikasi e-performance bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan
perekaman Kontrak Kinerja, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kinerja.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 173

3. Kegiatan rutin harian
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan monitoring pengisian perubahan (updating)
profil para pegawai KPPN dan penyelesaian perekaman Kontrak Kinerja
dan Manual IKU pada Aplikasi Kinerja (e-performance).

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan Bimbingan Teknis prosedur perekaman
Kontrak Kinerja dan Manual IKU pada Aplikasi Kinerja (e-performance)
kepada seluruh pegawai KPPN.

5. Poin-poin penting
a. Setiap pegawai wajib melakukan update profil dan merekam Kontrak
Kinerja dan Manual IKU pada aplikasi kinerja;
b. Atasan langsung wajib mengecek kebenaran profil dan rekaman
Kontrak Kinerja dan Manual IKU bawahannya pada aplikasi kinerja;
c. Pengelola kinerja organisasi berdasarkan perintah Kepala KPPN dapat
mewakili pejabat tersebut untuk melakukan perekaman Kontrak
Kinerja dan Manual IKU pada aplikasi kinerja;
d. Membuat NKO dan CKP Triwulanan;
e. Perekaman capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulan.

6. Laporan berkala
a. Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi
(MMKO) menyusun Laporan Pelaksanaan Input Kontrak Kinerja
dan Manual IKU Kemenkeu-three, Four atau Five KPPN pada Aplikasi

174 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

Kinerja (e-performance);
b. Laporan Capaian IKU Triwulanan.

7. Aplikasi Pendukung
a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat:
e-prime.kemenkeu.go.id.;
b. Aplikasi PbnOpen.

8. Sanksi
Para pegawai yang tidak melakukan perekaman Kontrak Kinerja dan
Manual IKU pada aplikasi, tidak dapat dilakukan penghitungan capaian
kinerja triwulanan, semesteran dan tahunan secara otomatis oleh aplikasi.

E. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEMENKEU-THREE-FOUR
DAN FIVE

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/
PB/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 175

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN memastikan dokumen laporan Capaian IKU beserta raw
data dan dokumen pendukungnya, tersimpan rapi dan aman pada arsip
Subbagian Umum dan pertinggal di masing-masing seksi serta diarsipkan
dalam bentuk/format digital (file Pdf).

176 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Kepala KPPN bersama Kepala Subbag Umum, para kepala seksi dan
pelaksana subbagian Umum selaku pendukung pengelola kinerja,
mengadakan performance dialogue (rapat intern) untuk membahas
Capaian IKU Kemenkeu-three dan Four triwulanan/semesteran/
tahunan KPPN untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan;

b. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan Sosialisasi tata cara perhitungan raw
data dan penyusunanlaporan Capaian IKU berdasarkan Manual IKU
yang telah ditetapkan;

c. Menyusun Laporan Capaian IKU Triwulanan, Laporan Langkah-
Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja (LLLPKK) dan Progress Insiatif
Strategis;

d. Menghitung NKO Kemenkeu-three per semester dan CKP masing-
masing pegawai pada akhir tahun yang diambil dari aplikasi
e-Performance;

e. Menyampaikan laporan sebagaimana huruf c nomor 3 dan
NKO ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan.

5. Poin-poin penting

a. Seluruh pegawai KPPN wajib menyusun dan menyampaikan laporan
Capaian IKU beserta raw data dan dokumen pendukungnya, baik
triwulanan, semesteran, maupun tahunan;

b. Atasan langsung wajib meneliti kebenaran perhitungan capaian IKU
bawahannya sesuai raw data dan Manual IKU yang sudah ditetapkan

c. Kepala Subbagian Umum selaku MMKO KPPN wajib melakukan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 177

verifikasi laporan Capaian IKU beserta raw data dan dokumen
pendukungnya yang disampaikan masing-masing seksi;
d. Kepala KPPN wajib menyusun dan menyampaikan laporan
Pelaksanaan Inisiatif Strategis baik secara triwulanan/semesteran/
tahunan;
e. Seluruh dokumen laporan Capaian IKU Kemenkeu-three, Four dan
Five KPPN beserta raw data dan dokumen pendukungnya wajib
ditatausahakan dengan rapi dan aman oleh Sub Bagian Umum untuk
keperluan administrasi kepegawaian dan audit manajemen kinerja;
f. Format Laporan Capaian IKU Triwulanan sesuai dengan yang
dilampirkan dalam surat permintaan capaian IKU;
g. Laporan yang dikirimkan dalam bentuk softCopy dan hardCopy;
h. Khusus untuk LLLPKK harCopy yang dikirim hanya berupa surat
pengantar, sedangkan laporannya disampaikan dalam bentuk
softCopy.

6. Laporan berkala

a. Laporan Capaian IKU Triwulanan;
b. Progress Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis;
c. Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja;
d. Nilai Kinerja Organisasi;
e. Capaian Kinerja Pegawai.

7. Aplikasi Pendukung

a. Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang
dikelola Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat :
e-prime.kemenkeu.go.id;

b. Aplikasi Pbn Open Direktorat Jenderal Perbendaharaan berbasis web
dengan alamat : PBNOpen.kemenkeu.go.id.

178 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

8. Sanksi
Para pegawai yang tidak menyusun dan menyampaikan laporan Capaian
IKU beserta raw data dan dokumen pendukungnya, tidak dapat dilakukan
penghitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP) baik secara manual maupun
otomatis oleh aplikasi Kinerja.

9. Lain-Lain
a. Laporan pelaksanaan input kontrak kinerja dan capaian kinerja
seluruh pegawai KPPN dikirimkan kepada Setditjen Perbendaharaan
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
b. Pelaksana Subbag Umum menatausahakan dokumen pelaksanaan
input kontrak kinerja dan capaian kinerja berupa Nota Dinas dan
Laporan Pelaksanaan input kontrak kinerja dan capaian kinerja.
c. CKP disimpan di dosir masing-masing pegawai

F. PEREKAMAN CAPAIAN IKU DAN PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN DAN/
ATAU KREATIVITAS PADA APLIKASI KINERJA (E-performance)

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 179

2. Prosedur atau alur kegiatan
a. Perekaman Realisasi Capaian IKU Kemenkeu-three-Four-Five KPPN

b. Perekaman Penilaian Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas

180 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

3. Kegiatan rutin harian
Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan monitoring pengisian realisasi Capaian
IKUdan perekaman Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas (jika ada) para
pegawai pada Aplikasi Kinerja (e-performance).

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
a. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
organisasi KPPN melakukan Bimbingan teknis prosedur perekaman
realisasi Capaian IKUdan Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas pada
Aplikasi Kinerja (e-performance) kepada seluruh pegawai KPPN;
b. Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKO KPPN merekam template
Sasaran Strategis unit kerja pada Aplikasi Kinerja (e-performance);
c. MMKO dan/atau pendukung pengelola kinerja organisasi KPPN
berdasarkan perintah Kepala KPPN, dapat mewakili kepala kantor
untuk merekam realisasi Capaian IKU, Tugas Tambahan dan/atau
Kreativitas ke dalam aplikasi kinerja.

5. Poin-poin penting
a. Setiap pegawai wajib merekam realisasi Capaian IKU dan Tugas
Tambahan dan/atau Kreativitas (jika ada) ke dalam aplikasi
e-performance;
b. Atasan Langsung bertanggung jawab atas kebenaran hasil input
realisasi Capaian IKU dan Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas (jika
ada) bawahannya ke dalam aplikasi;
c. Penilaian Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas dilakukan secara
otomatis oleh aplikasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 181

6. Laporan berkala
Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO)
menyusun Laporan Pelaksanaan Input Realisasi Capaian IKU Kemenkeu-
three, Four atau Five KPPN pada Aplikasi Kinerja (e-performance).

7. Aplikasi Pendukung
Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) berbasis web yang dikelola
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan alamat: e-prime.
kemenkeu.go.id.

8. Sanksi
Para pegawai yang tidak melakukan Input Realisasi Capaian IKU
Kemenkeu-three, Four atau Five KPPN dan Tugas Tambahan dan/
atau Kreativitas (jika ada) ke dalam aplikasi, tidak dapat dilakukan
penghitungan Capaian Kinerja Pegawai (CKP), Nilai Kinerja Pegawai
(NKP), Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dan Nilai Prestasi Kerja
Pegawai (NPKP) secara otomatis oleh aplikasi kinerja (e-performance).

G. PELAKSANAAN PENILAIAN PERILAKU PADA APLIKASI KINERJA
(E-performance)

1. Dasar Hukum
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 1
Oktober 2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015
tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

182 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN

2. Prosedur atau alur kegiatan

3. Kegiatan rutin harian
a. Membuat nota dinas/memorandum jadwal pengajuan evaluator dan
pelaksanaan penilaian perilaku;
b. Membuat pengumuman tentang jadwal pengajuan evaluator
pelaksanaan penilaian perilaku;
c. Menyampaikan jadwal pengajuan evaluator, pelaksanaan penilaian
perilaku dan tata cara penilaian perilaku pada Aplikasi e-performance
melalui pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi;
d. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
pegawai KPPN melakukan monitoring pelaksanaan pengajuan
evaluator, penetapan evaluator, dan penilaian perilaku para pegawai
pada Aplikasi Kinerja (e-performance) yang diakses melalui Aplikasi
e-Prime;
e. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi untuk mensosialisasikan
pelaksanaan penilaian perilaku pegawai;
f. Memastikan bahwa semua pegawai telah mengajukan evaluator dan
melaksanakan penilaian perilaku pada Aplikasi Pbn Open sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 183

4. Kegiatan-kegiatan yang mendukung

a. Kepala Sub Bagian Umum bersama pendukung pengelola kinerja
pegawai KPPN melakukan Bimbingan teknis prosedur pelaksanaan
pengajuan evaluator, penetapan evaluator, dan penilaian perilaku
pada Aplikasi Kinerja (e-performance) kepada seluruh pegawai KPPN;

b. Kepala Sub Bagian Umum selaku MMKP dan/atau pendukung
pengelola kinerja pegawai KPPN berdasarkan perintah Kepala KPPN,
dapat mewakili kepala kantor untuk melakukan penunjukan evaluator
dan penambahan evaluator, penetapan usulan evaluator dari evaluee
dan merekam tambahan evaluator, serta penilaian perilaku atas
pegawai yang dinilai oleh Kepala Kantor pada aplikasi kinerja;

c. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi;
d. Melakukan monitoring pelaksanaan mengajukan evaluator dan

pelaksanaan penilaian perilaku pegawai.

5. Poin-poin penting

a. Pengusulan serta penetapan evaluator dan penilaian perilaku wajib
dilakukan dengan menggunakan aplikasi;

b. Setiap pegawai wajib mengajukan evaluator dan melakukan penilaian
perilaku pada aplikasi e-performance sesuai batas waktu yang sudah
ditentukan;

c. Setiap Atasan Langsung wajib melakukan penetapan evaluator
atas evaluee yang diajukan bawahannya serta merekam tambahan
evaluator jika bawahannya kekurangan evaluator peers pada unit
masing-masing di aplikasi e-performance sesuai batas waktu yang
sudah ditentukan.

6. Laporan berkala

a. Kepala Sub Bagian Umum selaku Mitra Manajer Kinerja Pegawai
(MMKP) menyusun Laporan pelaksanaan pengajuan evaluator,
penetapan evaluator, dan penilaian perilaku para pegawai pada
Aplikasi Kinerja (e-performance);

184 Pedoman Pelaksanaan Tugas Subbagian Umum KPPN