LKJiP 2025 PA Kota Kediri

116 Nilai 40% menandakan bahwa aspek kemampuan individu dalam bekerja sangat menentukan hasil akhir penilaian. 2. Kinerja Kinerja menilai hasil aktual atau output kerja yang dicapai dalam periode penilaian. Sub-unsur yang biasanya diperhatikan:  Pencapaian target: Persentase realisasi dibanding target yang ditetapkan (kuantitatif).  Kualitas hasil kerja: Ketelitian, kerapian, relevansi, dan kesesuaian dengan standar mutu.  Kecepatan & ketepatan waktu: Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai atau lebih cepat dari jadwal.  Produktivitas: Volume pekerjaan yang diselesaikan dibanding sumber daya dan waktu yang digunakan.  Efektivitas kerja: Apakah hasil kerja berdampak nyata pada unit/instansi. Bobot 30% menunjukkan bahwa output kerja memiliki peran besar namun tetap berada di bawah kompetensi karena kinerja dipengaruhi juga oleh kemampuan dan lingkungan. 3. Kualifikasi Kualifikasi mengukur latar belakang yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti:  Pendidikan formal: Tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan.  Pelatihan & sertifikasi: Keikutsertaan dalam diklat teknis, fungsional, atau manajerial.  Pengalaman kerja: Lama pengalaman dan relevansinya terhadap bidang tugas.  Penguasaan teknologi: Kemampuan menggunakan sistem informasi, aplikasi, atau perangkat digital.  Riwayat prestasi: Penghargaan, inovasi, atau capaian yang pernah diraih. Bobot 25% mencerminkan bahwa latar belakang kompetensi seseorang turut mendukung kualitas kinerja, meski bukan faktor utama.

117 4. Disiplin Disiplin menilai kepatuhan terhadap aturan kerja dan etika pegawai, termasuk:  Kehadiran & ketepatan waktu: Absensi, keterlambatan, izin, dan tingkat kehadiran.  Kepatuhan terhadap perintah atasan: Melaksanakan instruksi sesuai ketentuan.  Ketaatan terhadap SOP: Mematuhi aturan kerja, menggunakan atribut, menaati jam kerja.  Perilaku & etika kerja: Menjaga sikap profesional, tidak menimbulkan konflik, tidak melanggar kode etik.  Catatan pelanggaran: Apakah terdapat teguran lisan/tertulis, hukuman disiplin, atau pelanggaran lainnya. Bobot 5% menunjukkan bahwa disiplin tetap penting sebagai dasar profesionalitas meskipun proporsinya kecil dibanding faktor lainnya. Gambar 17 Nilai IP ASN Tahun 2025 dari Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung

118 Berdasarkan hasil penilaian yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP), nilai IP ASN Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,08. Nilai tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 82,50. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kompetensi, kinerja, disiplin, dan pengembangan profesional aparatur, sehingga mencerminkan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target kinerja untuk indicator nilai IP ASN ini sebesar 71, sehingga Capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut: wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100% = 87,0871 J 100% = qq, ¢%b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Indikator IP ASN Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 71 87,08 122,65% Pengadilan Agama Kota Kediri 71 122,65 % Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk indikator IP ASN tahun 2025 sebesar 71 dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target yang sama dengan target Mahkamah Agung. Realisasi nilai IPA ASN pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 87,08. Jika melihat target yang ditetapkan

119 Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 122,65%. c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI 1. Kompetensi (Bobot 40%) Keberhasilan Keberhasilan pada aspek kompetensi disebabkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan, kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik, komunikasi yang efektif, serta adanya inisiatif dan kreativitas dalam bekerja. ASN yang aktif belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu bekerja sama dalam tim cenderung memiliki nilai kompetensi yang tinggi. Kegagalan Kegagalan terjadi apabila ASN belum menguasai tugas dan peraturan kerja, keterampilan teknis masih terbatas, kurang mampu beradaptasi dengan teknologi, serta minim inisiatif. Komunikasi yang kurang efektif dan rendahnya kemampuan kerja sama tim juga menjadi faktor utama penurunan nilai kompetensi. 2. Kinerja (Bobot 30%) Keberhasilan: Keberhasilan kinerja ditandai dengan tercapainya target kerja sesuai perencanaan, kualitas hasil kerja yang baik, penyelesaian tugas tepat waktu, serta produktivitas yang tinggi. Perencanaan kerja yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, dan dukungan lingkungan kerja yang kondusif turut mendorong pencapaian kinerja optimal. Kegagalan: Kegagalan kinerja disebabkan oleh tidak tercapainya target, rendahnya kualitas hasil kerja, keterlambatan penyelesaian tugas, serta kurangnya efektivitas kerja. Faktor penyebab lainnya antara lain perencanaan yang lemah, beban kerja tidak seimbang, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi.

120 3. Kualifikasi (Bobot 25%) Keberhasilan: Keberhasilan pada aspek kualifikasi dipengaruhi oleh kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan, keikutsertaan dalam pelatihan dan sertifikasi yang relevan, pengalaman kerja yang memadai, serta penguasaan teknologi informasi. Riwayat prestasi dan inovasi juga memperkuat nilai kualifikasi ASN. Kegagalan: Kegagalan terjadi apabila latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan tugas jabatan, minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengalaman kerja yang terbatas, serta rendahnya kemampuan penggunaan teknologi. Kurangnya kesempatan atau motivasi untuk meningkatkan kualifikasi juga menjadi faktor pendukung kegagalan. 4. Disiplin (Bobot 5%) Keberhasilan: Keberhasilan disiplin ditunjukkan melalui tingkat kehadiran yang tinggi, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap perintah atasan dan SOP, serta perilaku dan etika kerja yang baik. Kesadaran individu dan budaya kerja yang positif menjadi faktor utama pendukung keberhasilan aspek ini. Kegagalan: Kegagalan disiplin disebabkan oleh rendahnya kepatuhan terhadap jam kerja, seringnya keterlambatan atau ketidakhadiran, pelanggaran SOP, serta adanya catatan pelanggaran disiplin. Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan juga memperbesar risiko terjadinya kegagalan. d. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 1. Kompetensi  Menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan jabatan (TNA).  Meningkatkan diklat teknis, fungsional, dan literasi digital.  Melakukan penilaian kompetensi berkala dan program coaching/mentoring. 2. Kinerja  Menyusun target kinerja yang jelas dan terukur (SMART).  Meningkatkan monitoring bulanan dan digitalisasi pelaporan kinerja.

121  Perbaikan alur kerja dan pemberian reward untuk ASN berprestasi. 3. Kualifikasi  Memfasilitasi pendidikan lanjut dan sertifikasi profesi.  Meningkatkan pengalaman dan keahlian melalui rotasi berbasis kompetensi.  Mendorong partisipasi dalam seminar, workshop, dan pengembangan diri. 4. Disiplin  Optimalisasi e-presensi dan penegakan aturan disiplin.  Pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan disiplin.  Internalisasi nilai ASN BerAKHLAK sebagai budaya kerja. e. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Efisiensi sumber daya dalam pengelolaan dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, anggaran, waktu, dan sarana prasarana agar menghasilkan capaian profesionalitas ASN yang maksimal. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Efisiensi SDM tercapai apabila penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan, sehingga potensi individu dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembagian tugas yang proporsional dan kerja tim yang efektif mengurangi duplikasi pekerjaan serta meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan menyebabkan rendahnya kinerja dan pemborosan tenaga serta waktu. 2. Anggaran Penggunaan anggaran dinilai efisien apabila dialokasikan secara tepat sasaran, terutama untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Pemanfaatan metode pembelajaran daring (online) dan pelatihan internal dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil. Ketidaktepatan perencanaan dan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan IP ASN berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran. 3. Waktu

122 Efisiensi waktu tercermin dari perencanaan kerja yang jelas, penyelesaian tugas sesuai jadwal, serta minimnya keterlambatan dan pekerjaan ulang (rework). Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelaporan mampu mempercepat proses kerja. Sebaliknya, koordinasi yang lemah dan prosedur yang berbelit-belit menyebabkan pemborosan waktu dan menurunkan efektivitas kerja. 4. Sarana dan Prasarana Pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi informasi secara optimal mendukung peningkatan produktivitas ASN. Sistem digital, aplikasi kerja, dan fasilitas pendukung yang memadai dapat mengurangi beban kerja manual serta meningkatkan akurasi hasil. Ketidaksiapan infrastruktur atau rendahnya kemampuan penggunaan teknologi menjadi faktor penghambat efisiensi. 3.1.10. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pelaksanaan anggaran selalu dipantau dan diukur kualitasnya melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) atau pengelola fiskal. IKPA digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA terdiri dari beberapa aspek, yaitu: Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas pelaksanaan kegiatan, Efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan no. PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, beberapa indikator yang dinilai dalam IKPA, antara lain:  Revisi DIPA (10%)  Deviasi Halaman III DIPA (15%)

123  Penyerapan Anggaran (20%)  Belanja Kontraktual (10%)  Penyelesaian Tagihan (10%)  Pengelolaan UP dan TUP (10%)  Dispensasi SPM  Capaian Output (25%) Berdasarkan penilaian IKPA tahun 2025 pada aplikasi Omspan, Pengadilan Agama Kota Kediri memperoleh nilai 100 untuk DIPA 01 dan DIPA 04. Rincian penilaian IKPA tersebut ditampilkan pada aplikasi omspan berikut ini: Gambar 18 Nilai IKPA DIPA 01 Tahun Anggaran 2025

124 Gambar 19 Nilai IKPA DIPA 04 Tahun Anggaran 2025 Untuk memperoleh nilai IKPA satuan kerja menggunakan rumus berikut ini: ´êçvê ¨öô­ ƨô­  + ´êçvê ¨öô­ ƨô­ úq sehingga diperoleh nilai Realisasi sebagai berikut: =98,53 + 99,892 = ââ, qTarget nilai IKPA yang ditetapkan pada tahun 2025 ini adalah 93. Capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut : wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=99,2193 = ¢, ¢p%b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 93 99,21 106,68% Pengadilan Agama Kota Kediri 93 106,68%

125 Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk Nilai IKPA tahun 2025 sebesar 93 dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target yang sama dengan target Mahkamah Agung. Realisasi nilai IKPA pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 99,21. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 106,68%. c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Berdasarkan data target dan realisasi pada DIPA 01 dan DIPA 04 untuk periode Januari sampai dengan Maret, dapat diketahui bahwa seluruh target yang telah ditetapkan berhasil direalisasikan secara penuh dengan capaian 100% pada setiap bulan. Dengan demikian, pada periode pelaporan ini tidak ditemukan adanya kegagalan dalam pencapaian target. Keberhasilan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa faktor pendukung sebagai berikut: 1. Perencanaan yang Matang Target yang ditetapkan telah disusun secara realistis dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan. Perencanaan yang baik ini memudahkan pelaksana kegiatan dalam menjalankan program sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan Kegiatan yang Efektif dan Tepat Waktu Seluruh kegiatan pada DIPA 01 dan DIPA 04 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan, baik dari sisi teknis maupun administratif, sehingga seluruh target dapat dicapai tepat waktu. 3. Koordinasi dan Pengendalian yang Baik 4. Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Selain itu, adanya pengendalian dan monitoring secara rutin turut memastikan bahwa setiap kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. 5. Dukungan Sumber Daya yang Memadai

126 Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dukungan anggaran, berada dalam kondisi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak menghambat pencapaian target. 6. Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga proses realisasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang signifikan. d. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 1. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran melalui penyusunan RPD yang akurat, percepatan proses pengadaan, dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun. 2. Mendorong efisiensi belanja dengan melakukan review kebutuhan secara berkala serta percepatan revisi anggaran apabila terjadi perubahan kegiatan. 3. Memperkuat kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran melalui penyusunan timeline penyerapan per triwulan serta peningkatan koordinasi antar-pengelola anggaran. 4. Meningkatkan kualitas data dan pelaporan melalui rekonsiliasi rutin SAKTI–OMSPAN dan verifikasi dokumen pendukung sebelum pengajuan. 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dengan memastikan seluruh proses mengikuti PMK dan SOP yang berlaku. 6. Memperkuat pengawasan internal melalui audit berkala dan penggunaan sistem peringatan dini terhadap deviasi penyerapan. 7. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan anggaran serta pendampingan bagi pengelola anggaran baru. e. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Pencapaian yang melampaui target menunjukkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara efisien. SDM yang kompeten, penggunaan waktu yang tepat, serta alur kerja yang tertata mendorong pelaksanaan kegiatan lebih cepat dan lebih produktif daripada yang diproyeksikan. Beban kerja dapat diselesaikan tanpa memerlukan tambahan anggaran atau tenaga, sehingga output yang dihasilkan lebih tinggi dari target dengan penggunaan sumber daya yang tetap.

127 Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas unit kerja berada pada tingkat efisiensi yang baik dan berpotensi dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya. 3.1.11. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L melalui dua komponen utama: 1. Efektivitas (75%) Menggambarkan tingkat pencapaian kinerja terhadap rencana yang telah ditetapkan, terdiri dari:  Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) Menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai perencanaan.  Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) Mengukur konsistensi capaian kinerja pada level program.  Agregasi Capaian RO Satker (30%) Menilai ketercapaian output pada tingkat operasional satuan kerja. 2. Efisiensi (25%) Menilai kemampuan satker dalam menghasilkan output secara optimal dan hemat, dihitung dari agregasi nilai efisiensi seluruh satker. NKPA diperoleh melalui hasil penilaian pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Penilaian ini bersumber dari data pembukuan keuangan yang tercatat secara real time pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Karena data yang digunakan merupakan akumulasi dari seluruh transaksi dan pelaporan keuangan selama satu tahun anggaran, maka nilai NKPA baru dapat diketahui secara final pada akhir tahun sebagai hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja.

128 Gambar 20 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 TA 2025

129 Gambar 21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 TA 2025 Untuk memperoleh nilai NKPA satuan kerja menggunakan rumus berikut ini: ´öô­ ƨô­  + ´öô­ ƨô­ úq sehingga diperoleh nilai Realisasi sebagai berikut: =100 + 852 = âq, Target NKPA yang ditetapkan pada tahun 2025 ini adalah 75. Capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut : wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=92,575 = q, %

130 b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Indikator NKPA Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 75 92,5 123,33% Pengadilan Agama Kota Kediri 75 123,33% Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk NKPA tahun 2025 sebesar 75 dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target yang sama dengan target Mahkamah Agung. Realisasi NKPA pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 92,5. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 123,33%. c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Berdasarkan mekanisme penilaian kinerja perencanaan anggaran triwulan satuan kerja, nilai kinerja diperoleh dari rata-rata Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04, yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai kinerja perencanaan anggaran triwulan dapat tercapai secara optimal, sehingga tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian kinerja perencanaan anggaran pada periode pelaporan ini. Keberhasilan pencapaian nilai kinerja perencanaan anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Keselarasan Perencanaan pada DIPA 01 dan DIPA 04Perencanaan anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 04 telah disusun secara selaras dan konsisten, baik dari sisi penetapan target, jadwal pelaksanaan, maupun alokasi anggaran. Keselarasan ini berdampak positif terhadap perolehan nilai rata-rata kinerja perencanaan anggaran satuan kerja.

131 2. Penyusunan Target yang Realistis dan Terukur Target kinerja perencanaan anggaran ditetapkan secara realistis, sesuai dengan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan satuan kerja. Hal ini memudahkan pencapaian nilai kinerja yang optimal pada masing-masing DIPA. 3. Pengelolaan Perencanaan yang Terkoordinasi dengan Baik Proses perencanaan anggaran dilakukan melalui koordinasi yang baik antarunit terkait, sehingga tidak terjadi perbedaan signifikan antara perencanaan pada DIPA 01 dan DIPA 04. Koordinasi yang efektif ini berkontribusi terhadap stabilitas nilai kinerja perencanaan anggaran. 4. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang Konsisten Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran pada masing-masing DIPA. Monitoring ini memastikan bahwa perencanaan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian nilai kinerja yang maksimal 5. Kepatuhan terhadap Ketentuan Perencanaan Anggaran Seluruh proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Kepatuhan ini meminimalkan potensi kesalahan perencanaan yang dapat menurunkan nilai kinerja. d. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 1. Peningkatan Kualitas Penetapan Target Kinerja Melakukan review terhadap penetapan target pada indikator strategis, IKP, dan RO untuk memastikan target lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kapasitas sumber daya dan prioritas program. 2. Penguatan Pengendalian dan Monitoring Kinerja Unit Eselon I Menyusun mekanisme pemantauan rutin atas capaian indikator program, serta memberikan dukungan teknis bagi unit yang mengalami deviasi kinerja agar dapat melakukan koreksi lebih cepat.

132 3. Optimalisasi Perencanaan Output pada Level Satker Memperbaiki proses penyusunan RO dengan memperhatikan kebutuhan riil, kelayakan anggaran, dan keterpaduan antar-kegiatan sehingga capaian output lebih konsisten dan tepat sasaran. 4. Peningkatan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Mendorong satker melakukan evaluasi belanja secara berkala, memperbaiki perencanaan kebutuhan (cost planning), serta menghindari belanja yang tidak relevan atau tidak mendukung output utama. 5. Penyelarasan Perencanaan–Penganggaran–Pelaksanaan Memperkuat koordinasi antara perencana, pengelola anggaran, dan pelaksana kegiatan untuk memastikan konsistensi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. 6. Penguatan Kapasitas SDM Perencanaan dan Penganggaran Menyelenggarakan pelatihan terkait penyusunan indikator, perhitungan efisiensi, serta analisis kinerja agar kualitas perencanaan lebih akurat dan berbasis data. 7. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Kinerja Mengoptimalkan penggunaan aplikasi monitoring kinerja untuk memastikan data capaian terkini, reliabel, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. e. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA Berdasarkan hasil penilaian kinerja perencanaan anggaran triwulan satuan kerja, yang diperoleh dari rata-rata Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan optimal. Hal ini tercermin dari tercapainya target kinerja perencanaan anggaran secara penuh tanpa adanya selisih antara perencanaan dan realisasi.

133 Efisiensi sumber daya tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, antara lain: 1. Pemanfaatan Anggaran yang Tepat Sasaran Alokasi anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 04 telah disusun sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang direncanakan. Penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Penugasan sumber daya manusia dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pembagian tugas yang jelas mendukung kelancaran pelaksanaan perencanaan anggaran dan menghindari duplikasi pekerjaan. 3. Efektivitas Waktu Pelaksanaan Kegiatan perencanaan dan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya secara keseluruhan. 4. Sinergi Pengelolaan antara DIPA 01 dan DIPA 04 Adanya sinergi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran antara DIPA 01 dan DIPA 04 memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini mendukung tercapainya nilai kinerja perencanaan anggaran yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. 5. Pengendalian dan Evaluasi yang Berkelanjutan Dilakukannya pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan tetap sesuai dengan kebutuhan dan tidak melampaui batas yang direncanakan.

