PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

4 Hesti Armiwulan, Catatan Kritis Sistem Hukum dan Praktik ketatanegaraan. 2019,
Jurnal Majelis, 2, 1-14. 5 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi Bernegara:Praksis Kenegaraan
Bermartabat dan Demokratis, Malang, Setara Press,2015, hal. 33

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 37
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

negara hukum yang demokratis dengan sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
mekanisme cheks and balances yang baik. Reformasi Konstitusi melalui perubahan atas UUD
Tahun 1945 dimaksudkan untuk membangun sistem presidensial yang mendekati ideal.
Sebaliknya apabila prinsip-prinsip rule of law dan juga prinsip cheks and balances lemah ditambah
kuatnya kultur feodalisme, maka praktik otoritarianisme akan terjadi. Dalam konteks hukum tata
negara, salah satu prinsip negara yang domokratis adalah adanya pengaturan mengenai pemisahan
kekuasaan dan sekaligus juga ada mekanisme pembatasan kekuasaan serta mekanisme
pengawasan terhadap penyelenggara negara yang disebut dengan mekanisme cheks and balances.
Prinsip-prinsip tersebut tentu akan terlaksana dengan baik apabila secara tegas diatur dalam
konstitusi yang menjadi sumber hukum tertinggi di suatu negara. Dengan kata lain pembatasan
kekuasaan merupakan salah satu inti dari materi konstitusi yang disebut konstitusionalisme. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Friedrich “an institutionalized system of effective, regularized
restrains upon governmental action”.6

Prinsip-prinsip demokrasi dan juga jaminan perlindungan hak asasi manusia dapat
terwujud dengan baik dalam konteks negara hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa ide
negara hukum pada hakikatnya timbul sebagai reaksi dari kesewenang-wenangan (abuse of power)
yang dilakukan penyelenggara negara di masa lampau. Gagasan tentang negara hukum yang
menjadikan hukum sebagai pembatas kekuasaan penguasa merupakan solusi yang dihadirkan
sebagai upaya untuk meminimalisasi kesewenang-wenangan dari penguasa. Adagium Power
Tends to Corrupt but Absolute Power Corrupt Absolutely menjelaskan suatu situasi yang
kemungkinan besar dapat terjadi yang ketika kekuasaan bersifat absolut, kekuasaan tanpa batas
akan melahirkan sebuah otoritarianisme, kediktatoran atau juga penyalahgunaan kekuasaan yang
akan berujung pada pencideraan hak masyarakat. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal
ini dibutuhkan hukum sebagai alat yang dapat membatasi kekuasaan dalam suatu negara.
Berdasarkan konsep berpikir ini, maka negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada
hukum (Rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).

• Ambang Batas Pencalonan Presiden
Perubahan yang cukup fundamental dalam UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 6 dan penambahan
Pasal 6 A dan Pasal 7 yaitu tentang syarat, mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
dan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan
Pasal 6 A maka tidak ada lagi persyaratan orang Indonesia asli. Selain itu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun yang mempunyai hak konstitusional
mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik atau gabungan Partai politik.
Akan tetapi yang menjadi masalah adalah persoalan persyaratan calon Presiden dan Wakil
Presiden, yakni presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Presidential Threshold yang diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Persyaratan ambang batas pencalonan presiden didasarkan pada perolehan
suara atau kursi partai politik di DPR pada dasarnya merupakan praktik

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 38
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

6 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekjen & Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2006, Jakarta, hal. 21

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 39
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

anomali/tidak normal dalam skema presidensial. 7 Pengaturan Presidential Threshold di
Indonesia ditentukan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada
Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal yang mendasari penolakan pemberlakuan ambang batas
tertentu dalam pencalonan presiden disebabkan karena hal tersebut tidak lazim, apalagi jika
dikaitkan dengan perolehan suara atau kursi parlemen. Secara teoritis, basis legitimasi seorang
presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil
Pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi
terpisah yang memiliki basis legitimasi8.
Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan
adanya ambang batas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan ketentuan
Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
berlakunya sistem Pemilu Serentak, maka setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat
mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa syarat mempunyai sejumlah
kursi tertentu di DPR. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku bagi capres dan wapres adalah
Pertama, calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dalam gabungan / koalisi partai politik; Kedua, semua partai
politik dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang
memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu;
Memang memahami ketentuan Pasal 6A ayat (1) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 6 A
ayat (5) yang menentukan “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih
lanjut diatur dalam undang-undang”. Artinya hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Pasal
6 dan Pasal 6A diamanatkan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Namun kalau
persayaratan ambang batas disebut sebagai open legal policy menurut saya kurang bijaksana,
karena dengan adanya ambang batas berarti mencederai hak konstitusional yang diberikan
kepada Partai Politik, dengan kata lain hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
dan hak asasi manusia.
• Amandemen kelima UUD Tahun 1945.
Pada prinsipnya berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, MPR mempunyai kewenangan
melakukan perubahan UUD. Seharusnya memang menjadi tugas MPR untuk melakukan
evaluasi implementasi UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah berlangsung dua dasawarsa.
Evaluasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif untuk kepentingan penyelenggaraan
negara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negara. Sangat disayangkan apabila
niatan amandemen hanya untuk memenuhi hasrat atau nafsu kekuasaan yang ujung-ujungnya
akan membawa penderitaan rakyat Indonesia.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 40
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN
MENIMBANG CALON PERSEORANGAN SEBAGAI PENEGUHAN

KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTIM
PRESIDENSIIL

Rosita Indrayati
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi
(PUSKAPSI) Fakultas Hukum Uiversitas Jember

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan (UUD NRI 1945) selanjutnya disebut
UUD NRI 1945, menganut asas kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didasarkan pada
Undang-Undang Dasar itu sendiri dan dengan sistem pemerintahan Presidensial. Dalam
pemerintahan Presidensial, Presiden diserahi mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi
pemerintahan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan
objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Didalamnya terkandung konsepsi yang
berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara.1

Sistem Konstitusi merupakan landasan hukum dari setiap bangsa dan negara. Sistem
hukumnya, sistem sosialnya, sistem ekonominya dipengaruhi oleh sistem konstitusi. 2
Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Amandemen tidak
saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga
“mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuanketentuan dalam Undang-
Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya.3 Sri Soemantri (1994), mengatakan
bahwa dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam mengubah konstitusi di Kerajaan
Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet, mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya
mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah ataupun kalimat
dalam Undang-Undang Dasar mengubah konstitusi berarti membuat isi ketentuan Undang-
undang Dasar menjadi lain dari semula melalui penafsiran. 4

Perubahan konstitusi dasar Indonesia (UUD NRI 19455) yang dilakukan sampai
perubahan keempat sudah menyebutkan beberapa perubahan yang ada dalam sistem
ketatanegaraan negara. Sebagai alasan normatif yang tumbuh menjadi suatu perdebatan dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terangkum dalam beberapa hal di bawah ini yang
menjadi latar belakang dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, sebagai berikut :6

1 Jimly Asshiddiqie Dalam H. Kaharudin, Galang Asmara and Haeruman Jayadi, ‘Hak
Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945’ (2016) 23 Jurnal Media Hukum 137, 138.
2 Sukarna Dalam Oksep Adhayanto, ‘EKSISTENSI HAK PREROGATIF PRESIDEN PASCA
AMANDEMEN UUD 1945’ 2
J34uiSrbnriiadlS1Fo5eI7Sm.IaPnUtrMi, 1R9A841,5P6r,o1s5ed6u. r dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 41
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

5 Perubahan UUD 1945 juga merubah judul konstitusi yang awalnya berbunyi: “Undang-
Undang Dasar Tahun 1945”
menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD NRI
1945.

6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal,
dan Ayat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2004), hlm. 17

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 42
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

- UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan
tertinggi yaitu MPR selaku pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat tidak
terjadinya saling mengawasi dan mengimbangi (ceck and balances) pada institusi-
institusi kenegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi pada MPR merupakan kunci yang
menyebabkan kekuasaan pemerintahan seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan
rakyat;

- UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif
(Presiden), sehingga sistem ketatanegaraan dominan dikuasai oleh Presiden (executive
heavy). Akibatnya, pada Presiden terpusat dua kekuasaan sekaligus, yakni kekuasaan
pemerintahan, dan kekuasaan legislasi karena Presiden memiliki kekuasaan
membentuk undang-undang;

- UUD 1945 terlalu banyak mengandung pasal-pasal yang fleksibel sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu tafsiran;

- Kewenangan Presiden sangat banyak diberikan oleh UUD 1945 dan kewenangan itu
digunakan untuk mengatur hal-hal yang sangat penting dengan dibentuknya undang-
undang dibawahnya; dan

- Rumusan yang terdapat pada UUD 1945 pada intinya adalah berisi tentang bagaimana
penyelenggara negara mempunyai semangat dalam menjalankan substansi yang
terdapat pada isi konstitusi tersebut, sehingga hal itu mengakibatkan ketentuan
konstitusi itu belum dapat mendukung dan belum memuat aturan dasar tentang
kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat,
penghormatan terhadap HAM, dan otonomi suatu daerah. Inilah kemudian yang akan
dapat membuka peluang praktek penyelenggaraan negara yang pelaksanaannya tidak
sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Hal mendasar lain yang menjadi alasan perlunya dilakukan Perubahan, karena UUD 1945
dianggap terlalu menjadikan kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan
eksekutif, hal ini mengakibatkan adanya dominasi kekuasaan oleh Presiden (executive heavy)
sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan d Negara Indonesia. Sangat banyak
kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 yang sebagai implementasinya dengan
dibuatnya undang-undang sebagai pelaksana dari UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kewenangan
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terpusat dengan dua kekuasaan
sekaligus, yakni kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan legislasi karena Presiden memiliki
kekuasaan membentuk undang-undang.7 Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri- cirinya,
bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, akan tetapi sistem presidensiil ini
diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks
politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki
tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks.
Secara teoretis, presidensiilisme menjadi masalah jika berkombinasi dengan sistem multipartai.
Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensiil diyakini semakin terlihat bila dipadukan
dengan sistem multipartai.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan
sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis
mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis.
Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara lebih rinci dalam Pasal 6A

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 43
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

UUD 1945 sedangkan Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang

termaktub dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Konsep pemerintahan demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih
dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap
warga Negara. 8

Mahfud MD menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden secara umum memang dapat dikatakan lebih bersifat demokratis jika
dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung,
Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan
yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi lain
untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan. Pertama, pemilihan langsung lebih
membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak
mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di
tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial.9

PEMBAHASAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbagai
elemen masyarakat mengajukan jucial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu
pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung
yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun
2019. Pengaturan syarat pencalonan mengenai dukungan 20% melalui hasil pemilu sebelumnya
menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak
konstitusional pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) pada pemilu 2019.10 Secara konseptual, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi
kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya. Menurut Saldi Isra, ada beberapa
alasan (raison d’etre) yang sangat mendasar dilakukannya pemilihan secara langsung,
yaitu:11

- Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan
dukungan yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan
tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (volontegenerate) akan menjadi
pegangan bagi Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya.

8 Nur Hidayat Sardini, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press,
Y9 oMgDya,kMarathafud. (2011). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 44
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

K10onRsatihtmusai.t Jakarta: Rajawali Press. hlm.137-139. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan
Teguh Santoso Gobel, ‘Rekonseptualisasi

Wakil Presiden

(Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak “Re-conceptualizing the Presidential Threshold in

1C1onIscruar,rSenatldEi.le(c2t0io0n9”).’ 26, 96. Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem
“Pemilihan
Presidensial”, Jurnal Konstitusi, 2 (1): hlm. 108-109

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 45
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

- Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam
proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah terjadi
dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai
pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin
dihindarkan.

- Pemilihan Presiden langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada
rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain.
Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara
aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh
partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik
(political party representation).

- Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan
dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and
balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh
rakyat.

Sistem presidensiil, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan
negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan
legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensiil, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga
unsur yaitu Presiden yang dipilih rakyat, Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang
terkait. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Dalam
sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena
rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang terdiri dari beberapa anggota dengan
tujuan mencapai kekuasaan politik. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan
sendirinya ada.12 Partai politik di Indonesia saat ini mengalami kemerosotan, hasil suara pada
pemilu terakhir mengalami penurunan jika dibandingkan hasil-hasil pemilu sebelumnya.
Maka dari itu partai politik yang unggul dengan perolehan suara yang tidak sesuai dengan apa yang
ditetapkan harus berkoalisi dengan partai lain. Di Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh
koalisi tersebut. Bargaining antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian jabatan menteri
dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan platform bersama, padahal menteri- menteri tersebut
berasal dari partai politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. Hal
inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang
semestinya menjadi dasar pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai
mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain itu, koalisi
yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki
wakil di badan legislatif akan selalu mendukung program-program

12 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 46
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pemerintah. Sedangkan salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan
mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif serta
immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemilihan Umum atau pemilu adalah pada dasarnya merupakan suatu instrumen yang dapat
“direkayasa” hal ini dimaksudkan untuk melihat corak demokrasi, berjalannya sistem politik dan
ketatanegaraan di suatu Negara, pemilu akan dapat membawa pengaruh pada tiga hal, yakni, sistem
kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Ketiganya adalah merupakan satu kesatuan
sistem yang tidak dapat dipisahkan. Desain sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi 1999, 2004,
2009 hingga 2014, terus mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan dengan dinamika
kesejarahannya yang unik dan amat menarik untuk dicermati.

Hal ini dapat dibuktikan melalui rutinitas pergantian paket undang-undang (UU) yang
dipergunakan dalam setiap pemilu, bahkan antara pemilu sebelum dan sesudahnya tidak
berkesinambungan.13 Perubahan paket UU Politik dalam setiap pemilu membuktikan, bahwa telah
terjadi perubahan sosial-politik yang menuntut diakomodasi. Ini terjadi karena adanya
pengaruh dan interaksi yang tak terelakkan dari masyarakat
global. Dari aspek antropologi hukum, ini adalah implikasi dari mobilitas politik dan
hukum karena bergeraknya sejumlah aktor baik orang, maupun organisasi yang bergerak
dari satu negara ke negara lain.14 Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial. Namun yang perlu diperhatikan adalah
pelaksanaannya harus sesuai dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Melaksanakan
kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu
kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara
tertentu.15

Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) pada pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan krisis legitimasi,
dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih
mengakomodir presidential threshold sebagai syarat mutlak untuk pencalonan
presiden yang merujuk pada perolehan hasil suara pemilihan umum 2014.
Pengaturan tersebut tidak sejalan dengan logika pemilu serentak yang
menghendaki semua partai politik peserta pemilu berhak untuk mencalonkan presiden dan
wakil presiden. Mengenai pengaturan presidential threshold sulit diterima oleh
sebagian Partai Politik karena membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden
dan Wakil Presiden. Maka dari itu banyak pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK), baik itu orang pribadi maupun perwakilan partai. Dimana isi gugatan tersebut
semuanya menuntut tentang pemberlakuan ambang batas/presidential threshold yang menimbulkan
pelanggaran hak politik pribadi warga negara maupun partai poltik dan menuntut pernyataan bahwa
pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil

13 Rekaman tentang proses dan kemajuan sistem dan hukum pemilu 1999 dengan sistem
pemilu di masa Orde Baru dapat dibaca, Hermawan Sulistiyo, “Electoral Politics in Indonesia:
A Hard Way to Democracy” in Electoral Politics in Southeast and East Asia Journal, Vol 51,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 47
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

No. 2, 1999, hlm. 77-100. Sedangkan perbandingan antara sistem pemilu 1999 dan 2004, ditulis

secara cermat oleh Christopher J. Dagg, “The 2004 Elections in Indonesia: Political Reform and

D14emForacnraztisvaotnionB”ednadlaa-mBeAcshima aPnanc,ifiKceVeibeewtpvooinnt, Vol. 48, No. 1, April 2007, hlm. 47–59.
Benda Bechmann, dan Anne Griffiths,

Mobile People, Mobile Law, Exspanding Legal Relations in Contracting World, England,

A15shgate, 2005, hlm. 2-3.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 48
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6A UUD NRI 1945 dengan menambah
syarat prseidential threshold.
Uraian terkait ambang batas pada aturan terkait dengan pelaksanaan PEMILU dapat dianalisa
dalam beberapa hal :

- UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil
presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
(Pasal 222 UU Pemilu mengatur mengenai ketentuan ambang batas dalam Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden, yakni Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
GabunganPartai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh
lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya).
Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu yang diterapkan.
Artinya koalisi hanya bersifat pilihan, bukan kewajiban demi memenuhi syarat ambang
batas pencalonan.

- Rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presiden harus memberikan daya dukung
kepada menguatnya sistem presidensiil. Hal ini dapat dilakukan apabila presiden tidak
merasa ketergantungan dengan partai politik. Koalisi alamiah semestinya terjadi sehingga
kekuatan koalisi murni untuk kepentingan strategis dan jangka Panjang. Koalisi alamiah
akan terpenuhi apabila tidak mensyaratkan ambang batas pencalonan. Atas dasar itulah,
sistem presidensiil akan kohesif dengan mencairnya partai politik untuk membangun
koalisi yang strategis dan jangka Panjang.

Pokok-pokok pikiran Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Menimbang
Calon Perseorangan Sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat Dan Penguatan Sistim
Presidensiil :

- Pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara parpol (atau
gabungan partai politik) sesuai dengan bunyi Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pemilu mengatur mengenai ketentuan ambang batas dalam Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, yakni Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara
sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, untuk dapat mengusulkan
presiden dan calon presiden merupakan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal
policy).

- Argumentasi teoritik konstitusionalitas persyaratan mnegenai ambang batas minimum
perolehan suara partai politik (gabungan suara partai politik) untuk dapat mengusulkan
calon presiden dan wakil presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau
dipisahkannya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD dan DPRD melainkan argumentasi dari teoritik untuk
memperkuat system presidensiil dalam pengertian mewujudkan system dan praktik
pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal pemerintahan presidensiil sehingga
tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri system parlementer.

- Argumentasi sosio politik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum
perolehan suara parpol (gabungan suara parpol) untuk dapat mengusulkan calon presiden

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 49
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

dan wakil presidenadalah memperkuat lembaga kepresidenan sebagai

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 50
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio politik representasi masyarakat Indonesia
yang berbhineka.
- Merujuk dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dari sisi
penafsiran tekstual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dapat
dikatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan ruang kepada partai politik peserta
pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa
partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum, di sini jelas bahwa calon
presiden dan wakil presiden adalah diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol bukan
perseorangan, akan tetapi apabila masyarakat tetap menginginkan terkait calon perseorang
tentunya yang terlebih dahulu dilakukan adalah dengan merubah aturan yang terdapat
dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. (amandemen UUD NRI Tahun 1945).
Dengan argumentasi bahwasannya Konsekuensi hukum terhadap konstitusionalitas
ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdampak kepada legitimasi
Pasal 222 UU Pemilu yang menyebabkan pemilu kehilangan relevansinya sehingga
ketentuan ambang batas bertentangan dengan sumbernya. Dalam konstitusi pengusungan
Presiden dan Wakil Presiden membuka ruang bagi seluruh partai politik atau gabungan
partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Secara teori konstitusi
menurut Jimly Asshidiqie dan Bagir Manan bahwa konstitusi berdasarkan paham
konstitusionalisme memberikan batasan terhadap kekuasaan serta adanya perlindungan
hak asasi manusia yang sama dalam hal apapun karena konstitusi hadir sebagai hukum
tertinggi dalam menjamin hak-hak setiap warga Negara. Dapat dipahami bahwa ambang
batas tidak sesuai (inkonstitusional) karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang dimaksud
dalam konstitusi.
- Ambang batas jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, tentunya
tidak terlepas dari paham konstitusi, karena konstitusionalisme menurut C.J. Friedrich
(constitusionalism by dividing power provides a system of effective restraints upon
government action) yaitu konstitusionalisme dapat menyelenggarakan suatu sistem
pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintahan. Pembatasan-pembatasan
itu tercemin dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.
Ada 3 (tiga) ciri negara hukum klasik dalam hal pembatasan kekuasaan
diantaranya :
• Adanya Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan

antara pemerintah dan warganya ;
• Adanya pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemerdekaan kekuasaan

kehakiman ;
• Adanya pemencaran kekuasaan Negara atau pemerintah. Ciri-ciri tersebut jelas

menghendaki adanya pembatasan atau kekuasaan pemerintah dalam Negara yang
biasanya pembatasan-pembatasan itu dituangkan dalam konstitusi.
Prinsip dasar konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan
terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham konstitusionalisme mengemban the limited

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 51
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

state, agar penyelenggaraan Negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan
hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam Pasal-Pasal konstitusi.
Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan
ambang batas tentunya di ukur dengan tingkat konstitusionalitas apakah sesuai
dengan prinsip konstitusionalisme. Selain dari konstitusionalitas juga dipandang
secara rasionalitas, bahwa rasionalitas adalah pendapat yang berdasarkan pemikiran
yang bersistem dan logis dalam hal dan keadaan yang rasional.
- Berkaitan dengan materi Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 bahwa tidak ada
pembatasan dengan presentase untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden
karena bunyi Pasal tersebut menggunakan frasa “partai politik atau gabungan partai
politik” artinya setiap partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan
calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik juga tidak memiliki legitimasi yang
besar dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi diberikan hak
konstitusional untuk mengusulkan. Artinya yang akan menentukan siapa yang menjadi
presiden dan wakil presiden adalah tetap berada ditangan rakyat melalui pemilihan
secara langsung, partai politik (gabungan partai politik) hanya mengusulkan tidak
menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden tersebut.
- Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden/presidential threshold, namun berdasarkan
ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; “Tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-
undang.” Konstitusi Negara kita memberikan kewenangan konstitusional kepada
Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih
komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden
karena dalam UUD NRI 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi
muatan tersebut. Maka kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang memuat ketentuan presidential threshold. Ini
merupakan kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat
dengan sebuah pertimbangan bahwa demi terciptanya sistem presidensil yang kuat dan
efektif maka persyaratan pengajuan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan jumlah
suara sah nasional ini menjadi diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai
politik sebagai bukti legitimasi dari rakyat.
- Dikatakan bahwa pelaksanaan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme karena hak-hak rakyat
dirugikan terutama partai politik yang memiliki hak yang sama dengan partai politik
yang lain untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan aturan
dalam konstitusi. Dalam sistem kepartaian bahwa Indonesia menganut sistem
kepartaian multi partai yang memungkinkan semua partai memiliki hak yang sama
dalam pelaksanaan pemilu. Tingkat konstitusionalitas penerapan ambang batas
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan nilai-nilai
konstitusi. Penerapan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden dalam pemilihan umum serentak dapat mereduksi hak-hak partai politik
karena ambang batas yang digunakan berdasarkan pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya
yang cenderung akan menguntungkan pihak petahana, sebab koalisi yang dibangun
bersifat sementara dan akan menghasilkan politik tranksaksional yang mengarah ke
hal negatif dalam penentuan kebijakan kedepan. Hal ini dapat merugikan rakyat
karena

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 52
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pelaksanaan ambang batas tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat. UU tentang Pemliu
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) artinya substansi dari undang-
undang tersebut dapat dirubah karena sifatnya tidak kekal sehingga apabila
menginginkan hal tersebut para pembentuk undang-undang dapat merubah substansi
UU tersebut.
- Terdapat logika berpikir politik mengapa terdapat ambang batas, hal ini dikarenakan
dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terdapat kalimat gabungan partai politik,
sehingga dimungkinkan penerapan ambang batas hal ini adalah bertujuan untuk
efisiensiiti anggaran yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun partai politik,
karena apabila tidak ada penerapan ambang batas akan banyak muncul calon presiden
dan wakil presiden, sehingga solusinya adalah dengan penyederhanaan parpol,
pengetatan syarat parpol yang menjadi peserta pemilu. System pemilu yang efektif akan
melahirkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang efektif dan efisien, sehingga
akan tercipta hubungan yang harmonis antara presiden dan parlemen untuk itulah masih
diharapkan terdapatnya calon yang diusulkan dari parpol atau gabungan parpol bukan
calon dari perseorangan.

Rekomendasi :

- Ambang batas jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, tentunya tidak
terlepas dari paham konstitusi, karena konstitusionalisme menurut C.J.Friedrich
(constitusionalism by dividing power provides a system of effective restraints upon
government action) yaitu konstitusionalisme dapat menyelenggarakan
suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintahan.
Solusinya adalah Perubahan substansi aturan terkait ambang batas yang terdapat pada
Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017.

- Dari sisi penafsiran tekstual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2)UUD 1945,
dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan ruang kepada partai politik peserta
pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa
partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum, di sini jelas bahwa calon
presiden dan wakil presiden adalah diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol bukan
perseorangan, akan tetapi apabila masyarakat tetap menginginkan terkait calon
perseorangan tentunya yang terlebih dahulu dilakukan adalah dengan merubah aturan
yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- Penguatan sistim presidensiil
- Argumentasi teoritik konstitusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum

perolehan suara partai politik (gabungan suara partai politik) untuk dapat mengusulkan
calon presiden dan wakil presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau
dipisahkannya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD dan DPRD melainkan argumentasi dari teoritik untuk
memperkuat system presidensiil dalam pengertian mewujudkan system dan praktik
pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal pemerintahan presidensiil
sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri system parlementer.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 53
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

WACANA PRESIDEN TIGA PERIODE DAN USULAN PRESIDEN DARI
CALON INDEPENDEN DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

H.M.Sabaruddin Sinapoy

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari)
Lecturer of the Faculty of Law, University of Halu Oleo

Kendari e-mail: [email protected]

Wacana jabatan Presiden 3 (tiga) periode telah menjadi isu nasional dan
perdebatan di tanah air hingga saat ini. Meskipun Presiden sendiri menolak usulan
tersebut, namun bukan berarti isu tersebut berhenti saat itu juga. Seperti air yang
mengalir dari ember bocor, usulan atau wacana Presiden 3 (tiga) periode ini terus saja
mengalir dan menjadi perdebatan publik.

Masyarakat luas (publik) bukan tanpa alasan memperdebatkan persoalan
wacana jabatan Presiden 3 (tiga) periode, meskipun hal tersebut dapat saja terjadi
(dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945), namun memori kolektif
bangsa ini masih segar bahwa perubahan (amandemen) pertama UUD NRI Tahun 1945
pada 19 Oktober 1999 sudah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut yang (segera)
diganti menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan”. Dalam bacaan sederhana, public dan mahasiswa pada saat reformasi
1998 tersebut salah satu yang ingin segera diamankan dalam amandemen tersebut
adalah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Karena, pasal itulah sebenarnya yang
membuat Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup, dan Soeharto
menafsirkan lain hingga terpilih sebanyak 6 (enam) periode.1 Wacana jabatan Presiden
3 (tiga) periode tersebut bukan saja bertentangan dengan semangat reformasi yang
menginginkan pembatasan kekuasaan sebesar mungkin (dengan pengalaman Soeharto
berkuasa selama 32 tahun sebagai bentuk pemanfaatan kelemahan Pasal 7 UUD 1945.2
Jika pandangan ini terjadi, maka keberadaan konstitusi yang berlaku saat ini dapat
dikatakan sebagai konstitusi transisi, bukan pada konstitusi definitive.

Sebelum amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945, Pasal 7 yang menyatakan
bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali” kemudian diubah menjadi “Presdien dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” artinya pasal ini
mengunci Presiden hanya boleh 2 (dua) periode saja menjabat. Tidak dimungkinkan
lagi menjadi 3 (tiga) periode apalagi lebih dari itu, kecuali diadakah amandemen UUD
NRI tahun 1945 tersebut. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa jika ingin
mengubah UUD NRI Tahun 1945 hanya untuk semata-mata mengubah Pasal 7 tersebut.
Maka, sebenarnya bangsa ini sedang menunjukan bahwa Konstitusi kita (UUD NRI
Tahun 1945) yang telah

1 Fajar dan Dwi R.A, Kenapa Masa Jabatan Presiden Perlu Dibatasi?,

https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-presiden-perlu-dibatasi/full&view=ok, 19

Agustus 2010, di akses pada tanggal 5 Juli 2021.

2 Istilah UUD 1945 adalah istilah yang digunakan sebelum perubahan 4 (empat) kali tersebut. Sedangkan setelah

perubahan menggunakan istilah UUD NRI tahun 1945.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 54
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

dibahas 4 tahun dan diubah 4 kali tersebut ternyata hanya ditafsir oleh elit hari ini
sebagai konstitusi transisi.

Selain itu masyarakat juga dapat menduga bahwa kekuasaan (Presiden)
selanjutnya dapat dengan mudah mengubah kembali konstitusi yang ada dengan alasan
yang baru. Olehnya itu, wacana masa jabatan Presiden 3 (tiga) periode bukan saja
mengkhawatirkan tetapi juga berbahaya bagi kehidupan demokrasi Indonesia, karena
akan jauh dari kepastian/permanennya pasal-pasal konstitusi itu sendiri. Belum lagi soal
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah. Padahal
masyarakat masih ingat betul tentang argumentasi DPR yang menyatakan tidak akan
mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena baru
diberlakukan 1 (satu) kali, itu juga menghindari pembuatan produk hukum yang sia-sia
(mubazir) dan hanya dipakai beberapa saat kemudian diganti kembali.3 Hal lain yang
malah menjadi PR (pekerjaan rumah) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilu pada Pemilu 2019 lalu agar disempurnakan pada Pemilu 2024
(bukanya mengubahnya untuk 3 periode) yaitu Pasal 416 yang terdiri dari 5 (lima) ayat
dimana tidak satupun ayat yang mengatur tentang “jika calon presiden hanya diikuti
oleh 2 (dua) pasangan calon saja” yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor: 50/PUU-XII/2014 dan itu menimbulkan polemik dikemudian hari
pasca pemilu 2019 lalu dan kemenangan Jokowi- Ma’ruf Amin yaitu digugatnya PKPU
Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon Presiden terpilih yang didalam salah satu
pasalnya memunculkan norma baru yaitu “jika hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan
calon saja maka peraih suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Presiden
terpilih”.4 Imbasnya Rachmawati Soekarno Putri dkk mengajukan gugatan pembatalan
PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan
Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai dasar
aturan pelaksana penetapan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia. Dan hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji
Materiil PKPU Nomor 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan
Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019
sebagai dasar aturan pelaksana penetapan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia.

Artinya, beberapa persoalan diatas harusnya menjadi konsen pembahasan para
pegiat pemilu, akademisi, pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan Pemilu dan
Pilkada serentak pada tahun 2024 bukan mewacanakan masa jabatan Presiden 3 (tiga)
periode yang instrumennya pastilah mengubah (amandemen) UUD NRI Tahun 1945
secara bersamaan menodai teori konstitusi definitive tersebut.

Penguatan demokrasi dan konstitusonalisme sebenarnya dapat dilakukan
dengan secara konsistensi menjalankan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa : “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum
sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”, pasal ini ingin menegaskan bahwa setiap
peserta pemilu yang telah lolos verifikasi berhak mengajukan Calon Presiden Dan Wakil
Presiden tanpa embel-embel parlementary threshold (ambang batas) sebagaimana
masih dicantumkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilu yang menyatakan bahwa :

3 Riyan Setiawan, DPR Plinplan Revisi UU Pemilu: Diusulkan Sendiri, Ditolak Sendiri,
https://tirto.id/dpr- plinplan-revisi-uu-pemilu-diusulkan-sendiri-ditolak-sendiri-f9N9, 1 Februari 2021, di akses
pada tanggal 5 Juli 2021.
4 Pasal 3 ayat (7) PKPU 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,
Dan Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 55
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.5 Pasal ini jelas
bertentangan dengan semangat konstitusi dan konstitusionalisme, karena penetapan 20%
perolehan kursi dan 25% persen suara nasional tentu merugikan partai-partai kecil
meskipun telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dan menurut konstitusi (Pasal
6A) tersebut berhak mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik sendiri
maupun gabungan partai. Seharusnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
syarat pencalonan Presiden kembali pada Pasal 6A ayat (2) dengan tanpa ambang batas
atau parlementary threshold. Jika ambang batas atau parlementary threshold
dihilangkan sesuai dengan semangat konstitusi Pasal 6A tersebut, maka masyarakat
luas akan mendapatkan opsi calon yang sangat beragam, keuntungan lainnya adalah
pembelahan ditengah masyarakat karena Calon Presiden yang terbatas (kurang dari dari
tiga) tidak akan terjadi diakibatkan masing- masing pendukung akan tahu bahwa calon
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedualah yang akan maju diputaran
kedua dan calon-calon lain yang tidak lolos putaran kedua otomatis akan berkoalisi
dengan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua tentu dengan chemistry atau
kesesuaian ideology atau visi-misi calon dengan calon yang akan didukung. Pada
konteks inilah ide-ide kebangsaan dari para tokoh-tokoh negarawan bersatu
memecahkan persoalan bangsa dan potret seperti inilah yang mencerminkan
kegotongroyongan.

Selanjutnya, adanya wacana soal calon Presiden independen juga menjadi hal
yang tak kalah seru diperbincangakan masyarakat. Bahwa calon Presiden lebih
mencerminkan kesamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan sebagaimana tercermin dalam UUD NRI Pasal 27 Tahun 1945 yang
kutipan lengkapnya menyatakan bahwa : “setiap warga negara bersamaan
kedudukannya didalam huukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” namun pada kaum kontrawacanacalon
independenpun mengajukan proposisi hukum yang premis-premisnya adalah juga
premis konstitusi yaitu; “bahwa benar setiap warga negara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan pemerintahan namun pengaturan hal tersebut sebagai langkah
pertama. Langkah selanjutnya adalah setiap warga negara tersebut tadi harus tetap
melalui mekanisme partai politik untuk diusung sebagai calon Presiden (Pasal 6A
UUD NRI Tahun 1945)”.

Bahwa wacana calon independen kali ini harus dilihat sebagai upaya terobosan
sistem pergantian pemimpin bangsa setiap lima tahun sekali. Posisi Pasal 27 UUD NRI
Tahun 1945 yang menjadi guidens hak setiap warga negara dalam hukum dan
pemerintahan jika terpaksa harus dibuat berhadap-hadapan dengan Pasal 6A (warisan
konstitusi transisi) sebagai langkah kedua dan sekaligus menjadi alat verifikasi setiap
orang yang mempunyai niatan untuk maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia
haruslah menempatkan Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi definitif) satu digit
diatas Pasal 6A yang hanya menjadi alat dan langkah kedua. Karena alatnya bisa kita
ganti dengan alat yang lain (misalnya dengan membolehkan calon independen itu
sendiri) dan langkahnyapun boleh disatukan agar lebih efektif.

5 Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dianggap sebagai turunan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 56
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Secara common sense alasan ini logis. Pertama, bahwa meskipun skema calon
independen dibuka, tentu kita tidak perlu khawatir terkait dengan membludaknya
pendaftar Calon Presiden, karena semua warga negara Indonesia yang memiliki
pengetahuan tentu akan faham bahwa menjadi Calon Presiden tidak segampang
menjadi Calon Kepala Desa atau Bupati/Wali Kota dan Gubernur. Pasti lebih rigit,
lebih detail, dan lebih presisi. Masyarakat luas juga pasti menghitung soal cost (biaya)
yang akan ditimbulkan dari konsekuensinya sebagai Calon Presiden itu sendiri. Hal lain
yang masyarakat pasti hitung dan timbang dalam upaya menjadi pendaftar Calon
Presiden perorangan adalah tetap juga bukan seperti pendaftaran CPNS yang
mempunyai kuota, disini masyarakat tahu bahwa dari sekian banyak (anggaplah ratusan
atau ribuan) hanya ada satu yang akan menjadi Presiden. Dan praktis biaya kampanye
tidak bisa dilapor polisi sebagai penipuan dibayangkan sama saat mendaftar sebagai
Calon ASN yang tertipu, keadaan itu logic, sederhana ditengah masyarakat. Tentu jika
ingin mendapatkan datanya lebih detail, lembaga survey akan memenuhi keinginan
tersebut. Kedua, tekhnis pengaturannya dapat dilakukan di perubahan Undang-Undang
Pemilihan Umum. Misalnya persoalan calon independen dibuat timsel seperti seleksi-
seleksi pimpinan-pimpinan lembaga independen seperti KPK, KY, Hakim MK dan
MA, KPU, Bawaslu dan lain-lain. Model itu akan lebih menarik, karena seleksi calon
orang nomor 1 (satu) di negeri ini melewati fase-fase seleksi intelektual yang ketat dan
terbuka. Artinya, siapapun yang lolos pada tahap seleksi dan menjadi calon independen
atau bahkan menjadi presiden Republik Indonesia. Integritasmnya dan
intelektualitasnya tidak akan diragukan lagi.6 Dan pasti dapat bersaing sengit dengan
calon usungan partai politik (seandainya Pasal 6A dalam UUD NRI Tahun 1945) masih
dipertahankan.

Hasil pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa baik wacana Presiden
3 (tiga) periode maupun wacana Presiden calon independen jalurnya tetaplah pada
perubahan konstitusi atau amandemen UUD NRI Tahun 1945. Begitupun dengan
penghapusan ambang batas (Presidensial threshold) yang tetap harus mengalami
perubahan pada level Undang-Undang Pemilu. Meskipun ketiga wacana tersebut
mempunyai kualitas argumen yang berbeda-beda. Kini saatnya kita menyatakan bahwa
diantara ketiga wacana tersebut yang paling tidak layak untuk dilanjutkan adalah
wacana masa jabatan Presiden 3 (tiga) periode. Karena sebagaimana yang telah
dijelaskan diatas wacana ini mengandung lebih banyak mudharat-nya daripada
maslahat-nya serta menjadikan kita setback kebelakang. Tersisa memang soal wacana
calon independen dan penghilangan ambang batas atau presidensial threshold. Wacana
calon independen tetap membutuhkan amandemen UUD NRI Tahun 1945 (amandemen
kelima). Namun amandemen kelima ini harus dipastikan bukan soal lain apalagi
mengembalikan ke Pasal 7 UUD 1945.7 Namun dapat ditambahkan Pasal 6B yaitu
tentang calon independen itu sendiri. Kemudian soal Presidensial threshold atau
ambang batas memang sudah sepantasnya segera direalisasikan sebagaimana alasan-
alasan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa peniadaan ambang batas adalah
perintah konstitusi terutama Pasal 6A, serta menghentikan praktek melawan konstitusi
syarat mencalonkan Presiden bagi partai politik dengan mengambil hasil pemilu
sebelumnya sebagai dasar atau patokan mengukur perolehan suara partai politik yang
akan mengusung

6 Dalam prakteknya metode seleksi dengan Timsel lebih unggul dibanding metode-metode lain yang ada,
meskipun anggota-anggota Timsel harus dijaga benar-benar dari para tokoh dan negarawan.
7 Terkait 2 (dua) wacana tersebut (yaitu masa jabatan Presiden tiga periode dan Calon Presiden independen)
memang tidak ada jalan lain selain amandemen UUD NRI Tahun 1945. Termasuk kekhawatiran masa jabatan tak
berperiode dengan mengembalikan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tersebut.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 57
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

calon presidennya. Bahwa praktek memasukan ambang batas dalam ketentuan Undang-
Undang Pemilu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan konstitusi. Karena jelas,
maksud Pasal 6A bukanlah demikian dan jika praktek perbuatan melawan konstitusi tersebut
terus dijalankan bukan hanya melanggar kaidah-kaidah ketatanegara, namun juga telah
melanggar hak partai-partai kecil untuk dapat menugusung Calon Presiden dari partai/
gabungan partai politiknya.

Akhirnya, menjadi tugas semua elemen bangsa untuk mengembalikan pelaksanaan
konstitusi pada relnya untuk dijalankan oleh para pengemban amanah sebaik-baiknya bukan
berdasarkan hasrat berkuasa sehingga membuat Undang-Undang sesuai dengan kepentingan
politik elit partai kemudian mengabaikan norma konstitusi itu sendiri yang telah dipikirkan
oleh para negarawan baik dalam klausul pasal yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum
perubahan maupun pasca amandemen.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 58
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

MENAKAR PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL PASCA
PEMILU SERENTAK: MASIH PERLUKAH AMBANG BATAS

PENCALONAN PRESIDEN?

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
Dosen Program Studi Magister Sains Hukum dan

Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR

Latar Belakang

Salah satu kesepakatan dasar perubahan UUD 1945 adalah mempertegas sistem
pemerintahan presidensiil. Kesepakatan dasar tersebut kemudian diwujudkan dalam
perubahan UUD yang memperteguh karakteristik sistem presidensiil, yakni : menetapkan
masa jabatan presiden yang tetap yang diikuti dengan pengaturan mengenai pemakzulan
hanya atas alasan konstitusional1 ; pemilihan secara langsung oleh rakyat2 sehingga Presiden
tidak bertanggungjawab kepada majelis/ badan perwakilan3 ; Presiden adalah kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara4, menegaskan pemisahan kekuasaan yang setidaknya
ditandai dengan penegasan kekuasaan membentuk undang-undang oleh DPR5 ; kedudukan
menteri diangkat dan diberhentikan Presiden6, lembaga kepenasehatan yang tidak terpisah
sebagai kelembagaan negara sendiri, tetapi dibentuk oleh Presiden7. Penegasan yang
dilakukan dengan penguatan atau pemurnian dilakukan berdasarkan pengalaman perjalanan
ketatanegaraan yang mana dalam Pemerintahan dibawah UUD 1945, Presiden
Abdurrahman Wahid harus mengalami kelemahan kekuasaan sebagai Presiden sekaligus
diberhentikan di tengah masa jabatanya dalam sistem yang diklaim oleh UUD 1945 sebagai
sistem Presidensiil “sistem sendiri”8, serta pula agar tidak kembali kepada sistem
parlementer sebagaimana terjadi pada era parlementer tahun 1950-an yang dipandang telah
melahirkan instabilitas politik nasional.

Menegaskan dan menguatkan sistem pemerintahan presidensiil melalui perubahan
UUD 1945 masih saja menimbulkan persoalan, setidaknya dalam dua aspek. Pertama,
apakah

1UUD NRI 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B
2UUD NRI 1945, Pasal 6A
3UUD NRI 1945, Pasal Pasal 3
4Lihat khususnya pada Bab III UUD NRI 1945
5UUD NRI 1945, Pasal 4 dan Pasal 20

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 59
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

6UUD NRI 1945, Pasal 16
7Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
8Sarah Nuraini Siregar (Ed.), Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi, Yayasan Pustaka

Obor Indonesia, 2018, h. 28

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 60
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

rancang bangun penguatan presidensiil dalam perubahan UUD 1945 telah terbukti
memperkuat sistem presidensiil. Problematika pada level konstitusi ini menjadi persoalan
mendasar karena interpretasi atas UUD NRI 1945 menentukan alur selanjutnya dalam
memperkuat sistem presidensiil melalui pembentukan undang-undang. Sebut saja isu
konstitusional tentang putaran dalam pemilihan presiden9, ambang batas dalam pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden10 serta waktu pelaksanaan pemilihan umum11. Kedua, rancang
bangun sistem presidensiil pada level undang-undang. Sejak UUD hanya mengatur hal yang
pokok dan prinsip12, maka tersedia kekuasaan dan kesempatan luas bagi DPR dan Presiden
sebagai institusi politik pembentuk undang-undang untuk mengatur ketentuan lebih lanjut
dari delegasian konstitusi atau membentuk undang-undang. Kekuasaan dan kesempatan
yang luas ini lebih-lebih pada isu yang berkaitan dengan politik oleh karena anggapan bahwa
hal demikian merupakan wilayah dari para “elected agencies”, sehingga “political question”
menikmati justifikasi “open legal policy” sebagi wilayah pembentuk undang-undang. Dalam
ruang lingkup isu presidensialisme, wujudnya antara lain UU Pemilihan Umum yang tentu
berhubungan dengan pengaturan tentang ambang batas dan waktu pemilu13 , dan UU Partai
Politik, UU Kementerian Negara. Dalam isu pengaturan kelembagaan institusi politik,
termasuk mengenai kelembagaan DPR dan MPR serta gagasan mengenai RUU
Kepresidenan.

Dalam hal pemilu, salah satu alasan penyelenggaraan pemilihan umum serentak
adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil. Meskipun Presiden menurut
UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, kebuntuan politik terbuka terjadi karena
Presiden dan DPR mempunyai basis legitimasi rakyat dan kedudukannya juga sejajar. Hal
ini yang mempengaruhi stabilitas dan efektifitas pemerintahan dalam rezim Presidensial.
Pemilu serentak untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan anggota badan
perwakilan diharapkan terjadi koalisi dini, permanen dan jangka panjang. Dalam konteks
koalisi ini, pembentukan kabinet koalisi adalah salah satu indikator dari bekerja dan berbagi
dalam koalisi pemerintahan. Namun pemilu serentak tahun 2019 memperlihatkan efek ekor
jubah yang tidak signifikan bagi

9UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)
10UUD NRI 1945 Pasal 6A ayat (2)
11UUD NRI 1945 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A.
12Pitkin menyebut karakter pokok konstitusi adalah lasting, inclusive, principled, and fundamental. Lihat
Hanna F. Pitkin, The Idea of a Constitution, Journal of Legal Education , 37 , 1987 h. 169. 13Setiap

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 61
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

perhelatan pemilihan umum, UU Pemilu selalu diubah atau diganti, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2017.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 62
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

perolehan suara partai politik. Tidak bekerjanya efek ekor jubah pada satu sisi memberikan
ketidakpercayaan diri pada Presiden dalam pembentukan kabinet karena kontribusi elektoral
presiden yang kecil terhadap peroelah suara partai politik. Pada sisi lain sebaliknya karena
Presiden menikmati posisi yang kuat dalam sistem Presidensial, Presiden masih leluasa
untuk menentukan komposisi kabinet tanpa terikat sepenuhnya dengan koalisi dini dalam
pemilu Presiden. Maka sehubungan dengan tidak efektifnya efek ekor jubah, maka
pertanyaan mengenai ambang batas pencalonan merupakan hal yang secara serius perlu
ditinjau Kembali, sebagaimana berbagai pengujian atas ketentuan Pasal 222 UU Pemilu
yang mengatur ambang batas pencalonan.
Pembahasan

Sistem Pemerintahan Presidensiil

Dalam rezim demokrasi modern, terdapat tiga model sistem pemerintahan: sistem
parlementer, sistem presidensiil, dan sistem campuran. Donald S. Lutz menyatakan bahwa
dalam sistem parlementer, eksekutif dipimpin oleh perdana menteri yang merupakan bagian
dari legislatif14. Dalam sistem presidensial, eksekutif dipilih secara secara langsung oleh
rakyat dan bukan bagian dari legislatif. Dalam sebuah konstitusi presidensiil, presiden atau
sebutan lain adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dengan masa jabatan yang telah
ditentukan. Sistem pemerintahan dapat pula ditentukan oleh hubungan para menteri di
dalam eksekutif (kabinet). Kabinet presidensiil merupakan bentukan Presiden sehingga pola
hubungannya adalah hierarkis, sementara dalam sistem parlementer, perdana menteri
sebagai chief executive memiliki hubungan kolegial dengan para menteri di kabinet. Stepan
dan Skach berpendapat bahwa kabinet dalam dalam sistem presidensial daripada menteri-
mentri yang ada dalam sistem parlementer15. Hal ini menunjukkan bahwa susunan kabinet
dalam sistem presidensial lebih fleksibel yang sepenuhnya tergantung Presiden. Dalam
sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan dikenal sebagai
kekuasaan presiden. Cheibub menyebutkan tiga kekuasaan di mana Presiden mungkin
memiliki dominasi dalam proses anggaran; kekuasaan untuk menginisiasi proses
pembentukan undang-undang dalam hal

14Donald S. Lutz, Principles of Constitutional Design, Cambridge University Press, 2006, h.118 15Alfred
Stepan and Cindy Skach, Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation:
Parliamentarianism versus Presidentialism, World Politics, Vol. 46 No. 1, October 1993, h. 1-22,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 63
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

anggaran negara, kekuasaan untuk mengubah usulan anggaran negara, dan pengeluaran

negara dalam situasi di mana tidak diperoleh persetujuan untuk dalam proses pembentukan
undang- undang terkait dengan anggaran negara16. Di beberapa konstitusi presidensial,

Presiden diberikan beberapa kekuasaan legislatif termasuk veto serta hak eksklusif presiden

untuk mengundangkan suatu undang-undang tertentu. Dalam konteks legislasi, Cheibub

berpendapat bahwa Presiden, sebagai eksekutif, dapat mendominasi inisiatif legislasi di

bidang pembuatan kebijakan yang paling penting karena Presiden memiliki hak eksklusif

untuk menginisiasi proses pembuatan undang-undang yang menyangkut anggaran, pajak,
dan administrasi publik17. Sistem presidensial menunjukkan pola hubungan yang berbeda

dengan sistem parlementer. Sistem presidensial cenderung pada eksekutif yang mandiri

(non parliamentary executive) melalui gagasan pemisahan dan pembagian kekuasaan.

Gagasan pemisahan kekuasaan berorientasi ada kemandirian dan kebebasan, sedangkan

pembagian kekuasaan berakar pada keseimbangan dan kontrol antara cabang kekuasaan.

Sistem Presidensiil berdiri pada tata kekuasaan yang berpijak pemisahan Kekuasaan

sehingga check and balance adalah kunci menjaga presidensialisme efektif sekaligus
akuntabel18. Namun dominasi dan centrum kekuasaan yang pada Presiden dalam
kualitasnya kepala negara (nominal executive) maupun sebagai kepala pemerintah (real

executive), dan kenyamanan dari kemungkinan pemakzulan, sistem presidensial dapat

mempunyai potensi yang mengarah pada hyper-presidentialism atau bahkan rezim
otoriter19. Ackerman menggambarkan hyper-presidentialisme sebagai “Presidents who are

challenged use the rhetoric of separation of powers to defend their actions and argue
against the imposition of checks and balances by the other branches and institutions”20.
Meskipun terdapat argumentasi

16Jose Antonio Cheibub, Reforming Presidential and Semi-Presidential Democracies, Instituto de
Investigaciones Juridicas de la UNAM, accessed via www.juridicas.unam.mx , h. 10.
17Ibid. h. 118.
18Susan Rose Ackerman, Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in
Argentina and the Philippines, 2011, Faculty Scholarship Series, Paper 4155, accessed online via
www.digitlcommons.law.yale.edu/fss_papers/4155. Pasquino menyebut “ hyper- presidentialism,whenthe
President of the Republic is also recognized as the leader of the parliamentary majority and cumulates the
executive and legislative power. Lihat Pasquino, G., The Advantages and Disadvantages of Semi-
Presidentialism: A West European Perspective, in: Elgie, R. And Moestrup, S. (eds), Semi-Presidentialism
Outside Europe: A Comparative Study, London: Routledge, 2007, h. 24
19Susan Rose Ackerman, Ibid.
20Ibid.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 64
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

bahwa dual legitimasi antara Presiden dan Legislatif yang masing-masing dipilih oleh
rakyat secara langsung, memiliki kekuasaan yang mandiri serta tidak dapat saling
mengintervensi antara satu dengan yang lainnya, hal ini sering dianggap sebagai potensi
besar terjadinya kebuntuan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Namun potensi
munculnya rezim yang otoriter tetap terbuka, karena kekuasaan eksekutif sebagian besar
dipegang oleh satu institusi tunggal yaitu Presiden. Menurut Héctor Fix-Fierro dan Pedro
Salazar-Ugarte terdapat dua mekanisme untuk menstabilkan dan mencegah sistem
presidensial mengarah kepada rezim otoriter: 1. dengan memperkuat kemampuan presiden
untuk mempengaruhi kerja legislatif (memperkuat eksekutif) dan, 2. dengan memperkuat
kemampuan anggota legislatif untuk mempengaruhi ranah pemerintahan (meningkatkan
kekuasaan parlemen)21. Selain itu, langkah alternatif untuk memperkuat Eksekutif adalah
dengan memperkuat hak veto presiden terhadap undang-undang yang dibuat oleh legislatif;
memberikan preferensi pada inisiasi proses legislatif oleh Presiden (semua pengajuan inisiasi
tersebut harus disetujui ataupun ditolak dalam waktu yang terbatas); memberi Presiden lebih
banyak kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dengan kekuasaan legislatif, atau, pada
akhirnya memberi kewenangan kepada presiden untuk mengajukan undang-undang. Di sisi
lain, mekanisme untuk meningkatkan kekuasaan parlemen dapat dilakukan dengan
meningkatkan keterlibatan legislatif dalam pengangkatan anggota kabinet, sehingga dapat
memperkuat kewenangannya untuk membuat pemerintah bertanggung jawab; atau
memperluas kewenangannya untuk membentuk kebijakan publik.

Berkebalikan dengan potensi terjadinya rezim otoriter atau hyper-presidentialism,
kemungkinan presidensialisme yang lemah sangat terbuka terjadi karena problem sistem
kepartaian, hubungan eksekutif dan legislastif dan sistem pemilu. Mainwaring menjelaskan
bahwa presidensialisme multipartai kemungkinan menyebabkan kebuntuhan antara
eksekutif dan legislatif dan sulitnya membangun koalisi antarpartai dalam demokrasi
presidensial, sehingga berkonsekuensi merusak terhadap stabilitas demokrasi22. Sementara
Juan Linz dari sudut pandang yang berbeda menjelaskan bahwa desain kelembagaan yang
terpisah antara

21Héctor Fix-Fierro, Pedro Salazar-Ugarte, Presidentialism, dalam: The Oxford Handbook of Comparative
Constitutional Law, edited by Michel Rosenfeld and Andras Sajo, Oxford University Press, 2012, h. 26.
22Scott Mainwaring, Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,
Comparative Political Studies, Vol. 26 No. 2, Sage Publications, 1993, h. 198-225.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 65
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, menyebabkan antara satu dengan yang
lainnya memiliki kemandirian bertindak yang bisa saja bertentangan antara satu dengan yang
lainnya23. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, serta masa jabatan yang bersifat
tetap menjadi dasar klaim legitimasi presiden yang berhadapan dengan lembaga legislatif.
Adanya dual legitimasi dengan masing-masing memiliki kekuasaan yang mandiri serta tidak
dapat saling mengintervensi antara satu dengan yang lainnya, merupakan potensi besar
terjadinya kebuntuan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hal demikian diakui pula oleh
Cheibub bahwa kebuntuan sistem presidensiil disebabkan oleh kemungkinan presiden
terpilih serta anggota legislatif yang menguasai mayoritas kursi di lembaga perwakilan
rakyat berasal dari partai yang berbeda. Dalam situasi demikian, sistem presidensiil tidak
memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang dapat memecahkan atau mekanisme
konstitusional, untuk menyelesaikan kebuntuan seperti membubarkan anggota parlemen
dan segera menyelenggarakan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru.24

Maka gagasan mengenai upaya untuk “memurnikan”, “memperkuat” dan
mengefektifkan sistem presidensiil atau membuat sistem presidensiil bekerja sebagaimana
studi Cheibub, Hanan, Isra, Haris, Ellis dan Samuel, Meitzner, dan Siregar setidaknya
mencakup lima isu atau indikator berikut25: sistem Pemilihan Umum, sistem Kepartaian,
pembentukan dan pengelolaan kabinet, pembentukan Undang-Undang dan (daftar)
kekuasaan Presiden dalam sistem Presidensial.

Multi Partai, Pemilu Serentak dan Efek Ekor Jubah
Sistem pemilu adalah sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara
pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Sistem pemilu berkaitan dengan metode yang
didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen
oleh partai-partai dan para kandidat. 26 Lebih jauh bahwa pemilihan umum merupakan
instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk
pemerintahan yang absah serta

23Juan J. Linz (Juan José), The Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Volume 1, Number 1,

Winter 1990, The Johns Hopkins University Press, h. 53.
24José Antonio Cheibub, Minority Presidents, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential

Democracies, Yale University, h.277-283.
25 Literatur tersebut dapat dilihat pada bagian kerangka teori dan tinjau kepustakaan.

26 Sigit Pamungkas, Op. Cit., h.13.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 66
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.27 Sistem Pemilu tidak terlepas
dari sistem kepartaian, dengan pertanyaan tunggal dalam konteks sistem presidensial adalah
sistem kepartaian yang bagaimana yang dapat menciptakan pemerintahan presidensial yang
kuat, efektif dan akuntabel terhadap rakyat.

Berangkat dari saling pengaruh antara sistem kepartaian, sistem pemilu dan bekerjanya
relasi kekuasaan Presiden dan badan legislative, Mainwaring membuat tesis bahwa
kombinasi sistem multipartai dan sistem presidensiil adalah sesuatu yang sulit dan
menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Mainwaring menjelaskan tiga alasan
permasalahan kombinasi antara sistem multipartai dan sistem presidensii, yakni l:28
pertama, immobilism executive/legislative and such deadlock can destabilize democracy;
kedua , kurang lebih sama dengan bipartisan yang berujung polarisasi ideologi, dan
terakhir, difficulties of interparty coalition building in presidential democracy, with
deleterious of consequences for democratic stability”. Juan Linz dari sudut pandang yang
berbeda menjelaskan bahwa desain kelembagaan yang terpisah antara kekuasaan
legislatif dan kekuasaan eksekutif, menyebabkan antara satu dengan yang lainnya
memiliki kemandirian bertindak yang bisa saja bertentangan antara satu dengan yang
lainnya. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, serta masa jabatan yang bersifat
tetap menjadi dasar klaim legitimasi presiden yang berhadapan dengan lembaga
legislatif. Adanya dual legitimasi dengan masing-masing, memiliki kekuasaan yang
mandiri serta tidak dapat saling mengintervensi antara satu dengan yang lainnya,
merupakan potensi besar terjadinya kebuntuan dalam sistem pemerintahan presidensiil.29
Cheibub juga memberikan perhatian yang sama bahwa kebuntuan sistem presidensiil
disebabkan oleh kemungkinan presiden terpilih serta anggota legislatif yang menguasai
mayoritas kursi di lembaga perwakilan rakyat berasal dari partai yang berbeda. Dalam
situasi demikian, sistem presidensiil tidak memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang dapat
memecahkan atau mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan kebuntuan
sebagaimana layaknya sistem parlementer, seperti membubarkan parlemen dan
meminta

27 Ibnu Tricahyo, Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, In Trans

Publishing, Malang, 2009, h. 6.
28 Scott Mainwaring, Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 67
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Combination,
Comparative Political Studies 1993 Vol 26 No. 2, Sage Publications, 1993, h. 198-225.

29Juan J. Linz (Juan José), The Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Volume 1, Number
1, Winter 1990, The Johns Hopkins University Press, h. 53.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 68
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

menyelenggarakan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru.30 Kebuntuan dan tidak
adanya perangkat kekuasaan yang dapat memaksa badan legislatif akibat dual legitimasi
yang sama (dari rakyat) seringkali dituding sebagai penyebab ketidakstabilan
pemerintahan dan kelangsungan demokrasi. Meskipun kemudian dalam amandemen
UUD 1945 didasarkan pada konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan (separation
and distribution of powers) serta penegasan sistem pemerintahan presidensiil dengan
harapan tercipta kemandirian dan kesetaraan, serta keseimbangan dan kontrol (check and
balances) antara cabang kekuasaan.31 Penelitian Mark P. Jones, sebagaimana dikutip oleh
Djayadi Hanan dapat dianggap mewakili temuan umum tentang penguatan sistem
presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones tahun 1995
menyatakan: “...all evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly
enhanced when the president is provided with a majority or near majority in the
legislature.”32 Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan
tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang presiden.
Lantas bagaimana menciptakan dukungan politik yang memadai ditengah sistem
kepartaian jamak?

Telah jamak diketahui bahwa salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan
metode pemilu serentak dalam satu waktu alias tidak memisahkan pemilu legislatif dan
pemilu Presiden. Politik hukum pemilu serentak bermula saat dari pengajuan juidicial
review oleh Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak
terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan
penafsiran komprehensif, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menyebut 4 alasan pemilu
serentak , yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan
presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara
cerdas. Di antara 4 alasan tersebut, pilihan

30 José Antonio Cheibub, Minority Presidents, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential

Democracies, Yale University, h.277-283.
31 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,

FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 11.
32 Djayadi Hanan, Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 69
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Pemilu dan Sistem Kepartaian, http://puskapol.ui.ac.id, di akses 7 November 2017.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 70
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

sistem pemerintahan presidensial adalah alasan paling fundamental dengan menekankan
bahwa “

“Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang
menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya
negosiasi dan tawarmenawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi
kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik
untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi
penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka
panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik”

Ratio decidendi pemilu serentak yang di affirmasi oleh MK dari argument Pemohon
adalah bahwa “Apablla penyelenggaraan pemilu eksekutif dibarengkan atau diserentakkan
waktunya dengan pemilu leglslatif akan menimbulkan coattail effect, yaitu (hasil) pemilihan
pejabat eksekutif akan mempengaruhi (hasll) pemilihan anggota legislatif, sehingga
kemenangan pejabat eksekutif tertentu dalam pemilu eksekutif akan diikuti oleh
kemenangan partai atau koalisi partai pendukung pejabat ekekutif tersebut dalam pemilu
legislatif. Dengan demlkian kemungkinan terjadinya divided government dapat dihindari
sehingga pemerintahan hasil pemilu akan efektif bekerja33. Jimly Asshiddiqie menyebut
manfaat strategisnya adalah
- sistem pemerintah diperkuat melalui ‘political separation’ (decoupled) antara fungsi
eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi.; (ii)
‘Decoupling’ berpotensi menyebakan ‘divided government’ atau ‘split-government’ sebagai
akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di badan
perwakilan, meskipun dibatasi prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan
pemerintah; (iii) Sistem ‘impeachment’ hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat,
secara yuridis konstitusioanal, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika
“public policy debate” di parlemen.

Pesta demokrasi pemilu pertama serentak di 2019 selesai dan perlu untuk menguji
apakah pemilu serentak dengan basis coat-tail effect bekerja dengan baik?. Hasil pemilu
serentak untuk DPR adalah sebagai berikut :

33 Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Hal 41

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 71
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

TABEL 1. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019

PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA (%)
PDI-P 19,33
GERINDRA 12,57
GOLKAR 12,31
PKB 9,69
DEMOKRAT 7,77
PKS 8,21
PAN 6,84
PPP 4,52
NASDEM 9,05
PERINDO 2,67
PSI 1,89
HANURA 1,54
PBB 0,79
PKPI 0,22
BERKARYA 2,09
GARUDA 0,5

GRAFIK 1. HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019

HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

5,000,000.00

Dengan tabel perolehan suara tersebut, maka perlu untuk membandingkannya sejauh
mana kekuatan elektoral Presiden berkontribusi positif terhadap perolehan suara partai
pendukungnya. Data hasil pemilu Presiden menunjukkan :

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 72
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

TABEL 2. HASIL PEMILU PRESIDEN 2019

NAMA PASANGAN CALON % JUMLAH PEROLEHAN
SUARA
Ir. H. Joko Widodo - K.H. Ma’aruf Amin 55,50
H. Prabowo Subianto - Sandiaga S. Uno 44,5 85.607.362,00
68.650.239,00

TABEL 3. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA (%)
PEMILU LEGISLATIF 2014 DAN 2019

PARTAI POLITIK PEMILU 2014 STATUS PEMILU 2019 KOALISI
Partai Nasdem 6,72 NAIK 9,05 1

Partai Kebangkitan 9,04 NAIK 9,69 1
Bangsa 6,79 NAIK 8,21 2
18,95 NAIK 19,33 1
Partai Keadilan Sejahtera 14,75 TURUN 12,31 1
PDIP 11,98 NAIK 12,57 2
Partai Golkar 10,19 TURUN 7,77 2
Partai Gerindra 7,59 TURUN 6,84 2
Partai Demokrat
PAN 6,53 TURUN 4,52 1
TURUN 1,54 1
Partai Persatuan 5,26 TURUN 0,79 1
Pembangunan 1,46
Partai Hanura TURUN 0,22 1
Partai Bulan Bintang 0,91
Partai Keadilan dan BARU 2,67 1
Persatuan Indonesia TIDAK
MENGIKUTI BARU 1,89 1
Perindo PEMILU
TIDAK BARU 2,09 2
PSI MENGIKUTI
PEMILU Tidak
Berkarya TIDAK Berkoalisi
MENGIKUTI
Garuda PEMILU
TIDAK
MENGIKUTI BARU 0,5
PEMILU

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 73
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diberikan catatan sebagai berikut :

• Efek Ekor Jubah dari pasangan calon Presiden tidak terjadi secara signifikan terhadap
semua partai pendukungnya. Perolehan suara PDI-P pada 2019 hanya nail 0.38 persen
dari Pemilu 2014 meskipun PDI-P adalah pengusung Joko Widodo. Demikian juga PKB
dimana pada 2014 perolehan suaranya adalah 9.06 menjadi 9.69 meskipun mengusung
calon wakil Presiden. Partai pengusung awal dari calon Presiden dan Wakil Presiden
secara umum diuntungkan seperti PDI-P dan PKB pada pasangan calon Joko Widodo-
Ma’ruf Amin dan Gerindra pada calon Presiden Prabowo Subianto.

• Partai Nasdem dan PKS merupakan pengecualian dalam pengertian kenaikan suaranya
signifikan dan bahkan di lua prediksi. Hal ini menjadi catatan bahwa mesin partai
bekerja di tambah dengan kontribusi individu para caleg sebagai kompetisi atas
proporsional terbuka. Klaim ini lah yang dapat membuktikan bahwa efek elektoral
Presiden tidak serta merta membawa dampak positif bagi perolehan suara partai politik.

• Perolehan suara partai secara umum mengalami penurunan pada masing-masing partai
pendukung pasangan calon. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa tidak ada singnifikansi
peran dan kekuatan elektoral calon presiden dan wakil presiden.

• Efek Ekor Jubah yang tidak bekerja dalam bingkai pemilu serentak menjadikan
keraguan mengenai maksud pemilu serentak untuk memperkuat presidensialisme.

Catatan Akhir

Efek ekor jubah yang tidak bekerja efektif ditambah dengan ketentuan dalam UU Pemilu
mengenai ambang batas pencalonan, tidak membuktikan pengaruh pemilu serentak pada
governability dalam kekuasaan Presiden. Ambang batas pencalonan dalam desain UU Pemilu
justru menimbulkan koalisi partai yang berpotensi merusak sistem politik yang sehat dan
akuntabel, yakni karena berkumpulnya partai pada satu dukungan calon Presiden yang
kemudian tidak diimbangi dengan adanya oposisi dalam kerangka check and balance.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 74
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN : OKAY!
CAPRES INDEPENDEN: NO WAY???

Riana Susmayanti

KEDAULATAN RAKYAT & SISTEM PRESIDENSIIL
Perjuangan pergerakan kemerdekaan telah menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan3 yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, namun faktanya rakyat
belum benar-benar berdaulat. Dalam demokrasi, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.4 Rakyatlah yang berhak mengatur dan
menentukan masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai
kebijaksanaan pemerintah dan negara yang mempengaruhi kehidupan rakyat.5

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang awalnya berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat
dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” kemudian diubah menjadi “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar” menunjukkan
terjadinya pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa pemegang supremasi atau kekuasaan
tertinggi.6 Perubahan ini menuju pada kondisi dimana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara
adalah rakyat.7

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, untuk pertama kalinya dilakukan
pada 18 Agustus 1945, tepatnya ketika rapat yang mengesahkan Undang- Undang Dasar 1945
(UUD 1945) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian sepanjang Orde Baru,
Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dan pemilihan Presiden secara
perwakilan (tidak langsung oleh rakyat) itu kemudian berubah atas tuntutan reformasi 1998.

Perubahan UUD 1945 tersebut mengarah pada penguatan dan purifikasi sistem
pemerintahan presidensiil8 (fixed executive) yang diimplementasikan melalui pemilihan Presiden /
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.9 Pemilihan Presiden secara

1 Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion “Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden

dan Menimbang Calon Perseorangan Sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat dan Penguatan Sistem
Presidensiil” yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga bekerjasama dengan Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kamis, 8 Juli 2021, secara daring melalui zoom meeting :

https://zoom.us/j/96751010435?pwd=cU1qa1VyNmllZlk2alRIS0JoNEtzdz09
2 Dr. Riana Susmayanti, SH. MH adalah Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya.
3 Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945. Baca : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 3
4 Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 413.

5 Refly Harun, Pemilu Konstitutional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, Rajawali

Pers, Jakarta, 2016, hlm 33.
6 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 169.
7 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 5.
8 Saldi Isra, 10 Tahun Bersama SBY, Kompas, Jakarta, 2014, hlm 131.

9 Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta,

2013, hlm 55

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 75
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

langsung oleh rakyat10 bagaikan cahaya cerah yang menanggalkan awan hitam bagi kedaulatan
rakyat di Indonesia.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN : SETUJU !
Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden sangat mengancam hak konstitusional

warga negara. Dalam hal ini hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih, serta
menghilangkan hak politik partai baru atau partai politik yang memiliki suara sedikit dalam
pemilu sebelumnya. Berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber
Jurdil), Pemilu seharusnya dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama yang bagi
rakyat, kelompok dan partai tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
sebagai aturan tertinggi dalam suatu Negara.11

Terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara akibat adanya ambang batas
pencalonan Presiden tersebut dibuktikan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
sebagai berikut :12 Putusan MK No. 51-51-59/PUU-VI/2008, No. 56/PUU- VI/2008, No. 26/PUU-
VII/2009, No. 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No. 42/PUU- XI/2013, No.53/PUU-
XV/2017, No. 49/PUU-XVI/2018 dan No. 54/PUU-XVI/2018.

Dengan demikian, penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dapat dilakukan
dengan melakukan perubahan pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang awalnya berbunyi :

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara
sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
diubah menjadi :
“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Perubahan tersebut memang beresiko. Partai politik atau gabungan partai politik, meskipun
partai baru, harus sudah pernah menjadi peserta pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal ini
sekaligus menjadi test case bagi parpol tersebut dalam merebut kepercayaan rakyat. Bisa terjadi
beberapa kombinasi kemungkinan : calon Presiden (Capres) yang diusung partai politik (parpol)
baru atau parpol yang kalah Pemilu Legislatif (Pileg) justru memenangkan Pemilihan Presiden
(Pilpres). Sebaliknya, Capres yang diusung Parpol pemenang Pileg, justru kalah di pilpres. Pasti ada
kekhawatiran minimnya

10 Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
dengan suara yang terbanyak.” Diubah menjadi Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat.” Pasal ini merupakan Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan 10 Nopember 2001. Baca : UUD 1945,
Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 4, 43 dan 81

11 Muhammad Mukhtarrija; I Gust i Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto, Inefektifitas Pengaturan
Presidential Treshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum Volume 24 Issue 4, Oktober 2017.hlm. 653.

12 Hendra Poltak Tafonao, Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum
Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-
XV/2017), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019,
hlm. 8

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 76
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif terhadap pemerintahan Presiden
terpilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan rakyat dengan pilihan parpol berbeda, tidak
adanya regenerasi politik, gagalnya pendidikan politik oleh parpol, dan lemahnya political
branding. Indonesia harus mampu mengatasinya demi mematangkan kehidupan demokrasi itu
sendiri.

CALON PRESIDEN PERSEORANGAN : MUNGKINKAH?

Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan menuntut
Presiden sebagai primus interpares (best of the best). Terlebih lagi sejak dihapuskannya
kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)13, maka jalannya
pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional ditentukan oleh Presiden
terpilih.

Awalnya, berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), sistem pembangunan nasional
dilakukan secara berencana (planning system), yang dituangkan dalam bentuk GBHN14, Rencana
Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan anggaran belanja tahunan (annual budget) atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat Orde Baru, GBHN berisi garis besar
haluan negara lima tahunan serta bahan arahan jangka 25 (dua puluh lima) tahunan yang disebut
Pembangunan Jangka Panjang (PJP), yang didasarkan pada asumsi tidak akan ada perubahan
perimbangan kekuatan politik selama kurun waktu tersebut.15

Setelah hilangnya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, selanjutnya perencanaan
pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
dilakukan berdasarkan beberapa undang-undang:16
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (LNRI Tahun 2000 Nomor 206).
Tanpa TLNRI karena tidak disertai bagian Penjelasan, melainkan Lampiran yang menjadi
bagian tak terpisahkan dari UU tersebut.

13 Pasal 3 UUD 1945 yang awalnya berbunyi : “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” Diubah menjadi Pasal 3 ayat (1) UUDNRI Tahun
1945 : “Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

14 Paragraf 2 Angka 1 Dasar Pemikiran pada Penjelasan Umum UU SPPN menjelaskan : “GBHN yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan
perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini.
Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan
Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.”

15 MPR telah mencabut TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN dengan TAP MPR No. IX/MPR/1998,
sehingga MPR perlu menetapkan TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. TAP MPR No.
X/MPR/1998 ini menjadi GBHN terakhir karena perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan
dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana
pembangunan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh dilakukan berdasarkan undang-undang.

16 Riana Susmayanti, Pertanggungjawaban Hukum Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Atas Visi,
Misi dan Program, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
2018, hlm. 168

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 77
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor
4700)

Singkatnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) sesuai UU
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
harus menjadi pedoman bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun visi,
misi dan program. Visi, misi dan program tersebut harus diwujudkan dalam naskah yang menjadi
syarat administratif dalam pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU),
sekaligus juga menjadi substansi dan materi kampanye hingga debat pasangan calon. Setelah
pasangan calon terpilih, maka visi, misi dan program harus dijabarkan dalam Peraturan Presiden
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) setiap 5 (lima)
tahun, yang lebih detil dirumuskan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) per tahun. RKP setiap tahun inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Undang-
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun bersangkutan.17

Menurut peneliti, tahapan perencanaan pembangunan nasional oleh Presiden terpilih ini
lebih tepat dibandingkan dengan penetapan GBHN oleh MPR. Presiden memiliki banyak
supporting system dalam melakukan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, sedangkan
MPR tidak. Hal ini yang menjadikan makin pentingnya memilih Presiden yang berkualitas dan
bermental negarawan.

Beranjak dari pemikiran diatas, maka peneliti menimbang calon perseorangan sebagai
peneguhan kedaulatan rakyat dan penguatan sistem presidensiil dengan beberapa syarat.

Pertama, perubahan Pasal 6 A ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang awalnya berbunyi :
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Diubah menjadi :
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan atau diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.”

Kedua, syarat calon Presiden independen harus sama dengan calon Presiden yang diusung
parpol atau gabungan parpol berdasarkan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum : “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan

lain atas kehendaknya sendiri;
• suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga

Negara Indonesia;

17 Riana Susmayanti, Pertanggungjawaban Hukum Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Atas Visi,
Misi dan Program, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,
2018, hlm. 172

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 78
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

• tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan

tindak pidana berat lainnya;
• mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden

dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
• bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksalaporan kekayaan

penyelenggara negara;
• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum

yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangannegara;
• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusanpengadilan;
• tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
• tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
• terdaftar sebagai Pemilih;
• memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak

selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi;
• belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama;
• setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka TunggalIka;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih;
• berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
• berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah

menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi

massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
• memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik

Indonesia.”

Ketiga. Khusus pada Penjelasan Pasal 169 huruf o UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum diubah dengan penyesuaian :
“Huruf a. Yang dimaksud dengan "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah taat

menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b. Warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga

negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian

bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d. Yang dimaksud dengan "tidak pernah mengkhianati negara" adalah tidak pernah terlibat

gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan

kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 79
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia" dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan
tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan melengkapi
persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
Huruf g, h, i Cukup jelas.
Huruf j Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" adalah tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma
adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, danzina.
Huruf k, l Cukup jelas.
Huruf m Dalam hal 5 (lima) tahun terakhir bakal Pasangan Calon tidak sepenuhnya atau belum
memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi
wajib pajak.
Huruf n Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama
selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun
masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima)tahun.
Huruf o Persyaratan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik.
Huruf p Orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik dikecualikan dari
ketentuan ini.
Huruf q Cukup jelas.
Huruf r Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia
Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah
Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf s Ketentuan huruf s termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut
peraturan perundang-undangan.
Huruf t Cukup jelas.”
Penjelasan Pasal 169 huruf o UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah
menjadi : “Huruf o Persyaratan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika, yang dibuktikan dengan hasil fit and proper test.”

Keempat. Oleh karena calon presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol
telah mendapatkan rekomendasi dan jaminan dari pimpinan parpol atau gabungan parpol mengenai
persyaratan tersebut. Maka Fit and proper test diperlukan bagi calon presiden independen
sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan memenuhi Persyaratan setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 80
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Fit and proper test bagi calon presiden independen mengenai persyaratan tersebut sangat
penting karena maraknya berbagai pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila bahkan
mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan negara berbasis
agama tertentu.

Lembaga yang diberikan tugas untuk melaksanakan Fit and proper test dan memutuskan
hasilnya adalah MPR. MPR terdiri atas anggota DPR (yang nota bene berasal dari parpol) dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah.18 MPR mengubah dan menetapkan UUD, sedangkan MK
adalah penafsir final UUD (the final interpreter of the Constitution) setelah bagian Penjelasan
UUD dihapuskan.

REFERENSI
Hendra Poltak Tafonao, Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam
Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017), Tesis, Program Studi
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 Khairul
Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 Moh.Mahfud MD,
Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca amandemen Konstitusi,

Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Muhammad Mukhtarrija; I Gust i Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto, Inefektifitas

Pengaturan Presidential Treshold dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Issue 4, Oktober 2017
Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
Refly Harun, Pemilu Konstitutional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan,
Rajawali Pers, Jakarta, 2016
Riana Susmayanti, Pertanggungjawaban Hukum Oleh Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih
Atas Visi, Misi dan Program, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018
Saldi Isra, 10 Tahun Bersama SBY, Kompas, Jakarta, 2014
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 dan
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN TAP
MPR No. IX/MPR/1998
TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka
Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
UUD 1945, Visimedia, Jakarta, 2007
UU Nomor No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun
2000-2004
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

18 Pasal 2 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 81
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENCALONAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DALAM
SISTEM PEMILU TANPA PERSYARATAN AMBANG BATAS

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M
Dosen Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Sekolah Pascasarjana UNAIR

Pendahuluan

Article 6A ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) menyebutkan bahwa presiden dan
wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal tersebut
merupakan landasan pemilihan presiden-wakil presiden di Indonesia. Pemilihan presiden
di Indonesia merupakan salah satu ciri sebagai sistem presidensial. Saat ini, menjelang
pemilihan umum serentak pada tahun 2019, baik untuk pemilihan anggota badan
perwakilan maupun untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi perdebatan
mengenai perlu tidaknya persyaratan ambang batas (threshold). Perdebatan mengenai
ambang batas dapat dikemukakan dalam dua sisi, pertama adalah pendapat yang
menyatakan tetap diperlukan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden. Alasan perlunya ambang batas adalah tetap diperlukan adanya partai politik
yang membawa tiket pencalonan sehingga calon presiden dan wakil presiden merupakan
jabatan politik yang didukung oleh partai politik sehingga diasumsikan pemerintahan
Presiden memperoleh dukungan partai politik. Pada sisi lain pendapat yang menyatakan
tidak perlunya ambang batas karena membuka pilihan yang luas munculnya kandidat
Presiden dan Wakil Presiden dan dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang dengan sistem dua putaran (two-round), maka hakikatnya merupakan sistem yang
membuka pencalonan tanpa adanya ambang batas. Perdebatan tentang hal ini dari sisi
konstitusional muncul karena pembentuk undang-undang menggunakan alasan bahwa
mengenai sistem pemilihan umum merupakan satu hal yang bersifat open legal policy.
Perdebatan ini mendapat respon konstitusional melalui putusan-putusan MK, khususnya
mengenai pengujian terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 222 UU Pemilu mengatur mengenai ketentuan ambang batas dalam Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden, yakni Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
GabunganPartai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratanperolehan kursi
paling sedikit 20 %(dua puluh persen) darijumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua
puluh lima persen)dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPRsebelumnya.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 82
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Ketentuan Pasal 222 ini telah dimohonkan beberapa kali pengujian, dengan putusan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 83
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

utama pada Putusan No. 53/PUU-XV/2017, yang amarnya tetap menyatakan bahwa
Pasal 222 konstitusional.

Artikel awal ini sedikit melakukan kajian terhadap perdebatan tersebut, utamanya
dari sisi pro dan kontra mengenai perlu tidaknya ambang batas dalam pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden. Artikel ini lebih lanjut berangkat dari asumsi bahwa tidak
diperlukannya ambang batas berarti membuka akses munculnya banyak kandidat
sehingga perlu diantisipasi dengan mekanisme atau desain hukum tertentu untuk
meminimalkan kelemahan yang muncul dan penentuan pencalonan.
Pembahasan

Pemilihan presiden and wakil presiden Menurut UUD NRI 1945

Target yang hendak dicapai dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia, adalah
sebagaimana umumnya pemilihan presiden di negara-negara lainnya yaitu perolehan suara
terbanyak yang menghasilkan figur presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 5 tahun.
Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum. Pasal tersebut menegaskan bahwa proses nominasi presiden
dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik yang mekanismenya dapat dilakukan secara
tunggal ataupun melalui mekanisme koalisi partai politik. Melalui mekanisme pencalonan
tersebut diharapkan calon yang berkualitas dan popular, terkenal secara luas akan terpilih
secara langsung. Pencalonan presiden-wakil presiden harus melalui partai politik atau koalisi
partai politik. Dalam konteks ini, Konstitusi Indonesia (Amandemen) tidak menghendaki
adanya mekanisme pencalonan secara independen tanpa melalui partai politik. Mekanisme
tersebut sebenarnya dapat berpotensi kelemahan karena pada akhirnya akan membuat calon
presiden yang pada akhirnya akan menjadi presiden menjadi tergantung kepada partai
politik yang mengusung pencalonannya. Hal yang mungkin terjadi adalah seorang Presiden
akan tidak independen dan menjadi inferior terhadap ketua partai politik yang mengusung
pencalonannya. Tetapi secara konstitusional jelas aturan dalam pasal tersebut menghendaki
keterlibatan partai politik dalam proses pencalonan Presiden-Wakil Presiden di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi dalam konteks tersebut juga telah beberapa kali menegaskan dalam
putusan pengujian UU terkait calon independen, salah satunya dalam Putusan No. 56/PUU-
VI/2008 yang memutuskan bahwa calon independen adalah inkonstitusional.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 84
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Dalam kurun waktu setelah Amandemen Konstitusi Indonesia ketiga, terdapat 3 UU yang
mengatur tentang pemilihan presiden, yaitu UU No. 23/2003, UU No. 42/2008 dan UU
No.7/2017 yang merupakan omnibus atas pengaturan seluruh jenis pemilihan umum. Ketiga
Undang-Undang tersebut mengatur detail tentang prosedur sistem pemilihan presiden dan
mekanisme pencalonan presiden-wakil presiden. Menurut UU tersebut, dalam pencalonan
presiden-wakil presiden, partai politik yang mencalonkan harus memenuhi ambang batas
tertentu yang ditetapkan oleh UU. Menurut UU No. 23/2003, ambang batas tersebut harus
mencapai 15 % dari total kursi di DPR atau 20% perolehan suara resmi nasional dalam
pemilihan umum legislative. Sehingga untuk partai politik yang tidak dapat memenuhi
persyaratan tersebut, maka dapat melakukan koalisi partai untuk dapat mengusulkan calon
presiden-wakil presiden. Persyaratan ambang batas tersebut diimplementasikan dalam
pemilihan presiden pada tahun 2004.

Dalam perjalanannnya, persyaratan ambang batas untuk dapat mengajukan calon presiden-
wakil presiden tersebut diubah dan dinaikkan persentasinya sebanyak 5 % dalam UU
42/2008. Menurut UU tersebut, persyaratan ambang batas untuk dapat mengajukan calon
presiden-wakil presiden adalah 20% dari total kursi di DPR atau 25% dari suara resmi
nasional yang diperoleh dalam pemilu legislatif. Untuk mencapai persyaratan ambang batas
tersebut, partai politik dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk mencalonkan
kandidat presiden-wakil presiden. Terakhir, melalui ketentuan Pasal 222 ditentukan
pencalonan adalah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 %(dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada Amandemen keempat, sistem “first past the post” diadopsi untuk mengantisipasi
terjadinya deadlock dalam pemilu presiden-wakil presiden. Dalam ayat (4) Pasal 6A
Amandemen Konstitusi Indonesia disebutkan bahwa “Dalam hal tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan
yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Konteks isu mekanisme pemilihan presiden di Indonesia tidak hanya berputar pada
persyaratan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden ataupun isu calon individu

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 85
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

saja, tetapi juga terkait dengan mekanisme perolehan suara untuk menentukan pemenang

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 86
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL