32 NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATAPenyelesaian Perkara. b. Pesentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi fi fi fl '()* +,-(./.() 01+,(2, x 100% Panitera Laporan Bulanan, Laporan tahunan 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 3fi3 ! &4 3fi3 x 100% Panitera Laporan Bulanan, Laporan tahunan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung fi 5 fi fi ! fi 5 6fi fi x 100% Panitera Laporan Bulanan, Laporan
Gedung pengadilan. Laporan tahunan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). 4 %fi 633 ffiffi fiflffi 5 $ffi # 33 5 # x 100% Panitera Laporan Bulanan, Laporan tahunan 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklajuti (dieksekusi). ffi fiffi ffifi! ffi ffi fiffi ! 33 7 x 100% Panitera Laporan Bulanan, Laporan tahunan
33 Untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Sekretaris Mahkamah Agung RI menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di bawahnya dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indiaktor Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Selain itu untuk mewujudkan tata kelola peradilan agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Dirjen Badan Peradilan Agama menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 Tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama. Dua dasar hukum ini menjadi acuan bagi Pengadilan Agama Kota Kediri untuk melakukan reviu dan menetapkan revisi indikator kinerja tahun 2025. Pada pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur sasaran dan indikator kinerja instansi. Jumlah sasaran kinerja yang semula ditetapkan sebanyak empat sasaran disederhanakan menjadi tiga sasaran kinerja guna meningkatkan fokus dan efektivitas pencapaian tujuan strategis. Seiring dengan penyesuaian tersebut, jumlah indikator kinerja mengalami perubahan dari sepuluh indikator menjadi lima belas indikator, yang terdiri atas dua belas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tiga Indikator Kinerja Lainnya (IKL). Rincian masing-masing indikator kinerja dimaksud disajikan secara lengkap pada tabel berikut.
34 Tabel 6 Reviu Indikator Kinerja Tahun 2025 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan J 100%Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.Dasar Hukum : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkaityang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepadapara pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus J 100%Catatan : Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
35 oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung;c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat
36 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju J 100% Catatan : Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Perhitungan Ketepatan waktu pengiriman apabila dilakukan dalam jangka waktu 14 hari (untuk perkara manual), 3 (hari untuk perkara Banding e-Court) dan 2 hari (untuk perkara Kasai dan PK e-Court) sejak Pengadilan Pengaju menerima salinan putusan b. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;c. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;d. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi J 100% Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasiPanitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
37 direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasiDasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan InformasiPublik di Pengadilan1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi J 100% Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;b. Dicabut; danc. Dicoret dari register termasuk non executablePanitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
38 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 1.6 Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasiJumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasiJumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi J 100%Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasikarena ketidakhadiran salah satu pihak.1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggun akan e- Court Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e − Court Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan J 100% Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.Dasar Hukum: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
39 Secara Elektronik2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan PublikIndeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan;2. Sistem, mekanisme dan prosedur;3. Waktu penyelesaian;4. Biaya/tarif5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;6. Kompetensi pelaksana;7. Perilaku pelaksana;8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;9. Sarana dan prasarana.Panitera dan Sekretaris Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
40 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan;2. Pelayanan bantuan hukum;3. Pelayanan pengaduan;4. Pelayanan permohonan informasi.Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) Sekretaris Penilaian IP ASN melalui Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 4. Disiplin (5%)Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai IKPA DIPA 01 + Nilai IKPA DIPA 04 2 J 100% Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a.Revisi DIPA (10%)Sekretaris Monev Kemenkeu melalui aplikasi OMSPAN dan SMART DJA
41 a. Revisi DIPA (10%)b. Penyerapan Anggaran (20%)c. Penyelesaian Tagihan (10%)d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)f. Belanja Kontraktual (10%)g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukurankinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan NomorPer- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/LembagaSMART DJA
42 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 + Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 2 J 100% Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) -Agregasi Capaian RO Satker (30%)Sekretaris Monev Kemenkeu melalui aplikasi SMART DJA
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukurankinerja tahun berjalan3.4 Nilai Indikator Pemgelolaan Aset (IPA) Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerjatahun berjalan. Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Sekretaris Laporan Tahunan Aplikasi E- Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
43 KINERJATujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern1.1.Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 3fi3 ff ff ! &4 fl3fi3 x 100% Catatan : PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Adalah Pembebasan Biaya Perkara. Panitera dan Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
44 B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.1.2.Persentase perkara sidang di luar gedung pengadilan 6fi fi ff ! 6fi fi x 100% Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Panitera dan Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar Gedung pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedunggedung lainnya). 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan PublikPersentase pengguna bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum 4 %fi 633 ffiffi fiflffi 5 $ffi # 33 5 # x 100% Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Panitera dan Sekretari s Laporan Tahunan
B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL) NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.
