166 Nilai Akuntabilitas Kinerja 78,35 72,40 BB (Sangat Baik) BB (Sangat Baik) Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 2620.16/KPTA.W.13-A/OT1.6/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 telah dilakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP yang meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal. Pada aspek perencanaan kinerja, hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rekomendasi evaluator adalah ketepatan perumusan indikator kinerja, keselarasan antara sasaran strategis dan indikator kinerja utama, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian. Pada tahap pengukuran kinerja, hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 menjadi acuan dalam perbaikan mekanisme pengendalian dan monitoring kinerja di Tahun 2025. Temuan evaluator terkait lemahnya pemantauan capaian indikator, kurang optimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi internal, atau belum efektifnya pemanfaatan data kinerja, mendorong satuan kerja untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui penjadwalan monitoring kinerja secara periodik, penguatan peran pimpinan dalam pengendalian kinerja, serta peningkatan kualitas analisis capaian kinerja. Dalam aspek pelaporan kinerja, hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 menjadi dasar perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Rekomendasi evaluator terkait kejelasan narasi kinerja, konsistensi antara target dan realisasi, kualitas analisis capaian kinerja, serta keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja, menjadi pedoman dalam menyusun laporan yang lebih informatif, analitis, dan akuntabel.
167 Secara yuridis, pemanfaatan hasil evaluasi AKIP sebagai dasar perbaikan manajemen kinerja didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SAKIP secara terintegrasi, serta memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja di periode berikutnya. Kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa hasil evaluasi AKIP digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola kinerja, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Ketiga, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa hasil reviu dan evaluasi menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, pernyataan bahwa hasil evaluasi AKIP Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2024 menjadi acuan dalam rekomendasi perbaikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja tahun 2025 memiliki landasan konseptual dan yuridis yang kuat. Secara konseptual, evaluasi AKIP merupakan instrumen pembelajaran organisasi untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara berkelanjutan. Secara yuridis, kewajiban memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, integrasi rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 ke dalam siklus manajemen kinerja Tahun 2025 merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. 3.3.2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024 Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP tidak hanya
168 dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembelajaran organisasi (organizational learning) yang menghasilkan rekomendasi perbaikan. Tanpa adanya tindak lanjut yang sistematis dan terukur, rekomendasi tersebut tidak akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja. Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tantangan utama yang sering dihadapi instansi pemerintah adalah masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja, lemahnya pengendalian kinerja, serta rendahnya kualitas analisis dalam pelaporan kinerja. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 memberikan gambaran objektif mengenai kondisi tersebut melalui identifikasi kelemahan, baik pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, maupun pelaporan kinerja. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut merupakan arahan strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan substantif untuk menjamin bahwa setiap kelemahan yang teridentifikasi dapat diperbaiki secara terencana dan terukur. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP juga mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Kediri dalam membangun budaya kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. Tindak lanjut yang dilaksanakan secara konsisten akan memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Tanpa tindak lanjut yang nyata, evaluasi AKIP berpotensi hanya menjadi kegiatan formalitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kinerja organisasi. Dari sisi normatif, kewajiban untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan
169 bahwa hasil pengukuran dan evaluasi kinerja harus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa rekomendasi hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh instansi yang dievaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 tidak hanya didorong oleh kebutuhan manajerial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada hasil evaluasi AKIP 20204 telah dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2024. Seluruh komponen telah dipenuhi rekomendasinya sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja Pada komponen penilaian perencanaan kinerja telah dipenuhi rekomendasi dari evaluator berupa standar penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran, keselarasan antara penganggaran dengan perencanaan kinerja pada dokumen rencana strategis, keterkaitan antara Rencana Strategis dengan Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja serta memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dalam pencapaian target kinerja. Dengan demikian, perencanaan kinerja tahun 2025 disusun lebih terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, sekaligus menjamin bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Kota Kediri. b. Pengukuran Kinerja Pada komponen penilaian pengukuran kinerja telah dipenuhi rekomendasi dari evaluator berupa acuan pedoman teknis dalam pelaksanaan kinerja dan pengumpulan data kinerja, melakukan pengukuran kinerja secara efekif dan efisien serta berjenjang, dan menjadikan dokumen penilaian kinerja SKP dan PKP sebagai dasar penyesuaian strategis dalam pencapaian kinerja.
170 Dengan demikian, pengukuran kinerja tahun 2025 diharapkan tidak hanya berorientasi pada realisasi kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil (outcome) yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan. c. Pelaporan Kinerja Pada komponen penilaian pelaporan kinerja telah dipenuhi rekomendasi dari evaluator berupa pelaksanaan pelaporan kinerja secara berkala setiap tahunnya dan dilakuakn reviu atas pelaporan kinerja tersebut, dan pelaporan kinerja memuat informasi dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. LKjIP tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja yang mampu menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kota Kediri kepada para pemangku kepentingan. d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada komponen penilaian akuntabilitas kinerja telah dipenuhi rekomendasi dari evaluator berupa pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, pelaksanaan evaluasi menyeluruh kepada seluruh unit kerja dan dilakukan secara berjenjang, dan melakukan tindak lanjut pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola kinerja instansi pemerintah. Tindak lanjut tersebut menjadi jembatan antara hasil evaluasi dengan perbaikan nyata dalam praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi. Oleh karena itu, pelaksanaan tindak lanjut yang terencana, terukur, dan berkelanjutan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
171 BAB IV PENUTUP 4.1. KESIMPULAN Secara umum target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 telah tercapai. Dari 12 indikator kinerja utama dan 3 indikator kinerja lainnya, seluruhnya telah mencapai dan melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa performa Pengadilan Agama Kota Kediri sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data kinerja secara keseluruhan sangat baik, dengan capaian sebesar 113,9%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui. Mayoritas indikator mencapai atau melebihi 100%, yang berarti banyak aspek dalam sistem peradilan telah berjalan dengan sangat baik. Persentase capaian dari masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai 103,1% menunjukkan efisiensi dalam penyelesaian perkara cukup tinggi; 2. Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak mencapai 100,0% menunjukkan bahwa sistem pelayanan administrasi perkara telah berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.; 3. Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai 102%, pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan bahwa koordinasi administrasi perkara, kedisiplinan petugas, serta sistem pelayanan informasi kepada para pihak telah berjalan sangat efektif dan responsif; 4. Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap keterbukaan
172 informasi, transparansi peradilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan optimal.;5. Penyelesaian permohonan eksekusi mencapai 133,3% mencerminkan efektivitas Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menegakkan keadilan; 6. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 148,9%, menunjukkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa; 7. Perkara yang menggunakan e- court mencapai 104,8% hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan peradilan berbasis elektronik telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan aparatur, serta mampu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi proses, dan kualitas pelayanan peradilan. ; 8. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan mencapai 104,2%, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah melampaui ekspektasi masyarakat serta mencerminkan kinerja pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.; 9. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) mencapai 122,7%, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, kinerja, dan integritas aparatur terus meningkat serta pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan efektif dan berorientasi pada pengembangan kualitas aparatur; 10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mencapai 106,7%, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja secara optimal.; 11. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) mencapai 123,3%, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah disusun secara matang, terintegrasi dengan sasaran kinerja, serta mampu menjadi dasar yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan; 12. Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) mencapai 105,8%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung efisiensi
173 pemanfaatan aset dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi instansi; Sedangkan persentase untuk capaian pada indikator kinerja lainnya adalah sebagai berikut: 1. Perkara Prodeo yang diselesaikan mencapai 100%; 2. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan mencapai 100%; 3. Persentase pengguna layanan pos bantuan hukum mencapai 100%. Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menunjukkan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam pelayanan peradilan sepanjang tahun 2024. Hasil evaluasi kinerja anggaran juga menunjukkan nilai 99,27 dan 92,45 dengan kategori “Sangat Baik”, hail ini sebagai bukti bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri telah berhasil mengelola anggaran secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil. 4.2. SARAN Berdasarkan capaian yang telah melebihi target, berikut adalah beberapa saran untuk terus meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri antara lain: 1. Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk hakim dan pegawai, terutama dalam hal pengetahuan hukum dan teknologi informasi. 2. Peningkatan Sistem Informasi: Memperkuat penggunaan sistem informasi yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. 3. Evaluasi dan Penyesuaian Target: Meninjau kembali target yang ada untuk memastikan agar target yang lebih tinggi dan lebih menantang dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. 4. Keterlibatan Stakeholder: Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, lembaga hukum lainnya, serta masyarakat, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih terintegrasi.
174 5. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri. 6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Kota Kediri. 7. Menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.
175 LAMPIRAN
176 LAMPIRAN 1 DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2025
177
178
179 LAMPIRAN 2 SOP PENGUMPULAN DATA
180
181
182 LAMPIRAN 3 STRUKTUR ORGANISASI
183 LAMPIRAN 4 MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2029 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TAHUN 2025 – 2029 VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Kediri yang Agung MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Kediri 2. Memberikan Pelayanan Umum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Kota Kediri 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kota Kediri PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) UNIT PELAKSANA 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI 5.120 5.007 5.200 5.300 5.300 01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsife dan modern Tenaga Teknis dan Kepaniteraan 1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 97% 97% 98% 98% 99% 1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 100% 100% 100% 100% 100% 1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak 98% 98% 99% 99% 99% 1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan 100% 100% 100% 100% 100% 1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi 75% 76% 77% 78% 79% 1.6. Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi 45% 46% 47% 48% 49% 1.7. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang Menggunakan eCourt 95% 100% 100% 100% 100% 1.8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 100% 100% 100% 100% 100% 1.9. Persentase perkara sidang di luar gedung pengadilan 100% 100% 100% 100% 100% 02. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Kepaniteraan 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pengadilan 3,80 3,85 3,90 3,95 3,98
184 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) UNIT PELAKSANA 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.2. Persentase pengguna bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum 100% 100% 100% 100% 100% 03. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Kesekretariatan 1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 71 71 71 71 71 1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93 93 93 93 93 1.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 75 75 75 75 75 1.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 98,5 98 98 98 98 01. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti dan berkeadilan Tenaga Teknis dan Kepaniteraan 1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu tingkat pertama 97% 97% 98% 98% 99% 1.2. Persentase penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak 100% 100% 100% 100% 100% 1.3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengadu kepada Para Pihak 98% 98% 99% 99% 99% 1.4. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan 100% 100% 100% 100% 100% 1.5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi 68% 71% 72% 73% 74% 1.6. Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi 41% 41% 42% 43% 43% 1.7. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court 95% 96% 98% 100% 100% 02. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan yang mudah dan terjangkau Tenaga Teknis, Kepaniteraan 2.1. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara 100% 100% 100% 100% 100% 2.2. Persentase perkara sidang di luar gedung pengadilan 100% 100% 100% 100% 100%
185 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) UNIT PELAKSANA 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2.3. Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan 22% 25% 30% 40% 50% 03. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara Kepaniteraan 3.1. Persentase pengguna bantuan hukum 100% 100% 100% 100% 100% 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan pengadilan 3,70 3,75 3,80 3,85 3,85 Program Dukungan Manajemen 5,022 4,997 5,190 5,290 5,390 01. Terlaksananya dukungan manajemen yang prima dan optimal Kesekretariatan 1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah 77,5 77,8 78,2 78,7 79 1.2. Nilai Kinerja Anggaran 85 85 85 85 85 1.3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset 3,75 3,76 3,77 3,78 3,80 Kegiatan 1053 – Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 98,5 98 98 98 98 1053.01. Terselenggaranya pos bantuan hukum Kepaniteraan 1053.01.1. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum 400 400 400 400 400 1053.02. Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggir Kepaniteraan 1053.02.1. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara 20 20 20 20 20 1053.02.2. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan 75 75 75 75 75 Kegiatan 1071. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 475,5 10 375 100 175 1071.01. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan Kesekretariatan 1071.01.1. Jumlah unit Pengadaan Layanan sarana dan prasarana internal 6 4 1 1 1 Kegiatan 6986 – Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4.565 4.987 4.815 5.190 5.215 6986.01. Terpenuhinya Layanan Umum Kesekretariatan
186 PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) UNIT PELAKSANA 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6986.01.1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan unit ekstrakomtable 1 2 1 1 1 6986.02. Terpenuhinya Layanan Perkantoran 6986.02.1. Jumlah Layanan Gaji dan tunjangan 1 1 1 1 1 6986.02.2. Jumlah Layanan Operasional dan pemeliharaan kantor 1 1 1 1 1 6986.03. Terpenuhinya Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6986.03.1. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi1 1 1 1 1
187 LAMPIRAN 5 SK TIM EVALUASI INTERNAL AKIP
188 LAMPIRAN 6 MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024 MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)A. 1. PERENCANAAN KINERJA a. Pedoman teknis perencanaan kinerja dengan menambahkan teknis petunjuk RKA-K/L DIPA 04 T.A. 2024 oleh Badilag. SK Sekma 173 Tahun 2022 IKU Tk. Banding dan Pertama, dan pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal); a. Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja internal; Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal PA Kota Kediri 22 Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)b. Agar menambahkan dokumen Rancangan Renstra 2025- 2029 pada perencanaan kinerja jangka menengah; b. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah belum memuat dokumen Rancangan Renstra 2025- 2029; Melampirkan dokumen Rancangan Renstra 2025- 2029 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Agar menambahkan dokumen Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2025 pada dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; dan c. Belum memadainya dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; dan Melampirkan dokumen Program Kerja dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2025 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaid. Dokumen perencanaan d. Dokumen perencanaan 30 Juli Juli Sekretaris Selesai
189 d. Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dengan menambahkan RKA-K/L DIPA 01 T.A. 2024 dan matrik pendanaan pada Renstra. d. Dokumen perencanaan anggaran belum sepenuhnya digunakan untuk mendukung kinerja. Melampirkan RKA- K/L DIPA 01 T.A. 2024; Melampirkan matriks pendanaan pada Renstra 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai2. a. Agar menambahkan dokumen IKU tahun 2024 pada dokumen perencanaan kinerja; a. Belum memadainya eviden dokumen perencanaan kinerja; Melampirkan dokumen IKU tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
190 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)b. Agar menambahkan publikasi SAKIP pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kemenpan dan e-SAKIP Komdanas; dan b. Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu; dan Melampirkan publikasi SAKIP pada aplikasi e- SAKIP REVIU Kemenpan Melampirkan e- SAKIP Komdanas 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Agar menambahkan dokumen PKT dan LKjIP tahun 2024 dalam perencanaan kinerja yang dapat dicapai (achievable), menentang, dan realistis. c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya merupakan target ideal baik memenuhi seluruh kriteria sebagai kinerja yang baik, yaitu dapat Melampirkan dokumen PKT Melampirkan LKjIP tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
yang baik, yaitu dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. 3. a. Agar melampirkan matriks pendanaan pada Renstra pada anggaran perencanaan kinerja; a. Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai; Melampirkan matriks pendanaan pada Renstra 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaib. Agar melampirkan SOP pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi, Rencana aksi, SKP, dan PKP tahun 2024 pada aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai; b. Belum terdapat data dukung berupa SOP pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi, Rencana Aksi, SKP, dan PKP tahun 2024 yang mendukung kinerja yang ingin dicapai: Melampirkan SOP pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi, Rencana Aksi, SKP, dan PKP tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja setidaknya masih on the right track dengan menambahkan Rencana Aksi Kinerja, SKP, dan PKP tahun 2024; c. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik; Melampirkan Rencana Aksi Kinerja, SKP, dan PKP tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaid. Agar menambahkan dokumen RKT tahun 2023 dan 2025 pada dokumen perencanaan kinerja; dan d. Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi bahwa telah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis Melampirkan dokumen RKT tahun 2023 dan 2025 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
191 berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik; dan e. Perencanaan capaian kinerja dibuktikan dengan adanya dokumen SKP tahun 2024. e. Perencanaan capaian kinerja belum menunjukkan data dukung berupa SKP tahun 2024. Melampirkan SKP dan e-Kinerja tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris SelesaiB. 1. PENGUKURAN KINERJA a. Pedoman teknis pengukuran kinerja dengan menambahkan pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal) dan SK Sekma 173 Tahun 2022 a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memuat pedoman teknis kinerja dan pengumpulan data kinerja; dan Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA 22 Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris Selesai
192 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)Penetapan IKU Tk. Banding dan Pertama; dan Kota Kediri (internal) Melampirkan SK Sekma 173 Tahun 2022 Penetapan IKU Tk. Banding dan Pertama b. Definisi operasional yang jelas atas kinerja dengan menambahkan SK Sekma 2049 Tahun 2022 dan kamus IKU PA Kota Kediri. b. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.Melampirkan SK Sekma 2049 Tahun 2022 Menyusun kamus IKU PA Kota Kediri 22Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris Selesai
kinerja. 2. a. Agar menambahkan pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal) sebagai pengambil keputusan (decision maker); a. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker); Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal) 22Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris Selesaib. Agar menambahkan pengukuran kinerja menggunakan e-Kinerja, e- Monev Bappenas, dan SIPP untuk memastikan bahwa data kinerja telah relevan dan mendukung capaian kinerja; b. Belum memadainya analisis terkait data kinerja apa saja yang telah dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; Melampirkan dokumen pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja, e-Monev Bappenas, dan Komdanas 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)c. Agar menambahkan pengukuran kinerja menggunakan e-Kinerja, e- Monev Bappenas, dan Komdanas untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan; c. Data kinerja yang terkumpul belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan; Melampirkan dokumen pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja, e-Monev Bappenas, dan SIPP 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaid. Pengukuran kinerja dengan menambahkan pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja dan SIPP; d. Pengukuran kinerja belum menggambarkan telah dilakukan secara berkala; Melampirkan dokumen pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja dan 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
193 Kinerja dan Komdanas e. Pengukuran kinerja agar didukung dengan data kinerja yang diperoleh dari data sumber seperti e-Kinerja dan aplikasi Komdanas untuk pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang; dan e. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang; dan Melampirkan dokumen pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaif. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan menggunakan e- Kinerja. f. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Melampirkan dokumen pengukuran kinerja menggunakan e- Kinerja 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
194 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)3. a. Agar menyajikan analisis penggunaan informasi atas penyesuaian strategi dan kebijakan dengan melampirkan SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan rapat capaian kinerja secara berkala; a. Belum terdapat analisis terkait pengaruh pengukuran kinerja terhadap penyesuaian Menyusun SK Percepatan Penyelesaian Perkara dan rapat capaian kinerja secara berkala 22Sept 2025 Juli s.d. September Panitera Selesaib. Pengukuran kinerja dengan melampirkan SOP dan monev SOP untuk mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; b. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; Melampirkan SOP dan Monev SOP 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
c. Agar menyajikan analisis penggunaan informasi atas penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran dengan melampirkan rapat monev pengukuran kinerja secara berkala maupun dokumen laporan reviu revisi anggaran; c. Belum terdapat analisis penggunaan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; Melampirkan rapat monev pengukuran kinerja secara berkala Melampirkan dokumen laporan reviu revisi anggaran 22Sept 2025 Juli s.d. September Sekretaris Selesaid. Agar menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja berdasarkan SMART DJA; dan d. Efisiensi atas penggunaan anggaran belum sepenuhnya menggambarkan laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan analisis Melampirkan evidence rapat monev pengukuran kinerja secara berkala 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)efisiensi/ penggunaan anggaran: dan e. Pengukuran capaian kinerja dibuktikan dengan adanya dokumen SKP dan PKP tahun 2024. e. Pengukuran capaian kinerja belum menyajikan dokumen SKP dan PKP tahun 2024. Melampirkan dokumen SKP dan PKP tahun 2024 30 Juli 2025 Juli Sekretaris SelesaiC. 1. PELAPORAN KINERJA a. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkala dengan menyajikan LKJIP tahun sebelumnya (2023); a. Dokumen laporan kinerja belum tergambar secara berkala; Melampirkan dokumen LKJIP tahun sebelumnya (2023) 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
195 b. Dokumen perencanaan kinerja dengan melampirkan SK tim reviu LKJIP, ST tim reviu, serta laporan hasil reviu; dan b. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan telah direviu; dan Melampirkan SK tim reviu LKJIP, ST tim reviu, serta laporan hasil reviu 22Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris Selesaic. Agar melampirkan eviden publikasi dokumen laporan kinerja pada website, aplikasi e-SAKIP Komdanas, dan aplikasi e-SAKIP REVIU Kemenpan. c. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disampaikan tepat waktu. Melampirkan viden publikasi dokumen laporan kinerja pada website, aplikasi e-SAKIP Komdanas, dan aplikasi e-SAKIP REVIU Kemenpan 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
196 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)2. a. Agar menyajikan informasi pencapaian kinerja dengan menambahkan kamus IKU PA Kota Kediri; a. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; Menyusun Kamus IKU PA Kota Kediri 22Sept 2025 Juli s.d. September Panitera dan Sekretaris Selesaib. Agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; b. Dokumen laporan kinerja belum menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; Melampirkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada LkjIP 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Dokumen laporan kinerja menyajikan analisis efisiensi c. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan Melampirkan analisis SMART 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
menyajikan analisis efisiensi sumber daya dengan menambahkan dokumen efisiensi atas penggunaan dalam mencapai kinerja dari SMART DJA; belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; analisis SMART DJA 2025 d. Laporan kinerja dengan melampirkan rekomendasi perbaikan kinerja untuk memaksimalkan target kinerja sebagai langkah perbaikan. d. Laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) Melampirkan rekomendasi perbaikan kinerja pada evaluasi kinerja triwulan 30 Juli 2025 Juli Panitera dan Sekretaris Selesai
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)3. a. Agar menyajikan analisis penggunaan informasi laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran dengan melampirkan dokumen laporan reviu revisi anggaran; a. Belum terdapat analisis penggunaan informasi laporan kinerja dalam penyesuaian Melampirkan dokumen laporan reviu revisi anggaran 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaib. Agar menyajikan analisis evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam dokumen LKjIP: b. Belum terdapat analisis penggunaan informasi laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Menyajikan analisis evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam dokumen LKjIP. 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
197 D. 1. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL a. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja dilampirkan dengan pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal), SK Kabawas No. 90 Tahun 2023, dan SOP pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi; a. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi kinerja internal; Melampirkan pedoman teknis perencanaan kinerja yang disusun oleh PA Kota Kediri (internal), SK Kabawas No. 90 Tahun 2023, dan SOP pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi. 22 Sept 2025 September Panitera dan Sekretaris Selesai
198 NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)b. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada satuan kerja dengan melampirkan LHE AKIP tahun 2023; dan b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja, dan Melampirkan LHE AKIP tahun 2023 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan menambahkan dokumen PKP tahun 2024. c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilakukan secara bejenjang Dokumen PKP tahun 2024. 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai2. a. Agar melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar dengan a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai Melampirkan LHE AKIP tahun 2023 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
sesuai standar dengan melampirkan LHE AKIP tahun 2023; dilaksanakan sesuai standar, b. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang memadai, disertai dengan susunan Tim Evaluator AKIP sebagaimana tercantum dalam SK SEKMA Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai; SK Tim Evaluator AKIP sebagaimana tercantum dalam SK SEKMA Nomor: 878/SEK/SK/VII/2 022 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melampirkan LHE AKIP tahun 2023; dan c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan pendalaman yang memadai: dan Melampirkan LHE AKIP tahun 2023 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
NO REKOMENDASI LHE TAHUN 2024 PERMASALAHAN RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB STATUS / PROGRES PENYELESAIAN LINK BUKTI DUKUNG (Scan untuk menampilkan lampiran)d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan melampirkan LHE AKIP tahun 2023 d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada unit kerja; Melampirkan LHE AKIP tahun 2023 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai3. a. Agar menambahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 dan 202330 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
199 2023 b. Agar melampirkan dokumen yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dari aplikasi SMART DJA sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum belum dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan Melampirkan dokumen yang mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dari aplikasi SMART DJA 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesaic. Agar menambahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai wujud perbaikan dan peningkatan kinerja. c. Perbaikan dan peningkatan kinerja belum menunjukan perbandingan data capalan kinerja. Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 dan 2023 30 Juli 2025 Juli Sekretaris Selesai
200 LAMPIRAN 7 SERTIFIKAT DIKLAT
201 LAMPIRAN 8 PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2025
202
203