ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 193 PERAIH BEASISWA CA Chartered Accountant Indonesia MODUL STUDI KASUS PERAIH BEASISWA CA
194 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA KASUS SATYAM1 Latar Belakang Kasus penipuan terbesar di India adalah kasus Satyam Computer Services (Satyam) (Bhasin, 2013). Satyam adalah perusahaan pengekspor jasa perangkat lunak keempat terbesar, dengan operasi menyebar di 68 negara. Kasus yang oleh media India diberi nama “India’s Enron” (Basilico et al., 2012; Bhasin, 2013), tersebut meliputi penipuan (fraud) dan manipulasi laporan keuangan selama periode 10 tahun. Ironisnya, Satyam berarti “truth” dalam bahasa India kuno “Sanskrit” (Basilico et al., 2012). Satyam bahkan pernah memenangkan “Golden Peacock Award” untuk the best governed company di tahun 2008 (Basilico et al., 2012; Behan, 2009). Kasus penipuan di Satyam tersebut terutama dilakukan oleh chairman perusahaan tersebut, yaitu Ramalinga Raju (Raju). Mr. Ramalinga Raju (Chairman dan Pendiri Satyam), yang telah ditangkap dan mengaku melakukan penipuan sebesar $1.47 billion (atau Rs. 7,800 crore). Raju dan saudaranya, B. Rama Raju, yang merupakan Managing Director menyembunyikan penipuan tersebut dari dewan, manajer senior, dan auditor perusahaan. Sejarah Satyam Satyam Computer Services Limited adalah perusahaan yang sedang ‘naik daun” dalam industri ‘outsourced’ IT-services di India. Satyam didirikan tahun 1987 di Hyderabad (India) oleh Ramalinga Raju (Sharma, 2011). Pada awal berdirinya perusahaan tersebut hanya mempunyai 20 pegawai dan kemudian berkembang pesat sebagai perusahaan global. Satyam menawarkan jasa outsourcing teknologi informasi (TI) dan proses bisnis untuk berbagai sektor industri (Bhasin, 2013). Pada tahun 2004, bisnis jasa TI Satyam mencakup 13,120 orang teknisi yang melayani 300 pelanggan di seluruh dunia. Pada saat itu, pasar jasa TI di seluruh dunia diestimasi sekitar $400 billion, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6.4%. Untuk dapat bersaing secara kompetitif, baik dengan pesaing domestik dan global, perusahaan melakukan berbagai strategi pertumbuhan (Bhasin, 2013). Manipulasi Laporan Keuangan Dalam laporan keuangannya, Satyam melaporkan kinerja yang sangat baik dalam semua parameter operasi (dapat dilihat di Tabel 1). Tabel 1. Kinerja Operasi Satyam (Rs. dalam juta) Kinerja 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Average Growth Rate (%) Penjualan Bersih 25,415,4 34,642,2 46,343,1 62,284,7 81,372,8 38 Laba Operasi 7,743 9,717 15,714,2 17,107,3 20,857,4 28 Laba Bersih 5,557,9 7,502,6 12,397,5 14,232,3 17,157,4 33 Arus Kas Operasi 4,165,5 6,386,6 7,868,1 10,390,6 13,708,7 35 ROCE (%) 27,95 29,85 31,34 31,18 29,57 30 ROE (%) 23,57 25,88 26,85 28,14 26,12 26 Sumber: www.geogit.com (Bhasin, 2013) 1 Penjelasan dalam kasus ini memberikan pengantar dan tinjauan terhadap kasus. Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam kasus ini peserta didik agar membaca referensi yang diberikan serta mencari dan membaca literatur lain yang relevan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 195 PERAIH BEASISWA CA Selama periode 2003-2008, hampir semua ukuran keuangan yang menjadi perhatian investor menunjukkan perusahaan mengalami pertumbuhan yang pesat. Satyam menghasilkan total pendapatan Rs. 25,415.4 juta pada tahun 2003-04. Pada bulan Maret 2008, pendapatan perusahaan bertumbuh lebih dari 3 kali lipat, dengan rata-rata pertumbuhan 38%. Rata-rata tingkat pertumbuhan laba operasi, laba bersih, dan arus kas operasi perusahaan masing-masing adalah 28%, 33%, dan 35%. Laba per saham perusahaan juga memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 40%. Harga saham perusahaan awalnya di bulan Januari 2003 adalah sebesar 138,08 INR meningkat tajam menjadi 526,25 INR, yaitu peningkatan 300% dalam periode 5 tahun (www. capitaliq.com, dalam Bhasin, 2013). Berdasarkan data-data tersebut, Satyam menunjukkan pertumbuhan perusahaan dan nilai pemegang saham yang signifikan. Namun, angka-angka dalam laporan keuangan tersebut tidak menunjukkan kondisi Satyam yang sesungguhnya (Bhasin, 2013). Pada tanggal 7 Januari 2009, Raju menyampaikan surat ke Board of Directors2 dari Satyam yang menyatakan bahwa ia telah memanipulasi angka-angka di laporan keuangan selama bertahun-tahun. Raju menyatakan bahwa ia telah menyebabkan aset di neraca Satyam dicatat lebih (overstated) sebesar $1.47 billion. Sejumlah $1.04 billion dari utang bank dan kas sebenarnya tidak ada. Satyam juga mencatat kurang liabilitas di dalam neraca. Satyam mencatat lebih laba hampir di setiap kuartal selama beberapa tahun untuk memenuhi ekspektasi analis (Bhasin, 2013). Tabel 2 Neraca dan Laporan Laba Rugi Satyam per 30 September 2008 (Rs. dalam crore) Aktual Dilaporkan Selisih Saldo Kas dan Bank 321 5.361 5.040 Bunga diakru atas deposito bank Nil 376 376 Liabilitas disajikan lebih rendah 1.230 None 1.230 Piutang disajikan lebih tinggi 2.161 2.651 490 Total Pendapatan 2.112 2.700 588 Laba Operasi 61 649 588 Sumber: Bhasin (2013) Perbedaan yang timbul antara laba operasi aktual dan laba yang dicatat di laporan keuangan akibat manipulasi yang dilakukan telah bertambah selama bertahun-tahun. Perbedaan tersebut menjadi sulit untuk dikelola perusahaan. Raju menjelaskan bahwa berbagai upaya untuk menghilangkan perbedaan tersebut tidak berhasil dan akuisisi Maytas merupakan upaya terakhir untuk mengganti aset fiktif dengan aset riil (Sharma, 2011). Tetapi investor beranggapan upaya tersebut merupakan upaya untuk mengalirkan kas keluar dari Satyam, yang mana keluarga Raju hanya mempunyai kepemilikan sedikit, ke perusahaan yang dikendalikan oleh Raju dan keluarganya (Bhasin, 2013). Peranan Dewan Satyam memenangkan berbagai penghargaan untuk inovasi, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan. Di tahun 2007, Ernst & Young menganugerahi Raju dengan penghargaan with ‘Entrepreneur of the Year’ (Rishi and Singh, 2011). Pada bulan April tahun 2008 Satyam memenangkan penghargaan dari MZ Consult sebagai ‘leader in India in CG and accountability’ (Bhasin, 2013). Di tahun yang sama, di bulan September the World Council for Corporate governance yang berbasis di London menganugerahi Satyam ‘Global Peacock Award’ untuk akuntabilitas perusahaan yang global excellence (Behan, 2009; Rishi and Singh, 2011). Namun, kurang dari 5 bulan setelah penganugerahan tersebut, Satyam diketahui melakukan penipuan akuntansi. 2 India menganut struktur single board, i.e., dewan hanya ada satu yaitu Board of Directors yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tim eksekutif serta pengambilan keputusan strategis.
196 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Pada tanggal 7 Januari 2009, Ramalinga Raju mengajukan pengunduran diri setelah menginformasikan anggota board dan Securities and Exchange Board of India (SEBI) bahwa laporan keuangan Satyam telah dimanipulasi. Raju dan kepala internal audit global menggunakan berbagai teknik untuk melakukan penipuan tersebut. Raju menciptakan berbagai rekening koran untuk melakukan penipuan. Ia memanipulasi akun bank untuk menambah nilai kas di neraca. Ia juga memanipulasi laporan laba rugi dengan mencatat pendapatan bunga dari akun bank palsu tersebut. Raju juga mengungkapkan bahwa ia membuat 6,000 akun gaji palsu selama beberapa tahun dan menggelapkan uang tersebut setelah disetor perusahaan. Kepala internal audit global perusahaan membuat identitas pelanggan palsu dan membuat tagihan palsu untuk pelanggan palsu tersebut untuk meningkatkan total pendapatan perusahaan. Ia juga memalsukan persetujuan board untuk mendapatkan pinjaman atas nama perusahaan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kas yang diperoleh perusahaan melalui pendaftaran saham perusahaan melalui American Depository Receipts di Amerika Serikat tidak pernah tercatat di dalam neraca (Bhasin, 2013). Satyam semula berniat untuk mengakuisisi saham di Maytas Infrastructure Limited. Pada tanggal 16 Desember 2008, Board of Directors Satyam, termasuk 5 independent directors, telah menyetujui proposal untuk membeli 51% saham di Maytas Infrastructure (perusahaan di bidang pengembangan infrastruktur, konstruksi, dan manajemen proyek) senilai $300 juta dan semua saham Maytas Properties (perusahaan investasi real estat) senilai $1.6 juta. Raju memiliki 37% kepemilikan di Maytas Infrastructure dan 35% kepemilikan di Maytas Properties (seluruh saham dimiliki anggota keluarga Raju). Tanpa menunggu persetujuan pemegang saham, Board of Directors menyetujui keputusan manajemen (Bhasin, 2013). Keputusan untuk melakukan akuisisi tersebut kemudian dibatalkan 12 jam kemudian, setelah investor menjual saham Satyam dan mengancam akan menuntut manajemen perusahaan. Hal ini kemudian diikuti dengan tuntutan hukum di Amerika Serikat terkait dengan keputusan akuisisi Maytas tersebut. Investment bank DSP Merrill Lynch, yang ditunjuk Satyam untuk mencari partner atau pembeli untuk perusahaan, akhirnya melaporkan perusahaan (blew the whistle) dan menghentikan perikatannya dengan perusahaan segera setelah mereka menemukan adanya kejanggalan keuangan (Bhasin, 2013). Behan (2009) menyampaikan sejumlah praktik board governance di Satyam: 1. Komposisi Dewan Dari 6 orang non executive board, empat diantaranya adalah akademisi, satu orang adalah mantan sekretaris kabinet dari pemerintah India, dan satu orang yang merupakan mantan CEO dari perusahaan teknologi. Dua dari independent directors Satyam mempunyai jabatan sebagai anggota board dalam 8 perusahaan lain. 2. Independensi Dewan UU Perseroan di India mengharuskan sepertiga dari board of directors harus independen, tetapi perusahaan mempunyai diskresi untuk menunjuk independent directors tersebut. (Kunal, 2011). Satyam menyebutkan bahwa lima dari 9 directors di perusahaannya adalah independent directors. Salah satu independent directors Satyam adalah Profesor dari Harvard Business School yaitu Krishna Palepu, yang menerima pembayaran sebesar $200,000 dalam setahun terkait dengan jasa profesional yang diberikannya ke perusahaan. Dalam kasus Satyam, independent directors ditunjuk oleh pihak yang paling terlibat dalam kasus tersebut (Kunal, 2011). Posisi chairman dan CEO di Satyam dipegang dua orang yang berbeda, namun keduanya adalah saudara (yaitu Ramalinga Raju dan B. Rama Raju). Selain itu, non-management directors juga tidak melakukan pertemuan secara berkala dengan management directors. Tujuh dari semibilan directors yang hadir dalam rapat board pada saat pengambilan keputusan secara bulat untuk mengakuisisi Maytas Infra dan Maytas Properties. Dua directors yang tidak berpartisipasi
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 197 PERAIH BEASISWA CA dalam pengambilan keputusan tersebut adalah pendiri perusahaan (Ramalingga Raju dan B. Rama Raju), karena peraturan yang ada hanya memperbolehkan directors yang tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat ikut dalam pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas peranan dari independent directors yang hadir dalam rapat tersebut. Independent directors seharusnya juga mempertanyakan mengapa perusahaan mempunyai saldo kas yang sangat besar (sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi). 3. Komite Dewan Pada bulan Agustus 2008, Satyam mengakui bahwa mereka tidak memiliki anggota komite audit yang ahli keuangan, sebagaimana diharuskan dalam aturan regulator pasar modal di Amerika Serikat. Peranan komite audit adalah memastikan transparansi di perusahaan, laporan keuangan dan pengungkapan keuangan memberikan informasi yang tepat, memadai, dan dipercaya, dan meminimalisir kasus penipuan, iregularitas, dan kegagalan pengendalian internal dalam perusahaan. Namun dalam kasus Satyam, komite auditnya gagal menjalankan fungsi tersebut (Sharma, 2011). Satyam juga tidak mempunyai Nominating/Corporate governance Committee. Struktur dewan di Satyam justru memiliki satu komite yang jarang dimiliki perusahaan lain, yaitu “Investors’ Grievance Committee” (Behan, 2009). Peran Auditor Eksternal Kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers (PwC) mengaudit laporan keuangan Satyam dari Juni 2000 sampai dengan ditemukannya penipuan tersebut di tahun 2009. Banyak pihak mengkritik PwC karena tidak dapat mendeteksi penipuan tersebut. Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah $1.04 milyar yang diklaim Satyam dalam neracanya sebagai deposito tanpa bunga. Perusahaan yang logis seharusnya tidak akan pernah menginvestasikan uangnya di dalam sekuritas yang tidak memberikan imbal hasil. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian auditor. Selain itu, penipuan yang dilakukan Satyam telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan akun di neraca dan laporan laba rugi. PwC telah mengaudit perusahaan tersebut selama hampir 9 tahun dan tidak menemukan penipuan tersebut, sedangkan Merrill Lynch menemukan adanya penipuan tersebut sebagai bagian dari due diligence hanya dalam waktu 10 hari (Bhasin, 2013). PwC awalnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku (Bhasin, 2012). Seminggu setelah pengakuan Raju, auditor Satyam akhirnya mengakui bahwa laporan audit mereka salah karena berdasarkan laporan keuangan yang salah yang diberikan oleh Satyam (Sharma, 2011). Berdasarkan hasil investigasi Serious Fraud Investigation Office (SFIO), peran PwC dalam kasus Satyam mirip dengan peran Arthur Anderson dalam kasus Enron. Partner PwC, S Goplakrishnan and S Talluri, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kasus penipuan yang dilakukan perusahaan. Namun laporan SFIO menyatakan bawah auditor tidak menggunakan mekanisme pengujian yang independen, namun menggunakan alat investigasi Satyam. PwC juga tidak melaporkan ke pemegang saham adanya kelemahan pengendalian dalam Sistem Informasi dan eksposur risiko dari penipuan, walaupun mereka sudah mengobservasi adanya kelemahan pengendalian tersebut (Sharma, 2011). Kepala internal audit Satam, VSP Gupta, juga menyatakan bahwa walaupun cakupan sumber daya internal audit Satyam tidak memadai untuk ukuran bisnis perusahaan, PwC mengabaikan fakta tersebut dan tetap memberikan sertifikasi atas perusahaan. PwC bahkan tidak melakukan pengujian 1% dari seluruh invoice dan juga tidak melakukan verifikasi yang memadai atas piutang. PwC juga tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memverifikasi saldo kas dan bank. Seharusnya, jika perusahaan mengklaim mempunyai saldo kas dan bank dengan jumlah tertentu, auditor harus melakukan pengecekan atas saldo tersebut dan juga pengecekan atas mekanisme pengendalian internal. Auditor tidak dapat hanya mengandalkan catatan yang dibuat perusahaan (Sharma, 2011).
198 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Hal lain yang juga menjadi sorotan dalam investigasi atas auditor adalah antara tahun 2003- 2008, audit fee yang dibayarkan Satyam ke PwC mengalami peningkatan tiga kali lipat. Audit fee ini jauh lebih tinggi dari audit fee yang dibayarkan perusahaan lain yang sejenis, seperti TCS, Infosys, Wipro, ke auditor mereka Laporan SFIO juga menyebutkan bahwa PwC melakukan outsourcing fungsi audit ke KAP lain (Lovelock and Lewis), tanpa persetujuan dari Satyam (Sharma, 2011). Proses Hukum Otoritas di India segera melakukan investigasi setelah kasus penipuan tersebut terungkap. Otoritas India menangkap Raju dan saudaranya (B. Ramu Raju, mantan managing director), Srinivas Vdlamani (kepala internal audit), dan juga Direktur Keuangan (Srinivas Vadlamani) dengan tuntutan melakukan penipuan. Otoritas India juga menangkap dan mengajukan tuntutan atas beberapa auditor perusahaan (PwC) (Senior partner S Gopalakrishnan dan Srinivas Talluri) dengan tuntutan terlibat dalam penipuan (Sharma, 2011). Adanya kasus Satyam tersebut dan peran dari PwC dalam kasus tersebut menyebabkan investor juga khawatir dengan klien-klien yang diaudit PwC, yang mengakibatkan penurunan harga saham dari sekitar 100 klien PwC, yang bervariasi antara 5-15% (Bhasin, 2013). Kejadian Setelahnya Segera setelah berita penipuan yang dilakukan Satyam, Merrill Lynch memutuskan perikatannya dengan Satyam dan PwC mendapat perhatian dari banyak pihak serta ijin operasinya dicabut. Harga saham Satyam mengalami penurunan signifikan, yang mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Raju didakwa melakukan tindakan kriminal, termasuk konspirasi kriminal, melanggar kepercayaan, dan pemalsuan (Bhasin, 2013). Pemerintah India mengambil beberapa tindakan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Enron dan WorldCom. Pemerintah menunjuk board of directors baru yang mengusahakan perusahaan dapat stabil dan mengembalikan kepercayaan berbagai pihak pada perusahaan sehingga perusahaan dapat dijual dalam waktu 100 hari. Beberapa perusahaan akhirnya ada yang mengajukan penawaran untuk membeli perusahaan pada tanggal 13 April 2009, dengan perusahaan pemenangnya adalah Tech Mahindra, yang membeli Satyam dengan harga $1.13 per lembar, kurang dari sepertiga harga saham Satyam sebelum Raju mengungkapkan penipuan tersebut (Bhasin, 2013). Pertanyaan: 1. Jelaskan mekanisme yang digunakan Raju untuk memanipulasi laba selama bertahun-tahun. 2. Menurut Anda, apa permasalahan dari pekerjaan audit yang dilakukan PwC di Satyam? 3. Lakukan analisis pelaksanaan prinsip Pengungkapan dan Transparansi di Satyam. 4. Lakukan analisis pelaksanaan prinsip Tanggungjawab Dewan di Satyam, termasuk di dalamnya komposisi dewan, pelaksanaan tugas dewan, peran komite audit peran direktur keuangan, unit internal audit, dan akuntan internal terhadap penipuan yang dilakukan Satyam.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 199 PERAIH BEASISWA CA Referensi 2 1. Basilico, E., Grove, H, and Patelli, L. 2012. Asia’s Enron: Satyam (Sanskrit word for truth), Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 4, No. 2, 142-160. 2. Behan, B. 2009. Governance Lessons from India’s Satyam. Business Week. http://www.businessweek. com/stories/2009-01-16/governance-lessons-from-indias-satyambusinessweek-business-news-stockmarket-and-financial-advice, diakses tanggal 28 April 2014. 3. Bhasin, M. 2012. Corporate Accounting Frauds: A Case Study of Satyam Computers Limited International Journal of Contemporary Business Studies, Vol. 3, No. 10, 16-42. 4. Bhasin, M. 2013. Corporate Accounting Scandal At Satyam: A Case Study Of India’s Enron. European Journal of Business and Social Sciences, 1 (12), 25-47. http://www.ejbss.com/recent.aspx. 5. Kunal, K. 2011. Satyam Fiasco: A Failure Of Corporate governance. http://ssrn.com/abstract=1969172. 6. Rishi, M. and A. Singh. 2011. Corporate governance and International Best Practices: The Case Of Satyam. Journal of Services Research, 11 (1), 121-142. 7. Sharma, J.P. 2011. What Went Wrong With Satyam?. http://www.iodonline.com/Articles/Inst%20 of%20Directors-WCFCG%20Global%20Covention-Paper%20Prof%20J%20P%20Sharma-What%20 Went%20Wrong%20With%20Satyam%20new.pdf 2 Dalam mengerjakan kasus, peserta didik diharapkan mencari dan menggunakan literatur tambahan selain yang tercantum di daftar pustaka.
200 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA KASUS PT SUMALINDO LESTARI TBK1 Profil Singkat Berikut ini profil singkat PT Sumalindo Lestari Tbk. (SULI) yang diikhtisarkan dari Laporan Tahunan SULI 2012: 1. SULI didirikan pada tahun 1980. SULI bergerak di bidang kehutanan dan industri perkayuan. Pada awal pendiriannya, SULI mengelola 1 areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 132.000 ha dan pabrik kayu lapis dengan kapasitas produksi 66.000 m3 /tahun. 2. Pada rentang waktu 1980 s.d. 1990an, SULI melakukan beberapa penggabungan usaha sehingga memperoleh tambahan areal hutam alam seluas 260.000 ha. Kapasitas produksi kayu lapis dan kayu lapis olahan juga meningkatkan menjadi 190.000 m3 /tahun. Pada akhir tahun 1980-an, SULI juga mulai melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan bidang hutan tanaman. 3. Pada tahun 1994 SULI melakukan penawaran umum 25 juta saham biasa atas nama masyarakat dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan di Bursa Efek Jakarta atau sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini digunakan untuk membiayai investasi pembangunan industri Medium Density Fiberboard (MDF) dengan kapasitas produksi 100.000 m3 /tahun serta untuk membiayai pengembangan hutan tanaman Perseroan dan anak Perseroan. SULI kembali melakukan penawaran umum terbatas pada tahun 1998 dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dengan menawarkan 343.750.000 saham. Dana yang dihasilkan digunakan untuk mengakuisisi seluruh saham yang ditempatkan dan disetor di PT Suryaraya Wahana yaitu perseroan yang memiliki investasi di bidang industri MDF berkapasitas 100.000 m3/ tahun. 4. Pada tahun 2002 terjadi peralihan pemilik mayoritas dari PT Astra International Tbk yang menguasai 75% saham perusahaan ke PT Sumber Graha Sejahtera (PT SGS). 5. Selama periode tahun 2002 s.d. 2010 SULI melakukan dua kali penawaran umum terbatas. Selama periode tersebut SULI juga melakukan pengembangan kapasitas produksi, memperoleh tambahan izin pengelolaan hutan alam dari pemerintah, melakukan penggabungan usaha dan akuisisi, serta melakukan divestasi pada salah satu anak perusahaannya. Ikhtisar Data Keuangan Berikut ikhtisar data keuangan SULI lima tahun terakhir: Tabel 1. Ikhtisar Data Keuangan SULI: 2009 s.d. 2013 (dalam juta Rupiah) Keterangan 2013* 2012* 2011** 2010** 2009** Kas dan Bank 17.332 21.290 7.403 11.527 37.717 Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain 54.084 72.123 49.385 54.868 108.063 Persediaan - Bersih 134.294 106.245 187.224 196.763 208.357 Aset Lancar 244.245 494.039 312.598 381.203 467.966 Aset tidak Lancar 696.896 934.740 1.382.421 1.574.333 1.541.570 Jumlah Aset 941.141 1.428.779 1.695.019 1.955.536 2.009.536 1 Penjelasan dalam kasus ini memberikan pengantar dan tinjauan terhadap kasus. Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam kasus ini peserta didik agar membaca referensi yang diberikan serta mencari dan membaca literatur lain yang relevan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 201 PERAIH BEASISWA CA Utang Bank Jangka Pendek - 161.027 217.087 221.059 264.024 Utang Usaha 98.114 95.294 117.013 141.225 189.926 Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 577.176 631.579 736.736 361.442 254.714 Kewajiban Lancar 845.368 1.324.673 1.467.638 979.524.00 924.677 Kewajiban tidak Lancar 467.769 150.523 186.411 620.191 810.786 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 941.141 1.428.779 1.695.019 1.955.536 2.009.536 Pendapatan Usaha 177.698 303.056 408.729 592.238 667.300 Laba (rugi) Kotor 29.433 8.509 (42.181) (37.992) (112.791) Laba (rugi) usaha (70.440) (222.448) (206.128) (127.320) (201.215) Beban Keuangan (224.426) (120.254) (76.811) (73.737) (90.940) Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak tangguhan (290.995) (116.954) (306.357) (36.917) (82.491) Manfaat (beban) Pajak (35.354) (32.598) (8.493) 38.611 (17.462) Laba (rugi) Bersih (325.579) (150.684) (314.850) 1.694 (99.953) Sumber:*) Laporan Keuangan Tahun 2013; **) Laporan Tahunan 2011 Dalam Laporan Tahunan 2010, 2011, dan 2012, manajemen perusahaan menjelaskan bahwa penurunan kinerja perusahaan disebabkan oleh penurunan volume penjualan MDF setiap tahunnya, baik untuk pasar pasar ekspor, maupun pasar domestik. Penurunan kinerja industri MDF ini terbanyak disebabkan oleh minimnya modal kerja Perseroan yang mengakibatkan berkurangnya suplai bahan baku kayu baik yang berasal dari internal maupun yang dibeli dari pihak luar. Sehingga manajemen mengambil kebijakan menghentikan mesin produksi MDF. Perusahaan juga menyebutkan cuaca yang tidak menentu sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja operasional hutan alam dan hutan tanaman. Penurunan kinerja keuangan tersebut juga menyebabkan SULI tidak dapat memenuhi utang yang jatuh tempo. Proses restrukturisasi utang yang belum berhasil dilakukan juga menghambat upaya perusahaan memperoleh modal kerja untuk memperbaiki kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Rencana divestasi sebagaian saham di PT Kalimantan Powerindo (KP) yang diharapkan dapat menjadi sumber dana modal kerja tidak dapat direalisasikan karena tidak terjadinya kesepakatan antara PT Bank CIMB-Niaga selaku kreditor KP dengan PT Bangun Daya Persada (BDP) selaku calon investor KP. Sengketa Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Publik2 Pada tahun 2011, pemegang saham publik, atas nama Imani United Pte. Ltd dan Deddy Hartawan Jamin, pemegang 13,78% saham perusahaan, mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan pemeriksaan ini diduga disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir yang tidak mencerminkan kapasitas perusahaan. Dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2012, disebutkan perusahaan menguasai lebih dari 840 ribu ha hutan lama dan 73 ribu ha hutan tanaman industri. Dengan kapasitas produksi kayu lapis hingga 1,1 juta m3 /tahun, perusahaan menguasai lebih dari 30% pasar Indonesia dan termasuk lima besar produsen kayu di dunia. Namun laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2008 terus mengalami kerugian. Harga saham perusahaan yang pada tahun 2007 mencapai Rp4.800/lembar mengalami penurunan drastis sampai Rp100/ lembar di tahun 2012. Kondisi tersebut memunculkan keraguan pada pemegang saham publik tentang pengelolaan perusahaan. Menurut beberapa pemberitaan di media online, Deddy Hartawan Jamin, sebagai pemegang saham publik telah mempertanyakan perihal penurunan kinerja perusahaan tersebut. Direktur Utama perusahaan, Amir Sunarko menyebutkan krisis ekonomi 2008 sebagai penyebab penurunan kinerja tersebut. Upaya pemegang 2 Informasi diikhtisarkan dari sumber pemberitaan online www.news.liputan6.com, www.bisnis.com, dan www.republika.co.id.
202 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA saham publik untuk memperoleh keterbukaan informasi tidak berhasil, bahkan di RUPS upaya tersebut selalu digagalkan melalui voting, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham pengendali. Deddy Hartawan Jamin juga mengidentifikasi beberapa kejanggalan berikut ini: 1. Terdapat piutang ragu-ragu yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada anak perusahaan, yakni PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ), yang mencapai Rp140 milyar dalam bentuk Zero Coupon Bond (ZCB) selama 1 (satu) tahun. Pada mulanya tidak terdapat penjelasan sedikitpun tentang siapa yang menerima utang tersebut. 2. Setelah penerbitan obligasi tersebut, perusahaan menjual kepemilikannya di SHJ ke PT Tjiwi Kima Tbk. Pembayaran dilakukan dengan pemberian uang muka dan mencicil sisanya selama tiga tahun, sebagian lainnya dibayar dengan kayu hasil tebangan yang ada di areal eks SHJ. Transaksi ini dinilai merugikan. Penentu nilai aset SHJ diduga tidak mencerminkan nilai wajarnya, karena penilaian hanya didasarkan atas saham dan besaran utang kepada SULI. Padahal, banyaknya pohon yang ada di areal SHJ pun seharusnya masuk dalam perhitungan aset. 3. Surat persetujuan Menteri Kehutanan atas penjualan SHJ kepada Tjiwi Kimia tertanggal 1 Oktober 2009, padahal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan penjualan SHJ baru dilangsungkan pada 15 Oktober 2009. Apalagi dalam salah satu klausulnya, ditegaskan bahwa jika terjadi sengketa di antara pemegang saham, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak melibatkan Kementerian Kehutanan. Fakta-fakta tersebut serta kegagalan memperoleh keterbukaan informasi melalui mekanisme internal perusahaan menyebabkan Deddy Hartawan Jamin mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Pada tanggal 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan tersebut. Upaya memperjuangkan keterbukaan ini sempat mendapat halangan dari Sumalindo dengan mengajukan Kasasi di MA, namun mendapat penolakan tahun 2012. Dalam jalannya persidangan, seperti diberitakan di beberapa media online, terungkap beberapa dugaan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yaitu: 1. Adanya dugaan praktik illegal logging yang sangat masif dan sistematis di area perusahaan yang tidak tercatat dalam laporan keuangan 2. Adanya dugaan penambangan batubara secara besar-besaran di area SHJ yang berlangsung sejak awal tahun 2006, namun seluruh aktivitas penambangan tersebut dan keuntungan yang dihasilkannya tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Penggugat menduga telah terjadi kejahatan perusahaan yang merupakan konspirasi direksi dan pemegang saham pengendali. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta adanya hubungan kekeluargaan antara direksi dan pemegang saham pengendali. Presiden Direktur SULI adalah Amir Sunarko, sedangkan Komisari Utama-nya adalah Ambran Sunarko (sebelum digantikan oleh Wijiasih Cahyasasi pada tahun 2010). Pemegang saham pengendali SULI adalah PT Sumber Graga Sejahtera (SGS) yang pemegang saham dan direksinya dikendalikan oleh Aris Sunarko. Aris Sunarko, Amir Sunarko, dan Ambran Sunarko dalah keluarga kandung. Dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa SGS sebagai pemegang saham SULI tidak menyetujui pemeriksaan buku SULI diperiksa dengan alasan apapun. Dalam kasus gugatan pemegang saham publik di atas, penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, senilai 18 triliun rupiah lebih. Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim agar nilai gugatan ganti rugi tersebut dikembalikan untuk kepentingan perusahaan.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 203 PERAIH BEASISWA CA Informasi Perkara Hukum dalam Laporan Keuangan SULI Informasi tentang perkara hukum di atas mulai diungkapkan dalam laporan keuangan SULI tahun 2012 dan 2013. Dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2013 disebutkan sebagai berikut: 1. Deddy Hartawan Jamin (tercatat sebagai pemegang saham Perusahaan pada saat mengajukan permohonan) dan Imani United Pte Ltd (belum tercatat sebagai pemegang saham Perusahaan pada saat mengajukan permohonan) (“Para Pemohon”) mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perusahaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat No. 006/DK/I/2011 tanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Putusan Penetapan Perkara Perdata No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Para Pemohon. Atas penetapan tersebut, Perusahaan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Memori Kasasi No. 06/LGA/SULIK/V/2011 tanggal 20 Mei 2011. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 3017/K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 yang menolak permohonan kasasi Perusahaan. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2013. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima putusan dari Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali tersebut. 2. Deddy Hartawan Jamin, pemegang saham Perusahaan, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perusahaan sebagai Tergugat I dan pihak-pihak lain sebagai tergugat lainnya, dengan Perkara No. 02/Pdt.G/2013/ PN.JKT.Sel tanggal 2 Januari 2013. Materi gugatan antara lain menyangkut transaksi pengalihan saham Perusahaan di SHJ kepada PT Tjiwi Kimia dan pengalihan tagihan perusahaan di SHJ (ZCB I) kepada Marshall, serta transaksi pemindahan (inbreng) Hutan Tanaman Industri sebagai setoran modal Perusahaan pada PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) yang dilakukan pada tahun 2010. Berdasarkan putusan yang diucapkan pada tanggal 5 Desember 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima eksepsi dari para tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan ini, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Memori Banding tanggal 12 Februari 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehubungan dengan gugatan Deddy Hartawan Jamin tentang transaksi pengalihan saham SULI di SHJ kepada PT Tjiwi Kimia dan pengalihan tagihan perusahaan di SHJ (ZCB I) kepada Marshall, pada catatan atas laporan keuangan SULI 2010 disebutkan bahwa ZCB I diterbitkan SHJ kepada SULI atas tagihan SULI kepada SHJ sampai dengan 30 Juni 2009. Tagihan tersebut kemudian dialihkan ke Marshall Enterprise Limited (Marshall), pihak ketiga, bersamaan dengan penjualan kepemilikan saham SHJ yang dimiliki SULI kepada Tjiwi. Penjualan tagihan berupa ZCB sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 Oktober 2009. Penjelasan Keputusan Hukum Seperti diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan SULI tahun 2013, atas gugatan Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte Ltd tentang permohonan pemeriksaan perusahaan, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan mengeluarkan putusan yang menolak permohonan kasasi SULI. Dalam Putusan MA No. 3017/K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012, dijelaskan poin-poin landasan penolakan permohonan kasasi SULI, yaitu sebagai berikut: 1. Para pemohon selaku pemegang saham publik minoritas didalam mengajukan permohonan pemeriksaan atas perseroan dinilai memenuhi persyaratan hukum; 2. Dasar hukum permohonan pemeriksaan terhadap perseroan mengacu pada UU PT No. 40 tahun 2007;
204 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA 3. Terdapat fakta hukum yang menjadi dasar adanya dugaan perseroan dan atau direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham, yaitu: a. Kejanggalan dan keanehan penjualan saham termohon kepada PT Sumalindo Hutani Jaya (SHJ) tidak terbuka/transaparan. b. Kejanggalan dan keanehan penerbitan ZCB oleh SHJ tanpa jaminan dan penjualan ZCB sebelum persetujuan RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009. c. Adanya dugaan pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh Perseroan. d. Tindakan korporatif direksi diduga menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham publik minoritas. 4. Tindakan inbreng aset SULI pada SAL adalah transaksi afiliasi dan tidak pernah disampaikan oleh SULI kepada pemegang saham publik minoritas. 5. Adanya dugaan kinerja negatif direksi dan dewan komisaris menyebabkan SULI mengalami kerugian terus-menerus. 6. Pemegang saham publik minoritas (para pemohon) telah meminta penjelasan dan data-data melalui surat dan forum RUPS tahunan dan RUPS-LB, namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban yang jelas, terang, dan tuntas dari direksi dan komisaris Perseroan. Sementara itu, terkait gugatan kedua dari Deddy Hartaman Jamin, sebuah media online menyebutkan bahwa penolakan gugatan disebabkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai gugatan penggugat tidak jelas dan tidak memiliki korelasi yang jelas dengan obyek gugatan (www.gresnews.com). Struktur Kepemilikan Tabel 2 menyajikan struktur kepemilikan SULI dari tahun 2009 s.d. 2013. Salah satu pemegang saham SULI yaitu PT Sumber Graha Sejahtera ternyata merupakan bagian dari konglomerasi Samko Timber Limited (lihat Bagan 1). Dalam laporan keuangan Samko Timber Limited dalam lima tahun terakhir dapat diketahui adanya kepemilikan keluarga Sunarko baik secara langsung maupun tidak langsung. Tabel 3 menyajikan pemegang saham substansial di Samko Tiimber Limited untuk periode 2009 s.d. 2013. Tabel 2. Struktur Kepemilikan SULI: 2009 s.d 2013 Pemegang Saham 2013 2012 2011 2010 2009 PT Sumber Graha Sejahtera 24,63% 31,00% 31,00% 31,00% 51,63% Emirates Tarian Asset Management Pte. Ltd 16,03% Gem Treasury Investments Limited 13,10% 16,48% 16,48% Deddy Hartawan Jamin 15,34% 16,34% 13,72% 8,90% 6,96% Deutche Bank AG (Private Banking) 5,26% 5,26% 5,26% 5,14% Lion Trust Singapore Limited (S/A Auspicium Universal Premier Fund) 15,14% Lion Trust Singapore Limited (S/A Pegasus Capital Fund) 5,41% Wijiasih Cahyasasi (Presiden Komisaris) 0,96% 1,21% 1,21% Koperasi-koperasi 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,11% Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan dibawah 5%) 25,37% 29,65% 32,27% 38,75% 36,16% Sumber: Laporan Keuangan SULI 2010 s.d. 2013 Tabel 3. Pemegang Saham Substansial Samko Timber Limited: 2009 s.d. 2013 Sumber: Laporan Keuangan Samko Timber Limited 2009 s.d. 2013
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 205 PERAIH BEASISWA CA Transaksi Pihak Berelasi Dalam laporan keuangan SULI dapat diketahui adanya transaksi pihak berelasi. Jenis transaksi pihak berelasi adalah penjualan, pembelian, dan pinjaman modal kerja. Transaksi pihak berelasi tersebut menimbulkan saldo piutang usaha dan utang usaha pada laporan posisi keuangan. Seluruh utang kepada pihak berelasi tidak dibebani utang. SULI menyatakan dalam laporan keuangannya bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati antar pihak yang bertransaksi (tidak ditemukan pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dalam kondisi arm’s length). Tabel 4 dan 5 mengikhtisarkan rincian transaksi pihak berelasi serta rincian aset dan liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi pada periode 2009 s.d. 2013. Bagan 1. Struktur Perusahaan Samko Timber Limited *) Formerly PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk Sumber: Group Structure (www.samkotimber.com) PT Sumber Graha Sejahtera Bioforest Pte. Ltd Samko Trading Pte. Ltd Samko USA LLC PT SLJ Global Tbk* PT Makmur Alam Lestari PT Panca Usaha Palopo Plywood PT Putra Sumber Utama Timber PT Sejahtera Usaha Bersama PT Makmur Alam Sentosa PT Sulawesi Powerindo Perpect Corps. Ltd PT Bioforest Indonesia PT Dinamika Maju Bersama PT Kharisma Megah Dharma PT Wana Makmur Sejahtera PT Mitra Lestari Abadi PT Musirawas Lestari Makmur PT Surya Sumber Rezeki PT Nusantara Makmur Sentosa PT Kreatif Cipta Bersama PT Kreasi Putra Pratama Samko Timber Limited PT Alam Raya Makmur PT Anugrah Karunia Alam Samkowood Product Sdn Bhd PT Putra Sumber Kreasitama PT Sumber Kimindo PT Navatani Persada PT Arangan Hutan Lestari PT Sari Alam Sejahtera PT Agrindo Persada Lestari PT Cipta Graha Kreasindo Indonesia Singapore Malaysia USA Seychelles Associate Company Subsidiary Companies 99.99% 100% 100% 51% 100% 24.6% 99.92% 98.45% 99.58% 99.98% 99.98% 98.99% 99.90% 99.92% 99.91% 99.92% 99.92% 99.91% 99.92% 99.82% 99.92% 99.82% 100% 100% 100% 99.95% 99.95% 65% 97.66% 69.10% 70.21% 59.75%
206 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Tabel 4. Rincian Transaksi Pihak Berelasi: 2009 s.d. 2013 No Pihak Berelasi Sifat Transaksi Sifat Hubungan 2013 2012 2011 2010 2009 1 PT Borneo Karya Persada (Dahulu PT Sumalindo Mitra Resindo) Pembelian resin Pihak berelasi lainnya 6.199 13.056 23.067 - - 2 PT Sumber Graha Sejahtera Penjualan kayu lapis dan kayu lapis olahan Pemegang saham - 2.727 7.129 4.584 2.649 Tabel 5. Rincian Aset dan Liabilitas terkait Pihak Berelasi: 2009 s.d. 2013 Pertanyaan 1. Lakukan analisis kemungkinan pelanggaran prinsip hak pemegang saham dan prinsip perlakuan yang setara kepada pemegang saham dalam kasus SULI di atas! 2. Hitung hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali SULI serta simpulkan bagaimana dampak perbedaan hak kendali dan hak arus kas terhadap insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali. 3. Jelaskan dugaan Anda terhadap pola abusive transaction yang mungkin dilakukan oleh manajemen dan/atau pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham publik SULI dan jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi! 4. Jelaskan pendapat Anda terhadap tindakan yang ditempuh oleh Deddy Hartawan Jamin di atas jika dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia! Aset/Lialibitas Sifat Transaksi Sifat Hubungan 2013 2012 2011 2010 2009 Aset Piutang Usaha PT Sumalindo Graha Penjualan kayu pemegang - - 710 512 75 Sejahtera lapis dan kayu saham lapis silabus Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha-pihak berelasi Pihak PT. Borneo Karya Pembelian mesin berelasi 2.002 3,240 2.647 7.444 - Persada lainnya pihak PT. Pelayaran Nelly Jasa berelasi 810 665 631 626 650 Dwi Putri pengangkutan lainnya PT Sumber Graha Tidak ada Pemegang 11 9 - - - Sejahtera keterangan saham 2.823 3.914 3.278 8.070 650 Liabilitas Jangka Panjang Utang kepada pihak berelasi Pihak PT. Borneo Karya Pinjaman modal berelasi 7.409 6.766 5.822 - - Persada kerja lainnya PT. Sumber Graha Tidak ada Pemegang - - - 5.436 5.436 Sejahtera keterangan saham
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 207 PERAIH BEASISWA CA Referensi 3 1. Putusan No. 3017 K/Pdt/2011. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. putusan. mahkamahagung.go.id. 2. http://news.liputan6.com/read/729338/diduga-corporate-crime-sumalindo-digugat-bayar-rp-187- triliun. Tanggal akses 24 April 2014 3. http://www.bisnis.com/hukum/hukum-bisnis/11679-pemegang-saham-minta-sumalindo-diauditindependen). Tanggal akses 24 April 2014 4. http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=180512-hakim-tolak-gugatan-pemilik-sahamminoritas-terhadap-pt-sumalindo. Tanggal akses 01 Mei 2014 5. http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/11/19/mwikuz-belajar-dari-kemelutsumalindo. Tanggal akses 24 April 2014 6. http://www.samkotimber.com/web/html/about_structure.php. Tanggal akses 30 April 2014. 7. PT Sumalindo Lestari Jaya. Laporan Tahunan. 2010 8. PT Sumalindo Lestari Jaya. Laporan Tahunan. 2011 9. PT Sumalindo Lestari Jaya. Laporan Tahunan. 2012 10. PT Sumalindo Lestari Jaya. Laporan Keuangan Tahunan. 2013 11. Samko Timber Limited. Annual Report. 2009 12. Samko Timber Limited. Annual Report. 2010 13. Samko Timber Limited. Annual Report. 2011 14. Samko Timber Limited. Annual Report. 2012 15. Samko Timber Limited. Annual Report. 2013 3 Dalam mengerjakan kasus, peserta didik diharapkan mencari dan menggunakan literatur tambahan selain yang tercantum di daftar pustaka.
208 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sejarah Bank Mandiri Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank di Indonesia terpaksa ditutup atau dibekukan kegiatannya oleh pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah membengkaknya pinjaman luar negeri sampai lebih dari tiga kali lipat karena nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar. Selain itu masalah muncul karena banyak penyaluran kredit yang berindikasi KKN. Banyak kredit disalurkan kepada industri terkait yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank tersebut. Peyaluran yang berindikasi KKN ini tidak hanya dilakukan oleh perbankan swasta, tetapi bank pemerintah (BUMN). Hanya saja, dalam perjalanannya pemerintah lebih cenderung membekukan kegiatan perbankan swasta, sedangkan bank pemerintah dilakukan restrukturisasi dengan cara penggabungan (merger) dan rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pemerintah untuk menambah modal bank. Dalam rangka penggabungan tersebut, akhir Februari 1998, pemerintah mengumumkan rencana restrukturisasi bank pemerintah dengan cara penggabungan. Bank pemerintah yang akan digabung adalah Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Dagang Negara (BDN). Tanggal 2 Oktober 1998 gabungan keempat bank pemerintah telah berganti nama menjadi Bank Mandiri. Penggabungan seluruh laporan keuangan efektif dilakukan pada akhir Juli 1999 sekaligus dilakukan pengurangan jumlah kantor cabang dan sumber daya manusia yang ada di empat bank tersebut. Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Menurut Samosir (2003), dari hasil analisis terhadap kinerja keuangan dan tingkat efisiensi Bank Mandiri dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Bank Mandiri sebelum merger menunjukkan sebagai Bank pemerintah yang tidak sehat. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat pencapaian Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), yang menunjukkan keempat Bank BUMN dalam kondisi bangkrut, dimana utang yang dimiliki telah melebihi modal berkali-kali. Disamping itu, perbandingan utang terhadap aktiva sangat buruk yaitu jumlah utang yang dimiliki tidak dapat dilunasi dengan aset yang ada di empat Bank tersebut. Merger yang dilakukan pemerintah terhadap empat Bank tidak sehat merupakan pilihan terakhir dibandingkan penutupan (likuidasi) Bank BUMN. Tujuan ini tidak lain menghindari pengeluaran yang lebih besar lagi untuk membayar uang para deposan, mencegah terjadinya domino effect seiring krisis ekonomi yang berlangsung, dan mencegah bertambahnya jumlah pengangguran. Direktur Utama Bank Mandiri yang pertama adalah Robby Djohan. Pada bulan Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun, sebelum digantikan Agus Martowardojo sebagai Direktur Utama sejak Mei 2005. Agus Martowardojo kemudian digantikan oleh Zulkifli Zaini pada Mei 2010 setelah Agus diangkat menjadi Menteri Keuangan. Pada April 2013 Zulkifli Zaini digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin untuk periode 2013-2016. Sejak tahun 2005, Bank Mandiri berkomitmen untuk menjalankan program transformasi selama 5 tahun dengan tujuan untuk membentuk Bank Mandiri menjadi Bank Multispesialis yang dominan. Pada bagian berikut dibahas mengenai overview praktik corporate governance (CG) di Bank Mandiri sebelum transformasi (pra 2005) dan dampak praktik CG yang lemah terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan pada periode sebelum Bank Mandiri melakukan transformasi. Kemudian dibahas mengenai proses transformasi CG di Bank Mandiri dan overview praktik CG setelah transformasi (pasca 2005). Pada bagian terakhir dibahas mengenai dampak transformasi terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan di Bank Mandiri.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 209 PERAIH BEASISWA CA Overview Praktik CG di Bank Mandiri Sebelum Transformasi (Pra 2005)1 Menjelang RUPS Bank Mandiri pada 16 Mei 2005, BPK sebagai auditor Bank Mandiri mengungkapkan bahwa ada 36 modus penyimpangan penyaluran kredit bermasalah di bank Mandiri. Dari hasil audit investigasi BPK ditemukan keganjilan dan penyimpangan dalam penyaluran kredit, terutama kepatuhan pihak manajemen tentang sikap kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Kredit tersebut dikucurkan kepada 28 perusahaan, di antaranya PT Lativi Media Karya senilai (Rp 300 miliar), PT Siak Zamrud Pusaka (Rp 24,8 miliar) dan PT Cipta Graha Nusantara (Rp 161 miliar). Umumnya modus penyimpangan adalah dengan cara penghapusbukuan pinjaman. Dalam laporannya, BPK menemukan kebijakan penghapusbukuan utang Bank Mandiri mencapai Rp31,6 triliun. Tiga debitor di antaranya tercatat dari Grup Garuda Mas senilai Rp4,8 triliun. Ada juga kasus pemberian kredit tidak sehat senilai Rp1,8 triliun untuk Grup Domba Mas (bergerak di sektor perkebunan). Bank Mandiri juga menyimpan catatan debitor yang masuk kategori pengawasan khusus, antara lain PT Argo Pantes dengan nilai kredit Rp516 miliar, APAC Inti Corpora senilai Rp700 miliar, dan PT Semen Bosowa Maros yang dipimpin M. Aksa Mahmud yang juga Wakil Ketua MPR pada saat itu. Sebenarnya kasus kredit macet di Bank Mandiri terjadi sejak pertengahan 1990-an. Kredit senilai 1 triliun rupiah lebih ini kemudian direkapitalisasi dan di-refinancing. Namun, belakangan macet lagi. Anehnya, Bank Mandiri lalu mengambil alih kredit tersebut. Padahal, manajemen bank Mandiri tahu bahwa perusahaan penerima kredit sudah tak layak lagi dibantu. Menurut pengamat ekonomi Dradjad Wibowo (anggota Komisi 11 DPR), hasil investigasi BPK menunjukkan, pengucuran kredit dari Bank Mandiri berisiko tinggi. Dugaan keterlibatan sejumlah orang kuat juga harus diusut Kejagung dengan ekstra hati-hati. Direktur Pengawasan dan Informasi Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjrijah menyatakan bahwa memang ada indikasi bahwa manajemen Bank Mandiri secara internal tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. BI telah berulang kali mengingatkan Bank Mandiri agar mewaspadai penyaluran pinjaman kepada pihak kedua. Masyarakat Profesional Madani menduga masih ada kredit macet lain di Bank Mandiri sebesar Rp5 triliun sampai Rp12 triliun. Seringnya terjadi penyimpangan kredit di sejumlah bank milik pemerintah diduga disebabkan adanya konspirasi antara manajemen bank dengan kreditor yang melibatkan politikus. Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan kasus kredit macet di Bank Mandiri, sebenarnya terjadi secara sistemik dan merupakan bentuk kegagalan pengawasan internal Bank Mandiri mulai dari level komisaris, direksi hingga pengawasan yang ada di bawahnya. Anggota Komisi XI DPR ini menyimpulkan sistem pengawasan dan personel Bank Mandiri perlu dirombak. Dia juga mengatakan BI sesungguhnya sudah mengetahui ketidakberesan penyaluran kredit senilai Rp1 triliun lebih itu. Namun, BI tidak tegas menangani masalah ini sehingga kasus ini berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Sedangkan Harry Azhar Azis, yang juga anggota Komisi XI DPR, melihat bahwa sebagian direksi Bank BUMN tak lebih dari kepanjangan tangan pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah dapat mencampuri urusan internal bank BUMN, terutama dalam pemberian kredit kepada pengusaha. Berbagai kasus kredit macet yang muncul mengindikasikan adanya campur tangan pejabat pemerintah. Harry Azhar Azis menyatakan juga bahwa pemegang kekuasaan sering menekan pejabat bank untuk memberikan kredit kepada pengusaha rekannya. Ini adalah bentuk intervensi politik terhadap sistem perbankan sehingga kredit yang dikeluarkan sering tidak melalui proses kehati-hatian sehingga banyak yang bermasalah. Sementara itu analis perbankan, Angger P Juwono mengatakan bahwa kasus bank Mandiri tidak terkait dengan kinerja manajemen saat itu. Itu adalah kredit macet lama dan pencadangannya sudah dilakukan. 1 Informasi ini diikhtisarkan dari sumber pemberitaan online www. liputan6.com, www.suaramerdeka.com, dan www.antikorupsi.org
210 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Karena itu Angger menyatakan bahwa sulit dibendung opini yang berkembang di masyarakat mengenai adanya agenda tersembunyi di balik membongkar kredit macet Bank Mandiri yang diangkat menjelang RUPS Bank Mandiri pada 16 Mei 2005. Pada 26 Januari 2006, tiga orang bekas direktur Bank Mandiri, E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan dituntut hukuman 20 tahun penjara. Jaksa mendakwa mereka korupsi dengan memperkaya pihak lain dalam kasus kredit Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara dan PT Media Televisi Indonesia. Menurut jaksa, Neloe (mantan Direktur Utama Bank Mandiri), Pugeg (mantan direktur risiko dan manajemen), dan Sholeh (direktur kredit korporasi) melanggar ketentuan pemberian kredit. Akibat ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan mereka, kredit senilai Rp160 miliar kepada PT Cipta yang dicairkan pada 28 Oktober 2002 menjadi macet karena mereka memberikan kredit tanpa analisis yang lengkap, cermat, akurat, dan komprehensif terhadap calon debitor. Namun Setelah melewati 5 bulan masa persidangan, tiga petinggi bank Mandiri tersebut di vonis bebas. Dampak Praktik CG yang Lemah terhadap Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan Sebelum Transformasi Kinerja keuangan Menurut Samosir (2003), jika dilihat dari rasio keuangan, kinerja Bank Mandiri setelah merger tidak menunjukkan dampak yang positif atau dapat dikatakan tidak sehat. Sebagian besar (70%) pendapatan Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga obligasi pemerintah Pendapatan bunga dari pemberian kredit hanya sebesar 18% untuk tahun 2001. Dengan demikian, kinerja Bank selama tiga tahun (1999-2001) tidak lebih baik dibandingkan sebelum merger. Merger tidak selalu menciptakan efisiensi, walaupun peningkatan total aktiva dapat mencapai skala ekonomis, belum cukup untuk menciptakan efisiensi Bank Mandiri. Beberapa aspek yang mempengaruhi efisiensi Bank Mandiri terlihat dari aset, modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang, jumlah SDM. Sementara itu, Bank Mandiri hanya diposisi keempat apabila dilihat efisiensi relatif diantara Bank pemerintah saat itu. Dalam website Mandiri Investor Relation disebutkan bahwa sebelum transformasi tahun 2005, Bank Mandiri menghadapi sejumlah kemunduran yang disebabkan karena turunnya laba. Salah satu kemunduran adalah dengan adanya non-performing loans dimana terjadi peningkatan rasio Net Consolidated Non Performing Loan (NPL) dari 1,60 % pada tahun 2004 naik menjadi 15,34 % pada tahun 2005. Hal ini memiliki dampak langsung dan dramatic terhadap laba Bank Mandiri yang turun 80% dari Rp5.3 triliun di tahun 2004 menjadi Rp603 miliar di 2005. Penurunan laba ini berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang turun dari Rp2.050 pada bulan January 2005 menjadi Rp1.110 pada bulan November 2005. Kinerja Non keuangan Sebelum tahun 2005 diindikasikan bahwa banyak penyimpangan penyaluran kredit di bank Mandiri sehingga banyak terjadi kredit macet. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sudhono Iswahyudi menyatakan bahwa nilai total pemberian kredit macet tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kredit tersebut dikucurkan kepada 28 perusahaan, di antaranya PT Lativi Media Karya senilai (Rp300 miliar), PT Siak Zamrud Pusaka (Rp24,8 miliar) dan PT Cipta Graha Nusantara (Rp161 miliar). Masyarakat Profesional Madani menduga masih ada kredit macet lain di Bank Mandiri sebesar Rp5 triliun sampai Rp12 triliun. Proses Transformasi CG Dalam website Bank Mandiri disebutkan bahwa sejak tahun 2005 Bank Mandiri melakukan transformasi yang terbagi menjadi dalam 2 tahap. Tahap I dimulai dar tahun 2005 dan tahap II dimulai dari tahun 2010. Tahun 2005 adalah titik balik Bank Mandiri ketika perusahaan fokus untuk menjadi Regional Champion
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 211 PERAIH BEASISWA CA Bank. Untuk itu Bank Mandiri memformulasikan program transformasi yang komprehensif dari empat strategi pokok yaitu: a. Penanaman corporate culture yang baru melalui restrukturisasi organisasi yang berdasarkan pada kinerja, memperbaiki sistem evaluasi performance-based, mengembangkan leadership dan talent, serta training dan hiring staf untuk memenuhi kebutuhan strategic perusahaan. b. Pembatasan secara agresif untuk Non-Performing Loan dengan penekanan pada penyelesaian hutang bermasalah dan memperkuat sistem managemen resiko. c. Mempercepat akselerasi usaha sehingga dapat mempercepat tingkat rata rata pertumbuhan pasar melalui strategi yang terbaik pada setiap segmen. d. Mengembangkan aliansi antara direktur and unit bisnis sehingga mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan dan mencari seluruh kesempatan bisnis dari pelanggan saat ini dan value chains mereka. Untuk mencapai tujuan menjadi pemain regional utama, Bank Mandiri melakukan program transformasi dalam tiga tahap yaitu: 1. Tahap Satu – “Back on Track” (2006-2007): Selama tahap ini, fokus diutamakan pada program restrukturisasi dan menetapkan fondasi pertumbuhan Bank Mandiri dimasa depan; 2. Tahap Dua – “Outperform the Market” (2008-2009): Selama periode ini penekanan diutamakan pada memperluas bisnis Bank untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan pada semua segment dan berusaha mencapai profitabilitas yang melebihi rata-rata pasar; 3. Tahap Tiga – “Shaping the End Game” (2010): Pada tahap ini Bank Mandiri bertujuan untuk menjadi Regional Champion Bank melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan menekankan pada kesempatan pertumbuhan strategic non-organic. Hal ini termasuk meningkatkan kinerja anak perusahaan dan mengakuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberi nilai tambah bagi Bank Mandiri. Sesuai dengan transformasi bisnisnya, sejak tahun 2005 Bank Mandiri juga melakukan transformasi kultural berdasarkan reformulasi dan reinvigoration (penyegaran) dari kunci utamanya. Dalam melakukan hal ini, Bank Mandiri mengidentifikasi five core corporate cultural values, yaitu serangkaian prinsip yang dijadikan sebagai panduan moral dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan. Lima prinsip ini dikenal dengan istilah “TIPCE”, yaitu Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus dan Excellence: • Trust Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. • Integrity Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi. • Professionalism Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. • Customer Focus Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. • Excellence Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-menerus.
212 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA Bank Mandiri secara signifikan meningkatkan kualitas pemberian jasa kepada pelanggannya. Selama enam tahun berturut-turut (2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012), Bank Mandiri telah menjadi pemberi jasa utama (service leader) diantara bank lokal berdasarkan dari survey Marketing Research Indonesia (MRI). Selain itu pencapaian Bank Mandiri dalam menerapkan good corporate governance telah banyak diakui. Overview Praktik CG Setelah Transformasi (Pasca 2005) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Mandiri menanamkan nilai-nilai transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan melalui berbagai program sosialisasi kepada seluruh jajaran Bank. Dalam website Bank Mandiri masih dapat dilihat surat terbuka Direksi Bank Mandiri pertanggal 4 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Mandiri saat itu, E.C.W. Neloe mengenai Pemberian Hadiah atau Imbalan Kepada jajaran PT Bank Mandiri. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Good Corporate governance di PT Bank Mandiri, pegawai dalam berhubungan dengan Nasabah dan Rekanan terikat dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku, Kode Etik Bankir Indonesia, Code of Conduct (Pedoman Perilaku) PT Bank Mandiri dan Peraturan Disiplin Pegawai PT Bank Mandiri. Pegawai terikat dengan Prgram Implementasi Perilaku 3 TIDAK atau dikenal dengan istilah 3 `NO` Behaviors, yaitu tidak terlambat (no delays),tidak melakukan kesalahan (no errors), tidak meminta/menerima hadiah atau imbalan (No. special payment) yang telah dicanangkan Direksi PT Bank Mandiri sebagai upaya untuk mensosialisasikan budaya perusahaan kepada seluruh jajaran Bank. Pegawai PT Bank Mandiri dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu hadiah atau Imbalan dalam bentuk apapun dari Nasabah/Rekanan atau Pihak Ketiga lainnya. Para Nasabah dan Rekanan juga dihimbau untuk tidak memberikan Hadiah atau Imbalan kepada direksi atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero), termasuk juga dalam kaitannya dengan perayaan Hari raya Keagamaan, tahun baru, hari Ulang Tahun, dan hari-hari Besar lainnya. Dalam website Bank Mandiri disebutkan juga bahwa perbaikan kinerja Bank Mandiri dilakukan dengan perbaikan menyeluruh, dengan orientasi kepada pelanggan. Budaya pelayanan, peningkatan omset dan perbaikan kualitas kredit dilakukan secara bersama-sama. Sejak berdirinya, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan profesional yang bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang telah diakui secara internasional. Bank Mandiri disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara BUMN yang dipilih dari anggota komunitas keuangan yang terpandang. Manajemen ekskutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Dewan Direksi Bank Mandiri terdiri dari banker dari legacy banks dan juga dari pihak luar yang independen dan sangat kompeten. Bank Mandiri juga mempunyai fungsi offices of compliance, audit dan corporate secretary, dan juga secara rutin diperiksa oleh Bank Indonesia, BPKP dan BPK serta auditor eksternal yang memiliki standar internasional. Di bank Mandiri, persetujuan dan monitoring kredit dikendalikan dengan proses persetujuan four eyes yang terstruktur, dimana keputusan kredit dipisahkan dari kegiatan marketing dari unit Bisnis. Penerapan GCG di Bank Mandiri antara lain dilakukan dengan memberlakukan Code of Conduct dan Business Ethic sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Bank Mandiri mengenai hubungan sesama internal maupun pihak eksternal, seperti pemegang saham, perusahaan afiliasi, investor, pelanggan, pemasok, pemerintah dan masyarakat. Kebijakan lain yang diterapkan Bank Mandiri, adalah mewajibkan seluruh pegawai untuk mengisi dan menandatangani Annual Disclosure setiap tahunnya. Melalui ketentuan ini, seluruh sumber daya manusia di Bank Mandiri mengikatkan diri untuk melaksanakan kode etik, sumpah jabatan, maupun peraturan lain yang berlaku. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Bank Mandiri juga mengatur adanya larangan perangkapan jabatan bagi Direksi dan Komisaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 213 PERAIH BEASISWA CA Dampak Transformasi Terhadap Kinerja Keuangan Dan Non-Keuangan2 Kinerja Keuangan Perubahan yang terjadi melalui program transformasi berhasil meningkatkan kinerja Bank Mandiri secara konsisten seperti terlihat pada berbagai parameter keuangan. Non-performing loans turun secara signifikan seperti ditunjukkan oleh penurunan rasio net consolidated NPL dari 15.34% pada tahun 2005 menjadi 0.62% pada tahun 2010, sementara laba bersih perusahaan melonjak dari Rp0.6 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp9.2 trilyun pada tahun 2010. Harga saham perusahaan naik dari Rp1,110 pada tanggal 16 November 2005 menjadi Rp7,850 pada 31 December 2013. Dalam kurun waktu kurang dari 9 tahun, kapitalisasi pasar Bank Mandiri melonjak 8 kali lipat dari hanya 21.8 triliun menjadi Rp183.2 triliun. Bank Mandiri sukses melakukan rights issue pada bulan February 2011. Pada tahun 2012, total ekuitas Bank Mandiri telah mencapai Rp88.8 triliun untuk menjadi bank pertama di Indonesia untuk memenangkan gelar International Bank sesuai dengan kriteria Arsitektur Perbankan Indonesia. Tahun 2012 Bank Mandiri adalah lembaga keuangan terbesar di Indonesia dengan aset Rp733.1 trilyun, pemberi pinjaman terbesar dengan pinjaman sebesar Rp472.4 trilyun, dan penyimpanan dana pihak ketiga terbesar dengan Rp556,3 trilyun. Bank Mandiri mempertahankan kualitas aset yang baik dengan rasio NPL gross dan net masing maing 1.90% and 0.58%. Pada Maret 2013 Penyaluran kredit Bank Mandiri tumbuh 19,7 persen dari Rp327,17 triliun menjadi Rp391,6 triliun dengan rasio NPL netto terjaga pada 0,57 persen, jauh dibawah level yang ditetapkan BI yaitu 5 persen. Nilai aset perusahaan juga tumbuh 17,1 persen (year on year) dari Rp546,9 triliun menjadi Rp640,6 triliun pada Maret 2013. Kinerja Non Keuangan Berbagai macam penghargaan kerap di peroleh Bank Mandiri, informasi lengkap dapat dilihat di website Bank Mandiri. Pada tahun 2007 Bank Mandiri memperoleh peringkat kedua dalam Banking Service Excellence Award 2007 oleh Majalah Infobank. Asia Money Magazine memberikan penghargaan atas komitmen Bank Mandiri atas penerapan GCG dengan memberikan Corporate governance Award untuk katagori Best Overall for Corporate governance in Indonesia dan Best for Disclosure and Transparency. Bank Mandiri juga dinobatkan sebagai Bank Terbaik di Indonesia di ajang Asia Money Best Bank Awards. Bank Mandiri juga di nobatkan sebagai Perusahaan Paling Terpercaya di ajang Indonesia Institute for Corporate governance (IICG) dan SWA pada 2012. Bank Mandiri terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam setiap proses bisnis. Salah satu hasilnya adalah pengakuan dari jurnal Asian Corporate governance (CGA) sebagai ikon implementasi GCG terbaik di Indonesia. Tahun 2013 Bank Mandiri mendapat Anugerah CGA Annual Recognition Award 2013: Best of Asia untuk kategori Asia’s Icon on Corporate governance. The Best of Asia ini merupakan yang kelima kalinya diberikan kepada Bank Mandiri secara berturut-turut. Penghargaan ini diberikan atas dasar survei kepada lebih dari 12.000 perusahaan dari 15 negara di Asia sebagai responden belum termasuk 120 perusahaan lainnya dari kawasan Amerika dan Eropa. Semua responden yang memberikan pendapat dalam survey ini adalah perusahaan-perusahaan di industri keuangan seperti investor, analis, fund manager dan dana investasi. Tidak cukup menyandang gelar Best Bank In Indonesia, menurut data dari Bank Indonesia (BI) di tahun 2012 Bank Mandiri menyandang predikat sebagai pemilik aset perbankan terbesar yang hingga kini terus bertambah jumlahnya. Tahun 2012 total aset Bank Mandiri mencapai kurang lebih Rp375 triliyun. Pada 2 Informasi ini diikhtisarkan dari website Bank Mandiri
214 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA tahun 2013 Bank Mandiri mempekerjakan 33.982 karyawan dan mengoperasikan 2.050 cabang di seluruh Indonesia dan 6 kantor cabang luar negeri/perwakilan kantor/anak perusahaan. Selain itu, Bank Mandiri memiliki jaringan dari 230.000 unit Electronic Data Capture serta saluran elektronik dan komprehensif yang meliputi Mandiri Mobile, Internet Banking, SMS Banking dan Call Center 14000. Bank Mandiri juga didukung oleh enam anak perusahaan yang beroperasi di perbankan syariah, pasar modal, pembiayaan konsumen, asuransi jiwa, asuransi umum, serta bank niche fokus di segmen kredit mikro. Pertanyaan Berdasarkan perspektif konflik keagenan, jelaskan akar permasalahan yang kemungkinan besar menyebabkan praktik CG relatif belum berjalan baik sebelum tahun 2005 serta dampak konflik keagenan tersebut terhadap kinerja Bank Mandiri. 1. Analisis apakah proses transformasi CG dan praktik CG setelah transformasi di Bank Mandiri telah mencakup prinsip CG ke dua hingga prinsip CG ke enam dari OECD. 2. Jelaskan bagaimana transformasi CG di Bank Mandiri dapat berdampak terhadap kinerja Bank.
ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat Ikatan Akuntan Indonesia 215 PERAIH BEASISWA CA REFERENSI 1. Samosir, P. Agunan, Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger Dan Sebagai Bank Rekapitalisasi, Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 1 Maret 2003 2. Syarifudin et al., Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan:Catatan Hasil Eksaminasi Putusan Neloe Dkk. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), September 2006 3. www.bankmandiri.co.id, website diakses pada 16 April 2014 http://ir.bankmandiri.co.id/phoenix. zhtml?c=146157&p=irol-homeProfile, website diakses pada 18 April 2014 4. http://m.liputan6.com/news/read/100876/kejagung-didesak-segera-menuntaskan-kasus-bankmandiri, website diakses pada 2 mei 2014 5. http://home.liputan6.com/read/113364/kredit-macet-bank-mandiri-membengkak, website diakses pada 2 mei 2014 6. http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/17/nas03.htm, website diakses pada 2 mei 2014 7. http://www.antikorupsi.org/id/content/mantan-direksi-bank-mandiri-dituntut-20-tahun,website diakses pada 2 mei 2014 8. http://news.liputan6.com/read/100636/kasus-bank-mandiri-akibat-ketidakkonsistenan-kebijakan-bi, diakses pada 2 mei 2014
216 Ikatan Akuntan Indonesia ETIKA PROFESI DAN tata kelola korporat PERAIH BEASISWA CA PERAIH BEASISWA CA