PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pemilihan presiden-wakil presiden. Menurut Pasal 6A ayat (3) Konstitusi Indonesia
(Amandemen), perolehan suara untuk penentuan hasil kemenangan pemilihan presiden-
wakil presiden di dapat melalui mekanisme bahwa seorang calon presiden-wakil presiden
harus mempunyai lebih dari 50 persen suara dari total suara nasional yang terdiri dari 20 %
suara di tiap provinsi pada lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan
konstitusional ini menjadikan tidak mudah bagi calon Presiden-Wakil Presiden untuk
mencapai perolehan suara sebagaimana ditentukan tersebut. apabila dianalisa, maka dalam
hal ini, yang dikehendaki oleh konstitusi dalam putaran pertama pemilihan presiden-wakil
presiden di Indonesia adalah semacam konvensi nasional untuk menentukan calon presiden-
wakil presiden, karena dengan metode penentuan perolehan suara sebagamana ditentukan
ini akan dapat dipastikan selalu ada putaran kedua sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal
6A Konstitusi Indonesia (Amandemen). Ayat 4 Pasal tersebut menentukan putaran kedua
pemilihan presiden-wakil presiden yang metode penentuan kemenangan presiden-wakil
presiden lebih sederhana yaitu dengan berdasarkan sistem mayoritas sederhana (simple
majority). Dalam penentuannya, menurut ayat 4 Pasal 6A UUD NRI 1945, disebutkan
bahwa dalam hal tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih, pemilihan presiden-
wakil presiden langsung akan diadakan untuk memilih dua kandidat pasangan yang
mempunyai perolehan suara unggul pada putaran pertama, sehingga pasangan calon
presiden-wakil presiden yang mempunyai suara tertinggu dalam putaran kedua tersebut
yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden-wakil presiden.

Di beberapa pengalaman pemilu presiden di Indonesia, calon presiden yang diusung oleh
partai politik mempunyai figur nama yang kuat yang populer di masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa figur popular individu yang kuat dapat terbangun secara individual
tanpa pengaruh dari kepopuleran partai politik sehingga hal yang demikian akan
memunculkan calon presiden-wakil presiden yang kuat yang mempunyai potensi dapat
meraih suara mayoritas dalam pemilu. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 UU No. 42/2008
bahwa partai politik dapat mengumumkan calon presidennya mulai pada saat kampanye
pemilu legislatif.

Dalam praktek dan pengalaman Indonesia, di tiga pemilihan presiden 2004, 2009, dan 2014,
figur individu yang kuat merupakan magnet yang kuat bagi pemillih di Indonesia. Sehingga
sosok kuat figur individu tersebut dapat berbalik mempengaruhi perfoma dan kepopuleran

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 87
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

partai politik. Pada kenyataannya, terlebih yang terjadi pada pemilihan presiden 2014,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 88
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

elektabilitas dan kepopuleran figur individu menjadi sebuah hal yang atraktif sehingga
dalam konteks ini, sebaliknya partai politik akan mempertimbangkan untuk menominasikan
sosok figur yang kuat di masyarakat. Hal ini bertendensi bahwa elektabilitas partai politik
pada akhirnya juga akan tergantung dari elektabilitas figur individu seorang calon Presiden.
Sehingga berdasarkan hal tersebut, calon presiden dan wakil presiden tidak hanya dipandang
kepopulerannya mengikuti kepopuleran partai politik yang mengusungnya, tetapi
kepopuleran dari calon presiden-wakil presiden tersebut juga dipengaruhi oleh figur
pribadinya. Figur pribadi yang kuat yang populer di masyarakat tersebut juga dalam
kenyataannya akan mempengaruhi bagi kestabilan sebuah rezim presidensi di Indonesia.
Sehingga walaupun Konstitusi menentukan bahwa partai politik adalah merupakan kunci
dalam pemilihan presiden-wakil presiden, pengalaman praktek menunjukkan bahwa
pengaruh sosok figur individu yang kuat lebih berpengaruh daripada figur partai.
Pengalaman menunjukkan SBY pada tahun 2004 yang diusung secara koalisi partai politik
dengan prosentase kecil menggambarkan model perwakilan center figure dimana
merefleksikan keseluruhan rakyat yang lebih dominan daripada model perwakilan figur
partisan dalam pemilihan presiden-wakil presiden di Indonesia. Hal ini menjadi berbalik
dalam pengalaman setelah pemilihan presiden-wakil presiden di Indonesia, dimana tendensi
model perwakilan partisan lebih dominan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya proses
kebijakan publik merefleksikan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat. Hal
ini yang pada akhirnya mendesak Presiden hasil pemilu untuk berkompromi dengan publik
dan berbagai kelompok termasuk kelompok kiri-kanan.

Presidensial Threshold Dan Multi Partai

Istilah threshold secara umum didefinisikan sebagai jumlah minimal suara yang
ditentukan secara legal yang diperlukan oleh partai politik untuk berpartisipasi dalam
distribusi kursi di parlemen.1 Threshold merupakan salah satu mekanismeuntuk membatasi
partai politik di parlemen. Threshold juga dikenal sebagai mekanisme yang penentuannya
melalui undang-undang atau konstitusi yang bertujuan untuk membatasi dan mencegah
partai politik untuk mendaftar, mencalonkan kandidat untuk sebuah jabatan atau untuk

1 European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), Comparative Report on the
Thresholds and Others Features of Electoral Systems Which Bar Parties From Access to Parliament, Adopted
by the Council for Democractic Elections at its 26 th Meeting, Venice, October 18, 2008 and the Venice
Commission at its 77th Pleanary Session (Venice, 12-13 December 2008) on the basis of a contribution by

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 89
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Mr. Klemen JAKLIC , available online at: www.venice.coe.int , p. 2

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 90
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

memperoleh akses pemilu sebagaimana juga penutupan akses untuk kampanye dana dan
kampanye lain melalui media.Indonesia merupakan negara multi-partai dimana terdapat
lebih dari lebih dari dua partai politik yang mendominasi. Dalam konteks yang berbeda,
terdapat konsep legal threshold atau ambang batas yang ditetapkan secara khusus oleh
undang-undang. Dalam konteks ini, penetapan ambang batas secara formal dan legal
diperlukan dalam penyederhanaan jumlah calon yang akan dipilih dalam pemilu.

Sistem pemilu di Indonesia mengarah pada multiparty representative system.
Berkenaan dengan hal itu, menurut Austen-Smith and Banks (1988, 2005) dalam sistem
perwakilan multi-partai (MP) terdapat 4 tingkatan penting yang harus dilalui:

• The pre-electoral stage: Parties position themselves in the relevant\ policy space by
choosing a leader and declaring a manifesto.

• The election game: Voters choose whether and for whom to vote.
• Coalition formation: Several parties may need to reach a contract as to how to

participate in coalition government.
• The legislative stage: Policy is implemented as the social choice outcome.2

Konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari sistem
pemerintahan yang digunakan. Indonesia memiliki karakter unik presidensialisme sebagai
berikut:

• Sistem presidensial Indonesia hidup berdampingan dengan sistem multi-partai
• Presiden Indonesia dapat menginisiasi rancangan undang-undang dan dan

terlibat dalam pembahasan bersama dan persetujuan bersama dengan DPR
• Presiden Indonesia mempunyai kekuasan perang dengan persetujuan DPR
• Proses impeachment presiden-wapres dilakukan dalam kerangka check and

balances sistem yang melibatkan tiga lembaga negara yang merepresentasikan
rakyat, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, MPR.
• Dalam proses impeachment, MK menyelenggarakan trial/peradilan untuk
memutus bahwa indikasi yang diajukan oleh DPR tidak terbukti atau terbukti
• Pemilu presiden-wapres dilakukan secara langsung dengan nominasi presiden-
wapres dalam satu pasang diusung oleh partai politik
• Dalam pemilihan dan penominasian Menteri-menterinya, presiden mempunyai
hak seluas-luasnya untuk memilih secara individual calon menteri

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 91
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

2Presidential elections : strategies and structures of American politics / Nelson W. Polsby [et al.,]. Rowman
and Littlefield Publisher, Inc, USA: 2012, p. 12

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 92
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Linz dalam konteks sistem presidensial menyebut terdapat dua hal yang dominan yaitu
bahwa presiden merupakan simbol demokratis dan memperoleh legimatisi kuat dari rakyat,
dan mempunyai masa jabatan tertentu. 3 Lebih lanjut, Linz menunjukkan bahwa sistem
presidensial menghasilkan sistem yang kuat melalui kestabilan cabang kekuasaan
eksekutif.4Linz menyebutkan bahwa jabatan dan peran dari presiden dalam sebuah sistem
pemerintahan presidensial tidak boleh dibedakan, yaitu sebagai kepala pemerintahan dan
kepala negara yang merepresentasi seluruh rakyat walaupun pada sisi yang lain merupkan
representasi dari partai politik, ataupun sebagai ketua koalisi multipartai, yang dalam hal ini
adalah mewakili kelompok-kelompok lain untuk aliansi kemenangan pemilihan presiden:

“The office of president is by nature two-dimensional and, in a sense, ambiguous:
on the one hand, the president is the head of state and the representative of the entire
nation; on the other hand, he stands for a clearly partisan political option. If he
stands at the head of a multiparty coalition, he may even represent an option within
an option as he deals with other members of the winning electoral alliance. A
presidential system, as opposed to a constitutional monarchy or a republic with both
a premier and a head of state, does not allow such a neat differentiation of roles.”5

Karakateristik umum sistem Presidensial disebutkan oleh Linz adalah bahwa sistem
presidensial didasarkan pada dikotomi legitimasi demokratis:

“No democratic principle exists to resolve disputes between the executive and the
legislature about which of the two actually represents the will of the people. In
practice, particularly in those developing countries where there are great regional
inequalities in modernization, it is likely that the political and social outlook of the
legislature will differ from that held by the president and his supporters”.6

Sebuah sistem presidensial biasanya tidak mudah dalam menghadapi koalisi dalam
pemerintahan baik dalam proses pembentukan koalisi maupun dalam proses
keberlangsungan koalisi tersebut. Dalam konteks ini kemungkinan adanya beberapa fakor
yaitu karena faktor politik yang tidak menguntungkan koalisi partai politik dalam proses
pemerintahan; sehingga partai politik tidak berkomitmen untuk mendukung presiden dalam
pemerintahan; faktor yang selanjutnya adalah karena pada dasarnya pemilihan presiden-
wakil presiden di Indonesia memberi presiden keindependensian dari koalisi pemerintahan,

3Linz, Juan J. Linz, the Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1, Winter, the Johns
Hopkins University Press, 1990, pp. 51 – 69, p. 53

4Id., p. 54

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 93
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

5Id., p. 61
6Id., p. 63

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 94
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

hal ini karena esensi dari pemilihan umum presiden dalam sebuah sistem presidensial

menginginkan presiden yang independen dan sebagai cabang kekuasaan yang lepas dari

pengaruh parlemen termasuk partai politik yang duduk didalamnya. Sebuah koalisi partai

politik dalam pemerintahan, membutuhkan kompromi-kompromi dan menjadikan

kemungkinan modifikasi program presiden dalam mengakomodasi kepentingan anggota

koalisi. Sehingga hal ini bertendensi untuk mengikat lebih kuat presiden dalam kompromi-
kompromi yang dapat mengikis keindependensian presiden.7

Cheibub menyebutkan bahwa dalam politik presidensi, pemenang dalam pemilihan

presiden dianggap mutlak unggul dibanding kompetitor lainnya sehingga dalam hal ini,

pemenang pemilu presiden akan mengambil keseluruhan privelege untuk menentukan masa

depan dan tujuan koalisi serta pembentukan koalisi sebagai efek dari kemenangannya, hal
ini karena presidensi merupakan hadiah tertinggi dalam proses politik. 8 Dalam sistem

presidensial, koalisi pemerintahan dapat terjadi karena adanya kepentingan presiden untuk

membangun portofolio yang berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai politik

pengusung presiden. Menurut Cheibub, koalisi partai politik dalam sistem presidensial

merupakan hal fenomena yang unik, karena pada sistem presidensial, pemerintahan
minoritas terhadap mayoritas legislatif sangat sering terjadi. 9 Akan tetapi, tidak semua
pemerintah minoritas akan tersandera legislatif.10Cheibub berasumsi bahwa koalisi yang

terbentuk untuk mendukung kandidat presiden dalam pemilihan presiden tidak selalu untuk

selanjutnya akan menjadi koalisi bagi pemerintah yang terbentuk setelah pemilihan

presiden, dalam hal ini disebabkan juga karena presiden dalam sistem presidensial dapat

memutuskan pakah akan membentuk koalisi atau tidak:

Assuming that presidential and legislative elections were concurrent, the president
may discover after the election that her party can itself provide the legislative
support needed to approve legislation. The president may also decide that the cost
of ignoring a pre-electoral ally is smaller than the cost of allowing that party to
control a portfolio; conversely, the president may decide that higher benefits will
accrue to including in the government a party that did not support her during the
elections than to excluding that party. Hence there is no reason for us to assume that
coalitions that are formed to support a candidate in presidential elections always
will become a government coalition; that is, information about pre-electoral
coalitions has no bearing on government coalitions.11

7Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge University Press,

2007, p. 8
8 Id., p. 9
9 Id., p. 61 - 62
10Id., p. 61

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 95
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

11Id., p. 75

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 96
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Sehingga dalam konteks yang demikian, maka dengan tidak adaya presidential threshol bagi
partai politik yang berarti tidak ada lagi koalisi partai politik dalam pengajuan calon
presiden-wakil presiden, bukan berarti bahwa setelah pemilu presiden, residen tidak dapat
membentuk koalisi pemerintahan.
Alternatif Desain Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Nominasi atau kandidasi merupakan satu proses awal yang penting dalam rangkaian
sistem pemilu. Berbagai macam metode untuk nominasi dalam Pemilihan Presiden pada
dasarnya harus memenuhi standar-standar berikut:

“(1) help secure vigorous competition between the parties, (2) maintain some degree
of cohesion and agreement within each party, (3) produce nominees who are likely
to win voter support, (4) produce nominees who are reasonably well qualifid, (5)
lead to the acceptance of the nominees as legitimate, and (6) result in offieholders
who are capable of governing effectively.”12

Menurut standar-standar tersebut, pemilihan presiden dengan menggunakan mekanisme
apapun, penyelenggaran pemilihannya harus setidaknya memelihara persaingan yang ketat
antar partai politik, mempertahankan tingkat kohesi dan kesepakatan dalam masing-masing
partai politik, menghasilkan calon yang mempunyai elektabilitas dan dukungan dari
pemilih, menyediakan calon yang teruji brekualitas, mengarahkan agar calon presiden agar
dapat diterima secara legitimasi, dan pemilihan presiden diharapkan menghasilkan figur
presiden yang mampu untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Dengan tidak adanya
ambang batas (presidential threshold), maka cenderung memberikan kesempatan kepada
partai politik-partai politik untuk mengajukan calon presiden-wakil presiden. Dalam
konteks ini perlu dipikirkan sebuah mekanisme yang cocok untuk diterapkan dalam sistem
pemilu presiden di Indonesia. Alternatif mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden
harus dalam kerangka konstitusi yang dalam hal ini tidak boleh mengesampingkan partai
politik yang secara konstitusional disebutkan sebagai yang berhak mengusung calon
presiden dan wakil presiden.

Alternative mekanisme pencalonan presiden-wakil presiden dapat dilalui dengan sebuah
proses yaitu pemilihan presiden-wakil presiden awal (pemilihan primer nasional/national
primary). Tahapan ini sebenarnya disebutkan mempunyai kelemahan yaitu karena

12Id., p. 223

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 97
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

banyaknya kandidat sehingga akan sulit dicapai suara mayoritas diantara calon-calon

presiden-wakil presiden. Dalam konteks ini akan berpotensi bahwa tidak ada calon presiden-

wakil presiden yang dominan kuat. Disebutkan bahwa:

“A national primary would present another potential complication: in a fild of
multiple candidates, no single individual would be likely to receive a majority of
the votes.”13

Partai politik dalam hal ini perlu segera menentukan untuk mengamandemen peraturan

internalnya untuk memberikan pemenang proses primer nasional (national primary) tempat

dalam pencalonan presiden terlepas apakah calon presiden tersebut mendapatkan suara

mayoritas:

“the parties could amend their rules to grant the presidential nomination to the fist-
place winner of the national primary, regardless of whether that candidate gained a
majority of the total vote. This measure would allow for the possibility that a
candidate could win the nomination despite receiving support from just 20 or 30
percent of the party’s voters—a much less democratic outcome than we now have,
since who knows how the rest of the electorate might have distributed itself if it had
known what the rank order of the candidates was going to be? Another possibility
would be for the top two fiishers to contest a second fity-state runoff election after
the fist primary and before the general election. The party might end up with a good
candidate, of course, if there was anything left of that candidate to give to the party
in the general election campaign, which would follow. Then, if elected, the poor
candidate would have to fid the energy to govern. By following this procedure, the
United States might effectively restrict the presidency to the candidacies of wealthy
athletes.14

Selanjutnya, alternative mekanisme lainnya yang mungkin dapat ditempuh dalam pemilihan

presiden-wakil presiden tanpa threshold adalah melalui proses seleksi partai politik yang

mengusung pasangan calon dapat dilakukan melalui: persyaratan pendaftaran, persyaratan
untuk partisipasi dalam pemilu, persyaratan pendanaan dan akses media. 15 Dalam hal

persyaratan pendaftaran, saat ini mekanisme persyaratan pendaftaran telah diaplikasikan

oleh hampir semua negara. Pendaftaran dilakukan dengan syarat-syarat administratif

tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, mekanisme pendaftaran

secara prosedural dan syarat-syarat pendaftaran merupakan hal yang berbeda diterapkan di

negara-negara yang umumnya meminta dokumen tertulis pendirian partai politik, prinsip-

prinsip partai politik (anggaran dasar), peraturan dan buku pedoman, struktur partai, daftar

pengurus partai, daftar minimal anggota partai atau berupa tanda tangan anggota partai, atau

13Id., p. 224
14Id., p. 225

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 98
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

15Op. Cit., Venice Commission, p. 4

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 99
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

juga termasuk daftar minimal calon yang diusung oleh partai politik, disamping juga
beberapa persyaratan spesifik terkait minimal kontender dalam partai politik. Dalam
konteks persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu, partai politik biasanya dibebankan
persyaratan untuk membayar sejumlah uang untuk biaya registrasi pemilu. Syarat tersebut
juga disertai dengan pengumpulan sejumlah tanda tangan sebagai bukti dukungan terhadap
calon yang akan diajukan. Beberapa persyaratan ini sebenarnya dapat berarti juga adanya
syarat minimal atau yang pada akhirnya menjadi pembatas bagi partai politik yang akan
berpartisipasi dalam pemilu dan dalam hal mengusung calon. Sehingga walaupun secara
formal dan legal ambang batas pengajuan presiden dihapuskan, tetapi secara alamiah
(natural threshold) karena adanya syarat-syarat tersebut maka akan terbentuk ambang batas
minimal untuk partai politik dalam mengajukan calon. Dibeberapa negara, pengumpulan
tanda tangan sebagai bukti dukungan terhadap pencalonan merupakan threshold yang pada
tujuannya membatasi partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pemilu atau untuk
mengajukan calon presiden-wakil presiden. Venice Commission menyebutkan adanya
konsep natural threshold atau ambang batas alamiah yang otomatis ada. Disebutkan bahwa
meskipun tidak ada ambang batas secara formal dan legal:

“ the natural threshold is the percentage of votes needed to get one seat at a district
level, and is mainly dependent on the mean district magnitude (the average number
of legislators returned per district, spanning from one in the UK to 150 in the
Netherlands.16

Selain hal tersebut, terdapat faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya ambang
batas alamiah, yaitu alokasi formula kursi di parlemen, jumlah kontestan partai politik, dan
ukuran parlemen. 17 Ambang batas alamiah juga dapat terjadi khususnya dalam hal
administrasi fasilitas pemungutan suara, frekuensi pemilu, qualifikasi warga negara, dan
kewajiban untuk berpartisipasi suara,

Dalam konteks Indonesia, apabila tidak ada threshold dalam pemilu Presdein-Wakil
Presiden, maka kemungkinan jumlah calon yang ditawarkan dalam pemilu akan menjadi
lebih banyak. Dalam konteks yang demikian, maka perlu dipikirkan untuk mengantasipasi
dampak sulitnya peroleh suara mayoritas sebagaimana mekanisme penghitungan suara yang
telah diterapkan oleh UUD 1945. Alternative selanjutnya yang membutuhkan proses
panjang adalah melalui amandemen Konstitusi. Amandemen Konstitusi merupakan hal

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 100
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

16 Id., p. 8
17 Id.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 101
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

keniscayaan terkait dengan perubahan mekanisme penentuan pemenang pemilu presiden
dalam mengantisipasi dampak sulitnya diperoleh suara mayoritas dan syarat 20% di tiap
provinsi.

Alternative lain selain natural threshold adalah mekanisme yang pernah dilakukan
oleh partai Demokrat di Indonesia pada tahun 2014, yaitu konvensi calon presiden. Dalam
konvensi partai Demokrat tersebut, diperoleh pemenang konvensi calon presiden
berdasarkan popularitas figur personal peserta. Dalam hal mekanisme konvensi ini, terdapat
beberapa keunggulan yaitu bahwa kompetisi dilakukan secara terbuka secara internal partai,
walaupun disisi lain sistem tersebut juga memiliki kelemahan karena membutuhkan biaya
yang besar yang harus dikeluarkan oleh partai. Kelemahan lain dikemukakan bahwa
mekanisme konvensi inernal parai tersebut juga dapat memunculkan pasar politik baru
dengan resiko money politic yang tinggi.18 Adapun proses dalam konvensi partai demokrat
dalam proses awal seleksi calon presiden di internal partai tersebut adalah sebagai berikut:
digelar semi-terbuka untuk calon yang bukan berasal dari partai demokrat, secara intern
erdapat komite konvensi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan seleksi dan konvensi,
memenuhi syarat yang ditentukan oleh partai demokrat terkait dengan kode etik konvensi
yang ditetapkan oleh partai demokrat, pengaturan keterlibatan media, konvensi tersebut
dilakukan dengan jangka waktu yang terbatas yang terbagi dalam dua tahap, penentuan
konvensi dilakukan setelah legislatif dan sebelum pemilihan presiden yang menentukan
pemenang berdasarkan survey dan bukan ditentukan oleh kader partai Demokrat.19 Apabila
alternative mekanisme konvensi internal partai politik-partai politik diselenggarakan, maka
proses tersebut harus dikonstruksikan standart-standartnya dalam sebuah aturan perundang-
undangan. Hal ini juga dikarenakan bahwa Indonesia dengan sistem multi partai nya akan
berpotensi terhadap akan banyak pula mekanisme konvensi-konvensi internal masing-
masing partai politik.

Dari beberapa alternative yang dikemukakan, mekanisme pencalonan presiden-wakil
presiden tetap dilakukan oleh partai politik yang dalam hal ini mekanisme yang
konstitusional yang sesuai dengan Pasal 6A ayat 1 bahwa partai politik tetap mempunyai
tiket untuk pencalonan presiden-wakil presiden.

18 Tempo.co., Plus-Minus Konvensi Capres Partai Demokrat (Febriana Firadaus), www.tempo.co.id , Selasa,
9 April 2013

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 102
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

19 SBY Umumkan 7 Aturan Pook Konvensi Demokrat, www.kompas.com, Minggu 7 Juli 2013,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 103
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Catatan Akhir

Perdebatan ada tidaknya ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden telah
dilalui dengan beberapa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Indikasi untuk
penghapusan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden telah
ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Dalam konteks ini, yang
kedepan perlu disiapkan adalah antisipasi hukum untuk mendesain mekanisme pencalonan
presiden dan wakil presiden dan meminimalisir kelemahan tidak adanya ambang batas
tersebut. Konstruksi hukum yang perlu dipikirkan apabila tidak dimungkinkan amandemen
konstitusi, maka perlu dilakukan
Bahan Bacaan:

European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), “Comparative
Report on the Thresholds and Others Features of Electoral Systems Which Bar Parties From
Access to Parliament”, Adopted by the Council for Democractic Elections at its 26 th
Meeting, Venice, October 18, 2008 and the Venice Commission at its 77th Pleanary Session
(Venice, 12-13 December 2008) on the basis of a contribution by Mr. Klemen JAKLIC ,
available online at: www.venice.coe.int , p. 2

Nelson W, Polsby [et al.,], “Presidential Elections : Strategies and Structures of American
Politics, USA: Rowman and Littlefield Publisher Inc, 2012

Linz, Juan J. Linz, the Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1,
Winter, the Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 51 – 69

Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge
University Press, 2007

Tempo.co., Plus-Minus Konvensi Capres Partai Demokrat (Febriana Firadaus),
www.tempo.co.id , Selasa, 9 April 2013

SBY Umumkan 7 Aturan Pook Konvensi Demokrat, www.kompas.com, Minggu 7 Juli
2013,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 104
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

PENGATURAN PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Marudut Hasugian

A. Pengantar

Presiden adalah pejabat lembaga ketatanegaraan pada. suatu pemerintahan
republik, sehingga lembaga, kepresidenan memiliki hubungan dengan bentuk
pemerintahan, Sri Soemantri menganggap bahwa “bentuk pemerintahan dan bentuk negara
mempengaruhi struktur ketatanegaraan yang dianut pada suatu lembaga”.14

Sebagai kepala negara seorang Presiden adalah simbol pemersatu bangsanya
sehingga fungsi yang dijalankannya merupakan fungsi integrative. Sebagai kepala
pemerintahan, fungsi seorang Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang dikenal
sebagai fungsi eksekutif “Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan itu mempunyai kedudukan pimpinan nasional yang kepemimpinannya
mempunyai jalur perwujudan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang
dilaksanakan berdasarkan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Garis-garis Kebijaksanaan Politik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara”. 15

Menurut Bagir Manan, Presiden bukan saja sebagai Kepala Negara, lambang
kesatuan melainkan juga sebagai yang bertanggung jawab secara penuh dan langsung atas
pelaksanaan dan. tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa,16 M. Solly Lubis mengatakan
seseorang yang menjadi Presiden sekaligus menjadi negarawan yang mempunyai visi dan
futuristic view ke depan.17 Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
(selanjutnya disingkat UUD 1945) mengenai sistem pemerintah negara angka IV :
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amanedemen) sebagai landasan
konstitusional negara Republik Indonesia secara jelas mencantumkan bahwa kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

14 Sri Soemantri, 1989, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal. 79.
15 M. Solly Lubis, 1997, Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, Alumni Bandung, hal. 313.

16 Bagir Manan dan Kuantana Magnar, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni
Bandung, hal. 3.

17 M. Solly Lubis, 2000, Integrasi Nasional Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional (Makalah)

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 105
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

(MPR). “Hal ini mengandung implikasi bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan
sistem perwakilan (representative democracy) artinya pelaksanaan kedaulatan adalah
wakil-wakil rakyat yang bertindak untuk dan atas nama rakyat.”18

Pengisian keanggotaan badan perwakilan rakyat,19 dalam negara modern
sekarang ini biasanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh
partai-partai politik. Partai politik sebagai sarana yang menghimpun, mengorganisasikan
aspirasi dan suara rakyat yang berdaulat itu. Oleh karena itu paham kedaulatan rakyat di
zaman modern ini tidak dapat dilepaskan dari partai politik20 dan pemilihan umum21.

Perubahan kedua UUD 1945, menentukan pemilihan umum yang diadakan tidak
lain adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu keharusan.22
Adanya pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada penafsiran atas Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena kedaulatan dari rakyat itu
dijalankan oleh MPR, harus ada sarana atau mekanisme untuk membentuk MPR yaitu
melalui pemilihan umum. Cara inilah yang lazim digunakan di berbagai negara yang
menganut sistem pemerintahan demokratis.

Keharusan untuk menyelenggarakan pemilihan umum juga merupakan
konsekuensi dari prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan
pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Setiap warga
negara Indonesia, kecuali dilarang oleh undang-undang berhak untuk menentukan siapa

18 Moh. Kusnardi dan Harmily, Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara, UI Press, Jakarta, hal. 28
19 Badan Perwakilan Rakyat di Indonesia Menurut UUD 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen ada 3
yaitu ; MPR, DPR, dan DPRD.
20 Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah setiap
organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan
kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan
umum. Dengan semangat Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara berhak membentuk partai politik bagi
aktualisasi kepentingan politiknya.

21 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan umum
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang sama terdapat dalam ketetapan MPR No. XIV/MPR/1999
Pasal 1 Ayat (1).

22 Menurut Pasal 19 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 ditentukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dipilih melalui pemilihan umum.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 106
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pemimpin yang akan dipilihnya atau dikehendaki dan menentukan aturan-aturan apa yang
akan diberlakukan terhadapnya.

Oleh Karena itu menarikuntuk dicermati praktek pengisian jabaran Presiden
dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.
B. Pelaksanaan Pilihan Presiden di Indonesia
1. Pengaturan Pemilihan Presiden Berdasarkan Ketetapan MPR ( Masa Orde Baru)

UUD 1945 adalah konstitusi yang memiliki sifat yang singkat dan fleksibel dan
sebagai peraturan hukum tertulis tertinggi dalam Negara, Republik Indonesia.
Konsekwensi pelaksanaannya dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berada dibawahnya sesuai dengan teori pertingkatan hukum yang dianut oleh UUD
1945,yaitu ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/NPR/1973. Tentang Tata Cara
Pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI yitu :
1. MPR hasil Pemilu 1971 mengangkat Soeharto sebagai Presiden melalui Ketetapan

No IX/MPR/1973
2. MPR hasil Pemilu 1977 mengangkat Soeharto sebagai Presiden dengan Ketetapan

No X/MPR/1978
3. MPR hasil Pemilu 1982 mengangkat Soeharto sebagai Presiden dengan Ketetapan

No IV/MPR/1983
4. MPR hasil Pemilu 1987 mengangkat Soeharto sebagai Presiden dengan Ketetapan

No V/MPR/1988
5. MPR hasil Pemilu 1992 mengangkat Soeharto sebagai Presiden dengan Ketetapan

No IV/MPR/1993
6. MPR hasil Pemilu 1997 mengangkat Soeharto sebagai Presiden dengan Ketetapan

No XI/MPR/1998.
2. Pengaturan Pemilihan Presiden erdasarkan Ketetapan MPR ( Masa Reformasi)

Pada masa awal Reformasi Ketentuan dalam ketetapan MPR No. II/NPR/1973.
Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI, dilakukan perubahan
dengan menetapkan Ketetapan MPR. No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan
dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia maka terdapat 5 tahap
pemilihan Presiden :
Tahap 1 Para pimpinan Fraksi atau sekurang-kurangnya 70 orang anggota Majelis secara

tertulis mengajukan calon kepada Pimpinan Majelis untuk diperiksa

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 107
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

kelengkapan persyaratannya 12 jam sebelum Rapat Paripurna pemilihan

Presiden dimulai

Tahap 2 Apabila persyaratan calon Presiden telah terpenuhi maka, Pimpinan

Majelis mengumumkan calon Presiden dalam Sidang Paripurna Majelis. Pada

tahap ini pencalonannya dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan dan atau

oleh pihak yang mengusulkan.

Tahap 3 Sebelum diadakan Pemilihan Presiden kuorum Anggota Majelis harus

memenuhi 2/3 dari jumlah Anggota Majelis agar pelaksanaan, pemungutan

suara dimulai.

Tahap 4 Jika hanya terdapat I calon dari seluruh Fraksi dan Anggota-anggota Majelis

maka calon Presiden tersebut disahkan menjadi Presiden. Namun apabila

terdapat dua orang calon atau lebih maka, akan dilakukan pemungutan suara.

Tahap 5 Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.3

Calon Presiden telah memenuhi semua persyaratan yang yang telah ditentukan yaitu :

1. Megawati Soekarnoputri Fraksi Pegusul PDI-Perjuangan

2. Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra Fraksi Pengusul Partai Bulan Bintang

3. K.H. Abdurrahman Wahid

Sebelum Pemungutan Suara dimulai Ihza Mahendra yang dicalonkan Fraksi PBB

menyampaikan pengunduran dirinya dari pencalonan dengn demikin pasangan calon

hanya dua orang yaitu : 1.Megawati Soekarnoputri dan K.H. Abdurrahman Wahid.

Memalui Pemugutan Suara

Tabel : Perolehan suara Dalam Pemilihan Presiden 1999

Calon Prsisden Suara Frekuensi

No.

1 Megawati Soekarnoputri 313 45,29

2 K.H. Abdurrahman Wahid 373 53.98

Abstein Tidak Sah 5 0,73

3. Pengaturan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Sebagai konsekwensi perubahan masa reformasi yang diawali mundurnya

Soeharto sebagai Persiden pada tanggal 21 Mei 199,dan berakhirlah masa Orde Baru dan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 108
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

beralih ke masa Reformasi dengan melakukan penataan di segala bidang, baik politik,
hukum dan pemerinrahan dengan melakukan Amandemen terhadap UUD 1945. Dampak
Amandemen UUD 1945, juga membawa dampak Pasal 1. (2) Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangan berikutnya dalam MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara serta sepenuhnya sebagai pelaksana
dari kedaulatan rakyat, dapat diartikan kedudukan MPR merupakan puncak dari struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia. MPR memiliki tugas yang sesuai dengan
kedudukannya selaku pelaksana kedaulatan rakyat antara lain Pasal 6 ayat (2) UUD 1945
yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara
terbanyak. Juga mengalami perubahan sebagai mana diatur dalam Pasal 6A UUDNRI
1945 yang mengatur :
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi
di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur
dalam undangundang.

Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat
disimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan ruang kepada partai politik
peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat
bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum.

a. Pengaturan Lebih lanjut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 109
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya melalui ketentuan
Pasal 5 ayat (4) dinyatakan bahwa : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau
20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu
anggota DPR. Selain melalui ketentuan Pasal 5 ayat (4) tersebut, dalam aturan
peralihan di undang-undang yang sama Pasal 101, khusus untuk pemilihan umum
tahun 2004, cukup dengan syarat pencalonan 3% (tiga persen) suara sah nasional,
ataupun memperoleh 5% (lima persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
b. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) memberikan ketentuan
syarat lebih besar yang harus dipenuhi partai politik bilamana mau mencalonkan
pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagai diatur dalam Pasal 9, yang
menyatakan bahwa: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
(duapuluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan dalam undang-undang
pemilu presiden tersebut, secara langsung menambah syarat pada prosedur
pencalonan bagi presiden dan wakil presiden, karena pada dasarnya, jika ditinjau dari
sisi ketentuan UUD NRI 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta
pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya
undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan
bahwa “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut
diatur dalam undang-undang.” Dalam artian amanat Pasal 6A ayat (20 dan ayat (5)
UUDNRI Tahun 1945, merupakan syarat yang harus dipenuhi, tetapi bukan syarat
yang kemudian diterjemahkan dengan quta. Dengan ketentuan dalam Pasal 9 UU
Pilpres ini dengan sendirinya menghilangkan atau mengenyampingkan makana dama
UUDNRI 1945.
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 110
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah
regulasi terbaru terkait kepemiluan yang mengatur pemilihan serentak untuk memilih
anggota Dewan Perakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasra, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-undang ini mengadopsi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Berdasarkan Pasal 221 Calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik. Selanjutnya dalam Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2O % ( puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau memperoLeh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

C. Simpulan
Mencermati pengaturan dalam 3 (tiga ) Undang Undang, hakikat yang terkandung

di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengandung makna bahwa persyaratan yang berlaku
bagi calon presiden dan wakil presiden adalah:
a. capres dan wapres diajukan oleh partai politik baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dalam gabungan/koalisi partai politik;
b. semua partai politik dapat mengajukan pasangan capres dan wapres sepanjang

memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu;
c. tidak ada penambahan syarat lain berupa threshold berapa pun besarnya. Jika tetap

diberlakukan Ambang batas berarti melanggar konstitusi dan mengingkari semangat
yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta mencederai
prinsip civil right dalam sistem demokrasi karena konstitusi tidak mengamanatkan
penetapan threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu pula konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUDNRI
Tahun 1945, menjamin adanya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 111
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

hukum, Pasal 28D ayat (1), dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (Pasal 28D ayat (3), serta hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi
(Pasal 28 I ayat (2).

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia pasca
amandemen undang-undang dasar, dari sudut pandang demokrasi konstitusional belum
memberikan jaminan konstitusional secara menyeluruh bagi setiap orang.26 Hak
konstitusional merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi yang
menjadi sumber validitas bagi seluruh rakyat dalam berkehidupan di negara Indonesia.
Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bentuk prinsip demokrasi yang dianut
oleh negara Indonesia. Pada pelaksanaan prinsip demokrasi, terdapat batasan dalam
berdemokrasi. Sistem pengisian jabatan Presiden berdasarkan Pasal 6A UUD 1945
adalah salah satu bentuk batasan berdemokrasi. Dalam prinsip demokrasi konstitusional,
tidak diperkenankan pembatasan-pembatasan mengkebiri substansi demokrasi.

Daftar Pustaka
Sri Soemantri, 1989, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra
Aditya Bakti, Bandung,

M. Solly Lubis, 1997, Pembahasan Undang-undang Dasar 1945, Alumni Bandung,
Bagir Manan dan Kuantana Magnar, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara

Indonesia, Alumni Bandung,

M. Solly Lubis, 2000, Integrasi Nasional Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan
Nasional

Moh. Kusnardi dan Harmily, Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara, UI Press,
Jakarta

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. II/NPR/1973. Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan wakil
Presiden Republik Indonesia

Ketetapan MPR. No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik,.
Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum,

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 112
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 113
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

ALTERNATIF MODEL PENGUSULAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PADA PEMILU 2024

Dr. Sukardi, S.H., M.H. dan Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.
[email protected] [email protected]

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat
sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui
proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi
diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (good society), sebagai pola interaksi sosial, dan
sebagai kebijakan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Hal tersebut
mengharuskan yang memegang wewenang dalam membentuk undang-undang (UU) harus
berdasar kepada apa yamg menjadi harapan rakyat Indonesia.

Penerapan Pemilu berdasarkan ambang batas sudah diatur dalam UU Pemilu namun konsep
ambang batas selalu dimaknai sebagai batasan minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik
atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential
threshold) berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Partai politik yang dapat mengusulkan calon
Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU.
Partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi tidak sertamerta begitu saja dapat mengusung calon
Presiden dan Wakil Presiden karena harus memenuhi ambang batas yang telah diatur dalam UU.
Partai politik untuk memenuhi persyaratan mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah
partai politik yang memenuhi ambang batas atau melakukan koalisi terhadap partai lain untuk
memenuhi ambang batas yang disyaratkan. Hal ini mengakibatkan tidak semua partai politik
memiliki hak yang sama dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang
dinyatakan lolos dan berkoalisi hanya memberikan dukungan terhadap partai penguasa (partai
yang memiliki suara terbesar). Konsep dukungan di sini adalah partai politik sebagai pendukung
hanya ikut dalam pilihan yang sudah ditetapkan oleh partai penguasa. Konsep usulan bahwa partai
politik memiliki hak sepenuhnya dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini
menunjukkan fakta bahwa partai politik penguasa memiliki pengaruh besar dalam menentukan
pilihan calon yang dimilikinya.

Penetapan ambang batas dinilai tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia, di
mana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
diselenggarakan menurut Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945). Ketentuan ini menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia untuk memberikan
kesempatan warga negara dalam menentukan pilihannya melalui partai politik. Di Indonesia
terdapat kasus menarik terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan khususnya bagi
presiden yang dikenal dengan presidential threshold (PT) sebesar 20%. Hal ini mengakibatkan
pro-kontra terkait efektif atau tidaknya PT menghadirkan penguatan sistem presidensial di
Indonesia. Awalnya, tujuan ditetapkannya ambang batas sebagai alat untuk menyeleksi bakal calon
presiden yang akan berkompetisi dalam pemilihan presiden. Akan tetapi sekarang aturan tersebut
dianggap sebagai kemunduran demokrasi.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 114
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Dalam buku Democracy within Parties, Reuven Y. Hazan mengatakan bahwa memilih kandidat
adalah salah satu hal pertama yang harus dilakukan partai politik sebelum pemilu. Pemilihan
kandidat merupakan salah satu fungsi penentu partai politik dalam demokrasi. “A party is any
political group that presents at elections, and is capable of placing through elections, candidates
for public office.” Artinya, partai adalah kelompok politik yang hadir pada pemilihan, dan mampu
menempatkan melalui pemilihan, calon pejabat publik. Mereka yang terpilih menjabat akan
menjadi kandidat sukses, dan merekalah yang akan menentukan banyak tentang penampilan partai.
Selain itu kandidat partai akan tampil menentukan karakteristik partainya secara demokrafis,
geografis, dan ideologis lebih dari sekedar organisasi kelompok kepentingan. Hasil dari pemilihan
calon, seperti hasil pemilu, akan berdampak lama pada partai, dan legislatif setelah pemilu usai.

Mencermati pelaksanaan pemilu di Indonesia maka dapat dikatakan terjadi kemunduran demokrasi
(democratic backsliding) karena sarana negara yang seharusnya digunakan dalam membentuk
peraturan oleh lembaga demokrasi sesuai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945,
pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UUD NRI 1945 khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam ilmu politik, democratic backslading atau kemunduran demokrasi, disebut juga erosi
demokrasi (democratic erosion) atau de-demokratisasi (de-democratizasion), adalah penurunan
kualitas demokrasi secara bertahap. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya institusi politik
yang menopang sistem demokrasi oleh negara. Ilmuwan politik Nancy Bermeo telah menulis
bahwa bentuk kemunduran demokrasi yang mencolok, seperti klasik, kudeta (coups d’etat) terbuka
dan penipuan hari pemilihan (election-day fraud), telah menurun sejak akhir Perang Dingin,
sementara bentuk kemunduran yang lebih halus (subtle) telah meningkat. Bentuk kemunduran
yang terakhir melibatkan kelemahan lembaga-lembaga demokrasi dari dalam. Bentuk-bentuk
halus ini sangat berbahaya ketika mereka dilegitimasi melalui institusi yang seharusnya
melindungi nilai-nilai demokrasi.

Kemunduran demokrasi terjadi ketika komponen esensial demokrasi terancam. Contoh
kemunduran demokrasi meliputi: (1) Free and fair elections are degraded (pemilihan yang bebas
dan adil direndahkan); (2) Liberal rights of freedom of speech and association decline, impairing
the ability of the political opposition to challenge the government, hold it to account, and propose
alternatives to the current regime ( hak liberal atas kebebasan berbicara dan beraserikat menurun,
mengganggu kemampuan oposisi politik untuk menantang pemerintah, meminta
pertanggungjawaban, mengusulkan alternatif untuk rezim saai ini); (3) The rule of law (judicial
and bureaucratic restraints on the government) is weakened, such as when the independence
of the judiciary is threatened, or when civilservice tenure protections are weakened or
eliminated (aturan hukum pembatasan yudikatif dan birokrasi pada pemerintah dilemahkan,
seperti ketika independensi peradilan terancam, atau ketika perlindungan pegawai negeri
dilemahkan atau dihilangkan); (4) The government manufactures or overemphasizes a national
security threat to create "asense of crisis" that allows the government "to malign critics
as weak-willed or unpatriotic" and to depict defenders of democratic institutions "as
representatives of atired, insulated elite (pemerintah membuat atau terlalu menekankan ancaman
keamanan nasional untuk menciptakan “perasaan krisis” yang memungkinkan pemerintah “untuk
memfitnah kritik sebagai berkemauan lemah atau tidak patriotik” dan untuk menggambarkan
pembela lembaga demokrasi “sebagai perwakilan dari elite yang terasing dan terisolasi”.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 115
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Pemilu bukan hanya menjadi instrumen konversi suara menjadi kursi, tetapi lebih luas lagi
maknanya karena juga dapat menentukan arah sistem pemerintahan yang dibangun di masa depan.
Sistem pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang diselenggarakan adalah menjadi penentu
kapasitas demokrasi yang menggerakan sistem politik, termasuk mengelola partisipasi rakyat.
Pangkal tolak dalam membangun sistem pemilu yang demokratis adalah tidak lepas dari agenda
amandemen konstitusi terutamanya terkait dengan prinsip penegakan kedaulatan rakyat.

Pergulatan gagasan yang berlangsung di awal reformasi berujung saat diubahnya ketentuan Pasal
1 ayat (2) UUD NRI 1945. Awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Kemudian saat dilakukan perubahan ketiga UUD NRI 1945 rumusannya menyatakan
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Perubahan gagasan kedaulatan yakyat dalam UUD NRI 1945 sekaligus juga diiringi dengan
perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Salah
satunya adalah Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara yang awalnya
di pilih oleh MPR, dilakukan perubahan. Pada UUD NRI 1945 yang sudah diamandemen, Presiden
dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Di samping itu, mandat yang diberikan rakyat
kepada penyelenggara kekuasaan negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aturan tentang PT sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) hasil revisi UU Pemilu tahun 2008. Artinya: Pertama,
partai politik dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden jika memperoleh 20 persen
kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014 atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional.
Aturan diatas mengalami perubahan dari yang asalnya pada tahun 2004 hanya sebesar 15 persen
menjadi 20 persen. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk proses pencalonan
Presiden tahun 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang
menetapkan PT dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya. Kedua, hasil Pemilu 2014
didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai
proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. Ketiga,
memaksakan hasil Pemilu 2014 bersekuensi menghilangkan hak bagi partai politik baru peserta
Pemilu 2019 untuk mengajukan calon Presinden dan Wakil Presiden.

Penetapan PT bagi pihak yang mendukung aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk
memperkuat sistem presidensial, beberapa alasan yang dikemukakan oleh Meliala (2017)
diantaranya: Pertama, proses penetapan PT mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap
bertahan mengikuti pemilu periode selanjutnya (penyerdehanaan partai). Kedua, secara tidak
langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. Ketiga, untuk
memastikan presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan minimum di parlemen.
Dukungan minimum ini setidaknya akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam
menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif.

Walaupun terdapat kelemahan pada penerapan PT tersebut tetap saja tidak mengubah pendirian
dari anggota dewan di DPR untuk merevisi peraturan tersebut. Padahal masih banyak pertanyaan
yang muncul dari persoalan PT diantaranya: Apakah hasil Pemilu 2019 pantas dan sesuai untuk
bisa dijadikan rujukan sebagai hasil Pemilu 2024? Begitu juga hasil Pemilu 2019 untuk Pemilu
2024 yang akan menyokong presiden terpilih? Apakah konfigurasi politik tetap sama dan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 116
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

pendekatan pemilih juga sama? Apakah untuk menyederhanakan jumlah partai politik hanya ada
satu mekanisme tersebut dan tidak tersedia alternatif lainnya? Apakah disini pemilih di tahun 2014
sejak awal mengetahui bahwasanya hasil Pemilu 2014 akan dijadikan dasar dalam penentuan tiket
calon Presiden dan Wakil Presiden 2019? Selain itu, bagaimana jika partai politik yang baru ikut
dalam Pemilu 2024 memperoleh suara terbanyak? Bagaimana partai yang ikut Pemilu 2019 tidak
menembus ambang batas perlemen di Pemilu 2024? Sederetan pertanyaan-pertanyaan diatas
menggambarkan kerumitan dari implementasi ambang batas di Indonesia.

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, tertuang pada Pasal 4 Ayat (1} UUDNRI
1945 dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
NRI 1945. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar dilakukan secara murni. Dalam
pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden meskipun kekuasaannya tetap
diimbangi dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Sistem presidensial sendiri, menurut Juan J. Linz
(1990) di bukunya The Perils of Presidentialism memiliki kelemahan akibat pembelahan
kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (divided government) serta kecenderungan presiden
menjadi penguasa minoritas (minority president), bila tidak didukung mayoritas poros parlemen.
Hal ini sempat terjadi pada tahun 2014 ketika terjadi deadlock terkait Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) antara koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai minoritas
dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai mayoritas.

Berbeda dengan negara Filipina yang menggunakan sistem presidensial secara murni, pemilihan
presiden dan parlemen merupakan dua hal yang berbeda. Disana setiap individu dapat mengajukan
diri sebagai calon presiden, tanpa harus mendapat dukungan dari legislatif. Sehingga presiden
terpilih, benar-benar presiden yang diusulkan dan dipilih sendiri oleh rakyatnya. Begitu juga
dengan negara Amerika Latin yang menganut sistem presidensial multipartai tidak menggunakan
ambang batas pencalonan presiden. Bahkan di Brazil membolehkan calon independen bertarung
dalam pemilihan presiden. Harun Alrasyid menjelaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi,
calon presiden pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.
Penjelasan Alrasyid memiliki artian bahwa partai politik memiliki andil besar dalan pencalonan
dan tidak dibatasi oleh aturan ambang batas. Merujuk pada Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945,
menyebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Berasal dari titik inilah kita
bisa membaca secara tekstual bahwasanya partai politik berhak mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden dengan syarat partai tersebut terdaftar sebagai peserta pemilu. Akan tetapi disini aturan
PT dipaksakan masuk sebagai aturan tambahan. Disini bentuk penambahan tersebut dilakukan
ketika pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan dengan waktu berbeda. Sedangkan untuk saat ini
pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan. Memperjelas sistem pemilu, sistem
pemerintahan dan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, sehingga bisa
menghasilkan pemimpin negara yang kompeten. Sebab yang terjadi saat ini, adanya tarik ulur
sudut pandang dalam memahami sistem presidensial di Indonesia yang bersinggungan dengan hak
asasi manusia (HAM), sekaligus kepentingan politik dari elit partai. Oleh karenanya tidak cukup
hanya melihat proses konstitusi, politik kekuasaan jangka pendek, tetapi melihat kebaikan umum
dari muculnya calon pemimpin dari luar partai politik sesuai hak masyarakat sebagai warga negara
dan melahirkan koalisi partai yang sehat dan dinamis.

PT sendiri versi pertama diartikan sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR,
baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) yang harus

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 117
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut
atau dengan gabungan partai politik. Hakekatnya dalam sistem presidensial permasalahan ambang
batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat capres-cawapres bisa
mencalonkan diri atau alat pembatasan pencalonan. Sebab pada umumnya ambang batas hanya
digunakan untuk syarat minimum calon Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih. Sedangkan di
Indonesia syarat presentase terpilihnya calon Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur dalam
Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amandemen menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam
pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih
dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Selain
itu juga merujuk pada basis teoritis yang ada, legitimasi Presiden dalam skema presidensial tidak
ditentukan oleh formasi politik di parlemen hasil pemilihan legislatif. Sebab hal ini sangat berbeda
dengan skema sistem parlementer. Sehingga dalam presidensialme dua institusi presiden selaku
eksekutif dan parlemen selaku legislatif memiliki legitimasi yang berbeda, terpisah dan tidak bisa
saling mengintervensi. Oleh karenanya, persyaratan ambang batas pencalonan Presiden yang
didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik
anomali dalam sistem presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak
dan Presiden di lain pihak, tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Mengutip pendapat
Peters bahwa untuk menjadi Presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif.

Hak untuk mencalonkan diri (the right to be candidate) telah dibatasi oleh konstitusi melalui
peraturan PT yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan
negara yang dijamin konstitusi. Memang dalam pelaksanaan pemilu prinsip demokrasi tentu
terdapat batasan-batasannya. Akan tetapi batasan tersebut tidak dibenarkan menghilangkan atau
menghapus makna demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi warga negara. Di antara
hak konstitusional antara lain yaitu meliputi: the right to vote, the right to be candidate, dan the
right to propose candidate.

Setidaknya ada tiga faktor penting mengapa sistem multi partai sulit dihindari di Indonesia. (1)
Tingginya tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras, daerah, agama) yang kemudian disebut sebagai
faktor pembentuk. (2) Adanya dukungan sejarah sosio kultural masyarakat (faktor pendorong). (3)
Dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum yang
disebut sebagai faktor pendukung. Berdasarkan penelusuran negara-negara yang menerapkan
demokrasi presidensial, mayoritas didukung dengan sistem kepartaian yang kompatibel dengan
sistem pemerintahannya, yaitu sistem dwipartai. Mirip dengan Amerika Serikat, Jamaika dan
Malta. Sedangkan di Indonesia sistem presidensil menggunakan sitem multipartai. Scott
Mainwaring (1993) menjelaskan pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk
merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis. Dikatakan dilematis karena presiden seolah-olah
memiliki kekuatan legitimasi yang mutlak, padahal dalam kenyataanya tidak.

Secara umum sistem pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni sistim pemerintahan Presidensil,
sistem pemerintahan parlementer dan sistem campuran yang kadang-kadang disebut “kuasi
presidensil” atau “kuasi parlementer”. sistem pemerintahan presidensil yang diadopsi oleh UUD
NRI 1945 menurut Jimly Asshiddiqie memiliki lima perinsip penting, yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif
negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 118
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara
politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga
parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.

3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum
apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.

4. Para menteri adalah pembantu Presiden.
5. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensil sangat

kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa
jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa
jabatan.

Kelima ciri tersebut merupakan ciri sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh UUD NRI
1945 hasil perubahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial badan eksekutif dan legislatif
memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung
sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial tidak mengenal
adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi, dan kekuasaan negara negara dipisahkan
(separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
yang secara ideal diformulasikan sebagai prinsip ”trias politica” oleh Montesquieu. Adapun ciri-
ciri dari sistem pemerintahan presidensial, menurut Jimly Assidiqie adalah:

1. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan eksekutif seorang presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dipilih

secara langsung oleh rakyat.
3. Presiden mempunyai hak istimewa atau hak perogratif untuk mengangkat maupun

menghentikan menteri-menteri yang memimpin suatu departemen maupun non-
departemen.
4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem pemerintahan
parlementer.
5. Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan juga sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen dipilih langsung oleh rakyat.
6. Para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan eksekutif.
7. Kabinet dibentuk oleh presiden, dan cabinet juga bertanggung jawab kepada presiden
bukan bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada legislatif.
8. Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Jadi presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen.

Salah satu prinsip yang penting dalam sistem pemerintahan presidensial adalah adanya sistem
check and balance dapat menghasilkan keseimbangan antar organ yang diserahi tugas. Perlunya
mekanisme saling mengawasi dan perimbangan ini tidak terlepas dari prinsip trias politica
sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Bagaimana format checks and balances ini
dijalankan terlihat dalam konstitusi suatu negara.

Bila kita bandingkan dengan praktik di Amerika sendiri, maka akan muncul pertanyaan mengapa
negara di Amerika Latin tersebut terbebas dari jebakan sistem presidensial? Jawabanya tak lain
karena partai-partai di negara Amerika Latin membangun koalisi berdasarkan ideologi partai yang
dianutnya. Berbeda halnya koalisi yang terjadi di Indonesia, yang cenderung pragmatis dalam
membangun sebuah koalisi. Kondisi ini ditengarai terjadi akibat keinginan partai politik untuk

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 119
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

memperoleh bagian dari kekuasaan.Visi koalisi dengan tujuan kekuasaan (office seeking coalition)
inilah yang kerap membuat adanya tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.
Menurut William Riker (1962), dalam teori koalisinya menyebutkan, partai politik di Indonesia
cenderung menggunakan model pilihan rasional, yaitu berkoalisi demi memaksimalkan
keuntungan. Sama halnya pandangan Jimly Asshidiqie (2015:62-64) yang melihat banyaknya
partai bukan disikapi sebagai hal yang negatif, tetapi direspon dengan cara upaya merespon
aspirasi masyarakat yang majemuk. Kondisi ini harus dijadikan sebagai upaya untuk
memformulasikan kebijakan restrukturisasi organisasi parlemen dan memperkenalkan
mekansisme baru dalam mengambil kebijakan tanpa mengurangi jumlah partai. Mekanisme ini
bisa dilakukan dengan salah satu cara pengaturan ambang batas di tingkat lembaga negara bukan
di ranah kepartaian. Dengan ambang batas ditingkat lembaga negara, dalam hal ini berlaku syarat
minimum untuk bisa membentuk satu fraksi. Ambang batas tersebut akan membatasi jumlah fraksi
dalam struktur organisasi sebagai langkah menyederhanakan pengambilan keputusan di DPR.
Langkah ini lebih baik, sebab tidak melanggar prinsip kemerdekaan berserikat. Terdapat kemiripan
sistem presidensial di Indonesia denga negara-negara Amerika Latin yang mengalami instabilitas
sistem pemerintahan presidensial karena sistem multipartai yang membuat sulit dalam
membangun koalisi inter partai. Disini koalisi yang terbentuk sangat cair karena perbedaan tujuan
dalam membangun koalisi. Secara mendasar pembentukan koalisi dalam sistem parlementer lebih
solid sebagai upaya untuk mendistribusikan kekuasaan dari eksekutif kepada anggota koalisi.
Dengan menjaga koalisi tetap utuh berarti menjaga kekuasaan tetap bisa bertahan dan berjalan.
Sementara dalam presidensial koalisi diperlukan untuk memperlancar kebijakan agar tidak
terhambat semata, sedangkan posisi presiden tetap kuat tidak bisa diganti meskipun partai koalisi
didalamnya bubar. Oleh karenanya diperlukan pemilu serentak untuk mensikronkan antara partai
pemenang di legislatif dan eksekutif sekaligus meminimalisir kekurangan dari kombinasi sistem
presidensialisme dan sistem kepartaian mulitpartai.

Pemilihan umum serentak (concurrent elections) diartikan sebagai sistem pemilu yang dilakukan
dengan memilih secara bersamaan baik DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam satu waktu secara bersamaan. Harapan dari
pemilu serentak ini untuk mensinkronkan antara pilihan Presiden dengan partai politik supaya
selaras antara eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan sistem presidensil yang ideal. Dalam
artian terbentuknya coattail effect (efek ekor jas) dan solidnya koalisi pengusung capres-cawapres
berhasil memenangkan pemilu Presiden sekaligus memenangkan pemilu legislatif. Konfigurasi
pilihan Presiden dan partai politik yang paralel membuka peluang efektifnya jalannya
pemerintahan karena eksekutif didukung oleh legislatif. Pemilu serentak parlemen nasional dan
Presiden setidaknya memberikan dua efek sekaligus, pertama, koalisi dini karena partai-partai
politik dipaksa untuk berkoalisi lebih awal agar solid untuk memenangkan kompetisi. Kedua,
adanya dimana tingkat keterpilihan Presiden akan memengaruhi keterpilihan parlemen secara
nasional (Supriyanto, 2015: ix).

Dengan adanya tambahan aturan ambang batas (presidential threshold) yang ditetapkan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) tentu menjadi ironi tersendiri, sebab tujuan ingin memperkuat sistem
presidensil malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan
sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Kondisi ini menandakan adanya praktik
presidensial dengan rasa parlementer. Amar putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri berisi
tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkontitusional

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 120
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

dengan istilah lain mulai diberlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak
memungkinkannya implementasi PT karena perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui
hasilnya lebih dahulu. Maka ketika pencalonan presiden tidak berpatok pada hasil legislatif,
seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon Presiden dan Wakil
Presiden untuk bisa menjadi peserta pemilu Presiden. Penerapan adanya ambang batas berarti
memaksa memadukan dua desain kelembagaan, sebab calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus
bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Ujung-ujungnya muncul politik transaksional
dari penerapan sistem ambang batas ini (Ansori, 2017). Argumen yang menganggap PT sebagai
penguat presidensial otomatis terbantahkan, apabila dalam perjalanan parpol yang dianggap
sebagai teman koalisi dalam mengusung dan mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden
terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan partai politik yang awalnya
berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu digaris
bawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan Presiden dapat mengatur partai
koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak
berlandas pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang
tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkutat pada kursi menteri, pos birokrasi dan
jabatan publik. Penerapan PT dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap
memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila Presiden terpilih dari partai kecil, maka
otomatis akan mencari partai politik lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan
Presiden, sehingga ketiadaan PT tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif.
Poin penting dalam argumen ini yakni penggunaan PT maupun tidak tetap membuka peluang
partai untuk melakukan politik transaksional dalam berkoalisi. Dari sini dapat mengambil satu titik
temu bahwasanya ketidakefektifan dalam pemerintahan presidensial bukan hanya karena faktor
sistem kepartaian multipartai semata, tetapi menyangkut juga dari perilaku dan karakter individu
dari seorang Presiden dan anggota DPR.

Argumen lain yang muncul yakni pada sistem presidensial sebenarnya bisa bekerja layaknya
sistem parlementer, artinya Presiden tetap bisa membangun koalisi yang stabil dalam sistem
multipartai tanpa perlu menerapkan PT dalam pemilu. Otomatis semua dalil penerapan PT sebagai
penguatan sistem presidensial kembali mentah. Pada tahap ini membentuk penjelasan bahwa PT
tidak menjadi hal yang vital bagi perbaikan pada sistem presidensial di Indonesia.

Ambang batas syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah tentu tidak ada batasan
minimal. Ketentuan ini dimaksud untuk membuka peluang pemenuhan atas hak-hak masyarakat
sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih tanpa ada syarat yang berat lepas dari
proses oligarki. Disisi lain sebagai upaya menghadirkan banyak calon Presiden untuk memperoleh
pemimpin yang berkualitas.

Di Indonesia penghapusan PT sebagai ambang batas pencalonan Presiden sebagai langkah paling
bijak untuk dilakukan. Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang melindungi segenap hak warga
negara, maka sudah menjadi keharusan juga melindungi makna pengakuan, jaminan perlindungan
dan kepastian hukum serta keadilan hukum dengan memerlakukan kedudukan yang sama bagi
setiap warga negara dihadapan hukum. Pada posisi yang lain menggunakan rasionalitas
penyederhanaan sistem kepartaian dengan membatasi jumlah partai politik termasuk juga
pembatasan jumlah calon Presiden menjadi bagian membatasi hak warga negara untuk memilih
secara cerdas dan efisien.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 121
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Logika ambang batas sebagai langkah untuk menyeleksi partai politik dalam mekanisme
penyederhanaan sistem kepartaian sebenarnya juga tidak relevan. Hal ini dikarenakan mekanisme
penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan fungsinya oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) melalui verifikasi partai politik peserta pemilu (Sodikin, 2014: 26). Melalui verifikasi KPU
ini menghasilkan partai politik yang telah terseleksi. Kemudian partai politik ini akan mengusung
calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden yang digelar. Disini jelas peran KPU
menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang telah memenuhi syarat sebagai peserta
pemilu dan partai mana yang belum. Penghapusan PT sebagai ambang batas pencalonan presiden
dan wakil presiden tidaklah melanggar konstitusi. Maka bukan menjadi alasan untuk takut
menghilangkan aturan tersebut, sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi
UU pemilu untuk perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

Syarat PT yang terlampau tinggi dalam proses pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden
menimbulkan sedikitnya calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembilahan sosial masyarakat di
Indonesia muncul dari proses panjang pemilu harus menjadi salah satu poin yang harus
diperhatikan. Disini bukan menyalahkan kurang dewasanya cara berfikir masyarakat dalam
menyikapi perbedaan pilihan politik semata, tetapi mengkritisi mekanisme sistem pemilu yang
dijalankan yang mengakibatkan terbatasnya calon Presiden yang muncul. Akibatnya, masyarakat
hanya memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dari negosiasi politik para elite partai. Kondisi
inilah yang memunculkan fraksi ditengah masyarakat akibat tingginya pembilahan sosial dari
perbedaan pilihan dalam pemilu Presiden. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan
membuka peluang terjadinya disintregasi keutuhan bangsa dan negara.

Model pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan untuk membuat sistem
pemilu di Indonesia sesuai sistem demokrasi adalah dengan cara mengembalikan pilihan itu
kepada warga negara dengan alternatif sebagai berikut: KPU adalah dalam Pasal 10 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor
16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan
Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : merencanakan dan
mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai
Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; memimpin tahapan kegiatan Pemilihan
Umum. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas
dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga
ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10,
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi
sistem Pemilihan Umum. Hal ini jelas menjadi tanggung jawab KPU dalam menciptakan pemilu
yang adil dan setara agar tidak muncul lagi masalah yang timbul akibat penetapan ambang batas.

KPU adalah lembaga yang dapat menampung nama-nama yang bersumber dari warga negara yang
diyakini memiliki elektabilitas tinggi dan murni dari rakyat. Pengusulan calon Presiden dan Wakil
Presiden tidak lagi berdasar pada ambang batas partai politik sehingga partai politik yang lolos
verifikasi KPU dapat mengusulkan calonnya baik itu dari partai politik itu sendiri maupun calon
yang direkomendasikan KPU langsung dari rakyat. 3 (tiga) manfaat yang didapatkan dengan
menerapkan hal tersebut pertama, partai politik tidak lagi menggunakan ambang batas dalam
pengusulan calon, kedua munculnya banyak alternatit kandidat yang langsung bersumber dari

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 122
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

warga negara, dan ketiga menciptakan koalisi yang stabil dengan visi misi yang sama. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) memberikan peluang kepada rakyat untuk menentukan pilihan kemudian
pilihan itu disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan KPU menawarkan calon-
calon pilihan rakyat tersebut kepada seluruh partai politik peserta pemilu sebagai pilihan dalam
pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kesimpulan

Dari uraian diatas secara garis besar bahwa penerapan PT dimungkinkan oleh beberapa faktor
diantaranya, penyederhanaan partai politik, penguatan sistem presidensial melalui kuatnya
dukungan terhadap presiden dalam hal ini dukungan DPR, dan sebagai pembatasan aturan
demokrasi yang tidak absolut. Akan tetapi penerapan PT tidak sepenuhnya sebagai langkah yang
tepat bila dianggap sebagai penguat dari sistem presidensial di Indonesia. Sebab PT membawa
kemunduran demokrasi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara dalam menentukan nasib
dalam bernegara yang meliputi hak untuk dipilih, mencalonkan diri dan dicalonkan. Selain itu
proses PT di Indonesia saat ini cenderung elitis dan sentralistik yang dimonopoli oleh politisi partai
politik penguasa. Di sisi lain PT yang tinggi dalam multipartai hanya akan memaksa calon Presiden
dan Wakil Presiden untuk melakukan koalisi, sehingga presiden setiap mengambil keputusan
dipengaruhi oleh kepentingan partai politik dan tersandera oleh partai koalisi yang ada. Oleh
karenanya diperlukan alternatif lain yang dimana posisi presiden dan legislatif tidak saling
mengintervensi dengan mengedepankan prinsip check and balance.

DAFTAR PUSTAKA
Ali, Denny Januar. 2006. Partai Politik Pun Berguguran: Kumpulan Tulisan di Republika.

Yogyakarta: LKIS.

Alrasid, Harun. 1999. Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Anshori, Lutfi.2017. Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019, dalam
jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hal 15-27.

Asshiddiqie, Jimly.2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Fuqoha. 2017.Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi
Konstitusional di Indonesia, Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hal 27-38.

Ghofur, Jamaludin & Allan Fatchan Gani Warfhana. 2019. Presidential Threshold: Sejarah,
Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia.
Malang: Setara Press.

Hanan, Djayadi.2014. Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari
Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia. Bandung: Al-
Mizan.

Haris. S. 2014. Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 123
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Kertawidjadja, Pipit R.2016. Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper).
Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Linz, Juan. 1990. The Perils of Presidentialsm. The Johns Hopkins University Press. Mainwaring,

Scott. 1990. Presidensialism, Multy Party System, and Democracy: The Defficult Equation
Working, Paper 144- September.

Manan, Bagir dkk. 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara
Langsung. Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen & Kapineteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Mellaz, August. t.t. Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen
Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang
Pemilu.

Mudde, Cas and Kaltwasser, Cristóbal Rovira (2017) Populism: a Very Short Introduction. New
York: Oxford University Press. h.86-96.

Nancy Bermeo (Januari 2016) On Democratic Backsliding, Journal of Democracy, 27 (1): h. 5–19

Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan
dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

Rauf, Maswadi dkk.2009. Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal. Yogyakarta, Pustaka
Pelajar.

Riker, William H. 1962. The Theory of Political Coalitions. New Haven and London: Yale
University Press.

Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, 2010, Democracy within Parties: Candidate Selection
Methods and Their Political Consequences, Oxford, Newyork, 2010, h. 6.

Schumpeter, Joseph. 2003. Capitalism, Socialism, and Democracy. London: Routledge. Sitepu.

P. Antonius. 2012. Studi Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sodikin. 2014. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)
dan Penguatan Sistem Presidensil. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April, hal 19-31.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 124
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Supriyanto, Didik dan August Mellaz. 2017. Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary
Threshold Terhadap Penyerdahanaan Sistem Kepertaian dan Proposionalitas Hasil
Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Wibowo, Mardian. 2015. Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam
Pengajuan Undang-Undang, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, April 2015.

Wijaya, I Dewa Made Putra. 2014. Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal IUS, Vol. II
Nomor 6 Desember 2014, hal 556-571.

Yuda, Hanta. 2010. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.

Website

Mellaz, August. (2016). Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian
Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional. Diambil dari www.spd-
indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan- Pemilu- dan-Penyederhanaan-
Sistem-Kepartaian.pdf. Diakses dari 5 Juli 2019.

Meliala, Arie C. (2017). Ini Penjelasan Pemerintah tentang Presidential Thresold dan
Parlementary diambil dari https://www.pikiranrakyat.com/nasional/2017/06/08/ini-
penjelasan- pemerintah-tentang- presidential-threshold-dan-parliamentary akses pada 5
Juli 2021.

Tribunnews. (2017). Ahli: Amerika Serikat dan Selatan Tidak Gunakan Ambang Batas
Pencalonan Presiden. Dari https://www.google.com/amp/s/m. tribunnews.com/amp/
nasional/2017/11/15/a

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 125
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

FATHURRAHMAN

PENDAHULUAN
Di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam
pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi
setiap warga negara.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dan disederhanakan
ke dalam Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Walaupun demikian muatan terhadap pengaturannya sedikit
banyak masih mengadopsi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu muatannya masih
tetap ada mengenai Presidential Threshold. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUUXI/2013 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 mengabulkan
sebagian permohonan kecuali ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai Presidential
Threshold yang berisi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib
diusulkan oleh partai politik atau koalisi antar partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari total suara sah
nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden”.

Kalau dilihat dari ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan
Wakil Presiden yang biasa disebut Presidential Threshold, maka tidaklah mungkin
syarat Partai Politik mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,
karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres bersamaan. Apalagi pengajuan pasangan Capres
dan Cawapres bergantung pada partai politik. Secara konstitusional Pasal 6A ayat (1)
menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 126
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Dengan adanya aturan tersebut, rakyat tidak diberi ruang untuk mengajukan
pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki sebagai wujud hak warganegara
Indonesia yang dijamin konstitusi. Karena pada dasarnya, prinsip demokrasi
memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara
dan/atau pemerintahan.23 Hal ini berbeda saat Presiden dan Wakil Presiden dipilih
untuk pertama kalinya melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada
tanggal 18 Agustus 1945.

Pembatasan pengajuan pasangan Capres dan Cawapres melalui presidential
threshold oleh Partai Politik telah membatasi pula rakyat untuk mengajukan calon
pemimpinnya yang dikehendaki.

Pengaturan Presidensial Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon Presiden
Dan Wakil Presiden

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan
hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi,
dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang
memerintah, harus tunduk pada hukum, sehingga setiap orang diperlakukan sama,
tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan
kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan prinsip distribusi
kekuasaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-
hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan
perannya secara demokratis.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara
demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat
penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara
rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang
atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan
bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik
(parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam
kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,
memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan
sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.

23 Fuqoha, Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, Jurnal
Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, hlm. 27-38 (diunduh pada 28/09/2018).

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 127
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk
satu kali
masa jabatan”. Pergantian Presiden merupakan sebuah proses yang umum terjadi
di setiap Negara, yang menerapkan sistem republik. Proses ini menunjukan suatu
Negara dari pemimpin yang terdahulu, atau juga merupakan proses kesadaran
rakyat untuk memilih seseorang atau partai yang dianggap mampu menampung
aspirasi mereka.

Pembentuk undang-undang (DPR) harus memikirkan ulang tentang ambang
batas (Presidential Thrshold) karena hal tersebut akan membatasi rakyat untuk
mendapatkan alternatif pilihan lebih banyak dan juga lebih baik. Selain itu partai-partai
baru yang menjadi Peserta Pemilu 2019 tertutup untuk bisa mencalonkan pasangan
Capres dan Cawapresnya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang
baru.

Di pihak lain, yang menyetujui 20 persen Presidential Threshold itu
rasional, sebab yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu partai politik
atau gabungan partai politik. Dilihat dari sisi prespektif masing-masing kedua
pendapat tersebut menggunakan argumentasi yang secara logika masuk akal. Yang
menjadi persoalan adalah, tahun 2019 itu adalah pemilihan umum serentak
pertama kali. Karena ini pertama kali maka untuk menentukan Presidential
Threshold menjadi terkesan mengarah pada kepentingan masing-masing pihak
yang setuju atau pun menolak angka 20 presen itu.

Ketentuan Presidential Threshold yang menutup hak-hak partai politik kecil
tidak sesuai dengan esensi demokrasi bangsa Indonesia, Setiap bangsa memiliki
konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan
karakteristik bangsa yang bersangkutan. Mengingat bahwa Negara Indonesia
merupakan Negara yang terdiri dari berbagai perkumpulan kelompok minoritas
(ras, etnis, agama, budaya dan sebagainya) yang sepakat untuk membentuk suatu
Negara, maka Negara semestinya memiliki peran untuk mengakomodir seluruh
aspirasi masyarakat termasuk aspirasi kelompok minoritas. Di samping itu, secara
konsepsional Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Visi
kebangsaan Indonesia bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan
masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu
memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar
tradisi dan kesejarahannya masing-masing.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 128
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Analisis konsep Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan calon
Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi sebagai suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang
berlaku dalam suatu negara juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara,
konstitusi memiliki posisi sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa , yang
diformalisasi dalam bentuk teks tertulis. Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD), telah memberikan pedoman dalam pelaksanaan
Pilpres di Indonesia. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6A Angka (2) UUD
1945 berbunyi: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tersebut, memberi penjelasan
bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan
yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Seharusnya pembentuk Undang-Undang, sebagai lembaga yang
menerjemahkan maksud konstitusi ke dalam Undang-Undang, memahami, bahwa
Konstitusi dalam masa transisi sering kali dibentuk sebagai respon terhadap hal-
hal yang mencerminkan ketidak adilan di masa lalu, untuk dijadikan pelajaran
berharga dalam sistem ketatanegaraan di masa mendatang, bukan untuk diulangi.
Pemberlakuan Presidential Threshold pada Pemilu di Tahun 2019, tidak
memberikan rasa keadilan bagi para pemilih pemula. Pemilih pemula adalah,
warga negara yang baru memiliki hak untuk memilihnya di Tahun 2019, artinya
pemilih pemula, adalah mereka yang baru beranjak dewasa, dan di pemilu Tahun
2014, pemilih pemula belum memiliki haknya, dan tidak memberikan suara pada
prosentase Presidential Threshold di Tahun 2014.

Pemilihan Umum sebagai amanat konstitusi yang dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali adalah wujud suatu cita bernegara. Indonesia sebagai Negara Hukum
yang selama ini telah ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945, mempunyai
konsekuensi dimana setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan
penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang
dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk24

Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Pemilihan
Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis,
yakni: Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam

24 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Ed. Revisi, Cet. 10, 2015, hlm. 88.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 129
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi
yuridis, yakni:
1. Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensil Jika dianggap sistem

pemerintahan Indonesia adalah menggunakan sistem Presidensiil murni,
sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat 1 UUD 1945,
yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik”. Maka Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang
tertinggi. Menurut UUD Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2),
menjelaskan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 4
sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B, menjelaskan bahwa Menteri Negara ialah
pembantu Presiden. Dengan sendirinya telah menyalahi ketentuan UUD 1945
yang mengatur bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensiil, sebab
aturan ambang batas (Presidential Threshold) dalam pemilu serentak tahun
2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, justru melemahkan sistem presidensiil yang dianut
Indonesia. Dalam skema sistem Presidensiil, lembaga Presiden dan DPR
merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang
berbeda pula, serta antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak saling
bergantung satu sama lain, sehingga tidak seharusnya pencalonan Presiden
ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil Pemilu Legislatif

2. Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Adanya ketentuan ambang
batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan
Pemilu. Artinya setiap partai politik harusnya dapat mengusulkan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti
Pemilu. Dengan adanya ketentuan Presidential Threshold, tentu membatasi hak
masing- masing partai untuk mengusulkan calon Presiden, atau terpaksa partai
politik baru ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa
memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat
posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Karena
sejatinya, Threshold dalam makna aslinya adalah bukan ambang batas yang
menghalangi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, namun merupakan
aturan presentase minimal untuk terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil
Presiden. Hal itu telah diatur di dalam UUD 1945, yakni UUD 1945 Pasal 6A
ayat (3) yang menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres, yang
mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan
sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah
provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 130
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

3. Menyalahi Hak Warga Negara dalam UUD 1945
Berdasarkan UUD 1945, ada ketentuan tentang hak warga negara yang dapat
dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak warga negara
untuk memilih yang terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin
konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
Selain itu Pasal 28D ayat (1), yang menjelaskan tentang hak untuk
memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta Pasal 28 D ayat (3),
yang menjelaskan tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan. Aturan-aturan tentang hak asasi tersebut adalah bentuk
dari perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 6A ayat (1).

Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa kewenangan setiap partai politik
peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden dalam Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi hak asasi warga
negara, mengingat peserta Pemilu Presiden adalah perorangan pasangan calon itu
sendiri sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Demikian pula dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia telah ditentukan bahwa:

a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan
Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang
langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan.

b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas,
menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, partisipasi politik warga negara melalui partai politik adalah
pertanggungjawaban hak asasi setiap warga Negara, yaitu Pasal 28 E ayat (3)
UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.” Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu yang mensyaratkan ambang batas pencalonan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga
negara yang tidak seharusnya ada dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

Walaupun ada dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan
terhadap hak setiap warga negara, yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang
mengatakan:“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 131
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis”.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari makalah singkat diatas dapat disimplulkan bahwa
presidential tresehod ini menutup keinginan rakyat secara lebih luas terhadap pilihan
calon pemimpin Negara yang lebih baik. Apalagi partai-partai politik yang tidak
mencukupi perolehan suara dan kursi di DPR pada Pemilu 2014 dan partai-partai
politik baru juga tidak turut serta mencalonkan pasangan Capres dan Cawapres di
Pemilu Serentak 2019. Rekomendasi yang dihasilkan adalah dihapuskannya aturan
hukum yang mengatur tentang syarat pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden di
Pemilu 2019 bagi partai politik berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Agar
tidak ada istilah Demokrasi Dikebiri. Ketentuan berdasarkan Perolehan 20 persen
ambang batas haruslah untuk ditiadakan mengingat dengan adanaya presedentia
threshold ini hanya akan mengutamakan kepentingan segelentir kelompok elit politik
saja .

Rekomendasi

Adapaun rekomendasi yang di tujukan kepada pembuat undang-undang terkait dengan
aturan Presidential Threshold adalah sebaiknya tidak ditetapkan adanya ambang batas
minimal dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan banyaknya
calon yang akan maju berkompetisi juga akan semakin banyak alternatif pilihan bagi
para pemilih dan ini akan semakin baik bagi iklim demokrasi yang akan dibangun
kedepan. Dengan tidak adanya ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan
partai politik untuk mengajukan calonnya maka akan semakin meningkatkan
persaingan antar partai politik bukan seperti sebelum-sebelumnya yang hanya dikuasai
oleh partai-partai politik besar dalam pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden.
Kondisi ini juga akan mendorong terjadinya demokratisasi di dalam atau di internal
partai politik itu sendiri. Dengan demikian sebagai saluran utama pengajuan pasangan
Presiden dan Wakil Presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah
keniscayaan. Artinya pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah
proses yang terbuka dan partisipatif

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 132
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). Bandung:
Refika Aditama, 2011. Latif, Yudi. Negara Paripurna

Historitas Rasionalista, dan Aktualisasi Pancasila. Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Marzuki, Peter Mahmud.
Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Sodikin. “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan
Penguatan Sistem Presidensial.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 1
(2014).

Tutik, Titik Triwulan. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945.
Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.

Asep Wijaya, Rosmini , Poppilea Erwinta, Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold
Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 45-54

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 133
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Dr. Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
[email protected]

A. Pendahuluan

Pelembagaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu. Pemilu dianggap
sebagai sarana untuk menjamin berperannya kedaulatan rakyat, hanya pemimpin yang
dipercaya yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat dibuktikan
dengan memberikan pilihan mereka pada pemimpin atau orang yang memperhatikan
kepentingannya25. Jadi Pelembagaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu yang
diformulasikan dalam bentuk memilih orang untuk duduk di lembaga parlemen atau
legislative dan eksekutif ( Presiden dan Wakil Presiden), dengan menerapkan Sistem
kedaulatan rakyat secara penuh yaitu memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk
memilih.

Henry B. Mayo memberikan pengertian demokrasi adalah A democratic political
system is one in which public politicies are made on majority basis, by representatives
subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the
principle of political equality and under conditions of political freedom.26

(Terjemahan: demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Kedaulatan rakyat merupakan istilah falsafati, sedangkan demokrasi merupakan
istilah bagi salah satu sistem politik yang jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena
itu, apabila bicara kedaulatan rakyat, maka demokrasi termasuk di dalamnya. Sebaliknya,
mengggunakan istilah demokrasi, maka secara bersamaan juga memperbincangkan
kedaulatan rakyat. Dua istilah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya seperti
dua sisi mata uang.27

Hakikat demokrasi atau kedaulatan rakyat yang diamanahkan UUD NRI Tahun
1945 benar terwujud dalam realitas kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bukan hanya
sekedar formalitas dan pembenaran hukum dalam pelaksanaan kedaulatan itu sendiri,
sudah saatnya kedaulatan rakyat harus menjelma lebih hakiki dalam hidup berbangsa
melebihi sekedar formalitas melalui Pemilihan Umum.28

Jika hal ini dihubungkan dengan teori kontrak sosial Jean Jacques Roesseau

25 Charles Simabura, 2011,” Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya”, Rajawali press, Jakarta, hlm. 15
26 Henry B. Mayo, 1960, “An Introduction to Democratic Theory,” New York, Oxford University Press, hlm. 70
27 Khoirul Fahmi, 2011,” Pemilihan Umum &Kedaulatan Rakyat, PT. Ragagrafindo Persada, Jakarta hlm.22
28 Ulfia Hasanah,” Memaknai Hakekat Kedaulatan Rakyat Dalam ketatanegaraan Indonesia,” Repository Universitas of
Riau, Perpuskakan Universitas Riau, hlm. 5

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 134
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

menyatakan bahwa kehendak rakyat yang berdaulat itu dapat disalurkan dengan dua
cara, yaitu; pertama, kehendak seluruh rakyat yang biasa disebut volunte de tous; kedua,
kehendak umum yang berarti tidak harus semua rakyat atau disebut volunte de generale.
Kehendak rakyat yang pertama biasa juga disebut sebagai kedaulatan politik (political
sovereignity), dan kedua disebut kedaulatan hukum (legal sovereignity).29 Selama ini
boleh dikatakan bahwa Kedaulatan rakyat hanya diakui pada saat Pemilihan Umum,
diluar itu belum ada pola yang terintegritas dalam mewadahi kedaulatan rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa”
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
Sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu
adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga
negara.30

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka partisipasi masyarakat
merupakan suatu keniscayaan. Partisipasi politik adalah inti dan jantung dari demokrasi.
Oleh karenanya, demokrasi tidak dapat dibayangkan tanpa adanya kemampuan warga
negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam berbangsa dan bernegara. Pemilu
dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat
Indonesia yang demokratis.31

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak bersama dengan
Pemilu Legislatif pada tahun 2019, jadi berbeda dari Pemilu sebelumnya, yang
diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Menurut Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemiilhan Umum bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik”. Pasal 222 menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya”32

Harun Alrasyid33 menyatakan jabatan Presiden ialah sebagai kepala Negara (head
of state) setara kedudukan raja atau ratu, oleh karena itu mengenai pengisian jabatan
Presiden dicantumkan dalam peraturan Negara tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar atau
konstitusi.

Secara konstitusional Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945
menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara

29Jimly Asshiddiqie, 1994.” Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran
Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi
Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an”, Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia,
Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 74
30 Heru Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atmajaya,
Jakarta, 2003, hlm. 208.
31 Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakata, Graha Ilmu, hlm. 95
32 Lihat Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
33 Harun Alrasyid. 1999. “Pengisian Jabatan Presiden”. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 135
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

langsung oleh rakyat”. Kemudian Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945
menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik
d atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum”. ebenarnya jika lihat dari ketentuan tersebut tidak mengatur presidential threshold
atau ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang biasa disebut
Presidential Threshold dan pengaturan ambang batas ternyata lebih lanjut diatur dalam
undang-undang. Jadi bisa dikatakan bahwa secara konstitusional pengisian jabatan
Presiden dan wakil Presiden di Indonesia dijamin secara tegas oleh konstitusi bahwa setiap
orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, akan tetapi disisin lain ada
pembatasan-pembatasan untuk ikut pemilu presiden dan wakil presiden dengan adanya
presidential threshold.

Jadi ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menutup
ruang bagi calon diluar partai politik atau warga Negara lainnya yang tidak menjadi
anggota partai politik. Sedangkan dalam Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28D Ayat (3) menyatakan “setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dari ketentuan
Pasal tersebut sebenarnya setiap warga Negara secara konstitusional memiliki kesempatan
sama untuk membangun bangsa dan Negara maupun dalam pemerintahan.

Dengan adanya presidential threshold, warga Negara tidak diberi hak yang sama
untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dikehendaki
sebagai wujud hak warganegara Indonesia yang dijamin konstitusi. Karena pada dasarnya,
prinsip demokrasi memberikan kebebasan dan ruang bagi seluruh rakyat untuk dapat
membangun negara dan/atau pemerintahan.34

Berangkat dari latar belakang diatas, tulisan ini mengkaji tentang Penataan
Presidential Threshold Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Prinsip
Kedaulatan Rakyat

B. Pembahasan

Penataaan kelembagaan Negara merupakan bagian penting dalam konteks
kemajuan demokrasi dan proses konsolidasi demokrasi, di mana institusi-institusi
kenegaraan ditata sedemikian rupa sehingga memenuhi indikator demokrasi. Inti dari
semua ini adalah pelembagaan nilai-nilai demokrasi dalam keseluruhan prosedur dan
mekanisme kerja lembaga negara.

Demokrasi rasional terwujud apabila terpenuhi unsur-unsur dalam pemilihan
umum sebagai berikut35 :

1. Sistem demokrasi yang rasional. Dalam pemilihan umum perlu suatu sistem
pencalonan dan pemilihan yang tepat, sistem pemilihan yang efektif dan efisien dan
sebagainya.

34 Fuqoha, Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia, Jurnal
Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, hlm. 27-38, diunduh pada tanggal 2 Juli 2021
35 Munir Fuady, 2010, “Konsep Negara Demokrasi”, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 26-27

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 136
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL