PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

2. Partai politik yang rasional. Partai politik harus memiliki komitmen dan prosedur
kompetisi internal yang baik yang disodorkan pada rakyat untuk dipilih, bukan atas
dasar keluarga, pemilik uang, atau pencitraan.

3. Kandidat yang akan dipilih yang rasional. Kandidat yang dipilih dalam pemilihan
umum memiliki kualitas tinggi dan berakhlak mulia, bukan yang banyak pencitraan
dengan menjual tampang di media atau sekedar memiliki elektabilitas tinggi
berdasarkan hasil survey.

4. Voter yang cerdas. Para pemilih harus diberikan pendidikan dan pencerahan sehingga
menjadi pemilih yang cerdas yang mampu membedakan mana kandidat yang baik
dan mana kandidat yang hanya petualangan politik.

5. Budaya demokrasi yang rasional. Untuk mendapatkan budaya demokrasi yang
rasional memang memerlukan waktu, tetapi perlu secara sadar dibina terus menerus

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan yang dijamin dalam Konstitusi untuk menduduki jabatan di parlemen. Oleh
karena itu, untuk menciptakan kesimbangan antara parlemen dan Presiden dalam prinsip
check and balance, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan
antara legislatif dan eksekutif. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh bertentangan
dengan hak konstitusional yang meliputi hak memilih (the right to vote), hak untuk
mencalonkan diri (the right to be candidate), dan hak mengajukan calon (the right to
propose candidate).36

Hak untuk mencalonkan diri (the right to be candidate) telah dibatasi oleh
konstitusi yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat
dan negara yang dijamin konstitusi. Dengan adanya ketentuan presidential threshold jelas
bahwa pemerintahan semakin membatasi hak mengajukan calon (the right to propose
candidate) dalam pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden oleh partai politik.
Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, dimana secara
konstitusional tidak diatur adanya ambang batas bagi pencalonan Presiden dan wakil
Presiden37.

Pada dasarnya pada sistem presidensial permasalahan ambang batas sudah tidak
relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar untuk syarat calon presiden dan calon wakil
presiden. Mengingat syarat presentase terpilihnya calon presiden dan calon wakil presiden
sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa,
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”.

Kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan, ”Tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”, Jadi jika kita
analisa pengaturan lebih lanjut tentang Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden lebih lanjut diatur “dalam” undang-undang, kata dalam seharusnya diatur
dalam undang-undang tersendiri. Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945

36 Janedjri M. Gaffar, 2013. “Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia.” Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 206.
37 Fuqoha, Op.Cit

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 137
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

yang menentukan,”Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang”. Jadi kedua Pasal tersebut mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum diatur
“dengan” Undang-Undang, bisa bersama pengaturannya dengan Undang-Undang lainnya
jadi tidak secara khusus atau tersendiri. Kemudian dengan pelaksanaan pemilu serentak
mulai tahun 2019, maka pengaturan Pemilu jadi satu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jadi satu
dengan Undang-Undang Pemilu, sebagaimana ketentuan presidential threshold diatur
dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan”
“pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik peserta pemilu
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya”.
Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945. Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal
6A UUD NRI Tahun 1945 linier dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam
satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan
demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero % kursi
atau zero % suara sah.

Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah open legal policy dan yang kemudian
dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.

Menurut Benny K Harman dalam Abdul Ghoffar, menyatakan dengan adanya
pembatasan tersebut, Akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pemilu
Presiden. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Hukum atau UU Pemilu
sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan
elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas
pemimpinnya.38

Menurut penulis presidential threshold dalam pemilu serentak atau pemilu
legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan, tidak
diperlukan lagi atau seharusnya dihapus. Sebagai Negara yang menganut kedaulatan
rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
Sebagai negara demokrasi, maka partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya
harus dibuka lebar dan rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar diperoleh
pemimpin yang bagus dan memiliki kapasitas diatas rata-rata rakyat yang dipimpinnya.
Dengan diberlakukannya presidential threshold pada Pemilu serentak tahun 2019 justru
meminimalisir pilihan rakyat untuk menentukan pemimpin. Berbeda dengan Presidential
Threshold tahun 2004 dan 2009 lebih moderat, sehingga banyak calon yang muncul pada

38 Abdul Ghoffar Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain
Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries’ Experiences, Jurnal
Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, September 2018, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1532, diunduh pada tanggal 1
Juli 2021

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 138
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

saat itu. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh
rakyat pada Pemilu 2004, pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan
melalui ambang batas (presidential threshold), pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15%
(lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan
suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar meyakini penetapan ambang
batas pencalonan presiden adalah upaya pemusatan kekuasaan. Presidential threshold
berkaitan dengan upaya untuk mengonsentrasikan kakuasaan pada pihak-pihak tertentu
atau ini sebenarnya bagian dari permainan oligarki. Oligarki sebagai kelompok pemilik
modal yang memiiki tujuan utama mempertahankan akumulasi kekayaan. Kelompok ini
tidak peduli siapa yang menjadi presiden sepanjang bisa bekerja dengan mereka untuk
tujuan39 Menurut Iwan Satriawan, Penetapan ambang batas pencalonan presiden ini juga
dinilai merupakan strategi partai besar memaksa partai kecil tidak memunculkan calon.
Padahal bisa saja calon partai kecil yang berkualitas mengalahkan calon partai besar yang
tidak kredibel. Ini adalah shadow democracy, ada dimensi liberal tetapi ada bagian tertentu
yang dikunci dalam proses demokrasi, yaitu dengan adanya Presidential Threshold.
Mahkamah Konstitusi RI sendiri telah sebelas kali menolak upaya hukum terkait ambang
batas pencalonan presiden, jadi sejauh ini upaya tersebut gagal.40

Presidential Threshold akan menimbulkan dampak, sebagaimana disampaikan oleh
AA La Nyalla Mahmud Mattalitti41, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019-
2024, yakni, Pertama, minimnya pasangan calon, pemilu tahun 2019 hanya dua pasang
calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga
empat pasang calon, tetapi faktanya pada pemilu tahun 2019, hanya sanggup memunculkan
dua pasang calon, Kedua, ambang batas pencalonan mengerdilkan potensi bangsa.
Indonesia tidak kekurangan calon pemimpin yang kompeten. Calon-calon kompeten itu
tidak bisa muncul karena terbentur peraturan. Pembatasan itu juga mengurangi pilihan
rakyat untuk menemukan calon terbaik. Ketiga, ambang batas pencalonan juga berpotensi
mengurangi kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peluang Golput tinggi, karena calon
terbaik mereka tidak dapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah, digerus
kedaulatan partai. Keempat, Partai politik yang kecil cenderung tidak berdaya di hadapan
partai politik yang besar, terkait keputusan calon yang diusung bersama, padahal partai
politik didirikan untuk mengusung kadernya, agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional.
Dan Ambang batas pencalonan presiden juga melemahkan posisi presiden sendiri. Terbukti
dengan kondisi saat ini, partai pendukung dominan di DPR. Mekanisme pengawasan
menjadi lemah karena yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan DPR menjadi menjadi
pihak yang melegitimasi kebijakan pemerintah.

Rahmat Teguh Santoso Gobel 42 berpendapat bahwa rekonseptualisasi pemilihan
presiden dan wakil presiden dalam mekanisme pemilu serentak harus berdasar pada

39 Nurhadi Sucahyo, https://www.voaindonesia.com/a/pakar-oligarki-di-balik-penetapan-presidential-
threshold/5919132.html, 07/06/2021, diunduh pada tanggal 2 Juli 2021
40 Idem
41 Idem
42 Rahmat Teguh Santoso Gobel, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
(Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. Re-conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 139
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

beberapa hal: pertama, penghapusan presidential threshold menjadi nol persen adalah
mekanisme konstitusional yang rasional sesuai dengan praktek pemilu serentak. Konsep
tersebut akan memperkuat posisi calon presiden dan wakil presiden yang tidak akan
ketergantungan lagi dengan dukungan partai politik yang hingga saat ini masih
menjalankan pola lama yaitu koalisi pragmatis dan jangka pendek. Adanya kebijakan nol
persen akan memberikan daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial
sebagaimana diinginkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan begitu, presiden Akan relatif
menjadi kuat dan terhindar dari politik transaksional dalam pengusulan calon presiden dan
wakil presiden. Kedua, semua partai politik peserta pemilu dibuka kran partisipasi seluas-
luasnya untuk dapat mengajukan paket pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Artinya, kontestasi pemilihan presiden dapat menawarkan calon sebanyak mungkin untuk
beradu gagasan pembangunan Indonesia ke depan berdasarkan kepentingan umat dan
bukan atas dasar kepentingan politik praktis. Dengan semakin banyak calon akan
memperkuat sistem konsolidasi politik untuk memantik partisipasi masyarakat dalam
rangka menyukseskan pemilu serentak.

Penghapusan Presidential Threshold sebagai ambang batas pencalonan presiden
sebagai langkah paling bijak untuk dilakukan. Sesuai dengan cita-cita demokrasi yang
melindungi segenap hak warga negara, maka sudah menjadi keharusan juga melindungi
makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan hukum
dengan memberlakukan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan
hukum.43 Pembentuk undang-undang (DPR dan DPD) harus memikirkan ulang tentang
Presidential Thrshold (ambang batas), karena hal tersebut akan membatasi rakyat untuk
mendapatkan alternatif pilihan lebih banyak dan juga lebih baik.44

Hal ini sejalan dengan pendapat JJ Rousseau mengenai prinsip-prinsip demokrasi
sebagai berikut:
1. Rakyat adalah berdaulat, artinya bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi

dalam negara. Oleh karena prinsip ini merupakan demokrasi berarti rakyat memerintah
dirinya sendiri. Disini rakyat adalah bawahan sekaligus atasan;
2. Tiap-tiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Karena hal itu
merupakan hak untuk bereksistensi dari setiap manusia sehingga wajib dijamin; dan
3. Tiap-tiap warganegara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara,
yaitu mempunyai hak-hak publik. Hak-hak publik manusia hanya dapat dihilangkan
apabila norma-norma kehidupan masyarakat dilanggar olehnya. 45

Sebagai perwujudan dari sistem Kedaulatan Rakyat adalah adanya pemilihan
umum. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta presiden dan
wakil presiden secara langsung merupakan pemilu yang menerapkan sistem kedaulatan
rakyat secara penuh yaitu memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih.

Rudolt Mellinghoff dalam Janedjri M.Gaffar46 menempatkan Pemilu dalam dua
posisi, yaitu sebagai mekanisme transfer kekuasaan dari rakyat kepada Negara dan

, Volume 1 Issue 01. Jambura Law Review JALREV 1 (1) 2019 , January 2019, ISSN (Print): 2654-9266, ISSN
(Online): xxxx-xxxx, diunduh pada tanggal 2 Juni 2021
43 Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Transformative,
Vol. 5, Nomor 2 September 2019, diunduh pada tanggal 3 Juli 2021
44 Uu Nurul Huda, 2018,”Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia”, Fokusmedia, Bandung, hlm. 335.
45 Hasanuddin AF, et.al, 2004, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, hlm. 122.
46 Janedjri M. Gaffar. 2013, Op.Cit. hlm.37

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 140
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

sebagai pemberi legitimasi terhadap pemerintahan.
Hendra Nurtjahyo menyatakan kedaulatan rakyat atau demokrasi ada tiga prinsip

eksistensial yang mendasari, yaitu kebebasan, kesamaan dan kedaulatan suara mayoritas
(rakyat)47. Kebebasan tidak ada artinya bila tidak ada kesamaan. Kebebasan tanpa
kesamaan akan melahirkan tirani baru. Sebaliknya, kesamaan tidak akan pernah ada bila
kebebasan tidak diberikan. Kedua-duanya tidak akan terwujud bila tidak diakui
kedaulatannya. Semua prinsip kedaulatan rakyat adalah satu kesatuan. Satu dan yang lain
saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip kebebasan dan kesamaan ini
digolongkan sebagai prinsip eksistensial. Sedangkan prinsip suara mayoritas, ia sebut
sebagi prinsip prosedural.

Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dengan
melakukan kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, masa depan dan
menentukan orang-orang yang memegang puncak pimpinan dan masyarakat secara
langsung memilih wakilnya duduk di lembaga pemerintahan. Demokrasi tidak bisa hidup
sendiri tanpa adanya partisipasi rakyat. Demokrasi adalah superstructure yang harus
ditopang oleh substructure, yaitu rakyat. Jika substructure itu rapuh (banyak rakyat yang
apatis), maka demokrasi itu sendiri juga akan rapuh atau bahkan ambruk.

C. Penutup

Sebagai Negara yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Dan Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi). Untuk itu
partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya harus dibuka lebar dan rakyat
mendapatkan alternatif pilihan lebih banyak dan juga lebih baik, agar diperoleh
pemimpin yang dihendaki rakyat dan legitimasi dimata rakyat. Dalam pemilu serentak,
pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara
bersamaan, Presidential threshold tidak diperlukan lagi atau seharusnya dihapus.
Ketentuan perolehan suara pada pemilu sebelumnya tidak tepat dijadikan dasar bagi
Partai Politik sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden (ini ketentuan berlaku
surut, seharusnya berlaku kedepan). Disamping itu dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak
terdapat persyaratan yang tegas tentang syarat pengusulan calon Presiden dan Wakil
Presiden oleh partai. Ketentuan tersebut menjadi open legal policy bagi pembentuk
undang-undang dalam hal mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

47 Hendra Nurcahyo, 2005,”Filsafat Demokrasi”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, hlm. 148-149

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 141
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

.
DAFTAR PUSTAKA

Buku

Charles Simabura, 2011,” Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya”, Rajawali press,
Jakarta

Hendra Nurcahyo, 2005,”Filsafat Demokrasi”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta

Henry B. Mayo, 1960, “An Introduction to Democratic Theory,” New York, Oxford University
Press

Hasanuddin AF, et.al, 2004, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pustaka Al Husna Baru, Jakarta

Heru Cipto Handoyo, 2003,” Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia”,
Universitas Atmajaya, Jakarta

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakata, Graha Ilmu

Harun Alrasyid. 1999. “Pengisian Jabatan Presiden”. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti

Jimly Asshiddiqie, 1994.” Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di
Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam
Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi
1945-1980-an”, Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia,
Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Janedjri M. Gaffar. 2013,”Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Jakarta, Konstitusi Press

Khoirul Fahmi, 2011,” Pemilihan Umum &Kedaulatan Rakyat, PT. Ragagrafindo Persada
Munir Fuady, 2010, “Konsep Negara Demokrasi”, Jakarta, Refika Aditama

Ulfia Hasanah,” Memaknai Hakekat Kedaulatan Rakyat Dalam ketatanegaraan Indonesia,”
Repository Universitas of Riau, Perpuskakan Universitas Riau

Uu Nurul Huda, 2018,”Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia”, Fokusmedia, Bandung

Artikel

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 142
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Fuqoha, Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi
Konstitusional Di Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, diunduh pada
tanggal 2 Juli 2021

Abdul Ghoffar Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Pengalaman di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the
Constitutional Court and Other Countries’ Experiences, Jurnal Konstitusi, Volume 15,
Nomor 3, September 2018, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1532, diunduh pada tanggal 1
Juli 2021

Nurhadi Sucahyo,https://www.voaindonesia.com/a/pakar-oligarki-di-balik-penetapan-
presidential-threshold/5919132.html, 07/06/2021, diunduh pada tanggal 2 Juli 2021

Rahmat Teguh Santoso Gobel, Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. Re-conceptualizing the
Presidential Threshold in Concurrent Election , Volume 1 Issue 01. Jambura Law Review
JALREV 1 (1) 2019, January 2019, ISSN (Print): 2654-9266, ISSN (Online): xxxx-xxxx,
diunduh pada tanggal 2 Juni 2021

Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia”,
Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 2 September 2019, diakses pada tanggal 3 Juli 2021

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 143
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

REKONSTRUKSI MODEL PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL MELALUI ALTERNATIF CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN RI
DENGAN PENGHAPUSAN MEKANISME AMBANG BATAS

PENCALONAN PRESIDEN

Johannes Johny Koynja

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: [email protected]

Abstrak

Usulan penguatan sistem presidensiil melalui alternatif calon perseorangan
dalam pemilihan Presiden RI dengan penghapusan mekanisme ambang batas
pencalonan presiden telah membuka ruang kritik publik terhadap dinamika politik
Pemilihan Umum (Pemilu) secara kelembagaan selama ini, mengingat dominasi
rekrutmen bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden cenderung didominasi oligarki
elit partai. Hasil kajian yang diperoleh adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara
RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu. Sehingga dalam hal ini, mekanisme syarat minimal ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) harus mengikuti secara otomatis dengan sistem
Pemilihan Umum yang diterapkan, artinya koalisi partai politik sesungguhnya hanya
“bersifat pilihan”, bukan imperatif demi memenuhi syarat minimal ambang batas
pencalonan presiden. Untuk itulah, perlu adanya rekonstruksi model penguatan sistem
presidensiil melalui upaya alternatif calon perseorangan dalam proses pemilihan
presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dengan meniadakan atau menghapus
ketentuan mengenai syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (Presidential
Threshold) sebagai upaya peneguhan kedaulatan rakyat.

Kata kunci : Rekonstruksi Model, Penguatan Sistem Presidensiil, Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Umum Presiden, Ambang Batas
Pencalonan Presiden

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 144
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Abstract

The proposal to strengthen the presidential system through alternative
individual candidates in the Indonesian Presidential election with the abolition of the
presidential nomination threshold mechanism has opened a room for public criticism
of the political dynamics of the General Election institutionally so far, considering
that the dominance of recruitment for presidential and vice presidential candidates
tends to be dominated by elite oligarchs. party. The results of the study obtained are
that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has mandated that the
submission of candidates for President and Vice President can be submitted by
political parties or a combination of political parties participating in the election. So
in this case, the minimum requirement mechanism for the presidential threshold must
follow automatically with the applied general election system, meaning that the
coalition of political parties is actually only “optional”, not imperative in order to meet
the minimum requirements for the presidential nomination threshold. For this reason,
it is necessary to reconstruct the model for strengthening the presidential system
through alternative efforts for individual candidates in the process of electing the
president and vice president of the Republic of Indonesia by eliminating or removing
the provisions regarding the minimum requirements for the Presidential Threshold as
an effort to strengthen people's sovereignty.

Keywords : Model Reconstruction, Strengthening the Presidential System,
Individual Candidates in the Presidential General Election, The
Threshold For Presidential Candidacy

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 145
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Pendahuluan

Dalam draft revisi Undang-undang Pemilu yang saat ini diusulkan oleh DPR,
yang notabene berisi para elite partai politik dan memiliki dinamika kepentingan
politik tersebut, tidak ada perubahan yang bersifat esensial, mengingat ambang batas
pencalonan presiden (presidential threshold) masih sama, bahwa kepemilikan 20
persen kursi DPR, atau 25 persen perolehan suara pemilihan legislatif tingkat
nasional48.

Draf revisi Undang-undang Pemilu ini membuktikan bahwa dinamika politik
hanya dipenuhi oleh para elite politik. Sehingga dikhawartirkan melemahkan sistem
presidensial dan kepentingan masyarakat umum tidak terakomodir. Justru yang
terbentuk adalah peneguhan eksistensi kepentingan politik dengan mekanisme
oligarki.

Kenyataan terhadap adanya ketentuan mengenai syarat minimal ambang batas
pencalonan presiden (Presidential Threshold) cenderung menghendaki bahwa
presiden untuk senantiasa tergantung pada dukungan suara di parlemen yang
berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan karena dukungan
perolehan suara parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi
yang berisi tarik menarik kepentingan yang membatasi langkah presiden untuk
menentukan pilihan politik terhadap penentuan Calon Wakil Presiden yang akan
mendampinginya.

Diterapkannya syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (presidential
threshold) yang mengharuskan presiden untuk senantiasa tunduk pada ketentuan
koalisi partai politik. Kondisi tersebut yang dikhawatirkan akan membatasi ruang
gerak presiden terpilih dalam menentukan pilihan hingga pada saat menjalankan
pemerintahan yang serba ketergantungan dengan partai pendukung presiden.
Kenyataan inilah yang memastikan bahwa Indonesia sesungguhnya belum dapat
dikatakann menerapkan sistem presidensil yang murni sesuai amanat Undang-Undang
Dasar Negara RI Tahun 1945.

Persyaratan melalui mekanisme syarat minimal ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) tidak hanya membatasi kalangan Partai Politik itu
sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa
parlementer49. Padahal, sesuai skema sistem presidensial, lembaga presiden dan DPR
merupakan dua lembaga negara tersendiri yang memiliki basis legitimasi politik yang
berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga logikanya tidak

48https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126102922-13-598455/kuasa-oligarki-di-
draf-ruu-pemilu., Diakses tanggal 27/01/2021

49 Isra, Saldi, et.al. (2014), Pemilu Nasional Serentak 2019, Jakarta: Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. hlm.11

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 146
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

seharusnya pencalonan presiden didikte, dipengaruhi atau ditentukan oleh mekanisme
formasi politik di DPR hasil pemilu legislatif.

Berangkat dari permasalahan hukum normatif yang telah dikemukakan tersebut
di atas, maka usulan penguatan sistem presidensiil melalui alternatif calon
perseorangan dalam pemilihan presiden RI dengan penghapusan mekanisme ambang
batas pencalonan presiden telah membuka ruang kritik publik terhadap dinamika
politik pemilu secara kelembagaan selama ini, mengingat dominasi rekrutmen bakal
Calon Presiden dan Wakil Presiden cenderung didominasi oligarki elit partai.Untuk
itu yang menjadi pertanyaan urgensi, bagaimanakah rekonstruksi model penguatan
sistem presidensiil melalui alternatif calon perseorangan dalam pemilihan presiden
dan wakil presiden Republik Indonesia dengan penghapusan mekanisme ambang
batas pencalonan presiden? Pertanyaan tersebut di atas akan dijawab dengan
menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research), karena fokus
kajiannya adalah studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang berhubungan dengan objek kajian.

Pembahasan

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan jucidial review ke Mahkamah
Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama
menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung yaitu mengenai ambang
batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak tahun 2019

Dalam Prolegnas Prioritas 2021, yang terdiri atas 33 RUU dan 5 RUU
Kumalatif Terbuka, salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah
ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR adalah draft revisi Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun sampai saat ini Prolegnas
Prioritas 2021 belum juga disahkan oleh Pimpinan DPR RI dalam dalam Rapat
Paripurna. Kuat dugaan bahwa hal tersebut terjadi terkait polemik revisi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu isu yang diperdebatkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pemilihan Umum adalah terkait mekanisme ambang batas pencalonan presiden
(presidential threshold). Berbagai fraksi partai politik saling beradu argumen untuk
menetapkan angka ambang batas pencalonan presiden. Belum adanya kesepakatan
antara fraksi di DPR untuk menurunkan ambang batas atau tetap dengan ketentuan
saat ini. Besaran ambang batas bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden dan
Wakil Presiden yakni 20 persen dari jumlah kursi di parlemen atau 25 persen dari

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 147
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

jumlah suara sah nasional pada pemilu sebelumnya50.
Polemik seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum yang

dinilai terlalu terfokus pada ambisi kepentingan politik praktis dan kalkulasi Partai
Politik dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum 2024. Apalagi dikhawatirkan
pula jika calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh partai politik, adalah
calon yang pernah menjabat jabatan publik namun cenderung monoton dan memiliki
rekam jejak yang kurang memuaskan harapan masyarakat pemilih pada umumnya,
bahkan pada jabatan publik sebelumnya calon Presiden atau calon Wakil Presiden
yang bersangkutan justru tidak berhasil mensejahterakan masyarakat dan memajukan
negara, disamping calon yang bersangkutan tidak maksimal mengatasi korupsi,
disamping tipikal masyarakat Indonesia yang menyukai pemimpin dengan Wajah
Baru, namun harapan tersebut justru tidak terwujud, mengingat angka ambang batas
pencalonan presiden (presidential threshold) ditinggikan.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
yang menjadi salah satu pasal yang dinilai kontroversial51, bahkan telah lama menjadi
isu perdebatan lintas periode Pemilihan Umum berlangsung yaitu mengenai ambang
batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang seringkali disinyalir menimbulkan
kerugian hak konstitusional sehingga pernah diajukan permohonan uji materi (judicial
review) ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan judicial review yang diajukan dengan pertimbangan bahwa mekanisme
presidential threshold merupakan ranah open legal policy (kebijakan hukum terbuka)
pembentuk undang-undang52.

Logika dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilatarbelakangi dengan
pertimbangan bahwa presidential threshold dimaknai sebagai garansi presiden untuk
mendapatkan dukungan di parlemen apabila presiden tersebut terpilih dan
menjalankan roda pemerintahan. Maksudnya bahwa adanya presidential threshold
akan menghindari terpilihnya “presiden minoritas”, dimana basis dukungan partai
koalisinya rendah yang akan berimplikasi negatif pada program pemerintahan yang
dibahas dan disetujui di parlemen.

50 "Tatang Guritno, Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan
Rakyat?", https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/09150791/polemik-revisi-uu-

pemilu-ambisi-parpol-atau-kepentingan-rakyat?page=all., diakses tanggal 4 Februari 2021

51 Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan

bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)

dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” (huruf tebal dari Peneliti)

52 Berita Satu. “MK Tolak Gugatan Presidential Threshold”,
http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential-threshold.html,
diakses tanggal 28/6/2018

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 148
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Untuk itu pula melalui tulisan ini, dinilai perlu adanya rekonstruksi model
penguatan sistem presidensiil yang saat ini menurut Peneliti cenderung selalu dikotori
oleh praktik buruk Partai Politik (Parpol) pengusung Calon Presiden atau Partai
Politik pendukung pemerintahan, baik dalam bentuk bagi-bagi kursi di pemerintahan,
maupun Partai Politik yang berani mengambil resiko berkoalisi agar tetap eksis,
disamping dengan semakin lemahnya sistem oposisi53 Partai Politik, terlepas dari
kontroversi terhadap eksistensi partai oposisi dalam sistem presidensial yang justru
sangat diperlukan dalam negara demokrasi. Dalam hal ini, partai oposisi ditempatkan
sebagai kekuatan penyeimbang untuk mengontrol kebijakan pemerintah agar
senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat.

Untuk itulah diperlukan adanya rekonstruksi model penguatan sistem
presidensiil melalui upaya alternatif calon perseorangan dalam proses pemilihan
presiden Republik Indonesia dengan meniadakan atau menghapus ketentuan
mengenai syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold)
sebagai upaya peneguhan kedaulatan rakyat. Hal ini menurut Peneliti, memang
sangat perlu dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan tidak ada
ketergantungan dengan partai politik yang telah mendukungnya dalam kontestasi
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya penguatan sistem presidensiil
dengan memunculkan alternatif calon perseorangan dalam Pemilihan Presiden
melalui upaya meniadakan atau menghapus ketentuan mengenai syarat minimal
ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebagai upaya
peneguhan kedaulatan rakyat, antara lain yaitu : Pertama, dari aspek politik,
idealnya setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) seharusnya berhak
mencalonkan sendiri pasangan calon presiden-nya, bahkan tanpa harus berkoalisi
dengan partai lain. Berpijak dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun
1945 yang kemudian diperluas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, khususnya Pasal 222, bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sangat jelas memangkas peluang Partai Politik yang telah dinyatakan sebagai

53 Keradaan Partai Oposisi selalu dikaitkan dengan sistem parlementer sehingga ketika
PDI Perjuangan (PDIP) mengambil kebijakan menjadi partai oposisi pada era pemerintahan
SBY-JK, banyak pihak melihat secara pesimistik dan cenderung bersikap sinis terhadap upaya
PDIP tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan menjadi partai oposisi, terutama setelah PDIP
menyampaikan laporan kegiatan oposisinya ke publik, pandangan sinis tersebut secara
perlahan berubah dan mendorong PDIP untuk melanjutkan kebijakan oposisinya.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 149
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI Tahun
1945 menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta Pemilu dapat
mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama (koalisi).

Sebaliknya, syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (Presidential
Threshold), menurut Peneliti dikhawatirkan akan hanya menjadikan jumlah calon
terbatas, dan menimbulkan kubu atau kelompok-kelompok di masyarakat. Apalagi
tipikal bangsa Indonesia, adalah sangat mudah dipecah belah dan di adu domba karena
perbedaan pandangan dan pilihan politik. Kelemahan bangsa Indonesia inilah yang
dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemerintah kolonial Belanda dengan
menerapkan politik Devide et Impera, pecah belah dan jajahlah.

Lebih lanjut, syarat minimal ambang batas pencalonan presiden (presidential
threshold) juga tidak sesuai dengan semangat sistem presidensial yang dianut
Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat dalam sistem
presidensial, idealnya antara Presiden dan DPR memiliki tugas dan fungsinya masing-
masing yang dilandasi dengan mekanisme check and balances. Antara Lembaga
Kepresidenan dan DPR, masing-masing dipilih secara langsung langsung oleh rakyat,
sehingga logikanya mekanisme pencalonannya pun seharusnya tidak dipengaruhi oleh
lembaga negara yang lainnya. Apalagi, penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota
DPR dilakukan serentak atau bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden54, sehingga angka Presidential Threshold akan dilihat dari perolehan partai
di Pemilihan Umum sebelumnya. Hal ini tentu tidak relevan lagi adanya syarat
minimal ambang batas pencalonan presiden ini.

Kedua, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak
permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Peneliti masih terdapat peluang
untuk menghapus atau meniadakan ketentuan syarat ambang batas pencalonan

54 Keputusan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak pada tahun 2019 dihasilkan
melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilihan
Umum Serentak. Keputusan Hukum ini dihasilkan dari proses pengabulan usulan menguji
materi Undang-Undang No. 42 Tahum 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
yang diajukan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Dr. Effendi Gazali bersama
Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Lihat: Ihsanuddin, “Ini Alasan MK Putuskan
Pemilu Serentak 2019”, http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/Ini, diakses
tanggal 23 Januari 2014. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK),
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dua kali, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden yang diselenggarakan secara terpisah bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara RI Tahun 1945, dimana Pasal 22E menyebutkan bahwa Pemilu secara
berkala, 5 tahun sekali dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil
Presiden

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 150
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

presiden melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang saat ini masih ditangan pimpinan DPR. Mengingat Mahkamah Konstitusi
(MK) menyatakan bahwa permasalahan presidential threshold merupakan open
legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk undang-undang. Namun hal
ini sangat kecil kemungkinannya, mengingat eskalasi kepentingan politik yang sangat
tinggi antar fraksi di DPR;

Ketiga, secara konseptual, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat, sesungguhnya telah memberikan gambaran
bahwa telah terjadi “kontrak sosial” antara pemilih dan yang dipilih. Presiden dan
Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan
dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan sesuai harapan dan kemauan pemilih
(volonte generate) sehingga akan menjadi pegangan Presiden dan Wakil Presiden
dalam menjalankan pemerintahan55. Dalam hal ini, pemilihan langsung oleh rakyat
dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan
negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden
dengan DPR sebagai lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat56;

Ke-empat, konsekuensi dari mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung, maka secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik
dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Mengingat intrik politik seringkali
dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi jika Pemilihan Umum tidak
menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka dipastikan tawar-tawar politik
menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. Apalagi kecenderungan dalam
sistem perwakilan saat ini adalah senantiasa terjadi penyimpangan antara aspirasi
rakyat dengan wakilnya. Hal ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai
politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (political
party representation).

Melalui tulisan ini, Peneliti berpendapat bahwa rekonstruksi model penguatan
sistem presidensiil melalui alternatif calon perseorangan dalam pemilihan presiden
dan wakil presiden Republik Indonesia dengan penghapusan mekanisme ambang
batas pencalonan presiden harus berdasarkan pada pemahaman bahwa perlunya
penghapusan mekanisme syarat minimal ambang batas pencalonan presiden
(Presidential Threshold) merupakan upaya mekanisme konstitusional yang rasional
dengan memunculkan alternatif calon perseorangan dalam pemilihan presiden dan
wakil presiden yang diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial yang sedang
berjalan.

55 Thaib, Dahlan. (2009). Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional. Yogyakarta:
Total Media, hlm.115
56 Isra, Saldi. (2009). “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem
Presidensial”, Jurnal Konstitusi, 2 (1): hlm. 108-109

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 151
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Rekonstruksi model sebagaimana tersebut di atas dipastikan akan memperkuat
posisi calon presiden dan wakil presiden yang tidak akan terpengaruh pada dukungan
partai politik yang hingga saat ini masih menjalankan pola lama yaitu koalisi
pragmatis yang jangka pendek. Penghapusan mekanisme syarat minimal ambang
batas pencalonan presiden (presidential threshold) diharapkan mampu memberikan
daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial sebagaimana diamanatkan oleh
UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, diharapkan presiden terpilih melalui
Pemilu secara langsung akan memiliki posisi yang relatif kuat dan terhindar dari
politik transaksional yang selalu dikhawatirkan dalam proses pengusulan calon
presiden dan wakil presiden.

Simpulan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa
pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu. Sehingga dalam hal ini, mekanisme syarat
minimal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) harus mengikuti
secara otomatis dengan sistem Pemilihan Umum yang diterapkan, artinya koalisi
partai politik sesungguhnya hanya “bersifat pilihan”, bukan imperatif demi memenuhi
syarat minimal ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, perlu adanya
rekonstruksi model penguatan sistem presidensiil melalui upaya alternatif calon
perseorangan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
dengan meniadakan atau menghapus ketentuan mengenai syarat minimal ambang
batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebagai upaya peneguhan
kedaulatan rakyat.

Rekonstruksi model penguatan sistem presidensiil melalui alternatif calon
perseorangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
dengan penghapusan mekanisme ambang batas pencalonan presiden harus
berdasarkan pada pemahaman bahwa perlunya penghapusan mekanisme syarat
minimal ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) merupakan
upaya mekanisme konstitusional yang rasional dengan memunculkan alternatif calon
perseorangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diharapkan dapat
memperkuat sistem presidensial yang sedang berjalan.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 152
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, et.al. 2006. Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden
Secara Langsung, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

Isra, Saldi, et.al. 2014. Pemilu Nasional Serentak 2019, Jakarta: Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Isra, Saldi. 2009. “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam
Sistem Presidensial”, Jurnal Konstitusi 2 (1)

Thaib, Dahlan. 2009. Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional.
Yogyakarta: Total Media

Berita Satu. “MK Tolak Gugatan Presidential Threshold”,
http://www.beritasatu.com/nasional/472807-mk-tolak-gugatan-presidential-
threshold.html, diakses tanggal 28/6/2018

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126102922-13-598455/kuasa-
oligarki-di-draf-ruu-pemilu., Diakses tanggal 27/01/2021

Ihsanuddin, “Ini Alasan MK Putuskan Pemilu Serentak 2019”,
http://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1536382/Ini, diakses tanggal 23
Januari 2014.

Tatang Guritno, Polemik Revisi UU Pemilu, Ambisi Parpol atau Kepentingan
Rakyat?", https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/09150791/polemik-
revisi-uu-pemilu-ambisi-parpol-atau-kepentingan-rakyat?page=all., diakses
tanggal 4 Februari 2021

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 153
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL, MEKANISME
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA

PENEGASAN KEDAULATAN RAKYAT,

SETO CAHYONO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Demokrasi tidak langsung dalam negara moderen terkait erat dengan sistem

kepartaian, sistem pemilu, dan system pemerintahan. Partai politik merupakan sarana
partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk
menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab, sedangkan pemilu adalah
sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan
pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Andrew Heywood (2002), “sistem partai politik adalah sebuah
jaringan dari hubungan dan interakasi antara partai politik di dalam sebuah sistem
politik yang berjalan”57. Sebagaimana pendapat Duverger, Parameter “jumlah partai
politik” menentukan tipe sistem partai politik. Duverger membedakan tipe sitem
politik menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan
sistem multi partai58.

UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 6A menyatakan bahwa, “Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum …”. Hal ini akan sangat berkaitan dengan varian dalam
system kepartaian di atas. Problem yang berkaitan dengan hal itu adalah adanya
pembatasan partai yang dapat mencalonkan Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden (Presidential Threshold) melalui undang-undang pemilu yang pernah
berlaku yakni, UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (4), UU No. 42 Tahun 2008 Pasal
9, UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222 di mana Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan para pemohon dalam pengujian Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008
dimaksud melalui Perkara Nomor 51/PUU-V/2008, Perkara Nomor 52/PUU-V/2008,
dan Perkara Nomor 59/PUU-V/2008, Mahkamah Konstitusi, dan pengujian Pasal 222
UU No. 7 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017.

Kualitas kedaulatan rakyat sebagaimana diamanahkan UUD 1945 Pasal 1 ayat
(2) dan penguatan sistem pemerintahan Presidensial tidak dapat ditentukan dengan
hanya melalui Pemilihan Pasangan Calon Presiden dengan ambang batas Presidential
Threshold dan Parlementary Threshold. Dalam mekanisme pemilu persyaratan

57 Heywood, Andrew, Politics, Palgrave Foundations, Second Edition, New
York, 2002.

58 Pratono, Sistem Multi Partai, Presidensial Dan Persoalan Efektivitas
Pemerintah, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 154
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

ambang batas pencalonan presiden ini tidak hanya membelenggu pengurus partai
politik, akan tetapi juga merefleksikan praktik sistem presidensial yang bercampur
parlementer. Dalam system pemerintahan presidensial, lembaga presiden dan DPR
merupakan dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda,
serta tidak saling tergantung satu samalain, sehingga tidak seharusnya pencalonan
presiden dan wakil presiden didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen
nasional hasil pemilu legislatif

Karena hal tersebut merupakan teknis pelaksanaan pemilihan umum yang
secara konstitusional memang tidak diatur secara teknis, maka perlu pemikiran atas
hal tersebut terutama rekonseptual ambang batas Presidential Threshold dalam rangka
penguatan sistem pemerintahan Presidensial

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah Presidential Threshold dalam pemilihan umum untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden memperkuat legitimasi dan efeketivitas pemilu?

2. Bagaimana penguatan sistem pemerintahan Presidensial melalui pelaksananan
teknis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana amanah UUD
1945.

II. METODE PENILITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi59. Penelitian hukum ini merupakan
penelitian hukum normatif (normative legal research)dikarenakan fokusnya adalah
mengkaji studi literatur, peraturan perundang- undangan dan putusan Mahkamah
Konstitusi yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dan
pendekatan konsep teori-teori.
1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian yang diteliti.
2. Pendekatan sejarah dilakukan melalui penelusuran praktek pemilihan presiden

dan wakil presiden dengan pembatasan Presidential Threshold sejak
dilaksanakan pemilihan presiden terutama setelah perubahan UUD 1945.
3. Pendekatan konseptual mengutip dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum.

59 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,
Jakarta, H. 157–158.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 155
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

III. PEMBAHASAN

A. Presidential Threshold, efektivitas dan legitimasi dalam Penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah
konsekuensi bentuk pemerintahan Republik sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
yang secara konseptual adalah pengisian jabatan dan sekaligus konsep untuk menentang
bentuk pemerintahan Monarki di mana dalam sejarah pemerintahan cenderung absolut.
Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan
demokrasi dan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang secara konstitusional
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2).

Salah satu tahapan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
Pasal 6A UUD 1945 adalah usul atas Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebagai
negara yang memberi peluang praktik multi partai memerlukan kajian mendalam
karena sistem multi partai akan berimplikasi antara terhadap:

1. Efektif atau tidaknya penyelenggaraan pemilu, karena seringkali dikaitkan
dengan putaran, dan biaya pemilu;

2. Kualitas legitimasi yang sekaligus dengan ukuran kuantitas.
3. Rasa keadilan bagi partai yang tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan

Wakil Presiden apabila dilakukan pembatasan-pembatasan.
Oleh karena itulah saat setelah perubahan UUD 1945 teknik pengusulan calon
Presiden dan WakilPresiden dipersempit melalui persyaratan dengan ambang batas
atau disebut “presidential threshold”60 sebagaimana diatur dalam undang-undang
sebagai beikut:
1. UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (4), dengan ambang terhadap partai politik
atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon dengan
memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR
atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu
anggota DPR. Konsep ini awalnya dipersoalkan F-PDU, F-PBB, F. Reformasi, F-
PG minta penjelasan. LIPI menganggap distorsif dan mengandung cacat
konstitusional. Pada akhirnya konsep ditolak oleh F–PPP, F-KB, F-PBB, F.
Reformasi, F-FKKI, DAN F-PDU menyatan untuk dihapus, sedang F-PDI, F-PG
DAN F-TNI-Polri minta dipertahankan dengan rumusan baru61.
2. UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 9, menaikkan ambang batas terhadap Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu dengan persyaratan perolehan kursi

60 Pengertian presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas
dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah
perolehan kursi (seat) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat
mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai
politik dalam Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium
Jurusan Ilmu Pemerintahan danJurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, h. 19.

61 Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Pansus ke 7, 23 April 2003, h.
37.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 156
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh
25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR,
sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Pengujian Ke
Mahkamah Konstitusi atas Pasal 9 Perkara Nomor 51/PUU-V/2008, Perkara
Nomor 52/PUU-V/2008, dan Perkara Nomor 59/PUU-V/2008, Mahkamah
Konstitusi menolak permohonan para pemohon.
3. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 222, “dengan persentasi yang sama dengan UU No.
42 Tahun 2008 yakni 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoLeh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada
Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Pasal 222 ini tetap dipertahankan dan
dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Salah satu substansi
posita yang tertuang dalam pokok permohonan adalah bahwa ambang batas
Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Treshold)
sebagaimanadimaksud Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, sudah pernah digunakan
pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluwarsa ketika
diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang
dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD pada tahun 2019. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017.

Pemberlakuan Presidential Threshold pada Pemilu di Tahun 2019, berbeda
dengan pemilu sebelumnya, karena pemilu dilaksanakan serentak bersamaan dengan
pemilihan anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD. Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden dengan sistem multi partai sangat sulit untuk mewujudkan demokrasi
yang lebih mengedepankan kualitas legitimasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Sistem multi partai dan pemberlakuan Presidential Threshold akan mengebiri partai-
partai kecil sehingga tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden,
walaupun kemungkinan penggabungan partai dapat dilakukan. Akan tetapi
penggabungan parti akan menjadi sulit tatkala dipengaruhi ideologi partai.

Pendapat penulis, salah satu penentu efektivitas atau tidaknya
penyelengaraan pemilu adalah dengan penyederhanaan partai walaupun tidak harus
sampai pada sistem partai tunggal atau sistem dua partai. Dalam pemilu serentak
pemberlakuan Presidential Threshold adalah tidak tepat, karena pada perolehan kursi
pemilu sebelumnya dengan pemilu pada masa 5 (lima) tahun berikutnya adalah tidak
sama. Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat saja dilakukan dengan
melibatkan seluruh partai sekaligus melibatkan kelembagaan dan/atau masyarakat.
Dalam hal demikian maka yang harus diatur secara detail adalah persyaratan calon
Presiden dan Wakil Presiden bukan partai atau gabungan partai yang mencalonkan.
Sulitnya mencari kader dalam tubuh partai yang layak menjadi Presiden dan Wakil
Presiden menjadi suatu pertimbangan, sehingga konsep ini memberikan peluang atas
munculnya calon perseorangan.

Menggagas calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan
oleh Kepala-kepala Daerah dengan melibatkan tokoh-tokoh daerah yang tahu akan
kondisi dan problematikan daerah. Kepala-kepala Daerah tentunya akan tahu
kebutuhan kualitas Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tepat untuk dipilih pada
pemilu yang akan datang dengan melibatan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini
diharapkan nantinya dapat mencerminkan kebhinekaan dalam Negara Kesatuan yang

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 157
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

selanjutnya diharapkan melahirkan check and balances baru dan penguatan Dewan
Perwakilan Daerah. Pemikiran ini antara lain didasarkan bahwa lahirnya DPD
merupakan lembaga yang menampung “utusan daerah” saat sebelum UUD 1945
dilakukan perubahan.

Agar gagasan pancalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengubah UUD
1945, maka hal tersebut dapat dalam undang-undang, karena pencalonan merupakan
bagian proses teknis. Dengan demikian maka alternatif ini setidaknya masuk dalam
proses penjaringan calon.

Untuk mengukur legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak harus
ditentukan persentasi pada hasil pemilihan, akan tetapi juga harus dikaitkah dengan
peroses pencalonan. Dalam hal ini demokrasi harus tercermin dalam setiap tahapan
dan hasil pemilu.

Perdebatan yang panjang tentang legitimasi62 terjadi saat menyusun perubahan
UUD 1945. Legitimasi tidak harus diukur dengan perangkaan misalnya 50% plus 1
atau 40 persen, malainkan adalah cermin keterlibatan masyarakat dalam proses dalam
keseluruhan tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-udangan yang baik.

B. Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Praktik Sistem
Multipartai.

Sistem pemerintahan pada prinsipanya adalah menyangkuta hubungan antara
Parlemen dan Eksekutif atau Presiden.

Sitem Presidensial dan Sistem Multi Partai tidak mudah digabungkan, bahkan
mewujudkan stabilitas demokrasi juga susah, karena eksekutif berhadapan dengan
oposisi mayoritas di lembaga legislative. Dampak negatif lainnya, apabila mayoritas
di lembaga DPR kemudian melakukan koalisi yang pro-pemerintah mengakibatkan
pengawasan menjadi lemah.

Penguatan sistem Presidensial tidak dapat hanya dilihat dari hubungan
Presiden dan DPR, akan tepai juga harus mempertimbangkan varibel-varibel yang
berpengaruh dalam hubungan tersebut, yakni variable institusional (konstruksi
konstitusi dan sistem kepartaian) dan variable non-institusional (personalitas dan gaya
kepemimpinan Presiden. Terdapat 4 (empat) Kombinasi Sistem Pemerintahan
Presidensial:

a. Presidensialisme efektif. Kondisi paling ideal. Aspek institusional dan non-
institusional kuat (hard presidentialise- strong president), yakni system
presidensial sinergi dengan system kepartaian serta ditopang oleh gaya
kepemimpinan yang kuat. Kontrol parlemen berjalan porporsional, koalisi di
parlemen solid (sepanjang system kepartaiannya adalah system multiparatai
sederhana).

b. Presidensialisme akomodatif. Kondisi agak ideal. Aspek institusional kuat
tetapi aspek non-institusional lemah (hard presidentialise - weak president).
System pemerintahn presidensial sinergi dengan system kepartaian, kontrol

62 Menurut Kamus Indonesia, legitimasi berarti 1. keterangan yang
mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul
orang yang dimaksud; kesahan; 2. pernyataan yang sah (menurut undang-undang
atau sesuai dengan undang-undang); pengesahan;

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 158
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

parlemen berjalan porporsional koalisi di paremen solid (sepanjang system
kepartaiannya adalah system multiparatai sederhana). Pemerintahan masih
dapat diharapkan efektif.
c. Presidensialisme konfrontatif, Kondisi kurang ideal. Aspek isntitusi rapuh,
Kepemimpinan secara personal Presiden kuat (soft presidentialise - strong
president. System pemerintahn presidensial tidak sinergi dengan system
kepartaian. Kontrol parlemen terhadap eksekuitif kuat, tetapi koalisis di
parlemen tidak solid, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan karena
penuh konfrontasi.
d. Presidensialisme reduktif (setengah hati). Kondisi tidak ideal. Aspek isntitusi
rapuh, Kepemimpinan secara personal Presiden lemah (soft presidentialise -
weak president. System pemerintahn presidensial tidak sinergi dengan system
kepartaian. Kontrol parlemen terhadap eksekuitif kuat, koalisis politik di
parlemen tidak solid. Posisi Parlemen lebih kuat disbanding Presiden63.
Berdasarkan uraian di atas, maka penguatan system pemerintahan presidensial
adalah dengan cara memilih presiden yang gaya kepemimpannya kuat disertai dengan
penyederhanaan partai, namun praktik multipartai justru mengganggu penguatan
system presidensial.
Pemikiran di atas sangat baik, akan tetapi hanya didasarkan pada parlemen
dengan system 1 kamar. Bagaimana idealnya apabila ada system 2 kamar. Kamar satu
DPR dan kedua DPD. Secara ideal hal ini harus menempatkan DPD pada posisi yang
sederajad dengan DPR yang mencerminkan perwakilan partai-partai. DPD dengan
Kepala-kepala Daerah sebagai penyeimbang jika DPR terlalu kuat atau sebaliknya
pada posisi lemah ketika berhadapan dengan Presiden.
Sistem pemerintahan presidensial yang menganut system 2 (dua) kamar yang
berharap adanya check and balances, maka ketiga lembaga yakni Presiden, DPR,
dan DPD harus sederajat dan sama-sama kuat serta seimbang mulai dari proses
pemilihan, tugas dan wewenangnya. Syarat-syarat untuk menjadi presiden, anggota
DPR dan Anggota DPD harus disempurnakan. Karena kalau hanya didasarkan pada
ruusan normatif dalam UUD 1945, Sistem Pemerintahan Presidensial sudah kuat
(hubunga antara Presiden dan DPR), akan tetapi dalam praktik ketika ada koalisi
partai yang mendukung pemerintan, pada akhirnya justru memperlemah pengawasan
DPR. Apabila terjadi semacam itu DPD lah penyeimbangnya.
Ke depan yang perlu diupayakan adalah apakah penguatan ini melalui perubahan
UUD 1945 atau dengan mengubah undang-undang. Pilihan salah satu dari keduanya
pasti ada sisi positif dan negative. Kesulitan mengubah UUD atau undang-undang
akan dapat segera diatasi apabila kemauan dan kesadaran politikus di DPD dan
pemerintah mengedepan untuk mengubahnya.

63 Kuswanto, 2016, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik,

Pengaturan Penyederhaan Partai politik Dalam demokrasi Prosidensial, Setara
Press, Malang, h. 130.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 159
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

DAFTAR BACAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 (Perubahan).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden
Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum

B. Buku-buku

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan
1999-2002, 2008, Buku IV, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Sekretarian
Jendran dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja Pansus ke 7, 23 April 2003

Bernad L. Tanya dkk, 206, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan
Generasi, Kita, Surabaya.

Budiono Kusumohamidjojo, 2017, Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan
Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung.

Djayadi Hanan, 2014, Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia, Upaya
Mencari Format Demorasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks
Indonesia, Al-Mizan, Bandung.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Outu Budiartha, 2018, Teori-teori Hukum,
Setara Press, Malang.

Jimly Asshiddiqie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan
Pelaksanaanya Di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, et.al., 2006, Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan
Presiden SecaraLangsung. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 160
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

Kuswanto, 2016, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik, Pengaturan
Penyederhaan Partai politik Dalam demokrasi Prosidensial, Setara Press,
Malang.

Saldi Isra,2018, Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan menuju
Sistem Pemerintahan Presidensial, Raja Grafindo Perkasa, Depok.

Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu
Pemerintahan danJurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI 161
PENEGUHAN KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM
PRESIDENSIIL

DISKURSUS KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN AMBANG
BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM

UUD NRI 1945

Muhammad Arbayanto, SH., MH
Anggota KPU Propinsi Jawa Timur

A. Pendahuluan
Gagasan penguatan pelembagaan Kepresidenan sebagai bagian dari amanat reformasi, secara
konstitusional muncul dalam amandemen Ketiga UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2001 yang
dihelat tanggal 1 – 9 November 2001 menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945. Inti dari
Amandemen UUD 1945 ketiga ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai Bentuk dan
Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara,
Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya.64 Hal ini sejalan dengan kesepakatan dasar mengenai
gagasan ketatanegaraan sebagaimana amanat reformasi untuk mempertegas sistem Presidensial
yang mengemuka dalam semangat amandemen UUD 1945 sebagai pintu utama pelembagaan
demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsi di dalam
UUD 1945 itu. Empat di antaranya adalah (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan
nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplamenter; (b) pemisahan
kekuasaan dan prinsip “checks and balances” (c) pemurnian sistem pemerintah presidensil;
dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.65

Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam Sistem Presidensial
dibangun secara konstitusional oleh UUD 1945 Amandemen Ketiga sebagai representasi Partai
Politik. Hal ini ditunjukkan melalui Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta
Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”. Secara normatif melalui Pasal
tersebut tertutup pintu bagi munculnya representasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil

64 Raditya, Iswara N. “Amandemen UUD 1945: Sejarah & Isi Perubahan Ketiga Tahun 2001”.

https://tirto.id/amandemen-uud-1945-sejarah-isi-perubahan-ketiga-tahun-2001-ejHB
65 Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”,

makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN

Dephukham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 2.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 162
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Presiden dari jalur Perseorangan, sebagaimana mahfum kita ikuti dalam tahapan Pemilihan
Kepala Daerah. Demikian-pun Penulis berpendapat bahwa tentu berbeda memahami Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari rezim hukum Pemilihan Umum dengan
Pemilihan Kepala daerah sebagai bagian dari rezim hukum Pemerintahan Daerah (Pemilihan
Kepala Daerah).

Merujuk pengaturan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
perspektif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, penulis mengajukan dua pendekatan analitis terhadap
pengaturan konstitutif tersebut diatas. Pertama adalah pendekatan normatif dan kedua adalah
pendekatan praktik. Secara normatif, Pasal 6A ayat (2) mengandung dua unsur konstitusional
mutlak dan administratif. Secara mutlak UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Sementara
secara administratif bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum. Berbicara mengenai demokrasi memang tidak lepas dari pada peran
dan fungsi partai politik dalam sistem politik. Dengan dibukanya kesempatan yang luas kepada
setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi secara langsung dalam sistem politik, maka
hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai macam jenis partai politik.66

Telah bersama publik ketahui bahwa tidak seluruh Partai Politik yang terdaftar di Departemen
Hukum dan HAM secara otomatis dapat menjadi peserta Pemilihan Umum. Hanya Partai
Politik yang telah melalui verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum
yang dapat mengikuti kontestasi perebutan suara rakyat dalam Pemilihan Umum. Pendekatan
secara praktik muncul sebagai konsekuensi terhadap bagaimana pengaturan tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada
satu sisi membutuhkan legitimasi Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU
sementara di sisi lain Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berjalan secara
bersamaan dengan Pencalonan Legislatif pada tingkatan Pusat hingga Daerah. Sementara
terdapat pengaturan dalam Pasal 6A bahwa pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum dilakukan

66 Aritonang, Dinoroy Margand, “Penerapan Sistem Presidensil Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945”,
MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Halaman 391 – 407.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 163
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

“sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”. Sementara secara administratif tahapan verifikasi
Partai Politik selama ini dilakukan dengan defininitif “dalam tahapan Pemilihan Umum”.

Terhadap dua pendekatan analisis tersebut di atas, Penulis mengajukan dua pertanyaan sebagai
orientasi pembahasan tulisan sebagai berikut:
1. Apakah pengaturan mengenai ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat

dianggap konstitusional, mengingat syarat mutlak dan administratif usulan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum?
2. Apakah verifikasi Partai Politik sebagai bagian dari rangkaian proses penetapan Partai
Politik peserta Pemilu dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum?

B. Pembahasan
Konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam batang tubuh
UUD 1945 mengatur secara khusus tentang Pemilihan Umum dalam Bab VIIB pada Pasal 22E
yang terdiri atas enam ayat. Tema tentang Pemilihan Umum sendiri juga tersebar dalam
beberapa pasal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Setidaknya terdapat lima Pasal dalam
UUD 1945 yang secara normatif-tekstual menyebut tentang Pemilihan Umum di luar dari Pasal
22E sebagai Pasal utama pengaturan tentang Pemilihan Umum. Antara lain: 1) Pasal 6A
mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum; 2) Pasal 18
ayat (3) mengatur tentang anggota DPRD dipilih melalui Pemilihan Umum; 3) Pasal 19 ayat
(1) mengatur anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum; 4) Pasal 22C ayat (1) mengatur
anggota DPD dipilih melalui Pemilihan Umum; dan 5) Pasal 24C ayat (1) mengatur salah satu
kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Berbeda pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala Pemerintahan Daerah dipilih secara demokratis.
Meskipun dalam Pasal 18 terdapat pengaturan tentang DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan
Daerah, namun ayat (3) secara tegas mengatur anggota DPRD dipilih melalui Pemilihan
Umum. Pasal 18 ayat (4) masih menyisakan perdebatan tentang apakah Kepala Daerah dapat
dipilih secara tidak langsung melalui DPRD yang telah dipilih secara langsung melalui
Pemilihan Umum. Diskursus Pemilihan Kepala Daerah memang menjadi tema penting

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 164
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

tersendiri dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, selinear diskursus tentang sistem
federalisme (united) versus negara kesatuan (unity).

Namun demikian, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahan terakhirnya
melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (termasuk juga UU No. 6 tahun 2020) telah
mengakhiri (sementara) polemik tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Terbitnya
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penyatuan terhadap undang-undang
kepemiluan Indonesia yang tidak menyertakan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala
Daerah, semakin mempertegas dua tema diskursus ketatanegaraan kita. Pertama, bahwa
Pemilihan Kepala Daerah tetap dalam rezim hukum Pemerintahan Daerah dan kedua, bahwa
masih dimungkinkan dibukanya kembali perdebatan mengenai pemilihan Kepala Daerah
secara tidak langsung di masa mendatang, yang jika sistem tersebut disepakati maka tidak akan
mengganggu pengaturan sistem hukum Pemilihan Umum.

Kewajiban dan Hak Konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari sistem hukum Pemilihan Umum
tentu harus mengikuti pengaturan konstitusional tentang Pemilihan Umum dari proses
pencalonan hingga penetapan hasil perolehan suara bahkan dalam sengketa hasilnya di
Mahkamah Konstitusi. Jika merujuk pengaturan pada Pasal 6A UUD 1945 maka hanya ada
dua tema hukum tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni syarat pencalonan dan
syarat keterpilihan. Terhadap syarat Pencalonan, UUD 1945 memberikan batasan mutlak
bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden “hanya” dapat diusulkan oleh Partai
Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang
kondisi lanjutan seperti apa Partai Politik Peserta Pemilu yang berhak untuk mengusulkan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi lanjutan terkait dengan Partai Politik
adalah status administratif yang harus melekat yakni sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum.

Konstitusi tertulis UUD 1945 tidak membuat pengaturan khusus tentang Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum. Secara spesifik Pasal 22E ayat (3) membuat pengaturan bahwa Peserta
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik. Sehingga UUD 1945 memberikan

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 165
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

kewenangan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR, untuk
membuat pengaturan spesifik dan teknis tentang bagaimana prosedur menentukan Partai
Politik Peserta Pemilu.

Definisi operasional-administratif yang membuat perbedaan antara keberadaan Partai Politik
(sesuai Penetapan Kementerian Hukum dan HAM) dan Partai Politik Peserta Pemilu
(Penetapan KPU RI), berdiri pada dua semangat pasal yang berbeda dalam UUD 1945. Partai
Politik berdasar Penetapan Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi lanjutan secara
adminsitratif atas dasar hak warga untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
sebagaimana pengaturan dalam Pasal 28E UUD 1945. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 2 tahun
2011 merupakan regulasi teknis yang menerjemahkan semangat perlindungan hak berpolitik
sebagimana pengaturan Pasal 28E UUD 1945. Melalui Undang-undang tersebut terdapat
pengaturan administratif prosedur pendirian Partai Politik.

Demikian halnya dengan pembubaran Partai Politik melalui kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk membubarkan Partai Politik tidak menyebut Partai Politik dalam kategori administratif
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Partai Politik
sebagai bentuk nyata perlindungan Negara atas HAM, mekanisme pembubarannya harus
melalui putusan Mahkamah Konstitusi meskipun berdirinya melalui produk hukum TUN oleh
Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak setiap Partai Politik produk Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM merupakan
Partai Politik Peserta Pemilu, namun pasti Partai Politik Peserta Pemilu harus berangkat dari
Partai Politik berdasar Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Partai Politik Peserta
Pemilu diputuskan berdasar Penetapan KPU RI yang prosedurnya harus melalui verifikasi baik
secara administratif maupun faktual di lapangan. Partai Politik dalam perspektif Peserta Pemilu
merupakan subyek hukum yang sekian persyaratannya ditentukan secara open legal policy oleh
pembentuk Undang-undang. Sementara KPU RI diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan
verifikasi dan validasi kesesuaian persyaratan tersebut secara administratif maupun faktual
untuk kemudian ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 166
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

Konsekuensi terhadap pengaturan tersebut, prosedur administratif Partai Politik Peserta Pemilu
merupakan rangkaian atau bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga diatur
sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu. Partai Politik yang mendaftar maupun sedang
menjalani rangkaian verifikasi menjadi subyek hukum yang berhak untuk mengajukan
keberatan maupun sengketa Pemilu (electoral complaint) apabila terhadap kebijakan dan
keputusan KPU dianggap merugikan dengan menempuh upaya hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Pemilu. Partai Politik dapat menempuh keberatan dalam proses
verifikasi hingga penetapan kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus penegak
hukum Pemilu apabila dianggap terjadi pelanggaran oleh KPU yang berpotensi merugikan hak
Partai Politik dalam proses memperoleh status sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Kewajiban hukum bagi Partai Politik untuk mendapat status administratif sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu cukup berat. Menurut undang undang nomor 7 tahun 2017, peserta Pemilu
untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan UU Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Melalui Undang Undang tersebut terdapat pengaturan bahwa
hanya partai politik yang memiliki 20% dari jumlah kursi DPR serta memperoleh 25% suara
sah secara nasional dari pada Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR sebelumnya yaitu dari
hasil dari Pemilu 2014.67 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pihak Mahkamah menegaskan bahwa Pasal
222 UU No. 7 Tahun 2017, tidak bersifat diskriminatif dan bersifat konstitusional.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, dua Hakim Mahkamah
yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra telah mempunyai
perbedaan pendapat (dissenting opinion). Menurut kedua belah pihak, seharusnya pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden merupakan hukum terbuka (open legal policy) dan pihak
manapun bisa melakukan pengajuan pemimpin negara.17 UU No 7 Tahun 2017 dianggap
bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 dan seharusnya seluruh partai politik dalam pemilu

67 Lihat, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 167

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

mendapat kesempatan mengajukan calonnya masingmasing. Dalam dissenting opinion,
dinyatakan bahwa dengan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak
dengan pemilu legislatif, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi
konstitusional untuk terus mempertahankan rezim presidential threshold yang telah
dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Dissenting opinion juga menyatakan bahwa dengan
mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk
menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan pasangan calon presiden atau wakil
presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat kursi paling sedikit
20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional pada pemilu anggota
DPR sebelumnya adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana
permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan a quo.68

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan
hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di
seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit
30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat
pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu
perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap
untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan
terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada
KPU.

Hak Partai Politik yang telah ditetapkan menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diatur
langsung secara tegas oleh UUD 1945, yakni melalui Pasal 6A ayat (2) berhak untuk
mengusulkan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dan Pasal 22E ayat (3) berhak untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum dan

68 Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017, Hlm. 146 168

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL

mengusulkan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Legislatif. Dengan
demikian, maka hak untuk mengusulkan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan
hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu yang diatribusikan secara langsung oleh UUD
1945.

Kesimpulan

Terhadap pembahasan atas dua pertanyaan di atas, maka penulis dapat membangun kesimpulan
sebagai berikut:
Pertama, bahwa Pengusulan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak
konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu yang dilindungi langsung oleh UUD 1945. Open
legal policy dalam hal ini hanya berkaitan tentang pengaturan persyaratan, mekanisme dan
prosedur administratif untuk Partai Politik memperoleh status sebagai Partai politik Peserta
Pemilu. Sehingga secara hukum pengaturan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden dapat dianggap tidak linear dengan semangat UUD 1945 untuk memberikan
perlindungan terhadap hak Partai Politik Peserta Pemilu.
Kedua, bahwa verifikasi administratif maupun faktual Partai Politik untuk menjadi Partai
Politik Peserta Pemilu merupakan rangkaian tahapan Pemilihan Umum yang tidak dapat
dipisahkan dengan proses Pencalonan Presiden maupun Legislatif. Partai Politik sebagai
subyek TUN produk putusan KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu harus melalui
dua tahap kontestasi, menuju penetapan sebagai peserta dan sebagai peserta yang mengusulkan
Calon Presiden dan Calon Legislatif. Sehingga definisi operasional-administratif “….sebelum
Pemilihan Umum” dalam Pasal 6A ayat (2) yang dimaksud adalah sebelum proses pemungutan
suara Pemilihan Presiden dan Legislatif.

PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN SEBAGAI PENEGUHAN 169
KEDAULATAN RAKYAT DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL