LKJiP 2025 PA Kota Kediri

66 1) Perlu dilakukan penguatan manajemen perkara melalui penjadwalan persidangan yang lebih terencana dan realistis, dengan memperhatikan beban kerja hakim, panitera pengganti, dan ketersediaan ruang sidang. Penggunaan sistem penjadwalan berbasis aplikasi perlu dioptimalkan agar meminimalkan penundaan sidang akibat benturan jadwal atau keterbatasan sarana. 2) Peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur peradilan perlu terus didorong melalui pembinaan berkelanjutan dan pengawasan melekat. Hakim dan aparatur pendukung perlu diberikan pelatihan terkait manajemen waktu persidangan, teknik penyusunan putusan yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara. Penerapan evaluasi kinerja individu dan unit kerja secara periodik akan mendorong tanggung jawab personal dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara. 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk mendukung percepatan proses berperkara, seperti penggunaan eCourt, e-Litigasi, dan sistem informasi penelusuran perkara. Digitalisasi dokumen, pemanggilan elektronik, serta persidangan secara daring pada perkara tertentu dapat menjadi alternatif untuk mengurangi keterlambatan akibat kendala geografis atau administratif. Selain itu, perlu disiapkan dukungan infrastruktur teknologi yang andal agar tidak terjadi gangguan sistem yang menghambat proses persidangan. 4) Perlu dilakukan analisis berkala terhadap faktor penyebab keterlambatan perkara, baik yang bersumber dari internal pengadilan maupun dari pihak eksternal, seperti para pihak atau kuasa hukum. Hasil analisis tersebut harus dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan teknis dan penyesuaian prosedur layanan. Dengan demikian, pelaksanaan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu diharapkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

67 g. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Kediri untuk menunjang indikator perkara diselesaikan tepat waktu adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sarana prasarana. Dari segi sumber daya manusia, jumlah hakim existing pada Pengadilan Agama Kota Kediri adalah 5 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Namun Pengadilan Agama Kota Kediri dibantu oleh 2 orang hakim detasering untuk menyelesaikan perkara yang ada. Hal ini sangat berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Untuk ketersediaan panitera pengganti berjumlah 8 orang termasuk panitera muda dan juru sita pengganti sejumlah 5 orang. Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat optimal untuk menyelesaikan perkara dengan jumlah beban yang ada saat ini. Sumber daya fasilitas yang berupa sarana prasarana cukup memadai dan semua dalam kondisi baik dan terawat untuk mendukung berlangsungnya proses penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran, penyelesaian perkara sampai dengan penyampaian putusan perkara. 3.1.2. PERSENTASE PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak diperoleh dari rumus berikut äãåçvé èvçêëvë rãíãèvë ìvëî ístèsïêv/ïêuêtêåuvë usrvïvrvtv rêévu èsñvtv ísrví óvuíãäãåçvé rstuvtv ìvëî ïêrãíãè  % Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Jumlah Perkara yang diputus pada tahun 2025 sejumlah 825 perkara, dan

68 Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun 2024 sejumlah 825 salinan putusan. Sehingga diperoleh Realisasi Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu sebagai berikut: = pq rstuvtvpq rstuvtv x 100% = 100% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025 Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu adalah 100%. CAPAIAN indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100% = 100100 J 100% = % Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi secara kumulatif indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS JUMLAH PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU TARGET (% ) REALISASI (% ) CAPAIAN (% ) I 172 172 100 100 100II 359 359 100 100 100III 580 580 100 100 100IV 825 825 100 100 100Berdasarkan data pada tabel di atas, indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal pada

69 seluruh triwulan tahun pelaporan. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, jumlah perkara yang diputus selalu sebanding dengan jumlah salinan putusan yang disediakan dan dikirim tepat waktu, yaitu masing-masing sebesar 172, 359, 580, dan 825 perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dapat ditindaklanjuti secara administratif tanpa adanya keterlambatan dalam penyediaan maupun pengiriman salinan putusan kepada para pihak. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Grafik 4 Perbandingan Target dan Realisasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi setiap triwulan selalu konsisten dan mencapai target yaitu 100%. Capaian kinerja indikator ini juga tercermin dari realisasi yang mencapai 100% pada setiap triwulan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem administrasi perkara, khususnya dalam pengelolaan minutasi dan distribusi salinan putusan, telah berjalan secara efektif dan terstandar. Konsistensi capaian ini mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara hakim, panitera, dan petugas administrasi perkara, serta dukungan sistem informasi peradilan yang mampu mempercepat proses 020406080100120102030405060708090100Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PENYEDIAAN/PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU Target Realisasi Capaian

70 penyelesaian administrasi pascaputusan. Dengan demikian, indikator ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan. c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, realisasi indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Kota Kediri selalu mengalami peningkatan. Namun di tahun 2025 capaian kinerja pada indikator ini menurun 0,3% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 14 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun Target Realisasi Capaian 2021 776 perkara 99% 770 perkara 99,2% 100,2% 2022 909 perkara 99% 902 perkara 99,2% 100,2% 2023 788 perkara 99% 782 perkara 99,2% 100,2% 2024 717 perkara 99% 712 perkara 99,3% 100,3% 2025 825 perkara 100% 825 perkara 100% 100% Tabel di atas menyajikan perbandingan data target jangka menengah yang ditetapkan dalam matriks renstra dengan realisasi pada indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Realisasi dari tahun 2021 sampai dengan 2025 selalu meningkat, sehingga target pada tahun 2025 juga ditingkatkan menjadi 100%. Realisasi tahun 2025 meningkat 0,7% dibandingkan dengan tahun 2024.

71 Realisasi kinerja pada indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan sistematis dalam tata kelola administrasi perkara, khususnya pada tahapan minutasi dan distribusi salinan putusan kepada para pihak. Setiap tahun, persentase ketepatan waktu dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan semakin mendekati bahkan mencapai target yang ditetapkan, yang menunjukkan semakin efektifnya proses kerja serta meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan peradilan. Tren positif tersebut tidak terlepas dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur operasional standar, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara. Digitalisasi proses, peningkatan koordinasi antarunit kerja, dan pengawasan internal yang lebih terstruktur berkontribusi signifikan terhadap percepatan penyelesaian administrasi pascaputusan. Grafik 5 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2025 Capaian kinerja indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu telah mencapai bahkan melebihi target dari tahun 2021 hingga tahun 2025. 9898,59999,5100100,52021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu TARGET REALISASI CAPAIAN

72 Dengan demikian, peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021 hingga 2025 dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan upaya modernisasi dan profesionalisasi manajemen perkara, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan. d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 99,98 100 100,02 Pengadilan Agama Kota Kediri 100 100 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 99,98% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 100%. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini tercapai dengan capaian sebesar 100,02%. e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Capaian indikator yang berada di atas target menunjukkan bahwa proses administrasi penyediaan salinan putusan telah berjalan efektif. Faktor-faktor keberhasilan antara lain: a. Tata Kelola Administrasi Perkara yang Baik Proses pencatatan hasil putusan, pengetikan, dan minutasi berjalan sesuai alur SOP. Koordinasi antar petugas (majelis hakim, panitera pengganti, dan petugas PTSP) terlaksana secara optimal sehingga tidak terjadi penundaan.

73 b. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, dan sistem notifikasi internal berperan penting dalam mempercepat pemrosesan dokumen serta meminimalkan keterlambatan pengiriman. c. Ketersediaan dan Kompetensi SDM Petugas panitera pengganti dan staf administrasi memiliki kompetensi memadai dalam penyusunan minutasi serta pengelolaan dokumen, termasuk disiplin dalam pemenuhan tenggat. d. Monitoring dan Pengawasan Berkelanjutan Pengawasan harian hingga mingguan oleh pimpinan kepaniteraan memastikan kesesuaian proses dengan target waktu. Hal ini memperbaiki kedisiplinan dan akurasi pelaporan. e. Beban Perkara Terkendali Jumlah perkara yang relatif seimbang dan terdistribusi dengan baik memungkinkan penyediaan salinan putusan dapat dilakukan tepat waktu. Faktor Kegagalan Apabila capaian indikator berada di bawah target, beberapa penyebab utama keterlambatan yang teridentifikasi adalah: a. Keterlambatan Minutasi Putusan Proses pengetikan dan penyelesaian minutasi oleh panitera pengganti mengalami penundaan, terutama pada putusan yang bersifat kompleks atau membutuhkan perbaikan berulang. b. Kendala Teknologi dan Sistem Gangguan SIPP, jaringan yang tidak stabil, atau keterlambatan input data berpengaruh terhadap alur pemrosesan dan pemantauan waktu penyediaan putusan. c. Ketidakpatuhan terhadap SOP Belum optimalnya kedisiplinan petugas dalam mengikuti standar waktu minutasi serta lemahnya pengendalian internal turut menjadi faktor penyebab keterlambatan.

74 d. Faktor Eksternal Kendala pengiriman kepada para pihak, seperti alamat tidak valid, perpindahan domisili, atau keterlambatan layanan kurir/pos juga berpengaruh terhadap capaian indikator. f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian yang telah baik sekaligus mengantisipasi potensi penurunan kinerja di masa mendatang adalh sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan penguatan pengawasan internal terhadap setiap tahapan proses minutasi dan distribusi salinan putusan melalui mekanisme monitoring berkala dan evaluasi rutin. Penetapan waktu standar pada setiap tahapan kerja serta penggunaan daftar kendali (checklist) proses administrasi perkara akan membantu memastikan tidak adanya keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian administratif. 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu terus dilakukan melalui pelatihan teknis administrasi perkara dan pemanfaatan teknologi informasi. Petugas administrasi dan panitera pengganti perlu dibekali pemahaman yang memadai terkait sistem informasi peradilan dan prosedur layanan elektronik agar mampu bekerja lebih cepat dan akurat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan budaya kerja berbasis kinerja dengan memberikan apresiasi terhadap unit atau pegawai yang mampu mempertahankan ketepatan waktu secara konsisten. 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan, khususnya dalam penggunaan pengiriman salinan putusan secara elektronik. Integrasi sistem pengelolaan perkara dengan layanan notifikasi kepada para pihak, seperti melalui pesan singkat atau surat elektronik, dapat mempercepat penyampaian informasi sekaligus meningkatkan kepastian layanan. Di samping itu, penguatan infrastruktur teknologi dan jaringan juga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi gangguan sistem yang berpotensi menghambat proses pengiriman.

75 4) Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap beban kerja dan ketersediaan sumber daya. Apabila terjadi peningkatan jumlah perkara secara signifikan, penyesuaian distribusi tugas atau penambahan dukungan sumber daya harus dipertimbangkan agar kualitas dan ketepatan waktu layanan tetap terjaga. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kinerja indikator Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu secara konsisten, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan. g. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu dapat dianalisis dari keterkaitan antara input yang digunakan (sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi) dengan output yang dihasilkan berupa salinan putusan yang disediakan dan dikirim sesuai standar waktu. Capaian ketepatan waktu yang konsisten, bahkan mencapai 100% pada periode tertentu, menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan yang signifikan. Pembagian tugas yang jelas antara hakim, panitera, dan petugas administrasi perkara, serta penerapan standar operasional prosedur yang terstruktur, memungkinkan setiap tahapan proses minutasi dan pengiriman putusan berjalan efektif dengan beban kerja yang proporsional. Dari sisi anggaran dan sarana pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi penelusuran perkara dan layanan elektronik peradilan, berkontribusi dalam menekan biaya operasional dan waktu penyelesaian. Proses digitalisasi dokumen, pengiriman salinan secara elektronik, serta pengarsipan berbasis sistem informasi mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas, biaya penggandaan, dan biaya pengiriman fisik. Dengan demikian, output yang maksimal dapat dicapai dengan input yang relatif stabil atau bahkan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, di mana peningkatan kualitas dan ketepatan waktu layanan tidak diikuti oleh peningkatan biaya yang tidak sebanding, sehingga mendukung prinsip pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

76 3.1.3. PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak diperoleh dari rumus berikut: äãåçvé rsåòstêívéãvë rsíêuvë vívã våvt rãíãèvëíêëîuví òvëïêëî, uvèvèê ôö ìvëî ïêèvårvêuvë usrvïv rvtv rêévu èsñvtv ísrví óvuíãäãåçvé rsíêuvë vívã våvt rãíãèvë òvëïêëî, uvèvèê ïvë ôöìvëî ïêístêåv rsëîvïêçvë rsëîvõã  % Perhitungan ketepatan waktu pengiriman apabila dilakukan dalam jangka waktu 14 hari (untuk perkara manual), 3 (hari untuk perkara Banding e-Court) dan 2 hari (untuk perkara Kasai dan PK e-Court) sejak Pengadilan Pengaju menerima salinan putusan. Jumlah Perkara yang mengajukan permohonan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2025 sejumlah 6 perkara. Dari 6 perkara yag mengajukan upaya hukum tersebut 4 diantaranya telah diputus. Pengadilan Agama Kota Kediri telah menerima petikan/amar putusan dari 4 perkara tersebut dan seluruhnya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Sehingga diperoleh Realisasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu sebagai berikut : = ú våvt rãíãèvëú våvt rãíãèvë x 100% = 100% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak sebesar 98%. CAPAIAN indikator Persentase Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target.

77 wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100% = 10098 J 100% = q, ú% Setiap triwulan, nilai realisasi secara kumulatif selalu dipantau dan dievaluasi. Nilai realisasi indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak TRIWULAN JUMLAH PETIKAN ATAU AMAR PUTUSAN BANDING, KASASI DAN PK YANG DITERIMA PENGADILAN PENGAJU JUMLAH PEMBERITAHUAN PETIKAN ATAU AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI PK YANG DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK SECARA TEPAT WAKTU TARGET (% ) REALISASI (% ) CAPAIAN (% ) I 1 1 98 100 102,04 II 1 1 98 100 102,04 III 1 1 98 100 102,04 IV 4 4 98 100 102,04 Berdasarkan ilustrasi tabel, indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten pada seluruh triwulan tahun pelaporan. Pada setiap triwulan, jumlah petikan atau amar putusan yang diterima pengadilan pengaju sama dengan jumlah pemberitahuan yang disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Hal ini terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III secara kumulatif ada 1 amar putusan, dan sampai dengan Triwulan IV menjadi sebanyak 4 amar putusan, yang seluruhnya berhasil diberitahukan kepada para pihak tanpa

78 keterlambatan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas proses administrasi pascaputusan pada perkara upaya hukum. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut: Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Capaian kinerja indikator ini juga tercermin dari realisasi sebesar 100% pada setiap triwulan, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 98 persen, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 102,04%. Pencapaian di atas target ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan administrasi perkara, khususnya dalam penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan, telah berjalan secara optimal dan terstandar. Konsistensi ini mengindikasikan adanya koordinasi yang baik antara unit kerja terkait, dukungan sistem informasi perkara, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para pihak. Dengan demikian, indikator ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. 020406080100120102030405060708090100Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU Target Realisasi Capaian

79 c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 92,77 100 107,79 Pengadilan Agama Kota Kediri 98 102,04 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu tahun 2025 sebesar 92,77% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 98%. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini tercapai dengan capaian sebesar 107,79%. d. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Capaian indikator yang tinggi dan melampaui target disebabkan oleh beberapa faktor berikut: a. Tata Kelola Administrasi Perkara yang Baik Proses penerimaan berkas kembali dari pengadilan tingkat banding, kasasi, dan PK ditindaklanjuti segera oleh bagian kepaniteraan untuk menyiapkan pemberitahuan kepada para pihak sesuai SOP.

80 b. Koordinasi yang Efektif dengan Pengadilan Tingkat Atas Komunikasi yang lancar, termasuk melalui sistem monitoring perkara, mempermudah pengadilan pengaju untuk mengetahui status putusan dan mempercepat proses pemberitahuan. c. Pemanfaatan Teknologi Informasi Penggunaan SIPP, e-Court, dan sistem notifikasi internal mempercepat proses pencatatan, pengiriman surat, dan pemberitahuan kepada para pihak sehingga risiko keterlambatan berkurang. d. SDM yang Kompeten dan Responsif Panitera pengganti dan petugas administrasi memiliki kompetensi yang memadai dan disiplin dalam menindaklanjuti putusan tingkat lanjut, sehingga pemberitahuan dapat disampaikan dengan cepat. e. Pengawasan dan Monitoring Rutin Pimpinan kepaniteraan secara berkala melakukan pengecekan daftar perkara yang telah diputus di tingkat banding/kasasi/PK sehingga setiap perubahan status dapat langsung ditindaklanjuti tanpa penundaan. Faktor Kegagalan Apabila persentase pengiriman pemberitahuan tidak mencapai target, beberapa faktor penyebab utamanya adalah: a. Keterlambatan Pengiriman Putusan dari Pengadilan Tingkat Atas Sering kali pengadilan pengaju baru dapat melakukan pemberitahuan setelah menerima salinan atau petikan putusan. Jika pengadilan tingkat banding/kasasi/PK terlambat mengirimkan berkas, proses berikutnya ikut terhambat. b. Kesulitan Menghubungi atau Menemui Para Pihak Alamat para pihak tidak valid, berpindah domisili, atau tidak kooperatif, sehingga proses pemberitahuan memerlukan waktu tambahan. c. Beban Perkara yang Tinggi Jumlah perkara banding, kasasi, dan PK yang kembali ke pengadilan pengaju dalam periode tertentu dapat menumpuk dan memengaruhi kecepatan pemrosesan oleh petugas.

81 d. Keterbatasan SDM Administrasi Kekurangan panitera pengganti atau petugas meja layanan menyebabkan terjadinya antrean dalam proses pencatatan dan pemberitahuan. e. Kendala Teknologi atau Sarana Gangguan jaringan SIPP, lambatnya sinkronisasi data, atau keterbatasan perangkat kerja (printer, ATK, mesin penggandaan) dapat menyebabkan proses administrasi terhambat. f. Ketidakpatuhan terhadap SOP Tidak optimalnya kedisiplinan petugas dalam menindaklanjuti dokumen putusan yang baru diterima dapat menyebabkan pemberitahuan terlambat dilakukan. e. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan indikator Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu diarahkan untuk menjaga konsistensi capaian yang telah melampaui target serta mengantisipasi potensi kendala di masa mendatang adalah sebagai berikut 1) Perlu dilakukan penguatan mekanisme pengendalian internal melalui pemantauan rutin terhadap setiap tahapan penerimaan, pencatatan, dan penyampaian petikan atau amar putusan. Penetapan batas waktu yang jelas pada setiap tahapan proses serta penggunaan daftar kendali administrasi akan membantu memastikan tidak terjadinya keterlambatan akibat faktor administratif. 2) Peningkatan kompetensi aparatur yang menangani administrasi perkara upaya hukum perlu terus dilakukan melalui pelatihan teknis yang berfokus pada prosedur pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pemahaman yang seragam terhadap standar operasional prosedur dan pemanfaatan sistem informasi perkara akan mendorong kecepatan dan ketepatan dalam proses penyampaian pemberitahuan kepada para pihak. 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan, khususnya dalam pengiriman pemberitahuan secara elektronik. Integrasi sistem informasi perkara dengan layanan notifikasi kepada para pihak melalui

82 surat elektronik atau pesan singkat dapat mempercepat penyampaian informasi serta meningkatkan kepastian layanan. Di samping itu, penguatan infrastruktur teknologi dan jaringan perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi gangguan sistem yang berpotensi menghambat proses pengiriman. 4) Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap beban kerja dan ketersediaan sumber daya pada unit yang menangani perkara upaya hukum. Apabila terjadi peningkatan jumlah perkara banding, kasasi, dan PK secara signifikan, penyesuaian distribusi tugas atau penambahan dukungan sumber daya harus dipertimbangkan agar kualitas dan ketepatan waktu layanan tetap terjaga. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kinerja indikator secara konsisten, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pihak. f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu dapat dianalisis dari keterkaitan antara input yang digunakan (sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi) dengan output yang dihasilkan berupa salinan putusan yang disediakan dan dikirim sesuai standar waktu. Capaian ketepatan waktu yang konsisten, bahkan mencapai 100% pada periode tertentu, menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan yang signifikan. Pembagian tugas yang jelas antara hakim, panitera, dan petugas administrasi perkara, serta penerapan standar operasional prosedur yang terstruktur, memungkinkan setiap tahapan proses minutasi dan pengiriman putusan berjalan efektif dengan beban kerja yang proporsional. Dari sisi anggaran dan sarana pendukung, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi penelusuran perkara dan layanan elektronik peradilan, berkontribusi dalam menekan biaya operasional dan waktu penyelesaian. Proses digitalisasi dokumen, pengiriman salinan secara elektronik, serta pengarsipan berbasis sistem informasi mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas,

83 biaya penggandaan, dan biaya pengiriman fisik. Dengan demikian, output yang maksimal dapat dicapai dengan input yang relatif stabil atau bahkan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, di mana peningkatan kualitas dan ketepatan waktu layanan tidak diikuti oleh peningkatan biaya yang tidak sebanding, sehingga mendukung prinsip pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. 3.1.4. PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan diperoleh dari rumus berikut äãåçvé rãíãèvë ìvëî ïêãëîîvé rvïv ïêtsuíûtê rãíãèvëäãåçvé rãíãèvë ìvëî ísçvé ïêåêëãívèê  % Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilann Agama Kota Kediri untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2025 sebanyak 825 putusan, dan seluruhnya telah diunggah pada direktori putusan. Sehingga diperoleh Realisasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan sebagai berikut: pq rãíãèvëpq rãíãèvë x 100% = 100,00% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan sebesar 100%. CAPAIAN indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%

84 =100100 J 100% = %Setiap triwulan, secara kumulatif nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi. Nilai realisasi indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan TRIWULAN JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH DIMINUTASIJUMLAH PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSANTARGET(% )REALISASI(% )CAPAIAN(% )I 172 172 100 100 100 II 359 359 100 100 100 III 580 580 100 100 100 IV 825 825 100 100 100 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi pada indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan ini selalu konsisten disetiap triwulannya. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: 10,030,050,070,090,0102030405060708090100Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASIINDIKATOR PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSANTarget Realisasi Capaian

85 Grafik 7 Perbandingan Target dan Realisasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi setiap triwulan stabil dan konsisten. Capaian yang diperoleh setiap triwulan adalah 100%.c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 90,78 100 110,15 Pengadilan Agama Kota Kediri 100 100 100 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan tahun 2025 sebesar 90,78% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 100%. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai yaitu sebesar 110,15%. d. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan1. Prosedur unggah yang jelas dan terstandar sehingga memudahkan hakim atau operator dalam melakukan proses digitalisasi putusan. 2. Komitmen pimpinan dan pengawasan berjenjang yang memastikan setiap putusan segera diunggah. 3. Ketersediaan SDM operator yang kompeten dalam pengelolaan SIPP dan Direktori Putusan.

86 4. Infrastruktur jaringan dan perangkat memadai, sehingga proses unggah berjalan cepat dan minim hambatan teknis. Penyebab Kegagalan Apabila capaian indikator berada di bawah target, beberapa penyebab utama keterlambatan yang teridentifikasi adalah: 1. Keterbatasan SDM—jumlah operator tidak sebanding dengan volume putusan yang harus diunggah. 2. Gangguan teknis sistem atau jaringan yang menyebabkan putusan tertunda untuk diunggah. 3. Kualitas putusan belum final untuk publik, misalnya belum disunting (anonimisasi), sehingga menunda proses unggah. 4. Kurangnya pengawasan internal, terutama pada satuan kerja dengan beban perkara tinggi. 5. Tingginya beban kerja hakim dan operator, membuat proses unggah tidak menjadi prioritas harian. e. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan indikator Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan diarahkan untuk meningkatkan konsistensi ketepatan waktu, kelengkapan, dan kualitas unggahan putusan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan penguatan pengendalian internal melalui penetapan alur kerja yang jelas sejak putusan diucapkan, dimutasi, hingga diunggah ke Direktori Putusan. Setiap tahapan perlu dilengkapi dengan batas waktu standar serta mekanisme verifikasi berlapis guna memastikan bahwa putusan yang diunggah telah sesuai dengan naskah asli, lengkap, dan bebas dari kesalahan administrasi. 2) Peningkatan kompetensi aparatur yang bertugas mengelola unggahan putusan perlu terus dilakukan melalui pelatihan teknis terkait pengelolaan dokumen digital, perlindungan data pribadi, serta pemahaman kebijakan keterbukaan informasi. Aparatur perlu dibekali kemampuan melakukan anonimisasi data secara tepat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap

87 ketentuan kerahasiaan pihak tertentu, sekaligus tetap menjaga nilai informatif putusan yang dipublikasikan. 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan, khususnya dalam integrasi antara sistem pengelolaan perkara dengan Direktori Putusan. Otomatisasi proses unggah dari sistem internal ke Direktori Putusan akan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan atau kesalahan input. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi dan jaringan juga perlu diperhatikan agar proses unggahan berjalan stabil dan tidak terhambat gangguan sistem. 4) Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap beban kerja dan ketersediaan sumber daya pada unit yang menangani minutasi dan publikasi putusan. Apabila terjadi peningkatan volume perkara yang signifikan, penyesuaian distribusi tugas atau penambahan dukungan sumber daya harus dipertimbangkan agar target ketepatan waktu unggah putusan tetap tercapai. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, akuntabilitas lembaga peradilan, serta kepercayaan publik terhadap proses peradilan. f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Kediri untuk menunjang indikator perkara diselesaikan tepat waktu adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sarana prasarana. Dari segi sumber daya manusia, jumlah hakim existing pada Pengadilan Agama Kota Kediri adalah 5 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Namun Pengadilan Agama Kota Kediri juga dibantu oleh 2 orang hakim detasering untuk menyelesaikan perkara yang ada. Hal ini sangat berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Untuk ketersediaan panitera pengganti berjumlah 8 orang termasuk panitera muda dan juru sita pengganti sejumlah 5 orang. Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat optimal untuk menyelesaikan perkara dengan jumlah beban yang ada saat ini. Sumber daya fasilitas yang berupa sarana prasarana cukup memadai dan semua dalam kondisi baik dan terawat untuk mendukung berlangsungnya proses

88 penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran, penyelesaian perkara sampai dengan penyampaian putusan perkara. 3.1.5. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi diperoleh dari rumus berikut äãåçvé ôståûéûëvë suèsuãèê rãíãèvë rstïvívvîvåv ìvëî ïêèsçsèvêuvëäãåçvé rãíãèvë rstïvív ìvëî ïêåûéûëuvësuèsuãèê  % Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi berhasil dilaksanakan eksekusi, dicabut dan dicoret dari register masuk. Pada tahun 2025 tidak ada permohonan eksekusi putusan perdata pada Pengadilan Agama Kota Kediri, namun masih ada sisa beban perkara eksekusi pada tahun 2024 yang belum terselesaikan sejumlah 1 perkara. Perkara eksekusi tersebut telah diselesaikan pada bulan januari 2025, Sehingga diperoleh Realisasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi sebagai berikut: =  rstuvtv rstuvtv x 100% = 100% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi sebesar 100%. CAPAIAN indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=10075 J 100% = , %Pada tahun 2025 ini tidak ada permohonan eksekusi, namun Pengadila Agama Kota Kediri hanya menyelesaikan beban perkara eksekusi pada tahun 2024 yang berjumlah 1 perkara dan telah diselesaikan pada bulan Januari 2025. Sehingga

89 tidak ada perbandingan capaian pada triwulan-triwulan selanjutnya, karena sampai akhir tahun realisasi pada indicator ini tetap sebesar 100%. c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Perbandingan capaian kinerja instansi dalam kurun waktu lima tahun merupakan bagian dari upaya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Kediri. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Agama Kota Kediri disajikan pada tabel berikut: Tabel 20 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Tahun Target Realisasi Capaian 2021 1 perkara 99% 1 perkara 100% 101% 2022 6 perkara 95% 6 perkara 100% 105% 2023 2 perkara 95% 2 perkara 100% 105% 2024 4 perkara 75% 3 perkara 75% 100% 2025 1 perkara 75% 1 perkara 100% 133,33% Berdasarkan ilustrasi tabel, capaian pada indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan kecenderungan melampaui target pada sebagian besar tahun. Pada tahun 2021, target penyelesaian sebesar 99% dengan jumlah target 1 perkara dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga realisasi mencapai 100% dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 101%. Pada tahun 2022 dan 2023, target persentase penyelesaian masing-masing sebesar 95% dengan jumlah

90 target 6 perkara dan 2 perkara juga dapat dipenuhi seluruhnya, sehingga realisasi mencapai 100% dan capaian kinerja tercatat sebesar 105% pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mampu menyelesaikan seluruh permohonan eksekusi yang masuk pada tahun-tahun tersebut secara optimal. Grafik 8 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Tahun 2021 s.d. 2025 Pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 4 perkara dengan target persentase 75 persen, realisasi hanya mencapai 3 perkara atau 75 persen, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, namun tidak melampaui target sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2025, meskipun jumlah target hanya 1 perkara dengan target persentase 75 persen, seluruh permohonan eksekusi dapat diselesaikan, sehingga realisasi mencapai 100% dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 133,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan indikator penyelesaian permohonan eksekusi telah berjalan efektif, dengan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan seluruh permohonan yang masuk, serta menunjukkan fleksibilitas kinerja dalam menghadapi variasi jumlah perkara dari tahun ke tahun. 0204060801001201402021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi TARGET REALISASI CAPAIAN

91 d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 43,74 100 228,6 Pengadilan Agama Kota Kediri 75 100 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi tahun 2025 sebesar 43,74% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 75%. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 228,6%. e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan pada indikator Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah komitmen dan kemampuan pejabat dan petugas. Faktor Kegagalan Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pada indikator Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah sebagai berikut: 1) Informasi terkait biaya perkara eksekusi kurang lengkap, sehingga menghambat proses penyelesaian eksekusi jika panjar yang disetorkan tidak mencukupi;

92 2) Kurangnya respon dari pihak berperkara terhadap informasi kekurangan biaya yang harus dibayarkan untuk melanjutkan proses ekskusi; 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk menentukan besaran biaya lelang dalam hal ini adalah KPKNL terdekat. f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi diarahkan untuk menjaga konsistensi capaian yang telah baik serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi di masa mendatang. 1) Perlu dilakukan penguatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan eksekusi melalui penyusunan jadwal kerja yang lebih terstruktur sejak permohonan diterima. Penetapan tahapan waktu yang jelas, mulai dari penetapan aanmaning, penetapan hari eksekusi, hingga pelaksanaan eksekusi, akan membantu meminimalkan penundaan yang bersumber dari faktor internal pengadilan. 2) Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan eksternal, seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, perlu terus diperkuat. Pelaksanaan eksekusi sering kali dipengaruhi oleh faktor nonyuridis, seperti kondisi sosial dan keamanan di lapangan, sehingga komunikasi dan koordinasi yang intensif akan meningkatkan kesiapan semua pihak serta mengurangi risiko penundaan atau kegagalan eksekusi. 3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan teknis terkait hukum acara eksekusi, manajemen konflik, serta teknik komunikasi dengan para pihak. Aparatur yang memiliki pemahaman substantif dan keterampilan praktis yang memadai akan lebih mampu menangani kompleksitas perkara eksekusi secara profesional dan berorientasi pada penyelesaian. 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam pengelolaan administrasi permohonan eksekusi, seperti pencatatan tahapan proses eksekusi secara elektronik dan sistem pemantauan progres perkara. Sistem ini akan memudahkan pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi.

93 Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelesaian permohonan eksekusi secara berkelanjutan, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pihak. g. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA Berdasarkan capaian kinerja yang sebagian besar melampaui target pada periode tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara relatif efisien. Jumlah permohonan yang dapat diselesaikan seluruhnya pada beberapa tahun dengan target persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa proses kerja mampu menghasilkan output yang lebih tinggi tanpa memerlukan tambahan input yang signifikan. Dari sisi sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas antara hakim, panitera, juru sita, dan petugas administrasi memungkinkan setiap tahapan proses eksekusi berjalan sesuai fungsi masing-masing. Hal ini mengurangi duplikasi pekerjaan dan meminimalkan waktu tunggu antarproses. Dari sisi anggaran dan sarana pendukung, pemanfaatan fasilitas yang tersedia serta koordinasi lintas instansi dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan kasus, sehingga penggunaan biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan eksekusi. Pemanfaatan prosedur kerja yang terstandar dan pengendalian internal yang berjalan efektif juga berkontribusi pada efisiensi. Dengan adanya alur kerja yang jelas, potensi keterlambatan akibat kesalahan administratif dapat diminimalkan, sehingga waktu dan tenaga tidak terbuang untuk perbaikan berulang. Selain itu, penggunaan sistem informasi dalam pencatatan dan pemantauan progres perkara eksekusi membantu mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dengan demikian, pelaksanaan indikator Penyelesaian Permohonan Eksekusi dapat dinilai telah memanfaatkan sumber daya secara efisien, ditandai dengan kemampuan menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan input yang relatif stabil. Efisiensi ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kualitas proses, ketepatan waktu penyelesaian, dan pengendalian biaya, sehingga mendukung prinsip pengelolaan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

94 3.1.6. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi dari rumus berikut ^_`abc defgbfb hbij †efcbmla kl `eklbml^_`abc defgbfb hbij klb°_gbi `eklbml  % Perkara yang berhasil di mediasi meliputi perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Pada tahun 2025, jumlah perkara yang penyelesaiannya diajukan melalui mediasi adalah 91 perkara. 61 perkara berhasil dimediasi sedangkan 30 perkara lainnya tidak berhasil dimediasi. Sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 67,03% dan target telah terpenuhi. Realisasi Salinan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi = ¢ rstuvtvâ rstuvtv x 100% = 67,03% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi sebesar 45%. CAPAIANindikator perkara yang diselesaikan melalui Mediasi diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=67,0345 J 100% = úp, â¢%Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi setiap triwulan secara kumulatif dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai.

95 Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI TARGET (% ) REALISASI (% ) CAPAIAN (% ) I 20 14 45 70,00 155,56 II 27 16 45 59,26 131,69 III 63 36 45 57,14 126,98 IV 91 61 45 67,03 148,96 Tingginya capaian pada Triwulan I yaitu realisasi 70% dengan capaian 155,56% terjadi karena pada awal tahun jumlah perkara yang dimediasi masih relatif sedikit, 20 perkara, namun jumlah perkara yang berhasil dimediasi sudah mencapai 14 perkara. Dalam kondisi beban perkara yang masih rendah, proses mediasi dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan terfokus, sehingga tingkat keberhasilannya tinggi. Selain itu, karena realisasi belum dipengaruhi oleh beban akumulasi perkara dari triwulan sebelumnya, maka persentase keberhasilan terlihat sangat tinggi ketika dibandingkan dengan target yang sama pada setiap triwulan. Penurunan realisasi pada Triwulan II dan III, meskipun bersifat akumulatif, menunjukkan bahwa penambahan perkara baru yang masuk lebih cepat dibandingkan dengan penambahan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Pada Triwulan II, jumlah perkara yang dimediasi secara kumulatif menjadi 27 perkara dengan keberhasilan 16 perkara, sehingga persentase keberhasilan turun menjadi 59,26%. Pada Triwulan III, akumulasi perkara meningkat signifikan menjadi 63 perkara, sementara perkara yang berhasil dimediasi secara kumulatif menjadi 36 perkara, sehingga persentase kembali turun menjadi 57,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, laju masuknya perkara baru lebih tinggi dibandingkan laju penyelesaian melalui mediasi, yang berdampak pada penurunan persentase realisasi meskipun secara absolut jumlah perkara yang berhasil dimediasi terus bertambah.

96 Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Grafik 9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Kota Kediri semakin meningkat. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 23 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun Target Realisasi Capaian 2021 159 perkara 5% 10 perkara 6,28% 125,7% 2022 158 perkara 5% 24 perkara 15,19% 303,8% 2023 141 perkara 3% 54 perkara 38,29% 1.273,6% 2024 100 perkara 7 perkara 233,3% 10,0030,0050,0070,0090,00110,00130,00150,001020304050607080Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI Target Realisasi Capaian

97 3% 7,00% 2025 91 Perkara 45% 61 perkara 67,03% 148,96% Pada tahun 2025, realisasi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian tahun 2025 merupakan yang tertinggi, dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 61 perkara. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan efektivitas pelaksanaan mediasi, baik dari aspek peran mediator, kesiapan para pihak, maupun dukungan sistem dan manajemen perkara yang semakin baik. Target capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2025 juga ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 45%. Meskipun target tersebut relatif tinggi, Pengadilan Agama Kota Kediri mampu melampauinya dengan realisasi sebesar 67,03 persen, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 148,96%. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan bahwa strategi dan kebijakan dalam mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan signifikan realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 merupakan indikator keberhasilan upaya pengadilan dalam mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Capaian ini tidak hanya menunjukkan terpenuhinya target kinerja, tetapi juga menggambarkan peningkatan kualitas layanan peradilan yang berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Gambaran perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi dari tahun 2021 sampai dengan 2025 disajikan dalam grafik berikut ini:

98 Grafik 10 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 s.d. 2025 d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 24 Perbandingan Realisas iKinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 18,69 67,03 358,64 Pengadilan Agama Kota Kediri 45 148,96 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi tahun 2025 sebesar 18,69% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 45%. Realisasi Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 67,03%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini melebihi target yaitu hanya 358,64%. 0,00200,00400,00600,00800,001.000,001.200,001.400,002021 2022 2023 2024 2025 PERSENTASE TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi TARGET REALISASI CAPAIAN

99 e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan indikator Perkara yang diselesaikan melalui mediasi antara lain: - Mediator yang memahami hukum dan memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi; - Hakim yang menjadi mediator dapat memastikan proses mediasi berjalan sesuai aturan dan hukum. Hakim juga dapat memberikan jaminan keadilan dan keberpihakan yang objektif; - Sarana dan fasilitas yang memadai dapat mendukung penegakan hukum; - Keinginan para pihak untuk bersatu lagi merupakan kunci keberhasilan mediasi; - Teknik re-framing dilakukan oleh mediator untuk membahasakan orang supaya tidak memojokkan salah satu pihak. Faktor Kegagalan Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 telah mencapai target sehingga tidak ditemukan adanya faktor penyebab kegagalan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada capaian indikator ini faktor berikut dapat dihindari adalah sebagai berikut: - Para pihak tidak memberikan informasi secara jelas dan transparan; - Rendahnya kesadaran para pihak untuk dimediasi; - Kehadiran kedua belah pihak tidak lengkap; - Aspek perkara yang ditangani. f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi diarahkan untuk mempertahankan capaian yang telah baik sekaligus meningkatkan konsistensi keberhasilan mediasi di masa mendatang adalah sebagai berikut:

100 1) Perlu dilakukan penguatan kualitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada teknik komunikasi persuasif, manajemen konflik, serta pendekatan berbasis keadilan restoratif. Mediator yang memiliki kompetensi teknis dan interpersonal yang baik akan lebih mampu membangun kepercayaan para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan. 2) Perlu ditingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para pihak dan kuasa hukum mengenai manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pemberian informasi yang komprehensif sejak awal proses berperkara diharapkan dapat menumbuhkan iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. 3) Penguatan manajemen perkara mediasi perlu dilakukan melalui penjadwalan yang lebih terstruktur dan fleksibel, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan mediasi. Penetapan batas waktu yang jelas dan pemantauan rutin atas progres mediasi akan membantu meminimalkan penundaan dan meningkatkan efektivitas proses. 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti mediasi secara daring atau hibrida, perlu terus dikembangkan untuk mengatasi kendala kehadiran para pihak. Pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan partisipasi para pihak dan memperluas peluang keberhasilan mediasi. g. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi diantaranya adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang. Sumber daya manusia yang berperan dalam pelaksanaan mediasi adalah mediator yang kompeten dan bersertifikasi dalam menangani perkara mediasi. Sarana dan fasilitas yang memadai dapat mendukung keberhasilan mediasi. Mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung.

101 3.1.7. PERSENTASE PERKARA YANG MENGGUNAKAN E- COURT a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Perkara yang Menggunakan E- Court dari rumus berikut äãåçvé rstuvtv rstïvív vîvåv íêëîuví rstívåvìvëî ïêvõãuvë åsëîîãëvuvë s − •ûãtíäãåçvé rstuvtv rstïvív vîvåv íêëîuví rstívåvìvëî ïêvõãuvë  % Pada tahun 2025, jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri, baik melalui mekanisme elektronik (e-Court) maupun secara konvensional, tercatat sebanyak 836 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 832 perkara atau hampir seluruh perkara yang masuk diajukan melalui sistem e-Court, sedangkan hanya 4 perkara yang masih diajukan melalui mekanisme konvensional. Komposisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan pendaftaran perkara secara elektronik telah menjadi pilihan utama masyarakat, yang mencerminkan tingkat penerimaan dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi. Realisasi Perkara yang Menggunakan e-court adalah sebagai berikut = pq rstuvtvp¢ rstuvtv x 100% = 99,52% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Perkara yang Menggunakan e-court sebesar 95%. CAPAIAN indikator Perkara yang Menggunakan e-court diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=99,5295 J 100% = ú, ¶¢%Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi indikator Perkara yang Menggunakan e-court setiap

102 triwulan secara kumulatif dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara yang Menggunakan e-court TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN JUMLAH PERKARA YANG MENGGUNAKAN ECOURT TARGET (% ) REALISASI (% ) CAPAIAN (% ) I 190 186 95 97,89 103,04 II 428 424 95 99,07 104,28 III 651 647 95 99,39 104,62 IV 836 832 95 99,52 104,76 Pada Triwulan I, jumlah perkara yang diajukan tercatat sebanyak 190 perkara, dengan 186 perkara atau sebesar 97,89% diajukan melalui sistem e-Court. Target penggunaan e-Court pada triwulan ini ditetapkan sebesar 95% dan berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 103,04%. Masih terdapat 4 perkara yang diajukan secara konvensional, yang seluruhnya merupakan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Sementara itu, seluruh perkara lainnya telah diajukan melalui e-Court, yang menunjukkan bahwa layanan pendaftaran perkara secara elektronik telah digunakan secara luas oleh masyarakat, kecuali pada kondisi tertentu yang secara teknis masih memerlukan mekanisme konvensional. Sampai dengan Triwulan II, jumlah perkara yang diajukan meningkat menjadi 428 perkara, dengan 424 perkara atau 99,07% di antaranya diajukan melalui eCourt. Dengan target yang tetap sebesar 95 persen, realisasi ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 104,28%. Pada triwulan II, tidak ada perkara yang masih diajukan secara konvensional, yang menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan terhadap mekanisme manual. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan eCourt, serta efektivitas sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pengadilan.

103 Sampai dengan Triwulan III dan IV, tren penggunaan e-Court semakin menguat. Pada Triwulan III, dari total 651 perkara yang diajukan, sebanyak 647 perkara atau 99,39% menggunakan e-Court, dengan capaian kinerja sebesar 104,62%. Selanjutnya, pada Triwulan IV, dari 836 perkara yang diajukan, sebanyak 832 perkara atau 99,52% diajukan melalui e-Court, dengan capaian kinerja sebesar 104,76%. Konsistensi capaian yang tinggi ini menunjukkan bahwa sistem e-Court telah terinternalisasi secara baik dalam proses berperkara, serta menjadi sarana utama pendaftaran perkara, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, efisien, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Grafik 11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara yang Menggunakan E-Court 10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00110,00 PERSENTASE TARGET, REALISASI Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVDAN CAPAIAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR PERKARA YANG MENGGUNAKA ECOURT Target Realisasi Capaian

104 c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Perkara yang Menggunakan e-Court Indikator Perkara Yang Perkara yang Menggunakan e-Court Instansi Target (% ) Realisasi (% ) Capaian (% ) Mahkamah Agung 96,75 99,52 102,86 Pengadilan Agama Kota Kediri 95 104,76 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Perkara yang Menggunakan e-Court tahun 2025 sebesar 96,75% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 95%. Realisasi Perkara yang Menggunakan e-Court pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 99,52%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini melebihi target yaitu hanya 102,86%. d. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Keberhasilan pencapaian indikator dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi e-Court, kesiapan infrastruktur IT, kompetensi SDM, serta dukungan kebijakan internal yang mendorong penggunaan layanan elektronik. Sebaliknya, kegagalan umumnya disebabkan rendahnya literasi digital pihak berperkara, gangguan teknis sistem, keterbatasan perangkat dan jaringan, kurangnya SDM terlatih, serta resistensi pengguna yang masih memilih layanan manual. e. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja untuk indikator Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court diarahkan untuk mempertahankan capaian yang telah tinggi sekaligus memperluas pemanfaatan e-Court secara merata pada seluruh jenis perkara adalah sebagai berikut:

105 1) Perlu dilakukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang masih cenderung menggunakan mekanisme konvensional, seperti pemohon pembebasan biaya perkara. Sosialisasi dapat dilakukan melalui layanan informasi, media sosial, serta pendampingan langsung di meja layanan agar seluruh lapisan masyarakat memahami manfaat dan kemudahan penggunaan e-Court. 2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik petugas layanan maupun aparatur teknis, agar mampu memberikan pendampingan yang efektif kepada pengguna e-Court. Pelatihan teknis secara berkala terkait fitur dan pembaruan sistem e-Court akan membantu petugas memberikan layanan yang cepat dan akurat, sekaligus mengurangi kesalahan dalam proses pendaftaran elektronik. 3) Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi perlu terus dilakukan, terutama dalam menjaga stabilitas jaringan dan ketersediaan perangkat pendukung di area layanan. Penyediaan fasilitas pendampingan e-Court di pengadilan, seperti komputer layanan mandiri dan akses internet, akan membantu pengguna yang belum memiliki sarana sendiri untuk tetap dapat mendaftar secara elektronik. 4) Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap jenis perkara yang masih diajukan secara konvensional. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan teknis, termasuk penyesuaian prosedur bagi perkara tertentu agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem e-Court. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan persentase penggunaan eCourt secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi sumber daya pada indikator Perkara yang Menggunakan e-Court dapat dianalisis melalui perbandingan antara input yang digunakan—meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan waktu kerja—dengan output berupa jumlah perkara yang berhasil didaftarkan secara elektronik. Tingginya

106 persentase penggunaan e-Court yang mendekati 100% menunjukkan bahwa sebagian besar proses pendaftaran perkara telah beralih dari mekanisme manual ke sistem digital. Peralihan ini secara langsung mengurangi kebutuhan tenaga administratif untuk menerima, memeriksa, dan mencatat berkas secara fisik, sehingga waktu kerja aparatur dapat dialihkan pada tugas yang lebih substantif, seperti pelayanan informasi, verifikasi data, dan pengendalian mutu administrasi perkara. Dari sisi anggaran dan sarana prasarana, penggunaan e-Court menekan biaya operasional yang sebelumnya dialokasikan untuk kertas, pencetakan, pengarsipan fisik, serta pemeliharaan ruang arsip. Proses unggah dokumen secara elektronik dan penyimpanan digital juga mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan serta biaya pengiriman berkas secara manual. Dengan demikian, output berupa peningkatan jumlah perkara yang terdaftar dapat dicapai tanpa harus diikuti oleh peningkatan biaya operasional yang sebanding, yang menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Dari aspek waktu dan pelayanan, e-Court mempercepat proses pendaftaran perkara karena para pihak dapat mengajukan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini mengurangi antrean layanan, memperpendek waktu tunggu, serta menghemat waktu kerja petugas layanan. Dengan input waktu dan tenaga yang relatif lebih kecil, pengadilan mampu melayani volume perkara yang lebih besar. Oleh karena itu, pelaksanaan indikator perkara yang menggunakan e-Court dapat dinilai telah mencerminkan efisiensi sumber daya, ditandai dengan peningkatan output layanan yang signifikan melalui pemanfaatan teknologi tanpa penambahan input yang tidak proporsional.

107 3.1.8. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari rumus berikut: = zß® ©flo_abi z + zß® ©flo_abi zz + zß® ©flo_abi zzz +zß® ©flo_abi z™ú Index Kepuasan Masyarakat diukur setiap triwulan berdasarkan hasil survey kepuasan terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Kediri. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan yang terdiri dari persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai berikut: = , â + , ââ + ú,  + , ppú= , â b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan sebesar 3,80. CAPAIAN indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%

108 = 3,9553,80 J 100% = ú, p%Nilai realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan TRIWULAN TARGET (% ) REALISASI (% ) CAPAIAN (% ) I 3,80 3,95 103,95 II 3,80 3,99 105,00 III 3,80 4,00 105,26 IV 3,80 3,88 102,11 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi pada indikator Index Kepuasan Pengguna ini relatif meningkat disetiap triwulannya. Namun pada triwulan IV Indeks Kepuasan Pengguna menurun dikarenakan penurunan nilai pelayanan dari responden terhadap Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. Penurunan nilai ini cukup signifikan dari nilai persepsi 4 menjadi 3, sehingga mengakibatkan penurunan pula pada nilai indek kepuasan masyarakat pada triwulan IV. Namun meskipun nilai IKM di triwulan IV menurun dibandingkan nilai IKM triwulan-triwulan sebelumnya, nilai ini masih memenuhi bahkan melebihi dari target IKM yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini:

109 Grafik 12 Perbandingan Target dan Realisasi Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Kediri memuat tentang matriks target jangka menengah dan target jangka pendek mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Untuk mencapai hasil yang lebih akurat dan mewakili kepuasan masyarakat secara keseluruhan, penting untuk memperluas lingkup responden dan meningkatkan metodologi pengumpulan data. Dengan cara ini, capaian kinerja dapat lebih tepat menggambarkan kondisi yang ada dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai area yang perlu perbaikan di Pengadilan Agama. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Pengadilan Agama Kota Kediri selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut: 100,50101,00101,50102,00102,50103,00103,50104,00104,50105,00105,501,002,003,004,00Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVPERSENTASE REALISASI DAN CAPAIAN NILAI IKM TARGET DAN REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN Target Realisasi Capaian

110 Tabel 28 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun Target Realisasi Capaian 2021 95% 95,3% 100,3% 2022 95% 95,3% 100,3% 2023 95% 93,1% 98% 2024 95% 97,94% 103,1% 2025 3,80 3,955 104,08% Tabel di atas menyajikan perbandingan data target jangka menengah yang ditetapkan dalam matriks renstra dengan realisasi pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Grafik 13 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 s.d. 2025 0204060801001202021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan TARGET REALISASI CAPAIAN

111 Realisasi pada tahun 2025 merupakan realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan yang paling tinggi jika di bandingkan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan di tahun 2025 meningkat sebesar 0,98% dibandingkan dengan tahun 2024. d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Instansi Target Realisasi Capaian (%) Mahkamah Agung 3,80 3,955 104,08 Pengadilan Agama Kota Kediri 3,80 104,08 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan tahun 2025 sebesar 3,80, dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 3,80. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 3,96. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 104,08%. e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut:

112 - Kesesuaian persyaratan pelayanan - Kemudahan prosedur pelayanan - Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan - Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan - Kesesuaian produk pelayanan - Kompetensi/kemampuan petugas - Perilaku petugas pelayanan - Kualitas sarana dan prasarana - Penanganan pengaduan pengguna layanan Faktor Kegagalan Faktor yang menyebabkan kegagalan pada indikator ini adalah sebagai berikut: - Ketidaksesuaian persyaratan pelayanan - Prosedur pelayanan yang bertele-tele - Kelambatan waktu dalam memberikan pelayanan - Ketidakwajaran biaya/tarif dalam pelayanan - Ketidaksesuaian produk pelayanan - Kurangnya kompetensi/kemampuan petugas - Perilaku petugas pelayanan - Kualitas sarana dan prasarana kurang memadai - Penanganan pengaduan pengguna layanan f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi perbaikan kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan diarahkan untuk meningkatkan konsistensi kualitas layanan pada seluruh periode pelaporan adalah sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan penguatan manajemen pelayanan melalui pengaturan beban kerja yang lebih proporsional, terutama pada periode dengan volume layanan tinggi seperti akhir tahun. Penambahan petugas layanan pada jam-jam sibuk atau pengaturan sistem antrean yang lebih efektif dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

113 2) Peningkatan kompetensi dan sikap pelayanan aparatur perlu terus dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan pada pelayanan prima, komunikasi efektif, dan empati terhadap kebutuhan pengguna layanan. Evaluasi kinerja petugas layanan secara berkala, termasuk melalui umpan balik langsung dari pengguna, dapat menjadi dasar dalam pembinaan dan pemberian penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. 3) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan harus menjadi perhatian utama, khususnya terkait kenyamanan ruang tunggu, kejelasan informasi layanan, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan meningkatkan pengalaman layanan secara menyeluruh dan berdampak positif terhadap persepsi kepuasan masyarakat. 4) Pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan yang cepat dan mudah, seperti sistem antrean elektronik, layanan informasi daring, serta mekanisme pengaduan dan saran berbasis digital. Selain itu, hasil survei IKM perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi aspek layanan yang masih lemah, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran. g. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan dapat dianalisis melalui keterkaitan antara input yang digunakan—meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta teknologi informasi—dengan output berupa tingkat kepuasan pengguna layanan. Capaian IKM yang berada pada kategori tinggi pada sebagian besar triwulan menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan masyarakat tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang berlebihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara relatif efisien, di mana output berupa kepuasan pengguna dapat dicapai dengan pemanfaatan input yang proporsional.

114 Dari aspek sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas pada unit layanan serta penerapan standar pelayanan memungkinkan petugas bekerja secara terarah dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Dengan jumlah petugas yang relatif tetap, pengadilan mampu melayani volume pengguna yang cukup besar dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur telah dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan pemborosan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan pelayanan prima juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan tanpa harus menambah jumlah personel secara signifikan. Dari sisi anggaran dan sarana prasarana, pemanfaatan fasilitas pelayanan secara maksimal, seperti ruang layanan terpadu, sistem antrean elektronik, serta media informasi layanan, mampu meningkatkan kenyamanan dan kejelasan pelayanan dengan biaya yang relatif terkendali. Penggunaan teknologi informasi untuk penyampaian informasi dan pengelolaan pengaduan juga mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Dengan demikian, peningkatan kepuasan pengguna layanan dapat dicapai tanpa diikuti peningkatan biaya operasional yang tidak sebanding. Secara keseluruhan, pelaksanaan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, yang ditandai dengan kemampuan menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi melalui pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana secara efektif dan proporsional. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pelayanan telah berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

115 3.1.9. INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Nilai IP ASN diperoleh secara otomatis melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP). Data nilai IP ASN tersebut ditarik langsung dari sistem tanpa melalui proses input manual di satuan kerja, sehingga menjamin objektivitas dan keakuratan data. Penilaian IP ASN dirilis satu kali dalam satu periode tahun anggaran, yaitu pada akhir tahun, dan digunakan sebagai dasar evaluasi tingkat profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian. 1. Kompetensi Kompetensi menilai kemampuan dan kualitas seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan. Unsur yang biasanya dinilai antara lain:  Pengetahuan kerja: Seberapa dalam pemahaman terhadap tugas, prosedur, peraturan, dan konsep yang berkaitan dengan pekerjaan.  Keterampilan teknis: Kemampuan menggunakan alat, aplikasi, atau metode yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.  Keterampilan analitis & pemecahan masalah: Ketepatan menganalisis persoalan dan mengambil keputusan yang efektif.  Kemampuan komunikasi: Kejelasan dalam menyampaikan ide, laporan, dan koordinasi dengan rekan kerja.  Kerja sama tim: Kemampuan bekerja dalam kelompok, memberi kontribusi, dan menjaga hubungan kerja yang baik.  Inisiatif & kreativitas: Kemampuan mengambil langkah proaktif dan menghasilkan solusi baru.