45
46 46 2.2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN a. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rencana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang jelas dan terukur. Perjanjian Kinerja ini menjadi tolak ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Kediri melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaiannya. Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja dilaksanakan setiap triwulan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target. Monev perjanjian kinerja triwulan memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Menyediakan informasi kinerja; Mengevaluasi capaian kinerja; Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target kinerja; Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya. Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Target 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 95% b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 99% c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 99% d. Index Kepuasan pencari keadilan 95% 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 30%
47 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Target 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) 100% 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Diekseskusi) 75% No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Lainnya Target 1 Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Manajemen Organisasi yang BerAKHLAK a. Presentase pengelolaan rumusan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang berkualitas 100% b. Persentase pengelolaan administrasi perencanaan program dan anggaran 95% c. Presentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan DIPA secara efektif, efisien dan akuntabel 100% d. Presentase pengelolaaan dokumen administrasi kepegawaian secara efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik 100% e. Presentase pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi 100% f. Presentase pengelolaan pelaporan anggaran, laporan kegiatan tahunan dan LKJiP 95% g. Presentase pengelolaan sarana prasarana dan administrasi umum dalam mendukung pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel 95%
48 48 b. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Tabel 8 Capaian Perjanjian Kinerja Januari s.d. September Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 95% 100% 105,26% b. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 99% 99,65% 104,9% c. Persentase putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 99% 100% 101,01% d. Index Kepuasan pencari keadilan 95% 100% 105,26% Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1 104,11% Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu 100% 100% 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 30% 57,14% 190,5% Capaian rata-rata Sasaran Strategis 2 145,25% Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100% b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% 100% 100% c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) 100% 100% 100% Capaian rata-rata Sasaran Strategis 3 100%
49 Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Diekseskusi) 75% 100% 133,33% Capaian rata-rata Sasaran Strategis 4 133,33% c. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Sejalan dengan dilakukannya revisi terhadap indikator kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri, telah dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 agar selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Reviu Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara sasaran, indikator, dan target kinerja, sehingga pelaksanaan serta pengukuran kinerja dapat berjalan secara akuntabel dan terukur. Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2025 setelah dilakukan revisi disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini. Tabel 9 Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 97% b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 100% c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 98% d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 100%
50 50 A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 75% f. Persentase perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt 95% g. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 45% 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 3,80 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 71 b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93 c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 75 d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 3,00 B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL) No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern a. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara 100% b. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung Pengadilan 100% 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum 100% 2.3 POHON KINERJA Pohon kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi dengan menggunakan kerangka logis dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
51 Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah termasuk pada Pengadilan Agama Kota Kediri. Penjabaran kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level pegawai yang paling tinggi ke level pegawai yang paling rendah. Penjabaran kinerja ini harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab dan akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Pada pohon kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri, sasaran dan indikator kinerja ditentukan oleh Indikator Kinerja (IK). Level Strategis merupakan sasaran yang harus diwujudkan oleh instansi dalam hal ini adalah sasaran kinerja pada IK. Di level taktis digambarkan program yang mendukung kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja serta unit yang terlibat di dalamnya. Selain itu digambarkan juga hasil dari kegiatan yang dilakukan pada level taktis. Di level terendah adalah level operasional yang menggambarkan penyelesaian dan hasil akhir dari semua proses kegiatan.
52
53
54
Gambar 10 Pohon Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri
55 Pada pohon kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri, sasaran dan indikator kinerja ditentukan oleh Indikator Kinerja (IK) tahun 2025 yang mana terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL). Level Strategis merupakan sasaran yang harus diwujudkan oleh instansi dalam hal ini adalah sasaran kinerja pada IK. Di level taktis digambarkan program yang mendukung kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja serta unit yang terlibat didalamnya. Selain itu digambarkan juga hasil dari kegiatan yang dilakukan pada level taktis. Di level terendah adalah level operasional yang menggambarkan penyelesaian dan hasil akhir dari semua proses kegiatan. Prinsip yang diterapkan dalam pembangunan pohon kinerja pada Pengadilan Agama Kota Kediri adalah prinsip logis. Prinsip logis adalah prinsip pada pohon kinerja yang menggambarkan hubungan ‘sebab-akibat’ ataupun ‘jika-maka’. Kondisi yang berada di level lebih tinggi adalah akibat atau hasil dari kegiatan level dibawahnya. Pada area strategis terdapat tiga sasaran kinerja yang harus tercapai sesuai dengan sasaran kinerja pada IK Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu (1) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsife dan Modern, (2) Meningkatnya Tingkat Keyakian dan Kepercayaan Publik, dan (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Jabatan yang terlibat pada area strategis adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Pada area taktis digambarkan program-program yang mendukung kegiatan dalam pencapaian sasaran pada area strategis. Ada dua program yang mendukung area strategis dan program ini berdasar pada Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung. Program yang mendukung kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja adalah program peningkatan manajemen peradilan dan program peningkatan dukungan manajemen. Jabatan yang terlibat pada area taktis ini adalah Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Oratala, serta Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan. Pada area ini digambarkan pula kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja.
56 Pada area operasional digambarkan jabatan yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada area taktis yaitu Panitera Pengganti, Jurusita, Fungsional Lainnya dan Pelaksana. Digambarkan pula hasil akhir (Output) dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil akhir ini menjadi indikator atas keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pada area strategis.
57 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Gambar 11 Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 1 Gambar 12 Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 2 Gambar 13 Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 3
58 Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Kota Kediri 2025 – 2029 dan dituangkan lebih lanjut dalam Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2025. Gambar 11 menunjukkan hasil capaian dari dua belas indikator kinerja utama pada Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2025. Dari jumlah seluruh total capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama tersebut, diperoleh rata-rata capaian kinerja yang menjadi Nilai Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2025 yaitu sebesar 113,19%. Gambar 14 Capaian Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025, capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri adalah 113,19%. Capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 198,7%. dan tahun 2024 yang sebesar 114%. Gambar 15 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2025
59 Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan sasaran kinerja, indikator kinerja, serta target kinerja yang baru sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan perencanaan strategis yang berlaku. Penetapan target kinerja pada periode ini disusun secara lebih menantang (challenging) dengan mempertimbangkan tren capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Konsekuensinya, apabila dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya, persentase capaian kinerja Tahun 2025 tampak relatif lebih rendah. Namun demikian, apabila dianalisis dari sisi realisasi kinerja, Pengadilan Agama Kota Kediri justru menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, antara lain pada indikator keberhasilan mediasi, tingkat kepuasan masyarakat, serta penyelesaian perkara tepat waktu, yang seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Tahun 2025, pada bab ini disajikan uraian terperinci mengenai nilai realisasi masing-masing indikator kinerja, persentase capaian kinerja, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, serta rekomendasi perbaikan kinerja pada setiap indikator. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2025 serta menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Persentase capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri diperoleh dari jumlah realisasi kinerja dibagi jumlah target kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama. Persentase capaian kinerja diperoleh dari persentase antara target dengan realisasi. Gambar 16 Rumus Penghitungan Capaian Kinerja
60 3.1.1. PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu diperoleh dari rumus berikut ^_`abc defgbfb hbij klmeaemblgbi nedbn obgn_^_`abc defgbfb hbij klmeaemblgbi % Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 1 Tahun 2014. Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sejumlah 825 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 sejumlah 825 perkara. Sehingga diperoleh Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut: pq rstuvtvpq rstuvtv x 100% = 100,00% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 97%. CAPAIAN indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target.wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=10097 J 100% = , â%Setiap triwulan, secara kumulatif nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi. Nilai realisasi indikator Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai.
61 Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKANJUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTUTARGET(% )REALISASI(% )CAPAIAN(% )I 172 172 97 100 103,09 II 359 359 97 100 103,09 III 580 580 97 100 103,09 IV 825 825 97 100 103,09 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi pada indikator Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu ini relatif meningkat disetiap triwulannya. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Grafik 2 Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perrkara Secara Tepat Waktu Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi setiap triwulan stabil dan konsisten. Capaian yang diperoleh setiap triwulan adalah 103,09%. 0,020,040,060,080,0100,0120,095,59696,59797,59898,59999,5100100,5Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASIINDIKATOR PENYELESAIAN PERKARASECARA TEPAT WAKTU Target Realisasi Capaian
62 c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Perbandingan capaian kinerja instansi dalam kurun waktu lima tahun merupakan bagian dari upaya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Kediri. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Kota Kediri selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 11 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025 IndikatorPersentase Penyelesaian Perkara secara Tepat WaktuTahun Target Realisasi Capaian 2021 776 perkara 95% 758 perkara 98,2% 103,4% 2022 909 perkara 100% 905 perkara 99,6% 99,6% 2023 788 perkara 97% 779 perkara 98,86% 101,9% 2024 717 perkara 97% 711 perkara 99,2% 102,2% 2025 825 perkara 97% 825 perkara 100% 103,09% Tabel di atas menyajikan perbandingan data target jangka lima tahun dengan realisasi pada indikator Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 merupakan realisasi Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu yang paling tinggi jika di bandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu di tahun 2025 meningkat sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dalam kurun waktu menyelesaikan perkara tidak lebih dari 5 bulan semakin meningkat.
63 Grafik 3 Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2025 Peningkatan penerimaan perkara pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 dapat dianalisis sebagai dampak dari perbaikan aksesibilitas layanan peradilan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah semakin optimalnya pemanfaatan aplikasi eCourt sebagai sarana pendaftaran perkara secara elektronik. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk melakukan pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya. Kemudahan prosedur ini mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk mengajukan perkara melalui jalur resmi peradilan. Selain itu, peningkatan penerimaan perkara juga dipengaruhi oleh peran aktif petugas pemberi informasi dalam memberikan layanan yang responsif dan informatif kepada masyarakat. Melalui inovasi Pinter Online, petugas secara proaktif memberikan informasi terkait prosedur berperkara, persyaratan administrasi, serta penggunaan layanan berbasis digital. Inovasi ini memperluas jangkauan informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan peradilan, serta mengurangi keraguan atau kesalahan dalam proses pendaftaran perkara. 90929496981001021041062021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu TARGET REALISASI CAPAIAN
64 Sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi melalui e-Court dan peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui Pinter Online menciptakan sistem layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan ramah pengguna. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi perkara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan perkara pada tahun 2025 dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan upaya modernisasi layanan peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan melalui pengadilan. d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Indikator Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 96,50 100 103,6 Pengadilan Agama Kota Kediri 97 100 103,09 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 96,50% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 97%. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai.
65 e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan perkara diselesaikan tepat waktu adalah: 1) Petugas PTSP, khususnya meja informasi memberikan informasi dengan jelas dan terperinci berkaitan dengan hal-hal yang sudah harus dipersiapkan oleh pihak terhadap perkara yang didaftarkan; 2) Komitmen majelis hakim, panitera pengganti dan jurusita pengganti dalam menyelesaikan perkara. Jurusita pengganti berperan penting dalam penyampaian relaas panggilan sidang kepada pihak berperkara sehingga persidangan dapat dilaksanakan tepat waktu. Majelis hakim dan panitera pengganti bertugas pokok melaksanakan sidang sesuai dengan SOP dan membuat putusan yang seadil-adilnya sehingga pihak berperkara puas dengan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan begitu perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Faktor Kegagalan Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu telah mencapai target sehingga tidak ditemukan adanya faktor penyebab kegagalan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada capaian indikator ini beberapa faktor berikut dapat dihindari antara lain sebagai berikut: 1) Kurangnya persyaratan dokumen izin perceraian/surat keterangan dari atasan bagi pihak Penggugat/Tergugat yang berprofesi PNS/TNI/POLRI yang sejak awal memaksa untuk mendaftarkan perkara perceraiannya; 2) Munculnya sengketa harta dalam proses perkara perceraian yang perlu ditindaklanjuti. f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan indikator kinerja Penyelesaian Perkara Tepat Waktu diarahkan untuk meningkatkan konsistensi capaian serta mengantisipasi kendala yang berpotensi menghambat ketepatan waktu penyelesaian perkara seabgai berikut: