PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Keynote Speech Ketua DPD RI
Seminar dan Focus Group Discussion
Gagasan Amandemen V UUD NRI 1945:
Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya

Selasa, 8 Juni 2021

Bismillahirrohmannirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan
untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita,
Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga
kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak.

Saya beserta seluruh rombongan DPD RI dan staf mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Minal Aidin Wal Faidzin,
mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT ridho dengan semua amal
ibadah kita.

Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati,

1

Kampus Unair ini adalah kampus besar kelima yang saya datangi
untuk berdiskusi dan membahas masalah konstitusi negara kita dan
implikasinya, terutama sejak amandemen terhadap Undang-Undang Dasar
1945 dilakukan di tahun 1999 hingga 2002 silam.

Sebelum saya masuk ke tema Seminar kali ini. Saya ingin
menjelaskan mengapa saya datang ke kampus-kampus untuk berbicara soal
konstitusi. Mungkin ada yang bertanya, ada apa Ketua DPD RI bicara
konstitusi. Bukannya DPD RI adalah wakil daerah, yang harus fokus
memperjuangkan kepentingan daerah.

Justru dari situlah semua bermula. Karena sejak saya dilantik sebagai
Ketua DPD RI pada Oktober 2019 lalu, saya memutuskan untuk turun
langsung ke daerah, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi
dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah.
Dan hingga hari ini, saya sudah keliling ke 32 Provinsi di Indonesia. Kurang
dua saja, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Insya Allah, bulan ini
tuntas semua.

Dari perjalanan saya, akhirnya saya menemukan satu kesimpulan,
mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan
sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan dan indeks
kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Setelah saya
petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu. Bukan di hilir.

2

Akar persoalan yang ada di hulu adalah ketidakadilan sosial. Padahal
keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-
citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila.

Hal ini terjadi karena adanya kekuatan modal dan kapital dari
segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan.

Seperti dikatakan Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul
Oligarki, dimana Jeffrey Winters menempatkan oligarki dalam dua
dimensi. Dimensi pertama, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal
kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi
simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam
kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik.

Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang di dalam konstitusi dan
undang-undang turunannya dibuka peluang untuk terjadinya dominasi
segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

Maka pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di hulu.
Bukan di hilir. Bukan sibuk melakukan kritik kepada pemerintah atau
presiden. Karena presiden hanya menjalankan konstitusi dan peraturan
perundangan. Meskipun Presiden bersama DPR membentuk undang-
undang. Bahkan Presiden juga bisa menerbitkan Peraturan Pengganti
Undang-Undang.

Karena itu saya datang ke kampus-kampus untuk menggugah
kesadaran publik. Untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para

3

cendekiawan agar terbangun suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk
memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana
Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri
bangsa ini.

Dengan bertanya secara jujur kepada hati nurani kita. Apakah arah
perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri
bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-
nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?

Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati,
Ada dua fokus materi dalam seminar kali ini. Yakni presidential

threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan peluang calon
presiden perorangan, atau dari non-partai.

Dua fokus bahasan tersebut saling terkait. Bahkan terkait juga dengan
pengantar saya di atas tadi. Yaitu soal keadilan sosial.

Hari Sabtu kemarin saya membuka FGD di kampus Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Dari tiga narasumber dalam FGD itu,
semuanya mengatakan tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan
pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada adalah ambang
batas keterpilihan presiden.

Di dalam konstitusi yang ada adalah ambang batas keterpilihan.
Mengapa ada batas keterpilihan? Karena untuk menyeimbangkan antara

4

popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar.
Dan itu diatur dalam UUD hasil amandemen di Pasal 6A Ayat (3) dan (4).

Itulah mengapa di UUD hasil amandemen, Pasal 6A Ayat (3) ditulis;
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar
di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi
Presiden dan Wakil Presiden”.

Sedangkan ayat (4) mengatakan; “Dalam hal tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh
rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat
terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ayat (3) dan (4) itu jelas berbicara tentang ambang batas keterpilihan.
Bukan pencalonan. Sedangkan terkait pencalonan, UUD hasil amandemen
jelas menyatakan tidak ada ambang batas. Karena dalam Pasal 6A Ayat (2)
disebutkan; “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.”

Yang normanya adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat
mengajukan pasangan capres dan cawapres. Dan pencalonan itu diajukan
sebelum pilpres dilaksanakan.

5

Tetapi kemudian lahir Undang-Undang tentang Pemilu, yang
mengatur tentang ambang batas pencalonan. Yaitu Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan perubahan dari Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang tersebut, di Pasal 222 disebutkan; “Pasangan
Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara
nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan
ditentukan siapa, di Pasal tersebut juga terdapat kalimat; “pada Pemilu
anggota DPR sebelumnya”. Yang kemudian menjadikan komposisi
perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari
komposisi yang lama. Atau periode 5 tahun sebelumnya.

Jelas pasal dalam Undang-Undang Pemilu tersebut bukan derivatif
dari Pasal 6A UUD hasil amandemen. Karena di pasal tersebut jelas tidak
ada ambang batas pencalonan. Dan pencalonan oleh partai politik dilakukan
sebelum pemilihan umum presiden dilaksanakan. Bukan berdasarkan pada
Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Sungguh Pasal yang aneh, dan menyalahi UUD. Apalagi
menggunakan basis hasil suara yang sudah “basi”. Karena basis suara hasil
pemilu 5 tahun yang lalu.

6

Jadi selama Undang-Undang ini berlaku, maka Pilpres tahun 2024
mendatang, selain masih mengunakan ambang batas pencalonan, juga
menggunakan basis suara pemilu tahun 2019 kemarin.

Padahal di tahun 2024, kemungkinan akan ada partai baru yang lulus
verifikasi oleh KPU, dan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Lantas apakah
mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Padahal
amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung kepada partai politik
peserta pemilu.

Jadi UU Pemilu, khususnya di Pasal 222 itu dapat disimpulkan
sebagai disain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara
keseluruhan, sehingga negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk
memperkuat akumulasi kekayaannya. Kalau perlu negara harus menjadi
pelayan bagi kaum oligark.

Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara
ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di Undang-Undang
Pemilu tersebut.

Yang pertama, hanya akan muncul dua pasangan calon yang head to
head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga
empat pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya, dalam
pemilu yang lalu-lalu bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang
calon.

7

Dampaknya, kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi
yang begitu kuat di akar rumput. Dan itu masih kita rasakan hingga detik
ini. Dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini.

Kedua, presidential threshold mengerdilkan potensi bangsa. Karena
sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi,
kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan
rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat
yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin
yang terbaik.

Ketiga, presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran
dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran
politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi
tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk
maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang
semakin menguat.

Dan keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai
besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama.

Padahal sejatinya, partai politik didirikan adalah untuk mengusung
kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan
ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik
untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau
gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres.

8

Apalagi dalil bahwa presidential threshold ini dikatakan untuk
memperkuat sistem presidensil, agar presiden terpilih memiliki dukungan
yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances
menjadi lemah. Karena partai politik besar dan gabungan partai politik
menjadi pendukung presiden terpilih.

Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi
legitimator kebijakan pemerintah.

Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu. Bukan di hilir. Terus
terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di
masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir. Bukan di hulu.

Karena berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang lumrah. Namun
menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar hanya
ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres, yang bisa benar-benar
berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah
berseteru.

Aturan presidential threshold bisa membuka peluang menuju dua
kemungkinan itu. Terlebih ketika oligarki semakin menguat. Didukung
jaringan dan sokongan finansial, oligarki bisa mengatur permainan politik
di dua kubu bersebelahan.

Karena siapapun yang terpilih, pada akhirnya tetap menguntungkan
sang cukong. Syukur-syukur, keuntungan itu bisa dibuat berlipat dengan

9

mengkondisikan semua kandidat pada akhirnya dalam satu pemerintahan
yang sama.

Karena itulah saya mengajak anggota DPD RI untuk memantik
diskusi konstitusi. Agar pada akhirnya pemerintah dan DPR RI serius
membahas dan menakar presidential threshold secara rasional.

Tetapi daripada menunggu, DPD memilih bergerak cepat. Safari
konstitusi sudah saya lakukan di empat kampus. Bermula di Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, lalu berlanjut di Tarakan, Kalimantan Utara; Makassar,
Sulawesi Selatan; dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini di
Surabaya.

Agar rakyat tidak dihadapkan pada dua pilihan. Sehingga rakyat bisa
berkontemplasi dalam menetapkan pilihan. Sehingga demokrasi semakin
sehat. Oleh karena itu, saya berpendapat, presidential threshold terbaik
adalah 0 persen. Sehingga semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan
pasangan capres dan cawapres. Semakin banyak kandidat yang muncul,
semakin besar peluang menghasilkan pemimpin berkualitas.

Bagi DPD, salah satu langkah konstitusional yang bisa ditempuh
adalah Amandemen Kelima UUD 1945. Pertimbangannya, pertama, karena
amandemen pertama hingga keempat masih menyisakan Frasa Kalimat
dan Norma yang memungkinkan lahirnya UU yang merugikan bangsa.
Termasuk lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang
mendalilkan mengikuti norma dan frasa kalimat di dalam konstitusi.

10

Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati,
Terkait dengan peluang calon presiden dan calon wakil presiden

perorangan, atau dari kalangan non-partai, adalah sebuah ikhtiar untuk
mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD RI dalam
mengajukan pasangan capres-cawapres.

Disebut memulihkan karena bila melihat sejarah perjalanan lembaga
legislatif, hilangnya hak DPD RI untuk mengajukan kandidat capres-
cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi.

Dulu, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR saat itu terdiri atas DPR
dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR selaku
Anggota MPR maupun Anggota MPR dari unsur Utusan Daerah sama-sama
memiliki hak mengajukan calon.

DPD RI lahir melalui amandemen ketiga, menggantikan Utusan
Daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia
seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan Capres-Cawapres.

Lagipula, DPD memiliki legitimasi yang kuat. Bila Utusan Daerah
dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD Provinsi, maka anggota DPD
dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Ini
menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif Non-Partisan yang memiliki
akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD untuk mengajukan calon presiden
dan wakil presiden adalah rasional.

11

Kita bisa berkaca kepada hasil survei Akar Rumput Strategis
Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 yang lalu, dimana
hasilnya ditemukan bahwa 71,49 persen responden ingin calon presiden
tidak harus kader partai dan hanya 28,51 persen saja yang menginginkan
calon presiden dari kader partai. Studi ini harus direspon dengan baik.

Seharusnya DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen
responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak
harus kader partai.

Makanya saya menggagas bahwa Amandemen ke-5 nanti, harus kita
jadikan momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa.

Kalau Partai Politik, yang di parlemen direpsentasikan melalui DPR
RI, dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, maka DPD RI sebagai
representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk
mengusung, misalnya satu pasangan capres dan cawapres. Ingat lho,
anggota DPD RI itu sebanyak 136 orang, yang untuk duduk di Senayan juga
dipilih, dengan dapil provinsi.

Akhir kata, semoga kampus kembali menjadi pemantik kesadaran
publik dan kesadaran para pejabat pemegang amanah untuk mengingat
sumpah jabatannya dan kemudian duduk bersama untuk merumuskan
perbaikan negeri ini ke depan.

12

Dan bila rakyat, khususnya kaum terdidik di kampus sungguh-
sungguh menghendakinya, maka DPD RI siap menjadi wadah yang
menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut.

Karena negeri ini dilahirkan oleh para founding fathers melalui
kelompok dan perkumpulan civil society. Yang diawali dengan lahirnya
Budi Utomo, pada 20 Mei 1908. Yang saat ini kita peringati sebagai Hari
Kebangkitan Nasional. Lalu berlanjut lahirnya Kongres Pemuda, pada 28
Oktober 1928, yang digagas Perhimpunan Pelajar dan Perkumpulan
Pemuda Indonesia. Mereka semua adalah elemen civil society. Bukan partai
politik.

Yakinlah bahwa niat baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu
yang baik. Teruslah bekerja keras dan bekerja ikhlas, demi Indonesia yang
lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Hadirin sekalian.

Dan dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohim, Seminar hari ini
dengan tema; “Gagasan Amandemen Ke-V Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 tentang Penghapusan Ambang Batas Pencalonan
Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan”, saya
nyatakan dibuka.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua DPD RI

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, sehingga acara
Focus Group Discussion dengan tema “Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebagai
Peneguhan Kedaulatan Rakyat dan Penguatan Sistem Presidensiil” kerjasama Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah selesai
dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021 secara online dan berjalan dengan lancar.

Adapun sebagai tindak lanjut dari acara tersebut disusunlah prosiding yang bertujuan untuk
lebih mendalami isu-isu spesifik berkaitan dengan dampak ambang batas dan prospek penghapusan
ambang batas serta penguatan sistem Presidensiil, yang mana materinya diambil dari tulisan semua
peserta aktif yang mengikuti acara Focus Group Discussion ini.

Prosiding ini disusun dengan mempertimbangkan adanya justifikasi open legal policy yang
salah satunya adalah pada kebijakan hukum mengenai penetapan ambang batas pencalonan
Presiden. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) menyebutkan bahwa presiden dan wakil
presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Perdebatan mengenai ambang
batas ini dikemukakan dalam dua sisi, pertama adalah pendapat yang menyatakan tetap diperlukan
ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Alasan perlunya ambang batas
adalah tetap diperlukan adanya partai politik yang membawa tiket pencalonan sehingga calon
presiden dan wakil presiden merupakan jabatan politik yang didukung oleh partai politik sehingga
diasumsikan pemerintahan Presiden memperoleh dukungan partai politik. Pada sisi lain pendapat
yang menyatakan tidak perlunya ambang batas karena membuka pilihan yang luas munculnya
kandidat Presiden dan Wakil Presiden dan dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
dengan sistem dua putaran (two-round), maka hakikatnya merupakan sistem yang membuka
pencalonan tanpa adanya ambang batas. Untuk itu gagasan untuk membuka alternatif pencalonan
presiden, baik melalui penghapusan ambang batas maupun dengan cara lainnya perlu untuk selalu
dikaji dan diadvokasi.

Semoga dengan kajian mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan
menimbang calon perseorangan sebagai peneguhan kedaulatan rakyat dan penguatan system
presidensiil sebagai peneguhan kedaulatan rakyat dapat bermanfaat sebagai bahan kajian serta dapat
memberikan gagasan dan rekomendasi spesifik kepada institusi politik mengenai penataan
pemilihan presiden dan penguatan presidensialisme tanpa ambang batas. Dan tak lupa kami
menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan mohon maaf apabila
didalam penyusunan prosiding ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Surabaya, 1 Agustus 2021

Tim Penyusun

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 1
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1
DAFTAR ISI........................................................................................................... 2
PENGHAPUSAN KETENTUAN SYARAT PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA
PEMILU SERENTAK ............................................................................................ 4

Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH
RESTRUKTURISASI PASAL 222 UU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT ........... 15

Dri Utari C.R.
PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN &
MENIMBANG CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PENEGUHAN
KEDAULATAN RAKYAT & PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL...... 32

Dr.Hesti Armiwulan S.,S.H.,M.Hum
PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN
MENIMBANG CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PENEGUHAN
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTIM PRESIDENSIIL ..... 41

Rosita Indrayati
WACANA PRESIDEN TIGA PERIODE DAN USULAN PRESIDEN DARI
CALON INDEPENDEN DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL .......... 54

H.M.Sabaruddin Sinapoy
MENAKAR PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL PASCA PEMILU
SERENTAK: MASIH PERLUKAH AMBANG BATAS PENCALONAN
PRESIDEN?.......................................................................................................... 59

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN : OKAY!
CAPRES INDEPENDEN: NO WAY???............................................................... 75

Riana Susmayanti
PENCALONAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILU
TANPA PERSYARATAN AMBANG BATAS .................................................. 82

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 2
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

PENGATURAN PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .......... 105

Marudut Hasugian

ALTERNATIF MODEL PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PADA PEMILU 2024..................................................................... 114

Dr. Sukardi, S.H., M.H. dan Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA.................................................................................... 126

FATHURRAHMAN

PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT ............ 134

Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum

REKONSTRUKSI MODEL PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL
MELALUI ALTERNATIF CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN RI DENGAN PENGHAPUSAN MEKANISME AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN ............................................................................. 144

Johannes Johny Koynja

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL, MEKANISME PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENEGASAN KEDAULATAN
RAKYAT, ........................................................................................................... 154

SETO CAHYONO

DISKURSUS KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UUD NRI
1945..................................................................................................................... 162

Muhammad Arbayanto, SH., MH

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 3
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

PENGHAPUSAN KETENTUAN SYARAT PRESIDENTIAL
THRESHOLD DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN PADA PEMILU SERENTAK1

Author:

Dr. Aminuddin Kasim, SH. MH.

A. Pendahuluan.

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah Pemilu Serentak pertama kali dilakukan di
Indonesia. Pemilu Serentak 2019 lalu didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 merupakan tindak lanjut dari Putusan
Mahakmah Konstitusi (MK) Nomor: 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Pasal Pasal 3 ayat (5),
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Serentak berikutnya setelah Pemilu Serentak 2019 adalah Pemilu Serentak 2024. Terlepas
apakah Pemilu Serentak 2024 mendatang masih mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 atau
mendasarkan pada undang-undang baru dan/atau undang-undang perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017,
yang jelas model keserentakan Pemilu sudah menjadi pilihan dan akan terus menerus dipertahankan.
Konstitusionalitas Pemilu Serentak itu didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi No.
14/PUU-XI/2013 pada angka 2, dan dipertegas kembali lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No:
55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan MK yang terakhir, pada bagian pertimbangan hukum angka 3.16,
MK telah menetapkan 6 (enam) varian keserentakan Pemilu yang konstitusional, yaitu:
1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan

pemilihan anggota DPRD.
2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur,

bupati/wali kota.
3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota

DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.
4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden,

dan beberapa waktu setelahnya dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih
anggota DPRD provinsi, DPRD kab/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota.
5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden,
dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih
anggota DPRD provinsi, gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilakukan
pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih DPRD kab/kota dan memilih bupati/wali
kota.
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.2

1 Paper pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD): “Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan
Menimbang Calon Perseorangan Sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat dan Penguatan Sistem Presidensiil”.
Diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Via Zoom (On-lIne), 8 Juli 2021.

2 Simak:

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 4
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Apapun varian (model) keserentakan Pemilu yang akan dipilih pada Pemilu 2024, dan untuk
Pemilu-Pemilu selanjutnya, problema hukum ketatanegaraan akan tetap muncul sepanjang UU Pemilu
Serentak ke depan masih mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
(presidential threshold). Dalam konteks ini, akan muncul sejumlah pertanyaan, antara lain: (a) apakah
pengaturan presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, memiliki dasar
konstitusionalitas yang sahih dari perspektif Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945? (b) apakah
pengaturan presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden masih relevan dengan
pelembagaan Pemilu Serentak? (c) apakah pengaturan presidential threshold dalam pencalonan
presiden dan wakil presiden, menegasikan prinsip kesetaraaan (equality) dalam penyelenggaraan
Pemilu? apakah pengaturan presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden
dalam desain Pemilu Serentak, benar-benar memperkuat sistim pemerintahan presidensil?

B. Pengaturan Presidential Threshold Dalam UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan dasar bagi pengaturan ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden (presendential threshold) pada Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019. Rumusan ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 adalah:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara
sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan presendential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 telah berulang
kali diajukan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi baik sebelum penyelenggaraan
Pemilu Serentak 2019 maupun pasca penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Hingga saat ini,
tercatat sudah belasan kali ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 diajukan pengujian
materil ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan MK yang terkait dengan pengujian Pasal
222 UU No. 7 Tahun 2017 adalah:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017, permohonan pengujian diajukan

oleh Rhoma Irama (Ketua Partai Islam Damai Aman).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PUU-XV/2017, permohonan pengujian diajukan

oleh Effendi Gazali
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XV/2017, permohonan diajukan oleh

Partai Bulan Bintang yang di wakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

a. Perludem, Press Release: “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang

Konstitusional”, 27 Pebruari 2020. http://perludem.org/2020/02/27/implikasi-putusan-mk-terhadap-

desaian-sistem-pemilu-serentak-yang-konstitusional/

b. Aminuddin Kasim dan Asrifai, Pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit Analysis

(CBA) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Laporan Hasil Kajian, Proyek Kerja-

sama Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako,

2021.

c. Achmadudin Rajab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Pilihan Model

Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dalam Jurnal RechtsVinding Online.

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PUTUSAN%20MK%2055%20DAN%20PILIHAN%20KESERENT

AKAN%20PEMILU%20(FINAL).pdf

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 5
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XV/2017, permohonan diajukan oleh

Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perludem (Titi Anggraini), Konstitusi dan

Demokrasi Inisiatif (Veri Junaidi).

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian

diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas (Dosen/Ketua KPK Periode 2010-2011),

Muhammad Chatib Bisri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjayanto,

Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Pengurus Pusat

Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar Simanjuntak), Perludem (Titi Anggraini).

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian

diajukan oleh Nugroho Prasetyo (Wiraswasta).

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian

diajukan oleh Effendi Gazali (Seniman, Dosen, dan Peneliti Komunikasi Politik).

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian
diajukan oleh Muhammad Dandy (mahasiswa).

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74/PUU-XVIII/2020, permohonan pengujian
diajukan oleh Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno.
Meski amar putusan Mahkamah Konstitusi tampak bervariasi, namun inti dari semua putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut di atas adalah tetap meneguhkan konstitusionalitas pengaturan ambang
batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017. Dengan kata lain, bahwa MK tidak menilai adanya pertentangan
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pada uraian pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Kontitusi No. 54/PUU-XVI/2018
terbaca bahwa pendirian MK dalam meneguhkan konstitusionalitas Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017
bertolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-VII/2009, Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XII/2014. Semua putusan MK tersebut adalah terkait dengan
pengujian Pasal 1 angka 4 dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. Substansi Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 adalah pengaturan ambang batas pencalonan
presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014. Adapun rumusan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 adalah:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu
anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut penulis, bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan konstitusionalitas
Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 berdasarkan putusan-putusan MK sebelumnya, yakni putusan-putusan
MK yang terkait dengan pengujian Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, sesungguhnya pertimbangan hukum
(MK) yang tidak tepat. Sebab, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014
bukan model keserentakan Pemilu, dalam arti keserentakan Pemilu anggota DPR dan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden. Dalam rumusan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 dengan jelas dinyatakan
bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota
DPR, DPD, dan DPRD.

Pada Tahun 2014, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berlangsung pada tanggal 9 April
2014 berdasarkan UU. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah Pemilu Legislatif
berlangsung, baru diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Jadi,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 6
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilu
2014 mendasarkan pada hasil perolehan kursi anggota DPR dan perolehan suara nasional Partai Politik
pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014.

Mengingat karena Pemilu Anggota DPR pada Tahun 2014 tidak diselenggarakan secara serentak
dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam arti bahwa Pemilu Anggota DPR mendahului
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka pengaturan ambang batas pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden (presidential threshold) berdasarkan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008, dinilai masih
relevan jika “dibandingkan” dengan pengaturan presidential threshold (Pasal 222 UU No. 7 Tahun
2017) dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Namun demikian, relevansi pengaturan
presidential threshold (dalam Pasal 9 No. 42 Tahun 2008) dalam dalam konteks ketidak-serentakan
Pemilu, tidak berarti bahwa pengaturan presidential threshold tersebut bersesuaian dengan Pasal 6A
ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Selain tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, Pemilu
2014 yang tidak menserentakan Pemilu Legislatif (UU. No. 8 Tahun 2012) dengan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden (UU No. 42 Tahun 2008) yang nota-bene mendasarkan pada presidential threshold
(Pasal 9), juga tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Hal
ini bertolak dari penafsiran original intent dan penafsiran gramatikal Pasal 22E ayat (2) UUD Negara
RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah”.3

Berbeda dengan Pemilu 2014, penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, bahkan Pemilu
berikutnya adalah desain Pemilu Serentak (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 pada angka 2, dan
Putusan MK No: 55/PUU-XVII/2019). Dengan desain Pemilu Serentak, maka tidak relevan lagi
pengaturan presidential threshold4 dalam pencalonan presiden dan wakil presiden seperti dalam Pasal
222 UU. No. 7 Tahun 2017. Pengaturan presidential threshold dalam konteks Pemilu Serentak, telah
menegasikan prinsip kesetaraan (equality) di antara sesama partai politik dalam mengajukan calon
presiden dan wakil presiden.

Dalam putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo
mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Kedua hakim MK tersebut antara lain
mengemukakan:

“Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUUXI/2013 yaitu dengan
dilaksanakannya pemilu presiden (dan wakil presiden) serentak dengan pemilu anggota
legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan
hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti
bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam
disain system pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai
persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (chief executive atau presiden) jelas

3 Simak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian UU No. 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (halaman 83).

4 Ruth Crista Vanesa Hariyanto, Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan
Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xv/2017), Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA,
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Simak:
Christopher Joshua Lefrandt Thanos, Donald A. Rumokoy, dan Audi H. Pondaag, Tinjauan Yuridis Mengenai
Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, Lex Administratum, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Unsrat Manado, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020. Simak juga: Lembaga Studi Hukum Indonesia Bekerja sama dengan
Institute of Freedom Election, Proseding Focus Grup Discussion “Menggugat Konstitusionalitas Presidential
Threshold, Sebuah Tafsir Demokrasi Pancasila, Redtop Hotel and Convention Center Jakarta, 20 September
2018.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 7
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu
langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan
legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari
pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu
sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang
diberikan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna
mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi
pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika
sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses
pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan
eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan
sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem
pemerintahan presidensial Indonesia”.5

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden seperti dalam Pasal 222 UU
No. 7 Tahun 2017, selain tidak bersesuaian dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD
Negara RI Tahun 1945, juga tidak menjamin hak yang sama sama kepada setiap Partai Politik peserta
Pemilu untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi, pengaturan Pasal 222 UU No.
7 Tahun 2017 menyalahi prinsip kesetaraan (equality).

Prinsip kesetaraan (equality) adalah salah prinsip yang mendasari sistim pemerintahan
demokrasi. Seperti dikatakan oleh David Schultz, bahwa equality as essential to democracy.6 Teori
demokrasi mencakup ragam tema seperti; persamaan hak, legitimasi, dan keadilan.7 David Beetham
dalam Holly Ann Garnett & Toby S. James, mengemukakan bahwa “elections are fundamental to
democratic life, but for an election to be a success, they must help to ensure political equality and
popular control of government”.8 Jadi, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu juga ditentukan oleh
adanya prinsip kesetaraan politik. Selanjutnya, menurut Guy S. Goodwin-Gill, dalam proses Pemilu,
setiap warga negara dewasa memiliki hak, dengan syarat yang sama, untuk memilih, dan mencalonkan
diri (the electoral process, in which every adult citizen has the right, on equal terms, to vote, to elect,
and to stand as a candidate).9

Selanjutnya, Robert Post, meneguhkan suatu postulat mengenai hubungan antara demokrasi dan
kesetaraan. Bagi Robert Post, democracy requires that persons treated equally insofar as they are
autonomous participants in the process government. This form of equality is foundational to democracy
because it from the very definition of democracy. Democracy requires an equality democratic agency.10
Jadi, prinsip kesetaraan (equality) adalah salah satu esensi dari sistim pemerintahan demokrasi.

Alberto De Luigi telah melakukan penyelidikan mengenai dasar-dasar moral keadilan, dan
menemukan pilar fundamentalnya dalam prinsip penghormatan yang sama atau prinsip kesetaraan
(equality). Penghormatan terhadap prinsip kesetaraan merupakan persyaratan moral yang berimplikasi

5 Simak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 53/PUU-XV/2017, halaman 140-141.
6 David Schultz, Election Law, Politics, and Theory, Published by Routledge 2 Park Square, Milton Park,
Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA, 2016.
7 Frank Cunningham, Theories of Democracy (A Critical Introduction), Published: Routledge, London and New
York,2002., hlm. 2.
8 David Beetham dalam Holly Ann Garnett & Toby S. James, Measuring Electoral Integrity: Electoral Officials’
Perceptions of Electoral Integrity, Paper for the 2018 Pre-APSA Workshop: “Building Better Elections: New
Challenges in Electoral Management” Wednesday, August 29, 2018.
9 Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, Inter-Parliamentary Union Geneva, 2006., hlm. 81.
10 Robert Post, Democracy and Equality, Sage Publications, Inc. in Association with the American Academy of
Political and Social Science. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Jan, Vol. 603,
Law, Society, and Democracy: Comparative Perspectives, 2006., hlm. 24-36.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 8
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

normatif. Penghormatan terhadap prinsip kesetaraan bukanlah penghormatan terhadap keyakinan,
melainkan terhadap orang. Beberapa keyakinan layak kita hormati, dan sebagian lagi tidak layak untuk
dihormati. Sedangkan penghormatan terhadap prinsip kesetaraan (orang), menuntut kita untuk
mengakui kapasitas yang dimiliki setiap orang. Dikatakan oleh Alberto De Luigi: “equal respect is not
respect towards beliefs, rather towards persons. Some beliefs deserve our respect, others not, while
equal respect requires us to recognize the capacity, that everyone possesses, for working out a coherent
view of the world”.11

Meski penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 lalu telah berhasil mengisi keanggotaan DPR,
DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun Pemilu Serentak 2019 juga memunculkan
banyak hal distortif, seperti pembelahan warga masyarakat dalam dua kubu yang ekstrim karena tensi
politik yang panas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Lebih dari itu, Pemilu Serentak 2019,
juga tidak luput dari praktik money politics. UU No. 7 Tahun 2017 dan segala perangkat hukumnya,
terkesan tidak memiliki daya imperatif dalam mencegah praktik money politics. Tidak berlebihan kalau
dikatakan, bahwa Pemilu Serentak 2019 lalu baru sebatas menyentuh keadilan prosedural. Menurut
Margot A. Hurlbert and James P. Mulvale, bahwa hukum sering dianggap sebagai ekspresi pamungkas
keadilan dalam masyarakat. Pada hal, keadilan benar-benar lebih dari sekedar hukum (Law is often
thought of as the ultimate expression of justice in society, But, justice is truly more than just the law).12

C. Soal Open Legal Policy Pembentuk UU.
Mahkamah Konstitusi telah menganut pendirian bahwa pengaturan ambang batas pencalonan

presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Bagi MK, pengaturan
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU
No. 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang.13

Terkait dengan pendirian MK tersebut, penting mencermati kembali ketentuan Pasal 6 sampai
dengan Pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat empat hal
prinsip yang perlu dibedakan, yakni:
1. Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Syarat ini ditetapkan dalam

Pasal 6 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Syarat dalam Pasal 6 ayat (1) ini bersifat
personal atau atau dilekatkan pada diri calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sedangkan
syarat-syarat yang bersifat personal lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang
sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Syarat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni dipilih secara langsung dalam satu
pasangan, yakni Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (1) UUD Negara RI Tahun
1945).
3. Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau syarat yang berkenaan dengan siapa
yang bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD
Negara RI Tahun 1945, maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi, hanya Parpol atau
gabungan Parpol yang bisa mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam
Pemilu.

11 Alberto De Luigi, Justice as Equality and Neutrality, Printed by Create Space Charleston (SC), March, 2015.,
hlm. 1-2.

12 Margot A. Hurlbert, et al, Defining Justice, https://fernwoodpublishing.ca/files/pursuingjustice.pdf.
13 Simak: Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman

di Negara Lain, Artikel dalam Jurnal Konstitusi, Vol 15, No 3 (2018).

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 9
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

4. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu dan
akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD
Negara RI Tahun 1945). Pasal inilah yang sesungguhnya berkenaan dengan konsep
presendential threshold, yakni syarat ambang batas perolehan suara dari hasil Pemilu untuk
berhak menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden.

Dari empat hal prinsip yang disebutkan di atas, tidak semua bisa diatur lebih lanjut oleh
pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) berdasarkan konsep kebijakan hukum terbuka
(open legal policy). Hal-hal yang bisa diatur lebih lanjut oleh pembentuk UU (DPR bersama Presiden)
berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah syarat-syarat lain yang bersifat
personal atau syarat yang dilekatkan pada diri calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam Pasal
169 UU No. 7 Tahun 2017, berisi ketentuan mengenai syarat calon Presiden dan syarat calon Wakil
Presiden. Ketentuan Pasal 169 tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk UU sesuai yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Adapun syarat
calon Presiden dan syarat calon Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas

kehendaknya sendiri;
c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah WNI;
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan

tindak pidana berat lainnya;
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan

kekayaan penyelenggara negara;
h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum

yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
l. terdaftar sebagai pemilih;
m. memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun

terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai presid.en atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama;
o. setia kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal lka;
p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
r. berpendidikan paling rendah tamat sekoratr menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
s. bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan
orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 10
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara RI.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017, ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun

2017 (pengaturan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau
gabungan Parpol), sesungguhnya tidak tepat ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kebijakan

hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU. Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
sesungguhnya memberi akses yang luas kepada semua Parpol atau gabungan Parpol untuk bisa
mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

mempersempit akses Parpol lain untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden karena adanya
syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh

25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Meski ada ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dengan dengan
undang-undang”, namun ketentuan ini tidak bisa dijadikan pintu masuk bagi pembentuk UU (open
legal policy) dalam menetapkan syarat ambang batas pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden

oleh Parpol atau gabungan Parpol, yakni syarat perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Tata cara pelakasanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, sesungguhnya lebih mengarah
pada pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme atau proses pelaksanaan pemilihan calon Presiden

dan Wakil Presiden. Menurut penulis, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU
dalam mengatur tata cara pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (5)
UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain mencakup pengaturan mengenai waktu pembukaan

pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, verifikasi keterpenuhan dan keabsahan syarat calon
Presiden dan syarat calon Wakil Presiden, penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

dinyatakan memenuhi syarat, pencabutan nomor urut Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kampanye Pasangan calon Presiden

dan Wakil Presiden, pengaturan dana kampanye, larangan kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan sebagainya. Semua itu merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk UU dalam mengatur lebih lanjut tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai

amanat Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945.
Pasal 6 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi

Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Pasal 6 ayat (2) ini
menggunakan frasa “dengan”. Frasa “dengan” ini mengandung arti bahwa “syarat-syarat untuk
menjadi Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri
(khusus). Sedangkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “tata
cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan Pasal 6A ayat (5) tersebut menggunakan frasa “dalam” undang-undang. Frasa “dalam”
mengandung makna bahwa soal tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa
diatur dalam undang-undang yang lain atau tidak harus dalam undang-undang tersendiri atau undang-

undang khusus.
Namun demikian, pembentuk UU (DPR bersama Presiden) mengintegrasikan pengaturan lebih

lanjut mengenai “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 6 ayat (2) UUD
Negara RI Tahun 1945) dengan pengaturan lebih lanjut mengenai “tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden” (Pasal 6A ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945) dalam satu undang-

undang, yakni UU No. 7 Tahun 2017. Ironisnya, pengaturan lebih lanjut mengenai dua hal di atas dalam
satu undang-undang (UU No. 7 Tahun 2017) mencantumkan ketentuan Pasal 222 mengenai syarat

ambang batas pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol.
Pada hal, ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tidak bisa ditafsirkan sebagai kebijakan hukum
terbuka (open legal policy). Sebab, ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 11
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Seperti telah dikemukakan uraian di atas, bahwa pengaturan ambang batas pengusulan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol berdasarkan syarat
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
(dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional, telah menutup ruang bagi Parpol lain untuk
mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif. Ketentuan itulah yang mengkondisikan
hanya 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014 dan pada Pemilu Serentak 2019. Pada hal, ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan kaitannya (satu
nafas) dengan Pasal 6A ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945, terbaca secara jelas (tekstual) bahwa
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung membuka ruang adanya lebih dari 2 (dua)
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Frasa dalam Pasal 6A ayat (4) UUD Negara RI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
umum dipilih oleh rakyat secara langsung …. dst”, harus ditafsirkan secara gramatikal bahwa pasti ada
lebih dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut sebagai peserta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama. Menurut penulis, bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai tata cara pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran berikutnya
(putaran kedua) merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang harus diatur lebih lanjut
oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 5A ayat (5) UUD Negara RI Tahun
1945.

D. Penutup.

Berdasarkan uraian di atas, maka makalah ini menyimpulkan: (a) bahwa pengaturan
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, tidak relevan lagi dilekatkan pada
desain Pemilu Serentak. Pengaturan ambang batas dalam pengusulan pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden menggunakan hasil Pemilu anggota DPR tidak memiliki relevansi dengan
desain Pemilu Serentak sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No.
14/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 55/PUU-XVII/2019.
Mempertahankan pengaturan ambang batas dalam pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. (b) bahwa pengaturan
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menegasikan perinsip kesetaraan dalam
penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Prinsip kesetaraan (equality) merupakan hal
esensial dalam siatim pemerintahan demokrasi. (c) bahwa pengaturan ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan esensi Pasal 6A ayat (2) dan Pasal
22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

Daftar Referensi.

Abdul Ghoffar, Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman
di Negara Lain, Artikel dalam Jurnal Konstitusi, Vol 15, No 3 (2018).

Achmadudin Rajab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Pilihan Model
Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Jurnal Rechts-Vinding Online.
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PUTUSAN%20MK%2055%20DAN%20PIL
IHAN%20KESERENTAKAN%20PEMILU%20(FINAL).pdf

Alberto De Luigi, Justice as Equality and Neutrality, Printed by Create Space Charleston (SC), March,
2015.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 12
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Aminuddin Kasim dan Asrifai, Pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Cost and Benefit
Analysis (CBA) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Laporan
Hasil Kajian, Proyek Kerja-sama Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2021.

Christopher Joshua Lefrandt Thanos, Donald A. Rumokoy, dan Audi H. Pondaag, Tinjauan Yuridis
Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lex Administratum, Jurnal
Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat Manado, Vol.
VIII/No. 3/Jul-Sep /2020.

David Schultz, Election Law, Politics, and Theory, Published by Routledge 2 Park Square, Milton Park,
Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA, 2016.

Frank Cunningham, Theories of Democracy (A Critical Introduction), Published: Routledge, London
and New York, 2002.

Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, Inter-Parliamentary Union Geneva, 2006.
Holly Ann Garnett & Toby S. James, Measuring Electoral Integrity: Electoral Officials’ Perceptions

of Electoral Integrity, Paper for the 2018 Pre-APSA Workshop: “Building Better Elections:
New Challenges in Electoral Management” Wednesday, August 29, 2018.
Lembaga Studi Hukum Indonesia Bekerja sama dengan Institute of Freedom Election, Proseding Focus
Grup Discussion “Menggugat Konstitusionalitas Presidential Threshold, Sebuah Tafsir
Demokrasi Pancasila, Redtop Hotel and Convention Center Jakarta, 20 September 2018.
Margot A. Hurlbert and James P. Mulvale, Defining Justice,
https://fernwoodpublishing.ca/files/pursuingjustice.pdf
Robert Post, Democracy and Equality, Sage Publications, Inc. in Association with the American
Academy of Political and Social Science. The Annals of the American Academy of Political
and Social Science, Jan, Vol. 603, Law, Society, and Democracy: Comparative Perspectives,
2006.
Ruth Crista Vanesa Hariyanto, Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas
Pencalonan Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-
XV/2017), Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA, Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
Perludem, Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional,
Press Release, 27 Pebruari 2020. http://perludem.org/2020/02/27/implikasi-putusan-mk-
terhadap-desaian-sistem-pemilu-serentak-yang-konstitusional/

Sumber Lainnya:

MK Kembali Tolak Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden, dalam
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd1ae4bc42f0/mk-kembali-tolak-uji-
ambang-batas-pencalonan-presiden/?page=3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017, permohonan pengujian diajukan
oleh Rhoma Irama (Ketua Partai Islam Damai Aman).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PUU-XV/2017, permohonan pengujian diajukan
oleh Effendi Gazali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XV/2017, permohonan diajukan oleh Partai
Bulan Bintang yang di wakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XV/2017, permohonan diajukan oleh Hadar
Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, Perludem (Titi Anggraini), Konstitusi dan
Demokrasi Inisiatif (Veri Junaidi).

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 13
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian diajukan
oleh Muhammad Busyro Muqoddas (Dosen/Ketua KPK Periode 2010-2011),
Muhammad Chatib Bisri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang
Widjayanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan,
Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar Simanjuntak), Perludem (Titi
Anggraini).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian diajukan
oleh Nugroho Prasetyo (Wiraswasta).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian diajukan
oleh Effendi Gazali (Seniman, Dosen, dan Peneliti Komunikasi Politik).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVI/2018, permohonan pengujian diajukan
oleh Muhammad Dandy (mahasiswa).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74/PUU-XVIII/2020, permohonan pengujian diajukan
oleh Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 14
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

RESTRUKTURISASI PASAL 222 UU NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD
KEDAULATAN RAKYAT

Dri Utari C.R.

Pusat Studi Konstitusi dan Ketetapemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pendahuluan
Threshold sebagai ‘teknologi’ dalam pemilihan umum1 merupakan hal yang wajar dalam

proses berdemokrasi, salah satunya adalah dengan ketentuan Presidential Threshold (PT) yang
pada awalnya ditujukan sebagai ambang batas terpilihnya calon presiden sebagai seorang
presiden. Negara Indonesia, alih-alih mengatur hal tersebut, sejak awal mula pengaturannya di
Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (UU 23/2003) sampai dengan perumusan Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU 7/2017), tetap mendesain PT dengan model
Indonesia sendiri.

Pemaknaan PT sejak awal permohonan judicial review oleh MK selalu dikembalikan lagi
kepada ‘itikad’ dari yang terhormat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan
kedaulatan rakyat menjadi tameng tirani moyoritas dalam mempertahankan PT oleh partai-
partai besar. Sementara sejak perubahan UUD 1945, partai politik (parpol) memiliki peran dan
kedudukan yang ‘strategis’ dalam berbagai kontestasi yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif
dan pemilihan kepala daerah. Artikel ini fokus pada 3 (tiga) isu dalam Forum Group
Discussion2 yang secara umum terkait dengan ambang batas dalam penerapan, kritik dan
alternatif perubahan dan/atau penghapusannya. Pemilu selalu menjadi magnet bagi para
legislator untuk melakukan perubahan peraturan perundang-udangan yang mengaturnya bisa
jadi menjadi momen yang tepat untuk memberikan jalan keluar atas terbatasnya mekanisme
pengajuan calon-calon presiden di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artikel ini membahas 2 isu hukum, pertama yaitu peran parpol dalam mewujudkan
kedaulatan rakyat terutama dalam proses pemilu yang dalam konteks ini berfokus pada pemilu
presiden. Apakah parpol sebagai ‘wadah politik’ yang mampu menghasilan kader yang
kompeten sebagai calon presiden dan disertai dengan mekanisme yang fair, atau bahkan
terjebak dalam hegemoni oligarki elit parpol. Rumusan kedua berupaya memberi alternatif atas
perwujudan PT yang mampu memberikan rasa keadilan bagi hak politik warga negara sebagai
voter. Apakah penyederhanaan parpol sebagai salah satu tujuan PT tetap akan dipaksakan
dengan model pemberlakuan PT di awal proses penjaringan calon presiden di tahun 2024.

1Radian Salman, Presidensialisme Tanpa Ambang Batas Pencalonan Presiden, Bahan Seminar Nasional
“Gagasan Amandemen V UUD NRI 1945: Peneguhan Kedaulatan dan Penguatan Sistem Presidensiil Melalui
Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Calon Presiden Perseorangan”, Sekolah
Pascasarjana Universitas Airlangga bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selasa,
8 Juni 2021.

2Tujuan FGD adalah: 1) Mendalami isu-isu spesifik berkaitan dengan dampak ambang batas dan prospek
penghapusan ambang batas serta penguatan sistem Presidensiil; 2) Merumuskan alternatif kebijakan baik pada
level konstitusi dan maupun undang-undang mengenai penataan pemilihan presiden dan penguatan
presidensialisme tanpa ambang batas; 3) Memberikan rekomendasi spesifik kepada institusi politik mengenai
penataan pemilihan presiden dan penguatan presidensialisme tanpa ambang batas, TOR FGD “Penghapusan
Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Menimbang Calon Perseorangan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 15
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Narasi kedaulatan rakyat merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam
proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga di tahun 2001. Kedaulatan di tangan
rakyat yang sebelumnya direpresentasikan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), setelah perubahan menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
maka Presiden dan DPR sama-sama memperoleh legitimasi dari rakyat secara langsung. Pasal
6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tersurat menyatakan perlunya
dukungan rakyat untuk menjadi Presiden dan anggota DPR melalui pemilihan umum (pemilu).

Secara sistematis, sebenarnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI
1945 telah sesuai dengan semangat penguatan sistem presidensiil yang digagas era reformasi.
Bahwasannya Presiden tidak lagi memerlukan suara terbanyak dari MPR, namun secara
langsung rakyat diberikan hak untuk memilihnya.3 Sebagai konsekuensinya, maka Pasal 6 ayat
(2) UUD NRI 1945 menunjuk parpol sebagai satu-satunya ‘kendaraan’ yang berwenang
mengusulkan para calon presiden.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat relasi yang erat jika tidak bisa
dinyatakan sebagai simbiosis mutualisme antara negara demokrasi, pemilu dan parpol serta
rakyat sebagai penentu legitimasi para kontestan. Relasi antara demokrasi dan pemilu
merupakan keniscayaan dalam era modern saat ini, sebab selain demokrasi langsung sudah
diredesain menjadi demokrasi perwakilan, saat ini pemilu merupakan salah satu indikator
sebuah negara demokrasi.4 Andrew Haywood mengkaji bahwa pemilu merupakan ‘jalan dua
arah’, dimana perspektif bottom-up merupakan kesempatan saling mempengaruhi antara
pemerintah dan rakyat, sementara perspektif top-down adalah relasi pengaruh antara elit politik
dan massa. Perspektif top-down memberikan legitimasi kekuasaan pada kontestan yang terpilih
untuk memegang keabsahan moral dalam memerintah rakyatnya.5

Legitimasi rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 pada akhirnya akan diperankan
oleh parpol, baik dalam mengatur ‘rancang bangun’ peraturan pemilu dan sekaligus
menempatkan perwakilannya sebagai para kontestan yang selanjutnya berupaya memperoleh
legitimasi dari masa yang diharapkan memilih mereka dalam pemilu. Artinya parpol memiliki
peran dalam mendesain bagaimana wujud mekanisme kedaulatan rakyat, baik dalam konstitusi
dan/atau legislasi. Kajian ini membahas bagaimana kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden
yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana perubahan
ketiga di tahun 2001, dinarasikan secara berbeda dengan legislasinya. Pasal 6A ayat (5) UUD
NRI 1945 memberikan arena bagi DPR untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah undang•undang. Hal inilah
yang menjadi titik awal perdebatan munculnya konsep PT yang sampai saat ini juga tetap
dipertahankan dengan model Indonesia.6

3Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem
Presidensial Indonesia (selanjutnya disebut Saldi Isra I), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 63.
Lihat juga Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan
Presidensial (selanjutnya disebut Saldi Isra II), PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 150.

4Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu
Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, 2009, h. 3.

5Andrew Haywood, Politics, 2nd Edition, Palgrave, New York, 2002, h. 230-231. Lihat juga Rod Hague,
Martin Harrop, dan Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: An Introduction, The Macmillan Press
LTD, London, 1992, h. 182-184.

6Contoh negara-negara bersistem presidensiil yang justru tidak menggunakan PT antara lain: Amerika
Serikat, Brazil, Peru, Meksiko, Kyrgyzstan, Kolombia. Lihat Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential
Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain”, Jurnal Konstitusi, Volume 15,
Nomor 3, September 2018, h. 490-497. Djayadi Hanan dalam penelitiannya di tahun 2017 terhadap negara-

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 16
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Merujuk pendapat Robert A. Dahl yang menyatakan bahwa pemilu yang demokratis bisa
dibagi atas 3 (tiga) kriteria, yaitu sebelum pemilihan, selama pemilihan dan setelah pemilihan,
maka pengaturan PT ini bisa dikategorikan sebagai kriteria yang dilakukan sebelum pemilihan
(prevoting period).7 Bahwa sebelum pemilu, rakyat seharusnya memiliki alternatif atas kandidat
yang dicalonkan, namun dengan adanya PT (model Indonesia) maka calon-calon yang
ditawarkan menjadi lebih sedikit dengan alasan prosentase perolehan suara di DPR atau rumitnya
deal-deal koalisi.

Sebagai upaya melanggengkan legitimasinya, maka parpol yang secara nyata menjadi
pihak yang berperan di DPR pada akhirnya mendesain model PT sesuai dengan kondisi yang
menguntungkan partainya sendiri. Usul PT mulai digagas oleh Pemerintah tanggal 28 Januari
2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Surat Presiden RI No:
R.02/PU/I/2003 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Sejak awal rancangan PT ini dimaksudkan bagi parpol yang mendapatkan legitimasi
dari rakyat minimal 20% dalam pemilu secara kumulatif nasional akan memiliki keistimewaan
untuk melakukan seleksi awal bagi pencalonan presiden. Ketentuan gabungan parpol dalam
mencalonkan presiden ini sekaligus dianggap sebagai upaya menuju penyederhanaan parpol.8

Penolakan oleh Umar Anggorojene (LIPI) atas usulan ini didasarkan pada anggapan bahwa,
pertama, angka 20% tidak memiliki argumen yang rasional; kedua, pemilu presiden tidak
berkorelasi dengan pemilu legislatif; ketiga, lebih merujuk pada sistem parlementer; dan keempat
mengandung cacat konstitusional.9 Lebih lanjut Jimly Asshiddiqqie (UI) memberikan wacana,
20% tidak diperlukan bila akan ada dua putaran pemilu, namun sebagai upaya membatasi calon
maka ketentuan tersebut layak dipertimbangkan namun angkanya disesuaikan dengan angka
electoral threshold, bukan 20%.10

Selanjutnya dalam rapat kerja Pansus ke-7 tanggal 23 April 2003, tanggapan atas syarat
20% dalam Fraksi setidaknya terbelah atas pro dan kontra. F-PDIP, F-PG, dab F-TNI/Polri
mempertahankan syarat 20% dengan perbaikan rumusan, sementara F-PPP, F-KB, F-PPP, F-
Reformasi, F-KKI dan F-PDU meminta syarat tersebut dihapus.11 Pada akhirnya karena masih
terdapat perdebatan, PT ditetapkan dengan ketentuan yang berbeda antara pemilu presiden tahun
2004 dan pemilu presiden tahun 2009 dalam UU 23/2003. PT tahun 2004 mendasarkan pada
Ketentuan Peralihan Pasal 101 UU 23/2003 hanya mensyaratkan sekurang-kurangnya 3% dari
jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR
tahun 2004 untuk dapat mengusulkan calon. Sementara Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 berlaku
untuk PT tahun 2009 yang menyatakan bahwa parpol yang berhak mengajukan calon presiden
adalah parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah
kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

negara Amerika latin yang memiliki persamaan dengan karakter negara Indonesia yaitu presidensiil multipartai juga
tidak menerapkan PT model Indonesia. Lihat Saldi Isra II, Op.Cit., h. 249.

7Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory (selanjutnya disebut Robert A. Dahl I), The University of
Chicago Press, Chicago, 1956, h. 70.

8Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.

9Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-4,
31 Maret 2003, h. 30.

10Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Dengar
Pendapat ke-3, 7 April 2003, h. 64.

Dalam perkembangannya PT juga telah diatur dalam legislasi yang berbeda dan juga
banyak di-judicial review di MK. Dalam putusannya MK selalu menyatakan bahwa rumusan
tentang PT adalah konstitusional dan dalam membuat ketentuannya merupakan kewenangan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 17
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

open legal policy legislator. Berikut akan diterangkan dalam bentuk tabel susunan legislasi
beserta beberapa putusan MK terkait PT:

Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang
dan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Tahun Undang-Undang Judicial Review di Mahkamah
Pemilu UU 23/2003 Konstitusi
- 15% kursi di DPR atau 20% suara sah
2004 Tidak ada
2009 nasional (Pasal 5 ayat [4])
2014 - Menerapkan PT sebesar 3% dari jumlah 51-52-59/PUU- VI/2008
Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU
2019 kursi DPR atau 5% dari suara sah nasional 42/2008
karena mengacu pada Ketentuan Peralihan
Pasal 101 UU 23/2003 14/PUU-XI/2013
UU 42/2008 Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12
- 20% kursi di DPR atau 25% suara sah ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat
nasional (2), dan Pasal 112 UU 42/2008
- Menerapkan PT sesuai besaran yang telah 56/PUU-XI/2013
diatur pada Pasal 9 UU 42/2008 Pasal 208 UU 8/2012, Pasal 12 huruf
e, huruf g, huruf h UU 2/2011, Pasal
UU 42/2008 80 UU 27/2009, Pasal 3 ayat (5) dan
- 20% kursi di DPR atau 25% suara sah Pasal 9 UU 42/2008
53/PUU-XV/2017
nasional Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa
- Menerapkan PT sesuai besaran yang telah “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3),
dan Pasal 222 UU 7/2017
diatur pada Pasal 9 UU 42/2008 59/PUU-XV/2017
Pasal 222 UU 7/2017
UU 7 Tahun 2017 70/PUU-XV/2017
- 20% kursi di DPR atau 25% suara sah Pasal 222 UU 7/2017
71/PUU-XV/2017
nasional Pasal 222 UU 7/2017
- PT diterapkan berdasarkan hasil pemilu 72/PUU-XV/2017
Pasal 222 UU Pemilu
legislatif tahun 2014 sebagaimana diatur 49/PUU-XVI/2018
dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pasal 222 UU 7/2017
50/PUU-XVI/2018
Pasal 222 UU 7/2017

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 18
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

2024 UU 7 Tahun 2017 54/PUU-XVI/2018
? - 20% kursi di DPR atau 25% suara sah Pasal 222 UU 7/2017
58/PUU-XVI/2018
nasional Pasal 222 UU 7/2017
- PT diterapkan berdasarkan hasil pemilu 61/PUU-XVI/2018
Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) UU
legislatif tahun 2014 sebagaimana diatur 17/2017
dalam Pasal 222 UU 7/2017 74/PUU-XVIII/2020
Pasal 222 UU 17/2017

Mendasarkan pemaparan dalam Tabel 1 di atas, maka hal yang patut dijadikan sebagai

catatan adalah: pertama, UU 7/2017 yang diundangkan untuk pemilu presiden tahun 2019

paling banyak dimohonkan judicial review-nya di MK dengan pemohon yang bervariasi

(antara lain: parpol, akademisi, aktifis, LSM, pegawai swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga,

mahasiswa); kedua, parpol pemohon adalah parpol yang hanya mendapatkan sedikit voter

dalam pemilu sebelumnya (Partai Islam Damai Aman, Partai Bulan Bintang); ketiga, sejak

awal PT selalu dinyatakan konstitusional (walaupun tetap ada beberapa dissenting opinion);

keempat, beberapa pertimbangan yang dibuat MK terkait PT memiliki kesamaan, antara lain:

a) merupakan open legal policy DPR; b) bertujuan untuk menyederhanakan parpol;
c) diharapkan mampu menguatkan sistem presidensial.12

Walaupun catatan ketiga menyatakan bahwa PT selalu konstitusional dan catatan

keempat menerangkan ketentuan PT merupakan open legal policy legislator, namun selalu

ada permohonan judicial review terhadap prosentase PT adalah hal yang patut dipertanyakan.

Bahwasannya ada ketidak selarasan antara pandangan legislator dengan rakyat sebagai

konstituennya pasca pemilu, hal mana disebut Kacung Marijan sebagai kondisi disconnect

electoral, sebab terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan rakyat dengan apa yang

dilakukan DPR.13 DPR nampak tidak peka dengan suara konstituennya sebagaimana hal yang
disebut Nancy Roberts sebagai ‘a malfunctioning system’, dimana sistem perwakilan lebih

mengutamakan kepentingan pribadi (vested interest) daripada kepentingan umum

konstituennya14
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa parpol akan bersaing ‘dengan segala cara’ untuk

dapat memperoleh suara rakyat sehingga bisa memiliki dan/atau melanggengkan

kekuasaannya. Sementara indikator sebuah pemerintahan demokratis menurut International
Commission of Jurist di Bangkok tahun 1965 menyatakan “a form of government where the

citizens exercise the same right, the right to make political decisions but through

representatives chosen by them and responsible to them through the process of free

12Dri Utari C.R., Positive Legislator: Memperbaiki Disconnect Electoral Atas Presidential Threshold
(selanjutnya disebut Dri Utari C.R. I), Makalah masih dalam proses editing dalam buku yang akan diterbitkan
bersama antara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember
dengan Hanns Seidel Foundation, 2021, h. 16.

13Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana Prenana
Media Group, Jakarta, 2011, h. 113.

election”.15 Bahwa pemerintahan seharusnya dihasilkan oleh pemilu yang memberikan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 19
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

kesempatan pada warganya untuk dapat memilih wakil-wakilnya. Konsep perwakilan ini tentu
saja harus difasilitasi oleh parpol yang salah satu fungsinya oleh Ramlan Surbakti disebut
sebagai sebagai melaksanakan rekruitmen partai secara demokratis.16 Rekruitmen menurut Jack
C. Plano selain merekrut untuk peran dalam sistem sosial, rekruitmen politik lebih fokus pada
pengisian jabatan Presiden dan anggota DPR yang formal,17 sehingga parpol memiliki fungsi
yang sangat strategis untuk menghasilkan kader-kader yang (harusnya) kompenten untuk
dicalonkan dalam pemilu.

Upaya tidak merubah prosentase PT walaupun selalu ada judicial review menjelang
pemilu presiden oleh partai-partai besar18 tentu saja selain merupakan upaya (strategi) untuk
menang juga bisa dikategorikan sebagai pemilu yang tidak demokratis. Robert Dahl
menyatakan bahwa salah satu syarat demokrasi dinyatakan responsif adalah jika pemilunya
bebas dan adil,19 sebagaimana juga ditambahkan oleh Juan J. Linz bahwa salah satu kriteria
demokrasi adalah pemerintah yang terpilih melalui pemilu berkala yang sah dengan mekanisme
persaingan yang bebas dan tanpa kekerasan.20

Pemilu presiden dengan model yang lebih demokratis memang telah dilaksanakan sejak
tahun 2004 dan secara berturut-turut tahun 2009, 2014 dan 2009 apabila (hanya) indikator
pemilu langsung oleh rakyat dijadikan sebagai indikator, namun tidak bagi parpol yang tidak
mampu memperoleh prosentase PT. Parpol (gurem) tersebut selain tidak mampu mengajukan
calonnya sendiri, tentu saja juga terjebak dalam kompromi politik dengan parpol yang
memperoleh voter lebih banyak. Masyarakat juga tidak mendapatkan pilihan atas calon-calon
pemerintah yang selain kompeten juga bervariatif, sehingga pada akhirnya hanya bisa
mememilih secara terpaksa diantara para kandidat atau menjadi non-voter (golput).21

15South-East Asian and Pasific Conference of Jurist, The Dinamic Aspects of the Rule of Law in The
Modern Age, 15-19 February 1965, Bangkok, 1965, h. 61.

16Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, h. 150.
17Jack C. Plano,dkk., Kamus Analisis Politik, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 211.
18Hal ini nampak pada saat mempersiapkan pemilu presiden tahun 2014, dimana ada wacana merubah Pasal
9 UU 42/2008 yang mengatur tentang PT. Terbukti bahwa parpol besar yang diwakili fraksinya di DPR seperti
Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa tidak
berkenan merubah PT, sementara Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan
Partai Hanura sebaliknya mendukung revisi PT. Jamal Wiwoho, “Presidential Threshold: Ya Atau Tidak?,
http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/09/Presidential-Threshold.pdf, dikunjungi tanggal 5 Juli 2021.
19Robert A. Dahl, Poliarchy: Participation and Opposition (selanjutnya disebut Robert A. Dahl II), 1971,
h. 3.
20Juan J. Linz, Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation, in

Crafting
Indonesian Democracy, Ed. R. William Liddle, 2001, h. 18.

21Terkait data non-voter (golput) tercatat bahwa pilpres tahun 2019 menunjukkan angka golput yang paling
rendah, berikut perbandingan datanya: tahun 2004: 23,30%; tahun 2009: 27,45%; tahun 2014: 30,42%; dan tahun
2019: 19,24%. Golput pada pemilu presiden tahun 2019 berkurang sebab mobilisasi para pendukung yang
semakin gencar di akhir masa kampanye dan adanya pertentangan antara kaum mayoritas Muslim dengan kaum
minoritas non Muslim sebagai efek dari pilihan kepala daerah DKI Jakarta (Anies Baswedan vs Basuki Tjahaja
Purnama). Lihat Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004, 3 Mei 2019,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2021. Sri Yuniarti
menyatakan peningkatan golput disebabkan oleh: pertama, golput yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap
parpol yang dianggap hanya berorientasi kekuasaan; dan kedua, terkait persoalan administratif (nama pemilih
yang tidak terdaftar). Tahun 2004 dan 2009 sama-sama menunjukkan peningkatan angka golput yang disebabkan
adanya ketidakpuasan pada petahana yaitu Megawati/2004 dan Susilo Bambang Yudhoyono/2009. Tahun 2014
walaupun ada calon non petahan namun figur Joko Widodo saat memimpin Solo dan Jakarta belum mampu
meningkatkan partisipasi pemilih. Lihat Desi Purnamasari, Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut, 28 Agustus
2018,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 20
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Kondisi disconnect electoral atas PT ini dapat diatas setidaknya berpusat pada parpol
yang memiliki kedudukan konstitusional dalam proses pemilu. Pertama, menelisik peran
parpol dalam proses rekruitmen kedudukan politik dan pengendali konflik.22 Kedua peran
tersebut tentu saja memerlukan kompetensi dan empati dari masing-masing anggota parpol.
Kompetensi diperlukan bagi anggota supaya mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai
persoalan bukan hanya di parpol tetap juga persoalan bangsa yang memerlukan peran sertanya,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang
Partai Politik. Dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara tersebut selain memerlukan kompetensi juga perlu diiringi dengan empati.
Kemampuan memposisikan dirinya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang
dialami oleh orang atau kelompok lain.

Tidak berubahnya kisaran PT dalam legislasi pemilu bisa diartikan sebagai konflik
positif23 yang terjadi di masyarakat sebab mekanisme penyelesaiannya telah berulang kali
diajukan ke MK termasuk juga forum-forum akademis. Kecenderungan masyarakat yang telah
dianggap mapan24 sebab berupaya menyelesaikan konflik PT ini melalui MK yang diberikan
kewenangannya oleh MK sebenarnya patut diapresiasi dan sekaligus dikategorikan sebagai
upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan yang responsif dan
akuntabel.25 Parpol dengan mekanisme seleksi proporsional terbuka26 terhadap kader- kadernya
juga dianggap merupakan asal muasal karakter parpol yang bisa disamakan dengan kepura-
puraan model trustees,27 dimana DPR harusnya harus bertindak untuk dan atas nama terwakil
terkait PT namun faktanya, DPR justru tetap bersikukuh memberlakukan PT, bahkan berlanjut
dalam mekanisme pemilu serentak yang semakin susah dipahami dalam logika hukum
pemilu.28

Hal tersebut diatas menunjukkan mekanisme input kader parpol yang tidak baik pada
akhirnya berkorelasi dengan bagaimana respon kader dalam menangani konflik yang terjadi di
masyarakat. Kecenderungan ini sebenarnya juga sudah diprediksi dalam berbagai kajian akibat
adanya reformasi politik di tahun 1998 yang antara lain ditandai dengan diperbolehkannya
mendirikan parpol-parpol baru mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999
tentang Partai Politik. Dampak kebebasan berorganisasi juga berbanding lurus dengan fakta
bahwa parpol juga hanya sekedar menggunakan pemilu sebagai cara memperoleh dan
membagi-bagi kekuasaan.29 Kecenderungan politik kartel30 menurut

22Ramlan Surbakti, Op.Cit., h. 150-151 & h. 153-154.
23Ibid, h. 195.
24Ibid, h. 196.
25Dri Utari C.R. I, Op.Cit., h. 10.
26Faktor kepartaian dalam menentukan anggota legislatif sejak tahun 2009 merujuk Putusan MK,
memberlakukan mekanisme proporsional terbuka. Akibatnya selain masyarakat dapat memilih secara langsung
calon yang diinginkannya, juga membawa pengaruh pada kualitas anggota DPR serta merubah kultur dan pola
politik di internal parpol serta masyarakat. Partai dan calon legislator akan berupaya ‘bahu- membahu’ untuk
memperoleh voter dengan berbagai cara (bahkan money politics), sehingga tidak heran jika profil anggota DPR
selain kurang berkualitas juga bersikap apatis dan tidak peka dengan keinginan rakyat, sebab fokus pada upaya
mengembalikan ongkos politik pencalonan mereka. Lihat Dri Utari C.R., “Prinsip Checks and Balances Atas
Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Era Pandemi)” selanjutnya disebut
Dri Utari C.R. II), https://cons.id/id/prinsip-checks-and-balances-atas- kekuasaan-presiden-dalam-pembentukan-
peraturan-perundang-undangan-era-pandemi/, dikunjungi pada 5 Juli 2021.
27Trustees: para wakil bertindak untuk dan atas nama konstituen, sebagaimana para wakil memahami
permasalahan yang sedang dihadapi konstituen. Lihat Kacung Marijan, Op.Cit., h. 39-40.
28Dri Utari C.R. I, Op.Cit., h. 9.

Kuskrido Ambardi menjadi tidak bisa dihindari sebagaimana terwujud dalam kondisi
disconnect electoral di atas, parpol dengan segala aktifitasnya tidak lagi mewujudkan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 21
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

kepentingan konstituennya namun hanya sekedar mempertahankan jabatan dan parpolnya saja.
Firmansah sebagaimana dikutip Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, menyatakan karena
persaingan yang begitu ketat dalam pemilu cenderung membuat parpol dalam posisi
pragmatisme politik31 termasuk diantaranya tetap mempertahankan PT, sebab merupakan salah
satu strategi jitu untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pramono Anung Wibowo dalam studinya juga mengkonfirmasi bahwa pragmatisme
politik terjadi disebabkan karena hambatan pendanaan kampanye, menguatnya ideologi pasar,
melemahnya ideologi partai, menonjolnya politik kemasan (pencitraan) dan individualisasi
perjuangan politik.32 Motifasi utama menjadi legislator yang mendasarkan pada kekuasaan
politik dan kepentingan ekonomi pada akhirnya membuat kader parpol akan melahirkan
kebijakan baik politik dan ekonomi yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri atau
kelompoknya.33

Mendukung pandangan Pramono, Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa relasi yang
terjalin antara legislator-konstituen sifatnya pragmatik-transaksional. Parpol cenderung
menjadi mesin korupsi karena sejak awal diperlukan uang untuk kampanye dan
‘menghidupkan’ parpol sehingga orang yang berlebih dan memiliki motivasi ekonomi bisa saja
membeli parpol untuk dijadikan sebagai instrumen bisnis.34 Siti Zuhro menegaskan bahwa
pandangan Pramono atas motivasi menjadi legislator tersebut dijadikan sebagai momen untuk
meredesain pencalonan dan perekrutan kadernya yang lebih mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas.35

Kajian dalam rumusan pertama menunjukkan betapa parpol sangat superior dalam
menentukan arah politik dan sistem bertatanegara di Indonesia. Hal mana sangat berbanding
terbalik dengan semangat memurnikan sistem presidensiil yang berusaha dilakukan sejak
perumusan perubahan UUD 1945. Tidak bisa dipungkiri parpol yang menduduki DPR
memiliki kepentingan untuk melanggengkan kekuasaannya, namun politik pragmatis
sebagaimana disimpulkan diatas menjadikan parpol melakukan upaya-upaya yang nampaknya
konstitusional dengan berupaya membuat legislasi-legislasi. Legislasi terkait ‘kehidupan’
pemerintahan demokratis dilakukan dengan meredesain partai politik, sistem kepartaian dan
mekanisme pemilu.

Presidensiil rasa parlementer sebagaimana dinyatakan oleh Syamsuddin Haris juga
melingkupi upaya pemilu presiden yang berupaya meloloskan logika dukungan perolehan
suara legislatif akan menentukan kemampuan parpol untuk mengusung calon presidennya
dalam kontestasi pemilu presiden.36 Sementara merujuk pandangan Arend Lijphart, hanya 3
(tiga) karakter yang diperlukan untuk memenuhi elemen presidensiil, yaitu: pertama,

30Kuskrido Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era
Reformasi, KPG, Jakarta, 2009, h. 17.

31Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Op.Cit., h. 183.
32Pramono Anung Wibowo, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi – Potret Komunikasi Politik
Legislator – Konstituen, Buku Kompas, Jakarta, 2013, h. 285.
33Ibid, h. 283-284.
34Komaruddin Hidayat, Politik Kita makin Pragmatik-Transaksional, Komentar Tokoh dalam
Ibid, h. 296-298.
35R. Siti Zuhro, Pramono Anung dan Reformasi partai Politik, Komentar Tokoh dalam Ibid, h. 318-319.
36Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Jakarta, 2014, h. 151.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 22
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Presiden harus dipilih untuk masa jabatan yang tetap; kedua, dipilih secara langsung oleh rakyat
(atau electoral college layaknya Amerika Serikat); dan ketiga, presiden adalah kepala eksekutif
tunggal.37 Ketiganya sama sekali tidak menempatkan legislatif sebagai pihak yang akan
menentukan proses pemilu presiden, kecuali tentunya terkait tugasnya sebagai legislator. Hal
tersebutlah yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membuat aturan threshold yang
nampaknya bermanfaat bagi proses memperkecil jumlah parpol, sebagaimana tujuan dan ciri
sistem presidensiil. Namun pada akhirnya rumusan tersebut diterjemahkan dengan model
Indonesia yang tentu saja hanya menguntungkan parpol-parpol besar yang menguasai DPR.

Presiden sebagai sentral dalam sistem presidensiil menurut Saldi Isra telah berupaya
dipurifikasi dan mendekati model yang ideal dalam perubahan UUD 1945. Secara
konstitusional UUD NRI telah mengkoreksi desain presidensiil dengan melakukan:
1) perubahan tata cara memilih presiden secara langsung; 2) pembatasan pada masa jabatan
presiden dan wakilnya; 3) memperjelas mekanisme impeachment dan pemakzulan presiden;
4) presiden tidak bisa membubarkan DPR; 5) menata ulang eksistensi MPR; dan
6) melembagakan judicial review terhadap UUD.38 Koreksi tersebut nampaknya belum cukup
memberikan guideline kepada legislator dalam menyusun mekanisme dan proses pemilu
presiden mengacu pada demokrasi dan penguatan sistem presidensiil. Atau memang ada
kesengajaan untuk menginterpretasikannya secara berbeda dalam legislasi, sehingga
memperoleh keuntungan bagi kelompoknya sendiri.

Sistem presidensiil yang dikombinasikan dengan sistem multipartai memang telah
dijustifikasi sebagai hal yang tidak akan mampu disatukan,39 oleh sebab itu dalam proses
perubahan UUD 1945 hal-hal tersebut telah dibahas untuk mendapatkan jawabannya tentu saja
dengan proses kompromi politik. Namun menurut Syamsuddin Haris, obsesi memperjuangkan
sistem presidensiil secara murni dalam UUD NRI 1945, pada akhirnya tetap tidak disertai
dengan konsistensi membangunnya dalam legislasi. Dampaknya adalah 2 (dua) ketakajekan
yaitu tentang pemilu presiden yang diaksanakan setelah pemilu legislaif dan pengaturan PT
model Indonesia.40 Keduanya telah di-judicial review di MK dan pada akhirnya saat ini hanya
dampak pertama yang telah ‘diperbaiki’ agar terjadi penguatan sistem presidensiil.

Revisi ketidakajekan pertama nampak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang
mengkoreksi Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (keduanya sama-sama menguji UU
42/2008). Putusan tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemilu presiden dilaksanakan setelah
pemilu legislatif adalah sebuah konvensi ketatanegaraan, sebaliknya menurut Putusan tahun
2013 adalah tidak sejalan dengan semangat pemurnian sistem presidensiil. Bila ditafsirkan
secara original intent dan sistematik, maka frasa pemilu dalam Pasal 22E UUD NRI 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu “…sebelum pelaksanaan
pemilihan umum” adalah pemilu serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif.
Merujuk Putusan MK tersebut nampak adanya korelasi yang erat antara mekanisme pemilu
serentak dengan pengajuan calon presiden,41 hal mana

37Arend Lijphart, “Presidensialism and Majoritarian Democracy: Theoritical Observations” dalam Linz
dan Valenzuela, ed. The Failure of Presidential Democracy, Volume I, Baltimore and London: The John Hopkins
University Press, 1994, h. 91-105.

38Saldi Isra I, Op.Cit., h. 63-71.
39Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination”, dalam
Comparative Political Studies, Vol. 26, No. 2, 1993, h. 228.
40Syamsuddin Haris, Op.Cit., h. 148-152.

merupakan ketidakajekan kedua yang walaupun telah berkali-kali di-judicial review di MK,
namun sampai saat ini masih belum ‘menggoyahkan’ para legislator untuk sekedar

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 23
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

merubahnya, apalagi menghapusnya.
Membaca Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menurut Saldi Isra ada 2 (dua) hal yang

harus diperhatikan, pertama dengan menelusuri perdebatan perubahan UUD 1945, bahwa
pengajuan calon presiden dan wakilnya oleh partai politik dalam pasal tersebut merupakan
kompromi antara dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, setuju para calon hanya
dapat diajukan oleh parpol yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu
legislatif, sementara pandangan kedua mengajukan usulan calon presiden perseorangan.42
Perhatian yang kedua, perumus memaknai ‘parpol peserta pemilu’ sebagai parpol yang telah
dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu legislatif, sehingga akan lebih banyak parpol yang
berhak mengajukan calon-calon presiden.43 Diperlukan ketelitian dalam membaca rangkaian
Pasal 6A UUD NRI 1945, sehingga sudah tidak seharusnya ditemukan celah untuk menambah
syarat bagi parpol untuk dapat mengajukan calonnya sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal
6A ayat (2).44

Mekanisme dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan upaya
konstitusional dalam menseleksi calon presiden yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat,
daripada dengan PT model Indonesia. Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan ambang
batas keterpilihan majority/runoff atas pelaksanaan pemilu presiden yang menuntut perolehan
suara lebih dari 50% dan harus mendapat sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar
di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia bagi presiden yang terpilih.45 Apabila hal
tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Pasal 6A ayat (4) memberikan amanah untuk
melaksanakan pemilu presiden putaran kedua. Mekanisme tersebut dianggap merupakan upaya
konstitusional dalam menseleksi calon presiden yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat,
daripada dengan PT model Indonesia. Sebagai penutup, munculnya legislasi sebagaimana
amanat Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, hanya akan mengatur hal-hal terkait tata cara
pemilihan, bukan malah mereduksi hak parpol dalam pengajuan calon presiden sebagaimana
yang selalu dimaknai sebagai open legal policy.46

Upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya mengembalikan kedaulatan dan hak pilihan
politik rakyat serta hak konstitusional parpol yang lolos dari verifikasi akan diterangkan dalam
tabel di bawah ini:

ayat (1) dan (2) sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Lihat Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Daulat
Rakyat (selanjutnya disebut Saldi Isra III), Themis Publishing, Jakarta, 2017, h. 13.

42Ibid, h. 26.
43Ibid, h. 20-21.
44Ibid, h. 11.
45Hal ini seharusnya yang dimaknai sebagai presidential threshold bagi keterpilihan presiden di negara
bersistem presidensiil, bukan malah membatasi pencalonan presiden tetapi menentukan persentase suara
minimum untuk keterpilihan presiden. Lihat Syamsuddin Haris, Op.Cit., h. 157-158. 46Saldi Isra III, Op.Cit., h.
11.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 24
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Usulan Solusi Atas Pemberlakuan Presidential Threshold dan
Penguatan Sistem Presidensiil Dalam Pemilihan Umum Presiden

Institusi Keterangan Kegiatan
1. Menurunkan prosentase PT Merevisi Pasal
DPR 222 UU 7/2017
terkait Hal ini digagas sebab sampai berkali-kali PT di-judicial
Presidential review namun DPR sama sekali tidak menghapus atau Merujuk Pasal
Threshold bahkan menghilangkannya. Mendasarkan data 6A ayat (3) dan
perolehan suara pemilu legislatif setidaknya di tahun (4) UUD NRI
2014 dan 2019, maka PT dapat diturunkan pada kisaran 1945
sekitar 6% (atau 7%) sehingga di tahun 2024, setidaknya
ada 8-9 calon presiden yang diusung oleh parpol yang Merevisi Pasal
berbeda yaitu: PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai 6A ayat (2)
Nasdem, PPP (di tahun 2019 perolehan pemilunya UUD NRI 1945
menurun), Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN,
PKS.47

2. Menghapus PT model Indonesia
Usulan ini selalu dinyatakan dalam berbagai kajian
pemilu. PT sebaiknya dikembalikan pada pengertian
yang sebenarnya yaitu sebagai ambang batas
keterpilihan seorang presiden, bukan pada saat
pencalonannya.

3. Mengajukan perubahan atas Pasal 6A ayat (2): adanya
kemungkinan calon independen.
Calon independen pernah diajukan judicial review di
MK oleh M Fadjroel Rachman (UU 23/2003) dan Farhat
Abbas (UU 42/2008). Hasil keduanya-pun sama dimana
MK menyatakan pengajuan calon presiden oleh parpol
atau gabungan parpol tidak melanggar hak
konstitusional warga negara. Saldi Isra terkait hal ini
menyatakan bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
dapat dijadikan sebagai landasan bahwa membatasi
usulan calon presiden hanya dari parpol, artinya
membatasi kesempatan yang sama bagi warga negara
untuk ikut serta dalam pemerintahan.48
Usulan ini dikategorikan sebagai usulan yang paling
susah diwujudkan, sebab dengan melakukan perubahan
pada pasal di UUD memerlukan usaha yang tidak
mudah, mengingat untuk merubah atau menghilangkan
prosentase PT model Indonesia dalam tataran legislasi
saja sudah cukup susah, apalagi menghilangkan peran
parpol dalam Pasal 6A ayat (2).

47Dri Utari C.R., “Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak
2019” (selanjutnya disebut Dri Utari C.R. III), JURNAL JENTERA Volume 3 No. 1 (2020), h. 279.

48Saldi Isra III, Op.Cit., h. 33-34.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 25
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

1. Membuat aturan tentang mekanisme koalisi yang lebih Merevisi Pasal
bersifat tetap, bukan hanya sekedar mempersiapkan 223, Pasal
pencalonan presiden saja. PT telah terbukti merupakan 224,dan Pasal
salah satu cara menyederhanakan parpol sekaligus 229 UU 7/2017
membagi parpol dalam sebuah koalisi, namun koalisi
Partai tersebut masih bersifat cair atau rapuh.49
Politik
terkait Hal ini disiasati dengan redesain bangunan koalisi
penguatan menjadi lebih konsisten (fix term), memiliki visi/misi
sistem dan program yang sama. Merujuk pemerintahan
presidensiil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko
Widodo, seringnya reshuffle kabinet menunjukkan
upaya mengakomodir ‘kehendak’ parpol baik yang
mendukung ataupun yang tidak mendukung sehingga
pemerintahan dapat berjalan lancar.50
Koalisi dilakukan dengan beberapa syarat: pertama,
mendasarkan pada policy-based coalitions yaitu
preferensi tujuan kebijakan yang akan direalisasikan,
bukan sekedar policy blind coalitions.51 Kedua, harus
dijabarkan dalam bentuk kontrak tertulis dengan bentuk
AD/ART oleh seluruh jajaran koalisi dengan memuat:
(1) platform politik sebagai penyesuaian ideologi yang
bervariasi sebagai kesepakatan dalam bertindak; (2)
menyusun tatanan baru kepemimpinan dengan
menyesuaikan pada susunan koalisi; (3) pola pembagian
kekuasaan bersama yang sudah atau akan dilakukan;
(4) strategi perjuangan koalisi.52 Ketiga, memilih
pemimpin yang mampu menjalankan kesepakatan
kontrak politik koalisi secara disiplin.53 Keempat, diatur
dalam undang- undang: (1) aturan tentang pembagian
pemerintahan antar parpol diantara pemenang pemilu;
(2) partai pemenang pemilu yang mendapatkan minimal
winning coalition (50% + 1) diberikan kewenangan
menyusun pemerintahan; (3) mengatur tentang periode
berlakunya koalisi.54

49Dri Utari C.R. III, Op.Cit., h. 286.

50Ibid, h. 280.
51Michael Wahman, Policy Blind Coalitions-Ethnicity And Political Coalitions In Kenya

Under Multipartyism, https://www.researchgate.net/publication/267844024_Policy_Blind_Coalitions_-

Ethnicity_and_political_coalitions_in_Kenya_under_multipartyism dikunjungi pada tanggal 9 Agustus 2019.
52Arbi Sanit, “Urgensi Koalisi Strategik”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 31 tahun 2009, h. 20.
53Jose Foweraker, “Institutional Design, Party System, Governability: Differintiating the Presidential

Rezime of Latin America”, British Annual of Political Science, Cambrigde University Press, 28 (4) (Oct.). 1998,

h. 656-674.
54Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia – Pengaruhnya Terhadap

Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Penerbit Thafa .

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 26
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

2. Membuat aturan tentang perlunya seleksi internal Merevisi Pasal
parpol yang lebih serius. 223 UU 7/2017
Rekruitmen dan kaderisasi internal parpol harus dan Pasal 29
diperbaiki dan menghindari politik oligharki yang ayat (2)
selama ini dipraktekkan justru oleh parpol-parpol besar. UU 2/2011
Mekanisme konvensi oleh Partai Golkar (2003) dan
Partai Demokrat (2014) setidaknya memberikan contoh
bahwa masih ada mekanisme yang kompetitif dalam
pencalonan, bagi kader parpol ataupun non kader. Hanya
saja budaya konvensi ini belum mampu menghasilkan
‘petarung’ yang tangguh untuk diajukan sebagai calon
Presiden, bisa jadi karena parpolnya tidak konsisten
melaksanakan hasil konvensi (Wiranto/Konvensi
Golkar) atau mekanisme konvensi yang ujung-ujungnya
tetap tidak transparan, selalu bergantung pada elit parpol
dan akhirnya belum mampu melakukan lobbying
dengan parpol lain untuk mendukung kader hasil
konvensi (Dahlan Iskan/Konvensi Demokrat).55

Mahkamah Menjadi positif legislator, artinya mengembangkan judicial Menyatakan PT
Konstitusi activism dan tetap berpegang pada judicial restrain. bukan hanya
sekedar open
terkait Apabila alasan-alasan penguatan sistem presidensial dan legal policy
Presidential penyederhanaan parpol dimaknai dengan pemberlakuan PT, namun Hakim
Threshold sementara disisi lain memungkinkan open legal policy bagi memberikan
DPR untuk meredesainnya menunjukkan bila Hakim MK interpretasi yang
juga berpandangan pengaturan PT patut dikoreksi. MK mengabulkan
harusnya mampu menjembatani PT hasil disconnect permohonan
electoral dengan berperan sebagai positive legislator, tanpa merubah
walaupun banyak menimbulkan kontra dengan argumen Pasal 222 UU
bila Indonesia merupakan negara bersistem civil law, 7/2017, namun
walaupun saat ini sudah tidak mungkin dilakukan hanya
demarkasi secara ketat antar keduanya.56 memberikan
Model judicial activism yang coba ditawarkan atas redesain interpretasi baru
PT ini adalah dengan membentuk Putusan MK yang bersifat atas pasal
konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional).57 tersebut.
Pada akhirnya MK seharusnya mampu memposisikan
dirinya diantara judicial activism dan judicial restrain
dalam mengadili PT. Disconnect electoral yang telah
berkali-kali terjadi sepatutnya menjadi pertimbangan bagi
MK untuk lebih mewujudkan mekanisme demokrasi yang
lebih berkeadilan substansial, daripada hanya berkutat pada
keadilan prosedural.58

55Dri Utari CR., Esensi Konvensi Partai Demokrat (selanjutnya disebut Dri Utari C.R. IV), Harian Jawa
Pos, Sabtu 26 April 2014.

56Dri Utari CR. I, Op.Cit., h. 17
57Ibid, h. 19. 58Ibid, h. 21.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 27
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Penutup

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran dan kedudukan konstitusional dalam
pemilu presiden, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Namun
dalam perkembangannya, justru parpol yang memperoleh perolehan suara banyak dari rakyat
menerjemahkan pasal tersebut dengan tambahan yang mengurangi hak parpol peserta pemilu
yang lolos verifikasi KPU. Kajian dan penelitian menyatakan bahwa proses rekruitmen parpol
yang cenderung berorientasi pada kekuasaan dan ekonomi, pada akhirnya ‘melegitimasi’
parpol untuk tetep melanggenggakan PT. Keacuhan perwakilan atas aspirasi rakyat dalam
permohonan judicial review atas PT di MK pada akhirnya dilabeli dengan disconnect electoral
dan merupakan suatu alasan pragmatis bagi parpol untuk memenangkan kontestasi. PT akan
tetap selalu ada selama kader parpol tidak berorientasi pada kepentingan rakyat namun hanya
berpegang pada kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri.

Judicial review yang berkali-kali dimohonkan terhadap PT dengan ‘bungkus’ legislasi
yang berbeda yaitu dimulai dengan UU 23/2003, UU 42/2008 dan terakhir UU 7/2017, dimana
amarnya selalu menyatakan open legal policy dapat dimaknai merupakan konsistensi putusan
MK, sekaligus konsistensi parpol dalam memaknai PT. PT yang dirujuk dari Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI 1945, seharusnya dibaca dengan komprehensif dengan Pasal 6A ayat
(3) dan (4). Artinya mekanisme PT dalam konteks sistem presidensiil yang susah diterapkan
dalam negara penganut multipartai telah diberikan jalan keluar secara runut oleh Pasal 6A ayat
(3) dan (4) UUD NRI 1945. Sementara Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 yang selama ini
dijadikan dasar merumuskan PT model Indonesia seharusnya hanya fokus pada tata cara
melaksanakan pemilu presiden.

Upaya meredesain PT sehingga lebih memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat
dan parpol yang lolos verifikasi bisa dilakukan oleh DPR dan/atau MK. DPR dapat melakukan
revisi beberapa legislasi dengan variasi. Khusus terkait PT maka usul revisi dilakukan dengan
pertama, menurunkan prosentase PT; kedua menghapus PT model Indonesia; dan ketiga,
mengajukan perubahan atas Pasal 6A ayat (2) sehingga ada kemungkinan pengajuan calon
independen. Mayoritas pandangan akan selalu mengarah pada penghapusan PT di legislasi,
namun melihat reaksi DPR, maka menurunkan prosentase PT bisa dijadikan kompromi awal
atas permasalan PT. Begitu juga usulan calon independen, yang walaupun dalam tahap
pembahasan Pasal 6A UUD NRI 1945 sempat dibahas, namun upaya tersebut akan
memerlukan ‘tenaga’ yang sangat kuat untuk merubah kewenangan parpol dalam Pasal 6A ayat
(2) UUD NRI 1945 sebagai satu-satunya ‘kendaraan’ dalam pencalonan presiden.

Sebagai upaya untuk memperkuat mekanisme presidensiil, maka beberapa usulan yang
ditawarkan yaitu dengan membuat aturan tentang mekanisme koalisi yang lebih bersifat tetap,
bukan hanya sekedar mempersiapkan pencalonan presiden saja dan membuat aturan tentang
perlunya seleksi internal parpol yang lebih serius. Usulan yang bisa dilakukan oleh pihak selain
DPR, yaitu MK yang memiliki 5 (lima) fungsi melekat terkait dengan konstitusi dan efeknya
terhadap perlindungan konstitusional warga negara serta demokrasi. Maka dalam hal ini, MK
dapat berperan sebagai positif legislator atas Pasal 222 UU 7/2017 apabila diajukan lagi dalam
juducial review dengan model konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), artinya
MK mengembangkan judicial activism namun harus tetap berpegang pada judicial restrain.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 28
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

DAFTAR BACAAN

Ambardi, Kuskrido, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di
Indonesia Era Reformasi, KPG, Jakarta, 2009.

Dahl, Robert A., A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press, Chicago,
1956.

, Poliarchy: Participation and Opposition, 1971.

Haywood, Andrew, Politics, 2nd Edition, Palgrave, New York, 2002.

Hague, Rod, Martin Harrop, dan Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: An
Introduction, The Macmillan Press LTD, London, 1992.

Haris, Syamsuddin, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, Jakarta, 2014.

Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam
Sistem Presidensial Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Themis Publishing, Jakarta, 2017.

, Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem
Pemerintahan Presidensial, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Linz, Juan J., Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation,
in Crafting Indonesian Democracy, Ed. R. William Liddle, 2001.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia
– Teori, Konsep dan Isu Strategis, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Marijan, Kacung, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana
Prenana Media Group, Jakarta, 2011.

Pamungkas, Sigit, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu
Pemerintahan, UGM, Yogyakarta, 2009.

Plano, Jack C., dkk., Kamus Analisis Politik, Rajawali, Jakarta, 1985.

Riwanto, Agus, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia – Pengaruhnya
Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial
yang Efektif, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 29
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

South-East Asian and Pasific Conference of Jurist, The Dinamic Aspects of the Rule of Law in
The Modern Age, 15-19 February 1965, Bangkok, 1965.

Utari C.R., Dri, Positive Legislator: Memperbaiki Disconnect Electoral Atas Presidential
Threshold, Makalah masih dalam proses editing dalam buku yang akan diterbitkan
bersama antara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum
Universitas Jember dengan Hanns Seidel Foundation, 2021.

Wibowo, Pramono Anung, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi – Potret Komunikasi
Politik Legislator – Konstituen, Buku Kompas, Jakarta, 2013.

Foweraker, Jose, “Institutional Design, Party System, Governability: Differintiating the
Presidential Rezime of Latin America”, British Annual of Political Science, Cambrigde
University Press, 28 (4) (Oct.). 1998.

Ghoffar, Abdul, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Pengalaman di Negara Lain”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018.

Lijphart, Arend, “Presidensialism and Majoritarian Democracy: Theoritical Observations”
dalam Linz dan Valenzuela, ed. The Failure of Presidential Democracy, Volume I,
Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1994.

Mainwaring, Scott, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult
Combination”, dalam Comparative Political Studies, Vol. 26, No. 2, 1993.

Roberts, Nancy, “Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation”, American
Review of Public Administration, 34 (4), 2004.

Sanit, Arbi, “Urgensi Koalisi Strategik”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 31 tahun
2009.

Utari C.R., Dri, “Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca
Pemilu Serentak 2019”, JURNAL JENTERA Volume 3 No. 1 (2020).

Salman, Radian, Presidensialisme Tanpa Ambang Batas Pencalonan Presiden, Bahan Seminar
Nasional “Gagasan Amandemen V UUD NRI 1945: Peneguhan Kedaulatan dan
Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden
dan Membuka Calon Presiden Perseorangan”, Sekolah Pascasarjana Universitas
Airlangga bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Selasa, 8
Juni 2021.

Utari CR., Dri, Esensi Konvensi Partai Demokrat, Harian Jawa Pos, Sabtu 26 April 2014.

Purnamasari, Desi, Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut, 28 Agustus 2018,
https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 30
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Survei, Lembaga: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004, 3 Mei 2019,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161

Utari C.R., Dri, Prinsip Checks and Balances Atas Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Era Pandemi), https://cons.id/id/prinsip-checks-and-
balances-atas-kekuasaan-presiden-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-
undangan-era-pandemi/

Wiwoho, Jamal, Presidential Threshold: Ya Atau Tidak?, http://jamalwiwoho.com/wp-
content/uploads/2013/09/Presidential-Threshold.pdf

Wahman, Michael, Policy Blind Coalitions-Ethnicity And Political Coalitions In

Kenya Under Multipartyism,

https://www.researchgate.net/publication/267844024_Policy_Blind_Coalitions_-

Ethnicity_and_political_coalitions_in_Kenya_under_multipartyism.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 31
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN &
MENIMBANG CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PENEGUHAN
KEDAULATAN RAKYAT & PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL

Dr.Hesti Armiwulan S.,S.H.,M.Hum

Pendahuluan

Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung sejak kelahiran Negara Republik Indonesia.
Berbagai problematika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sepertinya masih terus menjadi
tranding topik. Cermatan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bisa ditinjau
berdasarkan konstitusi yang berlaku karena pada hakekatnya bernegara berarti juga berkonstitusi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan negara. Secara sederhana Brian Thompson menggambarkan konstitusi adalah
dokumen yang memuat aturan-aturan dalam menjalankan organisasi (a constitution is a document
which contains the rules for the operation f an organization)1. Salah satu muatan konstitusi adalah
pembatasan kekuasaan dan sistem pertanggungjawaban kekuasaan yang dikenal dengan sistem
konstitusionalisme. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sedikitnya ada tiga
corak bagaimana memaknai konstitusi, yaitu :
• Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. UUD 1945 dapat disebut sebagai kehendak bersama dari segenap bangsa Indonesia
yang telah mengalami penderitaan selama masa penjajahan, kehendak bersama untuk merdeka
dan kehendak bersama untuk mewujudkan cita-cita bernegara. Kehendak bersama atau disebut
dengan konsensus (general agreement) tersebut merupakan suasana kebatinan yang mendasari
pembentukan UUD 1945. Suasana kebatinan tersebut antara lain dapat dipahami dari pidato yang
dikemukakan oleh Soekarno pada saat Sidang BPUPKI : “… Alangkah keramatnya Undang-
Undang Dasar bagi suatu bangsa --- seringkali sesuatu bangsa melahirkan Undang-Undang
Dasarnya dengan sesungguhnya didalam lautan darah dan lautan airmata, oleh karena itu
nyatalah bahwa sesuatu Undang-Undang Dasar sebenarnya adalah satu hal yang amat keramat
bagi sesuatu rakyat, dan jika kitapun hendak menetapkan Undang-Undang Dasar kita, kita perlu
mengingat akan kekeramatan pekerjaan itu”2. Corak yang pertama ini, terkandung makna bahwa
seluruh isi UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan merupakan
pemikiran murni (Original Ideas) dari para pendiri negara guna mewujudkan negara yang dicita-
citakan atau disebut sebagai Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

• Berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian dikenal
sebagai masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Catatan sejarah yang terjadi di masa Orde
Lama yang dinilai menciderai UUD 1945 adalah Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 yang
mengangkat Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Begitu pula pada masa pemerintahan
Orde Baru yang menjadikan UUD 1945 sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dengan cara
menyatakan akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, namun dalam

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 32
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

praktiknya menunjukkan otoritarianisme. Dalam kurun waktu dari Tahun 1959 – Tahun 1998
menunjukkan corak bagaimana praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memposisikan

1 Brian Thompson,Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third-Edition,
Blackstone Press Ltd, London, 1997, page 3

2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) yang berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945,
(Dikutip dari “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar !945 oleh Prof .Mr. Haji
Muhammad Yamin, Jilid pertama, Tahun 1959), hlm 222-223

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 33
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

UUD 1945 sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan. UUD 1945 lebih dimaknai sebagai
dokumen politik yang memberikan kekuasaan kepada penyelenggara pemerintahan.

• Reformasi konstitusi dalam wujud terjadinya perubahan UUD 1945 yang dimulai pada Tahun
1999 sebagai perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat pada Thun 2002, merupakan
kongkritisasi atau evaluasi dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dikurun waktu Tahun
1959-1998 terutama di masa Orde Baru. Walaupun perubahan yang dilakukan bersifat addendum
namun apabila dicermati sesungguhnya telah terjadi perubahan yang sangat mendasar bahkan
dapat dikatakan menjadi konstitusi baru. Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengalami
perubahan yang secara formal disebut Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, apabila dicermati sesungguhnya berbeda dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Corak yang ketiga ini yang saat
ini sedang berlangsung. Tentu perubahan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan prinsip-
prinsip kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis serta
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tema dalam Forum Group Discussion (FGD) kali ini yaitu “Penghapusan Ambang Batas
Pencalonan Presiden dan Menimbang Calon Perseorangan Sebagai Peneguhan Kedaulatan
Rakyat dan Sistem Presidensial”. adalah salah satu problematika yang timbul dari Reformasi
Konstitusi. Berdasarkan tema tersebut, setidaknya ada empat hal yang perlu dianalisis yaitu
:Pencalonan Presiden, Kedaulatan Rakyat, Sistem Presidensial dan Ide Amandemen kelima.
Pembahasan

• Prinsip Kedaulatan Rakyat

Dokumen hukum yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yaitu Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 “…maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jelas dan tegas bahwa prinsip kedaulatan rakyat atau disebut dengan demokrasi
Indonesia adalah demokrasi dengan berdasar kepada Pancasila. Demokrasi atau kekuasaan
tertinggi ada di tangan rakyat (government by people) yang artinya bahwa pada prinsipnya
kekuasaan adalah berasal dari rakyat oleh karenanya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan
memberi arah serta menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.3 Kongkritisasi prinsip kedaulatan
rakyat ditentukan dalam Pasal 1ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, dan dalam Penjelasan UUD 1945
ditegskan bahwa MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan
demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Oleh karena itu maka MPR diberi kewenangan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUD 1945 yaitu menetapkan UUD dan garis-garis besar
Haluan negara serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain demokrasi tidak langsung,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 34
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

3 Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM,
Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hal.90

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 35
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengunakan demokrasi langsung (directdemocracy)
yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan anggota DPRD. Ketentuan Pasal
1 ayat (2) telah diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”. Begitu juga kedudukan, keanggotaan dan kewenangan MPR telah
diubah. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUD 1945
membawa konsekuensi yang cukup mendasar. MPR tidak lagi disebut sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia melainkan hanya merupakan gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD.
Sebagai ilustrasi pada saat terjadi suatu kondisi seperti tuntutan rakyat pada reformasi tahun 1998
merupakan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pada waktu itu kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia
sehingga secara cepat mampu merespon kehendak rakyat yang menuntut reformasi atas
penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Reformasi Tahun 1998 dan termasuk reformasi
Konstitusi dapat terjadi karena keberadaan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945.4 Pertanyaannya
bagaimana implementasi prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945?
Hakekatnya apabila berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat adalah
berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.5
Namun apabila dicermati sampai saat ini rakyat masih terposisikan sebagai obyek atau alat untuk
memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Kewajiban negara memberikan Pendidikan politik
yang bertujuan membangun kesadaran politik belum menjadi prioritas. Akibatnya partisipasi
rakyat untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan masih lemah. Padahal berjalannya prinsip-
prinsip demokrasi harus disertai dengan kuatnya civil society. Dalam sistem demokrasi modern,
legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, dimana pada satu
pihak pemerintahan harus terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat
dikatakan memiliki legalitas. Pada pihak yang lain, pemerintahan juga harus legitimate, yang
bermakna pemerintahan harus dipercaya. Oleh karena itu, pentingnya suatu pemilihan umum
sebagai mekanisme agar pemerintahan tersebut mendapatkan legalitas dan legitimasi langsung dari
rakyat sehingga dapat disebut sebagai pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut menegaskan
bahwa Pemilihan Umum merupakan ciri penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi
modern. Begitu juga dalam rezim Hak Asasi Manusia, jaminan hak memilih dan dipilih dalam
pemilihan umum merupakan hak sipil dan politik yang dikategorikan sebagai hak positif (Positif
rights). Artinya hak tersebut akan terpenuhi apabila penyelenggaraan pemilihan umum terlepas
intervensi Pemerintah.

• Sistem Presidensial
Sesungguhnya sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia berdasarkan

UUD 1945 adalah sistem presidensial. Namun dalam praktiknya penerapan sistem presidensial
tersebut yang menjadi salah satu problematika di sepanjang penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia. Dalam sistem presidensial, tanggung jawab pemerintahan memang dipegang oleh
Presiden. Dengan kata lain Presiden yang memiliki kewajiban melaksanakan kehandak rakyat
dengan batasan kewenangan berdasarkan konstitusi. Walaupun Presiden memiliki otoritas yang
sangat kuat, akan tetapi hal tersebut tidak boleh diartikan kekuasaan berada di satu tangan saja.
Sistem pemerintahan presidensial akan berlangsung kuat dan efektif apabila dibangun dalam kultur

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 36
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL