ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 43 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM BISNIS Bab IV PERAIH BEASISWA CA
44 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB IV ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM BISNIS 4.1 Prinsip Utama Akuntan Profesional Ada lima prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional, yaitu: 1. Integritas, Setiap Praktisi harus jujur dan berterus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis. 2. Objektivitas - tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau pihak lain, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan pihak lain dalam mengambil putusan professional atau bisnis. 3. Memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional – selalu memelihara dan meningkatkan kompetensi dan ketrampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan sehingga klien ataupun pemberi kerja memperoleh layanan profesional berdasarkan perkembangan praktik dan peraturan terkini, yang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. 4. Kerahasiaan – menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, dengan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan yang jelas dan memadai dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. 5. Perilaku profesional - mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari semua tindakan yang dapat merusak nama baik dan reputasi profesi. Integritas Integritas di dalam Kode Etik Akuntan Profesional berarti suatu kewajiban untuk jujur dan berterus terang dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan, dokumen, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau menyesatkan, disusun secara tidak hati-hati, atau adanya penghilangan atau penyembunyian informasi sehingga menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang menyesatkan. Objektivitas Integritas di dalam Kode Etik Akuntan Profesional berarti suatu kewajiban untuk jujur dan berterus terang dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan, dokumen, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau menyesatkan, disusun secara tidak hati-hati, atau adanya penghilangan atau penyembunyian informasi sehingga menghasilkan suatu laporan atau dokumen yang menyesatkan. Memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional Akuntan profesional diwajibkan untuk memelihara kompetensi dan ketrampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan sehingga klien ataupun pemberi kerja memperoleh layanan profesional berdasarkan perkembangan praktik dan peraturan terkini, yang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Layanan profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilan profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi pencapaian kompetensi profesional dan pemeliharaan kompetensi profesional.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 45 PERAIH BEASISWA CA Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknik, profesional, dan bisnis. Pengembangan profesional yang berkelanjutan memungkinkan akuntan profesional untuk mengembangkan dan memelihara kapabilitasnya untuk bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional. Kecermatan dalam bekerja mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan tuntutan tugas secara berhati-hati, menyeluruh, lengkap dan tepat waktu. Akuntan profesional akan mengambil langkahlangkah yang masuk akal untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah tanggungjawabnya memperoleh pelatihan dan supervisi yang memadai. Bila dipandang perlu, akuntan profesional harus memberikan pemahaman kepada klien, pemberi kerja atau pengguna jasa lainnya mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa profesional yang diberikan. Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan tindakan-tindakan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia dari klien atau organisasi pemberi kerja yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak luar tanpa izin yang memadai dan terinci kecuali jika terdapat kewajiban hukum dan profesional untuk mengungkapkannya. Selain itu, akuntan profesional juga tidak diperkenankan untuk menggunakan informasi yang bersifat rahasia tersebut utuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Akuntan profesional harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya, harus selalu berhati-hati terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga. Penjagaan kerahasiaan juga harus dilakukan di dalam organisasi klien dan pemberi kerja. Akuntan profesional juga harus menjaga kerahasiaan informasi dari calon klien atau pemberi kerja. Akuntan profesional harus menyiapkan langkah-langkah dan prosedur untuk memastikan staf yang bekerja di bawah pengawasannya, serta orang-orang yang diminta saran dan bantuan profesionalnya untuk menghargai prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan tetap harus dijaga walaupun akuntan profesional sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan klien dan pemberi kerja. Jika akuntan profesional berpindah kerja atau memperoleh klien baru, akuntan profesional berhak menggunakan pengalaman yang diperoleh di masa lalu, namun tidak diperkenankan menggunakan informasi rahasia yang dimiliki akibat hubungan kerja di masa lalu. Berikut ini adalah situasi-situasi dimana akuntan profesional diminta untuk mengungkapkan informasi atau pengungkapan dapat diterima, yaitu: 1. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja; 2. Pengungkapan yang diminta oleh hukum, sebagai contoh: a. Pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan; atau b. Pengungkapan kepada lembaga yang berwenang mengenai suatu pelanggaran hukum; dan 3. Adanya hak dan tugas profesional untuk mengungkapkannya, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku, dalam: a. Pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator; b. Menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator; c. Melindungi kepentingan profesional dari akuntan profesional dalam sidang pengadilan; atau d. Mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.
46 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, akuntan profesional harus mempertimbangkan: • Apakah ada pihak-pihak yang dirugikan atas izin klien atau pemberi kerja untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut. • Apakah seluruh informasi yang relevan diketahui dan memiliki bukti. Jika ada fakta yang tidak didukung bukti, informasi tidak lengkap, dan kesimpulan yang tidak meyakinkan, maka pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang akan disampaikan. • Jenis media komunikasi yang akan digunakan dan pihak yang dituju. Perilaku Profesional Prinsip perilaku profesional mewajibkan seluruh akuntan profesional untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat merusak nama baik profesi. Perilaku profesional mencakup setiap tindakan yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi, setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan permasalahan yang dihadapi oleh akuntan profesional akan mengambil kesimpulan yang negatif terhadap profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri, akuntan profesional tidak boleh merendahkan merendahkan martabat profesi. Akuntan profesional harus jujur dan berkata benar serta tidak boleh: a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang ditawarkan, serta kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki; b. Membuat perbandingan yang merendahkan atau tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan akuntan profesional lainnya. 4.2 Ancaman Terhadap Profesionalitas dan Pengamanannya Situasi kerja yang dihadapi oleh akuntan profesional mungkin akan menciptakan ancaman terhadap akuntan profesional dalam menjalankan prinsip utama akuntan profesional. Di lain pihak, tidak mungkin untuk mengidentifikasikan setiap situasi yang menciptakan ancaman dan menentukan tindakan pengamanan yang harus diambil oleh akuntan profesional. Terlebih lagi, perjanjian dan penugasan yang diberikan kepada akuntan profesional dapat berbeda sehingga menciptakan ancaman yang berbeda dan membutuhkan tindakan pengamanan yang berbeda. Karena itu dibutuhkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman profesionalitas. Ketika akuntan profesional mengidentifikasi ancaman dan berdasarkan evaluasi ancaman tersebut tidak pada tingkat yang dapat diterima, akuntan profesional harus menentukan apakah pengamanan yang memadai tersedia dan dapat diterapkan untuk menghilangkan ataupun mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima, dimana ketaatan pada prinsip tidak dikompromikan. Terdapat kemungkinan akuntan profesional menghadapi situasi di mana ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima, baik karena ancaman sangat signifikan atau tidak terdapat pengaman yang memadai tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi seperti ini, akuntan profesional harus menolak atau memberhentikan layanan profesional tertentu atau jika diperlukan membatalkan perjanjian dan berhenti dari penugasan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 47 PERAIH BEASISWA CA Ancaman Ancaman dapat tercipta dari berbagai bentuk hubungan dan siutasi. Ancaman dapat dikompromikan atau dapat dianggap dapat dikompromikan dengan prinsip-prinsip utama akuntan profesional. Suatu hubungan atau situasi dapat menciptakan lebih dari satu ancaman dan satu ancaman dapat mempengaruhi ketaatan terhadap lebih dari satu prinsip. Ancaman dapat dikategorikan dalam satu atau lebih kategori di bawah ini: a. Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional. b. Ancaman telaah-pribadi, yaitu ancaman yang terjadi di mana akuntan profesional tidak sepenuhnya dapat mengevaluasi hasil pertimbangan dari layanan profesional atau pekerjaan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan profesional atau individu yang bekerja pada akuntan profesional atau kantor yang mempekerjakan akuntan profesional dimana pertimbangan dari akuntan profesional tergantung dari layanan profesian atau pekerjaan sebelumnya. c. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan klien atau pemberi kerja pada posisi di mana objektivitas akuntan profesional dikorbankan. d. Ancaman kedekatan, yaitu ancaman akibat hubungan yang dekat atau sudah berlangsung lama dengan klien atau pemberi kerja sehingga akuntan profesional menjadi lebih bersimpati dengan kepentingan mereka atau terlalu mudah menerima pekerjaan mereka. e. Ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi akibat tekanan nyata atau yang dirasakan, seperti upaya untuk mempengaruhi akuntan profesional secara tidak pantas, sehingga akuntan profesional tidak dapat bersikap objektif. Pengamanan Pengamanan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: a. Pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah. b. Pengamanan dalam lingkungan kerja. Pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah meliputi: a. Persyaratan pendidikan, pelatihan dan pengalaman untuk menjadi anggota profesi. b. Persyaratan pendidikan berkelanjutan. c. Peraturan mengenai tata kelola perusahaan. d. Standar profesi. e. Pemantauan dan prosedur disiplin dari organisasi profesi atau regulator. f. Review eksternal terhadap laporan, surat pemberitahuan pajak, komunikasi dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian Konflik Etika Akuntan profesional mungkin akan menghadapi situasi untuk mengatasi konflik dalam menerapkan prinsip utama. Dalam memulai proses penyelesaian konflik etika, baik yang dilakukan secara formal atau informal, akuntan profesional perlu mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut: a. Fakta-fakta yang relevan. b. Isu etika yang terkait. c. Prinsip utama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. d. Prosedur-prosedur internal yang telah ada, dan e. Tindakan-tindakan alternatif.
48 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Dalam proses penyelesaian konflik etika, akuntan profesional diharapkan dapat memilih tindakan yang dianggapnya paling tepat setelah melakukan perhitungan atas konsekuensi dari seluruh alternatif tindakan yang tersedia. Jika konflik tidak terselesaikan dan akuntan profesional masih dihadapkan pada dilema etika, maka akuntan profesional dapat berkonsultasi dengan orang-orang yang tepat di dalam organisasi untuk membantu memecahkan masalah. Jika konflik terjadi dengan, atau di dalam, organisasi pemberi kerja, akuntan profesional perlu mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola organisasi, seperti direksi dan komisaris, atau komite audit. Penting bagi akuntan profesional untuk mendokumentasikan inti permasalahan, rincian dari diskusidiskusi yang dilakukan dan keputusan yang dibuat. Jika konflik memiliki dampak yang signifikan dan tidak dapat terselesaikan, akuntan profesional mungkin perlu mempertimbangkan untuk memperoleh saran secara profesional dari organisasi profesi atau penasehat hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip utama kerahasiaan sepanjang permasalahan didiskusikan kepada organisasi profesi secara anonim atau dengan penasehat hukum berdasarkan hak-hak hukum yang dimiliki. Namun, akuntan profesional perlu sangat berhati-hati dalam mempelajari hak hukum yang dimiliki agar tindakannya tidak menjadi suatu pelanggaran terhadap prinsip utama kerahasiaan. Jika konflik etika tidak dapat terpecahkan, walaupun seluruh kemungkinan sudah dijajaki, maka akuntan profesional, sepanjang dimungkinkan, menolak untuk tetap diasosiasikan dengan permasalahan yang menjadi konflik. Akuntan profesional harus mempertimbangkan kemungkinan untuk menarik diri sebagai anggota tim yang ditugaskan atau menarik diri untuk penugasan tertentu, atau berhenti dari perusahaan atau organisasi pemberi kerja. 4.3 Etika Akuntan Profesional dalam Bisnis Akuntan profesional dalam bisnis, baik secara perorangan atau bersama-sama, bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan dan informasi lainnya, yang akan digunakan oleh organisasi pemberi kerja atau pihak ketiga. Mereka juga dapat bertanggung jawab untuk memberikan manajemen keuangan yang efektif dan saran-saran untuk berbagai persoalan bisnis. Akuntan profesional dapat merupakan pegawai tetap, mitra, direktur, komisaris, pemilik-pengelola, relawan, atau lainnya yang bekerja pada satu atau lebih organisasi pemberi kerja. Namun, perjanjian kerja dengan organisasi pemberi kerja biasanya tidak mengatur kewajiban tanggung jawab etika dari akuntan profesional. Akuntan profesional mungkin menjabat posisi senior di dalam organisasi. Semakin tinggi jabatan akuntan profesional, semakin besar kemampuan dan kesempatannya untuk mempengaruhi situasi, praktik, dan kebiasaan di dalam organisasi. Akuntan profesional di dalam bisnis diharapkan dapat mendorong budaya berbasis nilai etika pada organisasi pemberi kerja melalui penekanan yang diberikan oleh akuntan profesional terhadap perilaku beretika. Akuntan profesional di dalam bisnis dilarang untuk terlibat dalam bisnis, pekerjaan, ataupun kegiatan yang diketahuinya merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau nama baik dari profesi yang mana bertentangan dengan prinsip utama akuntan profesional. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akuntan profesional menghadapi ancaman yang menyebabkan mereka melanggar prinsip utama profesi. Beberapa contoh situasi yang dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi adalah sebagai berikut:
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 49 PERAIH BEASISWA CA • Memiliki kepentingan keuangan atau menerima pinjaman atau jaminan dari organisasi pemberi kerja • Berpartisipasi dalam perhitungan insentif yang ditawarkan oleh organisasi pemberi kerja. • Penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi secara tidak wajar. • Mengkhawatirkan keberlanjutan kerja pada organisasi pemberi kerja. • Tekanan keuangan dan bisnis dari pihak di luar organisasi pemberi kerja. Contoh situasi yang menciptakan ancaman telaah pribadi adalah menentukan perlakuan akuntansi atas kombinasi bisnis setelah melakukan studi kelayakan yang mendukung keputusan kombinasi bisnis tersebut. Sementara itu, dalam berpartisipasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pemberi kerja, akuntan profesional mungkin akan melakukan promosi atas posisi organisasi. Sepanjang promosi tersebut dilakukan tanpa tekanan untuk menyusun laporan keuangan yang salah atau menyesatkan maka situasi tersebut tidak menciptakan ancaman advokasi. Contoh situasi yang menciptakan ancaman kedekatan akuntan profesional di bisnis adalah: • Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi pemberi kerja di mana anggota keluarga dekat bekerja pada organisasi tersebut dan membuat keputusan yang mempengaruhi laporan keuangan organisasi. • Hubungan yang telah lama berlangsung dengan kontak bisnis akan mempengaruhi keputusan bisnis. • Menerima hadiah atau perlakuan khusus, kecuali jika tidak ada nilainya dan tidak memiliki konsekuensi khusus. Contoh situasi yang mungkin menciptakan ancaman intimidasi untuk akuntansi profesional di bisnis meliputi: • Ancaman untuk memberhentikan atau mengganti akuntan profesional atau anggota keluarga dekat akibat ketidaksepakatan tentang aplikasi prinsip akuntansi atau bagaimana informasi keuangan dilaporkan. • Adanya seseorang yang dominan berupaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, misalnya yang terkait dengan pemberian kontrak atau penerapan prinsip akuntansi tertentu. Pengamanan dalam lingkungan kerja meliputi: • Diterapkannya sistem pengawasan perusahaan (corporate oversight) atau struktur pengawasan lainnya. • Diterapkannya program etika organisasi. • Diterapkannya prosedur rekrutmen pada organisasi pemberi kerja menekankan pentingnya mempekerjakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi. • Diterapkannya sistem pengendalian intern yang kuat. • Diterapkannya proses disiplin yang memadai. • Adanya kepemimpinan yang menekankan pentingnya perilaku etika dan ekspektasi terhadap pegawai untuk selalu melakukan tindakan beretika. • Diterapkannya kebijakan dan prosedur untuk memantau kualitas kinerja pegawai. • Adanya komunikasi tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur organisasi pemberi kerja, termasuk perubahannya, ke seluruh pegawai dan dilakukannya pelatihan dan pendidikan yang memadai mengenai kebijakan dan prosedur tersebut. • Diterapkannya kebijakan dan prosedur yang memberdayakan dan mendorong pegawai untuk berkomunikasi ke pimpinan organisasi mengenai isu etika tanpa ketakutan untuk mendapat hukuman. • Konsultasi dengan akuntan profesional lain.
50 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Dalam situasi di mana akuntan profesional di bisnis meyakini adanya perilaku atau tindakan beretika akan terus muncul dalam organisasi pemberi kerja, akuntan profesional dalam bisnis perlu mempertimbangkan saran hukum. Dalam situasi di mana seluruh pengaman telah digunakan dan tidak mungkin untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima, akuntan profesional harus mempertimbangkan untuk berhenti dari organisasi pemberi kerja. Potensi Konflik Akuntan profesional diharapkan selalu menaati prinsip utama. Namun ada saat-saat di mana tanggung jawab akuntan profesional terhadap organisasi pemberi kerja konflik dengan kewajiban profesional untuk menaati prinsip utama. Sebagai konsekuensi atas tanggung jawab terhadap organisasi pemberi kerja, akuntan profesional dalam bisnis mungkin akan menghadapi tekanan untuk bertindak atau berperilaku yang dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Tekanan ini, baik secara eksplisit atau implisit, dapat datang dari supervisor, manajer, direktur atau individu lain di dalam organisasi pemberi kerja. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi tekanan-tekanan untuk: • Bertindak bertentangan dengan hukum atau regulasi. • Bertindak bertentangan dengan standar teknis atau profesional. • Memberikan jalan untuk menerapkan strategi pengelolaan laba yang tidak beretika atau tidak legal. • Berbohongatausecaratidakdisengajamenyesatkan(termasukmenyesatkandengantidakberkomentar), terutama kepada: a. Auditor. b. Regulator. • Memublikasikan, atau terkait dengan, laporan keuangan dan non keuangan yang secara material berbeda dengan kenyataan, termasuk laporan yang terkait dengan: a. Laporan Keuangan. b. Laporan Pajak. c. Ketaatan Hukum. d. Laporan yang diwajibkan oleh Otoritas Pasar Modal. Signifikansi ancaman yang tercipta melalui tekanan, seperti ancaman intimidasi, harus dievaluasi dan pengamanan diterapkan, jika diperlukan, untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Beberapa contoh pengamanan, yaitu: • Meminta nasehat, dari dalam organisasi pemberi kerja, jika dimungkinkan, penasehat profesional yang independen, atau lembaga profesional yang relevan • Menggunakan proses penyelesaian sengketa formal di dalam organisasi pemberi kerja • Mencari bantuan hukum Penyiapan dan Pelaporan Informasi Akuntan profesional sering terlibat dalam penyiapan dan pelaporan informasi, baik informasi publik ataupun digunakan di dalam dan di luar organisasi pemberi kerja. Informai ini meliputi informasi keuangan atau manajerial, seperti peramalan dan anggaran, laporan keuangan, pembahasan dan analisis manajemen dan laporan manajemen yang diberikan oleh auditor selama proses audit laporan keuangan. Akuntan profesional harus menyiapkan dan menyajikan informasi secara wajar, jujur, dan mengikuti standar profesional yang relevan sehingga informasi tersebut dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Akuntan profesional dalam bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan atau menyetujui laporan keuangan dari organisasi pemberi kerja harus meyakini bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang relevan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 51 PERAIH BEASISWA CA Akuntan profesional dalam bisnis harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan: • Menjelaskan sifat dari transaksi bisnis, aset, dan liabilitas. • Mengklasifikasikan dan mencatat informasi tepat waktu dan secara memadai. • Melaporkan kenyataan secara akurat dan lengkap dengan mempertimbangkan materialitas Ancaman, seperti ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap objektivitas atau kompetensi dan kehati-hatian profesional, tercipta ketika akuntan profesional dalam bisnis menghadapi tekanan, baik eksternal ataupun kemungkinan memperoleh keuntungan pribadi, untuk terlibat dalam pemberian informasi yang menyesatkan atau menjadi terlibat dengan pemberian informasi yang menyesatkan melalui tindakan pihak lain. Signifikansi ancaman harus dievaluasi dan pengamanan diterapkan, jika diperlukan, untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Beberapa pengamanan meliputi konsultasi dengan atasan di dalam organisasi pemberi kerja, dengan komite audit atau dengan pihak-pihak yang bertangggung jawab terhadap tata kelola organisasi, atau organisasi profesi yang relevan. Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi ancaman pada tingkat yang dapat diterima, akuntan profesional dalam bisnis diwajibkan untuk menolak untuk terlibat atau dikaitkan dengan informasi yang dinilai oleh akuntan profesional menyesatkan. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin tidak mengetahui dirinya dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan. Namun, pada saat menyadarinya, akuntan profesional harus mengambil langkah-langkah untuk melepaskan keterkaitan dengan informasi tersebut. Jika diharuskan untuk membuat laporan, akuntan profesional harus mempertimbangkan untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk berhenti. Bertindak dengan Keahlian yang Cukup Prinsip utama kompetensi dan kehati-hatian profesional menuntut akuntan profesional dalam bisnis hanya melaksanakan pekerjaan yang dikuasainya melalui pelatihan atau pengalaman yang mencukupi. Akuntan profesional dalam bisnis tidak diperkenankan secara sengaja menyesatkan pemberi kerja mengenai keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Situasi yang dapat menciptakan ancaman terhadap ketaatan prinsip utama kompetensi dan kehati-hatian profesional, meliputi: • Keterbatasan waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara memadai. • Informasi yang tidak lengkap, tidak cukup atau dibatasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara memadai. • Pengalaman, pelatihan dan pendidikan yang tidak mencukupi dikaitkan dengan kompleksitas pekerjaan yang harus diselesaikan. • Sumber daya yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan secara memadai. Signifikansi ancaman akan tergantung pada faktor-faktor seperti apakah akuntan profesional bekerja dengan pihak lain dengan senioritas yang lebih tinggi di dalam organisasi serta tingkat supervisi dan review pekerjaan yang diterapkan. Signifikansi ancaman harus dievaluasi dan pengamanan diterapkan, jika diperlukan, untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Contoh dari beberapa pengamanan meliputi: • Mendapatkan saran dan pelatihan tambahan. • Memperhitungkan dengan baik bahwa tersediawaktu yang mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan. • Mencari bantuan dari orang-orang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan. • Konsultasi, jika dibutuhkan, dengan: a. Atasan di dalam organisasi pemberi kerja. b. Ahli yang independen. c. Organisasi profesi yang relevan.
52 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi ancaman pada tingkat yang dapat diterima, akuntan profesional dalam bisnis diwajibkan untuk menolak untuk melaksanakan tugas dengan memberikan alasan yang jelas. Kepentingan Keuangan Akuntan profesional dalam bisnis mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari keluarga dekatnya di mana situasi ini dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kerahasiaan mungkin tercipta melalui adanya motif dan kesempatan untuk memanipulasi informasi yang dapat mempengaruhi harga untuk memperoleh keuntungan keuangan. Contoh-contoh situasi yang dapat menciptakan ancaman kepentingan pribadi meliputi situasi di mana akuntan profesional dalam bisnis atau keluarga dekatnya: • Memiliki kepentingan keuangan, langsung atau tidak langsung, terhadap organisasi pemberi kerja, dan nilai dari kepentingan keuangan ini secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan profesional dalam bisnis. • Berhak atas bonus yang dikaitkan dengan laba dan nilai bonus secara langsung dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan profesional dalam bisnis. • Memiliki, langsung atau tidak langsung, opsi saham dari organisasi pemberi kerja, di mana nilai dari saham tersebut dipengaruhi secara langsung oleh keputusan yang dibuat oleh akuntan profesional dalam bisnis. • Memiliki, langsung atau tidak langsung, opsi saham dari organisasi pemberi kerja yang segera dapat dikonversi. • Dapat memperoleh opsi saham dari organisasi pemberi kerja atau bonus terkait dengan kinerja jika target dapat dicapai. Signifikansi ancaman harus dievaluasi dan pengamanan diterapkan, jika diperlukan, untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Dalam melakukan evaluasi signifikansi ancaman, akuntan profesional dalam bisnis harus mengevaluasi sifat dari kepentingan keuangan, yang meliputi besarnya kepentingan keuangan dan menentukan apakah kepentingan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung. Signifikansi dan besarnya nilai kepentingan berbeda dari satu individu ke individu lainnya tergantung dari situasi yang dihadapi oleh masing-masing individu. Beberapa contoh pengamanan, meliputi: • Kebijakan dan prosedur untuk komite independen untuk menentukan tingkat dan bentuk dari remunerasi yang akan diberikan. • Pengungkapan seluruh kepentingan yang relevan dan seluruh rencana untuk penjualan saham kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola organisasi, sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada organisasi pemberi kerja. • Konsultasi, jika diperlukan, kepada atasan. • Konsultasi jika diperlukan, kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola organisasi atau kepada organisasi profesi yang relevan. • Prosedur audit internal dan eksternal. • Pendidikan yang mengikuti perkembangan terakhir mengenai etika dan peraturan terkait dengan kemungkinan insider trading. Godaan atau Bujukan Akuntan profesional dalam bisnis atau keluarga dekatnya mungkin menerima godaan/bujukan dalam bentuk hadiah, keramah-tamahan, perlakuan istimewa, dan permintaan yang tidak pantas atas nama persahabatan atau kesetiaan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 53 PERAIH BEASISWA CA Godaan dan bujukan dapat menciptakan ancaman. Ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas atau kerahasiaan tercipta ketika godaan dilakukan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan, mendorong perilaku yang tidak jujur atau melanggar hukum, atau untuk memperoleh informasi rahasia. Ancaman intimidasi terhadap objektivitas dan kerahasiaan tercipta jika godaan diterima dan diikuti dengan ancaman untuk diungkapkan sehingga merusak reputasi akuntan profesional atau keluarga dekatnya. Keberadaan dan signifikansi dari ancaman tergantung dari sifat, nilai dan maksud dibalik godaan dan bujukan. Jika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi, dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan situasi, menilai godaan tidak signifikan dan tidak dimaksudkan untuk mendorong perilaku tidak beretika, maka akuntan profesional dapat memutuskan bahwa tawaran tersebut sebagai hal yang normal dalam bisnis dan dapat memutuskan bahwa tidak terjadi ancaman pada tawaran tersebut. Signifikansi ancaman harus dievaluasi dan pengamanan diterapkan, jika diperlukan, untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman tersebut pada tingkat yang dapat diterima. Jika ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui upaya pengamanan, maka akuntan profesional dalam bisnis dilarang untuk menerima tawaran. Bentuk nyata dari ancaman tidak langsung terlihat pada saat tawaran diberikan, namun dengan fakta bahwa tawaran diberikan maka tindakan pengamanan harus segera diterapkan. Beberapa contoh pengamanan, meliputi: • Memberitahu atasan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi bahwa tawaran telah diberikan. • Memberitahukan kepada pihak ketiga, seperti organisasi profesi atau organisasi tempat pemberi tawaran bekerja. Namun, akuntan profesional sebaiknya meminta nasehat hukum sebelum melakukan tindakan ini. • Menyarankan kepada keluarga dekat bahwa mereka berpotensi untuk memperoleh tawaran sebagai dampak dari posisi mereka di organisasi. • Memberitahu atasan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi bahwa anggota keluarga dekat bekerja pada pesaing atau rekanan dari organisasi. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi situasi di mana mereka diharapkan atau ditekan untuk memberikan tawaran untuk mempengaruhi proses pengambilkan keputusan atau memperoleh informasi rahasia. Tekanan ini dapat datang dari dalam organisasi pemberi kerja, seperti rekan kerja atau atasan, atau dari pihak eksternal yang menyarankan tindakan yang dapat menguntungkan organisasi pemberi kerja. Akuntan profesional tidak diperkenankan untuk melakukan penawaran dan jika tekanan datang dari dalam organisasi, maka akuntan profesional dalam bisnis harus mengikuti prinsip dan pedoman mengenai penyelesaian konflik etika, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
54 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Referensi IESBA (2013), Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, International Federation of Accountants, 2013 edition, Part A & Part C
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 55 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM PRAKTIK PUBLIK Bab VPERAIH BEASISWA CA
56 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB V ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL DALAM PRAKTIK PUBLIK 5.1 Ancaman dan Pencegahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik menggunakan istilah praktisi untuk akuntan profesional dan menggunakan istilah pencegahan sebagai terjemahan dari safeguards. Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada modul sebelumnya, ancaman-ancaman tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Ancaman kepentingan pribadi; b. Ancaman telaah pribadi; c. Ancaman advokasi; d. Ancaman kedekatan; dan e. Ancaman intimidasi. Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi bagi Praktisi mencakup antara lain: • Anggota dari tim assurance memiliki kepentingan keuangan terhadap klien assurance. • Praktisi memiliki ketergantungan atas jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari klien. • Anggota dari tim assurance memiliki hubungan bisnis yang penting dengan klien assurance. • Kantor Akuntan Publik (KAP) khawatir dengan kemungkinan kehilangan klien penting. • Anggota dari tim audit sedang dalam proses negosiasi untuk bekerja pada klien audit. • Imbalan jasa profesional yang bersifat kontinjen dikaitkan dengan perikatan assurance. Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman telaah pribadi mencakup antara lain: • Penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan yang lalu oleh anggota yang berbeda dari Kantor Akuntan yang sama (pada handbook dikategorikan sebagai ancaman kepentingan pribadi). • Praktisi mengeluarkan laporan assurance mengenai efektivitas sistem keuangan klien yang dirancang dan diimplementasikan oleh Praktisi. • Anggota dari tim assurance merupakan pimpinan atau pernah menjadi pimpinan Klien • Anggota dari tim assurance merupakan, atau pernah, dipekerjakan Klien dalam posisi yang dapat mempengaruhi hal-hal yang menjadi hal pokok dalam perikatan penugasan. • Praktisi memberikan jasa untuk Klien yang secara langsung mempengaruhi informasi yang menjadi hal pokok dalam perikatan penugasan assurance. Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman advokasi mencakup antara lain: • Mempromosikan saham dari klien audit. • Bertindak sebagai pengacara yang mewakili klien audit dalam litigasi atau perselisihan dengan pihak ketiga. Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman kedekatan mencakup antara lain: • Anggota tim yang ditugaskan memiliki keluarga dekat yang menjadi eksekutif pada klien. • Anggota tim yang ditugaskan memiliki keluarga dekat yang bekerja pada klien dengan posisi yang dapat mempengaruhi hal-hal yang menjadi hal pokok dalam perikatan penugasan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 57 PERAIH BEASISWA CA • Eksekutif klien atau orang yang dengan posisi yang dapat mempengaruhi hal-hal yang menjadi hal pokok dalam perikatan penugasan sebelumnya merupakan rekan KAP yang bertanggung jawab pada klien tersebut. • Anggota tim perikatan menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya secara jelas tidak signifikan. • Pejabat senior KAP memiliki sejarah hubungan yang panjang dengan klien assurance. Contoh-contoh situasi yang dapat menimbulkan ancaman intimidasi mencakup antara lain: • Ancaman atas pemutusan perikatan. • Klien audit mengindikasikan tidak akan memberikan kontrak non assurance sebagaimana yang direncanakan sebelumnya jika KAP tetap tidak menyepakati perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh klien atas transaksi tertentu. • Ancaman atas litigasi. • KAP ditekan untuk mengurangi cakupan pekerjaan secara tidak proporsional untuk menurunkan fee • Praktisi merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan yang dilakukan oleh pegawai klien karena pegawai tersebut lebih ahli dalam hal tersebut. • Praktisi diinformasikan oleh mitra KAP bahwa promosi yang direncanakan tidak dapat terlaksana kecuali praktisi setuju dengan perlakuan akuntansi yang tidak sesuai yang dilakukan oleh klien. Pencegahan Pencegahan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Pencegahan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: a. Pencegahan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah. b. Pencegahan dalam lingkungan kerja. Setiap Praktisi harus menggunakan pertimbangannya secara seksama untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi ancaman yang telah diidentifikasi, apakah dengan menerapkan pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima, atau dengan menolak peluang perikatan. Dalam memutuskan, praktisi harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, setelah mempertimbangkan semua fakta dan situasi yang dimiliki oleh praktisi pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa ancaman akan dihilangkan atau dikurangi sampai pada tingkat yang diterima sehingga ketaatan terhadap prinsip utama tidak dikorbankan. Dalam lingkungan kerja, pencegahan yang tepat sangat beragam, tergantung dari situasinya. Pencegahan lingkungan kerja terdiri dari pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan. Pencegahan pada tingkat institusi dalam lingkungan kerja mencakup antara lain: • Kepemimpinan pada KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. • Kepemimpinan padaKAPyang mengharapkan agar anggota tim assurance bertindak untuk melindungi kepentingan publik. • Kebijakan dan prosedur untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu pelaksanaan perikatan • Kebijakan yang terdokumentasi mengenai kebutuhan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi, mengevaluasi signifikansi ancaman, serta mengidentifikasi dan menerapkan pencegahan untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. • Kebijakan dan prosedur internal yang terdokumentasi yang memastikan terjaganya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. • Kebijakan dan prosedur untuk memastikan teridentifikasinya kepentingan atau hubungan antara KAP atau anggota tim yang ditugaskan dengan klien.
58 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA • Kebijakan dan prosedur untuk memantau ketergantungan KAP terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh dari satu klien. • Penggunaan rekan dan tim yang berbeda dengan lini pelaporan yang terpisah dalam pemberian jasa profesional selain jasa assurance kepada klien assurance. • Kebijakan dan prosedur yang melarang personil yang bukan merupakan anggota tim untuk memengaruhi hasil pekerjaan. • Komunikasi yang tepat waktu mengenai kebijakan dan prosedur (termasuk perubahannya) kepada seluruh rekan dan staf KAP, serta pelatihan dan pendidikan yang memadai atas kebijakan dan prosedur tersebut. • Penunjukan seorang anggota manajemen senior untuk bertanggung jawab mengawasi berfungsinya sistem pengendalian mutu KAP. • Pemberitahuan kepada seluruh rekan dan staf KAP mengenai klien-klien assurance dan entitas-entitas yang terkait dengannya untuk menjaga independensi terhadap klien assurance dan entitas yang terkait tersebut. • Mekanisme pendisiplinan yang mendorong kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. • Kebijakan dan prosedur yang mendorong dan memotivasi staf untuk berkomunikasi dengan pejabat senior KAP mengenai setiap isu yang terkait dengan kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang menjadi kekhawatirannya. Pencegahan pada tingkat perikatan dalam lingkungan kerja mencakup antara lain: • Melibatkan Praktisi lain yang tidak terlibat dalam layanan selain assurance untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan. • Melibatkan Praktisi lain yang tidak terlibat dalam tim assurance untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan. • Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris independen, organisasi profesi, atau Praktisi lainnya. • Mendiskusikan isu-isu etika profesi dengan pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. • Mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengenai sifat dan besaran imbalan jasa profesional yang dikenakan. • Meminta KAP lain untuk mengerjakan, atau mengerjakan ulang, suatu bagian dari perikatan. • Merotasi personil senior tim assurance. Praktisi dapat mengandalkan juga pencegahan yang telah diterapkan oleh klien, tergantung dari sifat penugasannya. Namun demikian, Praktisi tidak boleh hanya mengandalkan pencegahan tersebut untuk mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan oleh klien mencakup antara lain: • Klien menugaskan orang-orang di luar manajemen untuk memeriksa dan menyetujui penunjukan KAP. • Klien memiliki karyawan yang kompeten dengan pengalaman dan senioritas yang memadai untuk mengambil keputusan manajemen. • Klien telah menerapkan prosedur internal untuk memastikan objektivitas dalam proses pemilihan atas perikatan selain assurance. • Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan yang memastikan terciptanya pengawasan dan komunikasi yang memadai sehubungan dengan jasa profesional yang diberikan oleh KAP.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 59 PERAIH BEASISWA CA 5.2 Penunjukan Profesional Penerimaan Klien Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang selama ini dipertanyakan masyarakat yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya). Isu-isu yang terdapat pada klien yang jika diketahui dapat mengancam kepatuhan pada prinsip utama etika profesi mencakup antara lain keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal (seperti pencucian uang), kecurangan, atau pelaporan keuangan yang tidak lazim. Pencegahan yang tepat mencakup antara lain: • Memperoleh pemahaman tentang klien, pemilik, manajer,serta pihak yang bertanggung jawab atastata kelola dan kegiatan bisnis perusahaan, atau • Memastikan adanya komitmen dari klien untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau pengendalian internalnya. Setiap Praktisi harus menolak untuk menerima suatu klien jika ancaman yang terjadi tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dan keputusan untuk menerima suatu klien harus ditelaah secara berkala untuk penugasan yang berulang (recurring engagements). Penerimaan Penugasan/Perikatan Setiap Praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan. Karena itu, sebelum menerima penugasan, setiap Praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang dapat terjadi. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik. Pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman yang terkait dengan penerimaan penugasan ke tingkat yang dapat diterima mencakup antara lain: • Memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas kegiatan bisnis klien, persyaratan perikatan, serta tujuan, sifat, dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. • Memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri atau hal pokok dari penugasan. • Memiliki pengalaman mengenai peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan. • Menugaskan jumlah staf yang memadai dengan kompetensi yang diperlukan. • Menggunakan tenaga ahli jika dibutuhkan. • Menyetujui jangka waktu pelaksanaan perikatan yang realistis. • Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan diterimanya perikatan hanya bila perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara kompeten. Penerimaan Penugasan/Perikatan Setiap Praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan penugasan. Karena itu, sebelum menerima penugasan, setiap Praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang dapat terjadi. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan dengan baik.
60 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Perubahan dalam penunjukan Praktisi dan KAP Seorang Praktisi yang ditunjuk untuk menggantikan Praktisi lain atau seorang Praktisi yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender perikatan dari calon klien yang sedang dalam perikatan dengan Praktisi lain harus menentukan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut, yaitu adanya hal-hal yang dapat mengancam kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika Praktisi Pengganti menerima perikatan sebelum mengetahui seluruh fakta yang terkait. Signifikansi setiap ancaman harus selalu dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Praktisi Pengganti dapat berkomunikasi langsung dengan Praktisi Pendahulu untuk memperoleh pemahaman mengenai latar belakang penggantian Praktisi tersebut, sehingga Praktisi Pengganti dapat memutuskan tepat tidaknya menerima perikatan tersebut. Sebagai contoh, alasan penggantian Praktisi yang dikemukakan oleh calon klien mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang sesungguhnya, yang mungkin mengindikasikan adanya perbedaan pendapat antara calon klien dengan Praktisi Pendahulu, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi Praktisi Pengganti untuk menentukan diterima tidaknya penunjukan tersebut. Jika ancaman yang diidentifikasi merupakan ancaman yang signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Praktisi Pengganti mencakup antara lain: a. Mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan klien secara lengkap dan terbuka dengan Praktisi Pendahulu; b. Meminta Praktisi Pendahulu untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan klien yang diketahuinya yang relevan bagi Praktisi Pengganti, sebelum Praktisi Pengganti memutuskan untuk menerima perikatan tersebut. Ketika menanggapi permintaan untuk tender, Praktisi Pengganti harus mencantumkan dalam dokumen tendernya persyaratan mengenai komunikasi dengan Praktisi Pendahulu sebelum menerima perikatan tersebut dengan tujuan untuk menanyakan ada tidaknya alasan profesional atau alasan lainnya untuk tidak menerima perikatan tersebut. Pada umumnya Praktisi Pengganti harus memperoleh persetujuan dari calon klien, sebaiknya secara tertulis, sebelum melakukan komunikasi dengan Praktisi Pendahulu. Jika persetujuan tersebut telah diberikan oleh calon klien, maka Praktisi Pendahulu harus mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan lain yang relevan yang berlaku. Informasi yang diberikan oleh Praktisi Pendahulu kepada Praktisi Pengganti harus disampaikan dengan jujur dan jelas. Jika Praktisi Pengganti tidak dapat melakukan komunikasi dengan Praktisi Pendahulu, maka Praktisi Pengganti harus mencoba untuk memperoleh informasi mengenai semua kemungkinan ancaman yang dapat terjadi melalui cara-cara lain, seperti melakukan wawancara dengan pihak ketiga, atau melakukan penyelidikan mengenai latar belakang manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dari klien. Setiap Praktisi Pendahulu harus menjaga prinsip kerahasiaan. Lingkup informasi mengenai hal-hal yang dapat dan harus didiskusikan oleh Praktisi Pendahulu dengan Praktisi Pengganti ditentukan oleh sifat perikatan serta hal-hal sebagai berikut: a. Persetujuan dari klien untuk melakukan komunikasi tersebut, atau b. Ketentuan hukum, peraturan, atau kode etik profesi yang terkait dengan komunikasi dan pengungkapan tersebut. Jika tidak memperoleh persetujuan dari klien, Praktisi Pendahulu tidak boleh secara sukarela memberikan informasi mengenai klien kepada Praktisi Pengganti.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 61 PERAIH BEASISWA CA Praktisi Pengganti dapat diminta untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sebagai pelengkap atau merupakan pekerjaan tambahan dari Praktisi Pendahulu. Kondisi ini mungkin menimbulkan potensi ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehatihatian profesional karena kurang atau tidak lengkapnya informasi. Pencegahan terhadap ancaman ini mencakup antara lain pemberitahuan kepada Praktisi Pendahulu mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Praktisi Pendahulu untuk menyediakan semua informasi yang relevan agar Praktisi Pengganti dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 5.3 Benturan Kepentingan Setiap Praktisi harus mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika Praktisi bersaing secara langsung dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika Praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi. Pencegahan yang dilakukan oleh Praktisi umumnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Memberitahukan klien mengenai setiap kepentingan atau kegiatan bisnis KAP yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, dan memperoleh persetujuan dari klien untuk melanjutkan hubungan dengan klien berdasarkan kondisi tersebut, atau b. Memberitahukan semua pihak yang relevan yang teridentifikasi mengenai pemberian jasa profesional oleh Praktisi kepada dua atau lebih klien yang kepentingannya saling berbenturan, dan memperoleh persetujuan dari klien-klien tersebut untuk melanjutkan hubungan dengan mereka berdasarkan kondisi tersebut, atau c. Memberitahukan klien mengenai pemberian jasa profesional oleh Praktisi secara tidak eksklusif untuk suatu klien (sebagai contoh, tidak bertindak secara eksklusif untuk suatu industri atau jasa tertentu), dan memperoleh persetujuan dari klien untuk bertindak demikian. Selain itu, berikut ini adalah pencegahan tambahan yang harus dipertimbangkan: a. Penggunaan tim yang terpisah dalam memberikan jasa profesional kepada klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan; b. Penetapan prosedur untuk mencegah akses informasi oleh pihak yang tidak berhak (sebagai contoh, pemisahan fisik yang jelas atas masing-masing tim perikatan tersebut di atas, dan penyimpanan data yang aman dan terjaga kerahasiaannya); c. Penetapan pedoman yang jelas bagi anggota tim mengenai keamanan dan kerahasiaan data; d. Penggunaan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh setiap rekan dan staf KAP; dan e. Penelaahan secara berkala atas penerapan pencegahan oleh pejabat senior KAP yang tidak terlibat dalam perikatan. Jika benturan kepentingan menyebabkan ancaman terhadap satu atau lebih prinsip utama etika profesi tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima melalui penerapan pencegahan yang tepat, maka Praktisi harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau bahkan mengundurkan diri dari satu atau lebih perikatan yang berbenturan kepentingan tersebut. Jika klien tidak memberikan persetujuan kepada Praktisi sehubungan dengan permohonan Praktisi untuk memberikan jasa profesionalnya kepada pihak lain (baik klien maupun calon klien) yang kepentingannya
62 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA berbenturan dengan klien, maka Praktisi tidak boleh melanjutkan pemberian jasa profesionalnya kepada salah satu dari pihak-pihak tersebut. Benturan Kepentingan Setiap Praktisi harus mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika Praktisi bersaing secara langsung dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika Praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi. 5.4 Pendapat Kedua Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika dapat terjadi ketika Praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Sebagai contoh, ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama seperti fakta yang disajikan kepada Praktisi yang memberikan pendapat pertama, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan. Ketika diminta untuk memberikan pendapat kedua, setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: a. Meminta persetujuan dari klien untuk menghubungi Praktisi yang memberikan pendapat pertama; b. Menjelaskan mengenai keterbatasan pendapat yang diberikan kepada klien; dan c. Memberikan salinan pendapat kepada Praktisi yang memberikan pendapat pertama. Jika perusahaan atau entitas yang meminta pendapat tidak memberikan persetujuannya kepada Praktisi yang memberikan pendapat kedua untuk melakukan komunikasi dengan Praktisi yang memberikan pendapat pertama, maka Praktisi yang diminta untuk memberikan pendapat kedua tersebut harus mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi untuk menentukan dapat tidaknya memberikan pendapat kedua. 5.5 Fee dan Remunerasi Lainnya Dalam melakukan negosiasi mengenai fee atas jasa profesional yang diberikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah fee yang dipandang sesuai. Kenyataan bahwa jumlah fee yang diusulkan oleh Praktisi yang satu lebih rendah dari Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran fee yang
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 63 PERAIH BEASISWA CA diusulkan. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran fee yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku. Signifikansi ancaman akan tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran fee yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan. Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: a. Membuat klien memahami persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar penentuan besaran fee, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan. b. Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tersebut. Fee yang bersifat kontinjen telah digunakan secara luas untuk jasa profesional tertentu selain jasa assurance. Namun demikian, dalam situasi tertentu fee yang bersifat kontinjen dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, yaitu ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikansi ancaman tersebut akan tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut: a. Sifat perikatan; b. Rentang besaran fee yang dimungkinkan; c. Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional; d. Ada tidaknya penelaahan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen. Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: a. Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan fee. b. Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan Praktisi mengenai dasar penentuan fee. c. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. d. Penelaahan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan Praktisi. Dalam situasi tertentu, seorang Praktisi dapat menerima fee rujukan atau komisi (referral fee) yang terkait dengan diterimanya suatu perikatan. Sebagai contoh, jika Praktisi tidak memberikan jasa profesional tertentu yang dibutuhkan, maka fee dapat diterima oleh Praktisi karena merujuk klien yang berkelanjutan (continuing client) tersebut kepada tenaga ahli atau Praktisi yang lain. Praktisi dapat menerima komisi dari pihak ketiga (seperti penjual perangkat lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Penerimaan fee rujukan atau komisi tersebut dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Sebaliknya, seorang Praktisi dapat membayar juga fee rujukan untuk mendapatkan klien. Pembayaran imbalan jasa profesional rujukan tersebut dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehatian-hatian profesional.
64 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Setiap Praktisi tidak boleh membayar atau menerima fee rujukan atau komisi, kecuali jika Praktisi telah menerapkan pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: a. Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan fee rujukan kepada Praktisi lain atas suatu perikatan. b. Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien. 5.6 Pemasaran Jasa Profesional Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi dapat terjadi ketika Praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada perilaku profesional dapat terjadi ketika jasa profesional, hasil pekerjaan, atau produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip perilaku profesional. Setiap Praktisi tidak boleh merusak reputasi profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Setiap Praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau b. Membuat pernyataaan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan Praktisi lain. Jika Praktisi memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu iklan atau bentuk pemasaran lainnya, maka Praktisi harus melakukan konsultasi dengan organisasi profesi. 5.7 Hadiah dan Keramah-tamahan Praktisi maupun keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramah-tamahan (hospitality) lain oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dapat terjadi ketika hadiah dari klien diterima, atau ancaman intimidasi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut. Signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat, nilai, dan maksud di balik pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan sebagai pemberian yang secara jelas tidak signifikan, maka Praktisi dapat menyimpulkan pemberian tersebut sebagai Pemberian yang diberikan dalam kondisi bisnis normal, yaitu pemberian yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau untuk memperoleh informasi. Dalam kondisi demikian, Praktisi dapat menyimpulkan tidak terjadinya ancaman yang signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi. Jika ancaman yang dievaluasi merupakan ancaman yang signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Jika ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, maka Praktisi tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian tersebut.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 65 PERAIH BEASISWA CA 5.8 Menyimpan Aset Klien Setiap Praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab menyimpan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, Praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpanan aset milik klien dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap perilaku profesional dan objektivitas dapat terjadi dari penyimpanan aset klien tersebut. Praktisi yang dipercaya untuk menyimpan uang atau aset lainnya milik pihak lain harus melakukan pencegahan sebagai berikut: a. Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset KAP atau aset pribadinya; b. Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan; c. Setiap saat siap mempertanggungjawabkan aset tersebut kepada individu yang berhak atas aset tersebut, termasuk seluruh penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut; dan d. Mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan penyimpanan dan pertanggungjawaban aset tersebut. Selain itu, setiap Praktisi harus selalu waspada terhadap ancaman atas kepatuhan pada prinsip utama etika profesi yang dapat terjadi sehubungan dengan keterkaitan Praktisi dengan aset tersebut, sebagai contoh, keterkaitan Praktisi dengan aset yang berhubungan dengan kegiatan ilegal, seperti pencucian uang. Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan, setiap Praktisi harus melakukan wawancara yang memadai mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam kondisi demikian, Praktisi dapat mempertimbangkan untuk meminta nasihat hukum. 5.9 Objektivitas Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip utama objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien baik direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis. Setiap Praktisi yang memberikan jasa assurance harus bersikap independen terhadap klien assurance. Independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance) sangat dibutuhkan untuk memungkinkan Praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman yang diidentifikasi dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak yang signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: a. Mengundurkan diri dari tim perikatan. b. Menerapkan prosedur pengawasan yang memadai. c. Menghentikan hubungan keuangan atau hubungan bisnis yang dapat menimbulkan ancaman.
66 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA d. Mendiskusikan ancaman tersebut dengan manajemen senior KAP. e. Mendiskusikan ancaman tersebut dengan pihak klien yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. 5.10 Independensi - Dalam Perikatan Audit dan Review Perikatan audit dan review merupakan perikatan assurance dimana Praktisi menyatakan pendapatnya (kesimpulan) atas Laporan Keuangan. Perikatan audit dan review meliputi pelaporan atas Laporan Keuangan secara lengkap atau satu laporan keuangan saja. Dalam melaksanakan perikatan audit dan review, anggota tim, KAP, dan Jaringan KAP, diwajibkan untuk bersikap independen terhadap klien audit sehubungan dengan tugas mereka untuk melindungi kepentingan publik. Independensi yang diatur dalam Etika Profesi mewajibkan setiap Praktisi untuk bersikap sebagai berikut: a. Independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seorang individu untuk bertindak dengan integritas menerapkan objektivitas dan, skeptisisme profesional. b. Independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional telah dikorbankan. IESBA Code of Ethics for Professional Accountants mengembangkan kerangka konseptual yang membantu akuntan profesional untuk: a. Identifikasi ancaman independensi. b. Evaluasi signifikansi dari ancaman yang teridentifikasi. c. Menerapkan pencegahan yang dibutuhkan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Jika pencegahan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan maka akuntan profesional harus mengeliminasi situasi atau hubungan yang menciptakan ancaman atau menolak atau membatalkan perikatan audit dan review. IESBA Code of Ethics for Professional Accountants section 290 mencoba untuk memberikan kerangka konseptual pada beberapa situasi, namun disadari bahwa tindak mungkin untuk dapat mendefinisikan setiap situasi yang menciptakan ancaman independensi. Akuntan profesional harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menerapkan kerangka konseptual tersebut.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 67 PERAIH BEASISWA CA 5.11 Independensi - Dalam Perikatan Assurance Lainnya Perikatan assurance bertujuan untuk memperkuat tingkat keyakinan pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran yang dilakukan berdasarkan suatu kriteria terhadap suatu hal pokok tertentu. International Framework for Assurance Engagement (Assurance Framework) yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board menjelaskan elemen dan tujuan dari perikatan assurance dan mengidentifikasi perikatan yang harus menerapkan International Standards on Assurance Engagements (ISAE). Kepatuhan pada prinsip utama objektivitas menuntut independensi dari klien assurance. Perikatan assurance terkait dengan kepentingan publik, karena itu anggota dari tim assurance dan KAP independen dari klien assurance dan setiap ancaman harus dievaluasi serta tindakan pencegahan harus diterapkan. Definisi independensi pada perikatan assurance lainnya ini sama dengan definisi pada perikatan audit dan review. IESBA Code of Ethics for Professional Accountants mengembangkan kerangka konseptual yang membantu akuntan profesional untuk: a. Identifikasi ancaman independensi. b. Evaluasi signifikansi dari ancaman yang teridentifikasi. c. Menerapkan pencegahan yang dibutuhkan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Jika pencegahan tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan maka akuntan profesional harus mengeliminasi situasi atau hubungan yang menciptakan ancaman atau menolak atau membatalkan perikatan assurance. IESBA Code of Ethics for Professional Accountants section 291 mencoba untuk memberikan kerangka konseptual pada beberapa situasi, namun disadari bahwa tidak mungkin untuk dapat mendefinisikan setiap situasi yang menciptakan ancaman independensi. Akuntan profesional harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menerapkan kerangka konseptual tersebut.
68 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Referensi 1. IAPI (2010), Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2. IESBA (2013), Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, International Federation of Accountants, 2013 edition, Part B
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 69 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL IKLIM ETIKA DAN ORGANISASI BERINTEGRITAS Bab VI PERAIH BEASISWA CA
70 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB VI IKLIM ETIKA DAN ORGANISASI BERINTEGRITAS 5.1 Pentingnya Membangun Iklim Etika dan Organisasi Berintegritas Banyak pimpinan organisasi dan perusahaan yang beranggapan bahwa permasalahan etika adalah permasalahan individual. Setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan tidak beretika yang mereka lakukan, sementara itu organisasi tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempengaruhi etika seseorang karena sudah terbentuk melalui keluarga dan pendidikan pada masa kecil mereka. Memang Gayus Tambunan dari Direktorat Pajak dan Malinda Dee dari Citibank memperoleh hukuman atas tindakan mereka melanggar hukum. Namun apa yang mereka perbuat berpengaruh terhadap organisasi dan perusahaan tempat mereka bekerja. Kepercayaan pembayar pajak berkurang ketika muncul kasus Gayus. Citibank harus membayar dana nasabah yang digelapkan oleh Malinda Dee. Selain itu, tingkat kepercayaan nasabah terhadap Citibank juga menurun dan Citibank mendapat hukuman dari Bank Indonesia. Karena itu, organisasi dan perusahaan sangat berkepentingan terhadap perilaku etika dari orang-orang yang bekerja pada organisasi dan perusahaan tersebut. Organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada Sears, Roebuck & Company pada tahun 1992. Pada saat itu perusahaan tersebut dibanjiri oleh komplain atas bisnis layanan otomotif. Pelanggan dan pengacara dari 40 negara bagian di Amerika Serikat menuduh Perusahaan telah menyesatkan pelanggan dengan menjual suku cadang yang belum perlu diganti. Hal ini terjadi bukan karena penurunan moral pada pegawai perusahaan. Peristiwa ini juga terjadi bukan disengaja oleh manajemen. Namun terdapat beberapa faktor di dalam organisasi yang menciptakan situasi tersebut. Dalam menghadapi penurunan pendapatan, pangsa pasar yang mengecil dan persaingan yang semakin ketat, manajemen perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memperkenalkan program sasaran dan insentif yang baru untuk pegawai. Perusahaan meningkatkan kuota minimum dan memperkenalkan insentif produtivitas bagi mekanik bengkel. Asisten pelayanan (service assistants) diberikan target penjualan untuk produk tertentu, seperti rem, shock absorber dan lain-lain per shift dan memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukan. Jika mereka gagal mencapai target, mereka akan dipindahkan atau dikurangi jam kerjanya. Mereka mendapat tekanan untuk melakukan penjualan. Dengan tekanan dan insentif yang baru, sementara mereka pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, karena penjualan sangat tergantung pada kerusakan mobil, maka mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pertimbangan secara jernih. Mereka menjadi sulit untuk membedakan antara layanan yang tidak dibutuhkan dan perawatan yang memang harus dilakukan. Ditambah dengan ketidak-tahuan pelanggan, mereka menetapkan sendiri tindakan dalam area abu-abu yang memiliki berbagai interpretasi. Tanpa dukungan aktif dari manajemen untuk praktik beretika dan ketiadaan mekanisme untuk mendeteksi dan memeriksa penjualan yang meragukan dan hasil pekerjaan yang buruk, pegawai akan bertindak sesuai dengan tekanan yang dihadapi. Karena hal itu yang menjadi prioritas mereka. Setelah tuntutan terhadap Sears diketahui publik, CEO Edward Brennan mengakui tanggung jawab manajemen yang telah menerapkan sistem penetapan sasaran dan kompensasi yang menciptakan situasi penyebab kesalahan. Walaupun perusahaan menyangkal adanya niat untuk memanfaatkan pelanggan, eksekutif kemudian menghapus komisi kepada service assistant dan memberhentikan kuota penjualan untuk suku cadang tertentu. Mereka juga mengumumkan menerapkan sistem blind audit dan merencanakan untuk
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 71 PERAIH BEASISWA CA memperluas sistem pemantauan kualitas pelayanan. Untuk menyelesaikan tuntutan hukum, perusahaan menawarkan kupon untuk pelanggan yang membeli suku cadang tertentu selama periode 1990-1992. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaikan tuntutan diperkirakan sebesar $60 juta. 5.2 Keterbatasan Program Compliance Risiko menghadapi kasus hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang melanggar hukum tanpa terdeteksi berdampak pada konsekuensi biaya yang signifikan dan kehilangan nama baik dan kepercayaan pelanggan. Risiko ini menyebabkan banyak organisasi perusahaan yang menyadari pentingnya etika organisasi. Mereka mengembangkan etika organisasi yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, Pemerintah Amerika juga mendorong perusahaan untuk menerapkan program compliance, dengan memberikan denda yang lebih rendah kepada perusahaan yang melanggar hukum jika mereka sudah menerapkan program legal compliance. Program compliance biasanya menekankan pada pencegahan tindakan yang melawan hukum, melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan serta dengan memberikan hukuman bagi pelanggar. Manajer harus mengembangkan standar dan prosedur, menugaskan pegawai-pegawai yang memiliki jabatan yang tinggi untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar dan prosedur, menghindari pendelegasian wewenang kepada orang-orang yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran, mengkomunikasikan standar dan prosedur melalui pelatihan dan publikasi, melakukan audit kepatuhan, proses pemantauan, sistem whistleblowing dimana pegawai dapat melaporkan tindakan melawan hukum tanpa merasa takut dihukum, secara konsisten menegakkan standar melalui tindakan-tindakan disiplin, secara cepat melakukan tindakan jika terdeteksi pelanggaran, dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran sejenis tidak terulang di masa mendatang. Terdapat beberapa keterbatasan atas program compliance ini. Perusahaan multinasional menghadapi perbedaan hukum dan aturan pada masing-masing negara. Walaupun keterbatasan ini sebetulnya dapat diatasi dengan menetapkan standar yang tertinggi. Keterbatasan lainnya adalah program compliance terlalu menekankan kepada pemberian ancaman deteksi dan hukuman untuk mendorong perilaku yang mentaati hukum. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manusia bersifat self interest yang lebih memperhatikan untung rugi pada suatu pilihan daripada pertimbangan moral. Padahal tidak semua manusia bersifat self interest. Sebagian merasa memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Namun mereka diperlakukan sama dengan sebagian yang bersifat self interest. Hal ini akan lebih bermasalah dalam pemberian hukuman. Tidak semua orang perlu diancam untuk diberi sanksi. Malah pemberian hukuman justru berdampak negatif. Mereka akan melawan program-program yang menekankan pada hukuman terutama jika program dikembangkan tanpa keterlibatan mereka atau jika standar dianggap terlalu tinggi dan sulit untuk dicapai. Keterbatasan utama dari program compliance adalah program ini cenderung untuk tidak mendorong terciptanya imajinasi moral atau komitmen. Hukum tidak dimaksudkan untuk menginspirasi manusia untuk melakukan hal terbaik atau melakukan perbedaan. Program ini bukan pedoman untuk perilaku keteladanan atau bahkan untuk praktik-praktik yang baik. Manajer yang mendefinisikan etika sebagai kepatuhan hukum secara implisit mendukung suatu tingkat moral yang rata-rata (mediocre).
72 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 5.3 Integritas sebagai Tata Kelola Etika Pendekatan berbasis integritas ini diyakini akan membuat organisasi memiliki standar yang lebih kuat. Jika program compliance berakar pada upaya untuk menghindari pelanggaran hukum, maka organisasi yang berintegritas berbasis konsep pengelolaan sendiri (self-governance) berdasarkan sekumpulan prinsip. Dari perspektif integritas, tugas dari manajemen etika adalah untuk mendefinisikan dan menghidupkan nilainilai organisasi, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang beretika baik, dan untuk menanamkan rasa akuntabilitas bersama di antara pegawai. Tuntutan untuk mematuhi hukum akan dilihat sebagai aspek positif dari kehidupan organisasi daripada sebagai kendala yang tidak diinginkan dan dipaksa oleh pihak otoritas. Pada pendekatan integritas, konsep etika yang disepakati oleh anggota organisasi merupakan kekuatan utama dari organisasi. Nilai-nilai etika akan mempertajam upaya pencarian kesempatan, perancangan sistem organisasi, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh individu dan kelompok. Nilainilai etika akan memberikan kerangka acuan yang sama dalam organisasi dan berfungsi sebagai kekuatan untuk mempersatukan organisasi dari fungsi yang berbeda, bisnis yang berbeda dan kelompok pegawai yang berbeda. Etika organisasi membantu mendefinisikan organisasi dan apa yang diperjuangkan dari organisasi tersebut untuk dicapai. Bentuk dari program integritas menyerupai dengan program compliance, seperti kode etik, pelatihan, mekanisme pelaporan, investigasi atas potensi pelanggaran, dan audit dan pengawasan untuk menjamin standar dan aturan perusahaan dijalankan dan dipatuhi. Sebagai tambahan, jika dirancang dengan tepat, program berbasis integritas dapat menciptakan dasar untuk mencari kemanfaatan dari kepatuhan terhadap hukum. Pendekatan organisasi yang berintegritas lebih luas, lebih dalam dan lebih sulit dari program compliance. Dikatakan lebih luas karena pendekatan ini berupaya untuk memungkinkan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab. Lebih dalam karena mencakup ethos dan sistem operasi dari organisasi dan anggotaanggotanya, nilai-nilai yang mereka pedomani, cara berpikir dan berperilaku. Dan lebih sulit karena membutuhkan upaya secara aktif untuk mendefinisikan tanggung jawab dan aspirasi yang menjadi bagian dari pedoman etika organisasi. Di atas semuanya, etika organisasi merupakan kerja dari manajemen. Pimpinan perusahaan mungkin memegang peran penting pada saat perancangan dan implementasi program integritas, tapi seluruh manajer dari seluruh lini dan seluruh fungsi terlibat dalam proses. Terdapat beberapa pendekatan dalam pembentukan organisasi berintegritas ini. Sebagian perusahaan fokus dalam mendefinisikan nilai-nilai inti integritas yang mencerminkan kewajiban-kewajiban dasar sosial, seperti menghargai hak pihak lain, kejujuran, kesepakatan yang adil, dan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan organisasi perusahaan lainnya menekankan pada aspirasi, yaitu nilai-nilai yang diinginkan secara etika tapi bukan merupakan kewajiban moral, seperti layanan yang baik kepada pelanggan, komitmen terhadap keragaman, dan keterlibatan dalam komunitas. Pada saat implementasi, sebagian organisasi memulai dengan perilaku. Organisasi mengembangkan kode etik yang merinci perilaku yang pantas, bersama dengan sistem insentif, audit dan pengawasan. Sedangkan organisasi perusahaan lainnya fokus kepada tindakan-tindakan yang kurang terinci dan lebih memperhatikan pengembangan sikap, proses pengambilan keputusan, dan cara berpikir yang mencerminkan nilai-nilai organisasi. Asumsi yang digunakan adalah komitmen pribadi dan proses pengambilan keputusan yang pantas akan mengarah kepada tindakan yang tepat.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 73 PERAIH BEASISWA CA Perbedaan karakteristik dan implementasi antara program compliance dan organisasi berintegritas dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. Tabel 1 Perbedaan Karakteristik Program Compliance dan Integritas Karakteristik Program compliance Program Integritas Etika Sesuai dan taat dengan standar yang diterapkan dari luar organisasi Mengelola sendiri sesuai dengan standar yang dipilih Tujuan Mencegah terjadinya tindakan melawan hukum Mendorong tindakan-tindakan yang bertanggung jawab Kepemimpinan Dipimpin oleh ahli hukum Dipimpin oleh manajemen dengan bantuan ahli hukum, spesialis SDM dan lain-lain Metode Pendidikan, pengurangan kewenangan, auditing dan pengawasan, pemberian hukuman Pendidikan, kepemimpinan, akuntabilitas, sistem organisasi dan proses pengambilan keputusan, auditing dan pengawasan, pemberian hukuman Asumsi perilaku Otonom/individualis yang didorong oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material Sosial, yang dipandu oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material, nilai-nilai, kesempurnaan dan rekan sejawat Tabel 2 Perbedaan Implementasi Program Compliance dan Integritas Implementasi Program compliance Program Integritas Standar Hukum Pidana dan UU terkait dengan kegiatan organisasi perusahaan Nilai-nilai dan aspirasi organisasi, kewajiban sosial, termasuk kewajiban taat hukum Staffing Ahli hukum Pimpinan dan manajer Kegiatan Mengembangkan standar compliance, pelatihan dan komunikasi, pelaporan pelanggaran, investigasi, audit atas ketaatan, penegakan standar Menjalankan organisasi berdasarkan nilai-nilai dan standar, pelatihan dan komunikasi, pengintegrasian nilai-nilai ke dalam sistem organisasi, memberikan bimbingan dan pelatihan, menilai kinerja berbasis nilai-nilai, identifikasi dan pemecahan masalah, mengawasi ketaatan Pendidikan Sistem dan standar compliance Pengambilan keputusan dan nilai-nilai organisasi, sistem dan standar compliance
74 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 5.4 Program Integritas yang Efektif Pada dasarnya tidak ada satu jenis program integritas yang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi program integritas pada satu organisasi perusahaan, seperti pribadi pimpinan organisasi, sejarah organisasi, budaya organisasi, lini bisnis, dan regulasi industri. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik dari program integritas yang efektif, yaitu: • Nilai dan komitmen yang masuk akal dan secara jelas dikomunikasikan. Nilai dan komitmen ini mencerminkan kewajiban organisasi dan aspirasi yang dimiliki secara luas yang menyentuh seluruh anggota organisasi. Pegawai dari berbagai tingkatan menerima nilai dan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh, merasa bebas untuk mendiskusikannya, dan memahami pentingnya dalam praktik. Hal ini bukan berarti semuanya sudah jelas sehingga tidak ada ambiguitas dan konflik. Namun selalu ada keinginan untuk mencari solusi yang sesuai dengan kerangka nilai tersebut. • Pimpinan organisasi secara pribadi memiliki komitmen, dapat dipercaya, dan bersedia untuk melakukan tindakan atas nilai-nilai yang mereka pegang. Mereka tidak sekedar juru bicara. Mereka bersedia untuk memeriksa keputusannya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Konsistensi merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Ceramah berkepanjangan dan tidak jelas tentang nilai-nilai perusahaan hanya memancing ketidak-percayaan pegawai dan penolakan terhadap program. Pada saat yang sama, pimpinan harus mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang sulit ketika terjadi konflik antara kewajiban etika. • Nilai-nilai yang digunakan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan tercermin dalam kegiatan-kegiatan penting organisasi: penyusunan rencana, penetapan sasaran, pencarian kesempatan, alokasi sumber daya, pengumpulan dan komunikasi informasi, pengukuran kinerja, dan pengembangan SDM. • Sistem dan struktur organisasi mendukung dan menguatkan nilai-nilai organisasi. Sistem pelaporan dibuat untuk memungkinkan dilakukannya check and balance untuk mendukung pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan. Penilaian kinerja memperhatikan cara kerja dan hasil kerja. • Seluruh manajer memiliki ketrampilan pengambilan keputusan, pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang berbasis etika setiap harinya. Berpikir dan memiliki kesadaran etika harus menjadi bagian dari perlengkapan mental seorang manajer. Pendidikan etika biasanya merupakan bagian dari proses. Keberhasilan dalam menciptakan iklim untuk perilaku yang beretika dan bertanggung jawab membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan investasi yang cukup besar dalam waktu dan sumberdaya. Suatu buku kode etik yang mewah, pejabat yang berpangkat tinggi di bidang etika, program pelatihan, dan audit etika tahunan serta jebakan-jebakan program etika lainnya tidak perlu ditambahkan dalam organisasi yang bertanggung jawab dan taat hukum yang nilai-nilai dimiliki tercermin dalam tindakan yang dilakukan. Program etika formal akan membantu sebagai katalis dan sistem pendukung, tapi integritas organisasi tergantung kepada integrasi nilai-nilai organisasi ke dalam sistem. 5.5 Dampak Organisasi yang Berintegritas terhadap Akuntan Profesional Konsep organisasi berintegritas dapat membantu akuntan profesional dalam dua hal. Pertama, untuk akuntan profesional yang mengembangkan kantor sendiri, maka pendekatan integritas akan membantu akuntan profesional dalam menghidupkan dan menjaga etika akuntan profesional yang akan memudahkan akuntan profesional dalam menjalankan profesinya. Selain itu, akuntan profesional dapat melakukan penilaian terhadap integritas organisasi dari kliennya dalam menilai risiko yang dihadapi.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 75 PERAIH BEASISWA CA Kedua, untuk akuntan profesional yang bekerja di dalam organisasi, penilaian terhadap integritas organisasi merupakan langkah pertama dalam pemilihan organisasi tempat bekerja. Akuntan profesional harus memilih tempat bekerja yang mendorong terciptanya dan terjaganya etika akuntan profesional. Akuntan profesional harus menghindari tempat bekerja yang berpotensi untuk menciptakan konflik-konflik etika dan mendorong akuntan untuk mengorbankan etika profesionalnya. Selain itu, akuntan profesional juga dapat membantu organisasi tempat bekerja untuk menjadi organisasi berintegritas di mana nilai-nilai organisasi selaras dengan nilai-nilai etika profesionalnya.
76 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Referensi 1. Brooks, Leonard J. and Paul Dunn (2012). Business & Professional Ethics for Directors, Executives and Accountants. South-Western College Publishing, 6th edition, Chapter 5 2. Murphy, Patrick E (1989)., Creating Ethical Corporate Structure, Sloan Management Review, Winter, 81- 87 3. Paine, Sharpe Lynn (1994), Managing for Oganizational Integrity, Harviard Business Review, March – April, 106-117
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 77 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL TINJAUAN TATA KELOLA: KONSEP, PRINSIP, DAN PRAKTIK DI INDONESIA Bab VII PERAIH BEASISWA CA
78 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA BAB VII TINJAUAN TATA KELOLA: KONSEP, PRINSIP, DAN PRAKTIK DI INDONESIA 7.1 Alasan Diperlukan Tata Kelola yang Baik Perkembangan tata kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan (agency theory) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori tersebut mendasarkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumberdaya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk mengelola sumberdaya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan prinsipal. Perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam menjalankan usahanya, antara lain dengan Direksi/Manajemen, pemegang saham pengendali dan non-pengendali, kreditor, pemerintah, karyawan, masyarakat. Sumberdaya tidak hanya berupa modal finansial tetapi antara lain juga modal intelektual dan ketrampilan, layanan publik/infrastruktur, sumber daya alam. Contoh hubungan prinsipal-agen tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemegang saham dan manager, hubungan prinsipal-agen dapat pula terjadi hubungan antara: a. Kreditor (prinsipal) dan Manajemen (agen). b. Pemegang Saham Non-Pengendali (prinsipal) dan Pemegang Saham Pengendali (agen). c. Pemerintah (prinsipal) dan Manajemen (agen). d. Karyawan (prinsipal)-Manajemen (agen). e. Publik (prinsipal)-Manajemen (agen). Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibanding prinsipal. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen disebut dengan asimetri informasi (asymmetric information). Tanpa pengawasan yang kuat, agen cenderung untuk mengejar kepentingannya sendiri (yaitu, self interest), yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan tingkat asimetri informasi yang tinggi, tindakan agen tidak dapat dilihat/diamati dengan baik sehingga agen akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan prinsipal. Contoh-contoh manifestasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen adalah: pemegang saham – manajemen (Enron, Worldcom, Bank Global), pemegang saham pengendali – pemegang saham non-pengendali (Parmalat, Bank Century, Satyam), kreditur- manajemen (Bank Century, Parmalat, Great River Garment), masyarakat – manajemen (Inti Indorayon). Berikut adalah penjelasan lebih rinci terhadap beberapa konflik kepentingan. Konflik Pemegang Saham dan Manajer Perilaku mementingkan diri sendiri (self interest) dari manager (agen) akan menimbulkan konflik dengan kepentingan pemegang saham (prinsipal). Manajer lebih suka pertumbuhan dan ukuran perusahaan menjadi besar karena berarti akan mendapat keamanan kerja yang lebih besar, kompensasi yang lebih besar, prestise yang lebih besar dan pengeluaran diskresioner yang lebih besar. Konfik antara manajer dan pemegang saham dapat berbentuk:
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 79 PERAIH BEASISWA CA 1. Konsumsi penghasilan tambahan yang berlebihan (perquisites) dapat berbentuk manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung misalnya penggunaan mobil perusahaan yang terlalu mewah dan pengeluaran pengeluaran lain yang tidak perlu, sedangkan manfaat tidak langsung misalnya ruangan kantor yang terlalu mewah. 2. Manajer melakukan shirking (lalai) dimana manager tidak bekerja dengan upaya terbaik mereka. Contoh masalah ini dapat dilihat pada kasus Bank Global, kasus Enron dan Worldcom. Konflik antara Kreditur dan Pemegang Saham Ketika membahas konflik Kreditur - Pemegang Saham ini, diasumsikan manager bertindak mewakili pemegang saham yang mengadakan kontrak dengan kreditur. Masalah keagenan terkait hutang terjadi ketika manajer sebagai perwakilan pemegang saham berusaha mentransfer kesejahteraan dari kreditur ke pemegang saham dan atau dirinya sendiri. Ketika perusahaan mengeluarkan hutang yang berisiko, perusahaan memiliki pilihan untuk gagal membayar hutang. Konflik ini dapat terwujud dalam tiga cara yaitu: aset substitusi, underinvestment dan claim dilution. a. Asset Substitution Problem Aset substitusi terjadi ketika sebuah perusahaan menukar investasi pada aset-aset berisiko rendah kepada investasi pada aset berisiko tinggi. Substitusi aset ini menyebabkan meningkatnya resiko. Peningkatan level resiko ini akan berdampak negatif terhadap kreditur karena meningkatnya kemungkinan perusahaan gagal dalam membayar hutang. Pengalihan aset menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi kreditur dengan tanpa memberikan tambahan kompensasi bagi mereka karena mereka hanya mendapatkan imbal hasil tetap dari hutang yang diberikan kepada perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa substitusi aset ini akan mentransfer keuntungan dari kreditur kepada para pemegang saham. b. Underinvestment Underinvestment terjadi ketika perusahaan menolak untuk berinvestasi pada aset yang berisiko rendah dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun hal ini berarti dengan mengabaikan kepentingan kreditur. Proyek berisiko rendah akan memberikan keamanan yang lebih bagi pemegang utang karena aliran kas yang dihasilkan dapat melunasi pinjaman. Namun arus kas yang aman tersebut tidak menghasilkan imbal hasil yang memadai untuk pemegang saham. Akibatnya proyek ini ditolak oleh perusahaan meskipun dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. c. Claim Dilution Divestasi perusahaan untuk penciptaan sebuah entitas baru melalui penerbitan saham baru adalah situasi lain yang mengarah kekonflik antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Manajemen dapat mentransfer kekayaan kepada pemegang saham yang ada atau yang baru dengan menerbitkan utang baru. Dengan menerbitkan utang baru, risiko keuangan perusahaan meningkat dan nilai obligasi akan berkurang. Konflik antara Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Minoritas Dalam konflik pemegang saham pengendali - pemegang saham minoritas, pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham minoritas atau apa yang disebut dengan ekspropriasi. a. Pemegang saham pengendali dapat mengekspropriasi kekayaan pemegang saham non-pengendali melalui antara lain transaksi dengan pihak terafiliasi (RPT). b. Transaksi antara pihak terafiliasi mungkin tidak dilakukan dengan harga dan persyaratan dan kondisi yang sama antara pihak ketiga. Contohnya, perusahaan terbuka membeli bahan baku dengan harga di mark-up dari perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki pemegang saham pengendali perusahaan terbuka tersebut. Kerugian di perusahaan terbuka sebagian ditanggung pemegang saham non-pengendali sementara keuntungan di perusahaan privat sepenuhnya dinikmati pemegang saham pengendali. Akibatnya terjadi transfer kekayaan dari pemegang saham non-pengendali ke pemegang
80 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA saham pengendali. Contoh: Bank Century, Parmalat, Satyam. Tata kelola korporat berperan untuk mengatasi konflik kepentingan ini dengan melindungi kepentingan prinsipal, mengurangi tingkat informasi asimetri dan mengawasi agen. Tata kelola yang baik akan memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, direksi, dewan komisaris dan semua pemangku kepentingan. Pembagian tugas, hak, dan kewajiban juga berfungsi sebagai pedoman pengawasan dan pengevaluasian kinerja dewan komisaris dan direksi/manajemen perusahaan. 7.2 Definisi dan Prinsip Dasar Tata Kelola Definisi Sebagai sebuah konsep, corporate governance memiliki banyak definisi, berikut beberapa definisi CG: a. Corporate governance adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi (Cadbury Report, 1992). b. Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan (direksi), dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (OECD). c. Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lain (IICG). d. Good corporate governance adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). e. Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Corporate governance adalah suatu sistem, proses, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan) demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip Dasar Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum terdapat lima (5) prinsip dalam GCG menurut KNKG (2006) yang disingkat TARIF. Berikut penjelasan Mengenai masing-masing prinsip tersebut.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 81 PERAIH BEASISWA CA 1. Transparansi (Transparency). Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Akuntabilitas (Accountability). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas juga berlaku bagi Direksi yang mengelola perusahaan dan Dewan Komisaris yang mengawasi Direksi. 3. Responsibilitas (Responsibility). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 7.3 Tinjauan Struktur Tata Kelola di Indonesia Perbandingan Struktur Satu Dewan dan Dua Dewan Struktur dewan terbagi menjadi dua model yaitu single-board system dan dual-board system. Single-board systems banyak dipakai di negara Anglo-Saxon seperti US, UK, Kanada dan Australia sedangkan dual-board system banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda. Indonesia termasuk menganut sistem dual board. Dalam sistim single-board, terdapat satu board of directors (BOD) yang terdiri dari executive dan nonexecutive director. Direktur eksekutif bertanggung jawab untuk kegiatan perusahaan sehari-hari sedangkan non executive tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan sehari hari tapi terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap executive team. Dual board system terdiri dari dua dewan yaitu dewan pengawas (supervisory board) atau dikenal sebagai dewan komisaris dan dewan pelaksana (executive board) atau dikenal sebagai dewan direktur. Dalam dual-board system, peran dewan komisaris dan dewan direktur dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja dewan direktur. Kelebihan dari sistem satu dewan adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, seluruh anggota dewan mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga seluruh dewan mengetahui kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan. Kelemahan sistem satu dewan adalah ketergantungan yang tinggi pada CEO, tidak ada pemisahan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan.
82 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Kelebihan dari sistem dua dewan adalah ada pemisahan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Sedangkan kelemahan dari sistem tersebut adalah bahwa dewan komisaris tidak mempunyai akses langsung kepada seluruh informasi perusahaan sehingga tergantung pada informasi dari dewan direktur. Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua dewan (two board system) yaitu dewan komisaris dan dewan direktur yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan Direktur harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Organ Korporat: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Menurut UU PT No 40 tahun 2007, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Berdasarkan teori keagenan, Dewan Komisaris adalah organ yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengawasi agen (i.e., Direksi) sedangkan Direksi adalah organ yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki prinsipal. Hubungan Antar Organ RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Sedangkan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masingmasing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. 7.4 Overview Prinsip-prinsip Tata Kelola Menurut OECD Prinsip-prinsip CG OECD 2004 banyak dijadikan acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance. OECD menjelaskan tidak ada satu model corporate governance yang cocok untuk semua negara, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah keberadaan
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 83 PERAIH BEASISWA CA sistem satu dewan dan dua dewan. Berhubung Indonesia menganut sistem dua dewan, maka istilah “Board” dalam OECD umumnya diartikan sebagai “Dewan Komisaris”, dan “Key Executives” sebagai “Direksi”. Terdapat enam prinsip corporate governance dalam Prinsip-prinsip CG OECD. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup kerangka dasar corporate governance, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan pemangku kepentingan, keterbukaan dan transparansi,serta tanggung jawab dewan. Prinsip I: Menjamin Kerangka Dasar Corporate governance yang Efektif Prinsip I OECD ini menjelaskan dasar atau basis bagi pengembangan kerangka Corporate governance yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa “Corporate governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggungjawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Prinsip ini menjelaskan pentingnya peranan hukum dan regulator dalam menegakkan good corporate governance. Berhubung prinsip ini tidak secara langsung ditujukan ke perusahaan, maka prinsip ini tidak dibahas secara rinci dalam subyek Tata Kelola. Prinsip II: Hak-hak Pemegang Saham dan Peran Kunci Kepemilikan Saham Prinsip ini menyatakan bahwa kerangka tata kelola harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hakhak pemegang saham. Hal ini terutama mengingat pemegang saham suatu perusahaan publik memiliki hakhak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer tanpa halangan. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang relevan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prinsip ini diperlukan untuk mengatasi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Dengan dilaksanakannya prinsip ini maka kecil kemungkinan manajemen dapat melaksanakan tindakan menguntungkan dirinya dan merugikan perusahaan. Prinsip III: Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Prinsip ini menekankan perlunya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas (non-pengendali) dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan investor di pasar modal. Dibanding pemegang saham pengendali, pemegang saham non-pengendali mempunyai akses yang terbatas terhadap informasi mengenai perusahaan. Mereka juga tidak mempunyai kendali langsung terhadap perusahaan. Kendala tambahan bagi pemegang saham asing adalah mereka berlokasi di tempat yang tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik pada RUPS. Selain itu penggunaan bahasa yang berbeda akan lebih menyulitkan investor asing untuk memperoleh informasi dibanding investor domestik. Keadaan ini membuat kekayaan pemegang saham non-pengendali dan asing menjadi rentan untuk diekspropriasi pemegang saham pengendali. Prinsip ke tiga diperlukan untuk mengatasi konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali sehingga kemungkinan ekspropriasi kekayaan pemegang saham pengendali dapat dihindari.
84 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Prinsip IV: Peranan Pemangku kepentingan dalam Corporate Governance Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai peranan pemangku kepentingan dalam Corporate Governance (CG). Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa: “Kerangka corporate governance mengakui hak pemangku kepentingan yang dicakup dalam perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements)`dan mendukung kerjasama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang bekesinambungan (sustainibilitas) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”. Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para pemangku kepentingan dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka corporate governance dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun pernjanjian. Dengan demikian prinsip ini ditujukan untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dengan manajemen perusahaan. Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi Pada prinsip ke-5 ini ditegaskan bahwa kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasiyang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Prinsip ini diperlukan untuk mengurangi informasi asimetri yang merupakan pemicu dari adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan lebih banyak pengungkapan ke publik, maka pemegang saham publik dan pemangku kepentingan akan dapat lebih mudah memonitor dan menilai kinerja perusahaan. Pemegang saham pengendali dan manajemen akan lebih sulit mengekspropriasi pemegang saham publik dan pemangku kepentingan karena tindakan mereka akan akan lebih mudah terdeteksi. Prinsip VI: Tanggung Jawab Dewan Prinsip CG dari OECD yang terakhir berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan adanya pengarahan strategis dan monitoring yang efektif terhadap direksi oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan, yaitu dual board dan single board, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (non-executive director) dan direksi sebagai pengurus perusahaan (executive director), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa perlu ada pengawasan dan pengarahan strategis terhadap agen (di Indonesia Direksi) oleh dewan (di Indonesia Dewan Komisaris) untuk mengurangi kemungkinan agen melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan sebaliknya memastikan tindakannya adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 85 PERAIH BEASISWA CA 7.5 Manfaat Tata Kelola bagi Korporat dan Lingkungan Jika perusahaan menjalankan prinsip-prinsip CG sebagaimana dijelaskan dimuka maka: a. Tingkat informasi asimetri antara prinsipal dan agen akan berkurang serta terdapat pengarahan dan pengawasan yang efektif terhadap agen, b. Kemungkinan berbagai konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang merugikan prinsipal akan semakin berkurang. Tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, membantu melindungi pemegang saham minoritas dan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan membina hubungan baik dengan pekerja, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini merupakan prasyarat penting untuk menarik patient capital yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik juga akan menghasilkan: a. Penciptaan dan peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, b. Memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, mencegah penipuan dan mal praktik, c. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham, d. Peningkatan nilai suatu perusahaan, e. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, f. Pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial. Berbagai studi di dalam dan luar negeri membuktikan bahwa pelaksanaan GCG meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Salah satunya adalah studi IICD yang melihat hubungan antara skor CG dari ASEAN CG Scorecard dengan profitabilitas (diukur dengan Return on Equity (ROE)) dan nilai perusahaan (diukur dengan rasio harga saham/nilai buku ekuitas per lembar saham atau PBV). Pada tahun 2012 perusahaan terbuka yang termasuk dalam 30 perusahaan dengan skor CG teratas memiliki profitabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan terbuka lainnya. Nilai rata-rata ROE 30 perusahaan tersebut adalah sebesar 23% dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang hanya memperoleh ROE rata-rata kurang dari 15%. Begitu pula dengan nilai PBV, rata-rata PBV perusahaan yang tergolong Top 30 CG adalah 3.5, sedangkan rata-rata dari perusahaan lainnya hanya 2. 7.6 Overview Regulasi dan Pedoman Tata Kelola di Indonesia Krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong urgensi reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga di Indonesia. Krisis yang melanda Asia tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (public governance). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional Good Corporate Governance (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, bermunculan berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian untuk membangun kembali Indonesia setelah krisis. Organisasi tersebut antara lain, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI).
86 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA UU Pasar Modal dan PT Pada awal 1990-an, pasar modal Indonesia diatur melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan. Sejak tahun 1995 Pasar Modal Indonesia memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM). Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang perseroan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut mengatur antara lain tata kelola perseroan pada umumnya: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dan lainlain. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan merupakan pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 1995, oleh karena itu UU Nomor 40 Tahun 2007 lebih lengkap, lebih maju, lebih praktis, lebih memahami kepentingan kepentingan ekonomi makro dan mikro dibandingkan dengan UU nomor 1 Tahun 1995. Revisi UU PT ini mencerminkan bahwa masalah tata kelola perusahaan di ndonesia telah diakomodasi sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang penting tentang perusahaan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan Pada tahun 2011 terbentuk lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). UU tersebut menggabungkan dua badan pengatur jasa keuangan di Indonesia, yaitu otoritas pasar modal dan industri keuangan non-bank (Bapepam-LK) dan otoritas perbankan (Bank Indonesia), menjadi satu institusi terpadu. Aturan OJK – Bapepam LK sehubungan dengan tata kelola antara lain: a. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan No. X.M.1: Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; b. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-63/PM/1996 tentang Peraturan Bapepam - LK No. IX.1.4 Pembentukan Sekretaris Perusahaan c. Peraturan Bapepam – LK No KEP-412/BL/2009 No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. d. Peraturan Bapepam-LK No. Kep-86/PM/1996, Tanggal: 24 Januari 1996 X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan ke Publik e. Peraturan Bapepam-LK KEP-431/BL/2012 tentang No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. f. Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP- 45/PM/2004 Tentang Peraturan Bapepam-LK NO. IX.I.6 Tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik h. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Peraturan No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; i. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik j. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-286/BL/2011. Tentang Peraturan Nomor VIII.A.2: Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal Peraturan BUMN dan BI Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik good corporate governance oleh perbankan. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan good corporate governance. Peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance merupakan salah
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 87 PERAIH BEASISWA CA satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Maka Bank Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate governance Bagi Bank Umum. Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate governance), dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01 / MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (good corporate governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Inisiatif CG Lainnya Berbagai inisiatif lainnya di bidang tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pun telah terbangun. Diantaranya adalah sebagai berikut: a. Annual Report Award (ARA): merupakan hasil kerja sama 7 (tujuh) institusi yang meliputi, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta dikoordinasikan oleh OJK. b. Capital Market Awards: diadakan oleh Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2006 c. IICD Corporate governance Award: Penghargaan ini diadakan oleh IICD pertama kali pada tahun 2009 dan Instrumen penilaian adalah CG Scorecard yang juga digunakan oleh Institute of Directors lainnya di beberapa negara ASEAN. Sejak tahun 2012 instrumen penilaian yang digunakan adalah ASEAN CG Scorecard. d. IICG Award - Most Trusted Award: IICG meluncurkan Penghargaan “Most Trusted Companies” pada tahun 2001. Penghargaan ini fokus pada perusahaan terbuka, BUMN dan swasta, serta berdasarkan Corporate governance Perception Index (CGPI) versi IICG. 7.7 Instrumen Penilaian dan Bukti Empiris Terhadap Praktik Tata Kelola di Indonesia dan ASEAN Ada 3 (tiga) penilaian utama terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga internasional, yaitu sebagai berikut: a. Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). The World Bank dan International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dalam melakukan penilaian atas penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). b. Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA). CLSA merupakan asosiasi broker dan grup investasi bersamasama dengan the Asian Corporate governance Association (ACGA) secara periodik (dua tahun sekali) menerbitkan Corporate governance Watch yang merupakan survey atas praktik tata kelola di Asia sejak tahun 2002. Dalam CG Watch, CLSA menilai tata kelola perusahaan di beberapa negara di Asia-Pasifik. Dalam CG Watch tahun 2012, Indonesia mendapatkan nilai yang cukup baik dalam aspek akuntansi dan auditing, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek lainnya. Dari dua belas negara yang dinilai, Indonesia menempati urutan terbawah. c. ASEAN CG Scorecard. ASEAN Corporate governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) diperkenalkan sebagai suatu alat untuk memeringkat kinerja tata kelola perusahaan publik dan terbuka di ASEAN. Inisiatif ASEAN CG Scorecard berasal dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), yang merupakan
88 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA kumpulan regulator pasar modal dari negara-negara anggota ASEAN. Scorecard ini dikembangkan pada tahun 2011 dan bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya (Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) adalah negara-negara yang mengembangkan scorecard tersebut dan menggunakannya untuk menilai praktik CG perusahaanperusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar besar di masing-masing negara. Pada bagian ini akan dibahas penilaian tata kelola oleh Bank dunia dan ASEAN Capital Market Forum. Penilaian Tata Kelola Korporat Indonesia oleh Bank Dunia (ROSC) a. Latar Belakang Corporate governance telah diadopsi sebagai salah satu dari dua belas best-practice standards oleh masyarakat keuangan internasional. Bank Dunia melakukan penilaian atas praktik CG di suatu negara berdasarkan Prinsip-prinsip Corporate Governance OECD. Penilaiannya adalah bagian dari program Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) sehubungan Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC). Tujuan dari inisiatif ROSC adalah untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat menyebabkan kerentananan ekonomi dan keuangan suatu negara. Penilaian Corporate Governance ROSC dilakukan dengan mengevaluasi kerangka hukum dan peraturan suatu negara yang terkait dengan prinsipprinsip CG OECD, termasuk juga praktik dan kepatuhan dari perusahaan yang terdaftar dan tingkat penegakan aturan-aturan tersebut. Penilaian distandarisasi dan dilakukan secara sistematis dan memasukkan rekomendasi kebijakan dan country action plan. Sebagai respon terhadap hasil evaluasi, banyak negara telah mulai melakukan reformasi hukum, peraturan dan tata kelola kelembagaan. Penilaian berfokus pada tata kelola perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Penilaian dapat diperbarui untuk mengukur kemajuan selama kurun waktu tertentu. Partisipasi suatu negara dalam proses penilaian dan publikasi laporan akhir bersifat sukarela. Pada akhir Juni 2010, 75 penilaian telah selesai pada 59 negara di seluruh dunia. b. Metodologi Penilaian Di Indonesia, pada tahun 2010 penilaian ini dilakukan berdasarkan diskusi teknis dengan BapepamLK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Komite Nasional Governance, Kementerian Negara BUMN, Indonesia Stock Exchange, Kamar Dagang (KADIN), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Company Registry (Departemen Perdagangan), Asosiasi Reksa Dana Indonesia, Asosiasi Eminten Indonesian, Asosiasi Notaris, dan perwakilan dari perusahaan, bank, dan pelaku pasar. IICD bertindak sebagai mitra lokal Bank Dunia dalam melakukan penilaian. Selain dalam bentuk laporan, temuan dari ROSC ini juga dinyatakan dalam Detailed Country Assessment (DCA) yang disajikan sebagai lampiran terpisah. Sumber data untuk ROSC dan DCA adalah Corporate governance Score Cards tahun 2006, 2007, dan 2008 yang disiapkan oleh IICD dan juga hasil survei kepada perusahaan publik dan focus groups yang diselenggarakan oleh IICD yang memasukkan juga peserta dari pasar modal dan lokal. c. Struktur Instrumen Detailed country assessment (DCA) adalah alat yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk melaksanakan penilaian Tata Kelola Perusahaan ROSC. DCA memberikan latar belakang untuk Tata Kelola Perusahaan berdasarkan ROSC, dan menilai pelaksanaan masing-masing Prinsip OECD Corporate governance. DCA menggunakan OECD Metodologi untuk menilai pelaksanaan prinsip Corporate governance OECD.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 89 PERAIH BEASISWA CA Pertanyaan disusun menurut enam Bab Prinsip OECD dan dalam setiap Bab sesuai dengan 64 subprinsip OECD. Dalam setiap Prinsip, ada tiga bagian: a. Legal and regulatory framework (hukum dan kerangka peraturan). Pertanyaan-pertanyaan ini menilai kecukupan undang-undang termasuk aturan tata kelola, undang-undang sekuritas dan peraturan dan hukum perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan hukum dan peraturan selanjutnya dipecah dengan terpisah “kriteria penting-essensial criteria (EC)”, sesuai metodologi tersebut. b. Compliance and enforcement (kepatuhan dan penegakan). Bagian kedua adalah menelaah kepatuhan dengan undang-undang dan regulasi dan penegakan hukum serta peraturan (jika ada). Fokusnya adalah pada praktik yang sebenarnya terjadi. c. Comments and analysis (komentar dan analisis). Bagian terakhir merangkum penilaian setiap prinsip berdasarkan pada isu-isu utama pada masingmasing pertanyaan. Setiap pertanyaan dijawab berdasarkan hasil penelaahan hukum/regulasi atau informasi yang dikumpulkan berdasarkan praktik-praktik yang sebenarnya terjadi. Untuk setiap pertanyaan jawabannya adalah baik “Ya” (yang berarti bahwa ada sudah penuh atau hampir penuh sesuai dengan pertanyaan itu), “Sebagian”, atau “Tidak” (yang berarti bahwa kerangka tata kelola perusahaan umumnya tidak sesuai dengan pertanyaan spesifik). d. Hasil Penilaian terhadap Indonesia dan Perbandingannya terhadap Negara ASEAN Lainnya Hasil penilaian terbagi menjadi empat hal yaitu pencapaian, hambatan utama yang dihadapi, penilaian dan langkah selanjutnya. Berikut penjelasannya: 1. Pencapaian Menurut penilaian Bank Dunia (ROSC) pencapaian yang telah diraih Indonesia adalah bahwa Bapepam-LK secara aktif terus mendorong penerapan berbagai peraturan untuk memberi perlindungan yang lebih baik bagi investor. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diadopsi pada tahun 1999, kemudian diamandemen pada tahun 2006. Pada tahun 2006 itu Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan tata kelola untuk bank. Kemudian tahun 2007 mulai diberlakukan UU PT yang menyebutkan secara spesifik tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direktur. Tahun 2012 Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga melakukan reformasi tata kelola perusahaan yang signifikan dengan mengeluarkan aturan untuk penerapan Good Corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan peraturan Bapepam-LK yang telah direvisi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen. Pada tahun 2007 UU PT memperluas hak-hak pemegang saham sampai pada masalah ganti rugi privat (private redress). Keharusan dari regulator dan tuntutan dari publik telah meningkatkan profesionalisme dewan komisaris dan direksi serta tingkat pengungkapan informasi perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menyatakan niat untuk mengadopsi standar akuntansi dan audit internasional. Perusahaan telah menghasilkan laporan yang relatif tepat waktu dan lengkap. Dewan komisaris lebih profesional sehubungan dengan tanggung jawab mereka dan memiliki anggota dewan yang independen. Banyak anggota dewan komisaris yang telah mengikuti pelatihan tentang tugas-tugas mereka dan bidang lainnya.
90 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 2. Hambatan UU PT yang baru telah menjelaskan tugas pokok anggota dewan komisaris, namun dewan komisaris masih belum melaksanakan berbagai fungsi penting yang disyaratkan oleh OECD CG Principles, antara lain dalam proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan komisaris memiliki anggota yang belum berfungsi, sebagian disebabkan karena komisaris dianggap tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai. Pemegang saham minoritas hanya memiliki sedikit pengaruh pada proses pemilihan anggota dewan komisaris. Pada tahun 2010 Bank Dunia menilai bahwa proses pemilihan auditor eksternal di Indonesia belum diatur dengan jelas, auditor eksternal tidak memiliki kewajiban yang jelas kepada pemegang saham atau perusahaan. Namun sejak tahun 2011 telah berlaku UU No 5 tentang Akuntan Publik yang khusus mengatur profesi akuntan publik. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik. Pengawasan terhadap profesi akuntansi dan audit terbagi pada Bapepam-LK dan PPAJP (sebuah divisi dari Departemen Keuangan). Namun PPAJP memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kantor akuntan publik dan akuntan yang harus ditanganinya. Kelemahan signifikan lainnya adalah kurangnya pengungkapan kepemilikan ultimat akhir dan kontrol. Pemegang Saham memiliki hak yang terbatas untuk mengakses informasi mengenai perusahaan dan banyak perusahaan hanya menyajikan sedikit atau sama sekali tidak ada informasi yang relevan di situs Web mereka. Sementara itu laporan tata kelola perusahaan yang diwajibkan cenderung memiliki konten yang terbatas. Hak-hak pemegang saham dihormati, namun pemegang saham memiliki hak yang lemah untuk mengusulkan agenda atau mengajukan pertanyaan dalam RUPS. Peraturan tentang take overs (pengambil-alihan) berubah pada bulan Juni 2008 dan memerlukan batas yang lebih tinggi sebelum penawaran tender dibuat. Pelaku pasar telah mencatat bahwa perubahan ini telah membuat sulit bagi pemegang saham besar untuk mengakumulasi saham dan melakukan delisting dari bursa. Beberapa ketentuan mengenai CG telah diadopsi ke dalam peraturan namun pegungkapan mengenai CG masih bersifat sukarela, perusahaan tidak diminta untuk menjelaskan atau menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi kode CG, seperti pedoman GCG dari KNKG. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut. Pemegang saham jarang menggunakan hak ganti rugi (redress right) mereka terhadap hukum. Pengadilan berjalan lambat dan hanya sedikit tuntutan yang telah diajukan terhadap perusahaan atau Direksi atau Dewan Komisaris. 3. Penilaian Penilaian dilakukan berdasarkan hukum dan praktik di Indonesia dibandingkan dengan prinsip OECD. Tabel berikut menyampaikan hasil penilaian Bank Dunia terhadap praktik CG di Indonesia. Skor Indonesia membaik sejak penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2004. Kenaikan terbesar adalah dalam hak pemegang saham, di mana rata-rata ketaatan meningkat dari 56 ke 76, dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham, naik dari 60 ke 75. Namun demikian beberapa perbaikan yang masih harus dilakukan. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan asia pasifik (India, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam), Indonesia agak tertinggal di beberapa bidang utama, tetapi mendekati beberapa negara yang menjadi benchmark di kawasan Asia Pasifik, terutama India, Thailand, dan Malaysia.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 91 PERAIH BEASISWA CA 4. Langkah Ke Depan Berikut adalah sejumlah reformasi mendasar yang direkomendasikan Bank Dunia: a. Regulasi yang lebih baik mengenai pengungkapan kepemilikan saham dan pengungkapan non keuangan lainnya; b. Mewajibkan hak-hak kunci pemegang saham dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan; c. Membuat komisaris independen dan komite audit menjadi lebih efektif,; d. Mengamandemen hukum perusahaan agar semakin melindungi pemegang saham; e. Memasukkan dan memperluas kekuasaan anggota dewan, dalam hukum perusahaan dan CGCG; f. Mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan kepatuhan mereka terhadap CGCG; g. Memberikan suara lebih besar bagi pemegang saham minoritas pada proses pemilihan dewan, h. Peningkatan kemampuan Bapepam-LK untuk mengawasi pengungkapan perusahaan dan bidang utama lainnya; i. Mendorong pelatihan untuk dewan dan media. Selain reformasi tersebut diatas, pemerintah juga harus meninjau mengenai penawaran tender dan aturan delisting, serta peran PPAJP dan pengawasan terhadap akuntansi dan auditing. Analisis yang lebih mendalam mengenai tata kelola perusahaan pada BUMN juga harus dipertimbangkan. 7.8 Penilaian Berdasarkan ASEAN CG Scorecard dari ASEAN Capital Market Forum a. Latar Belakang Inisiatif tata kelola perusahaan ASEAN adalah salah satu dari beberapa inisiatif integrasi pasar modal regional dari ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam setuju untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini. Selanjutnya enam ahli tata kelola dari tiap negara terlibat untuk mengembangkan ASEAN CG Scorecard atas dasar pengalaman nasional mereka, memvalidasinya terhadap praktik-praktik terbaik pada dunia internasional dan akhirnya menerapkannya dengan menilai perusahaan publik di negara-negara masing-masing. ASEAN CG Scorecard bertujuan untuk: a. Meningkatkan standar-standar dan praktik-praktik tata kelola korporasi dari perusahaanperusahaan terbuka di ASEAN. b. Menunjukkan perusahaan-perusahaan publik di ASEAN yang memiliki tata kelola korporasi yang baik dan menunjukkan kepada investor global bahwa perusahaan-perusahaan ASEAN adalah CG Principles 2009 2004 Asia Pacific Region Enforcement & Institutional Framework 72 - 68 Shareholder Rights 72 56 73 Equitable Treatment of Shareholders 75 60 62 Role of Stakeholders 70 60 71 Disclosure & Transparency 73 60 72 Responsibility of the Board 66 60 68
92 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA tempat yang menarik untuk berinvestasi. c. Melengkapi inisiatif-inisiatif Forum Pasar Modal ASEAN (ACMF) lainnya dan mempromosikan ASEAN sebagai suatu kelompok aset berkelas. b. Metodologi Penilaian Penilaian dilakukan terhadap 100 perusahaan publik terbuka di masing-masing negara berdasarkan nilai kapitalisasi pasar. Perusahaan yang dinilai harus dapat memberikan laporan tahunan dalam bahasa Inggris. Ke depan, penilaian direncanakan untuk diperluas ke lebih banyak perusahaan terbuka. ASEAN CG Scorecard adalah suatu instrumen penilaian praktik CG perusahaan terbuka dan didasarkan pada informasi publik, yang antara lain terkandung dari laporan tahunan dan situs web perusahaan. Sumber informasi lain adalah pengumuman perusahaan, surat edaran, anggaran dasar, notulen rapat pemegang saham, kebijakan tata kelola perusahaan, kode etik, dan laporan keberlanjutan. Hanya informasi dalam bahasa Inggris yang tersedia untuk umum dan mudah diakses dan dipahami yang digunakan dalam penilaian. c. Struktur Instrumen Instrumen penilaian terbagi menjadi 2 level yaitu level 1 dan level 2. Level 1 terdiri dari 185 item dan dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan prinsip-prinsip OECD yaitu Rights of Shareholders (26 items, bobot 10%), Equitable Treatment (17 items, bobot 15%), Role of Stakeholders (21 items, bobot 10%), Disclosure and Transparency (42 items, bobot 25%), Responsibilities of the Board (79 items, bobot 40%). Setiap item/pertanyaan dalam level 1 diberi jawaban ‘Yes’, ‘No’, atau ‘Not Applicable (NA)’ dengan nilai satu jika menjalankan praktik GCG atau nol jika tidak menjalankannya. Beberapa item mungkin mendapat nilai NA dengan nilai nol jika item tersebut tidak berlaku bagi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang tidak memiliki komite nominasi akan memperoleh nilai NA untuk item-item yang berkaitan dengan komite nominasi. Ketika sebuah praktik diwajibkan oleh hukum, regulasi atau aturan listing di negara tersebut, perusahaan diasumsikan mengadopsi praktik tersebut. Nilai keseluruhan di setiap bagian dari level 1 kemudian dihitung dengan menambahkan semua poin di bagian itu dan dinyatakan dalam persentasi, disesuaikan untuk item yang “Not Applicable” untuk perusahaan. Level 2 berisi 11 item bonus dan 23 item hukuman (penalty). Item-item dalam bonus menunjukkan praktik-praktik CG yang sangat baik sehingga perusahaan yang menjalankannya mendapat poin tambahan. Item penalti mengurangi nilai perusahaan yang menjalankan praktik tata kelola yang buruk, seperti mendapat sanksi dari regulator karena melanggar pelanggaran. Bonus dan denda item dimaksudkan untuk meningkatkan robustness dari Scorecard dalam menilai sejauh mana perusahaan menerapkan semangat tata kelola yang baik. Total bonus dan denda poin ini kemudian ditambah atau dikurangi dari skor total pada level 1 untuk mendapatkan skor final bagi perusahaan. d. Hasil Penilaian terhadap Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara ASEAN Lainnya Pada tahun 2012 IICD rata-rata nilai tata kelola perusahaan adalah 43,4 dengan nilai maksimum sebesar 75,4 dan nilai minimum adalah 20,8. Pada tahun 2013, rata-rata nilai mengalami peningkatan menjadi 54,6 dengan nilai maksimum 82,3 dan nilai minimum 31,4. Nilai rata- rata ini tergolong relatif rendah, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terbuka di Indonesia belum mempraktikkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang berbasis internasional, namun terjadi perbaikan yang signifikan selama setahun terakhir.