20190509094156

Tabel 0.3. Daftar Regulasi Hasil Deregulasi Bidang Mineral dan Batubara No. Permen ESDM Mencabut Peraturan Kepmen ESDM (Pedoman Pelaksanaan) 1. Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Mencabut delapan regulasi dalam bentuk Permen, Kepmen, dan Perdirjen) *Diubah oleh Permen ESDM No.22 Tahun 2018 1. Kepmen ESDM No. 1453.K/29/ MEM/2000 2. Permen ESDM No. 12/2011 3. Permen ESDM No. 28/2013 4. Permen ESDM No. 25/2016 5. Permen ESDM No. 15/2017 6. Permen ESDM No. 34 2017 7. Perdirjen Minerba No. 714.K/30/ DJB/2014 8. Perdirjen Minerba No. 841.K/30/ DJB/2015 1. Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Kepmen ESDM No. 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara 3. Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja, dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Mencabut sembilan regulasi dalam bentuk Permen dan Kepmen) 1. Permen ESDM No. 25/2008 2. Permen ESDM No. 34/2009 3. Permen ESDM No. 17/2010 4. Permen ESDM No. 33/2015 5. Permen ESDM No. 41/2016 6. Permen ESDM No. 05/2017 7. Permen ESDM No. 06/2017 8. Permen ESDM No. 28/2017 9. Permen ESDM No. 35/2017 1. Kepmen ESDM No.1823 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran PNBP 2. Kepmen ESDM No.1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) dan Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 3. Kepmen ESDM No.1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK Operasi Produksi 4. Kepmen ESDM No.1826 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian 3. Permen ESDM No.26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Mencabut enam regulasi dalam bentuk Permen dan Kepmen) 1. Permen ESDM No. 2/2013 2. Permen ESDM No. 7/2014 3. Permen ESDM No. 38/2014 4. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 5. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 6. Kepmen ESDM No.1457K/28/ MEM/2000 1. Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practices) 2. Kepmen ESDM No.1828 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengawasan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 10 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 0.3.Bentuk Penyederhanaan Peraturan di Subsektor Mineral dan Batubara Keluarnya kebijakan penyederhanaan izin ini tertuang dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 01. Penghapusan Izin Pengurangan Persyaratan Pencabutan Peraturan (Deregulasi) 03. 05. 02. 04. Penggabungan Izin Pengurangan Waktu PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 13

Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara Kebijakan Pertambangan Nasional disusun selarasdengan pembangunan nasional yang memiliki visi mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur seperti tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada: a. Masyarakat,dalam bentuk manfaat ekonomi, sosial dan kesehatan yang dapat dilihat dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan pendapatan perkapitanya. b. Pemerintah,dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan negara. c. Industri,dalam bentuk ketersediaan sumber bahan baku yang terjaga dan terjangkau, serta akses pasar yang luas. d. Tenaga ahli dan industri jasa penunjang,dalam bentuk peningkatan kompetensi dan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan pertambangan terkait dengan pencapaian tujuan nasional,yaitu: (1) peningkatan penerimaan negara; (2) peningkatan pendapatan devisa; (3) peningkatan investasi; (4) pemenuhan kebutuhan bahan baku dan sumber energidalam negeri; (5) pengembangan jasa dan industri nasional; (6) pembangunan dan pengembangan wilayah; (7) peningkatan lapangan kerja; (8) peningkatan nilai tambah; (9) peningkatan kemampuan nasional. Pengembangan mineral dan batubara dibagi menjadi empat tahap, yaitu: a. Tahap pertama : pengembangan industri pertambangan b. Tahap kedua : pengembangan industri pengolahan dan pemurnian c. Tahap ketiga : pengembangan industri hilir logam dasar, industri pemanfaatan mineral industri, industri konstruksi, industri energi, dan industri penggunaan lain. d. Tahap keempat : pengembangan industri hilir logam, industri hilir nonlogam, infrastruktur dan energi. Pertambangan Nasional memiliki tiga pilar utama, yaitu: (1) Inventarisasi; (2) Pemanfaatan; dan (3) Konservasi. Untuk mencapai tujuan nasional dan mengimplementasikan ketiga pilar utama tersebut, maka kebijakan mineral dan batubara nasional Indonesia didasarkan kepada tujuh kebijakan utama, yaitu: 1. Kebijakan Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, meliputi: a. Informasi geologi nasional dan neraca sumber daya. b. Cadangan mineral dan batubara nasional. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 14 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara, meliputi: a. Penggunaan lahan. b. Kepastian berusaha. c. Kepemilikan. d. Pengelolaan pertambangan sesuai prinsip good mining practices dan berkelanjutan. e. Peningkatan nilai tambah di dalam negeri. f. Pengembangan infrastruktur. g. Penggunaan dan pengembangan tenaga kerja. h. Pemanfaatan produk dalam negeri. i. Iklim investasi yang kondusif. j. Kesehatan dan keselamatan kerja. k. Kebijakan fiskal. l. Pemasaran. m. Pengendalian produksi mineral dan batubara. n. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. o. Koordinasi antar-instansi pemerintah. 3. Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi: a. Pendidikan dan keterampilan masyarakat. b. Kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. c. Kesempatan kerja bagi penduduk lokal. d. Pengembangan bisnis lokal. e. Keamanan sosial dan lingkungan. f. Hak asasi manusia, masyarakat adat, dan warisan budaya. 4. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi, meliputi: a. Penerapan prinsip konservasi dan product cycle management. b. Manajemen limbah. 5. Kebijakan Reklamasi dan Pasca Tambang, meliputi: a. Reklamasi tambang. b. Penutupan tambang. c. Jaminan keuangan. 6. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Mineral dan Batubara, meliputi: a. Penelitian metode penambangan. b. Mineral processing and beneficiation. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 15

c. Pengembangan peralatan otomatis. d. Deep sea mining. e. Produksi material kadar tinggi. f. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan mineral dan batubara. 7. Kebijakan Pertambangan Rakyat, meliputi: a. Tujuan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat. b. Kriteria pertambangan adat. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 16 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Dalam upaya meningkatkan investasi usaha di subsektor pertambangan mineral dan batubara, selain adanya perbaikan terhadap berbagai faktor yang terkait langsung dengan pengusahaan subsektor pertambangan mineral dan batubara, seperti perizinan, pengawasan, dan lain-lain, maka diperlukan pula faktor pendukung agar investasi di subsektor ini berjalan lancar. Faktor yang terkait langsung merupakan ranah (domain) Kementerian ESDM cq Ditjen Mineral dan Batubara, sedangkan faktor pendukung berhubungan dengan sektor lain yang terkait. Ditjen Mineral dan Batubara telah memulai antara lain dengan menyederhanakan perizinan, yang diharapkan mampu menjadi stimulus bagi peningkatan investasi. Oleh karena itu sektor lain juga harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara. Dalam kaitan ini, paling tidak, diperlukan lima dukungan indikator sebagai prasyarat utama, yaitu stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, agar investasi di subsektor pertambangan mineral dan batubara betul-betul dapat terus meningkat. Stabilitas Politik dan Keamanan Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018, telah sukses dilaksanakan dengan relatif aman. Hal ini mengindikasikan demokrasi di Indonesia semakin matang, dan menunjukkan gejala yang baik untuk perbaikan pendidikan politik bagi pemilih ke depan. Pilkada serentak pada 2018 ini diikuti oleh 567 pasangan calon yang berkontestasi di 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dari sisi jumlah daerah yang menggelar pilkada, gelombang ketiga (2018) tersebut masih kalah dibandingkan gelombang pertama pada 2015 yang diselenggarakan di 269 daerah. Namun, pilkada 2018 menjadi perhelatan yang melibatkan pemilih terbanyak dibandingkan dua gelombang sebelumnya. Kali ini, ada 151 juta orang yang berhak memilih, atau sekitar 80% dari total pemilih 3 INDIKATOR PENDUKUNG INVESTASI PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 17

yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 yang berjumlah sekitar 186,3 juta orang. Kemudian pada 17 Agustus 2018, pada usia 73 tahun kemerdekaan, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Asian Games Ke-18. Di tengah menjelang tahun politik, sukses penyelenggaraan Asian Games ini membuktikan bahwa stabilitas politik dan keamanan Indonesia cukup baik. Dengan menunjukkan dua peristiwa penting di atas, maka dapat dikatakan stabilitas politik dan keamanan nasional tidak perlu diragukan lagi; selain mampu berdemokrasi secara matang dan dewasa, juga sukses menyelengggarakan kegiatan internasional tanpa gangguan berarti. Stabilitas Ekonomi Kinerja perekonomian Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan depresiasi nilai tukar rupiah tak kunjung reda, bahkan rupiah menyentuh Rp. 14.600 per USD (Kompas, Agustus 2018). Di samping faktor eksternal, tekanan rupiah dipicu defisit neraca perdagangan yang cukup dalam pada Juli 2018, yakni USD2,03 miliar. Berikut ini uraian tentang kinerja perekonomian Indonesia: Pertumbuhan ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2018 sebesar 5,27%. Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal I 2018 sebesar 5,06%. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 juga masih lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2017 yang sebesar 5,01%. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi (YoY) semester I 2018 tumbuh 5,17% (Tabel 3.1), walaupun target pada tahun 2018 adalah sebesar 5,4%. Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%,YoY) 2018 (Smt I) 5,17 2017 5,07 2016 5,03 2015 4,88 2014 5,01 Sumber: BPS, diolah Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 9,22%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 18 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 8,71%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II- 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,61%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54%, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. Sementara itu, walaupun kontribusinya masih yang terkecil, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Pulau Maluku dan Papua. Produk Domestik Bruto (PDB) Perekonomian Indonesia pada 2017 yang diukur menurut PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun. Dengan jumlah penduduk 261,8 juta jiwa, maka PDB per kapita Indonesia mencapai Rp51,89 juta setara USD3.876,8. Pendapatan penduduk Indonesia tahun lalu naik 8,1% dibanding tahun 2016 hanya Rp47,97 juta/tahun. Tabel 3.2 memperlihatkan pertumbuhan PDB per kapita tahun 2014 -2017. Tabel 3.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita Tahun PDB Per Kapita (Rp. Ribu) 2017 51.887,3 2016 47.957,2 2015 45.119,2 2014 41.915,6 Sumber: BPS, diolah PDB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. PDB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah. Semakin besar pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Sebaliknya, semakin kecil PDB per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan II 2018 mencapai Rp3.683,9 triliun, tumbuh 9,43% dari triwulan yang sama tahun sebelumnya, atau tumbuh 5,05% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara jika diukur atas dasar harga konstan 2010, PDB pada triwulan kedua tahun ini mencapai Rp 2.603,7 triliun, tumbuh 5,27% dari triwulan yang sama tahun lalu, atau meningkat 4,21% dari bulan sebelumnya. Adapun penyumbang terbesar perekonomian nasional adalah lapangan Industri Pengolahan dengan nilai PDB mencapai Rp730,7 triliun atau 19,83% dari PDB. Lalu diikuti sektor Pertanian dengan PDB mencapai Rp502,15 triliun (13,63%) serta Perdagangan Besar dan Eceran Rp477,72 triliun (12,97%). PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017; Kementerian Keuangan 2017 Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun ke Tahun Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indek Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu  ke waktu memperlihatkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2018 sebesar 1,90% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 3,12% (BPS, Juni 2018). BPS mencatat pada Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,59% dengan IHK 133,77. Dari 82 kota, IHK seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tarakan sebesar 2,71% dengan IHK 146,13, sedangkan yang terendah terjadi di Medan dan Pekanbaru masing-masing sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing 136,47 dan 134,60. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,88%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13%; kelompok sandang sebesar 0,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,27%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,50%. 16 | Indonesia Mining Guidance 2018 per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Sebaliknya, semakin kecil PDB per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku triwulan II 2018 mencapai Rp3.683,9 triliun, tumbuh 9,43% dari triwulan yang sama tahun sebelumnya, atau tumbuh 5,05% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara jika diukur atas dasar harga konstan 2010, PDB pada triwulan kedua tahun ini mencapai Rp 2.603,7 triliun, tumbuh 5,27% dari triwulan yang sama tahun lalu, atau meningkat 4,21% dari bulan sebelumnya. Adapun penyumbang terbesar perekonomian nasional adalah lapangan Industri Pengolahan dengan nilai PDB mencapai Rp730,7 triliun atau 19,83% dari PDB. Lalu diikuti sektor Pertanian dengan PDB mencapai Rp502,15 triliun (13,63%) serta Perdagangan Besar dan Eceran Rp477,72 triliun (12,97%). Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017; Kementerian Keuangan 2017 Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun ke Tahun Inflasi Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indek Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu memperlihatkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2018 sebesar 1,90% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2018 terhadap Juni 2017) sebesar 3,12% (BPS, Juni 2018). BPS mencatat pada Juni 2018 terjadi inflasi sebesar 0,59% dengan IHK 133,77. Dari 82 kota, IHK seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tarakan sebesar 2,71% dengan IHK 146,13, sedangkan yang terendah terjadi di Medan dan Pekanbaru masing-masing sebesar 0,01% 6,2 6,0 5,6 5,0 4,8 5,0 5,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f Pertumbuhan PDB 17 | Indonesia Mining Guidance 2018 dengan IHK masing-masing 136,47 dan 134,60. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,88%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13%; kelompok sandang sebesar 0,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,27%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,50%. Sumber: Bank Indonesia, 2018 Gambar 3.2. Realisasi dan Target Inflasi Indonesia, 2012-2017 Tingkat Pengangguran Menurut BPS, jumlah angkatan kerja per Februari 2018 sebanyak 134,0 juta orang, naik 2,4 juta orang dibanding Februari 2017. Penambahan jumlah angkatan kerja tersebut berbanding lurus dengan peningkatan orang-orang yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 127,1 juta orang, naik sebanyak 2,5 juta orang dibanding Februari 2017 yang hanya mencapai 124,5 juta orang. Dari 134,0 juta orang total angkatan kerja, sebanyak 6,9 juta orang penduduk masih mencari pekerjaan (pengangguran), meskipun jumlah ini turun 140 ribu orang dibanding Februari 2017. Penurunan jumlah pengangguran sejalan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 5,70% pada tahun 2014 menjadi 5,13 % pada tahun 2018 (Tabel 3.3) Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran, 2014 – Feb 2018 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2014 5,70 2015 5,81 2016 5,50 2017 5,33 2018 5,13 Sumber: BPS, diolah Gini Rasio Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio adalah 0,389. Angka ini menurun 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Rasio September 2017 yang sebesar 0,391. Tabel 3.4 menunjukkan penurunan Gini Rasio dari tahun 2018-2014. 0 2 4 6 8 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi & Target Inflasi Indonesia Inflasi Target Bank Indonesia PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 20 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Sumber: Bank Indonesia, 2018 Gambar 3.2. Realisasi dan Target Inflasi Indonesia, 2012-2017 Tingkat Pengangguran Menurut BPS, jumlah angkatan kerja per Februari 2018 sebanyak 134,0 juta orang, naik 2,4 juta orang dibanding Februari 2017. Penambahan jumlah angkatan kerja tersebut berbanding lurus dengan peningkatan orang-orang yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 127,1 juta orang, naik sebanyak 2,5 juta orang dibanding Februari 2017 yang hanya mencapai 124,5 juta orang. Dari 134,0 juta orang total angkatan kerja, sebanyak 6,9 juta orang penduduk masih mencari pekerjaan (pengangguran), meskipun jumlah ini turun 140 ribu orang dibanding Februari 2017. Penurunan jumlah pengangguran sejalan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 5,70% pada tahun 2014 menjadi 5,13 % pada tahun 2018 (Tabel 3.3) Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran, 2014 – Feb 2018 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2014 5,70 2015 5,81 2016 5,50 2017 5,33 2018 5,13 Sumber: BPS, diolah Gini Rasio Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio adalah 0,389. Angka ini menurun 0,002 poin dibandingkan dengan 17 | Indonesia Mining Guidance 2018 dengan IHK masing-masing 136,47 dan 134,60. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,88%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,40%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13%; kelompok sandang sebesar 0,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,27%; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07%; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,50%. Sumber: Bank Indonesia, 2018 Gambar 3.2. Realisasi dan Target Inflasi Indonesia, 2012-2017 Tingkat Pengangguran Menurut BPS, jumlah angkatan kerja per Februari 2018 sebanyak 134,0 juta orang, naik 2,4 juta orang dibanding Februari 2017. Penambahan jumlah angkatan kerja tersebut berbanding lurus dengan peningkatan orang-orang yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 127,1 juta orang, naik sebanyak 2,5 juta orang dibanding Februari 2017 yang hanya mencapai 124,5 juta orang. Dari 134,0 juta orang total angkatan kerja, sebanyak 6,9 juta orang penduduk masih mencari pekerjaan (pengangguran), meskipun jumlah ini turun 140 ribu orang dibanding Februari 2017. Penurunan jumlah pengangguran sejalan dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun dari 5,70% pada tahun 2014 menjadi 5,13 % pada tahun 2018 (Tabel 3.3) Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran, 2014 – Feb 2018 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2014 5,70 2015 5,81 2016 5,50 2017 5,33 2018 5,13 Sumber: BPS, diolah Gini Rasio Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio adalah 0,389. Angka ini menurun 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Rasio September 2017 yang sebesar 0,391. Tabel 3.4 menunjukkan penurunan Gini Rasio dari tahun 2018-2014. 0 2 4 6 8 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Realisasi & Target Inflasi Indonesia Inflasi Target Bank Indonesia PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 21

Gini Rasio September 2017 yang sebesar 0,391. Tabel 3.4 menunjukkan penurunan Gini Rasio dari tahun 2018-2014. Tabel 3.4 Tabel Penurunan Gini Rasio, 2014 – 2018 Tahun Gini Rasio 2018 0,389 2017 0,393 2016 0,397 2015 0,408 2014 0,406 Sumber: BPS, diolah Gini Rasio di perkotaan pada Maret 2018 tercatat 0,401, turun dibanding September 2017 yang 0,404) dan Maret 2017 yang 0,407. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat 0,324, naik 0,004 jika dibandingkan Maret 2017 dan September 2017 yang 0,320. Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah 17,29%. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan tercatat 16,47% yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan, tercatat 20,15%, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Tingkat kemiskinan BPS mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni 9,82% pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat 10,12% atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Tabel 3.5 memperlihatkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun yang terus menurun, dari dua digit menjadi satu digit. Tabel 3.5 Tingkat Kemiskinan Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa) Persentase 2018 September - - Maret 25,95 9,82 2017 September 26,58 10,12 Maret 27,77 10,64 19 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 Gambar 3.3. Gini Ratio, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia Salah satu daya saing dan daya tarik investasi suatu negara adalah indeks pembangunan manusia (IPM), dengan faktor penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan IPM diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, dengan kondisi pada tahun 2014 adalah 68,90 dan meningkat menjadi 70,81 pada tahun 2017 (Tabel 3.6). Hal ini dapat 0,37 0,38 0,410,410,410,410,41 0,40 0,39 0,38 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 GINI RASIO 14,2 13,3 12,5 12,0 11,4 11,3 11,2 11,2 10,12 9,82 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Angka Kemiskinan 7,87 7,14 7,48 6,13 6,17 5,94 6,18 5,61 5,335,13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat Pengangguran Terbuka PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 22 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa) Persentase 2016 September 27,76 10,70 Maret 28,01 10,86 2015 September 28,51 11,13 Maret 28,59 11,22 2014 September 27,73 10,96 Maret 28,28 11,25 Sumber: BPS, diolah Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 Gambar 3.3. Gini Ratio, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia 19 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 Gambar 3.3. Gini Ratio, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia Salah satu daya saing dan daya tarik investasi suatu negara adalah indeks pembangunan manusia (IPM), dengan faktor penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan IPM diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, dengan kondisi pada tahun 2014 adalah 68,90 dan meningkat menjadi 70,81 pada tahun 2017 (Tabel 3.6). Hal ini dapat 0,37 0,38 0,410,410,410,410,41 0,40 0,39 0,38 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 GINI RASIO 14,2 13,3 12,5 12,0 11,4 11,3 11,2 11,2 10,12 9,82 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Angka Kemiskinan 7,87 7,14 7,48 6,13 6,17 5,94 6,18 5,61 5,335,13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tingkat Pengangguran Terbuka PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 23

Salah satu daya saing dan daya tarik investasi suatu negara adalah indeks pembangunan manusia (IPM), dengan faktor penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan IPM diukur dari perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, dengan kondisi pada tahun 2014 adalah 68,90 dan meningkat menjadi 70,81 pada tahun 2017 (Tabel 3.6). Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia (pendapatan, pendidikan, dan kesehatan) terus meningkat. Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun Indeks Pembangunan Manusia 2017 70,81 2016 70,18 2015 69,55 2014 68,90 Sumber: BPS, diolah Kebijakan Perpajakan dan Fiskal Tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS, moderasi Tiongkok, proteksionisme, perang dagang AS-Tiongkok, ketegangan geopolitik antara AS dengan Iran, serta perubahan iklim/cuaca ekstrim sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, yang dicerminkan oleh gejolak nilai tukar dan defisit anggaran. Selain itu, sepanjang tahun 2018 dinamika harga komoditas global ditandai oleh tren kenaikan harga minyak mentah terutama di bulan April, yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan, pembatasan produksi OPEC dan non-OPEC, ketegangan Timur Tengah, dan penurunan produksi Venezuela. Dan sejak Juli 2018 terdapat kecenderungan perlambatan harga komoditas yang didorong oleh kekhawatiran akan penurunan tingkat permintaan seiring stagnansi pertumbuhan ekonomi global (Tabel 3.5.1 dan Gambar 3.5.1). PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 24 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Tabel 3.7. Harga Komoditas Komoditas 31-Dec-17 20-Sep-18 Rata-Rata Jan-20 Sep 2018 WTI US$/barel 60.4 70.80 66.67 Brent US$/barel 66.8 78.45 72.03 Gas US$/mmbtu 2.8 2.98 2.85 Batubara US$/MT 94.4 99.30 91.02 Emas US$/Ounce 1,302.8 1,207.2 1,285.5 Perak US$/Ounce 16.9 14.3 16.2 Alumunium US$/MT 2,268.0 2,043.0 2,164.9 Tembaga US$/MT 7,247.0 6,082.0 6,690.3 Nikel US$/MT 12,760.0 12,625.0 13,753.1 Kedelai US$/bu. 983.3 850.3 964.5 Jagung US$/bu. 367.3 352.5 389.8 Gandum US$/bu. 453.3 524.0 529.2 Gula US$/lb. 15.0 11.6 13.3 Kapas US$/lb. 79.2 78.5 81.2 Minyak Sawit US$/Ton 588.5 512.6 590.3 Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg Gambar 3.4 Pergerakan Harga Komoditas Jan – 20 Sept 2018 21 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg Gambar 3.4 Pergerakan Harga Komoditas Jan – 20 Sept 2018 Gambar 3.5 Indeks Harga Komoditas Global 17,2% 17,4% 5,8% 4,7% -7,3% -15,4% -9,9% -16,1% -1,1% -12,9% -8,2% 8,7% -25,9% 5,3% -12,9% MINYAK MENTAH … MINYAK MENTAH … GAS BATUBARA EMAS PERAK ALUMUNIUM TEMBAGA NICKEL KEDELAI JAGUNG GANDUM GULA KAPAS MINYAK SAWIT PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 25

Gambar 3.5 Indeks Harga Komoditas Global Namun di tengah fluktuasi global tersebut, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari: a. Pertumbuhan kuartal II 2018 mencapai 5,27% tertinggi sejak tahun 2014; b. Sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua sektor primer, sekunder, dan tersier yang tumbuh lebih tinggi dari kuartal II 2017, menandakan membaiknya aktivitas produksi barang dan jasa Tabel 3.8); c. Walaupun mempunyai struktur PDB paling kecil sektor tersier secara rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor primer dan sekunder (Tabel 3.8). d. Sisi Pengeluaran: 1) Kontribusi konsumsi rumah tangga (RT) semakin meningkat di Q2 2018. 2) Kontribusi PMTB menurun tajam di Q2 dibandingkan Q1 2018, namun tetap lebih tinggi dari Q2 2017. 3) Komponen Lainnya meningkat tajam terkait dengan tingginya pertumbuhan inventori. 4) Perdagangan internasional masih menunjukkan kontribusi negatif sejalan dengan tingginya impor terkait aktivitas produksi dalam negeri (lihat Gambar 3.6). e. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh positif 2,21. Hal ini dapat dilihat pada kinerja pertambangan di kuartal II 2018, dimana pertambangan bijih logam tumbuh tinggi sebesar 23,11% terutama bersumber dari peningkatan produksi dan ekspor konsentrat tembaga di Papua (Gambar 3.7). Kinerja subsektor lainnya 21 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Bloomberg Sumber: Bloomberg Gambar 3.4 Pergerakan Harga Komoditas Jan – 20 Sept 2018 Gambar 3.5 Indeks Harga Komoditas Global 17,2% 17,4% 5,8% 4,7% -7,3% -15,4% -9,9% -16,1% -1,1% -12,9% -8,2% 8,7% -25,9% 5,3% -12,9% MINYAK MENTAH … MINYAK MENTAH … GAS BATUBARA EMAS PERAK ALUMUNIUM TEMBAGA NICKEL KEDELAI JAGUNG GANDUM GULA KAPAS MINYAK SAWIT PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 26 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

masih relatif stagnan, bahkan batubara mengalami kontraksi pertumbuhan (Gambar 3.8). f. Realisasi penanaman modal hingga kuartal II 2018 melambat, hal ini ditunjukkan oleh realisasi penanaman modal pada kuartal II 2018 mencapai Rp. 176,3 triliun atau tumbuh melambat menjadi hanya 3,2% (YoY). Realisasi pertumbuhan PMA terkontraksi sebesar 12,9%, hal ini mungkin disebabkan oleh dinamika nilai tukar menyebabkan investor mengambil sikap wait and see. Sedangkan PMDN masih tumbuh cukup baik, yaitu sebesar 32,1 % lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 3.9). g. Realisasi investasi pertambangan mencapai nilai dan share tertinggi pada periode 2011-2012 yang didorong oleh booming harga komoditas. Namun cenderung menurun sejak 2014 sering dengan berakhirnya era booming komoditas. Pada 2017, realisasi investasi pertambangan kembali meningkat terutama disumbang oleh investasi pembangunan smelter yang sudah mulai berjalan (Gambar 3.9 dan Gambar 3.10) Tabel 3.8 Kontribusi PDB Sektoral (YoY) SEKTOR Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Distribusi Q2 2018 Primer 2.56 2.81 3.81 21.55 Pertanian dan Pertambangan Sekunder 4.82 4.32 4.61 31.25 Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi Tersier 6.34 5.21 5.81 43.16 Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya Sumber: BPS, diolah Gambar 3.6 Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran 23 | Indonesia Mining Guidance 2018 Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya Sumber: BPS, diolah Gambar 3.6 Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran Gambar 3.7 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) 0,55 -1,13 -1,21 0,18 0,68 1,37 1,68 0,39 2,54 1,86 2,65 2,72 2,76 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Q2 2017 Q1 2018 Q2 2018 Net Ekspor Konsumsi LNPRT Lainnya 4,23 8,50 31,15 55,43 -2,0 18,0 38,0 58,0 78,0 98,0 Distribusi Nominal Q2 2018 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 27

Gambar 3.7 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) Gambar 3.8 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara Tabel 3.9 Realisasi Penanaman Modal  Realisasi Q1 2018 Q2 2018 S1 2018 Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy PMDN 76,4 11,0 80,6 32,1 157,0 21,0 PMA 108,9 12,4 95,7 -12,9 204,6 -1,1 Total 185,3 11,8 176,3 3,2 361,6 7,4 Sumber: NSWi BPKM 23 | Indonesia Mining Guidance 2018 Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya Sumber: BPS, diolah Gambar 3.6 Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran Gambar 3.7 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) 0,55 -1,13 -1,21 0,18 0,68 1,37 1,68 0,39 2,54 1,86 2,65 2,72 2,76 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Q2 2017 Q1 2018 Q2 2018 Net Ekspor Konsumsi LNPRT Lainnya 4,23 8,50 31,15 55,43 -2,0 18,0 38,0 58,0 78,0 98,0 Distribusi Nominal Q2 2018 24 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 3.8 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara Tabel 3.9 Realisasi Penanaman Modal Realisasi Q1 2018 Q2 2018 S1 2018 Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy PMDN 76,4 11,0 80,6 32,1 157,0 21,0 PMA 108,9 12,4 95,7 -12,9 204,6 -1,1 Total 185,3 11,8 176,3 3,2 361,6 7,4 Sumber: NSWi BPKM Gambar 3.9 Perkembangan Foreign Direct Investment Share sektor pertambangan thd total FDI 2010 - 2013 2014 - 2017 16,6% 13,3% PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 28 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Gambar 3.9 Perkembangan Foreign Direct Investment Gambar 3.10 Perkembangan Domestic Direct Investment Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, Pemerintah sedang dan sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Inflasi terjaga pada kisaran 3 persen. Dari sisi moneter, Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The 23 | Indonesia Mining Guidance 2018 Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya Sumber: BPS, diolah Gambar 3.6 Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran Gambar 3.7 Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian (%) 0,55 -1,13 -1,21 0,18 0,68 1,37 1,68 0,39 2,54 1,86 2,65 2,72 2,76 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Q2 2017 Q1 2018 Q2 2018 Net Ekspor Konsumsi LNPRT Lainnya 4,23 8,50 31,15 55,43 -2,0 18,0 38,0 58,0 78,0 98,0 Distribusi Nominal Q2 2018 24 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 3.8 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara Tabel 3.9 Realisasi Penanaman Modal Realisasi Q1 2018 Q2 2018 S1 2018 Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy PMDN 76,4 11,0 80,6 32,1 157,0 21,0 PMA 108,9 12,4 95,7 -12,9 204,6 -1,1 Total 185,3 11,8 176,3 3,2 361,6 7,4 Sumber: NSWi BPKM Gambar 3.9 Perkembangan Foreign Direct Investment Share sektor pertambangan thd total FDI 2010 - 2013 2014 - 2017 16,6% 13,3% 24 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 3.8 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara Tabel 3.9 Realisasi Penanaman Modal Realisasi Q1 2018 Q2 2018 S1 2018 Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy Rp Triliun %, yoy PMDN 76,4 11,0 80,6 32,1 157,0 21,0 PMA 108,9 12,4 95,7 -12,9 204,6 -1,1 Total 185,3 11,8 176,3 3,2 361,6 7,4 Sumber: NSWi BPKM Gambar 3.9 Perkembangan Foreign Direct Investment Share sektor pertambangan thd total FDI 2010 - 2013 2014 - 2017 16,6% 13,3% 25 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 3.10 Perkembangan Domestic Direct Investment Dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, Pemerintah sedang dan sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Inflasi terjaga pada kisaran 3 persen. Dari sisi moneter, Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), selain menawarkan fasilitas lindung nilai bagi eksportir yang menukar valasnya ke rupiah ke dalam sistem perbankan Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal antara lain: a. Untuk mengendalikan impor, berupa kenaikkan tarif Pajak Penghasilan Impor Pasal 22 untuk 1.147 komoditas, dengan harapan pertumbuhan tetap terjaga di atas 5 persen, defisit belanja pemerintah dijaga di bawah 2 persen, dan mengurangi pinjaman dalam valas; b. Untuk mendorong ekspor dan investasi, antara lain: 1) Insentif Perpajakan Sektoral: a) Pembebasan BM untuk Mesin & Barang Modal b) Insentif pembebasan/pengembalian c) Insentif BMDTP untuk industri tertentu d) Insentif Tax Allowance/Holiday e) Pengurangan/penurunan PPh (termasuk untuk UMKM) f) Percepatan restitusi 2) Insentif Perpajakan Spasial (Kawasan) a) Kawasan Ekonomi Khusus (12 KEK) b) Kawasan Industri/Kawasan Berikat (1396 KB) c) Pusat Logistik Berikat (60 PLB/81 lokasi) d) Free Trade Zone (4 KPBPB) Share sektor pertambangan thd total DDI 2010 - 2013 2014 - 2017 10,0% 3,7% PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 29

Fed), selain menawarkan fasilitas lindung nilai bagi eksportir yang menukar valasnya ke rupiah ke dalam sistem perbankan Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal antara lain: a. Untuk mengendalikan impor, berupa kenaikkan tarif Pajak Penghasilan Impor Pasal 22 untuk 1.147 komoditas, dengan harapan pertumbuhan tetap terjaga di atas 5 persen, defisit belanja pemerintah dijaga di bawah 2 persen, dan mengurangi pinjaman dalam valas; b. Untuk mendorong ekspor dan investasi, antara lain: 1) Insentif Perpajakan Sektoral: a) Pembebasan BM untuk Mesin & Barang Modal b) Insentif pembebasan/pengembalian c) Insentif BMDTP untuk industri tertentu d) Insentif Tax Allowance/Holiday e) Pengurangan/penurunan PPh (termasuk untuk UMKM) f) Percepatan restitusi 2) Insentif Perpajakan Spasial (Kawasan) a) Kawasan Ekonomi Khusus (12 KEK) b) Kawasan Industri/Kawasan Berikat (1396 KB) c) Pusat Logistik Berikat (60 PLB/81 lokasi) d) Free Trade Zone (4 KPBPB) Pemerintah baru-baru ini telah merevisi peraturan tentang fasilitas pemberian pengurangan PPh Badan untuk mempermudah porsedur administrasi dan meningkatakan efektifitas daya tarik investasi, atau dikenal sebagai Tax Holiday (Tabel 3.10). Tabel 3.10 Fasilitas Tax Holiday Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% dalam jangka waktu 5 s.d. 20 tahun sesuai besaran nilai investasi. Masa transisi selama 2 tahun dengan pengurangan PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 30 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

pajak penghasilan badan sebesar 50%. Insentif Tax Holiday ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan. Adapun kriteria penerima fasilitas ini adalah: a) Industri pionir; b) Penanaman modal baru atau perluasan; c) Minimal investasi 500 milyar; d) Memenuhi Debt Equity Ratio sebagaimana diatur di dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; e) Belum diterbitkan keputusan pemberian/penolakan Tax Holiday; f) Badan Hukum Indonesia; g) Surat Keterangan Fiskal Pemegang Saham yang tercatat pada akta perubahan terakhir. Sedangkan industri pionir yang mendapat fasilitas Tax Holiday dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini: Tabel 3.11 Cakupan Industri Pionir Ketenagakerjaan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia selama periode tahun 2013 – 2017 meningkat 11,5%, atau rata-rata meningkat 2,3% per tahun. Sementara persentase PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 31

orang bekerja mengalami kenaikan dari 93,8% pada tahun 2013 menjadi 94,8% pada tahun 2017, yang berarti tingkat pengangguran menjadi berkurang (Tabel 3.7). Tabel 3.7. Tenaga Kerja Indonesia, 2010 – 2017 dalam juta SUBJEK 2013 2014 2015 2016 2017 Angkatan Kerja 120.2 121.9 122.4 127.8 134,0 - Bekerja 112.8 114.6 114.8 120.8 127,1 - Menganggur 7.4 7.2 7.6 7.0 6,9 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018,diolah Ditinjau dari segi pendidikan, lebih dari setengah angkatan kerja yang ada berpendidikan SMP ke bawah; sisanya berpendidikan SMA, SMK, D I/II/III, S1/S2/S3 (Tabel 3.8). Tabel 3.8. Jumlah Angkatan Kerja Indonesia, Februari 2018 No. Pendidikan Jumlah, juta Persentase, % 1 SD 54,57 40,74 2. SMP 24,13 18,02 3. SMA 22,97 17,15 4. SMK 15,97 11,92 5. DI/DII/DIII 3,80 2,84 6. S1/S2/S3 12,50 9,33 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian Ditinjau dari lapangan usaha, tenaga kerja yang diserap oleh sektor “Pertambangan dan Penggalian” hanya berjumlah 1,38 juta (1,09%), atau kelima terbawah dari 16 lapangan usaha berdasarkan kualifikasi Badan Pusat Statistik. Sektor “Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan” termasuk yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja, yakni 38,7 juta (30,46%); sedangkan yang terkecil adalah sektor “Real Estat”, hanya menyerap 0,27 juta (0,27%) (Tabel 3.9). Tabel 3.9. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2018 No. Lapangan Usaha Jumlah, juta Persentase, % 1. Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan 38,7 37.773.525 2. Pertambangan dan Penggalian 1,38 1.469.846 3. Industri Pengolahan 17,92 15.874.689 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 32 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

No. Lapangan Usaha Jumlah, juta Persentase, % 4. Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas 0,34 259.638 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 0,44 241.758 6. Konstruksi 7,06 7.978.567 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil 23,55 21.554.455 8. Transportasi dan Pergudangan 5,09 4.970.325 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,10 6.251.527 10. Informasi dan Komunikasi 1,0 683.504 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,70 1.730.759 12. Real Estat 0,27 355.746 13. Jasa Perusahaan 1,58 1.437.413 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wanita 5,35 4.986.503 15. Jasa Pendidikan 6,31 6.085.285 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,01 1.753.332 17. Jasa Lainnya 6,27 5.005.101 J U M L A H 127,07 100 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah Komposisi Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama Lebih dari setengah (59,31%) tenaga kerja di sektor “Pertambangan dan Penggalian” merupakan tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tetap dengan gaji (buruh, karyawan, pegawai); sisanya berturut-turut terdiri atas wirausaha mandiri (18,43%), pekerja bebas (11,13%), pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap dengan gaji (4,13%), berusaha/ wirausaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (3,64%), serta pekerja keluarga/tidak dibayar (3,36%) (Gambar 3.4). Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik sektor ini yang cukup berisiko menuntut jaminan kepastian penghasilan tetap bagi sebagian besar pekerjanya. Namun demikian, mengingat pengusahaan di sektor pertambangan dan penggalian sangat bervariasi, dalam arti dapat dilakukan secara skala besar sampai dengan skala kecil, maka tidak menutup kemungkinan dapat berwira usaha sendiri, pekerja dapat bekerja bebas atau menjadi buruh tidak tetap, bahkan dapat melibatkan anggota keluarga. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 33

Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah Gambar 3.4. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Mayoritas (83,98%) tenaga kerja di sektor “Pertambangan dan Penggalian” berprofesi sebagai tenaga kerja produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar; sisanya merupakan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan sebagai pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga yang berhubungan dengan itu (ybdi) (5,01%), tenaga profesional, teknisi, dan tenaga ybdi (2,77%), tenaga usaha jasa (1,86%), tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (1,82%), tenaga usaha penjualan (1,19%), dan lainnya (3,38%) (Tabel 3.10). Dengan komposisi mayoritas pekerja berstatus tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan memang banyak tersebar di lapangan, bukan di kantor. Tabel 3.10. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama No Jenis Pekerjaan Persentase, % 1. Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain ybdi 2,77 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 1,82 3. Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga ybdi 5,01 4. Tenaga usaha penjualan 1,19 5. Tenaga usaha jasa 1,86 6. Tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar 83,98 7. Lainnya 3,38 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah 29 | Indonesia Mining Guidance 2018 penggalian sangat bervariasi, dalam arti dapat dilakukan secara skala besar sampai dengan skala kecil, maka tidak menutup kemungkinan dapat berwira usaha sendiri, pekerja dapat bekerja bebas atau menjadi buruh tidak tetap, bahkan dapat melibatkan anggota keluarga. Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah Gambar 3.4. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Mayoritas (83,98%) tenaga kerja di sektor “Pertambangan dan Penggalian” berprofesi sebagai tenaga kerja produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar; sisanya merupakan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan sebagai pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga yang berhubungan dengan itu (ybdi) (5,01%), tenaga profesional, teknisi, dan tenaga ybdi (2,77%), tenaga usaha jasa (1,86%), tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (1,82%), tenaga usaha penjualan (1,19%), dan lainnya (3,38%) (Tabel 3.10). Dengan komposisi mayoritas pekerja berstatus tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan memang banyak tersebar di lapangan, bukan di kantor. Tabel 3.10. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama No Jenis Pekerjaan Persentase, % 1. Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain ybdi 2,77 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 1,82 3. Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga ybdi 5,01 4. Tenaga usaha penjualan 1,19 5. Tenaga usaha jasa 1,86 6. Tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar 83,98 7. Lainnya 3,38 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah 18,43% 3,64% 4,13% 59,31% 11,13% 3,36% Berusaha/wirausaha mandiri Berusaha/wirausaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar Pengusaha (beruaha dibantu buruh tetap dengan gaji) Buruh/karyawan/pegawai Pekerja bebas Pekerja keluarga/tidak dibayar PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 34 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Infrastruktur Indikator yang tidak kalah penting dalam meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi adalah ketersediaan sarana dan prasarana, yang merupakan prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 2015 – 2018 telah dibangun bandar udara sebanyak 11 buah, dengan rincian berturut-turut adalah: dua buah pada tahun 2015, dua buah (2016), tiga buah (2017), dan empat buah (2018). Peningkatan yang sama terjadi pada jumlah rute angkutan barang tol laut, jika pada tahun 2015 sebanyak tiga rute, maka pada tahun 2018 meningkat menjadi 15 rute (Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018). Sarana jalan darat juga mengalami peningkatan; secara kumulatif telah dibangun jalan baru sepanjang 2.945 km sampai tahun 2018, dengan rincian mulai tahun 2015 sepanjang 1.286 km, bertambah menjadi 1.845 km pada tahun 2016, bertambah lagi menjadi 2.621 km pada 2017, dan total menjadi 2.945 km pada tahun 2018. Untuk jalan bebas hambatan, pada periode yang sama, secara kumulatif sudah beroperasi sepanjang 408 km. Sarana dan prasarana lain yang telah dibangun adalah penyediaan lintasan kereta api perintis; pada tahun 2015 sebanyak tiga lintasan, tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebanyak enam lintasan, serta pada tahun 2018 sebanyak delapan lintasan. Khusus di bidang pertambangan, selain infrastruktur di atas, masih ada dua infrastruktur yang memiliki peran sangat besar untuk kelancaran operasi usaha pertambangan, yaitu infrastruktur listrik dan infrastruktur pelabuhan. Infrastruktur Listrik Usaha pertambangan mineral dan batubara yang berada di pelosok atau bahkan di tengah hutan, membuatPLN belum banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mereka sehingga perusahaan punharusmembangun pembangkit tenaga listriknya sendiri. Hal ini cukup memberatkan; selain bukan merupakan bisnis inti (core business) perusahaan pertambangan, pembangunan pembangkit listrik juga membutuhkan dana besar dan waktu cukup lama.Untuk itu rencana Pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MWyang tersebar di seluruh Indonesia, harus dapat dijadikansolusi untuk memenuhi kebutuhan energi perusahaantambang, khususnya perusahaan skala kecil/menengah yang ingin membangun fasilitas pemurnian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2016), lokasi, kapasitas, dan jumlah pembangkit tenaga listrik 2015 – 2019 terkait dengan kebijakan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW adalah sebagai berikut: 29 | Indonesia Mining Guidance 2018 penggalian sangat bervariasi, dalam arti dapat dilakukan secara skala besar sampai dengan skala kecil, maka tidak menutup kemungkinan dapat berwira usaha sendiri, pekerja dapat bekerja bebas atau menjadi buruh tidak tetap, bahkan dapat melibatkan anggota keluarga. Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah Gambar 3.4. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Komposisi Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama Mayoritas (83,98%) tenaga kerja di sektor “Pertambangan dan Penggalian” berprofesi sebagai tenaga kerja produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar; sisanya merupakan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan sebagai pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga yang berhubungan dengan itu (ybdi) (5,01%), tenaga profesional, teknisi, dan tenaga ybdi (2,77%), tenaga usaha jasa (1,86%), tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (1,82%), tenaga usaha penjualan (1,19%), dan lainnya (3,38%) (Tabel 3.10). Dengan komposisi mayoritas pekerja berstatus tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan memang banyak tersebar di lapangan, bukan di kantor. Tabel 3.10. Komposisi Tenaga Kerja Di Sektor Pertambangan dan Penggalian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama No Jenis Pekerjaan Persentase, % 1. Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain ybdi 2,77 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 1,82 3. Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga ybdi 5,01 4. Tenaga usaha penjualan 1,19 5. Tenaga usaha jasa 1,86 6. Tenaga produksi, operator alat angkut, dan pekerja kasar 83,98 7. Lainnya 3,38 Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2018, diolah 18,43% 3,64% 4,13% 59,31% 11,13% 3,36% Berusaha/wirausaha mandiri Berusaha/wirausaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar Pengusaha (beruaha dibantu buruh tetap dengan gaji) Buruh/karyawan/pegawai Pekerja bebas Pekerja keluarga/tidak dibayar PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 35

Tabel 3.12. Lokasi, Kapasitas, dan Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW No. Lokasi Total Kapasitas, MW Jumlah pembangkit 1. Sumatera 11.327 76 2. Jawa – Bali 23.863 49 3. Kalimantan 2.852 40 4. Sulawesi – Nusa Tenggara 4.159 83 5. Maluku – Papua 739 43 Total Indonesia 42.940 291 Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2016, diolah Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa lokasi pabrik pemurnian mineral tersebar di Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Dengan demikian, agar lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik program 35.000 MW di wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka sudah selayaknya diselaraskan dengan pemenuhan kebutuhan energi untuk pabrik pemurnian mineral. Infrastruktur Pelabuhan Umumnya pelabuhan laut yang digunakanuntuk mengangkut komoditas mineral dan/ atau batubara berdekatan dengan lokasi dari produsen hasil komoditas tambang tersebut. Oleh karena itu keberadaan pelabuhan tersebut tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelabuhan dapat saja diperuntukan khusus untuk keperluan mengangkut hasil komoditas tambang, tetapi tidak sedikit pelabuhan yang bersifat umum dengan mengangkut komoditas lain selain komoditas hasil tambang. Beberapa pelabuhan untuk mengangkut mineral dan hasil olahannya adalah Pomalaa (Sulawesi Tenggara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Amamapare (Papua), Tanjung Perak – Surabaya (Jawa Timur), Tanjung Priok (Jakarta), dan lain-lain (lihat lampiran). Sementara pelabuhan untuk mengangkut batubara terdapat di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kalimantan (Selatan, Timur, Tengah) (Gambar 3.5). Untuk mengantisipasi kebutuhan pelabuhan di masa depan, tidak menutup kemungkinan jumlah pelabuhan ini ditambah di dekat kantong-kantong produksi hasil pertambangan di berbagai daerah melalui kebijakan tol laut. 32 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2017 Keterangan:*) Bila transshipment dihapuskan **) Keluar Sungai Mahakam ***)Keluar Sungai Barito Gambar 3.5. Peta Pelabuhan Ekspor Batubara dan Potensi Kapasitas Ekspor 2014 Aceh Aceh Selatan 0.5 Sumatera Barat Padang: 2 Riau Kawasan Teluk Riau: 2 Jambi Teluk Jambi: 3 Bengkulu Pelabuhan Bengkulu: 3 Sumsel Tj. Api-api: 6.4 Kalsel/Kalteng 1. Taboneo/Pulau Laut: 55.8 ***) 2. Sungai Danau: 13.5 3. Batu Licin: 5.5 Existing Coal Export Port Kalsel 1. NPLCT: 20 2. IBT: 20 Existing Coal Export Port Kaltim 1. BoCT: 12 2. BCT: 3.8 3. KPC Port: 40 Kalimantan Timur 1. Teluk Balikpapan: 57.8 **) 2. Teluk Adang Bay: 34 3. Teluk Berau: 34 4. Teluk Maloy: 6.5 Lampung Tarahan Existing PTBA: 2 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 36 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2017 Keterangan: *) Bila transshipment dihapuskan **) Keluar Sungai Mahakam ***) Keluar Sungai Barito Gambar 3.5. Peta Pelabuhan Ekspor Batubara dan Potensi Kapasitas Ekspor 2014 32 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2017 Keterangan:*) Bila transshipment dihapuskan **) Keluar Sungai Mahakam ***)Keluar Sungai Barito Gambar 3.5. Peta Pelabuhan Ekspor Batubara dan Potensi Kapasitas Ekspor 2014 Aceh Aceh Selatan 0.5 Sumatera Barat Padang: 2 Riau Kawasan Teluk Riau: 2 Jambi Teluk Jambi: 3 Bengkulu Pelabuhan Bengkulu: 3 Sumsel Tj. Api-api: 6.4 Kalsel/Kalteng 1. Taboneo/Pulau Laut: 55.8 ***) 2. Sungai Danau: 13.5 3. Batu Licin: 5.5 Existing Coal Export Port Kalsel 1. NPLCT: 20 2. IBT: 20 Existing Coal Export Port Kaltim 1. BoCT: 12 2. BCT: 3.8 3. KPC Port: 40 Kalimantan Timur 1. Teluk Balikpapan: 57.8 **) 2. Teluk Adang Bay: 34 3. Teluk Berau: 34 4. Teluk Maloy: 6.5 Lampung Tarahan Existing PTBA: 2 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 37

PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 38 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Perizinan Jenis Perizinan dan Kewenangan Berdasarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: a. IUP Eksplorasi, diberikan oleh pejabat sesuai kewenangannya. Jika perusahaan berstatus PMA, maka izin hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM; b. IUPK Eksplorasi, hanya diberikan oleh Menteri ESDM; c. IUP Operasi Produksi, diberikan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya. Jika perusahaan berstatus PMA, maka izin hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM; d. IUPK Operasi Produksi, hanya diberikan oleh Menteri ESDM; e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, diberikan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya; f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, diberikan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya; dan g. IUJP, diberikan oleh pejabat sesuai kewenangannya. Jika perusahaan berstatus PMA, maka izin hanya dapat diberikan oleh Menteri ESDM. Catatan: Proses perizinan khusus untuk huruf a sampai dengan huruf d dilakukan di BKPM, sedangkan proses perizinan untuk huruf e sampai dengan huruf g dilakukan di Kementerian ESDM. Keterkaitan Pemberian IUP dengan Sektor Lain Subsektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu bidang usaha yang banyak melibatkan institusi lain. Oleh karena itu, sebelum IUP terbit, diperlukan izin atau rekomendasi dari sektor lain yang terkat, seperti sektor kehutanan, pertanahan, kepolisian, lingkungan hidup, perpajakan, aparat daerah, dan lain-lain (Tabel 4.1). INVESTASI DI SUBSEKTOR USAHA PERTAMBANGAN 4 MINERAL DAN BATUBARA PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 39

Penyederhanaan Perizinan Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Ditjen Minerba telah menyederhanakan perizinan melalui penghapusan dan penggabungan beberapa jenis izin, pengurangan persyaratan, pengurangan waktu untuk pengurusan, dan mempersingkat proses birokrasi (lihat Bab 2). Sebagai gambaran terdapat 32 peraturan dicabut melalui penyederhanaan 19 Permen ESDM, 11 Kepmen ESDM dan 2 Peraturan Dirjen Sub Sektor Minerba, dan pencabutan 64 sertifikasi/ rekomendasi/perizinan karena dianggap kurang mendukung peningkatan investasi. Tabel 4.1. Keterkaitan Penerbitan IUP dengan Sektor Lain Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Keluarnya kebijakan penyederhanaan izin di atas didukung oleh Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tata Cara Berinvestasi Secara umum ada tiga jenis perizinan untuk melakukan bisnis di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara (di luar izin usaha jasa pertambangan), yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) – baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian, serta IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan (Gambar 4.1, Gambar 4.2 dan Gambar 4.3). 34 | Indonesia Mining Guidance 2018 Sebagai gambaran terdapat 32 peraturan dicabut melalui penyederhanaan 19 Permen ESDM, 11 Kepmen ESDM dan 2 Peraturan Dirjen Sub Sektor Minerba, dan pencabutan 64 sertifikasi/ rekomendasi/perizinan karena dianggap kurang mendukung peningkatan investasi. Tabel 4.1. Keterkaitan Penerbitan IUP dengan Sektor Lain Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Keluarnya kebijakan penyederhanaan izin di atas didukung oleh Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tata Cara Berinvestasi Secara umum ada tiga jenis perizinan untuk melakukan bisnis di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara (di luar izin usaha jasa pertambangan), yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) – baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian, serta IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan (Gambar 4.1, Gambar 4.2 dan Gambar 4.3). PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 40 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

35 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.1. Proses Bisnis Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Mineral Logam dan Batubara) Pemenang Lelang (5 HK) (Mineral Non Logam dan Batuan) (14 HK) (14 HK) Pusat/Daerah Masterlist Impor Keterangan: Izin Peledak * Penetapan telah memenuhi aspek tata ruang dan kawasan hutan - Persetujuan Lingkungan Hidup - Izin Lingkungan Hidup -IPPKH (Khusus untuk hutan konservasi dan Hutan Lindung) Izin Pelabuhan Bupati/Gubernur Izin Lokasi Project Area Pengumunan Lelang (86 HK) Badan Hukum Indonesia Menteri /Gubernur Pra-Kualifikasi Lelang *Rekomendasi Teknis Tata Ruang K/L BKPM Pusat/Daerah PROSES BISNIS PERIZINAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) *IUP Eksplorasi dimohonkan setelah penetapan pemenang lelang atau pemberian (14 HK) BKPM Pusat/Daerah Pemberian WIUP IUP Operasi Produksi IUP Ekplorasi * Permohonan Wilayah Gambar 4.1. Proses Bisnis Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 41

Gambar 4.2. Proses Bisnis Perizinan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan Pemurnian 36 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.2. Proses Bisnis Perizinan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan Pemurnian BKPM Pusat/Daerah Badan Hukum Indonesia (14 HK) *Mitra kerja sama dengan IUP OP yang memenuhi ketentuan - Izin Lingkungan Hidup IUP OPK Olah Murni Permohonan PROSES BISNIS PERIZINAN IUP OPERASI KHUSUS PENGOLAHAN PEMURNIAN (IUP OPK OLAH MURNI) PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 42 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Gambar 4.3. Proses Bisnis Perizinan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan Penjualan 37 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.3. Proses Bisnis Perizinan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan Penjualan BKPM Pusat/Daerah Badan Hukum Indonesia (14 HK) *Mitra kerja sama dengan IUP OP yang memenuhi ketentuan - Izin Lingkungan Hidup PROSES BISNIS PERIZINAN IUP OPERASI KHUSUS PENGANGKUTAN PENJUALAN (IUP OPK ANGKUT JUAL) Permohonan IUP OPK Angkut Jual PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 43

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Dengan mengacu kepada Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, yang diatur lebih lanjut dalam Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tata cara/pedoman pelaksanaan berinvestasi meliputi: a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran I; b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran II; c. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran III; d. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, tercantum dalam Lampiran IV; e. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, tercantum dalam Lampiran V; f. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, tercantum dalam Lampiran VI; g. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan, tercantum dalam Lampiran VII. Tata cara/pedoman pelaksanaan berinvestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ditunjukkan oleh Gambar 4.4 sampai dengan Gambar 4.13. Gambar 4.4. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara 39 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.4. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.5. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan 39 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.4. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.5. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan 40 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Pemohon merupakan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Gambar 4.6. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Eksplorasi Gambar 4.7. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Penerbitan IUP Operasi Produksi) PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 44 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.5. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan Keterangan: *) Pemohon merupakan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Gambar 4.6. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi 39 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.4. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.5. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan 39 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.4. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.5. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan 40 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Pemohon merupakan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Gambar 4.6. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Eksplorasi Gambar 4.7. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Penerbitan IUP Operasi Produksi) PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 45

Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Eksplorasi Gambar 4.7. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Penerbitan IUP Operasi Produksi) Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi Gambar 4.8. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Perpanjangan IUP Operasi Produksi) 40 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Pemohon merupakan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Gambar 4.6. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Eksplorasi Gambar 4.7. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Penerbitan IUP Operasi Produksi) 41 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi Gambar 4.8. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Perpanjangan IUP Operasi Produksi) Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang IUPK Eksplorasi Gambar 4.9. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Penerbitan IUPK Operasi Produksi) 41 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi Gambar 4.8. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Perpanjangan IUP Operasi Produksi) Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang IUPK Eksplorasi Gambar 4.9. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Penerbitan IUPK Operasi Produksi) 42 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang pemegang IUPK Operasi Produksi Gambar 4.10. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Perpanjangan IUPK Operasi Produksi) Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan Gambar 4.11. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 46 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang IUPK Eksplorasi Gambar 4.9. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Penerbitan IUPK Operasi Produksi) Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang pemegang IUPK Operasi Produksi Gambar 4.10. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Perpanjangan IUPK Operasi Produksi) 40 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Pemohon merupakan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Gambar 4.6. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUPK Eksplorasi Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Eksplorasi Gambar 4.7. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Penerbitan IUP Operasi Produksi) 41 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi Gambar 4.8. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Perpanjangan IUP Operasi Produksi) Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang IUPK Eksplorasi Gambar 4.9. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Penerbitan IUPK Operasi Produksi) 41 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi Gambar 4.8. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan IUP Operasi Produksi (Perpanjangan IUP Operasi Produksi) Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang IUPK Eksplorasi Gambar 4.9. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Penerbitan IUPK Operasi Produksi) 42 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang pemegang IUPK Operasi Produksi Gambar 4.10. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Perpanjangan IUPK Operasi Produksi) Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan Gambar 4.11. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 47

Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan Gambar 4.11. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.12. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan 42 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) BUMN/BUMD/Badan Usaha pemegang pemegang IUPK Operasi Produksi Gambar 4.10. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUPK Operasi Produksi (Perpanjangan IUPK Operasi Produksi) Keterangan: *) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan Gambar 4.11. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian 43 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.12. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Keterangan: *) IUJP yang diterbitkan Menteri hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha sedangkan IUJP yang diterbitkan Gubernur dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan dan orang perseorangan Gambar 4.13. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUJP Pada dasarnya prosedur setiap perizinan berikut perpanjangannya memiliki pola dan mekanisme yang hampir sama, yaitu melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dan 43 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.12. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Keterangan: *) IUJP yang diterbitkan Menteri hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha sedangkan IUJP yang diterbitkan Gubernur dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan dan orang perseorangan Gambar 4.13. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUJP Pada dasarnya prosedur setiap perizinan berikut perpanjangannya memiliki pola dan mekanisme yang hampir sama, yaitu melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dan PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 48 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Keterangan: *) IUJP yang diterbitkan Menteri hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha sedangkan IUJP yang diterbitkan Gubernur dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan dan orang perseorangan Gambar 4.13. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUJP Pada dasarnya prosedur setiap perizinan berikut perpanjangannya memiliki pola dan mekanisme yang hampir sama, yaitu melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dan konsep persetujuan, penerbitan izin, serta berbagai persyaratan yang meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. a. Pengajuan Permohonan Permohonan diajukan oleh badan usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan. Selanjutnya permohonan diverifikasi untuk mengecek kelengkapan persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial. b. Verifikasi dan Konsep Persetujuan Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan oleh Menteri atau gubernur (atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan. 43 | Indonesia Mining Guidance 2018 Keterangan: *) Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan Gambar 4.12. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Keterangan: *) IUJP yang diterbitkan Menteri hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha sedangkan IUJP yang diterbitkan Gubernur dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan dan orang perseorangan Gambar 4.13. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Penerbitan, serta Perpanjangan IUJP Pada dasarnya prosedur setiap perizinan berikut perpanjangannya memiliki pola dan mekanisme yang hampir sama, yaitu melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dan PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 49

c. Penerbitan Izin Penerbitan izin dikeluarkan melalui Surat Keputusan ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, dan disampaikan kepada pemohon. Khusus mengenai penilaian persyaratan administratif, teknis, dan finansial, verifikasi dibedakan antara badan usaha, koperasi, orang perseorangan, dan perusahaan firma atau perusahaan komanditer. Perusahaan berbentuk koperasi, orang perseorangan, dan perusahaan firma atau perusahaan komanditer khusus ditujukan untuk pemohon yang mengusahakan batuan, sedangkan badan usaha dapat mencakup usaha pertambangan mineral (logam, bukan logam, dan batuan) dan batubara. Selain mengatur izin usaha pertambangan, Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 juga mengatur perihal: a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan perubahan saham, direksi dan komisaris yang diterbitkan oleh gubernur untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, tercantum dalam Lampiran VIII; b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan dan Evaluasi pencairan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi, tercantum dalam Lampiran IX; c. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Persetujuan Program Kemitraan, tercantum dalam Lampiran X; d. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan, tercantum dalam Lampiran XI; e. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Iizin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi hasil perubahan bentuk pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya, tercantum dalam Lampiran XII; dan f. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Iizin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi perpanjangan dari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah berakhir, tercantum dalam Lampiran XIII. Prosedur memperoleh WIUP berdasarkan Kepmen ESDM No.1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Prosedur memperoleh WIUPK berdasarkan Kepmen ESDM No.1798/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (Gambar 4.14 sampai dengan Gambar 4.16). PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 50 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Gambar 4.14. Prosedur Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Penawaran kepada BUMN/BUMD (KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018) Gambar 4.15. Prosedur Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Lelang kepada BUMN/BUMD (KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018) Penawaran WIUPK 2 Hari Pengajuan Pernyataan Minat Evaluasi Persyaratan Hasil Evaluasi Hanya terdapat 1 BUMN/BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan. Penunjukan langsung pemberian WIUPK 20 hari 5 hari 3 hari 2 hari Undangan Mengikuti Lelang WIUPK 2 Hari Pengambilan dan Penjelasan Dokumen Lelang Pemasukan Penawaran Harga Pembukaan Sampul, Evaluasi, dan Penetapan Peringkat Pengumuman Pemenang Lelang Penyampaian Sanggahan Evaluasi dan Jawaban Sanggahan 2 hari 4 hari 3 hari 2 hari 5 hari 2 hari 3 hari PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 51

Gambar 4.16. Prosedur Lelang WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha (KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Dasar hukum pengurusan IUJP adalah Kepmen 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran VII. Proses pengurusan IUJP selama 14 hari kerja.IUJP yang diterbitkan Pusat oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM. Jumlah pemegang IUJP terbitan Pusat 732 IUJP, terdiri atas 556 PMDN dan 174 PMA yang meliputi seluruh bidang jasa seperti tertera dalam Tabel 4.2. Ketersediaan perusahaan pemegang IUJP yang masih sedikit adalah bidang Konstruksi Tambang Bawah Tanah dan Konstruksi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian, karena memerlukan modal besar dan penerapan teknologi baru. Masuknya investasi dari Rusia tidak mematikan badan usaha, khususnya PMDN yang telah melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Investasi yang masuk diharapkan mendatangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pertambangan untuk kemudian ditransfer ke perusahaan nasional dan tenaga ahli Indonesia. Tabel 4.2. Potensi usaha jasa pertambangan (Bidang dan Subbidang) Pengumuman Rencana Pelaksanaan Lelang 1 bulan sebelum pelaksanaan Pengumuman Lelang Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Penetapan dan Pengumuman Peserta Lolos Prakualifikasi Pengambilan Formulir Penawaran Harga Pemasukan Surat Penawaran Harga Pembukaan sampul, evaluasi dan penetapan peringkat Pengumuman Pemenang Lelang Penyampaian Sanggahan Evaluasi dan Jawaban Sanggahan Maksimal 30 hari Maksimal 10 hari 14 hari 10 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari 2 hari 3 hari 2 hari 47 | Indonesia Mining Guidance 2018 Tabel 4.2. Potensi usaha jasa pertambangan (Bidang dan Subbidang) 48 | Indonesia Mining Guidance 2018 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 52 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

47 | Indonesia Mining Guidance 2018 Tabel 4.2. Potensi usaha jasa pertambangan (Bidang dan Subbidang) 48 | Indonesia Mining Guidance 2018 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 53

49 | Indonesia Mining Guidance 2018 50 | Indonesia Mining Guidance 2018 Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara melalui Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1805 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Nilai total harga KDI WIUP dan WIUPK adalah sebesar Rp.4.095.100.000.000,- Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Lelang 6 Blok WIUPK (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Lelang 10 Blok WIUP (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) WIUPK No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 Latao Sulawesi Tenggara Nikel 3.148 414.800.000.000 2 Suasua Sulawesi Tenggara Nikel 5.899 984.850.000.000 3 Matarape Sulawesi Tenggara Nikel 1.681 184.050.000.000 4 Kolonodale Sulawesi Tengah Nikel 2.180 209.000.000.000 5 Bahodopi Utara Sulawesi Tengah Nikel 1.896 184.800.000.000 6 RantauPandan Jambi Batubara 2.826 352.600.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUPK 2.330.100.000.000 WIUP No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 MulyaAgung Kalimantan Tengah Bijih Besidmp 97.144 225.000.000.000 2 WaringinAgung Kalimantan Tengah Emas dmp 98.820 225.000.000.000 3 Tumbang Karanei Kalimantan Tengah Emas dmp 96.719 225.000.000.000 4 Silo JawaTimur Emas dmp 4.023 150.000.000.000 5 Sribatara Sulawesi Tenggara Aspal 743 115.000.000.000 6 Natai Baru Kalimantan Tengah Batubara 6.674 190.000.000.000 7 Tumbang Nusa Kalimantan Tengah Batubara 7.169 190.000.000.000 8 Baronang I Kalimantan Tengah Batubara 3.226 165.000.000.000 9 Baronang II Kalimantan Tengah Batubara 455 90.000.000.000 10 Piner Kalimantan Tengah Batubara 9.750 190.000.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUP 1.765.000.000.000 50 | Indonesia Mining Guidance 2018 Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara melalui Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1805 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Nilai total harga KDI WIUP dan WIUPK adalah sebesar Rp.4.095.100.000.000,- Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Lelang 6 Blok WIUPK (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Lelang 10 Blok WIUP (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) WIUPK No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 Latao Sulawesi Tenggara Nikel 3.148 414.800.000.000 2 Suasua Sulawesi Tenggara Nikel 5.899 984.850.000.000 3 Matarape Sulawesi Tenggara Nikel 1.681 184.050.000.000 4 Kolonodale Sulawesi Tengah Nikel 2.180 209.000.000.000 5 Bahodopi Utara Sulawesi Tengah Nikel 1.896 184.800.000.000 6 RantauPandan Jambi Batubara 2.826 352.600.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUPK 2.330.100.000.000 WIUP No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 MulyaAgung Kalimantan Tengah Bijih Besidmp 97.144 225.000.000.000 2 WaringinAgung Kalimantan Tengah Emas dmp 98.820 225.000.000.000 3 Tumbang Karanei Kalimantan Tengah Emas dmp 96.719 225.000.000.000 4 Silo JawaTimur Emas dmp 4.023 150.000.000.000 5 Sribatara Sulawesi Tenggara Aspal 743 115.000.000.000 6 Natai Baru Kalimantan Tengah Batubara 6.674 190.000.000.000 7 Tumbang Nusa Kalimantan Tengah Batubara 7.169 190.000.000.000 8 Baronang I Kalimantan Tengah Batubara 3.226 165.000.000.000 9 Baronang II Kalimantan Tengah Batubara 455 90.000.000.000 10 Piner Kalimantan Tengah Batubara 9.750 190.000.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUP 1.765.000.000.000 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 54 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara melalui Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1805 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Nilai total harga KDI WIUP dan WIUPK adalah sebesar Rp.4.095.100.000.000,- Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Lelang 6 Blok WIUPK (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Lelang 10 Blok WIUP (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) 49 | Indonesia Mining Guidance 2018 50 | Indonesia Mining Guidance 2018 Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara melalui Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1805 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Nilai total harga KDI WIUP dan WIUPK adalah sebesar Rp.4.095.100.000.000,- Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Lelang 6 Blok WIUPK (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Lelang 10 Blok WIUP (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) WIUPK No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 Latao Sulawesi Tenggara Nikel 3.148 414.800.000.000 2 Suasua Sulawesi Tenggara Nikel 5.899 984.850.000.000 3 Matarape Sulawesi Tenggara Nikel 1.681 184.050.000.000 4 Kolonodale Sulawesi Tengah Nikel 2.180 209.000.000.000 5 Bahodopi Utara Sulawesi Tengah Nikel 1.896 184.800.000.000 6 RantauPandan Jambi Batubara 2.826 352.600.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUPK 2.330.100.000.000 WIUP No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 MulyaAgung Kalimantan Tengah Bijih Besidmp 97.144 225.000.000.000 2 WaringinAgung Kalimantan Tengah Emas dmp 98.820 225.000.000.000 3 Tumbang Karanei Kalimantan Tengah Emas dmp 96.719 225.000.000.000 4 Silo JawaTimur Emas dmp 4.023 150.000.000.000 5 Sribatara Sulawesi Tenggara Aspal 743 115.000.000.000 6 Natai Baru Kalimantan Tengah Batubara 6.674 190.000.000.000 7 Tumbang Nusa Kalimantan Tengah Batubara 7.169 190.000.000.000 8 Baronang I Kalimantan Tengah Batubara 3.226 165.000.000.000 9 Baronang II Kalimantan Tengah Batubara 455 90.000.000.000 10 Piner Kalimantan Tengah Batubara 9.750 190.000.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUP 1.765.000.000.000 50 | Indonesia Mining Guidance 2018 Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara Penetapan 6 Blok WIUPK dan 10 Blok WIUP Mineral Logam dan Batubara melalui Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1802 K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 dan Surat Keputusan Mentersi ESDM No.1805 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4). Nilai total harga KDI WIUP dan WIUPK adalah sebesar Rp.4.095.100.000.000,- Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Lelang 6 Blok WIUPK (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Lelang 10 Blok WIUP (Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018) WIUPK No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 Latao Sulawesi Tenggara Nikel 3.148 414.800.000.000 2 Suasua Sulawesi Tenggara Nikel 5.899 984.850.000.000 3 Matarape Sulawesi Tenggara Nikel 1.681 184.050.000.000 4 Kolonodale Sulawesi Tengah Nikel 2.180 209.000.000.000 5 Bahodopi Utara Sulawesi Tengah Nikel 1.896 184.800.000.000 6 RantauPandan Jambi Batubara 2.826 352.600.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUPK 2.330.100.000.000 WIUP No Daerah Provinsi Komoditas Luas(Ha) Harga KDI (Rp) 1 MulyaAgung Kalimantan Tengah Bijih Besidmp 97.144 225.000.000.000 2 WaringinAgung Kalimantan Tengah Emas dmp 98.820 225.000.000.000 3 Tumbang Karanei Kalimantan Tengah Emas dmp 96.719 225.000.000.000 4 Silo JawaTimur Emas dmp 4.023 150.000.000.000 5 Sribatara Sulawesi Tenggara Aspal 743 115.000.000.000 6 Natai Baru Kalimantan Tengah Batubara 6.674 190.000.000.000 7 Tumbang Nusa Kalimantan Tengah Batubara 7.169 190.000.000.000 8 Baronang I Kalimantan Tengah Batubara 3.226 165.000.000.000 9 Baronang II Kalimantan Tengah Batubara 455 90.000.000.000 10 Piner Kalimantan Tengah Batubara 9.750 190.000.000.000 TOTAL HARGA KDI WIUP 1.765.000.000.000 PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 55

Sistem Pengawasan Dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pembinaan dan pengawasan melalui PP No. 55/2010. Dalam PP ini, baik pembinaan maupun pengawasan, dilakukan Menteri ESDM terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Menteri ESDM dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikotas esuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Pembinaan Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya terhadap pemegang IUP, IPR, atau IUPK dilakukan paling sedikit terhadap: a. pengadministrasian pertambangan; b. teknis operasional pertambangan;d an c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan. Sistem Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan meliputi: a. penetapan WPR; b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan; c. pemberian WIUP mineral logam dan batubara; d. penerbitan IPR; e. penerbitanIUP;dan f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 56 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

Dalam melakukan pengawasan, Menteri ESDM dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sementara hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri ESDM disampaikan kepada gubemur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya terhadap pemegang IUP, IPR, atau IUPK dilakukan terhadap: a. teknis pertambangan; b. pemasaran; c. keuangan; d. pengelolaan datam ineral dan batubara; e. konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. keselamatan operasi pertambangan; h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri; j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; l. penguasaan,pengembangan,dan penerapan teknologi pertambangan; m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan, yang menyangkut kepentingan umum; n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan teknis pertambangan dilakukan oleh lnspektur Tambang, dan dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Inspektur Tambang ini berwenang untuk: a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 57

keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud padahuruf b menjadi d. penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala lnspekturTambang. Pengawasan juga dapat dilakukan setiap saat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, melalui: a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/ atau b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Sistem Pelaporan Untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pemegang IUP dan IUPK, maka mereka wajib melaporkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Melalui PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 101 – Pasal 104, sistem pelaporan diatur sebagai berikut: a. pemegang IUP yang diterbitkan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis; b. secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan gubernur; c. pemegang IUP yang diterbitkan gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri ESDM; d. pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri ESDM wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha kepada Menteri ESDM; e. bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan; f. gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri ESDM secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan memuat kemajuan kerja dalam kurun waktu dan dalam tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi, serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim, kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 58 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

kegiatan operasi produksi. Sementara laporan mengenai rencana kerja dan anggaran biaya tahunan disampaikan kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim. Kegiatan Pengawasan Untuk melaksanakan Pasal 35 PP No.55/2010, maka ditetapkan Permen ESDM No.26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ruang lingkup Permen ESDM ini mengatur mengenai: a. pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik; b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan;dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pengawasan dilakukan oleh Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menteri ESDM melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur, meliputi: a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan; b. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP Batubara; c. penerbitan IPR; d. penerbitan IUP; e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan; g. penerbitan IUJP; h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola pengusahaan pertambangan; i. pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai Permen ESDM ini, pengawasan usaha meliputi: 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan kaidah teknik pengolahan dan/atau pemurnian, dan pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Pengawasan meliputi: PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 59

a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melakukan pengawasan, Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan, pelaksanaan tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pelaksanaan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan melalui: a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan akhir; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dimetil Eter (Dimethyl Ether, DME) Gagasan untuk mengembangkan dimetil eter (dimethyl ether, DME) di Indonesia kembali muncul ketika Menteri ESDM meminta agar PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk memproduksi DME dari batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG (liquefied petroleum gas, LPG). Hal ini tidak terlepas dari konsumsi LPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keterbatasan pasokan LPG dari dalam negeri – yang berarti tergantung pada LPG impor, serta banyaknya sumber daya dan cadangan batubara kalori rendah yang dapat difungsikan sebagai bahan pembuat DME. Ketiga unsur ini saling terkait satu sama lain sehingga Indonesia harus mampu mencari energi alternatif pengganti LPG, yakni memberdayakan batubara kalori rendah melalui gasifikasi batubara dengan memproduksi DME. Apa itu DME? Berawal dari keberhasilan ahli kimia Belgia bernama Jan van Helmont yang mendapatkan gas dari batubara yang dipanaskan pada awal abad ke 17, temuan ini lalu dikembangkan ke seluruh dunia. Gasifikasi batubara merupakan proses konversi batubara menjadi produk gas melalui reaksi antara batubara dengan pereaksi berupa udara, campuran udara/uap air, atau campuran oksigen/ uap air. Hasil reaksi berupa syngas yang merupakan bahan baku untuk diproses lebih lanjut menjadi dimetil eter (dimethyl ether, DME). PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 60 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)

DME, dikenal juga sebagai methoxymethane, adalah senyawa organik yang memiliki rumus CH3OCH3, awalnya digunakan sebagai  aerosol  propellant pada produkproduk konsumer, seperti hair spray, paint spray, parfum, deodoran, dan insektisida. Gas ini tidak berbau, tidak berwarna, serta cukup mudah dalam memprosesnya ke dalam bentuk cairan.  DME juga menggantikan gas-gas chlorofluorocarbon (CFC) – untuk air conditioner dan refrigerator – yang kini telah dilarang digunakan di banyak negara.  Yang menarik pada DME adalah potensinya sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermesin disel, karena memiliki bilangan setane, 55-60, dibandingkan dengan minyak disel/solar yang hanya memiliki bilangan setane, 40-55. Dengan lebih tingginya bilangan setane, DME mampu menggantikan minyak disel/solar, sekaligus menurunkan tingkat kebisingan suara mesin diesel menjadi sehalus suara  mesin kendaraan bermotor yang menggunakan bensin. Bila digunakan sebagai bahan bakar transportasi, DME menyebabkan emisi karbon monoksida (CO) 50% lebih rendah dari pada minyak disel/solar; demikian juga dengan emisi  nitrogen oksida yang 90% lebih rendah. DME dapat digunakan untuk campuran atau bahkan menggantikan LPG 100%. Sebagai bahan bakar pengganti LPG, DME termasuk senyawa yang ramah, tidak menghasilkan volatile organic carbon, CO dan CO2. Seperti pada  LPG, DME berwujud gas pada temperatur dan tekanan normal, tetapi akan berubah menjadi cair apabila ditekan atau didinginkan. Beberapa kemudahan yang dimiliki DME antara lain dalam proses pencairan, transportasi yang mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah, serta dalam aspek penyimpanan. Dengan sifat-sifat ini dan sifat lainnya, seperti banyak mengandung oksigen, rendah kadar belerang atau kandungan NOx   lainnya, dan pembakaran yang bersih, membuat DME dapat menjadi solusi yang cukup menjanjikan sebagai  bahan bakar terbarukan yang bersih dan rendah karbon. DME dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk material yang terbarukan seperti biomassa, sampah organik, dan produk pertanian. DME juga dapat diolah dari bahan bakar fosil, seperti batubara muda (batubara kalori rendah) dan gas alam. Bagaimana Proses Pembuatan DME? DME diproduksi sekurang-kurangnya dalam dua tahap.  Pertama, hidrokarbon dikonversikan ke gas sintesis, sebuah kombinasi dari karbon monoksida dan hidrogen.  Kedua, gas sintetis tersebut kemudian dikonversikan ke DME, baik lewat methanol (proses konvensional) maupun langsung dalam satu tahap saja. Gambar 4.17 di bawah ini menerangkan secara sederhana proses gasifikasi batubara yang dapat menghasilkan DME dan produk lainnya. PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018) 61

Gambar 4.17. Gasifikasi Batubara dan Turunannya Gambar 4.18 menggambarkan produk akhir berikut keekonomiannya, yang tentunya perlu dikaji kembali secara lebih komprehensif mengingat parameter yang digunakan sudah banyak berubah. Gambar 4.18 . Pemilihan Produk Akhir dan Keekonomiannya Mengapa Indonesia Butuh DME? Wacana pembuatan DME telah bergulir lama menyusul peningkatan penggunaan LPG, yang merupakan konsekuensi dari program konversi minyak tanah ke LPG oleh pemerintah sejak satu dekade lalu. Pada April 2010, Ditjen Migas bersamaLemigas 56 | Indonesia Mining Guidance 2018 DME dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk material yang terbarukan seperti biomassa, sampah organik, dan produk pertanian. DME juga dapat diolah dari bahan bakar fosil, seperti batubara muda (batubara kalori rendah) dan gas alam. Bagaimana Proses Pembuatan DME? DME diproduksi sekurang-kurangnya dalam dua tahap. Pertama, hidrokarbon dikonversikan ke gas sintesis, sebuah kombinasi dari karbon monoksida dan hidrogen. Kedua, gas sintetis tersebut kemudian dikonversikan ke DME, baik lewat methanol (proses konvensional) maupun langsung dalam satu tahap saja. Gambar 4.17 di bawah ini menerangkan secara sederhana proses gasifikasi batubara yang dapat menghasilkan DME dan produk lainnya. Gambar 4.17. Gasifikasi Batubara dan Turunannya Gambar 4.18 menggambarkan produk akhir berikut keekonomiannya, yang tentunya perlu dikaji kembali secara lebih komprehensif mengingat parameter yang digunakan sudah banyak berubah. 57 | Indonesia Mining Guidance 2018 Gambar 4.18. Pemilihan Produk Akhir dan Keekonomiannya Mengapa Indonesia Butuh DME? Wacana pembuatan DME telah bergulir lama menyusul peningkatan penggunaan LPG, yang merupakan konsekuensi dari program konversi minyak tanah ke LPG oleh pemerintah sejak satu dekade lalu. Pada April 2010, Ditjen Migas bersamaLemigas dan Pertamina telah merekomendasikan agar DME ditetapkan sebagai bahan bakar mengingat tingginya permintaan LPG yang tidak diimbangi oleh produksi LPG di dalam negeri serta ciri-ciri DME yang mirip dengan LPG. Di sisi lain, sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan DME, Indonesia memiliki sumber daya batubara kalori rendah cukup banyak yang kurang laku di pasar internasional (https://migas.esdm.go.id, April 2010). Sementara itu teknologi gasifikasi batubara juga sudah jauh lebih berkembang, sehingga mampu menghasilkan DME dengan harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan harga LPG. Berdasarkan data tahun 2017, konsumsi LPG sudah mencapai 7 juta ton per tahun, naik tujuh kali lipat dibandingkan 10 tahun lalu. Diperkirakan, konsumsi LPG pada tahun 2018 dapat mencapai 8,5 juta ton, dan akan terus meningkat di masa-masa mendatang seiring dengan pertumbuhan dan kesejahteraan penduduk, serta perkembangan industri di dalam negeri. Dari jumlah kebutuhan LPG ini, hanya 30% yang mampu disediakan dari dalam negeri, yang berarti 70% pasokan LPG di dalam negeri sangat bergantung pada impor. Impor LPG akan terus meningkat karena produksi dalam negeri tidak bertambah, sementara kebutuhan naik rata-rata 13% per tahun (https://kumparan.com, 11 April 2018). Selain menyedot devisa, ketergantungan terhadap pasokan yang berasal dari luar negeri juga sangat berbahaya bagi ketahanan negara. Untuk itu diperlukan substitusi oleh gas sejenis yang mampu mengganti peran LPG, yaitu membangun industri kimia berbasis batubara dengan menghasilkan DME. Keberadaan batubara kalori rendah sebagai bahan baku pembuatan DME ternyata cukup mendukung bagi berkembangnya industri gasifikasi batubara yang mempu menghasilkan DME. Tercatat, Indonesia memiliki sumber daya batubara kalori rendah (low rank coal) sebesar 44.197 juta ton, atau 34,5% dari total sumber daya batubara Indonesia. Sementara cadangannya berjumlah 14.230 juta ton, atau 50,0% dari total cadangan batubara Indonesia PEDOMAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 2018 62 (INDONESIAN MINING GUIDANCE 2018)