134 3.1.12. NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada suatu Kementerian/Lembaga. Indeks ini menilai sejauh mana pengelolaan aset dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pelaporan. Nilai IPA merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan, yang menggambarkan tingkat kepatuhan, efektivitas pengelolaan, serta kemampuan satuan kerja dalam menjaga kualitas administrasi dan pemanfaatan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan aturan terbaru, terdapat 4 variabel utama yang dinilai dengan pembagian bobot sebagai berikut: Tabel 33 Variabel Penilaian Indikator Pengelolaan Aset NO VARIABEL PENILAIAN BOBOT PENJELASAN SINGKAT 1 Kemanfaatan 30% Mengukur sejauh mana BMN digunakan untuk tugas fungsi (Tusi) atau menghasilkan PNBP melalui pemanfaatan (sewa, dll). 2 Kepatuhan (Compliance) 30% Menilai ketertiban pelaporan, rekonsiliasi data, dan pemutakhiran data di aplikasi SIMAN/SAKTI. 3 Kebenaran Data 20% Kesesuaian antara data administratif di sistem dengan kondisi fisik di lapangan (hasil Inventarisasi/Wasdal). 4 Ketepatan Waktu 20% Kedisiplinan Satker dalam menyampaikan laporan atau melakukan pemutakhiran data sesuai jadwal yang ditetapkan. Di lingkup Mahkamah Agung RI penilaian IPA dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Nilai IPA diperoleh

135 secara akurat di akhir tahun. Pengadilan Agama Kota Kediri memperoleh nilai 3,175 untuk IPA di tahun 2025. Gambar 22 Nilai IPA Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SIMAN Target nilai IPA yang ditetapkan pada tahun 2025 ini adalah 3,00. Capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut : wxyxzx{ = }~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=3,1753,00 = , p%

136 b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Mahkamah Agung RI pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Indikator NKPA Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 3,00 3,175 105,83% Pengadilan Agama Kota Kediri 3,00 105,83% Mahkamah Agung RI menetapkan target untuk nilai IPA tahun 2025 sebesar 3,00 dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target yang sama dengan target Mahkamah Agung. Realisasi nilai IPA pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 3,175. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 105,83%. c. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Penyebab Keberhasilan Instansi yang mendapatkan nilai IPA tinggi biasanya memiliki karakteristik berikut: a) Integrasi Data yang Akurat: Kesesuaian 100% antara data di aplikasi SAKTI dan SIMAN v2. Tidak ada selisih saldo atau aset yang \"hilang\" secara administratif. b) Optimalisasi Aset (Bukan Sekadar Memiliki): Satker berhasil membuktikan bahwa semua aset digunakan sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSN). Jika ada aset berlebih, langsung dilakukan pemanfaatan (sewa/kerja sama) sehingga menghasilkan PNBP. c) Ketepatan Waktu (Zero Delay): Pengiriman Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan dilakukan sebelum tenggat waktu. d) Sertifikasi Tuntas: Seluruh aset tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI/Kementerian terkait, yang menghilangkan risiko hukum.

137 e) Monitoring dan Evaluasi Aktif: Adanya pengawasan internal yang rutin melakukan inventarisasi fisik, sehingga kondisi aset (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat) selalu ter-update. Faktor Penyebab Kegagalan Nilai IPA seringkali anjlok disebabkan oleh beberapa poin kritis: a) Aset Idle (Menganggur): Banyak tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk tugas fungsi tetapi tidak dilaporkan sebagai aset menganggur. Ini menurunkan poin variabel Kemanfaatan. b) Data \"Sampah\" (Data Anomali): Adanya aset dalam sistem yang tidak memiliki keberadaan fisik, atau aset fisik yang tidak tercatat dalam sistem (biasanya aset hibah yang belum dibukukan). c) Kelalaian Administrasi SIMAN v2: Tidak melakukan pemutakhiran data pada modul-modul baru di SIMAN v2 sesuai jadwal KMK 112/2024. d) Pemeliharaan Buruk: Aset yang tercatat \"Baik\" di sistem namun secara fisik \"Rusak Berat\". Ketidaksesuaian ini ditemukan saat audit atau wasdal (pengawasan dan pengendalian). e) Dokumen Kepemilikan Tidak Lengkap: Masih banyaknya aset tanah yang hanya memiliki alas hak berupa kuitansi atau surat keterangan, bukan sertifikat resmi. d. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 1. Memperbaiki akurasi dan kelengkapan data BMN melalui update dan rekonsiliasi berkala. 2. Meningkatkan perencanaan kebutuhan dan pengadaan agar lebih tepat sasaran dan menghindari aset idle. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan identifikasi dan penggunaan kembali aset kurang produktif.

138 4. Menertibkan administrasi dan penatausahaan sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas laporan BMN. 5. Memperkuat monitoring dan pemeriksaan fisik guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi lapangan. 6. Meningkatkan pemeliharaan aset agar aset tetap layak guna dan mendukung operasional. 7. Menyelesaikan aset bermasalah atau idle melalui penghapusan, pemanfaatan, atau penertiban dokumen. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset melalui pelatihan teknis dan pendampingan. e. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA Efisiensi sumber daya pada periode ini tidak dapat dinilai positif karena tidak ada output yang dihasilkan meskipun sumber daya seperti waktu, SDM, dan fasilitas tetap terserap untuk kegiatan rutin. Tidak adanya progres menunjukkan bahwa alokasi sumber daya belum diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian indikator. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan perencanaan lebih matang, penetapan timeline kegiatan yang jelas, serta penguatan koordinasi agar sumber daya dapat menghasilkan output yang sesuai target pada periode berikutnya. 3.1.13. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan diperoleh dari rumus berikut äãåçvé ôstuvtv ôtûïsû ìvëî Æêèsçsèvêuvëäãåçvé ôstuvtv ìvëî Æêvõãuvë ôtûïsû  % Pada tahun 2024, jumlah perkara yang diajukan pembebasan biaya perkara (prodeo) sebanyak 15 perkara dan semua perkara tersebut telah diselesaikan, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100% dan target telah terpenuhi.

139 Pembebasan biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2024. Realisasi Perkara Prodeo Yang Diselesaikan =  rstuvtv rstuvtv x 100% = 100% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan sebesar 100%. CAPAIAN indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=100100 J 100% = % Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN PRODEO JUMLAH PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN TARGET REALISASI CAPAIAN I 15 15 100% 100% 100% II 0 0 100% 100% 100% III 0 0 100% 100% 100% IV 0 0 100% 100% 100% Berdasarkan DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelesaian pembebasan biaya perkara

140 adalah sebesar Rp. 7.500.000 dengan target perkara berjumlah 15. Realisasi target anggaran maupun perkara telah terpenuhi pada triwulan I. sehingga capaian kinerja telah tercapai sebesar 100% di triwulan I. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Grafik 14 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama Kota Kediri relatif tercapai dan konsisten. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 36 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun Target Realisasi Capaian 2021 10 perkara 100% 10 perkara 94,7% 94,7% 2022 15 perkara 100% 15 perkara 85,2% 85,2% 020406080100120020406080100120Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN Target Realisasi Capaian

141 2023 20 perkara 100% 20 perkara 100% 100% 2024 15 perkara 100% 15 perkara 100% 100% 2025 15 perkara 100% 15 perkara 100% 100% Tabel di atas menyajikan perbandingan data target jangka menengah yang ditetapkan dalam matriks renstra dengan realisasi pada indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2025 konsisten di angka 100%. Grafik 15 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d. 2025 d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA Ditjen Badan Peradilan Agama menetapkan target untuk indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2025 sebesar 97% sedangkan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini sebesar 100%. Realisasi Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yaitu 103,01%. 0204060801001202021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan TARGET REALISASI CAPAIAN

142 Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Ditjen Badan Peradilan Agamapada Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Instansi Target Realisasi Capaian Ditjen Badan Peradilan Agama 97% 100% 103,01% Pengadilan Agama Kota Kediri 100% 100% e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan antara lain: 1) Tersedianya anggaran Pembebasan Biaya Perkara; 2) Komunikasi antara pelaksana anggaran, petugas pelayanan dan pihak berperkara; 3) Petugas pelayanan yang berperan aktif memberikan informasi kepada pihak terkait persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembebasan biaya perkara. Faktor Kegagalan Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada tahun 2025 telah mencapai target sehingga tidak ditemukan adanya faktor penyebab kegagalan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada capaian indikator ini faktor berikut dapat dihindari adalah sebagai berikut: 1) Tidak tersedianya anggaran Pembebasan Biaya Perkara; 2) Kurang nya informasi kepada pihak tentang prosedur pengajuan pembebasan biaya perkara.

143 f. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA 1. Meningkatkan sosialisasi layanan prodeo kepada masyarakat kurang mampu agar pemohon memahami syarat dan prosedurnya. 2. Menyederhanakan proses permohonan prodeo dengan mempercepat verifikasi administrasi dan meminimalkan hambatan birokrasi. 3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengesahan surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar proses permohonan lebih cepat. 4. Mengoptimalkan penjadwalan dan manajemen perkara prodeo sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih tepat waktu. 5. Meningkatkan kompetensi petugas meja layanan dalam memberikan informasi dan pendampingan terkait prosedur prodeo. 6. Memastikan ketersediaan anggaran prodeo secara memadai agar tidak menimbulkan penundaan proses persidangan. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kendala penyelesaian perkara prodeo dan menindaklanjuti rekomendasinya. g. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang tersedia untuk mendukung indikator ini adalah anggaran sejumlah Rp 7.500.000, namun Rp 3.000.000 dari anggaran tersebut di blokir, sehingga tidak dapat direalisasikan sehingga anggaran yang dapat di realisasikan sebesar Rp 4.500.000. Target volume keluaran pada rincian output kegiatan ini adalah 15 perkara. Tabel 38 Analisis Efisiensi Sumber Daya Pembebasan Biaya Perkara INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA PRESENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN Capaian Kinerja Fisik 15 perkara 15 perkara 100% Capaian Kinerja Keuangan Rp4.500.000 Rp4.500.000 100%

144 Pada tahun 2025 diterima 15 perkara sehingga target perkara telah terpenuhi, realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 yaitu Rp 4.500.000 atau sebesar 100%. Capaian kinerja fisik pada indikator ini sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indicator perkara prodeo yang diselesaikan dicapai secara efisien. 3.1.14. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan diperoleh dari rumus berikut äãåçvé ôstuvtv ìvëî Æêèsçsèvêuvë ïê Øãvt °sïãëî ôsëîvïêçvëäãåçvé ôstuvtv ìvëî Æêvõãuvë Æêèsçsèvêuvë ïê Øãvt °sïãëî ôsëîvïêçvë  % Pada tahun 2025, jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan sebanyak 75 perkara dan semua perkara tersebut telah diselesaikan, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100% dan target telah terpenuhi. Pembebasan biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025. Realisasi Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan = p rstuvtvp rstuvtv x 100% = 100%

145 b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebesar 100%. CAPAIAN indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=100100 J 100% = % Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai. Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan TRIWULAN JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TARGET REALISASI CAPAIAN I 26 26 100% 100% 100% II 55 55 100% 100% 100% III 0 0 100% 100% 100% IV 0 0 100% 100% 100% Berdasarkan DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan adalah sebesar Rp. 51.000.000 dengan target perkara berjumlah 75 dan kegiatan sebanyak 12 kali. Realisasi target 12 kegiatan maupun anggaran telah terpenuhi pada triwulan II. sehingga capaian kinerja telah tercapai sebesar 100% di triwulan II. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini:

146 Gambar 23 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Agama Kota Kediri paling rendah di angka 72% pada tahun 2022. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 40 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun Target Realisasi Capaian 2021 14 perkara 100% 14 perkara 94,7% 94,7% 2022 75 perkara 100% 54 perkara 72% 72% 2023 75 perkara 100% 75 perkara 100% 100% 2024 81 perkara 81 perkara 100% 020406080100120020406080100120Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN Target Realisasi Capaian

147 100% 100% 2025 75 perkara 100% 75 perkara 100% 100% Tabel di atas menyajikan perbandingan data target jangka menengah yang ditetapkan dalam matriks renstra dengan realisasi pada indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Target yang ditetapkan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 konsisten di angka 100%. Di tahun 2021, capaian kinerja mencapai 94,7%, sedangkan di tahun 2022 capaian kinerja menurun di angka 72%. Namun di tahun 2023 capaian kembali meningkat menjadi 100% dan stabil sampai dengan tahun 2025. Gambar 24 Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2025 d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA Ditjen Badan Peradilan Agama menetapkan target untuk indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan tahun 2025 sebesar 100% dan Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini juga sebesar 100%. Realisasi Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah memenuhi target yaitu 103,1%. 0204060801001202021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan TARGET REALISASI CAPAIAN

148 Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Ditjen Badan Peradilan Agama pada Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Indikator Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 97% 100% 103,1% Pengadilan Agama Kota Kediri 100% 100% e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan indikator Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan antara lain: 1) Tersedianya anggaran sidang di luar gedung pengadilan; 2) Komunikasi antara pelaksana anggaran, petugas pelayanan, jurusita pengganti dan pihak berperkara. Faktor Kegagalan Indikator Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan tahun 2024 telah mencapai target sehingga tidak ditemukan adanya faktor penyebab kegagalan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada capaian indikator ini faktor berikut dapat dihindari adalah sebagai berikut: 1) Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung; 2) Kurangnya informasi dari pengadilan kepada pihak berperkara juga menyebabkan tidak ada perkara yang dimohonkan diselesaikan di luar gedung pengadilan, sehingga target tidak tercapai.

149 f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang tersedia untuk mendukung indikator ini adalah anggaran sejumlah Rp 51.000.000 dengan target perkara sebanyak 75 untuk 12 kegiatan. Pada tahun 2025 diterima 75 perkara sehingga target perkara telah terpenuhi, realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 yaitu Rp 51.000.000 atau sebesar 100%. Tabel 42 Analisis Efisiensi Sumber Daya Sidang di Luar Gedung Pengadilan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA PRESENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN Capaian Kinerja Fisik 75 perkara 75 perkara 100% Capaian Kinerja Keuangan Rp51.000.000 Rp51.000.000 100% Capaian kinerja fisik pada indikator ini sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 100%. Capaian kinerja fisik lebih besar daripada capaian kinerja keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator perkara prodeo yang diselesaikan dicapai secara efisien.

150 3.1.15. PERSENTASE PENGGUNA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM a. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA REALISASI indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum diperoleh dari rumus berikut ôstèsëívès ôsëîîãëv Øvìvëvë ôûè ±vëíãvë ²ãuãåäãåçvé ôståûéûëvë Øvìvëvë ²ãuãå  % Pada tahun 2025, jumlah permohonan layanan hukum sebanyak 610 layanan dan semua permohonan tersebut telah mendapatkan layanan POSBAKUM, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100% dan target telah terpenuhi. Pembebasan biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025. Realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan POSBAKUM = ³¥³ ³¥³  x 100% = 100% b. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI (TRIWULAN) Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar 100%. CAPAIANindikator Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dengan target. wxyxzx{ =}~ÄÅÇÇÅÉÑÖ~Ü J 100%=100100 J 100% = %Selama tahun 2025, nilai realisasi selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan. Nilai realisasi indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum setiap triwulan dibandingkan dengan target untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai.

151 Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum TRIWULAN JUMLAH PENGGUNA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM JUMLAH LAYANAN POSBAKUM TARGET REALISASI CAPAIAN I 139 139 100% 100% 100% II 321 321 100% 100% 100% III 383 383 100% 100% 100% IV 610 610 100% 100% 100% Berdasarkan DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Jasa layanan POSBAKUM adalah sebesar Rp. 40.000.000 dengan target jumlah layanan sebanyak 400. Realisasi target anggaran telah terpenuhi pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja telah tercapai sebesar 100%. Perbandingan antara target dan realisasi dapat digambarkan melalui grafik berikut ini: Gambar 25 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum 020406080100120020406080100120Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTARGET DAN REALISASI INDIKATOR PENGGUNA LAYANAN POSBAKUM Target Realisasi Capaian

152 c. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 S.D. 2025 Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, realisasi indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kota Kediri relatif tercapai dan konsisten. Hal ini terlihat pada tabel berikut:Tabel 44 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2021 s.d 2025 Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun Target Realisasi Capaian 2021 592 perkara 100% 592 perkara 100% 100% 2022 947 perkara 100% 947 perkara 100% 100% 2023 840 perkara 100% 840 perkara 100% 100% 2024 535 perkara 100% 535 perkara 100% 100% 2025 610 perkara 100% 610 perkara 100% 100% Tabel di atas menyajikan data target jangka menengah yang ditetapkan dalam matriks renstra dengan realisasi pada indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Target, realisasi dan capaian yang ditetapkan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 konsisten di angka 100%. Di tahun 2021, jumlah penerima layanan Posbakum lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemic COVID-19 yang menyebabkan proses pelayanan pada Pengadilan Agama Kota Kediri dibatasi sehingga jumlah pengunjung tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Jumlah pelayanan meningkat pesat di tahun 2022, karena dampak pandemic sudah mulai berakhir, dan banyak masyarakat yang

153 membutuhkan bantuan layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun di tahun 2023 dan 2024 jumlah penerima layanan Posbakum terus menurun, hal ini disebabkan oleh jumlah penerimaan perkara yang juga menurun. Dan ditahun 2025 jumlah pengguna layana pos bantuan hukum kembali meningkat. Gambar 26 Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Tahun 2021 s.d. 2025 d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA Tabel 45 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Ditjen Badan Peradilan Agama pada Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Instansi Target Realisasi Capaian Mahkamah Agung 100% 100% 100% Pengadilan Agama Kota Kediri 100% 100% Ditjen Badan Peradilan Agama menetapkan target untuk indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum tahun 2025 sebesar 100% dan 0204060801001202021 2022 2023 2024 2025Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum TARGET REALISASI CAPAIAN

154 Pengadilan Agama Kota Kediri menetapkan target pada indikator ini juga sebesar 100%. Realisasi Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kota Kediri sebesar 100%. Jika melihat target yang ditetapkan Mahkamah Agung, capaian kinerja pada indikator ini telah memenuhi target yaitu 100%. e. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI Faktor Keberhasilan Faktor yang mendukung keberhasilan pada indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum adalah tersedianya anggaran dalam rangka pengadaan jasa layanan Posbakum dan Petugas pada Posbakum yang berkompeten dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Faktor Kegagalan Indikator Persentase Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum pada tahun 2025 telah mencapai target sehingga tidak ditemukan adanya faktor penyebab kegagalan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada capaian indikator ini faktor berikut dapat dihindari adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya komitmen dari lembaga penyedia jasa Posbakum; 2) Kurangnya kompeten petugas Posbakum dalam memberi layanan dan bantuan hukum kepada pencari keadilan. f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sumber daya yang tersedia pada indikator berupa sumber daya manusia dan anggaran. Jasa penyedia layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2025 ini adalah LBH Anshor Kediri. Petugas yang memberi pelayanan pada Posbakum berjumlah 2 orang dan dinilai efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sejumlah Rp 40.000.000. Realisasi anggaran tahun 2025 sejumlah Rp 38.028.600 atau sebesar 95,05% dengan realisasi jumlah pelayanan sejumlah 610 orang.

155 Efisiensi anggaran pada kegiatan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2025 dapat dinilai berdasarkan target yang ditentukan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025. Pada DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2025, jumlah target layanan yang ditetapkan adalah 400 layanan dengan anggaran Rp 40.000.000,-. Realisasi jumlah layanan Posbakum yang dicapai sejumlah 610 layanan sehingga diperoleh capaian sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 46 Analisis Efisiensi Sumber Daya Layanan Pos Bantuan Hukum INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENGGUNA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM Capaian Kinerja Fisik 400 layanan 610 layanan 152,5% Capaian Kinerja Keuangan Rp40.000.000 Rp38.028.600 95,05% Capaian kinerja fisik pada indikator ini sebesar 152,5%, sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 95,05%. Capaian kinerja fisik lebih besar daripada capaian kinerja keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator layanan Posbakum dicapai secara efisien.

156 3.2. REALISASI ANGGARAN Alokasi Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Kota Kediri terdiri dari 2 program utama yaitu Program Dukungan Manajemen (005.01) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.04) dengan rincian alokasi pagu anggaran sebagai berikut: 3.2.1. DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN) Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen antara lain: 1. Pengelolaan SDM; 2. Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi; 3. Pengelolaan Keuangan; 4. Pengelolaan Pelayanan Pimpinan; 5. Pengelolaan Aset; 6. Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengadaan Aset. Pagu awal DIPA 01 Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.022.349.000 dengan rincian masing-masing belanja barang sebagai berikut: - Belanja Pegawai : Rp 2.882.268.000 - Belanja Barang : Rp 1.682.081.000 - Belanja Modal : Rp 457.000.000 Pada DIPA 01 tahun anggaran 2025 telah dilakukan refocusing untuk optimalisasi anggaran baik dari kewenangan KPA maupun kewenangan eselon I berupa revisi anggaran sebanyak 13 kali. Rincian revisi anggaran pada DIPA 01 adalah sebagai berikut: Tabel 47 Revisi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 NO REVISI TANGGAL PERSETUJUAN KETERANGAN PROSES REVISI PERGESERAN ANGGARAN 1. Revisi ke-1 14-Jan-2025 Perubahan administrasi Revisi POK Perubahan -

157 NO REVISI TANGGAL PERSETUJUAN KETERANGAN PROSES REVISI PERGESERAN ANGGARAN Akun Tunjangan Hakim 2. Revisi ke-2 23-Feb-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 - Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal - Penyesuaian RPD Hal. III DIPA - Blokir belanja modal sebesar Rp 457.000.000- Blokir belanja barang sebesar Rp 661.902.000 3. Revisi ke-3 23-Mar-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 - Buka Blokir - Buka Blokir Belanja Modal- Buka Blokir Belanja Barang kecuali Perjalanan Dinas 4. Revisi ke-4 22-Apr-2025 Perubahan Administrasi - Penyesuaian RPD Hal. III DIPA -5. Revisi ke-5 29-Apr-2025 Perubahan Administrasi - Perubahan akun dan detail belanja modal -6. Revisi ke-6 28-Mei-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 Anggaran Belanja Tambahan Belanja Keperluan Perkantoran dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kegiatan Semula Menjadi52 Belanja Barang 537,537,000 586,404,000Selisih 48,867,0007. Revisi ke-7 11-Juli-2025 Perubahan Administrasi Penyesuaian RPD Hal. III DIPA -

158 NO REVISI TANGGAL PERSETUJUAN KETERANGAN PROSES REVISI PERGESERAN ANGGARAN 8. Revisi ke-8 04-Sept-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 Anggaran Belanja Tambahan Sewa rumah hakim Kegiatan Semula Menjadi522141 Bantuan Sewa Rumah Dinas 47,520,000 59,400,000Selisih 11,880,0009. Revisi ke-9 26-Sept-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 - Pergeseran Honor Pramubhakti dan Satpam menjadi Gaji PPPK Kegiatan Semula Menjadi52111 Belanja Barang 640,536,000 442,060,000Selisih -198,476,00051 Belanja Pegawai 1,055,433,000 1,239,169,000Selisih 183,736,00010. Revisi ke-10 10-Okt-2025 Perubahan Administrasi - Penyesuaian RPD Hal. III DIPA dan POK -11. Revisi ke-11 24-Okt-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 - Buka Blokir Perjadin dan digeser ke DIPA Mahmakah Agung Kegiatan Semula Menjadi524111 Perjalanan Dinas Biasa75,200,000 37,600,000Selisih 37,600,000524113 Perjalanan Dinas dalam Kota5,400,000 2,700,000Selisih -2,700,00012. Revisi ke-12 14-Nov-2025 Perubahan atau pergeseran rincian - Penyelesaian Pagu Minus Belanja 51 -

159 NO REVISI TANGGAL PERSETUJUAN KETERANGAN PROSES REVISI PERGESERAN ANGGARAN anggaran dalam DIPA eselon 1 13. Revisi ke-13 8-Des-2025 Perubahan administrasi - Pemutakhiran POK -Dari hasil refocusing di atas Pagu revisi DIPA 01 menjadi Rp 5.250.719.000. Dari seluruh anggaran ini terserap 98,61% anggaran sejumlah Rp 5.177.746.627. Seluruh jenis belanja telah telah memenuhi target dalam penyerapan anggaran yaitu 97,84% untuk belanja pegawai, 99,91% untuk belanja barang dan 99,69% untuk belanja modal. Tabel 48 Realisasi DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persentase Belanja Pegawai 3.256.132.000 3.185.914.080 70.217.920 97,84%Belanja Barang 1.537.587.000 1.536.228.597 1.358.403 99,91%Belanja Modal 457.000.000 455.603.950 1.396.050 99,69%Total 5.250.719.000 5.177.746.627 72.972.373 98,61%3.2.2. DIPA 04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM) Kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum antara lain: 1. Pengelolaan Manajemen Pengadilan Agama Kota Kediri 2. Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Kota Kediri Pada DIPA 04 tahun anggaran 2025 telah dilakukan refocusing untuk optimalisasi anggaran berupa revisi anggaran sebanyak 5 kali. Rincian revisi anggaran pada DIPA 04 adalah sebagai berikut:

160 Tabel 49 Revisi Anggaran DIPA 04 Tahun 2025 NO REVISI TANGGAL PERSETUJUAN KETERANGAN PROSES REVISI PERGESERAN ANGGARAN 1 Revisi ke-1 22-Feb-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 Efisiensi Anggaran - Blokir Belanja Perjalan Dinas2 Revisi ke-2 21-Mar-2025 Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA eselon 1 Efisiensi Anggaran - Buka Blokir Belanja Perjalan Dinas pada kegiatan Sidang di Luar Gedung 3 Revisi ke-3 23-Apr-2025 Perubahan administrasi Penyesuaian RPD Hal. III DIPA -4 Revisi ke-4 11-Jul-2025 Perubahan administrasi Penyesuaian RPD Hal. III DIPA -5 Revisi ke-5 09-Okt-2025 Perubahan administrasi Penyesuaian RPD Hal. III DIPA -Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 98.000.000 namun ada anggaran yang diblokir sebesar Rp 3.000.000. Dari seluruh anggaran ini terserap 97,69% dan seluruh target volume rincian output telah tercapai. Tabel 50 Realisasi DIPA 04 Tahun 2025 Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persentase Pembebasan Biaya Perkara 4.500.000 4.270.000 230.000 99,59%Sidang di Luar Gedung Pengadilan 51.000.000 51.000.000 0 100%

161 Jasa Pos Bantuan Hukum 40.000.000 38.028.600 1.971.400 95,07%Total 95.500.000 93.298.600 2.201.400 97,69%3.2.3. EVALUASI KINERJA ANGGARAN Evaluasi kinerja anggaran saling berkaitan dengan pencapaian kinerja. Keduanya merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Anggaran tidak hanya dipahami sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja anggaran menjadi sarana untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran, serta mengaitkannya dengan capaian indikator kinerja. Analisis ini tidak berhenti pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi menekankan pada nilai manfaat (value for money), yaitu sejauh mana anggaran yang digunakan mampu menghasilkan hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian, tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan kinerja yang baik apabila tidak diikuti dengan pencapaian target kinerja yang optimal. Sebaliknya, capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang efisien menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang berkualitas. Keterkaitan ini juga tercermin dalam konsep penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Anggaran dialokasikan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis. Melalui evaluasi kinerja anggaran, dapat diidentifikasi program atau kegiatan yang efektif dalam mencapai target kinerja, serta kegiatan yang kurang memberikan dampak signifikan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk melakukan penguatan terhadap program yang berhasil, maupun melakukan perbaikan, rasionalisasi, atau bahkan penghentian terhadap program yang tidak efektif.

162 Selain itu, evaluasi kinerja anggaran berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan mengaitkan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja, instansi pemerintah dapat menunjukkan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat yang nyata. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Evaluasi kinerja anggaran terdiri dari dua sistem penilaian pengelolaan keuangan yaitu Penilaiaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran. Kedua sistem penilaian tersebut oleh Mahkamah Agung telah dijadikan sebagai indikator kinerja utama pada penetapan kinerja tahun 2025. Monev Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau biasa disebut dengan SMART. Monev Kinerja Anggaran berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Pada tingkat Satuan Kerja khususnya Pengadilan AgamaK Kota Kediri, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Dari hasil evaluasi kinerja anggaran pada Aplikasi SMART, Pengadilan Agama Kota Kediri memperoleh nilai 99,27 dengan kriteri Sangat Baik untuk DIPA 01 dan nilai 92,45 dengan kriteria Sangat Baik untuk DIPA 04. Nilai hasil evaluasi kinerja anggaran yang memperoleh kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pada Pengadilan Agama Kota Kediri telah memenuhi standar kinerja yang tinggi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. Kategori ini bukan sekadar mencerminkan tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

163 Gambar 27 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran DIPA 01

164 Gambar 28 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran DIPA 04 Secara substantif, kategori “Sangat Baik” mengandung beberapa makna utama. Pertama, dari aspek perencanaan, anggaran telah disusun berbasis kinerja, yaitu setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan sasaran strategis. Alokasi anggaran dinilai proporsional dan logis sesuai dengan beban kerja serta target yang ingin dicapai.Kedua, dari aspek pelaksanaan, realisasi anggaran berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, volume kegiatan, maupun kualitas pelaksanaan. Tidak terdapat penyimpangan signifikan antara rencana dan realisasi, serta pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian internal dan manajemen pelaksanaan anggaran yang baik. Ketiga, dari aspek hasil, penggunaan anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja. Target indikator kinerja sebagian besar atau seluruhnya tercapai, bahkan dapat melampaui target. Artinya, anggaran yang digunakan tidak hanya habis terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat (outcome) yang dirasakan oleh organisasi dan pemangku kepentingan. Keempat, dari aspek efisiensi dan efektivitas, kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri mampu mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Biaya yang dikeluarkan sebanding atau lebih kecil dibandingkan dengan manfaat dan hasil yang diperoleh, sehingga mencerminkan prinsip value for money.

165 Dengan demikian, nilai evaluasi kinerja anggaran dengan kategori “Sangat Baik” dapat diartikan sebagai bukti bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri telah berhasil mengelola anggaran secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kategori ini juga menjadi indikator bahwa sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik, serta dapat dijadikan praktik baik (best practice) yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya. 3.3. EVALUASI AKIP (AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2024 3.3.1. HASIL EVALUASI AKIP 2024 Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2024 memiliki fungsi strategis sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan pada seluruh siklus manajemen kinerja, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja pada Tahun 2025. Evaluasi AKIP merupakan instrumen penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal dan capaian kinerja. Oleh karena itu, temuan dan nilai hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai ukuran tingkat akuntabilitas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi bahan refleksi institusional untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada periode berikutnya. Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 51 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja NO KOMPONEN BOBOT NILAI2023 NILAI2024 1. Perencanaan Kinerja 30,00 24,60 21,90 2. Pengukuran Kinerja 30,00 22,50 21,00 3. Pelaporan Kinerja 15,00 12,00 12,00 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25,00 19,25 17,50