Modul-CA-Isi-Etika-Profesi-dan-Tata-Kelola-Korporat-CETAK-2015-Wa...

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia a PERAIH BEASISWA CA

b Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Hak Cipta @2015, Ikatan Akuntan Indonesia Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya. Sanksi Pelanggaran Pasal 113: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). © Hak cipta dilindungi Undang–Undang ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT Mei 2015 Diterbitkan oleh: Jl. Sindanglaya No. 1, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021) 31904232 (hunting) Fax. (021) 3900016 Home page: www.iaiglobal.or.id Email: [email protected] MODUL CHARTERED ACCOUNTANT Dilarang memperbanyak tanpa seizin Ikatan Akuntan Indonesia PERAIH BEASISWA CA

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia i PERAIH BEASISWA CA Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan sebutan Chartered Accountant Indonesia (CA) sebagai kualifikasi akuntan profesional Indonesia sesuai panduan standar internasional. Penetapan sebutan CA dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan pendirian IAI yaitu untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapai tantangan profesi dalam perekonomian global. Sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC), IAI telah meluncurkan CA untuk menaati Statement Membership Obligations (SMO) & Guidelines IFAC. IFAC telah menetapkan International Education Standards (IES) 7 yang memuat kerangka dasar dan persyaratan minimal untuk memperoleh kualifikasi sebagai seorang akuntan profesional. IAI berkewajiban untuk mematuhi IES 7 tersebut sebagai panduan utama pengembangan akuntan profesional di Indonesia. Adanya kualifikasi akuntan profesional dengan sebutan CA, diharapkan dapat menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global. Sejalan dengan tujuan tersebut Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3 Februari 2015. PMK tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 34 Tahun 1954 Pasal 6 yang mengamanahkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan untuk pemakaian gelar Akuntan. Sesuai ketentuan PMK Nomor 25/PMK.01/2014, salah satu persyaratan untuk menyandang gelar Akuntan seseorang harus lulus pendidikan profesi akuntan atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional. PMK juga menyatakan bahwa pendidikan profesi akuntansi mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 153 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi Akuntan mengatur bahwa pendidikan program profesi akuntan (PPAk) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan IAI. Permendikbud tersebut juga menyatakan mahasiwa yang dinyatakan lulus PPAk berhak menggunakan gelar profesi dibidang akuntansi dan memperoleh sertifikat profesi akuntansi setelah dinyatakan lulus seluruh uji kompetensi akuntan. Uji kompetensi akuntan merupakan ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh IAI.

ii Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Sebagai organisasi yang mewadahi seluruh Akuntan Indonesia, IAI bertekad memberikan kontribusi optimal bagi profesi, masyarakat, dan bangsa ini. Melalui pengelolaan keprofesian yang maksimal dan berkelanjutan, penataan aktivitas keprofesian dan pengembangan kompetensi akuntan profesional, IAI harus menjadi sandaran profesionalisme para Akuntan Profesional, agar mereka bisa berkarya secara maksimal bagi negeri ini. Indonesia yang kini menjadi anggota G-20, memiliki ukuran ekonomi yang sangat besar, yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kebutuhan akan Akuntan Profesional diyakini akan terus meningkat seiring cepatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dewasa ini. Karena itulah, IAI, bersama-sama pemerintah dan stakeholders lainnya, berkewajiban memastikan proses regenerasi dan kaderisasi Akuntan Profesional berjalan dengan baik. Apalagi di tingkat regional, berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membutuhkan antisipasi yang tepat dari profesi akuntan Indonesia. Di tingkat global, pergeseran peta kekuatan ekonomi global pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Akuntan Profesional Indonesia. CA yang diluncurkan IAI pada 19 Desember 2012, telah menjadi identitas Akuntan Profesional Indonesia yang akan menjaga profesionalisme akuntan Indonesia untuk bersaing di kancah regional. CA menjadi tonggak bersejarah bagi profesi akuntan Indonesia pada umumnya, dan IAI pada khususnya. Modul CA ini disusun oleh IAI mengacu pada standar kompetensi dan silabus ujian CA. IAI juga berkomitmen untuk selalu meng-update modul ini dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Modul ini merupakan salah satu referensi bagi calon peserta ujian sertifikasi CA. Para peserta ujian CA tentu harus melengkapi dengan materi lainnya agar pemahamannya lebih komprehensif. Para peserta wajib memperkaya diri dengan studi kasus yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri para calon Akuntan Profesional. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya modul CA ini. Harapan kami, modul ini akan menjadi referensi berharga bagi para peserta dalam menghadapi ujian sertifikasi CA. Jakarta, Mei 2015 Prof. Mardiasmo, Ak., CA Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia iii PERAIH BEASISWA CA Daftar Isi BAB I PENGANTAR ETIKA PROFESI...................................................................................................................................... 1 1.1 Akuntansi Sebagai Profesi................................................................................................................................ 2 1.2 Etika dalam Profesi........................................................................................................................................... 3 1.3 Lahirnya Profesi Akuntan................................................................................................................................ 4 1.4 Profesi Akuntan di Masyarakat ...................................................................................................................... 6 1.5 Profesi Akuntan di Indonesia ......................................................................................................................... 7 BAB II TEORI ETIKA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERETIKA.......................................................................... 11 2.1 Etika dan Moral................................................................................................................................................. 12 2.2 Enlightened Self Interest Sebagai Etika......................................................................................................... 13 2.3 Teori Etika .......................................................................................................................................................... 14 2.4 Pengambilan Keputusan Beretika................................................................................................................... 19 2.5 Kasus Ford Pinto............................................................................................................................................... 20 BAB III LINGKUNGAN ETIKA DAN AKUNTANSI ................................................................................................................. 23 3.1 Praktik Bisnis Tidak Beretika ......................................................................................................................... 24 3.2 Skandal Korporasi ............................................................................................................................................. 27 3.3 Lingkungan Etika di Indonesia....................................................................................................................... 32 3.4 Tuntutan Masyarakat Terhadap Bisnis .......................................................................................................... 36 3.5 Inisiatif Untuk Menciptakan Bisnis yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan ................................. 37 BAB IV ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM BISNIS............................................................................................... 43 4.1 Prinsip Utama Akuntan Profesional.............................................................................................................. 44 4.2 Ancaman Terhadap Profesionalitas dan Pengamanannya ......................................................................... 46 4.3 Etika Akuntan Profesional dalam Bisnis....................................................................................................... 48 BAB V ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM PRAKTIK PUBLIK......................................................................... 55 5.1 Ancaman dan Pencegahan............................................................................................................................... 56 5.2 Penunjukan Profesional.................................................................................................................................... 59 5.3 Benturan Kepentingan...................................................................................................................................... 61 5.4 Pendapat Kedua ................................................................................................................................................. 62 5.5 Fee dan Remunerasi Lainnya .......................................................................................................................... 62 5.6 Pemasaran Jasa Profesional.............................................................................................................................. 64 5.7 Hadiah dan Keramah-tamahan....................................................................................................................... 64 5.8 Menyimpan Aset Klien..................................................................................................................................... 65 5.9 Objektivitas......................................................................................................................................................... 65 5.10 Independensi – Dalam Perikatan Audit dan Review.................................................................................. 66 5.11 Independensi – Dalam Perikatan Assurance Lainnya................................................................................. 67

iv Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB VI IKLIM ETIKA DAN ORGANISASI BERINTEGRITAS.............................................................................................. 69 6.1 Pentingnya Membangun Iklim Etika dan Organisasi Berintegritas ........................................................ 70 6.2 Keterbatasan Program Compliance................................................................................................................. 71 6.3 Integritas sebagai Tata Kelola Etika ............................................................................................................... 72 6.4 Program Integritas yang Efektif...................................................................................................................... 74 6.5 Dampak Organisasi yang Berintegritas terhadap Akuntan Profesional.................................................. 74 BAB VII TINJAUAN TATA KELOLA: KONSEP, PRINSIP, DAN PRAKTIK DI INDONESIA ...................................... 77 7.1 Alasan Diperlukan Tata Kelola yang Baik.................................................................................................... 78 7.2 Definisi dan Prinsip Dasar Tata Kelola......................................................................................................... 80 7.3 Tinjauan Struktur Tata Kelola di Indonesia................................................................................................. 81 7.4 Overview Prinsip-prinsip Tata Kelola Menurut OECD.............................................................................. 82 7.5 Manfaat Tata Kelola bagi Korporat dan Lingkungan................................................................................. 85 7.6 Overview Regulasi dan Pedoman Tata Kelola di Indonesia...................................................................... 85 7.7 Instrumen Penilaian dan Bukti Empiris terhadap Praktik Tata Kelola di Indonesia dan ASEAN ........................................................................................................................................................ 87 7.8 Penilaian Berdasarkan ASEAN CG Scorecard dari ASEAN Capital Market Forum............................. 91 BAB VIII PRINSIP PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM............................................................... 95 8.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 96 8.2 Keputusan Material yang Membutuhkan Persetujuan dalam RUPS ....................................................... 98 8.3 Penyelenggaraan RUPS..................................................................................................................................... 98 8.4 Pengungkapan Struktur Kepemilikan, termasuk Kepemilikan Piramid, Cash-flow Right, Control Right dan Hubungannya dengan Insentif untuk Ekspropriasi.................................................. 99 8.5 Pasar Pengendalian Perusahaan Berjalan dengan Efisien dan Transparan ............................................ 101 8.6 Fasilitasi Dilaksanakannya Hak-hak Semua Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi ................. 102 8.7 Para Pemegang Saham untuk Saling Berkonsultasi Terkait dengan Pelaksanaan Hak-haknya.......... 102 8.8 Peran Akuntan Profesional dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Hak Pemegang Saham........................ 103 8.9 Pelaksanaan Prinsip Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham di Indonesia Menurut Hasil Penilaian Bank Dunia dan IICD-ASEAN CG Scorecard ............................................... 103 8.10 Hasil Penilaian oleh IICD-ASEAN CG Scorecard....................................................................................... 104 8.11 Menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk Menilai Praktik Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ........................................................................................ 104 BAB IX PRINSIP PERLAKUAN SETARA TERHADAP PEMEGANG SAHAM................................................................ 107 9.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 108 9.2 Perdagangan oleh Orang Dalam..................................................................................................................... 115 9.3 Fasilitas Penggunaan Hak Voting melalui Kustodian atau Cross-border ................................................ 117 9.4 Pengungkapan Informasi Benturan Kepentingan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris................... 119 9.5 Peran Akuntan Profesional.............................................................................................................................. 120 9.6 Pelaksanaan Prinsip Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham di Indonesia ................................. 121 9.7 ASEAN CG Scorecard....................................................................................................................................... 124

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia v PERAIH BEASISWA CA BAB X PRINSIP TANGGUNG JAWAB DEWAN................................................................................................................... 127 10.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 128 10.2 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang Perlu Dilaksanakan............................... 128 10.3 Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menegakkan Standar Etika............................................... 130 10.4 Proses Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi........................................................................ 130 10.5 Ukuran, Komposisi, dan Kompetensi Dewan Komisaris........................................................................... 131 10.6 Asuransi terhadap Independensi Komisaris Independen .......................................................................... 132 10.7 Proses Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi......................................................................... 133 10.8 Akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi: Penilaian Kinerja Terhadap Dewan dan Anggotanya......................................................................................................................................................... 134 10.9 Sistem Remunerasi Anggota Dewan.............................................................................................................. 135 10.10 Peran dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan..................................................................................... 136 10.11 Fungsi Pengawasan............................................................................................................................................ 136 BAB XI KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS........................................................................................... 143 11.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 144 11.2 Manfaat Keberadaan Komite........................................................................................................................... 144 11.3 Komite Nominasi dan Remunerasi................................................................................................................ 149 11.4 Komite Kebijakan Risiko.................................................................................................................................. 149 11.5 Komite Kebijakan Corporate Governance ..................................................................................................... 149 11.6 Komite-Komite Menurut Peraturan Menteri BUMN dan Bank Indonesia............................................ 150 11.7 Peran Profesi Akuntan Profesional dalam Memfasilitasi Tanggung Jawab Komite.............................. 151 11.8 Pelaksanaan Peran Komite di Indonesia Menurut Hasil Penilaian Bank Dunia (ROSC) dan ASEAN CG Scorecard............................................................................................................................... 151 11.9 Menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk Menilai Komite-Komite di Perusahaan Terbuka............. 152 BAB XII PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI, PENGENDALIAN INTERNAL....................................................... 155 12.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 156 12.2 Kebijakan Pengungkapan................................................................................................................................. 157 12.3 Prinsip ‘Comply or Explain’ terhadap CG Code.......................................................................................... 158 12.4 Saluran Komunikasi.......................................................................................................................................... 158 12.5 Pengungkapan dan Transparansi oleh Pihak Perantara (Intermediaries)................................................ 158 12.6 Peran Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dalam Mengurangi Konflik Keagenan dan Penegakan GCG...................................................................................................................... 159 12.7 Peran Akuntan Profesional.............................................................................................................................. 162 12.8 Pelaksanaan Prinsip Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia Menurut Hasil Penilaian Bank Dunia dan IICD-ASEAN CG Scorecard........................................................................... 162 12.9 Menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk Menilai Praktik Pengungkapan dan Transparansi ....................................................................................................................................................... 163

vi Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB XIII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR EKSTERNAL DAN INTERNAL.............................................. 167 13.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 168 13.2 Peran Auditor Eksternal terkait Asurans terhadap Kualitas Informasi yang Diungkapkan dan Sistem Pengendalian Internal ........................................................................................ 168 13.3 Peran Auditor Internal terkait Kualitas Informasi yang Diungkapkan dan Sistem Pengendalian Internal....................................................................................................................................... 170 13.4 Akuntabilitas Auditor Eksternal terhadap Pemegang Saham dan Menjalankan Tugas dari Perusahaan untuk Melakukan Audit secara Profesional........................................................ 172 13.5 Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Internal dan Eksternal dalam Penegakan GCG......................... 172 13.6 Pelaksanaan Peran Auditor Eksternal dan Auditor Internal Menurut Hasil Penilaian Bank Dunia dan IICD-ASEAN CG Scorecard........................................................................... 173 BAB XIV PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORAT ....................... 177 14.1 Latar Belakang ................................................................................................................................................... 178 14.2 Tanggung Jawab Korporat, Akuntabilitas dan Pelaporan Korporat......................................................... 178 14.3 Pengakuan dan Penghormatan terhadap Kepentingan Para Pemangku Kepentingan......................... 179 14.4 Peran Aktif Korporat dalam Memberantas Korupsi................................................................................... 181 14.5 Peran Aktif Korporasi dalam Melestarikan Lingkungan ........................................................................... 182 14.6 Penyaluran Pengaduan oleh Pemangku Kepentingan terhadap Kemungkinan Pelanggaran Aturan/Etika oleh Orang dalam Korporat............................................................................. 183 14.7 Peran Akuntan Profesional.............................................................................................................................. 185 14.8 Pelaksanaan Prinsip Peran Pemangku Kepentingan di Indonesia ........................................................... 186 KASUS SATYAM............................................................................................................................................................... 194 KASUS PT SUMALINDO LESTARI TBK.................................................................................................................... 200 Kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk...................................................................................................... 208

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 1 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL PENGANTAR ETIKA PROFESI Bab I PERAIH BEASISWA CA

2 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Bab I PENGANTAR ETIKA PROFESI 1.1 Akuntansi Sebagai Profesi Apakah profesi itu? Apa yang membedakan suatu kegiatan sebagai pekerjaan dan profesi? Banyak terjadi salah pengertian mengenai profesi. Profesi sering diartikan sebagai suatu pekerjaan lepas. Profesi memang pekerjaan lepas, namun tidak setiap pekerjaan lepas merupakan profesi. Menurut Duska, Duska dan Ragatz (2011) banyak definisi mengenai profesi. Namun mungkin dapat diikuti suatu definisi yang diajukan oleh Commission on Standards of Education and Experience for Certified Public Accountants. Menurut mereka, profesi memiliki paling tidak tujuh karakteristik, yaitu: • Memiliki bangunan pengetahuan yang khusus (a specialized body of knowledge). • Melalui proses pendidikan formal yang diakui untuk memperoleh pengetahuan spesialis yang disyaratkan. • Memiliki standar kualifikasi professional sebagai syarat penerimaan anggota profesi. • Memiliki standar prilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya. • Pengakuan akan status. • Menerima tanggung jawab sosial yang melekat pada pekerjaan untuk kepentingan publik. • Memiliki organisasi yang menjaga kewajiban sosial dari profesi. Dari berbagai persyaratan di atas, maka dua karakteristik terpenting sebagai prasyarat sebuah profesi adalah pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab sosial yang terkait dengan kepentingan publik dan adanya pengakuan dari publik (masyarakat) bahwa pekerjaan tersebut memang penting bagi mereka. Jadi, pekerjaan yang dilakukan merupakan hal yang dianggap penting bagi publik dan pelaksanaannya dilakukan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial. Sebagai pekerjaan yang penting, profesi tidak boleh memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, misalnya mencari keuntungan. Karena itu ciri pertama profesi adalah altruisme. Altruisme berasal dari kata altruis yang berarti orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan demikian altruisme artinya sikap yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Sebagai imbalan atas altruisme ini, profesi biasanya menjadi warga terhormat di dalam masyarakat. Jika pekerjaan ini sudah diakui manfaatnya bagi kepentingan publik, maka perlu disiapkan infrastruktur agar pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu, suatu profesi perlu didasarkan pada bangunan pengetahuan yang khusus sehingga pekerjaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsekuensinya, para praktisi profesi harus menjalani proses pendidikan formal untuk memiliki bangunan pengetahuan yang khusus tersebut. Mengingat sistem pendidikan formal bersifat umum, maka praktisi profesi harus memiliki kualifikasi yang ditunjukkan melalui kelulusan atas ujian kualifikasi dan sertifikasi. Dan praktisi profesi harus melaksananakan pekerjaannya berdasarkan standar prilaku tertentu. Inilah ciri kedua profesi, yaitu kompetensi. Tidak mungkin seseorang yang bertugas melaksanakan pekerjaan penting bagi publik tidak memiliki kompetensi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar perilaku yang diharapkan. Jika hal ini terjadi maka pekerjaan tersebut malah dapat berdampak buruk bagi publik. Karakteristik terakhir yang harus dimiliki oleh profesi adalah dimilikinya organisasi atau asosiasi profesi yang bertugas menjaga anggotanya agar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, menjaga kompetensi, dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang disepakati. Organisasi ini yang menjaga agar

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 3 PERAIH BEASISWA CA profesi tetap melaksanakan fungsinya sesuai dengan status pengakuannya. Untuk menegakkan disiplin profesi, asosiasi harus dapat mengatur dirinya sendiri. Inilah ciri ketiga profesi yaitu otonomi. Dengan demikian profesi adalah pekerjaan yang diakui dan diterima masyarakat sebagai pekerjaan untuk kepentingan publik dengan tiga ciri, yaitu altruisme, kompetensi dan otonomi. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap profesi, karena tugas Pemerintah melindungi kepentingan publik. Tingkat pengawasan Pemerintah terhadap profesi tergantung kepercayaan Pemerintah terhadap kemampuan organisasi profesi untuk mengawasi profesinya. Jika Pemerintah memercayai organisasi profesi dapat melaksanakan fungsinya maka pengawasan yang dilakukan Pemerintah minimal. Namun, jika profesi tidak dapat dipercaya oleh Pemerintah, maka organisasi profesi kehilangan otonomi. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah. Karena itu, organisasi profesi harus menjaga agar profesi berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar memiliki otonomi dan memperoleh kepercayaan dari publik. 1.2 Etika Dalam Profesi Dalam melaksanakan fungsinya, profesi sering menghadapi dilema etika. Sebagai contoh, profesi advokat berfungsi antara lain untuk penegakan hukum berdasarkan keadilan. Namun, pengacara mendapat bayaran dari pihak yang bersalah yang membayarnya dengan harapan untuk memperoleh putusan bebas atau hukuman yang seringan-ringannya, yang mungkin berlawanan dengan prinsip keadilan. Demikian pula dengan profesi akuntan. Akuntan bertugas untuk mengaudit laporan keuangan untuk pemegang saham dengan pembayaran dari manajemen yang menyusun laporan keuangan yang diaudit. Sejak sekitar tahun 1980, profesi akuntan dianggap bertanggung jawab atas terjadinya krisis perekonomian yang dipicu skandal-skandal korporasi. Hal ini dapat dilihat antara lain dari Saving & Loan Crisis yang terjadi di Amerika Serikat di akhir tahun 1970an dan skandal Bank of Credit and Commerce International pada tahun 1990an, sampai dengan skandal manipulasi laporan keuangan korporasi Amerika Serikat yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, Adelphia Communication dan banyak perusahaan lainnya. Kantor akuntan juga disibukkan dengan berbagai tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam profesi akuntan, mulai akuntan yang meninggalkan sifat altruisme dan mengejar keuntungan pribadi sampai ke lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi. Banyak kantor akuntan yang selalu berupaya menjaga profesionalitas dengan meningkatkan kompetensi akuntannya dan mengembangkan sistem kerja yang mendorong keberhati-hatian. Namun upaya ini sebetulnya tidak mengatasi masalah hilangnya altruisme dalam profesi akuntan dan keberhati-hatian akuntan lebih didorong pada ketakutan menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan reputasi (external control) daripada suatu tanggung jawab profesi (internal control). Etika profesi adalah sarana untuk praktisi profesi mengendalikan diri (internal control) agar tetap menjaga profesionalitasnya. Etika profesi paling tidak menjaga praktisi profesi agar selalu ingat profesi adalah untuk kepentingan publik dan selalu ingat dengan sifat altruisme yang melekat pada profesi. Dengan etika profesi maka praktisi profesi diharapkan melaksanakan tugas profesi berdasarkan kecintaan dan tanggung jawab profesi, bukan karena ketakutan tuntutan hukum ataupun karena kehilangan reputasi dan nama baik.

4 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 1.3 Lahirnya Profesi Akuntan Kelahiran profesi akuntan dapat dikatakan dipicu oleh banyaknya kasus kebangkrutan di Inggris dan Skotlandia. Berdasarkan Bankruptcy Act 1831, perusahaan yang bangkrut ditangani oleh pegawai Pemerintah. Namun kebijakan ini dianggap terlalu mahal dan sebetulnya pihak yang berkepentingan adalah pemberi kredit. Maka diupayakan suatu perubahan atas Bankruptcy Act ini, dimana pengacara akan berperan lebih besar dibandingkan akuntan. Sebagai reaksi atas rencana perubahan Bankruptcy Act ini, di Skotlandia didirikan Society of Accountant in Edinburg dan Institute of Accountants in Glasgow pada tahun 1853. Setahun kemudian keberadaan Society of Accountant in Edinburg mendapat pengakuan dari Kerajaan (Royal Charter), dan pada tahun berikutnya Institute of Accountants in Glasgow menyusul mendapatkan Royal Charter. Pada tahun 1861 dikeluarkan Bankruptcy Act baru yang mengalihkan penanganan perusahaan bangkrut dari pegawai pemerintah ke pemberi kredit. Oleh pemberi kredit, penanganan perusahaan bangkrut didelegasikan ke pengacara dengan dibantu oleh akuntan. Namun UU ini tidak berlaku lama. Pada tahun 1869, dikeluarkan UU baru yang mengakui keberadaan profesi akuntan dalam penanganan perusahaan bangkrut, bersama dengan profesi pengacara. Dengan pengakuan atas profesi akuntan ini, maka beberapa akuntan ternama di Liverpool dengan dukungan dari pengacara mendirikan Incorporated Society of Liverpool pada tahun 1870. Tujuannya awalnya adalah untuk menyepakati pembagian kerja antara profesi pengacara dan akuntan dalam penanganan perusahaan bangkrut. Organisasi ini kemudian juga menjadi organ yang menyeleksi akuntan yang dianggap memiliki kualifikasi untuk melaksanakan tugas profesi dan memudahkan klien dalam memilih akuntan. Pendirian Incorporate Society of Liverpool, diikuti dengan pendirian Institute of Accountant in London (1870), Manchester Institute of Accountants (1871) dan Institute of Accountants in Sheffield (1877), yang semuanya berupaya mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga jasanya digunakan, melalui seleksi keanggotaan berdasarkan kompetensi dan reputasi. Untuk mendapatkan kepercayaan ini mereka melakukan seleksi keanggotaan yang ketat, memiliki kantor yang bagus yang dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap, dan menerbitkan semacam majalah atau newsletter yang disebarkan ke anggota dan klien mengenai perkembangan pengetahuan yang mereka miliki. Tindakan Institute of Accountant in London yang membatasi keanggotaan organisasi berdasarkan kompetensi dan domisili menimbulkan reaksi dari akuntan-akuntan yang tidak memenuhi persyaratan. Mereka kemudian membentuk organisasi tandingan Society of Accountants in England pada tahun 1872. Untuk menarik anggota, mereka membuka keanggotaan yang lebih terbuka untuk seluruh wilayah Inggris sehingga jumlah anggota merekapun beragam baik dari segi kompetensi maupun domisili. Menanggapi berdirinya Society, pada tahun yang sama Institute of Accountant in London kemudian juga tidak membatasi domisili anggota. Sebagai konsekuensinya, mereka mengubah namanya menjadi Institute of Accountant. Pada tahun 1878, Institute of Accountant memutuskan untuk mengupayakan meningkatkan status mereka menjadi satu-satunya organisasi akuntan dengan mempersiapkan rancangan undang-undang yang terkait dengan hal tersebut. Hal ini menimbulkan kepanikan pada Society. Mereka segera memberikan tanggapan. Awalnya, pada bulan November 1878, mereka mengajukan usulan ke walikota London untuk menjadi semacam “sworn body of accountant”. Sebulan kemudian mereka mengajukan usulan ke Institute untuk melebur menjadi satu organisasi. Pada bulan Januari 1879, terjadi banyak perkembangan pada perkumpulan-perkumpulan akuntan tersebut. Institute menerima usulan Society dan kedua perkumpulan ini mulai melakukan pembicaraan. Society mengusulkan agar Institute dapat menerima keanggotaan dari akuntan yang bekerja di perusahaan. Namun Institute mempertahankan untuk membatasi keanggotaan dengan alasan ‘that the true interest

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 5 PERAIH BEASISWA CA of the profession requires that eligibility for membership should be limited to persons whose business is that of public accountant’. Institute mempertahankan posisinya karena pada saat yang sama, perkumpulan akuntan lain, yaitu Liverpool Society, Manchester Institute, Sheffield Institute dan Accountants’ Incorporation Association juga mengusulkan untuk bergabung dengan Institute of Accountants. Akibat dari sikap Institute, pembicaraan mengenai penyatuan perkumpulan terhenti dan Society menarik dukungan atas rancangan UU yang diusulkan oleh Institute. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, beberapa anggota parlemen menyarankan kepada Institute untuk menarik rancangan UU yang diusulkan. Selain itu mereka menyarankan Institute agar mengupayakan Royal Charter. Pada pertengahan tahun 1879, usulan Royal Charter ditandatangani oleh ketua dari perkumpulanperkumpulan  Institute of Accountants, the Society of Accountants in England, the Manchester and Sheffield Institutes, the Liverpool Society. Mereka pada tahun 1880 memperoleh Royal Charter dengan nama baru Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) dan untuk selanjutnya menyebut anggotanya sebagai Chartered Accountant (CA). Pada tahun 1883, Bankruptcy Act yang baru disahkan. UU ini menetapkan suatu jabatan baru dalam likuidasi perusahaan yang disebut Official Receiver yang sekaligus menghilangkan peran akuntan dalam likuidasi perusahaan. Perubahan Bankruptcy Act ini disebabkan karena sebelumnya ditemukan bahwa akuntan yang menjadi anggota tim likuidasi banyak yang tidak segera menyerahkan dana hasil likuidasi atas aset dari perusahaan yang bangkrut ke kreditor. Mereka malah menahan dana tersebut. Dengan adanya Bankruptcy Act yang baru ini maka akuntan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Dan juga kepercayaan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ICAEW memutuskan untuk melakukan seleksi keanggotaan yang lebih ketat dengan membuat ujian masuk yang lebih sulit. Hal ini kemudian mendorong didirikannya Society of Accountants and Auditors yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak lulus ujian kualifikasi ICAEW, dan terjadilah persaingan antara Society dengan Institute. Hubungan antara kedua organisasi ini menarik, karena dalam persaingan juga terdapat upaya untuk melakukan merjer. Pada tahun 1893, Society mengusulkan rancangan UU Public Accountant untuk memperkuat profesi yang isinya yang mengatur registrasi akuntan hanya dapat dilakukan oleh anggota Society dan ICAEW. Usulan ini ditanggapi oleh ICAEW dengan mengusulkan rancangan UU Akuntan Publik tandingan yang membatasi registrasi akuntan hanya dapat dilakukan oleh anggota ICAEW. Kedua rancangan UU ini ditolak. Namun, pada tahun 1897 ICAEW dan Society mencoba menyusun rancangan UU Chartered Accountant yang berisi penyatuan kedua organisasi ini. Namun rancangan ini tidak disetujui oleh Rapat Anggota kedua organisasi. Pada tahun 1900 disahkan Companies Act yang mewajibkan perseroan terbatas untuk membuat laporan keuangan yang diaudit. Namun UU ini tetap tidak mengatur akuntan yang berhak untuk melakukan audit. Pemilihan akuntan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, dan untuk itu perkumpulan akuntan bersaing untuk memperoleh kepercayaan masyarakat agar anggotanya dipercaya sebagai auditor. Dengan adanya Companies Act ini, berbagai perkumpulan akuntan berdiri untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh UU tersebut, antara lain London Association of Accountants pada tahun 1904 yang kemudian berkembang menjadi Association of Certified Accountant (ACA) pada tahun 1971, dan setelah mendapat Royal Charter pada tahun 1974, diubah menjadi Chartered Association of Certified Accountants (CACA) pada tahun 1984 dan kemudian menjadi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) pada tahun 1996. Sementara itu, Society of Accountants and Auditors mengubah namanya menjadi Society of Incorporated Accountants and Auditors dan menyebut anggotanya dengan Incorporated Accountant.

6 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Pada tahun 1909 dikeluarkan Companies Act yang baru yang mewajibkan seluruh perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang diaudit dan menetapkan peran akuntan sebagai auditor yang bertanggung jawab atas laporan kepada pemegang saham. Untuk menindaklanjuti Companies Act ini, dibuat rancangan UU yang mengatur registrasi praktisi akuntan di Inggris dan Wales, namun rancangan UU ini gagal karena tidak mengatur akuntan di Skotlandia dan Irlandia. Upaya ini diulang pada tahun 1911, namun tetap gagal. Pada tahun 1955 Society bergabung dengan Institute menjadikan Institute sebagai organisasi profesi terbesar di Inggris. ICAEW yang besar ini terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang yang berbeda. Sebagian anggota bekerja pada perusahaan, sebagian lagi bekerja pada kantor akuntan besar, dan sebagian pada kantor akuntan kecil. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan di antara anggota ICAEW. Karena itu, pada tahun 1968 ICAEW mengusulkan reformasi profesi akuntan melalui dua perubahan besar. Usulan pertama adalah merger dengan lima organisasi profesi akuntansi yang besar Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Public and Finance Accountants (CIPFA) dan Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Kedua, menyederhanakan jumlah kualifikasi menjadi dua, yaitu: the Chartered Accountant (kualifikasi tinggi) and the Licentiate Accountant (kualifikasi lebih rendah). Usulan reformasi profesi akuntan tidak tercapai. Namun pada tahun 1974 keenam organisasi ini membentuk Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB) yang bertujuan untuk perwakilan atas permasalahan bersama. Akuntan anggota organisasi anggota CCAB ini sering menyebut dirinya sebagai CCAB-qualified accountants. Baru pada tahun 1989, melalui Companies Act 1989 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006, terjadi pengaturan mengenai profesi akuntan publik, dimana akuntan yang dapat melakukan audit atas perseroan terbatas adalah akuntan yang menjadi anggota lima organisasi anggota CCAB atau anggota Association of International Accountants (AIA). Keenam organisasi ini disebut Recognised Qualifying Bodies (RQBs). Selain itu juga ada Recognised Supervisory Bodies (RSBs) dengan fungsi yang sama tapi anggota yang berbeda, yaitu 4 organisasi anggota CCAB (CIPFA tidak termasuk) dan Association of Authorized Public Accountant (APPA). Mengingat CIPFA sedang tidak aktif sebagai RQB dan APPA sudah menjadi bagian dari ACCA, maka sebetulnya organisasi profesi akuntan (publik) yang dominan sekarang ini di Inggris adalah ICAEW, ICAS, ICAI yang menyebut anggotanya sebagai Chartered Accountant, ACCA yang menyebut anggotanya Chartered Certified Accountant, dan AIA yang menyebut anggotanya sebagai International Accountant. 1.4 Profesi Akuntan di Masyarakat Pada periode 1870-1900 perekonomian Amerika Serikat mengalami banyak perubahan. Amerika mengalami ledakan penduduk, industrialisasi, persaingan kereta api, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan tumbuhnya kelas menengah. Situasi ini mengundang investasi dari perusahaan-perusahaan dari Inggris yang kemudian membuka pintu bagi akuntan-akuntan Skotlandia dan Inggris. Akuntan-akuntan ini melihat bahwa belum ada organisasi profesi sebagaimana yang mereka miliki di Inggris sehingga mereka kemudian mendirikan organisasi serupa. Organisasi profesi akuntan pertama di Amerika adalah Institute of Accountants yang didirikan pada tahun 1882. Keanggotaan terbuka untuk setiap akuntan yang lulus ujian masuk. Sedangkan fungsi dari organisasi adalah pendidikan akuntan. Setelah itu, beberapa organisasi berdiri, di antaranya American Association of Public Accountants (AAPA) pada tahun 1887 yang membatasi pada keanggotaannya hanya untuk akuntan publik. Pendiri Association adalah Chartered Accountant dari Inggris. Mereka mendirikan Association untuk memperoleh status sebagaimana yang mereka peroleh di Inggris. Institute tidak dapat mewakili status yang mereka harapkan karena keanggotaannya yang lebih terbuka untuk semua akuntan.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 7 PERAIH BEASISWA CA Pada tahun 1895 dan 1896, Association dan Institute, secara individual dan kemudian bersama-sama mengajukan usulan untuk memperoleh pengakuan hukum dari Negara Bagian New York untuk dapat memberikan lisensi akuntan profesional yang memenuhi persyaratan pendidikan dan domisili. Usulan mereka ditolak. Keputusan dari Pemerintah Negara Bagian New York adalah akuntan profesional yang diakreditasi oleh negara, dimana akuntan yang telah memenuhi persyaratan ujian dan pelatihan, akan diberikan lisensi oleh Pemerintah Negara Bagian di mana akuntan bekerja. Dengan lisensi yang diberikan oleh Pemerintah akuntan berhak mendapat gelar akuntan publik bersertifikasi (certified public accountant). Sistem New York ini diadopsi oleh negara bagian lainnya dan pada setiap negara bagian didirikan organisasi profesi akuntan, yang disebut society, yang mengatur dan mengadministrasikan dari akuntan terpisah dengan organisasi yang berskala nasional seperti AAPA. Permasalahan yang kemudian timbul ketika itu adalah akuntan harus meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki profesionalisme yang tinggi, terutama dalam hal pendidikan, pelatihan dan etika. Hal ini karena adanya kritik dari kalangan masyarakat mengenai standar akuntansi dan auditing dan keprihatinan di kalangan akuntan mengenai standar kelulusan yang berbeda di antara society di masing-masing negara bagian. Untuk mengatasi permasalahan ini pada tahun 1902 dibentuk Federation of Societies of Public Accountants. 3 tahun kemudian, organisasi ini kemudian merger dengan Association, dan kemudian mengubah namanya menjadi Institute of Certified Public Accountants in United States of America pada tahun 1916, dan setahun kemudian berubah menjadi American Institute of Accountants (AIA). Pemimpin AIA mengarahkan organisasi seperti organisasi profesi di Inggris. Mereka berupaya untuk mendapatkan otonomi, menjadi organisasi yang dapat mendisiplinkan anggotanya. Masalahnya, anggota Institute juga terikat aturan yang berlaku di masing-masing negara bagian. Untuk mengatasi kesulitan untuk menguasai anggota secara penuh, Institute kemudian memperluas keanggotaan tidak terbatas pada akuntan publik bersertifikasi. Akuntan publik bersertifikasi berkeberatan atas kebijakan ini dan Institute menghadapi perpecahan. Akuntan publik bersertifikasi kemudian mendirikan organisasi tandingan, American Society of Certified Public Accountants (ASCPA), pada tahun 1921. Keanggotaannya terbatas pada akuntan publik bersertifikasi. Setelah perpecahan ini, lalu timbul upaya untuk menyatukan organisasi, terutama untuk kesamaan standar ujian. Pada tahun 1936, Institute dan Society merger menjadi American Institute of Public Accountants, yang kemudian menjadi American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pada tahun 1957. Upaya untuk mendapatkan otonomi penuh tidak pernah tercapai, karena lisensi akuntan masih diberikan oleh Negara. Karena itu, berbeda dengan situasi di Inggris, hanya ada satu sebutan untuk akuntan yang dapat untuk melakukan audit, yaitu CPA. 1.5 Profesi Akuntan di Indonesia Lahirnya profesi akuntansi di Indonesia dipicu oleh pengakuan Pemerintah atas profesi akuntansi melalui Undang-Undang nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan (Accountant). Undang-Undang ini mengatur bahwa yang berhak memakai gelar akuntan adalah seseorang yang memiliki ijazah akuntan dari universitas negeri atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk oleh Undang-Undang atau diakui Pemerintah atau seseorang yang lulus dalam ujian lain yang dapat disamakan dengan ijazah universitas negeri. Undang-Undang ini juga mengatur pemakaian nama kantor akuntan, biro akuntan, dan nama lain yang menggunakan kata akuntan dan akuntansi hanya untuk kantor yang dipimpin oleh orang yang berhak menggunakan gelar akuntan.

8 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi pengguna jasa akuntan karena sebelumnya banyak yang mengaku sebagai akuntan tanpa kualifikasi yang memadai dan untuk melindungi profesi akuntan sendiri karena banyak orang yang mengaku sebagai akuntan yang merangkap pekerjaan sebagai makelar, jual beli rumah dan sebagainya. Kata akuntan sendiri merupakan kata yang masih asing bagi masyarakat Indonesia. Kata ini sering rancu dengan kata contant yang berarti tunai sehingga akuntan dipersepsikan sebagai kasir. Akuntan juga sering disalah-artikan sebagai pengusaha angkutan. Undang-Undang ini semacam lisensi yang diberikan negara sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat. Bedanya, lisensi di Indonesia langsung diberikan kepada lulusan universitas negeri, sedangkan di Amerika lisensi diberikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh profesi. Universitas Indonesia membuka jurusan akuntansi sejak tahun ajaran 1952/1953 dan merupakan satusatunya universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi di Indonesia sampai dengan tahun 1960 yaitu pada saat Sekolah Tinggi Keuangan Negara didirikan. Tahun 1957 untuk pertama kalinya Universitas Indonesia menghasilkan akuntan sebanyak empat orang, yaitu Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Joe, dan Go Tie Siem. Lulusan lokal ini tidak memenuhi persyaratan menjadi anggota organisasi profesi akuntan Belanda. Akibatnya, mereka tidak dapat menandatangani laporan. Maka lulusan baru ini didukung oleh dosennya yang bernama Sumardjo Tjitrowarsito merintis pendirian organisasi profesi akuntan di Indonesia. Mereka mengajak akuntan bangsa Indonesia lulusan Belanda, yaitu Sumardjo, Abutari, Tio Poo Tjiang, Tan Eng Oen, Teng Sioe Tjhan, Liem Koei Liang, dan The Tik Him. Ketujuh orang ini sebetulnya sudah menjadi anggota organisasi profesi akuntan Belanda, namun mereka mendukung rencana pendirian organisasi akuntan Indonesia ini. Pada 23 Desember 1957 tercapai kesepakatan untuk mendirikan organisasi profesi yang disebut sebagai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang secara hukum memperoleh pengesahan hukum pada awal tahun 1959. Dalam perjalanannya, sampai awal tahun 1970an, profesi akuntansi tidak mengalami perkembangan, karena perekonomian nasional yang mengalami kesulitan sejak pemutusan hubungan dengan Belanda dan negaranegara Barat dan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Selama lebih dari 10 tahun, hanya terdapat 12 kantor akuntan. Dengan terbukanya kembali investasi asing pada tahun 1967 dan untuk persiapan pembukaan kembali pasar modal, IAI diminta Pemerintah untuk menguatkan profesi dengan mengeluarkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI), Norma Pemeriksaan Akuntansi (NPA), dan Kode Etik Akuntan. Standar dan kode etik ini kemudian diperbarui dari tahun ke tahun. Namun, kedatangan investasi asing ini diikuti pula dengan kedatangan akuntan asing. Kehadiran akuntan asing ini menimbulkan ketegangan yang panjang selama bertahun-tahun, antara Pemerintah sebagai pemberi izin dan profesi akuntan. Pada tahun 1979, profesi akuntan mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk berperan dalam peningkatan pendapatan pajak. Melalui SK Menteri Keuangan tahun 1979 mengatur laporan keuangan wajib pajak yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian harus diterima oleh kantor pajak sebagai dasar perhitungan pajak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ketika itu, sistem perpajakan masih menganut Official Assessment Systems di mana perhitungan pajak dilakukan oleh Kantor Pajak. Kepercayaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh profesi. Banyak terjadi manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada banyak akuntan publik yang dikenakan hukuman dan sampai dicabut izinnya. Kepercayaan ini akhirnya ditarik kembali oleh Departemen Keuangan, dan bahkan dibentuk Tim Pembina Akuntan Publik sebagai bentuk kekurangpercayaan Pemerintah terhadap kemampuan IAI untuk mengawasi anggotanya. Pada tahun 1990an, profesi akuntan semakin diakui perannya yang terlihat dari dimasukkannya persyaratan pembuatan Laporan Keuangan berdasarkan standar akuntansi yang disusun oleh IAI dan kewajiban untuk diaudit untuk perusahaan-perusahaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Undang-

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 9 PERAIH BEASISWA CA undang. Puncaknya terjadi pada akhir tahun 1990an. Untuk menghadapi liberalisasi pasar jasa akuntan, IAI diberdayakan dengan diberi kewenangan untuk pengujian dan pemberian sertifikasi akuntan (yang kemudian dikenal dengan USAP), pendidikan lanjutan (PPL), dan pembinaan terhadap anggota. USAP hanya dapat diikuti oleh Akuntan dan lulusan USAP berhak untuk menggunakan gelar Bersertifikat Akuntan Publik (BAP). Mengikuti tren yang terjadi di Amerika Serikat, pada tahun 2001 Departemen Keuangan mulai merintis pembuatan RUU Akuntan Publik yang pada dasarnya memberikan pengaturan yang lebih ketat terhadap akuntan publik, termasuk ancaman hukumannya. RUU ini mengalami penolakan dari profesi. Dengan penolakan ini, Departemen Keuangan memperhitungkan bahwa proses pengesahan RUU ini membutuhkan waktu yang lama sehingga mereka pada tahun 2002 mengeluarkan SK Menteri Keuangan yang isinya mengadopsi sebagian dari RUU. Hal yang signifikan dan berpengaruh terhadap kantor akuntan dari aturan baru ini adalah mengenai kewajiban untuk rotasi. Sementara itu, banyak perkembangan lain dalam organisasi IAI. Pada tahun 1977 didirikan Seksi Akuntan Publik, yang dikenal dengan sebutan IAI-SAP. Pendirian IAI-SAP ini merupakan aspirasi dari akuntan publik. Seorang aktivis senior IAI menyatakan: “Di seluruh dunia, akuntan publik diurus akuntan publik, akuntan publik yang memimpin organisasi profesi” (Tuanakotta, 2007). Pada tahun 1994 IAI-SAP berubah menjadi Kompartemen Akuntan Publik dengan pemberian otonomi dalam melakukan disiplin profesi. Pendirian Kompartemen Akuntan Publik ini diikuti oleh pendirian Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan terakhir Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Selanjutnya, pada tahun 2008, Kompartemen Akuntan Publik dan Kompartemen Akuntan Manajemen menjadi organisasi dengan badan hukum yang terpisah dari IAI dengan nama Insitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Insitut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). IAPI dan IAMI sebagai asosiasi menjadi anggota dari IAI. Sementara itu, pada tahun 2014, IAI membentuk Kompartemen Akuntan Pajak. Selain itu, juga terjadi perkembangan dalam profesi akuntan. Pada tahun 1980, lulusan perguruan tinggi swasta berkesempatan untuk menjadi Akuntan dengan mengikuti Ujian Nasional Akuntan (UNA). Pada tahun 1998 sistem UNA dihapuskan dan Program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) yang harus diikuti baik oleh lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk memperoleh sebutan Akuntan. Pada akhir periode 2000an, dengan desakan dari Lembaga Donor Internasional untuk meningkatkan kualitas corporate governance di Indonesia, Departemen Keuangan kembali memproses RUU Akuntan Publik. Pada tahun 2011, UU No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik disahkan. UU membuka kesempatan yang lebih luas untuk menjadi akuntan publik. Tidak terbatas hanya Akuntan. Dengan demikian proses untuk mengikuti ujian sertifikasi menjadi lebih pendek. IAPI ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik. IAPI menamakan ujian sertifikasi sebagai CPA of Indonesia Exam dan pemegang sertifikat disebut Certified Public Accountant of Indonesia (CPA). Pada tahun 2014, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai Akuntan Register Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan No 25/PMK.01/2014. Akuntan Register Negara merupakan sebutan dari Akuntan yang dikenal sebelumnya sesuai dengan UU No 34 tahun 1954. Perbedaannya adalah jika sebelumnya untuk memperoleh sebutan akuntan harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntan, dengan aturan yang sekarang, untuk menjadi Akuntan Register Negara dapat melalui ujian sertifikasi akuntan profesional. Seorang akuntan register negara dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi. Kantor Jasa Akuntansi dapat memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asurans.

10 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA REFERENSI 1. Duska, Ronald, Duska, Brendan S and Julie Ragatz, (2011), Accounting Ethics, Second Edition, John Willey & Sons, Chapter 4 2. Kartikahadi, Hans (2010), Pelangi di Cakrawala Profesi Akuntan, Sebuah Memoar, PT Buana Ilmu Populer 3. Lee, Tom, (1995) The professionalization of accountancy. A history of protecting the public interest in a self-interested way, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 8,4, 48-69 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.01/2014 Tentang Akuntan Register Negara 5. Tuanakotta, Theodorus M. (2007), Setengah Abad Profesi Akuntan, Penerbit Salemba Empat 6. Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan 7. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 8. Walker, Stephen P., (2004), The Genesis of Professional Organization in English Accountancy, Accounting, Organization and Society, 29, 127-156. 9. Willmott, Hugh, (1986), Organising the profession: a Theoretical and Historical Examination of the Development of the Major Accountancy Bodies in the UK, Accounting, Organization and Society, 11, 6, 555-580.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 11 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL TEORI ETIKA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERETIKA Bab II PERAIH BEASISWA CA

12 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB II TEORI ETIKA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERETIKA 2.1 Etika dan Moral Terdapat beberapa definisi mengenai etika. Brooks dan Dunn (2012) menggunakan definisi dari Encyclopedia of Philosophy, yang melihat etika dari tiga definisi, yaitu: 1. Pola umum atau cara pandang kehidupan 2. Sekumpulan aturan perilaku atau kode moral 3. Pertanyaan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan prilaku Definisi pertama terkait dengan etika agama, definisi kedua terkait dengan etika profesional dan perilaku tidak beretika. Sedangkan definisi ketiga berhubungan dengan cabang filsafat. Etika profesi akuntansi tentunya berhubungan dengan definisi kedua. Selanjutnya, jika definisi kedua dikaji lebih lanjut, maka menurut Encyclopedia of Philosophy, aturan perilaku atau kode moral ini memiliki empat karakteristik, yaitu: 1. Keyakinan tentang sifat manusia 2. Keyakinan tentang cita-cita, tentang sesuatu yang baik atau berharga untuk dikejar atau dicapai 3. Aturan mengenai apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan 4. Motif yang mendorong kita untuk memilih tindakan yang benar atau yang salah. Keempat karakteristik ini yang menjadi perhatian dari teori-teori etika. Teori-teori ini sebetulnya berakar pada filsafat etika, yang mana setiap teori masih dipertanyakan kelemahan dan kekurangannya. Namun dengan mengaitkannya dengan keempat karakteristik ini diharapkan akan membantu pemahaman mengenai etika sebagai sekumpulan aturan perilaku atau kode moral. Seluruh teori pada dasarnya membahas apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Namun masingmasing teori memiliki penekanan yang berbeda. Misalnya, utilitarianisme menekankan pentingnya aturan untuk mengejar apa yang baik atau diinginkan, sementara itu deontology lebih menekankan pada motif pengambilan keputusan beretika. Etika virtue cenderung untuk melihat secara lebih utuh sifat kemanusiaan manusia. Menurut Brooks dan Dunn (2012) terdapat tiga dasar mengapa manusia melakukan tindakan beretika, yaitu agama, hubungan dengan pihak lain dan persepsi tentang diri sendiri. Agama pada dasarnya sudah mengatur atau memberi petunjuk mengenai seluruh tindakan manusia di dunia, yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dasar yang kedua adalah hubungan dengan pihak lain. Manusia minimal tidak merugikan pihak lain dan yang terbaik adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Penjabaran hubungan dengan pihak lain yang cukup populer belakangan ini adalah compassionate (berbelas-kasih dengan sesama). Bentuk lainnya seperti kasih sayang, cinta, simpati, dan lain-lain. Dasar yang ketiga adalah persepsi tentang diri sendiri. Manusia melakukan tindakan beretika untuk kepentingan diri sendiri (self interest). Dasar ketiga ini berdasarkan asumsi bahwa manusia sebetulnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Manusia berupaya melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Brooks dan Dunn (2012) membedakan antara mementingkan diri sendiri dengan egois. Egois adalah melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dengan tidak memerdulikan apakah tindakan tersebut merugikan pihak lain atau tidak. Sedangkan mementingkan diri sendiri adalah melakukan tindakan yang memberi manfaat bagi diri sendiri dengan tidak merugikan pihak lain.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 13 PERAIH BEASISWA CA 2.2 Enlightened Self Interest sebagai Etika Paling tidak ada dua filsuf yang memberikan argumentasi bahwa enlightened self interest merupakan dasar untuk tindakan beretika. Mereka adalah Thomas Hobbes (1588-1679) dan Adam Smith (1723-1790). Mereka memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat self interest. Sifat ini bukan ditiadakan tapi justru dimanfaatkan untuk kebaikan. Dengan melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri maka akan tercipta suatu kemanfaatan bagi orang banyak. Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Manusia juga memiliki orientasi jangka pendek. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia berupaya untuk menguasai sumber daya untuk kehidupannya dengan segala cara. Jika semua manusia melakukan tindakan yang sama maka akan terjadi konflik dan peperangan untuk merebut sumber daya tersebut, dan pada akhirnya yang terjadi adalah kekacauan dan anarki karena kehidupan manusia akan dipenuhi dengan perebutan sumber daya dan pemusnahan sesama. Sebaliknya, dengan berdamai maka kehidupan akan lebih baik dalam jangka yang lebih panjang, lebih aman dan lebih pasti. Namun untuk menciptakan perdamaian, setiap orang harus menerima aturan yang membatasi kebebasan individual. Manusia tidak lagi mengejar tujuan pribadi mereka jika tujuan tersebut memberikan dampak negatif bagi orang lain. Dari perspektif Hobbes, masyarakat madani dapat dilihat sebagai kontrak sukarela antara individu di mana setiap orang mengorbankan hak dan kebebasan individu mereka untuk mendapatkan perdamaian dan mempertahankan kehidupannya. Masyarakat yang secara sukarela membatasi kebebasannya untuk mendapatkan harmoni sosial. Masyarakat ini disebut masyarakat Leviathan, sesuai dengan judul buku Hobbes yang berisi konsepnya mengenai masyarakat. Bagi Hobbes, self-interest mendorong terciptanya kerjasama dan terbentuknya masyarakat madani. Pemikiran yang sama datang dari Adam Smith. Menurutnya self-interest mendorong terciptanya kerjasama ekonomi. Pembeli dan penjual sama-sama memiliki kepentingan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka secara individual. Pembeli ingin memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya dari pembelian mereka, sedangkan penjual ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dari penjualan mereka. Dalam pasar sempurna, pembeli dan penjual bernegosiasi sehingga tercapai ekuilibrium, yang disebut Smith sebagai natural price. Harga yang terlalu tinggi menyebabkan pembeli tidak mau membeli, sebaliknya harga yang terlalu rendah menyebabkan penjual tidak mau menjual. Inilah yang disebut pasar bebas, dimana pembeli dan penjual bebas tanpa paksaan untuk masuk dan keluar pasar. Persaingan dalam pasar bebas mendorong harga di mana barang yang tersedia terjual pada harga di mana pembeli bersedia membayar untuk barang tersebut dan penjual bersedia menjualnya. Laba diperoleh ketika barang dan jasa dihasilkan secara efisien dan efektif yang dicapai melalui spesialisasi atau yang dikenal dengan division of labor. Untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan laba, maka produsen didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui spesialisasi dan kerjasama. Pembeli akan memperoleh barang dan jasa yang lebih baik dan atau lebih murah sehingga kepuasan mereka meningkat sementara penjual memperoleh laba yang lebih besar. Pada akhirnya tercipta masyarakat yang lebih baik. Individu yang self-interest secara tidak sengaja (atau tidak langsung) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka sebetulnya tidak bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, dengan memproduksi barang dan jasa yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bukan merupakan tujuan dari produsen disebabkan oleh apa yang disebut dengan invisible hand. Ada beberapa hal mengenai konsep ekonomi dari Adam Smith. Pertama, ekonomi adalah kegiatan kerjasama sosial. Perusahaan menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis adalah kegiatan sosial dan masyarakat berjalan dalam prinsip-prinsip etika. Kedua, pasar adalah kompetitif, bukan konflik.

14 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Perdagangan tergantung kepada tata cara yang adil, menghormati kontrak dan janji, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Persaingan sehat akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik dengan harga termurah. Persaingan mendorong perusahaan untuk beroperasi seefisien dan efektif mungkin, untuk memaksimumkan keuntungan jangka panjang. Ketiga, etika membatasi perilaku oportunistik. Etika akan mengawasi egoisme dan kerakusan yang tidak terkendali. Manusia akan mengikuti prinsip-prinsip etika untuk kebaikan bagi masyarakat, dan untuk kebaikan bagi ekonomi. 2.3 Teori Etika Teleologi: Utilitarianisme dan Impact Analysis Teleologi berasal dari bahasa Yunani telos yang berarti akhir, konsekuensi atau hasil. Jadi teori teleologi mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan-keputusan beretika, Teleologi dikembangkan oleh filsuf-filsuf aliran empiris dari Inggris, seperti John Locke (1632-1704), Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) dan John Stuart Mill (1806-1873). Menurut teori teleologi, suatu keputusan etika yang benar atau salah tergantung apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang positif atau negatif. Sebuah keputusan yang secara etika benar memberikan hasil yang positif, sedangkan keputusan yang secara etika salah adalah keputusan dengan hasil negatif. Kualitas etika dari pengambil keputusan dan keputusannya ditentukan berdasarkan hasil dari keputusan tersebut. Jika keputusan memberikan hasil yang positif, seperti membantu seseorang sehingga berhasil mencapai yang dicita-citakan, maka keputusan tersebut secara etika benar. Hasil positif lainnya antara lain kebahagiaan, kenikmatan, kesehatan, kecantikan, dan pengetahuan. Sedangkan hasil keputusan yang negatif seperti ketidakbahagiaan, penderitaan, sakit, terlihat buruk, dan ketidakpedulian. Penjabaran mengenai teori teleologi ada pada utilitarianisme. Utilitarianisme mendefinisikan baik atau buruk dalam bentuk konsekuensi kesenangan (pleasure) dan kesakitan (pain). Tindakan yang beretika adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan atau rasa senang yang paling banyak atau rasa sakit yang paling sedikit. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa tujuan hidup adalah untuk bahagia dan segala sesuatu yang mendorong kebahagiaan secara etika baik. Mill berargumentasi bahwa kesenangan dan kesakitan memiliki aspek kualitatif dan kuantitatif. Bentham bahkan mengembangkan model kalkulus kesenangan dan kesakitan berdasarkan beberapa aspek seperti intensitas, durasi, kepastian, dan lain-lain. Menurut Mill, kesenangan dan kesakitan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Bisa terjadi untuk mencapai suatu kesenangan yang lebih besar di masa depan seseorang bersedia untuk mengalami kesakitan pada saat ini. Utilitarianisme berbeda dengan hedonisme. Hedonisme pada individu yang mengejar kesenangan individual. Sedangkan utilitarianisme melihat kesenangan pada tingkat masyarakat. Kesenangan dari pengambil keputusan dan pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut harus diperhatikan, namun bobot terbesar bukan kesenangan untuk pengambil keputusan. Terdapat dua aliran dari utilitarianisme, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme aturan. Pada aliran utilitarianisme tindakan, atau lebih dikenal sebagai consequentialisme, tindakan yang secara etika baik atau benar jika tindakan tersebut akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Sedangkan utilitarianisme, aturan menyarankan agar manusia mengikuti aturan yang akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan, dan menghindari aturan yang menghasilkan kebalikannya. Prasyarat untuk dapat melakukan tindakan yang secara etika baik atau benar adalah bahwa selisih antara kesenangan dan kesakitan dapat dihitung. Dan setiap pengambil keputusan harus melakukan kalkulasi, sebagaimana proses pengambilan keputusan rasional.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 15 PERAIH BEASISWA CA Sedangkan utilitarianisme aturan relatif lebih sederhana. Aliran ini memahami bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan, manusia sering menggunakan aturan atau prinsip-prinsip. Jadi prinsip umum untuk utilitarianisme aturan adalah ikuti aturan yang cenderung dapat memberikan selisih terbesar antara kesenangan dan kesakitan kepada jumlah orang yang terbanyak yang mungkin terpengaruh oleh keputusan ini. Orientasi kepada konsekuen atau hasil menyebabkan banyak yang salah mengartikan utilitarianisme dengan prinsip politik, tujuan menghalalkan cara. Misalnya untuk ketertiban dan keindahan kota dilakukan penggusuran secara paksa terhadap perkampungan tertentu atau pembakaran terhadap bangunan liar. Prinsip politik bukan merupakan teori etika karena salah mengasumsikan cara dan hasil merupakan hal yang ekuivalen secara etika dan mengasumsikan hanya satu cara untuk mencapai hasil tertentu. Misalnya ada dua orang eksekutif yang melakukan manipulasi laporan keuangan, namun dengan tujuan yang berbeda. Eksekutif pertama melakukannya untuk memperoleh bonus, sedangkan eksekutif kedua melakukannya untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.Walaupun eksekutif kedua memiliki tujuan yang lebih mulia, namun ia menggunakan cara yang salah. Tidak ada pembenaran (rasionalisasi) untuk pemilihan cara yang salah. Secara etika, eksekutif kedua harus mengupayakan cara lain untuk menyelamatkan perusahaan. Utilitiarianisme memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah belum ada satu ukuran untuk kesenangan dan kebahagiaan. Kedua adalah permasalahan dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan. Misalnya mana yang lebih baik antara memberi beasiswa kuliah ke luar negeri untuk dua orang mahasiswa atau memberikan beasiswa kuliah di dalam negeri untuk 20 (dua puluh) orang mahasiswa. Mahasiswa yang kuliah di luar negeri akan memperoleh intensitas kebahagiaan yang lebih tinggi, namun pemberian beasiswa dalam negeri membahagiakan lebih banyak orang. Permasalahan ketiga adalah menyangkup cakupan. Siapa yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan beretika? Misalnya dalam keputusan eksploitasi sumber daya alam. Apakah hanya memperhatikan kebahagiaan generasi sekarang (eksploitasi sebesar-besarnya) atau termasuk generasi di masa mendatang (eksploitasi secara terbatas). Permasalahan keempat adalah kepentingan minoritas yang terabaikan akibat keinginan untuk memenuhi kebahagiaan lebih banyak orang (mayoritas). Kelima, utilitarianisme mengabaikan motivasi dan hanya berfokus pada konsekuensi, sebagaimana yang terjadi pada kasus dua eksekutif yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Permasalahan motivasi ini yang ingin dipecahkan melalui teori deontologi. Etika Deontologi: Motivasi untuk berperilaku Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti tugas atau kewajiban. Deontologi terkait dengan tugas dan tanggung jawab etika seseorang. Deontologi mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dari pengambil keputusan. Menurut teori deontologi, suatu tindakan dapat saja secara etika benar walaupun tidak menghasilkan selisih positif antara kebaikan dan keburukan untuk pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Immanuel Kant (1724-1804) merupakan tokoh utama dalam teori deontologi ini. Bagi Kant, suatu kebaikan yang tidak terbantahkan adalah niat baik, niat untuk mengikuti apapun yang menjadi alasan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa mempedulikan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri. Menurut Kant seluruh konsep moral diturunkan lebih berasal dari pemikiran daripada dari pengalaman. Niat baik terwujud jika tindakan dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, dimana di dalam tugas dan kewajiban terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan aturan. Hal ini diwujudkan dengan pernyataan: “dalam situasi seperti ini saya harus melakukan hal ini dan tidak boleh melakukan hal itu”. Dorongan untuk melaksanakan suatu tugas unik untuk setiap orang. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di dunia. Mereka bertindak sesuai dengan hukum alam, sedangkan manusia bertindak berdasarkan gagasan mengenai aturan (misalnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang rasional).

16 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Bagi Kant, tugas adalah standar di mana perilaku beretika dievaluasi. Moral ada jika orang bertindak berdasarkan tugas yang dirasakannya. Kita bertindak benar jika kita mengikuti tugas dan kewajiban etika, bukan karena tindakan tersebut menghasilkan hasil yang baik atau karena tindakan tersebut akan meningkatkan kesenangan dan kebahagiaan kita. Semata-mata hanya untuk melaksanakan tugas. Motivasi untuk melaksanakan tugas yang memberikan nilai moral kepada satu tindakan. Tindakan lainnya dapat bermotif kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain. Jika kita melayani pelanggan dengan tulus agar mereka datang kembali, maka kita bertindak lebih untuk kepentingan sendiri daripada melaksanakan tugas. Melayani pelanggan dengan ketulusan tersebut mungkin akan mengundang pujian dan kekaguman, tapi tidak memiliki nilai moral. Kant mengembangkan dua “hukum” untuk menilai tindakan yang beretika. Pertama adalah categorical imperative. Ini, menurutnya, merupakan prinsip utama dari moralitas. Hukum ini menuntut kita untuk bertindak dengan mempertimbangkan bahwa orang lain yang berada dalam situasi yang sama akan melakukan tindakan yang sama. Hukum ini disebut imperative karena harus ditaati dan disebut categorical karena tidak bersyarat dan absolut. Terdapat dua aspek dalam hukum categorical imperative ini. Pertama, Kant mengasumsikan bahwa hukum mengandung kewajiban. Hukum etika mengandung kewajiban etika. Tindakan beretika adalah tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hukum etika. Pengambilan keputusan dan perilaku beretika dapat dijelaskan melalui hukum etika yang harus ditaati. Kedua, suatu tindakan yang beretika dengan benar jika dan hanya jika tindakan tersebut konsisten secara universal. Artinya, tindakan tersebut dapat diikuti oleh siapa saja yang dalam situasi yang sama walaupun kita dirugikan oleh tindakan tersebut oleh orang lain yang mengikut dan mentaati tindakan kita. Kita tidak mungkin melakukan pengecualian untuk diri kita. Kant menggunakan contoh menyederai janji. Jika kita ingin menyederai janji maka kita membuat hukum yang dapat diikuti oleh orang lain. Jika semua orang melakukannya maka kita akan dirugikan juga atas orang-orang yang menyederai janjinya kepada kita. Karena tidak masuk akal untuk membuat aturan bahwa setiap orang harus menjaga janjinya, kecuali kita (yang boleh menyederai janji yang kita buat). Kita tidak mungkin meminta setiap orang untuk jujur terhadap kita, sementara kita boleh berbohong terhadap mereka. Hukum Kant yang kedua adalah Practical Imperative dalam berhubungan dengan pihak lain. Setiap orang harus kita perlakukan sama, sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita menjadikan diri kita sebagai tujuan, demikian pula kita menjadikan orang lain sebagai tujuan bagi dirinya. Kita dapat memanfaatkan orang lain sepanjang orang tersebut juga menjadi bagian dari tujuan kita. Sebagai contoh, kantor akuntan dapat memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah dari mahasiswa magang, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kantor akuntan tersebut bertindak tidak beretika jika memanfaatkan mahasiswa magang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mahasiswa magang secara etika tidak sekedar menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi tapi juga memperoleh tambahan kemampuan sebagaimana yang mereka harapkan dari program magang, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai diri mereka. Setiap orang berhak untuk mengejar tujuan hidup mereka sepanjang tidak melanggar practical imperative. Memperlakukan orang lain sebagai tujuan berarti mengakui bahwa kita semua merupakan bagian dari masyarakat. Kita harus bertindak positif untuk mencapai tujuan kita, namun kita memiliki tugas atau kewajiban untuk menolong orang lain mencapai tujuannya. Sebagaimana teori etika lainnya, teori deontologi juga dianggap memiliki kelemahan. Kelemahan pertama adalah categorical imperative tidak memberikan pedoman yang jelas untuk memutuskan apa yang benar dan salah ketika dua hukum moral bertentangan dan hanya satu yang dapat diikuti. Hukum moral yang bagaimana yang harus dipilih? Berbeda dengan utilitarianisme yang dapat mengevaluasi tindakan melalui konsekuensinya, teori dentologi tindak menganggap konsekuensi relevan. Hal yang terpenting bagi teori

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 17 PERAIH BEASISWA CA deontologi adalah niat dari pengambil keputusan dan ketaatan pengambil keputusan terhadap categorical imperative. Justice and Fairness – Memeriksa Keseimbangan Filsuf Inggris David Hume (1711-1776) meyakini bahwa kebutuhan keadilan muncul karena dua alasan. Pertama bahwa manusia tidak selalu bersifat baik dan penolong, dan kedua adalah masalah kelangkaan sumber daya. Sebagaimana filsuf empiris lainnya, Hume percaya bahwa masyarakat dibentuk sikap yang mementingkan diri sendiri. Namun, manusia tidak dapat menghidupi diri sendiri sehingga harus bekerjasama dengan orang lain untuk dapat bertahan dan meningkatkan kesejahteraan. Di lain pihak, dengan keterbatasan sumber daya dan kemungkinan adanya seseorang yang memperoleh manfaat lebih dengan pengorbanan orang lain, maka timbul kebutuhan mekanisme alokasi manfaat dan beban secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Hume berargumentasi justice sebagai mekanisme. Justice adalah proses pemberian atau alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan rasional. Ada dua aspek dari justice, yaitu procedural justice (proses penentuan alokasi) dan distributive justice (alokasi yang dilakukan). Procedural justice berkepentingan dengan bagaimana justice diadministrasikan. Aspek utama dari suatu sistem hukum yang adil adalah prosedur yang adil dan transparan. Artinya setiap orang diperlakukan sama dan aturan diterapkan tanpa membedakan. Penerapan hukum harus konsisten di dalam wilayah hukum kapanpun terjadi. Keadilan juga dapat dinilai berdasarkan fakta. Artinya informasi yang digunakan untuk menilai sebuah tuntutan harus relevan, dapat dipercaya dan mudah diperoleh. Selain itu ada kesempatan untuk mengajukan banding. Pihak yang kalah dapat meminta otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan review sehingga kemungkinan kesalahan dapat dikoreksi. Baik penilaian terhadap informasi yang digunakan maupun kemampuan untuk banding tergantung tingkat transparansi dari proses. Distributive Justice Aristoteles (384-322 SM) dikenal sebagai orang pertama yang berargumentasi bahwa kesamaan harus diperlakukan secara sama sedangkan ketidaksamaan harus diperlakukan secara tidak sama sesuai dengan proporsi perbedaan yang terjadi. Anggapan bahwa semua orang sama tidak selalu benar. Terdapat dua hal yang terkait dengan perbedaan antara masing-masing orang. Pertama adalah pembuktian bahwa ada ketidaksamaan antara masing-masing orang. Untuk itu, perlu digunakan kriteria-kriteria yang relevan sesuai dengan kebutuhan situasi. Kedua adalah bagaimana melakukan suatu distributive justice, melakukan alokasi yang adil berdasarkan ketidaksamaan. Paling tidak terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan alokasi, yaitu berdasarkan kebutuhan, aritmatika kesamaan, dan merit. Sistem perpajakan cenderung menggunakan kritera kebutuhan, di mana anggota masyarakat yang beruntung secara ekonomi membayar pajak untuk didistribusikan kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Kriteria kedua adalah aritmatika kesamaan. Sebagai contoh, untuk menjamin distribusi yang sama dalam pembagian kue, maka orang yang bertugas memotong kue mendapatkan potongan yang terakhir. Kriteria ketiga adalah berdasarkan merit. Seorang yang memberikan kontribusi lebih atas suatu pekerjaan akan mendapatkan alokasi yang lebih besar. Persepsi merupakan hal yang penting dalam distributive justice dan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Banyak orang yang merasa kurang adil untuk membayar pajak yang lebih besar karena merasa apa yang diperolehnya merupakan hasil kerja keras. Apalagi kemudian mereka merasa uang pajak tersebut didistribusikan kepada orang-orang yang bukan tidak beruntung, tetapi karena malas.

18 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Dengan ketidaksempurnaan pada kriteria yang digunakan, dapat terjadi alokasi yang tidak adil pada distributive justice. Seorang filsuf Amerika, John Rawls (1921-2002) mengembangkan sebuah argumentasi justice as fairness. Ia mengembangkan Theory of Justice berdasarkan asumsi self-interest dan self-reliance. Tidak ada orang yang dapat memperoleh semua yang diinginkan karena orang lain akan mencegah orang tersebut untuk memperoleh keinginannya karena mereka juga menginginkannya. Karena itu dibutuhkan kerjasama agar semuanya mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu pengaturan kerjasama untuk kepentingan bersama, dimana diusahakan untuk menyeimbangkan konflik kepentingan dengan mengidentifikasikan kepentingan yang dapat dipenuhi, sehingga dapat tercipta kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Permasalahannya adalah sifat manusia menginginkan proporsi manfaat yang lebih besar dengan proporsi beban yang lebih kecil menciptakan konflik mengenai bagaimana alokasi manfaat dan beban masyarakat harus dialokasikan.Untuk itu Rawls mengusulkan principles of justice, suatu prinsip untuk alokasi yang adil antar anggota masyarakat. Prinsip ini menetapkan hak dan tugas dari anggota masyarakat dan menetapkan suatu pembagian masyarakat berdasarkan kelebihannya secara sosial. Rawls mencoba membuat suatu pertanyaan hipotetikal, prinsip keadilan apa yang akan dipilih oleh anggota masyarakat yang bebas dan rasional dalam situasi ketidaktahuan (veil of ignorance). Pada situasi ini, orangorang yang bertugas untuk menetapkan prinsip tidak mengetahui sebelumnya posisi mereka (kelas, sosial, ekonomi, politik, gender, etnik, dan lain-lain) di dalam masyarakat, barang-barang primer (hak, kekuasaan, kesempatan, dan lain-lain) yang dimiliki dan kondisi fisik mereka (kesehatan, kecerdasan, dan lain-lain). Menurut Rawls, situasi ini adalah situasi di mana masing-masing pihak sama-sama terwakili sebagai orang yang bermoral dan hasil kesepakatan tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan berbagai kemungkinan yang tidak pasti atau keseimbangan antar berbagai kekuatan sosial. Justice as fairness artinya adalah apapun prinsip-prinsip yang disepakati pada tahap awal ini akan dianggap adil untuk semua pihak, karena kalau tidak dirasakan adil maka tidak terjadi kesepakatan. Rawls yakin bahwa dalam tahap awal hipotetikal ini orang akan sepakat pada dua prinsip, yaitu harus ada kesamaan dalam pembagian hak-hak dasar dan tanggung jawab, dan jika terjadi ketidaksamaan (kesenjangan) sosial dan ekonomi, maka manfaat harus diberikan kepada masyarakat anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (difference principle) dan akses untuk ketidaksamaan (perbedaan) harus terbuka untuk siapa saja (fair equality of opportunity). Difference principles memahami bahwa secara alamiah terjadi perbedaan antar manusia. Ada manusia yang dilahirkan di daerah yang kaya kekayaan alam, ada yang dilahirkan dari keluarga kaya dan terhormat, dan ada yang lahir dengan bakat-bakat tertentu. Jadi sejak lahir manusia sudah dalam kondisi yang berbeda dan tidak adil. Namun, akan tercipta keadilan jika manusia-manusia yang lahir dalam kelebihan menggunakan kelebihannya tidak hanya untuk kepentingannya tapi juga untuk kepentingan dari orang-orang yang dalam kekurangan. Dengan prinsip justice as fairness apa yang disebut benar dan adil adalah setiap orang memperoleh kemanfaatan dari situasi ketidaksamaan (perbedaan) sosial dan ekonomi. Virtue Ethics Virtue ethics berasal dari pemikiran Aristoteles yang mencoba membuat konsep mengenai kehidupan yang baik. Menurutnya, tujuan kehidupan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan versi Aristoteles adalah kegiatan jiwa, bukan kegiatan fisik sebagaimana konsep kebahagiaan hedonisme, Kita akan mencapai kebahagiaan dengan kehidupan yang penuh kebajikan, kehidupan yang mengikuti alasan. Virtue adalah karakter jiwa yang terwujud dalam tindakan-tindakan sukarela (yaitu tindakan yang dipilih secara sadar dan sengaja). Kita akan menjadi orang baik jika secara teratur melakukan tindakan kebajikan. Tapi, selain itu, menurut Aristoteles, dibutuhkan pula pendidikan etika untuk mengetahui tindakan-tindakan yang baik.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 19 PERAIH BEASISWA CA Virtue ethics berfokus kepada karakter moral dari pengambil keputusan, bukan konsekuensi dari keputusan (utilitarianisme) atau motivasi dari pengambil keputusan (deontologi). Teori ini mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk memahami perilaku beretika dari manusia. Teori ini menerima bahwa banyak aspek dari kepribadian kita. Setiap dari kita memiliki keragaman karakter yang berkembang sejalan dengan kematangan emosional dan etika. Setelah terbentuk, ciri-ciri karakter akan stabil. Dengan berfokus pada manusia secara utuh, teori ini terhindar dari dikotomi yang salah antara utilitarianisme dan deontologi. Keunggulan dari virtue ethics adalah teori ini mengambil pandangan yang lebih luas dalam memahami pengambil keputusan yang memiliki beragam ciri-ciri karakter. Dua permasalahan utama dari virtue ethics, menurut Brooks dan Dunn (2012) adalah menentukan virtues apa yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan tugasnya, dan bagaimana virtues ditunjukkan di tempat kerja. Sebuah virtue yang menjadi kunci dalam bisnis adalah integritas, yang meliputi kejujuran dan ketulusan. Untuk sebuah perusahaan artinya konsisten dengan prinsip-prinsip perusahaan. Permasalahan dari virtue ethics adalah sulit untuk membuat daftar yang lengkap mengenai virtue dan ada kemungkinan virtue tergantung kepada situasi tertentu. 2.4 Pengambilan Keputusan Beretika Brooks dan Dunn (2012) mencoba untuk menyatukan teori-teori etika dalam penjelasan pengambilan keputusan beretika. Permasalahannya adalah sebetulnya tidak mudah membuat suatu penyatuan dari teoriteori tersebut. Theory of justice terbatas dalam konteks kontrak sosial di dalam masyarakat. Sedangkan teori virtue ethics sebetulnya lebih berfokus pada karakter dari pengambil keputusan, bukan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Mendalami teori-teori etika di atas sebetulnya sudah memberikan wawasan bagi pengambil keputusan tanpa harus menggunakan pedoman pengambilan keputusan. Namun bagi beberapa pengambil keputusan lebih menyukai pedoman praktis daripada harus mendalami teori-teori yang filosofis. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang dapat digunakan pengambilan keputusan beretika: Sniff Tests & Common Rules of Thumb – Preliminary Tests of the Ethicality of a Decision Sniff test merupakan semacam preliminary test yang dapat dilakukan dengan cepat sekedar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui beberapa test etika. Berikut ini sniff test yang biasanya digunakan: • Apakah saya nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul besok pagi di halaman pertama surat kabar nasional? • Apakah saya bangga dengan keputusan ini? • Apakah ibu saya bangga dengan keputusan yang saya ambil? • Apakah keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? • Apakah saya nyaman dengan keputusan ini? Sebagaimana dapat dilihat di atas, sniff test tidak berhubungan langsung dengan teori-teori etika yang telah dibahas sebelumnya.

20 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Selain itu, banyak eksekutif menggunakan semacam rule of thumb dalam proses pengambilan keputusan beretika, sebagaimana contoh di bawah ini: Golden rule Jangan perlakukan orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan terhadapmu Disclosure rule Jika anda nyaman dengan tindakan dan keputusan yang akan diambil setelah menanyakan pada diri sendiri, apakah anda tidak berkeberatan jika rekan kerja, teman, dan keluarga anda mengetahui hal ini Intuition ethics Lakukan apa yang “kata hati” anda katakan Categorical imperative Anda dapat menerapkan prinsip ini jika secara konsisten juga dapat diterapkan oleh orang lain Professional ethics Lakukan hanya yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada Komite, jika diminta Prinsip utilitarian Lakukan yang terbaik (paling bermanfaat) bagi sebanyak mungkin orang Prinsip virtue Lakukan apa yang dapat menggambarkan virtue yang diharapkan Stakeholder Impact Analysis Sesuai dengan judulnya, maka stakeholder impact analysis merupakan penerapan teori utilitarianisme dalam keputusan bisnis. Kelebihan dari stakeholder impact analysis ini adalah memberikan kerangka analisis mengenai pihak-pihak yang kemungkinan terkena pengaruh dari keputusan yang diambil. Tahapan dalam stakeholder impact analysis adalah sebagai berikut: 1. Analisis kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan 2. Hitung dampak yang dapat dikuantifikasi a. Laba. b. Dampak yang tidak tercakup dalam laba namun dapat diukur langsung. Biasanya ini adalah biaya eksternalitas, misalnya biaya kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukan pengolahan limbah. Atau biaya kemacetan lalu lintas dengan bertambahnya jumlah kendaraan. c. Dampak yang tidak tercakup dalam laba dan tidak dapat diukur langsung. Misalnya biaya pengobatan dari penyakit yang mungkin terjadi akibat polusi yang dilakukan perusahaan. Atau biaya sosial akibat pengurangan pegawai. d. Hitung net present value dari selisih present value dari benefit dikurangi present value dari biaya akibat tindakan yang sedang dipertimbangkan akan dilakukan. e. Hitung risk benefit analysis. f. Identifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi terkena pengaruh dari keputusan dan buat peringkat. 3. Lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. a. Keadilan dan kesetaraan antar pemangku kepentingan. b. Hak-hak dari pemangku kepentingan. 2.5 Kasus Ford Pinto Berikut ini adalah tambahan data atas kasus Ford Pinto. Tujuannya adalah memberi gambaran bahwa tidak mudah bahkan bagi orang yang memiliki prinsip yang kuat untuk tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang berlaku di organisasi tempat ia bekerja, terlebih sebagai pegawai baru dan merupakan bagian kecil dari organisasi.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 21 PERAIH BEASISWA CA Setelah menyelesaikan pendidikan MBA di tahun 1972, Dennis A Gioia diterima bekerja di perusahaan impiannya, yaitu Ford Motor Company. Sebagai generasi yang tumbuh di tahun 1960an, ia aktif terlibat dalam demonstrasi anti perang Vietnam dan berbagai gerakan protes lainnya. Ia tumbuh menjadi orang yang sangat berprinsip. dan siap untuk mengubah dunia. Keputusannya untuk bekerja di Ford bertujuan untuk mengubah Ford dari dalam agar menjadi perusahaan yang tidak hanya memikirkan laba semata. Tak lama kemudian, Gioia terbenam dalam keasyikan bekerja, menaklukkan satu tantangan ke tantangan lain, berlomba dengan pegawai baru lainnya untuk mendapat pengakuan sebagai “bintang yang cemerlang”. Ia pun dengan cepat dipromosikan menjadi Field Recall Coordinator yang mengumpulkan informasi terkait dengan kemungkinan terjadinya masalah pada kendaraan dan memberikan rekomendasi untuk menarik kembali mobil-mobil yang sudah terjual. Jabatan ini penting karena keputusannya dapat mempengaruhi keselamatan orang banyak. Awalnya Gioia sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia mempertimbangkan banyak aspek, yang sampai membuatnya susah tidur. Namun, dengan berjalannya waktu, ia semakin terampil dalam pengambilan keputusan, dengan menyederhanakan kriteria, hanya memperhatikan beberapa faktor kunci. Kebetulan ketika itu perusahaan menghadapi tekanan persaingan dari Jepang yang mengakibatkan penurunan produksi yang signifikan dan pengurangan pekerja. Dengan demikian pertimbangan kelangsungan hidup perusahaan menjadi dominan, termasuk ketika ia merekomendasikan Ford Pinto, salah satu dari sedikit andalan perusahaan, tidak perlu ditarik kembali. Padahal telah jatuh beberapa korban yang terbakar karena adanya kesalahan dalam disain dan penekanan biaya produksi. Kasus Ford Pinto menjadi suatu kontroversi. Ford dituduh mengorbankan keselamatan penumpang atas nama efisiensi. Gioia, setelah keluar dari perusahaan, mengakui keputusannya merupakan keputusan yang tidak etis. Namun semasa ia bekerja di perusahaan ia tidak memiliki sedikit keraguan. Paket sistem, organisasi, lingkungan kerja, dan budaya perusahaan berhasil mengubah Gioia menjadi orang yang sebetulnya tidak disukainya, tanpa disadarinya.

22 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Referensi 1. Brooks, Leonard J. and Paul Dunn (2012). Business & Professional Ethics for Directors, Executives and Accountants. South-Western College Publishing, 6th edition, Chapter 3 dan 4 2. Gioia, Dennis A (1992), Pinto fires and personal ethics: A script analysis of missed opportunities, Journal of Business Ethics, 11 (5-6), 379-389

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 23 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL LINGKUNGAN ETIKA DAN AKUNTANSI Bab III PERAIH BEASISWA CA

24 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Bab III LINGKUNGAN ETIKA DAN AKUNTANSI 3.1 Praktik Bisnis Tidak Beretika Adam Smith percaya bahwa peran bisnis melalui pasar persaingan bebas akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Perusahaan berlomba-lomba menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan lebih murah dan lebih baik. Dengan persaingan dan motif untuk mendapatkan keuntungan maka akan terjadi proses produksi barang dan jasa yang lebih baik. Sebagian besar produk-produk kemajuan peradaban dunia merupakan produk yang dihasilkan oleh bisnis. Namun harapan Adam Smith tidak sepenuhnya terwujud, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat yang diakui sebagai negara yang konsisten menerapkan kebijakan persaingan bebas dan mendorong peran bisnis dalam perekonomian. Pada tahun 1920an, banyak perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan yang kemudian mendorong optimisme yang berlebihan dari pasar modal dan berakhir dengan kepanikan, market crash, dan depresi ekonomi yang berkepanjangan. Namun keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II menyebabkan perekonomian membaik sehingga banyak yang melupakan perilaku perusahaan yang tidak beretika di masa lalu. Baru pada tahun 1970an, bisnis kembali menjadi sorotan. Para eksekutif, yang mendapatkan remunerasinya berdasarkan ukuran perusahaan, berupaya untuk terus meningkatkan pendapatannya dengan tindakantindakan yang merugikan pihak lain. Untuk menekan biaya dan harga, mereka membuat produk yang membahayakan konsumen, seperti yang terjadi pada Ford Pinto. Mereka juga melakukan merjer dan akuisisi yang menyebabkan perusahaan menjadi besar dan tidak efisien sehingga merugikan pemegang saham. Selain itu, juga terjadi skandal penyuapan di luar negeri untuk mendapatkan kontrak yang dilakukan Lockheed, sebuah perusahaan yang mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah akibat kesulitan keuangan dan keterlibatan perusahaan dalam penggulingan pemerintah Argentina yang mengancam untuk melakukan nasionalisasi perusahaan tersebut. Pada tahun 1990an investor institusional mulai terlibat dalam pengendalian perusahaan. Mereka antara lain mengubah sistem remunerasi eksekutif yang sebelumnya berbasis ukuran menjadi berbasis kinerja, yang kemudian menjadi kompensasi berbasis ekuitas dalam bentuk stock option. Stock option ini menjadi instrumen yang ampuh untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Eksekutif terdorong untuk menunjukkan kinerjanya yang mengesankan pasar, sehingga harga saham perusahaan terus mengalami kenaikan dan mereka memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Pertumbuhan dan laba merupakan dua kriteria kinerja yang paling populer digunakan. Dua kriteria ini harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dengan kinerja yang mengalahkan estimasi analis sehingga harga saham perusahaan akan terus meningkat. Angka pertumbuhan perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan pesaing mencerminkan kemenangan dan keunggulan daya saing perusahaan. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, perusahaan akan menjadi lebih besar sehingga lebih mudah menarik pembeli, dan lebih memiliki posisi tawar untuk menekan pemasok, penyandang dana, dan sumberdaya manusia dibandingkan perusahaan pesaing yang lebih kecil. Permasalahannya adalah bisnis tidak dapat mengharapkan pertumbuhan dengan melayani kebutuhan manusia saja, karena kebutuhan manusia terbatas. Sementara itu persaingan semakin ketat karena jumlah perusahaan bertambah dengan pemain-pemain baru. Perusahaan kemudian mencoba mencari celah untuk pertumbuhan dengan berbagai cara.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 25 PERAIH BEASISWA CA Cara pertama adalah melalui penciptaan keinginan manusia, karena keinginan manusia tidak terbatas dan dapat diupayakan untuk selalu muncul keinginan baru. Perusahaan berlomba-lomba menciptakan produkproduk baru yang pada akhirnya menimbulkan keinginan-keinginan baru di dalam masyarakat. Selain bersaing dalam produk baru, perusahaan juga harus bersaing untuk menjadi yang pertama di pasar dan bersaing untuk merebut konsumen pertama. Hal ini berdampak negatif ketika perusahaan rokok memperebutkan anak-anak belasan tahun untuk menjadi konsumen pertama mereka dan akibat persaingan ini semakin lama anak-anak yang diperebutkan semakin muda (kecil). Sebelum dilarang, mereka membuat iklan dan acara-acara musik yang ditujukan untuk anak-anak yang relatif muda. Perusahaan berusaha menciptakan keinginan melalui iklan dan promosi yang mengakibatkan masyarakat seakan dikepung dan dibombardir oleh iklan dan promosi, mulai dari koran dan majalah, radio dan televisi, papan reklame, film, pembicaraan dan penampilan selebriti, teman dan tetangga, rancangan toko-toko, SMS dan email, dan lain-lain. Perusahaan mengupayakan terjaminnya pembelian yang berkelanjutan melalui planned obsolescence. Planned obsolescence merupakan strategi bisnis di mana keusangan produk, baik karena dianggap ketinggalan jaman atau tidak dapat digunakan, direncanakan dan dibangun sejak produk tersebut masih dalam konsep. Termasuk dalam strategi ini adalah mempercepat perputaran kepemilikan barang dengan memperpendek masa manfaat barang dan merancang barang agar tidak dapat diperbaiki. Untuk membantu konsumen memuaskan keinginannya, bisnis berlomba-lomba menyediakan pembiayaan, dalam bentuk kartu kredit ataupun kredit-kredit konsumsi lainnya. Akibatnya terjadilah apa fenomena yang dikhawatirkan oleh kutipan yang populer ini: “We buy things we don’t need with money we don’t have”. Selain melalui iklan dan promosi, perusahaan juga mendorong konsumerisme melalui conspicuous consumption, konsumsi dengan tujuan utama untuk memamerkan kekayaan dan status sosial, dan invidious consumption, konsumsi yang diniatkan untuk menimbulkan rasa cemburu (envy). Conspicuous consumption menyebabkan seseorang diterima dalam kelompok elite atau kelompok terkaya di dalam masyarakat. Sementara itu invidious consumption berlangsung secara berkelanjutan karena di antara anggota kelompok elite ini terjadi juga perlombaan, untuk membuat cemburu satu sama lain. Kedua jenis konsumsi ini menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Bagi yang sudah termasuk dalam kelompok elite, terjadi perlombaan untuk memperoleh pendapatan tertinggi diantara anggota kelompok dengan cara apapun, sebagaimana yang terjadi pada Wall Street. Sedangkan bagi yang belum memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota kelompok, terjadi kecemburuan sosial yang diungkapkan dalam bentuk korupsi bagi yang memiliki kesempatan dan kekerasan dalam masyarakat bagi yang frustasi tidak memiliki kesempatan. Keinginan yang tak pernah terpuaskan membuat orang untuk terus dan semakin sering berbelanja. Kebiasaan berbelanja berkembang menjadi kesenangan, dan bahkan ketagihan. Kegiatan belanja menjadi sebuah kebutuhan gaya hidup dan ritual yang memberikan kepuasan spiritual. Pusat-pusat belanja semakin banyak, semakin besar, semakin nyaman, dan semakin lengkap dengan berbagai fasilitas hiburan yang menjadikannya tujuan rekreasi keluarga, dimana secara tidak sadar, anak-anak mulai diperkenalkan dan dibiasakan untuk menikmati kegiatan berbelanja. Permasalahannya adalah barang yang dibelanjakan tidak atau jarang digunakan, mulai dari baju, sepatu, buku, sampai ke peralatan olahraga, mobil dan rumah. Pada masyarakat Amerika, 99% barang belanjaan dibuang ke tempat sampah dalam tempo 6 bulan dan hanya 1% yang benar-benar dimanfaatkan. Sementara, pada masyarakat Australia, lemari dan rumah semakin besar karena mereka lebih suka menyimpan daripada membuang barang belanjaan yang tidak digunakan tersebut. Hal yang jarang terpikirkan adalah produksi suatu barang membutuhkan sumber daya alam yang besar. Maka dari itu suatu ironi di tengah situasi

26 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA sumber daya alam yang semakin terbatas, banyak orang yang menyia-nyiakan barang yang dimilikinya karena sebetulnya tidak dibutuhkannya. Dalam persaingan, perusahaan berupaya mempertahankan pelanggannya menciptakan pasar baru dan merebut pelanggan pesaing. Walaupun persaingan bertujuan agar konsumen menjadi penguasa tertinggi, namun melalui persaingan perusahaan berupaya untuk untuk menguasai pasar dan pada akhirnya mendapatkan kekuasaan monopoli. Untuk memperoleh kekuasaan, perusahaan berupaya mematikan atau mengakuisisi pesaing-pesaingnya. Larry Ellison, pendiri Oracle dan salah seorang legenda bisnis Amerika, menyukai kutipan dari Genghis Khan: “It’s not sufficient I succeed. Everyone else must fail.” Secara tradisional, arena utama persaingan adalah harga, walaupun bukan berarti perusahaan harus berlomba-lomba untuk memberikan harga terendah. Perusahaan membutuhkan keleluasaan untuk mengelola harga. Untuk itu efisiensi dan produktivitas merupakan kunci keunggulan. Sumber daya manusia sering merupakan objek utama dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas. Berbagai upaya dilakukan dalam mengelola buruh, mulai dari spesialisasi dan division of labour, sampai bentuk-bentuk time and motion study, membagi kegiatan sekecil-kecilnya agar dapat dikerjakan lebih mudah, lebih cepat dan lebih tepat. Upaya ini dikritik sebagai penekanan buruh untuk bekerja seperti mesin. Selanjutnya dikembangkan berbagai cara untuk meningkatkan efisiensi, seperti dengan cost reduction program, downsizing, lean and mean organization, activity based management dan cost management systems, sampai dalam bentuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin dan teknologi informasi. Selain itu juga dilakukan outsourcing, menyerahkan beberapa kegiatan atau fungsi kepada pihak lain di luar perusahaan yang dapat melaksanakannya dengan lebih efisien. Dalam era globalisasi sekarang ini outsourcing diberikan kepada negara-negara di mana tenaga kerja melimpah dan infrastruktur hukum masih terbatas, sehingga upahnya jauh lebih murah dan tidak memiliki daya tawar terhadap perusahaan yang mempekerjakannya. Bahkan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh di bawah umur untuk mengejar biaya yang lebih rendah. Untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, pertumbuhan bukan berarti penambahan lapangan pekerjaan di negaranya. Untuk mengejar pertumbuhan perusahaan bahkan mengurangi kesempatan kerja. Selain itu perusahaan juga melakukan externalizing cost, yaitu membebankan biaya pada para pemangku kepentingan, termasuk pembebanan biaya kepada konsumen (misalnya biaya kesehatan dan keselamatan konsumen, biaya pelayanan konsumen), kepada pekerja (misalnya biaya kesehatan dan keselamatan pekerja, biaya pesangon), kepada pemerintah dan masyarakat di sekitarnya (misalnya biaya pengelolaan limbah), kepada pemerintah dan masyarakat negara lain (misalnya biaya pembuangan limbah industri), dan lainlain. Mengejar pertumbuhan yang berlebihan malah menimbulkan biaya bagi konsumen, pemerintah dan masyarakat. Perusahaan bersaing tidak hanya dalam harga. tetapi juga di berbagai kegiatan perusahaan, seperti inovasi dan pengembangan produk baru, kecepatan masuk ke pasar, kemasan produk, promosi, lokasi outlet dan penempatan pasar swalayan, customer service, after sales service, dan lain-lain. Untuk memenangkan persaingan perusahaan tidak sekedar berupaya lebih efisien, lebih produktif, lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih baik, tapi juga mendahului, menyalip, menghambat, menghalang-halangi, mencegah, dan mengalihkan perhatian pesaing untuk dapat lebih efisien, lebih produktif, lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih baik. Persaingan berubah menjadi peperangan. Banyak terjadi peperangan di dalam bisnis, seperti perang harga, talent war, browser war (Netscape vs Microsoft), patent war (Apple vs Samsung), cola wars (Coca Cola vs Pepsi Cola). Pengelolaan bisnispun bagaikan pengelolaan perang. Untuk menjaga perusahaan selalu berada dalam situasi siaga, banyak yang menginstalasi war room untuk melakukan simulasi perang. Para eksekutif mengangkat dirinya sebagai Panglima Perang. Penggunaan istilah-istilah militer seperti strategi dan taktik

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 27 PERAIH BEASISWA CA menjadi kata-kata yang hidup di dalam perusahaan. Mereka belajar ilmu perang dari filsuf dan pemikir perang, seperti Sun Tzu dan Carl von Clausewitz. Penyusunan rencana tahunan perusahaan dapat menjadi semacam rencana penyerangan dan bahkan rencana “pembunuhan”. Perusahaan yang menghadapi tekanan persaingan atau perusahaan yang belum puas dengan pertumbuhan yang telah dicapai mencari mesin pertumbuhan lainnya. Mereka melihat peluang pertumbuhan melalui strategi merjer dan akuisisi. Sayangnya sebagian besar merjer dan akuisisi mengalami kegagalan. Kenaikan nilai perusahaan yang diharapkan tidak tercapai. Bahkan lebih baik bagi mereka untuk tidak melakukan merjer dan akuisisi. Walaupun banyak merjer dan akuisisi yang mengalami kegagalan, tapi banyak pula perusahaan yang masih tetap melakukannya. Sebagian karena berhasil diyakinkan oleh konsultan dan investment banker mengenai potensi peningkatan nilai yang besar karena nilai perusahaan yang menjadi target murah dan waktunya tepat. Perhitungan di atas kertas mengenai potensi keuntungan yang besar menyebabkan banyak eksekutif yang secara tidak sadar menurunkan risiko kegagalan dan mengabaikan data-data yang tidak mendukung. Sedangkan sebagian lainnya dalam kondisi tertekan, dimana merjer dan akuisisi dibutuhkan untuk memberikan harapan dan menciptakan semangat baru untuk melepaskan diri dari tekanan persaingan. Pilihan strategi pertumbuhan lainnya melalui pengembangan atau investasi pada instrumen investasi derivatif. Investasi ini diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Namun, sebagaimana yang digambarkan dalam film Inside Job dan juga dialami oleh Olympus, investasi ini dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, bahkan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. 3.2 Skandal Korporasi Skandal korporasi di Amerika dapat ditelusuri pada tahun 1920an di saat perekonomian mengalami kemakmuran. Pasar modal yang sedang booming pada saat itu, ternyata ditopang oleh aksi spekulasi dari investor dan manipulasi laporan keuangan oleh emiten, yang pada akhirnya terjadi market crash dan depresi ekonomi. Salah satu perusahaan pelaku manipulasi laporan keuangan yang terkenal adalah McKesson & Robbins yang kasusnya terungkap pada akhir tahun 1930an. Setelah itu, dunia usaha di Amerika Serikat menjadi saksi berbagai skandal korporasi yang terjadi sejak tahun 1970an, setelah masa-masa keemasan perekonomian Amerika setelah Perang Dunia II berakhir. Skandal Suap Skandal penyuapan Lockheed terungkap pada tahun 1975, ketika sebuah sub-committee di Senat berhasil menemukan serangkaian suap senilai $22 juta yang dilakukan oleh Lockheed Aircraft Corporation kepada pejabat tinggi di berbagai negara, antara lain kepada Pangeran Benhard dari Belanda antara tahun 1961 dan 1972, pendiri LDP (Liberal Democratic Party) Yoshio Kodama dan perdana Menteri Kakuei Tanaka dari Jepang, anggota parlemen dari Jerman Barat, dan politikus Partai Kristen Demokrat di Italia. Padahal sebelumnya Lockheed mengalami masalah keuangan dan nyaris bangkrut pada tahun 1971 jika tidak secara kontroversial diselamatkan oleh Pemerintah dengan memberikan jaminan atas pinjaman sebesar $250 juta. Akibat dari skandal Lockheed ini, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Foreign Corrupt Practices Act pada tahun 1977 yang melarang perusahaan Amerika untuk terlibat dalam kegiatan korupsi di luar negeri.

28 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Skandal Insider Trading Setelah terjadinya skandal suap, pada akhir tahun 1980an, terjadi skandal insider trading dari tiga serangkai Dennis Levine, Ivan Boesky, dan Michael Milken serta investment bank Drexel Burnham Lambert. Terungkapnya skandal ini berawal dari ditangkapnya Dennis Levine, managing director dari Drexel Burnham Lambert pada Maret 1986. Levine mengaku bersalah dan membayar denda sebesar $12,6 juta. Pengakuan Levine menyeret Ivan Boesky, seorang arbitrageur yang terkenal dengan keberhasilannya memperoleh $200 juta dari pengambilalihan The Beverly Hills Hotel setelah kematian mertuanya yang telah menjalankan perusahaan tersebut selama 25 tahun. Boesky juga mengaku bersalah dan membayar denda yang sangat besar kepada SEC sebesar $100 juta. Setahun sebelumnya, Boesky mendapat kehormatan memberikan pidato pada acara wisuda School of Business Administration at the University of California, Berkeley. Dipidatonya ia menyampaikan bahwa “Greed is all right, by the way. I want you to know that. I think greed is healthy. You can be greedy and still feel good about yourself.” Majalah Newsweek mengomentari pidato tersebut: “The strangest thing, when we come to look back, will be not just that Ivan Boesky could say that at a business-chool graduation, but that it was greeted with laughter and applause”. Pidato Boesky digunakan oleh Oliver Stone pada film Wall Street, yang kemudian menjadi kalimat terkenal “greed is good”. Setelah pengakuan Levine dan Boesky, sepanjang tahun 1987 dan 1988, SEC dan Kejaksaan New York Selatan terus mengejar Drexel Burnham Lambert dengan menggunakan Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act (RICO) yang sebetulnya untuk menuntut kejahatan terorganisir. Akhirnya pada Desember 1988, Drexel menyerah dan mengaku bersalah. Mereka membayar denda sebesar $650 juta. Dalam proses penuntutan, terungkap kecurangan yang dilakukan oleh Michael Milken. Milken adalah tokoh Wall Street yang dikenal sebagai pencipta junk bond, suatu surat berharga yang memberikan hasil dan risiko yang tinggi karena untuk membiayai hostile take over dan usaha kecil menengah. Milken mengaku bersalah. Ia dihukum 10 tahun penjara dengan denda sebesar $600 juta. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan Korporasi Amerika Sepanjang tahun 1990, pasar modal Amerika Serikat kembali mengalami masa keemasan dengan semakin banyaknya dana dari investor institusi yang menanam modalnya ke perusahaan yang tercatat pada pasar modal. Namun, seperti yang terjadi pada tahun 1920an, pasar modal ini ternyata ditopang oleh manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh banyak korporasi Amerika. Kasus ini baru terbongkar pada awal periode 2000an dengan Enron sebagai skandal yang terbesar. Enron awalnya merupakan perusahaan yang mempesona. Dalam tempo sepuluh tahun pendapatan Enron meningkat hampir 20 kali lipat dari $5,5 milyar menjadi $100,8 milyar dan dalam 10 tahun, antara tahun 1991-2000, dengan puncak tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1999-2000, dari $40,1 milyar menjadi $100,8 milyar. Mereka mengklaim keberhasilannya bersumber dari inovasi yang mereka lakukan, terutama inovasi model bisnis. Jeffrey Skilling, CEO Enron, yang merupakan alumni dari Harvard Business School dan McKinsey menjadi idola para mahasiswa sekolah bisnis dan Enron menjadi pilihan tempat kerja utama bagi alumni sekolah bisnis. Belakangan terbongkar bahwa pertumbuhan Enron lebih didukung oleh pemanfaatan celah dalam perlakuan akuntansi yang menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan hutang. Namun akhirnya Enron terjebak oleh pertumbuhan semu yang diciptakan. Hanya dalam tempo satu setengah bulan setelah pengungkapan kerugian, Enron mengalami kebangkrutan bersama dengan Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia Arthur Andersen. Dan sepanjang awal tahun 2000an, terungkap berbagai skandal akuntansi yang dilakukan oleh corporate America, termasuk Xerox, Adelphia, AOL, Bristol-Myers Squibb, Freddie Mac, Kmart, Sunbeam, Tyco International dan WorldCom. Akibat dari skandal korporasi Amerika ini, pemerintah Amerika mengeluarkan Sarbanes–Oxley Act yang mengatur lebih lengkap profesi akuntan dan tanggung jawab eksekutif atas laporan keuangan perusahaan.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 29 PERAIH BEASISWA CA Skandal Industri Keuangan Tidak sampai 10 tahun setelah skandal manipulasi laporan keuangan korporasi Amerika, dunia usaha Amerika harus menghadapi skandal yang lebih besar lagi yang membawa perekonomian global mengalami krisis. Skandal kali ini dilakukan oleh industri keuangan melalui dua kegiatan yang sangat spekulatif dan merugikan, yaitu predatory lending dan pengembangan produk Credit Default Swap (CDS). Predatory lending adalah pemberian kredit kepada orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki akses kredit karena kurang memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Kredit ini yang dikenal dengan subprime mortgage. Penyaluran subprime mortgage ini memberikan keuntungan yang lebih besar dengan membebankan bunga yang lebih tinggi, sementara itu risiko kredit dialihkan melalui sarana sekuritisasi asset melalui produk derivatif yang disebut Collateralized Debt Obligations (CDO). Semakin tinggi risiko kegagalan semakin disukai karena tingkat bunga dapat dibebankan semakin tinggi. Untuk itu lembagalembaga kredit ini bahkan melakukan rekayasa untuk membuat kreditor yang tidak layak tetap dapat memperoleh kredit. Credit Default Swap (CDS) adalah produk yang dikembangkan oleh AIG, perusahaan asuransi terbesar di dunia, untuk melindungi pemilik CDO dari risiko kegagalan kredit. Sebagai produk derivatif, AIG dapat menjual produk juga kepada bukan pemilik CDO. Walaupun tidak memiliki CDO dan tidak mengalami kerugian atas kegagalan CDO, para pembeli CDS ini akan memperoleh ganti rugi jika terjadi kegagalan pembayaran CDO. Dengan demikian, kerugian yang dihadapi oleh orang lain akan merupakan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, jika tidak terjadi kegagalan CDO, maka mereka akan kehilangan uangnya. Mereka seakan-akan berjudi atas risiko yang dihadapi orang lain. AIG tidak melakukan “reasuransi” atas CDS yang dikeluarkan karena CDS bukan produk asuransi. AIG menggunakan dana hasil penjualan CDS untuk membayar bonus yang besar kepada pegawainya yang berhasil menjual CDS. Dengan demikian, sebetulnya AIG menghadapi risiko puluhan, ratusan atau ribuan kali risiko asuransi, tergantung dari jumlah pembeli CDS, dan tidak ada alokasi dana untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi. Mereka mengandalkan penjualan CDS tahun berikutnya yang diharapkan semakin besar dan pada akhirnya menciptakan semacam ponzi scheme. Lebih jauh lagi, Goldman Sachs dan investment bank lainnya menjual produk CDO yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dan membeli produk CDS untung memperoleh keuntungan dari kegagalan produk CDO mereka. Kerugian investor merupakan keuntungan bagi mereka. Investor tetap membeli produk ini karena produk ini tetap mendapat peringkat AAA. Pemberian rating yang tinggi tetap diberikan oleh lembaga pemeringkat karena mereka dibayar lebih mahal dan akan diberi kesempatan untuk melakukan pemeringkatan berikutnya jika memberikan peringkat yang tinggi untuk produk-produk derivatif tersebut. Dengan berjalannya waktu, kredit-kredit berisiko tinggi mulai mengalami kemacetan dan pada tahun 2008 kredit macet dan penyitaan jaminan rumah meledak. Lembaga peminjaman tidak dapat menjual kreditnya kepada investment bank. Dengan semakin banyaknya kredit macet dan jaminan yang tidak dapat dilikuidasi, banyak lembaga peminjaman yang bangkrut. Selanjutnya pasar CDO kolaps. Investment bank terjebak dalam pinjaman yang sangat besar, CDO, dan jaminan rumah yang tidak dapat dijual. Maret 2008, investment bank Bear Stearns menghadapi krisis likuiditas dan diakuisisi oleh JP Morgan Chase dengan harga yang sangat murah dan dibiayai oleh dana jaminan darurat dari Federal Reserve. September 2008, Menteri Keuangan Henry Paulson, mantan CEO Goldman Sachs, mengumumkan Bank Sentral mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac, dua lembaga pemberi kredit pemilikan rumah. Dua hari kemudian, Lehman Brothers mengumumkan kerugian sebesar US$3,2 miliar. Kurang dari seminggu kemudian, pada hari Jumat tanggal 12 September 2008, Lehman Brothers dan Merril Lynch mengalami kesulitan likuiditas. Merril Lynch berhasil diselamatkan oleh Bank of America, sementara itu hanya Barclay’s Bank dari Inggris yang tertarik mengakuisisi Lehman Brothers. Namun rencana akuisisi Barclay’s

30 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Bank terkendala persyaratan dari Regulator di Inggris yang meminta jaminan dari Pemerintah Amerika. Persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Paulson. Lehman Brothers segera dinyatakan bangkrut. Penutupan Lehman Brothers ternyata menimbulkan konsekuensi yang tidak diperhitungkan Paulson sebelumnya, terutama yang terjadi di Inggris. Lehman Brothers banyak menjual surat berharga yang disebut REPO 105 di Inggris karena penjualan surat berharga tersebut dilarang di Amerika. Mereka melakukan penjualan ini untuk menyembunyikan kewajiban mereka yang sudah melebihi ambang batas. Surat berharga yang tidak dapat dicairkan akibat penutupan perusahaan. Kepanikan terjadi di berbagai bagian dunia. Pasar surat berharga kolaps, banyak perusahaan yang langsung mengalami kesulitan likuiditas dan harga saham berguguran. Masih dalam minggu yang sama, AIG harus segera memenuhi kewajibannya sebesar US$13 miliar kepada pemegang CDS. Belajar dari pengalaman Lehman Brothers Tanggal 17 September Pemerintah mengambil alih AIG. Keesokan harinya, Paulson dan Ben Bernanke, Kepala Federal Reserve Amerika, mengajukan dana US$700 miliar untuk menyelamatkan bank-bank. Selanjutnya, dalam kesulitan dan penderitaaannya, rakyat Amerika menyaksikan para eksekutif bankbank yang menjadi penyebab kesulitan hidup mereka tetap menikmati kehidupan yang nyaman. Mereka tidak harus mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang mereka buat yang menyebabkan kebangkrutan. Mereka malah tetap menikmati bonus-bonus yang diterima akibat keputusan-keputusan yang bermasalah, sesuai dengan performance contract yang disepakati. Dua bulan setelah menerima dana talangan, Para eksekutif Merill Lynch menerima lebih dari US$1 miliar. Joseph Cassano kepala AIGFP (AIG Financial Product) yang telah menyebabkan perusahaan menderita kerugian US$11 miliar, diangkat menjadi konsultan perusahaan dengan fee jutaan dollar perbulan. Mereka terkesan hanya memikirkan kepentingannya dan tidak mempedulikan penderitaan orang banyak. Pemerintah Amerika menanggapi skandal ini dengan mengeluarkan Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act yang dianggap lemah karena tidak ada pengaturan mengenai lembaga rating, lobbying dan kompensasi eksekutif, sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Sementara itu, tidak ada eksekutif lembaga keuangan yang ditangkap dan diadili atas tuduhan melakukan kecurangan dan tidak ada upaya untuk menggugat kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif. Situasi status quo ini tidak terlepas dari kekuatan lobby yang dilakukan oleh para pelaku industri keuangan. Sebelum krisis, mereka menyediakan dana sebesar lebih dari US$5 miliar untuk lobbying dan dana kampanye. Setelah krisis mereka mengalokasikan dana yang lebih besar. Mereka juga mempekerjakan 3000 lobbyist, lebih dari lima orang untuk setiap anggota Kongres untuk melawan upaya-upaya reformasi. Setelah krisis ternyata investment bank semakin besar karena mengakuisisi bank-bank kecil yang bermasalah dan semakin berkuasa melalui kekuatan lobby-nya. Skandal Korporasi di Asia Pada tahun 2009 terjadi skandal kegagalan Corporate Governance pada perusahaan Satyam di India. Sebelumnya perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan yang melaksanakan praktik Corporate Governance yang baik dengan memenangkan berbagai penghargaan Good Corporate Governance. Perusahaan ini memiliki 9 orang BOD, di mana 6 orang di antaranya merupakan independent director. Di antara ke enam independent director tersebut, dua orang merupakan akademisi dan salah satunya adalah profesor dari Harvard Business School. Independent director lainnya antara lain seorang konsultan internasional dan mantan pejabat tinggi negara. Pada tanggal 8 November 2011, Presiden Olympus Corporation yang baru diangkat dua minggu sebelumnya, Shuichi Takayama, mengumumkan pengakuan bahwa perusahaannya telah menyembunyikan kerugian perusahaan selama lebih dari sepuluh tahun dan menggunakan dana yang dinyatakan untuk komisi

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 31 PERAIH BEASISWA CA akuisisi beberapa perusahaan untuk menutup kerugian tersebut. Pengumuman ini mengakhiri spekulasi atas perusahaan selama sebulan terakhir. Kerugian Olympus dapat ditelusuri dari awal tahun 1990an ketika perusahaan banyak melakukan investasi pada produk derivatif dan investasi berisiko lainnya untuk mempertahankan laba. Ketika itu penjualan perusahaan-perusahaan Jepang mengalami penurunan akibat penguatan nilai Yen. Namun upaya untuk mempertahankan laba malah menghasilkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengatasi kerugian ini, Olympus melakukan strategi pertumbuhan melalui merjer dan akuisisi dengan secara intensif melakukan akuisisi berbagai perusahaan. Permasalahannya adalah informasi mengenai transaksi akuisisi dan pendanaannya dilakukan secara terbatas pada pimpinan Perusahaan di kelompok keuangan dan terkesan rahasia. Karena itu, ketika Michael Woodford, seorang executive managing director dari Olympus Medical Systems Europe, diangkat sebagai Presiden merangkap COO pada bulan April 2011, ia terkejut mendapati adanya transaksi akuisisi yang tidak diketahuinya terhadap sebuah perusahan produsen alat kesehatan Gyrus Group di Inggris yang seharusnya menjadi cakupan wilayah kerjanya. Ia melakukan investigasi dan menemukan pembayaran success fee atas akuisisi ini sebesar US$687 juta atau 31% dari nilai akuisisi yang sebesar US$2,2 miliar, jauh di atas fee yang biasanya dibayar, yaitu sekitar 1-2%. Pada penelusuran lebih lanjut terhadap penerima fee ditemukan bahwa pembayaran dilakukan melalui transaksi yang kompleks dan terkait dengan tiga transaksi akuisisi lainnya yang mencurigakan, yang secara keseluruhan mencapai nilai US$1,7 miliar. Woodford mengajukan banyak pertanyaan kepada Kikugawa yang menjadi Presiden Olympus pada saat terjadinya akuisisi-akuisisi tersebut. Namun banyak yang tak terjawab. Woodford merencanakan untuk mengundurkan diri, namun Olympus berupaya menahannya dengan mengangkatnya menjadi CEO pada 1 Oktober 2011. Pengangkatan ini tidak menghentikan Woodford untuk terus melakukan penyelidikan. Ia bahkan menunjuk Kantor Akuntan PricewaterhouseCoopers (PwC) untuk melakukan investigasi atas transaksi akuisisi tersebut. Dua minggu kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2011, ia diberhentikan dan diganti oleh mantan Presiden Olympus terdahulu, Tsuyoshi Kikukawa. Setelah diberhentikan, Woodford melakukan perlawanan dengan mengungkapkan ke publik skandal atas transaksi akuisisi dan perlakuan Board of Director Olympus terhadapnya. Olympus mencoba membantah dan membalas tuduhan Woodford, namun tampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Harga saham Olympus terus memgalami penurunan sehingga hanya dalam tempo 12 hari, pada tanggal 26 Oktober 2011, Kikukawa mengundurkan diri dengan alasan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kikugawa digantikan oleh Shuichi Takayama yang segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi atas transaksi akuisisi yang dipermasalahkan. Setelah pengakuan Takayama, Olympus memasuki babak baru. Harga saham semakin jatuh, turun sebanyak 80% pada akhir Desember. Saham Olympus berada dalam pengawasan khusus dan terancam delisting pada Tokyo Stock Exchange. Olympus diminta untuk segera merevisi Laporan Keuangannya selama 5 tahun dan kantor Olympus digeledah oleh kejaksaan. Olympus harus bersiap menghadapi tuntutan hukum dari lembaga penegak hukum di Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Sementara itu, tim independen, menemukan terdapat kerusakan moral (rotten to the core) pada Kikugawa dan beberapa eksekutif, yang menular kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka bekerja sama dengan tiga orang mantan bankir Bank Nomura dalam merancang rekayasa transaksi akuisisi. Mereka melarang tiga bank untuk memberikan informasi yang diminta oleh auditor sehingga gagal mendeteksi kecurangan yang terjadi.

32 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 3.3 Lingkungan Etika di Indonesia Indonesia memiliki konteks yang sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Peran pemerintah di Indonesia relatif lebih besar dibandingkan peran bisnis. Lembaga pasar modal masih relatif belum terinstitusionalisasi. Sebagian besar bisnis masih merupakan perusahaan keluarga dimana pemegang saham pengendali adalah pendiri perusahaan. Sebagian bisnis menjadi tumbuh berkembang berkat bantuan Pemerintah ataupun hubungan istimewa dengan Pemerintah yang berkuasa. Sebagian bisnis masih tergantung kepada proyek Pemerintah. Risiko dari suatu peranan negara yang besar adalah korupsi. Di Indonesia, korupsi telah terjadi jauh sejak awal kemerdekaannya, di tahun 1950an, dengan pelaku yang berganti-ganti tergantung siapa yang memegang kekuasaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal di mana politisi sipil yang memegang kekuasaan dan yang melakukan korupsi. Pada akhir tahun 1950an, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin, mengambil alih kekuasaan dari politisi sipil dan membaginya dengan tentara. Korupsi dilakukan oleh birokrasi dan tentara. Pada tahun 1966, Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan sehingga sepenuhnya berada di tangan tentara dan korupsipun banyak dilakukan oleh tentara. Pada tahun 1998, rakyat Indonesia sepakat untuk melakukan korupsi. Kekuasaan kembali ke tangan politisi sipil dengan pelaku korupsi yang semakin banyak, mulai dari anggota parlemen, birokrasi sampai ke penegak hukum. Fokus masyarakat terhadap korupsi menyebabkan kecurangan yang dilakukan bisnis tidak terlalu terungkap ataupun mudah terlupakan. Padahal sebagian korupsi terjadi berkat dukungan dari pengusaha dan kolusi antara pemegang kekuasaan dan pebisnis. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950-1957, banyak partai politik yang mendirikan perusahaan, sebagai sumber dana untuk persiapan pemilihan umum. Selain itu banyak anggota partai yang berbisnis dengan bermitra pengusaha. Sumber korupsi yang besar di masa demokrasi liberal adalah pelaksanaan Program Benteng. Program ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di dalam perekonomian yang sebelumnya didominasi oleh pengusaha Belanda dan Cina, yaitu dengan dengan mengembangkan pengusaha pribumi melalui pemberian lisensi importir dan fasilitas kredit impor. Dalam kenyataannya sebagian besar lisensi diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh yang berkuasa di birokrasi dan partai yang memiliki kewenangan dalam pemberian lisensi dan kredit. Para pemegang lisensi ini kemudian menjual lisensi dengan harga 200%-250% dari nilai nominalnya dan tidak mengembalikan kredit. Sedangkan pembeli lisensi adalah pengusaha Cina yang sebelumnya telah menjadi importir, sehingga ketika itu dikenal sebutan pengusaha Ali Baba. Setelah kejatuhan Soekarno, beberapa pengusaha yang dianggap kroni Soekarno menghadapi tuntutan hukum Mereka dituduh melakukan penyuapan untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor, dan menggunakan melakukan impor material dengan menggunakan perusahaan yang tidak memiliki lisensi. Mereka sempat dipenjara dan aset mereka disita. Orde baru membawa pengusaha baru. Kebanyakan dari mereka adalah pengusaha yang telah lama menjalin hubungan dengan tentara di masa demokrasi terpimpin ataupun yang segera membangun hubungan dengan pejabat baru. Mereka tumbuh dengan pesat bersama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik akibat tingginya harga minyak dan datangnya investasi asing ke Indonesia. Kebanyakan mengawali usaha dengan menjadi pemasok Pemerintah, memperoleh lisensi, konsesi, dan kredit sebagaimana pengusaha pada periode sebelumnya sampai kemudian berkembang menjadi mitra investor asing. Mereka menjalankan berbagai usaha sepanjang ada kesempatan. Karena itu mereka kemudian disebut sebagai konglomerat.

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 33 PERAIH BEASISWA CA Mereka lalu memanfaatkan kebijakan liberalisasi pasar modal tidak sekedar untuk memperoleh dana, namun memperoleh dana yang jauh lebih besar dari nilai perusahaan dengan melakukan rekayasa akuisisi internal. Akuisisi internal merupakan strategi yang populer dilakukan oleh kelompok konglomerat sejak tahun 1991 di mana perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha yang sama saling melakukan akuisisi atau cross holding dengan harga yang ditetapkan secara internal untuk perusahaan yang tidak tercatat di bursa atau menggunakan harga pasar yang telah direkayasa untuk perusahaan telah tercatat. Dengan akuisisi internal, pengusaha mendapat dana yang lebih besar dan kesempatan untuk memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi untuk mendirikan usaha baru yang kemudian kembali diakuisisi internal. Akuisisi internal menyebabkan aset para konglomerat ini tumbuh berkali-kali lipat. Pada paruh kedua Orde Baru muncul turunan baru dari korupsi, yaitu nepotisme, pada saat keluarga pejabat marak menjadi pengusaha. Sebagaimana pengusaha era sebelumnya, mereka berusaha dengan menjadi pemasok Pemerintah, dan kemudian memperoleh lisensi, konsesi, dan kredit. Sebagian dari proyek, lisensi dan konsesi dijual kepada pengusaha lain. Pengusaha yang ingin berkembang harus bermitra dengan mereka. Pada periode ini semakin sulit untuk dibedakan antara lembaga Pemerintah dan perusahaan milik pribadi pejabat pemerintah. Para pejabat berlomba-lomba untuk memajukan bisnis anak-anaknya. Sementara itu, setelah akuisisi internal dilarang, pengusaha memanfaatkan kebijakan liberalisasi perbankan dengan mendirikan bank dan memanfaatkan dana masyarakat untuk pembiayaan kelompok usahanya. Setelah Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pebisnis mencari dana melalui kredit dari bank lain, terutama bank Pemerintah, tukar menukar kredit dengan bank swasta lainnya, dan melakukan pelanggaran BMPK. Pengusaha juga mencari dana melalui utang luar negeri yang menawarkan bunga yang lebih rendah. Dalam tempo singkat jumlah utang swasta luar negeri meningkat dengan pesat sehingga melampaui utang resmi Pemerintah. Pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$63 hingga US$64 milyar, sementara utang pemerintah US$53,5 milyar. Utang swasta ini berjangka waktu pendek, rata-rata hanya 18 bulan dan sebagian besar dari pinjaman luar negeri swasta ini tidak di hedge. Besarnya utang swasta ini, menurut Bank Dunia, sebagai salah satu sebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Krisis ekonomi telah membuat Pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp647 triliun, dimana di antaranya sebesar Rp144,5 triliun merupakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BLBI merupakan bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan untuk menghadapi penarikan dana besarbesaran dari nasabah. BLBI diberikan kepada 48 bank umum swasta nasional. BLBI kemudian menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah bisnis di Indonesia. Skandal berawal dari temuan audit BPK yang menemukan 59,7% dari dana BLBI tersebut, atau sebesar Rp84,84 triliun tidak digunakan untuk membayar dana nasabah, melainkan untuk membiayai kontrak derivatif, membiayai ekspansi kredit, dan membayar kewajiban kepada pihak terkait. Permasalahan yang lebih besar muncul pada saat Pemerintah kesulitan untuk melakukan penagihan. Pemerintah meminta kesediaan pemilik bank untuk membayar BLBI yang diberikan dengan imbalan akan diberikan pengecualian hukum (release and discharge) atas berbagai pelanggaran yang dilakukan. Jika mereka tidak bersedia, maka BPPN akan melakukan tuntutan hukum. Awalnya pemerintah meminta pemilik bank yang tidak mampu membayar tunai dapat melakukan pengembalian BLBI dengan menyerahkan asetnya, baik berupa perusahaan, saham, aset tetap, dan piutang, melalui perjanjian master settlement and acquisition agreement (MSAA). Pemerintah, melalui BPPN, akan melakukan penjualan atas aset-aset tersebut Pemilik bank awalnya berkeberatan dan mereka baru bersedia menandatangani perjanjian setelah disepakati menggunakan auditor dan konsultan keuangan yang mereka tunjuk. Belakangan terungkap nilai aset yang diberikan digelembungkan. Sebagian lainnya sebetulnya sudah

34 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA digadaikan ke pihak lain. Permasalahan lainnya adalah pengelolaan perusahaan yang sudah diserahkan masih berada di tangan pemilik lama, karena pemerintah (BPPN) merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih pengelolaan. Timbul risiko terjadi rekayasa aset dan keuntungan dari perusahaanperusahaan tersebut. Permasalahan lainnya adalah pengelolaan perusahaan yang sudah diserahkan masih berada di tangan pemilik lama, karena pemerintah (BPPN) merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih pengelolaan. Timbul risiko terjadi rekayasa aset dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Akibatnya, dengan pola MSAA ini, Pemerintah harus menanggung kerugian karena hanya dapat menjual aset sekitar 20-30% dari nilai yang seharusnya diperoleh. Lebih dari itu, sebagian pemilik lama berupaya untuk mendapatkan kembali aset yang mereka serahkan pada saat aset tersebut dijual Pemerintah dengan harga murah. Bahkan mereka membelinya dengan kredit dari bank. Pemerintah lalu memperbaiki MSAA dengana master refinancing agreement and note issuance agreement (MRNIA), dimana pemilik bank tidak menyerahkan asetnya, tapi hanya menjaminkan. Mereka bertanggung jawab untuk penjualan aset tersebut. Selain itu mereka juga diminta untuk memberikan jaminan pribadi (personal guarantee) jika terjadi kekurangan atas aset yang dijual. Baik dengan MSAA ataupun MRNIA, pemilik bank diwajibkan melunasi utangnya dalam tempo 4 tahun. Ternyata perjanjian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak pemilik bank yang telah menandatangani perjanjian, gagal untuk menepati pelunasan dalam tempo 4 tahun. Banyak yang mencurigai bahwa para pemilik bank memang tidak berniat untuk melunasi utangnya. Mereka sebetulnya masih memiliki banyak aset dan usaha yang menguntungkan di luar negeri. Namun pemerintah tidak melakukan tindakan tegas. Justru sempat diputuskan waktu pelunasan diperpanjang sampai 10 tahun dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan pemberian diskon. Banyak faktor penyebab para pemilik bank tidak membayar kewajibannya. Faktor pertama adalah mereka memperoleh perlindungan dari pejabat pemerintah. Ada pemilik bank yang mendapat keringanan dalam MSAA dan MRNIA, karena memiliki akses langsung dengan pusat kekuasaan. Pihak BPPN juga mengalami kesulitan dalam bernegosiasi dengan pemilik bank, karena intervensi dari pejabat-pejabat tertentu. Akhirnya, semangat dan ketegasan dari pejabat BPPN pudar dan mereka ikut terlibat dalam kolusi. Faktor lainnya adalah banyak proses hukum dari pemilik bank yang berjalan lambat. Hanya sebagian kecil yang dilimpahkan ke pengadilan. Sampai dengan akhir tahun 2001, BPPN telah mengajukan 2.400 perkara. Sebanyak 2.064 kasus masih dalam proses penyidikan dan pengadilan, 106 kasus masih dalam tahap banding dan kasasi, dan 230 kasus telah diputus, dan dalam sebagian besar kasus itu BPPN dinyatakan kalah. Pada akhir tahun 2002, Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No. 8 tahun 2002 tentang pemberian jaminan hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, yang dikenal dengan Inpres Release and Discharge. Berdasarkan Inpres ini, pemilik bank kembali mendapat keringanan. Mereka dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapat Surat Keterangan Lunas, hanya dengan membayar tunai 30% dari kewajibannya dan membayar 70% sisanya dalam bentuk sertifikat bukti hak. Sampai dengan tahun 2008, tidak terlalu banyak kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian hukum kasus BLBI. Hanya terdapat 3 kasus yang memperoleh kepastian hukum. Surat Keterangan Lunas yang telah diberikan kepada pemilik bank ternyata tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Pada pertengahan tahun 2007 Kejaksaan Agung mengumumkan pembentukan tim khusus beranggotakan 35 orang untuk mengungkapkan kembali kasus BLBI, dengan fokus kepada kasus BCA (Anthony Salim) dan BDNI (Sjamsul Nursalim). Tim ini selanjutnya secara intensif melakukan

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 35 PERAIH BEASISWA CA pemeriksaan terhadap mantan pejabat BPPN. Tim khusus mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, sehingga penugasan diperpanjang dua kali. Akhirnya diumumkan bahwa penyidikan BLBI dihentikan karena kasus itu tidak memiliki bukti hukum. Dua hari kemudian, ketua Tim Jaksa Pemeriksa BLBI Urip Tri Gunawan tertangkap tangan petugas KPK dengan uang sebesar US$650 ribu tidak jauh dari rumah Sjamsul Nursalim di Simpruk setelah ia mengunjungi rumah tersebut. Bersama dengan Urip Tri Gunawan, tertangkap pula Artalyta Suryani, kerabat Sjamsul Nursalim, yang memberikan uang kepada Urip. Krisis perekonomian 1998 dan permasalahan BLBI merupakan skandal bisnis terbesar yang terjadi di Indonesia baik dari segi jumlah kerugian yang diderita pemerintah (dan rakyat) Indonesia maupun dari segi jumlah pelaku bisnis yang terlibat. Skandal ini dapat terjadi tidak sekedar akibat perilaku dari pengusaha, namun juga akibat kompetensi dan kepentingan dari (pejabat) pemerintah yang berkuasa ketika itu, serta kepentingan penegak hukum. Banyak kasus-kasus yang terjadi di awal tahun 2000an yang merupakan kelanjutan dari krisis ekonomi ini. Kasus lainnya yang melibatkan banyak perusahaan adalah kasus Gayus Tambunan yang terjadi di tahun 2010. Gayus adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Awalnya ia tertangkap karena terlibat tindak pidana pencucian uang akibat pencairan pencairan dana tak wajar sebesar Rp24,6 miliar. Masyarakat terkejut dan marah mengetahui Gayus PNS yang berusia 31 tahun tersebut sudah memiliki uang yang sangat besar, berikut rumah dan mobil mewah. Bahkan belakangan kepolisian mengumumkan telah menemukan dan menyita aset lainnya dari Gayus sebesar Rp74 miliar dalam mata uang asing dan logam batangan yang disimpan di safe deposit box sebuah bank swasta. Dalam persidangan Gayus menyatakan kekayaannya diperoleh dari “membantu” wajib pajak yang tengah dililit masalah di pengadilan pajak, sesuai dengan posisinya yang bertugas di Direktorat Keberatan dan Banding. Selama bekerja di Direktorat Keberatan dan Banding sejak tahun 2007, Gayus menangani sekitar 151 perusahaan dan perorangan dimana 45 ditangani langsung olehnya. Juga tersiar kabar, Gayus membantu perusahaan yang bukan ditanganinya. Selanjutnya dalam repliknya, Gayus mengaku hanyalah ikan teri, dan masih banyak big fish yang belum terkail. Dengan demikian, jika pengakuan Gayus benar, maka sebetulnya akan lebih banyak lagi pegawai pajak dan wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak, dan kasus pajak ini dapat menjadi skandal besar yang setara dengan skandal BLBI. Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan cepat. Kementerian Keuangan segera menyerahkan 151 dokumen wajib pajak yang terkait dengan Gayus. Pada bulan April, Kepolisian mengumumkan telah memeriksa 107 pegawai pajak yang menangani atau meneliti permohonan keberatan dan banding. Mereka juga mengumumkan telah meminta laporan hasil analisis terhadap 29 petugas pajak yang menangani permohonan keberatan dan banding 19 perusahaan wajib pajak kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sementara itu, PPATK juga telah menyampaikan 42 transaksi mencurigakan. Setelah itu diumumkan pembentukan tim gabungan yang meneliti 12 wajib pajak. Setelah itu tidak diketahui kelanjutan dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga belum terungkap pejabat pajak dan wajib pajak yang terlibat dalam kasus manipulasi pajak, baik yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Gayus, maupun yang diungkapkan Gayus dalam repliknya. Kasus korupsi yang ramai dibicarakan adalah kasus jual beli anggaran di DPR. Kasus ini melibatkan beberapa anggota partai politik, dengan Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang dipecat dari partai pada bulan Juli 2011, sebagai bintangnya. Terdapat dua “pasar” untuk jual beli anggaran ini. Pasar yang pertama adalah pada saat proses persetujuan anggaran yang diajukan oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Jual beli angggaran terjadi pada saat pembahasan dengan komisi-komisi di DPR, dalam bentuk mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran dan tambahan anggaran yang melebihi usulan Kementerian dan Lembaga. Sedangkan

36 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA pasar yang kedua untuk transaksi jual beli APBN Perubahan (APBN P). APBN P biasanya berupa anggaran pembangunan infrastruktur yang ditawarkan oleh anggota Badan Anggaran DPR kepada kepala-kepala daerah dan juga pejabat Kementerian. Kepala daerah dan pejabat Kementerian yang tertarik harus segera membayar fee anggaran, walaupun anggaran tersebut belum disetujui. Dalam transaksi jual beli anggaran, kepala daerah bermitra dengan perusahaan yang akan melaksanakan proyek dari anggaran tersebut. Dapat pula terjadi, perusahaan pelaksana proyek sudah disediakan oleh anggota DPR. Pengusaha tersebut sudah dipastikan akan menang dalam tender proyek. Perusahaan yang biasanya membayar fee anggaran, baik kepada anggota DPR maupun kepada kepala daerah atau pejabat Kementerian. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam kasus Nazarudin adalah PT Duta Graha Indah Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Pertumbuhan perusahaan yang signifikan terjadi pada tahun 2007, pada saat perusahaan melakukan penawaran saham perdana ke pasar modal. Pendapatannya ketika itu meningkat hampir dua kali lipat menembus angka Rp1 triliun, sedangkan asetnya meningkat hampir tiga kali lipat. Manajer Pemasaran Duta Graha dihukum dua tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi atas penyuapan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebagai success fee atas proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Direktur utama Perusahaan, mengaku bekerja sama dengan Nazarudin dalam berbagai proyek. Ia juga mengakui pemberian success fee kepada pihak-pihak yang membantu dalam bisnis konstruksi merupakan hal yang biasa. Menurutnya, selama sudah mendapatkan keuntungan, ia tidak lagi mempermasalahkan persentase pembagian fee yang disepakati. Pernyataan Direktur Utama perusahaan tersebut memberikan bukti bagaimana bisnis berkembang di Indonesia dan bagaimana sikap eksekutif Indonesia. Menjalin hubungan dan kolusi dengan politisi dan pejabat pemerintah merupakan hal yang biasa, mendatangkan banyak proyek dan dapat menjadi sumber keberhasilan. Ketrampilan yang dibutuhkan bagi pengusaha dan eksekutif untuk berhasil berbisnis di Indonesia adalah kemampuan untuk membangun, menjaga dan memanfaatkan hubungan dengan penguasa. 3.4 Tuntutan Masyarakat Terhadap Bisnis Beberapa permasalahan global yang terjadi membuat penderitaan dan menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan manusia. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar. Selain skandal korporasi yang telah dijelaskan, terdapat dua hal lainnya yang mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap perusahaan dan dunia usaha. Masalah Pencemaran Lingkungan: Pemanasan Global dan Krisis Energi Dampak dari pemanasan global dan krisis energi semakin dirasakan oleh semakin banyak orang dan dikhawatirkan semakin memburuk jika tidak dilakukan perubahan. Perusahaan yang bergerak di industri pembangkit listrik, transportasi, manufaktur dan kehutanan dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam emisi CO2. Perusahaan besar mendapat kritik sebagai penyebab terkikisnya hutan, terkurasnya perikanan dan barang tambang, sampai dengan membuang sampah-sampah yang membahayakan lingkungan. Terlebih lagi, beberapa perusahaan tercatat telah menimbulkan malapetaka besar bagi lingkungan hidup. Contoh klasik tragedi terbesar adalah ledakan pada pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal India pada tahun 1984 yang menyebabkan bocornya gas methyl isocyanate yang diperkirakan 500 kali lebih beracun dari sianida. Lebih dari 2.000 orang meninggal dan 200.000 terluka, sebagian besar adalah penghuni liar dari tempat-tempat kosong di sekitar pabrik. Sampai saat ini tampaknya ganti rugi terhadap korban

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 37 PERAIH BEASISWA CA belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus kerusakan lingkungan lainnya adalah bocornya kapal tanker milik perusahaan minyak Exxon yang menumpahkan 12 juta gallon minyak mentah di perairan Alaska pada tahun 1989 dan bocornya pipa yang menumpahkan 74 juta gallon minyak mentah di hutan Amazon Ekuador selama periode 1968 -1992. Anti Globalisasi Gerakan anti globalisasi sering terlihat dalam bentuk demonstrasi pada saat pertemuan KTT yang diselenggarakan oleh WTO, IMF, Bank Dunia, G8 dan organisasi lainnya, mencerminkan sentimen sebagian orang di negara berkembang atas kehadiran perusahaan multinasional melakukan investasi di negaranya. Sentimen ini terutama berdasarkan pada alasan bahwa investasi asing tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Investasi asing memberikan lapangan kerja bagi masyarakat tapi dengan pengorbanan dalam bentuk diskriminasi gaji, pemanfaatan tenaga kerja di bawah umur, pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, konsumerisme. Investasi asing juga sering menimbulkan perbenturan budaya. Investasi asing menguras sumber daya alam tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Bahkan sebagian malah menimbulkan biaya sosial dalam bentuk kerusakan lingkungan dari area yang digarap, yang menimbulkan penderitaan fisik seperti penyakit maupun kesulitan mata pencaharian penduduk lokal. Investasi asing hanya memberikan laba bagi pemegang saham di negara asal, di mana para pemegang saham melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di negara asal investasi. Investasi asing sering melangkah lebih jauh, mengatur masalah politik dari negara tempat investasi untuk menjamin keamanan investasi yang dilakukannya, seperti yang dilakukan oleh ITT di Chili yang terlibat dalam upaya penggulingan presiden terpilih yang dikhawatirkan akan melakukan nasionalisasi atas investasi mereka. Dari hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2007, penolakan terhadap investasi asing dan perdagangan bebas merupakan hal yang dikhawatirkan oleh pemimpin bisnis. 3.5 Inisiatif Untuk Menciptakan Bisnis yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan Banyak inisiatif yang telah dirintis untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa inisiatif yang cukup besar. Corporate Social Responsibility dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah 160 perusahaan internasional yang bergabung dengan komitmen yang sama terhadap lingkungan hidup dan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. WBCSD bertujuan untuk menjadi katalisator perubahan dan membantu tercapainya kerjasama yang lebih erat antara dunia usaha, pemerintah dan organisasi lain yang peduli terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. WBCSD merintis pengembangan CSR sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Pada saat itu WBCSD menyadari adanya reputasi korporasi yang buruk yang menimbulkan berbagai aksi yang merugikan korporasi, seperti pemboikotan terhadap produk layanan perusahaan, penyerangan terhadap asset perusahaan, kegagalan memperoleh pegawai yang bermutu dan kehilangan dukungan dari pegawai, tambahan biaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu, pembatasan operasi dalam bentuk peraturan perundangan yang baru, hambatan memperoleh pembiayaan, dan lain-lain.

38 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Masyarakat menuntut perusahaan berperilaku lebih etis dan bertanggungjawab. Mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang etis dan bertanggung jawab penting bagi perusahaan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat sehingga dapat beroperasi. Selanjutnya, untuk dapat meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, perusahaan harus menjamin bahwa tidak terjadi konflik dengan masyarakat dan bahkan dapat mengupayakan agar memperoleh manfaat yang nyata. Hal ini dapat terjadi jika perusahaan mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan dari para pemangku kepentingan, tidak sekedar pemenuhan kebutuhan pemegang saham. Dengan demikian, pertanggungjawaban sosial merupakan hal yang penting bagi penciptaan nilai untuk pemegang saham. Pertanggung-jawaban sosial tidak dapat dilihat hanya sebagai beban bagi perusahaan. Sebaliknya, strategi CSR yang jelas dapat meningkatkan laba karena mengurangi biaya melalui peningkatan dampak sosial yang positif dan mengurangi dampak yang negatif. Strategi CSR yang dapat mengkaitkan nilai bisnis dan sosial akan membuka peluang usaha baru. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan manajemen mengidentifikasi kebutuhan dari pemangku kepentingan, sebelum terjadi tekanan atau kekecewaan dari pemangku kepentingan yang tidak terpuaskan. Berdasarkan pemikiran di atas, WBCSD menyarankan beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam perumusan strategi, yaitu: • Pembangunan kapasitas (capacity building) dari masyarakat sehingga dapat membentuk modal sosial (social capital) • Pembangunan kemitraan (partnership building) dengan perusahaan lain dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat • Kerjasama dalam bidang teknologi, sebagai bagian dari pembangunan kapasitas dan pembangunan kemitraan • Keterbukaan dan transparansi untuk mengkomunikasikan bukti-bukti prilaku perusahaan yang bertanggung jawab Global Corporate Citizenship dari World Economic Forum CEOs Sekitar 44 pimpinan perusahaan terkemuka yang tergabung dalam gugus tugas dari World Economic Forum CEOs pada tahun 2002 membuat suatu pernyataan bersama bahwa komitmen mereka untuk menjadi global corporate citizen sama dengan komitmen mereka menjalankan bisnis. Artinya, menjalankan usaha yang bertanggung jawab harus melebihi dari kegiatan filantropi dan harus terintegrasi dengan strategi dan praktik usaha inti mereka. Mereka menyadari bahwa kunci keberhasilan menjadi global corporate citizen adalah hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan utama. Mereka merekomendasikan suatu Framework for Action untuk pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab akhir penerapan Corporate Citizenship. Framework for action ini dapat digunakan sebagai template yang dapat digunakan dalam proses kepemimpinan di dalam perusahaan dan diharapkan dapat saling melengkapi dengan prinsip dan pedoman Corporate Citizenship yang telah dikembangkan sebelumnya. A Framework for Action yang direkomendasikan adalah: 1. Provide Leadership: tetapkan arah stratejik untuk corporate citizenship dan terlibat dalam perdebatan mengenai globalisasi dan peran dunia usaha dalam pembangunan a. Artikulasikan maksud dan tujuan, prinsip, dan nilai-nilai kepada pihak internal dan eksternal perusahaan b. Promosikan contoh-contoh implementasi yang baik c. Terlibat diskusi dengan sektor keuangan untuk peningkatan kesadaran mengenai pentingnya masalah sosial dan lingkungan hidup d. Ikuti perdebatan globalisasi dan peran dunia usaha dalam pembangunan

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 39 PERAIH BEASISWA CA 2. Define What It Means For Your Company: definisikan isu kunci, pemangku kepentingan dan cakupan pengaruh yang relevan bagi perusahaan dan industri. a. Definisikan isu kunci, yang terdiri dari Good Corporate governance & Ethics (termasuk ketaatan terhadap hukum peraturan, dan standar internasional, upaya pencegahan tindak penyuapan dan korupsi, dan isu etika lainnya), tanggung jawab terhadap manusia (termasuk hak konsumen dan pekerja), tanggung jawab terhadap lingkungan dan kontribusi yang lebih luas kepada pembangunan (termasuk menjalin hubungan dengan pengusaha lokal, pemberian akses produk dan layanan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu). b. Tetapkan cakupan pengaruh (spheres of influence) perusahaan, yang dapat meliputi kegiatan inti usaha (core business), masyarakat lokal, asosiasi industri, dan kebijakan publik. c. Identifikasi pemangku kepentingan kunci untuk mengkomunikasikan isu-isu sosial, etika, dan lingkungan. Pemangku kepentingan kunci utama adalah investor, pelanggan, dan pegawai. Pemangku kepentingan lainnya dapat meliputi mitra bisnis, asosiasi industri, masyarakat lokal, serikat pekerja, LSM, institusi riset dan pendidikan, media, lembaga pemerintahan, lembaga internasional dan lain sebagainya. 3. Make It Happen: Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang memadai, terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk menyatukan corporate citizenship ke dalam strategi dan operasi perusahaan. a. Menjadikan corporate citizenship dalam agenda pimpinan perusahaan, misalnya dengan menciptakan kebijakan dan struktur yang mengawasi penyatuan corporate citizenship ke dalam strategi dan operasi perusahaan dan memantau kinerja sosial dan lingkungan. Struktur dapat berupa: komite yang bertanggung jawab terhadap Direksi dan Komisaris, external advisory panel, pemilihan komisaris dengan komposisi yang mencerminkan keragaman latar belakang. b. Menciptakan sistem kinerja dan insentif yang menjabarkan tujuan dan nilai-nilai perusahaan c. Terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan pemangku kepentingan. d. Mendorong inovasi dan kreatifitas, melalui insentif dan dukungan, untuk menciptakan operasi perusahaan yang ramah lingkungan. e. Menyiapkan calon-calon pimpinan usaha di masa depan, dengan mengintegrasikan corporate citizenship ke dalam kegiatan mentoring dan coaching dan program pengembangan eksekutif, mendorong sekolah bisnis untuk mengajarkan dan meneliti corporate citizenship dan menjadi role model bagi mahasiswa sekolah bisnis. 4. Be Transparent About It: membangun keyakinan pemangku kepentingan dengan mengkomunikasikan prinsip, kebijakan, dan operasi perusahaan secara transparan dan tidak berlebihan. a. Kesepakatan mengenai apa dan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan pihak internal: pegawai dan mitra bisnis, dan dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dari pihak di luar perusahaan. b. Mengembangkan program untuk pelaporan kepada pihak eksternal secara reguler dan konsisten mengenai tahapan komitmen kepada corporate citizenship, dan jika terjadi permasalahan, diskusi yang terbuka dan tepat waktu penting dilakukan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. c. Realistis untuk mengatur kecepatan dan mengelola harapan melalui kesepakatan dalam strategi yang jelas, jadual, dan roadmaps untuk implementasi komitmen kepada corporate citizenship.

40 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA UN Global Impact UN Global Impact merupakan inisiatif yang diciptakan oleh PBB untuk mempromosikan corporate citizenship. PBB menginginkan keterlibatan perusahaan swasta untuk memecahkan beberapa masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh globalisasi. Perusahaan diharapkan dapat berkontribusi secara sukarela melalui organisasi dan supply chain-nya. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan PBB, Pemerintah setempat, atau LSM untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan baik pada masyarakat setempat atau secara internasional. Latar belakang inisiatif ini adalah terjadinya meningkatnya gerakan penolakan globalisasi sepanjang tahun 1990an. Gerakan anti globalisasi ini menolak kemungkinan perusahaan untuk bergerak bebas di pasar bebas dan globalisasi produksi dengan pengorbanan lingkungan hidup, tenaga kerja dan hak asasi manusia. Inti dari Global Impact adalah sepuluh prinsip yang dikembangkan berdasarkan konvensi dan kesepakatan internasional terhadap hak asasi manusia, tenaga kerja, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan anti korupsi. Global Impact mengupayakan agar sepuluh prinsip ini menjadi bagian yang terintegrasi dari strategi dan operasi perusahaan. Sepuluh prinsip tersebut adalah: • Hak Asasi Manusia 1. Perusahaan harus mendukung dan menghargai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berada pada cakupan pengaruhnya, dan 2. Harus menjamin mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. • Standar Pekerja 3. Perusahaan harus menjamin kebebasan berserikat dan menghargai hak untuk berunding bersama, 4. Menghilangkan segala bentuk kerja paksa dan wajib (forced and compulsory labour), 5. Menghapus tenaga kerja di bawah umur, dan 6. Menghilangkan diskriminasi dalam kepegawaian dan pekerjaan. • Lingkungan Hidup 7. Perusahaan harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan;  8. Melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan 9. Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan.  • Anti-Korupsi 10. Perusahaan harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan. 

ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 41 PERAIH BEASISWA CA Referensi 1. Bachtiar, Emil (2012), Kasus-kasus Etika Bisnis dan Profesi, Salemba Empat. Bab Pendahuluan 2. Brooks, Leonard J. and Paul Dunn (2012). Business & Professional Ethics for Directors, Executives and Accountants. South-Western College Publishing, 6th edition, Chapter 1 3. Greene, Bob, A $100 Million Idea: Use Greed for Good, Chicago Tribune, 15 December 1986, diakses melalui http://articles.chicagotribune.com/ tanggal 4 November 2011 4. Hamilton, Clive, Why Consumer Capitalism Loves Waste, After-dinner Speech to the 6th Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production, Melbourne Convention Center 10 October 2005 diunduh melalui clivehamilton.net.au tanggal 27 Januari 2012

42 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA PERAIH BEASISWA CA