Buku Pelatihan Pajak Terapan Brevet C

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 43 2. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan. Jangka Waktu Pemeriksaan 1. Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP. 2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP. 3. Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan. 4. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-undang KUP. 5. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP. SP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa Pajak 1. Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2. 2. SP2 diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak. 3. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak. Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan 1. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 2. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 3. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

44 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 4. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 5. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada: 1) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau 2) Pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 1.1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau 1.2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi. 6. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 7. Dalam hal pihak-pihak tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan. Peminjaman Dokumen 1. Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain. 2. Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Penolakan Pemeriksaan 1. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan. 2. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. 3. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 4. Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak 5. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka: 1) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, atau 2) penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang Jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 45 6. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka: 1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan; dan/atau 2) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan. 7. Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka: 1) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau 2) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga 1. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UndangUndang KUP. 2. Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 2. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak. 3. Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan istri Pemeriksaan disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 4. Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada: 1) Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; atau 2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Unit Jenderal Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Wilayah Direktorat Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan Lain-Lain Pemeriksa Pajak tidak dikenal sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar Pemeriksaan untuk tujuan lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dokumen berupa: 1. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak; 2. SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PER-17/PMK.03/2013; 3. Surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), PER-17/PMK.03/2013; dan

46 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 4. Surat tugas membantu pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), PER-17/PMK.03/2013, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, PER-17/PMK.03/2013. Dokumen berupa: 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), PER-17/PMK.03/2013; 2. Surat Panggilan Dalam Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), PER-17/PMK.03/2013, dan 3. Berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), PER17/PMK.03/2013, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh yang tercantum pada Lampiran II, PER 17/PMK 03/2013, Dokumen berupa 1. Surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen 2. Daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjam 3. Bukti peminjaman dan pengembalian catatan, dan dokumen, 4. Surat pernyataan keaslian dokumen dan/atau data dari Wajib Pajak 5. Surat peringatan pertama/kedua 6. Daftar buku catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan 7. Berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku catatan, dan dokumen 8. Berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buatan dan dokumen, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, PER 17/PMK.03/2013 Dokumen berupa: 1. Tanda segel; 2. Berita acara penyegelan berita acara tanda segel rusak/hilang; dan 3. Berita acara pembukaan segel, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, PER-17/PMK.03/2013. Dokumen berupa: 1. Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, 2. Berita acara penolakan Pemeriksaan, 3. Surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pameran 4. Berita acara menolak membantu melancarkan Pemeran 5. Berita acara tidak memenuhi pangan, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, PER-17/PMK.03/2013. Dokumen berupa: 1. Surat panggilan untuk memberikan keterangan, dan 2. Berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, PER- 17/01/2013 Dokumen berupa: 1. SPHP dan daftar temuan Pemeriksaan;

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 47 2. surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan berita acara penolakan menerima SPHP; 3. lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan; 4. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Wajib Pajak; 5. berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP; 6. undangan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 7. risalah pembahasan; 8. surat permohonan Pemeriksaan; pembahasan dengan Tim Quality Assurance 9. undangan menghadiri pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 10. risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan 11. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir; 12. surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 13. Berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, PER-17/PMK.03/2013. Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, PER17/PMK.03/2013. Dokumen berupa: 1. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian, 2. surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan; 3. surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan; dan 4. Kuesioner Pemeriksaan, dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, PER-17/PMK.03/2013. Surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan ulang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, PER-17/PMK.03/2013. Ketentuan Peralihan Dengan berlakunya Peraturan Menteri No.17/PMK.03/2013 ini: 1. terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan Pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, 2. terhadap Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, dapat dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sepanjang hasil pemeriksaan bukti permulaan tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan Ketentuan Penutup Pada saat Peraturan Menteri Peraturan Menteri No.17/PMK.03/2013 ini berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan pemeriksaan bukti permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

48 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2. PeraturanMenteri KeuanganNomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013 PENYIDIKAN PAJAK Pengertian Penyidikan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Wewenang Penyidik 1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 10. menghentikan penyidikan; dan/atau

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 49 11. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Setiap orang yang karena kealpaannya: 1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak tangkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP Tahun 2008, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun Setiap orang yang dengan sengaja: 1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hak Nomor Pokok Wajib Pajak 3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; 4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang Isinya tidak benar atau tidak lengkap; 5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU KUP; 6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; 7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; 8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP: atau 9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

50 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia JENIS DAN SANKSI PIDANA Jenis Pidana 1. Pidana kurungan Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud di sini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. 2. Pidana penjara Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenal sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sanksi Pidana 1. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11), atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 51 TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: PER-202/PMK.03/2007, TANGGAL 28 DESEMBER 2007. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pengertian-pengertian Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksa Bukti Permulaan adalah : a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, Wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau b. Pegawai Negeri Sipil pada unit pemeriksa internal Kementerian Keuangan yang diberi tugas oleh Menteri Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) Undang Undang KUP Tahun 2008. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang berisi pengungkapan ada atau tidaknya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Bukti Permulaan mengenai prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Bahan bukti adalah benda berupa buku termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, catatan, dokumen, keterangan dan/atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana dan/atau hasil pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen termasuk dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau orang lain yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana di bidang perpajakan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Laporan Kejadian adalah laporan yang memuat informasi mengenai terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dikembangkan dan dianalisis untuk ditentukan tindak lanjutnya. Laporan sebagaimana dimaksud termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau ayat (3a) Undang Undang KUP sehingga besarnya penghasilan Kena Pajak tidak dapat dihitung. Pengembangan dan analisis dapat dilakukan melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Tindak lanjut atas pengembangan dan analisis dapat berupa Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak dalam hal memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, diterbitkan instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

52 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan melalui pemeriksaan lapangan dan harus dilaksanakan sesuai standar Pemeriksaan Bukti Permulaan. Standar Pemeriksaan Bukti Permulaan meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Standar umum Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Bukti Permulaan dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Bukti Permulaan, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang merupakan pejabat fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta bantuan tenaga ahli dari instansi lain sebagai Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Standar Umum pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. a. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan mendapat pengawasan yang seksama; b. Luas Pemeriksaan Bukti Permulaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; c. Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus didasarkan pada bukti yang sah dan cukup dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan d. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan terdiri dari beberapa Pemeriksa Bukti Permulaan yang salah satunya adalah Penyidik, kecuali dalam hal di suatu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tidak ada Penyidik: e. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Bukti Permulaan; f. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; g. Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan h. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PER-202/PMK.03/ 2007; dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 53 i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan wajib disusun oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yang merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian dan/atau data yang diperoleh Pemeriksa Bukti Permulaan selama tahap persiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berfungsi sebagai: 1) bukti bahwa Pemeriksa Bukti Permulaan telah melaksanakan tugas Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana mestinya berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya; 2) dasar pembuatan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan; 3) bahan dalam melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PER202/PMK.03/2007 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak; 4) bahan untuk Pemeriksaan dan/atau Pemeriksaan Bukti Permulaan berikutnya, Penyidikan, atau tindakan lainnya; 5) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memberikan gambaran antara lain mengenai : 1) informasi yang diperoleh dan sumbernya; 2) prosedur-prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan; 3) pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan; 4) besarnya kerugian pada pendapatan negara atau besarnya pajak terutang: 5) modus operandi; 6) pasal-pasal yang dilanggar; 7) identitas calon tersangka atau para calon tersangka serta pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan; 8) identitas calon pelaku pembantu; 9) identitas para calon saksi; 10) daftar bahan bukti yang diperoleh, sumber, dan cara memperolehnya; 11) informasi lain yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan. Standar pelaporan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan a. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disusun secara memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, ringkas dan jelas, memuat simpulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yangdidukung temuan yang kuat mengenai ada atau tidaknya Bukti Permulaan, dan memuat pengungkapan informasi lain yang terkait. b. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain 1) penugasan Pemeriksaan Bukti Permulaan; 2) identitas Wajib Pajak,

54 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3) tempat dan waktu kejadian; atau pencatatan Wajib Pajak; 4) pembukuan 5) pemenuhan kewajiban perpajakan; 6) data/informasi yang tersedia; 7) daftar buku dan dokumen yang dipinjam; 8) materi yang diperiksa dan 9) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan meliputi: a) penghitungan besarnya kerugian pada pendapatan negara atau penghitungan pajak yang terutang; b) modus operandi; c) pasal-pasal yang dilanggar, d) identitas calon tersangka atau para calon tersangka serta pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan; e) identitas calon pelaku pembantu; f) identitas para calon saksi: diperoleh; g) daftar bahan bukti h) simpulan;dan i) usul tindak lanjut. Kewajiban Pemeriksa Bukti Permulaan: a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak; b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; c. Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak: d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan; e. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; f. Memberitahukan temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak; g. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan. Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sebagaimana dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak; h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan; i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka j. Mengamankan bahan bukti yang ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Pemeriksaan Bukti Permulaan; Permulaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan; k. Membuat berita acara permintaan keterangan para calon Tersangka, calon Saksi, dan/atau pihak pihak lain yang berkaitan; dan hal Pemeriksaan Bukti Permulaan l. Membuat Laporan Kejadian, dalam ditindaklanjuti dengan penyidikan,

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 55 Wewenang Pemeriksa Bukti Permulaan a. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan yang antara lain berupa : 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak. e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan h. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para calon Tersangka, calon Saksi,dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan yang dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan. Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan a. Meminta kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan b. Meminta kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, c. Meminta kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, d. Meminta kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memperlihatkan SuratTugas apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa BuktiPermulaan; e. Memperoleh pemberitahuan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak;dan f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak.

56 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak kepada Pemeriksa Bukti Permulaan; b. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; d. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan yang antara lain berupa : 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak. e. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan f. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tindakan Penyidikan atau Tindakan Lainnya a. Penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan terhadap : 1) Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP Tahun 2008 atas kealpaan yang pertama kali diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak. 2) Wajib Pajak badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP Tahun 2008, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. b. Pembuatan laporan kepada pihak lain yang berwenang apabila ditemukan bukti permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan; c. Pembuatan laporan sumir apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2008; d. Pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;atau

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 57 e. Mengirimkan risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam hal terdapat pajak yang terutang. Sanksi bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terindikasi tindak pelanggaran di bidang perpajakan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 1. Dalam hak Pemeriksa Bukti Permulaan pada saat melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak masukan ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terindikasi tersangkut tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan. Penghentian Penyidikan Dengan Pasal 44B Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidakatau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengansanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidakatau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Agung Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

58 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB II PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (EKSPATRIAT) DAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) mengatur bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh, antara lain di atur bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah: 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; Dalam pembahasan berikut ini akan dikupas lebih detail mengenai salah satu subjek pajak berupa orang pribadi. Subjek Pajak Orang Pribadi (SP OP) Ekspatriat 1. Pembagian SP OP dan Kewajiban Pajak Subjektif Di dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh, antara lain diatur bahwa subjek pajak orang pribadi, termasuk ekspatriat, terdiri dari subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN). Di dalam Pasal 2A antara lain diatur tentang saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif orang pribadi, pengertian subjek pajak dan kewajiban pajak subjektif orang pribadi: SPDN - Pasal 2(3) UU PPh Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajajk subjektifnya dimulai pada saar orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya SPLN- Pasal 2(4) UU PPh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia; atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bagi yang mempunyai BUT di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Bagi SPLN yang tidak mempunyai BUT di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 59 Perbedaan Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri SPDN SPLN Penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia (World Wide Income) Penghasilan hanya yang berasal dari Indonesia saja (Source Concept of Income) Dasar Pengenaan Pajak dari Penghasilan Neto Dasar Pengenaan Pajak dari Penghasilan Bruto Dikenakan Tarif Umum (Psl.17) Dikenakan Tarif Psl.26 (atau sesuai Tax Treaty) Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya telah dipenuhi melalui pemotongan pajak (withholding tax) yang bersifat final Kewajiban Pajak Subyektif Subyek Pajak Mulai Berakhir Dalam Negeri Orang Pribadi Saat dilahirkan Saat meninggal Saat berada di Indonesia atau berniat untuk itu Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Badan Saat didirikan di Indonesia Saat dibubarkan/ tidak berkedudukan di Indonesia Warisan belum terbagi Saat timbulnya Selesai dibagi Luar Negeri Melalui BUT Saat menjalankan usaha/ kegiatan di Indonesia Saat tidak menjalankan usaha/ kegiatan di Indonesia Tidak melalui BUT Saat menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia Saat sudah tidak menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi Orang Pribadi sebagai SPLN BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Suatu BUT mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar dapat terbentuk suatu BUT adalah: 1. Adanya tempat usaha (a place of business test),

60 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2. Tempat usaha tersebut didirikan di suatu lokasi tertentu (location test) 3. Subyek Pajak harus mempunyai hak untuk memanfaatkan tempat usaha tersebut (right use test) 4. Penggunaan tempat usaha tersebut harus bersifat permanen atau dalam waktu yang melebihi periodewaktu tertentu (permanence test) 5.Kegiatan yang dilakukan melalui tempat usaha tersebut harus merupakan kegiatanusaha sebagaimana pengertian kegiatan usaha yang diatur dalam UU domestikmaupun perjanjian penghindaran pajak berganda (business activity test) Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila orang pribadi dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantaratersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Non Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Pasal 3 UU PPh, diatur bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PPh (lihat penjelasan di atas) antara lain adalah: 1. pejabat-pejabat Perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 2. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. PENGHASILAN ORANG PRIBADI Pengertian Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 UU PPh, pengertian penghasilan yang menjadi objek pajak adalah: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Dalam Pasal 4 UU PPh juga diatur mengenai penghasilan yang merupakan objek dan dikecualikan dari objek PPh serta sifat pengenaan PPh-nya. Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya Penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 61 kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Sumber Penghasilan bagi Orang Pribadi (Ekspatriat) Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 1. Penghasilan Dalam Negeri a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan yang terdiri dari usaha dagang, Jasa, industri, serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan sesuai dengan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang telah ditetapkan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar. b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, seperti praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, dan pengacara. c. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh d. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atau pun harta tak gerak seperti 1) bunga, 2) dividen, 3) royalti, 4) sewa, dan 5) keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha e. Penghasilan lain-lain, seperti pembahasan sebelumnya tentang 1) hadiah dan penghargaan, 2) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, 3) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 4) pembebasan utang, 5) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, dan 6) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 2. Penghasilan Luar Negeri Menurut definisi penghasilan di atas, UU PPh menganut prinsip Worldwide Income. Artinya, penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apa pun harus dilaporkan di Indonesia Penghasilan Wanita Kawin dan Anak yang Belum Dewasa Dalam Pasal 8 UU PPh mengatur mengenai penghasilan wanita kawin dan anak yang belum dewasa, berikut detil pembahasannya: 1. Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali a. penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan b. pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

62 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 2. Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila a. suami-istri telah hidup terpisah; b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan Penghasilan neto suami istri di atas dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. 3. Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh, yaitu a. hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat (orang tua kandung, anak kandung, dan saudara kandung); atau b. hubungan semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat (mertua, anak tiri, atau saudara ipar). Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-173/PJ/2002, diatur tentang standar gaji karyawan asing, yang urutannya sebagai berikut: 1. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan standar gaji karyawan asing adalah besaran penghasilan bruto 1 (satu) bulan sehubungan dengan pekerjaan berupa gaji dan imbalan lain yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang bekerja dalam bidang-bidang di luar bidang pengeboran minyak dan gas bumi. 2. Pedoman standar gaji karyawan asing tersebut digunakan dalam hal: a. terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak benar sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak yang seharusnya terutang; b. diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran gaji karyawan asing yang tidak seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21 atau Pasal 26, c. Pemeriksa tidak mendapatkan data yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah gaji karyawan asing dalam rangka penetapan jumlah PPh Pasal 21 atau Pasal 26 yang terutang. 3. Penggunaan pedoman standar gaji karyawan asing harus memperhatikan: a. Kebangsaan dari karyawan asing yang bersangkutan; b. Jenis usaha dari perusahaan tempat karyawan asing memperoleh penghasilan (pemberi kerja); c. Kedudukan atau jabatan karyawan asing dalam perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 63 PENGHASILAN BUT Penghasilan usaha yang dianggap sebagai penghasilan dari BUT yaitu: 1. Attributable Rule adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai 2. Force of Attraction Rule adalah Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia 3. Effectively Connected adalah penghasilan tertentu (dividen, royalty, bunga dll) yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Non Subjek Pajak BUT Badan Sesuai Pasal 3 UU PPh: 1. Badan perwakilan asing 2. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN Pengurang yang Terkait dengan Usaha/Pekerjaan Bebas Secara umum pengurang yang terkait dengan usaha di atur di dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh. Setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

64 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan deductible expense didapat kerugian, sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU PPh kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut turut sampai dengan 5 tahun. Besarnya Penghasilan Neto sehubungan dengan Pekerjaan Besarnya penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-31/PJ/2012 adalah penghasilan bruto dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER31/PJ/2012. 2. luran pensiun/Jaminan Hari Tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Sedangkan Besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penerima pensiun berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER31/PJ/2012 adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 1. PTKP Sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 UU PPh, kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 101/PMK.010/2016besarnya PTKP mulai tanggal 1 Januari tahun 2016 adalah: a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi; b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; d. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 2. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan PTKP adalah: a. Besarnya PTKP di atas ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. b. Untuk penghasilan istri yang digabung, tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri) dilakukan dalam hal istri: 1) bukan karyawati, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa; 2) bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas; 3) bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja; c. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP;

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 65 d. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Zakat Penghasilan Jumlah zakat yang dapat dikurangkan adalah zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah Pusat dengan bukti setoran yang sah. Hal ini diatur di dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh. Ketentuan zakat sendiri mengacu pada Undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. PENGHASILAN KENA PAJAK Untuk menghitung besarnya PPh Terutang, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) harus terlebih dahulu mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). PhKP inilah yang merupakan dasar penghitungan PPh Terutang. Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan maka PhKP merupakan penghasilan neto secara fiskal yang mungkin tidak sama dengan penghasilan neto (laba) secara komersial (pembukuan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan fiskal. Secara komersial, pengakuan pendapatan dan biaya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan secara fiskal, pengakuan pendapatan dan biaya didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya PhKP, Wajib Pajak harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian fiskal sehingga besarnya penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dengan kata lain, penyesuaian fiskal dimaksudkan untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal. Laba fiskal merupakan penghasilan neto secara fiskal yang biasanya berasal dari usaha dan atau pekerjaan bebas karena yang melakukan kegiatan pembukuan adalah Wajib Pajak yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas. Penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas ini akan digabungkan dengan penghasilan neto lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga akan diperoleh jumlah keseluruhan penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto ini mungkin tidak sama dengan PhKP. Untuk menghitung PhKP, Wajib Pajak diperkenankan untuk mengurangkan jumlah penghasilan neto dengan: 1. zakat atas penghasilan 2. kompensasi kerugian selama lima tahun terakhir 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyesuaian fiskal, zakat atas penghasilan, kompensasi kerugian, dan PTKP di atas diuraikan di bagian lain dari modul ini. Penyesuaian Fiskal Penyesuaian fiskal dimaksudkan untuk menyesuaikan penghasilan neto komersial menjadi penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini merupakan dasar penghitungan Pajak Penghasilan Terutang. Penyesuaian fiskal dilakukan atas penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dan atau pekerjaanbebas. Dasar penyelenggaraan pembukuan Orang Pribadi yang melakukan usaha dan atau pekerjaan bebas biasanya adalah Standar Akuntansi Keuangan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan jumlah penghasilan, sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Terutang, pembukuan orang pribadi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

66 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia perpajakan. Inilah yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal, menyesuaikan jumlah penghasilan dalam pembukuan menjadi penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyesuaian fiskal dapat dibedakan menjadi penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. 1. Penyesuaian fiskal positif Penyesuaian fiskal positif akan menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan terutang. Jadi, penyesuaian fiskal positif dapat terjadi karena jumlah penghasilan secara fiskal lebih besar dari pada jumlah penghasilan secara komersial atau beban secara komersial lebih kecil dari pada jumlah biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. 2. Penyesuaian fiskal negatif dapat berasal dari: Kebalikan dari penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan berkurangnya jumlah PPh terutang. Hal ini dapat disebabkan oleh lebih kecilnya jumlah penghasilan secara komersial dibandingkan dengan jumlah penghasilan secara fiskal atau karena beban secara komersial lebih besar dari biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. PENGHITUNGAN PAJAK Tarif Pajak 1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi WP-OP dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp 50.000.000 5% di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% di atas Rp 500.000.000 30% 2. Pasal 21 (5a) UU PPh 2008, WPOP yang tidak ber-NPWP dikenai tarif lebih tinggi 20%. 3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak di atas, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah Dikreditkan Pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan adalah selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanyapengembalian/pengurangan PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan. Karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari PPh yang terutang dalam SPT Tahunan PPh,pengurangan/restitusi atas PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada PPh terutang dalam tahun ini.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 67 Kredit Pajak Kredit pajak adalah pengurang PPh terutang yang merupakan rincian kredit PPh yang dipotong/dipungut pihak lain tidak termasuk yang bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri serta rincian penghasilan neto dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali istri yang telah hidup berpisah atau yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan berdasarkan Undang-undang PPh Pasal 24, Pasal 28 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 terdiri dari: PPh yang ditanggung pemerintah PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain di dalam negeri meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. PPh Pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri Penjelasan dari tiap-tiap pengurang PPh terutang di atas adalah sebagai berikut: 1. PPh yang Ditanggung Pemerintah Pembahasan PPh yang ditanggung pemerintah adalah jumlah PPh yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001. Dalam hal tidak seluruhnya penghasilan berasal dari proyek yang dibiayai dengan bantuan/hibah luar negeri, penghitungannya dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-25/PJ.223/1987 tanggal 4 Agustus 1987 jo SE-27/PJ.223/1987 tanggal 7 Agustus 1987. 2. PPh Pasal 21 Kredit PPh Pasal 21 adalah jumlah PPh yang telah dipotong oleh pemotong pajak PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap istri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa. Jumlah PPh tersebut dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 Angka 18 dan atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final dan PPh Pasal 21 anak/anakangkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa . Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, PPh Pasal 26 yang telah dipotong disamakan dengan kredit pajak PPh pasal 21. Untuk Jenis, tarif, dan tata cara pemotongan serta penghitungan pajaknya, pembahasannya dapat dilihat pada materi PPh Pasal 21. 3. PPh Pasal 22 Kredit Pajak PPh Pasal 22 adalah jumlah PPh yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh: a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang: b. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan atau belanja daerah;

68 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia c. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri farmasi dan Industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; d. Pertamina, atas penjualan hasil produksi berupa premium, solar pelumas, minyak tanah, dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/agen/dealer: e. Bulog, atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur/grosir. Untuk lebih detilnya tentang jenis obyek, tarif pajak, dan tata cara pemotongannya,pembahasannya dapat dilihat pada materi PPh Pasal 22. 4. PPh Pasal 23 Kredit Pajak PPh Pasal 23 adalah jumlah PPh yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. Untuk lebih detilnya tentang jenis obyek, tarif pajak, dan tata cara pemotongannya, pembahasannya dapat dilihat pada materi PPh Pasal 23. 5. PPh Pasal 24 a. Kredit pajak PPh Pasal 24 PPh Pasal 24 adalah jumlah pajak yang Kredit pajak dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. b. Penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/ terutang di luar negeri Penghasilan dan pajak seperti ini merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan: 1) istri yang telah hidup berpisah; 2) istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; c. Permohonan kredit pajak luar negeri Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri dengan lampiran sebagai berikut: 1) Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha di luar negeri, 2) Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, 3) Fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. d. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan berdasarkan Keputusan Menkeu No. 640/KMK.04/1994 jo. 164/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut : 1) Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan 2) Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan no.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 69 650/KMK.04/1994 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22/PJ.4/1995 jo. SE35/PJ.4/1995 3) Untuk penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut 4) Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia. e. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 164/KMK.03/2002, mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri adalah sebagai berikut: 1) PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. 2) Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia 3) Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari Luar Negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). 4) Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. 5) Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri. 6) Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. 7) Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan; a) Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri b) Foto kopi SPT yang disampaikan di luar negeri c) Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. 8) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak. 9) Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. 10) Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.

70 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 11) Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. PPh yang Dibayar Sendiri PPh dibayar sendiri diatur di dalam Pasal 25 UU PPh, yang ringkasannya terlihat pada tabel berikut ini. Jenis PPh dibayar sendiri Deskripsi PPh Pasal 25 ayat (1) Jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 25 ayat (7) Jumlah PPh yang dibayar sendiri (satu persen dari peredaran bruto) oleh pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan kain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) Jumlah PPh yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk STP PPh Pasal Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda PPh Kurang/Lebih Dibayar 1. Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari pada jumlah kredit pajaknya, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksisanksinya (Pasal 28 A UU PPh). 2. Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajaknya, kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan (Surat Setoran Pajak-nya dilampirkan dalam SPT tersebut). ANGSURAN PPh PASAL 25 Salah satu implementasi dari asas pemungutan pajak "convinience to pay" adalah adanya sistem pembayaran pajak di muka berupa PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Dengan diberlakukannya sistem ini, diharapkan dapat meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak pada akhir tahun. Dari sisi lain, negara diuntungkan karena adanya pemasukan kas bulanan yang digunakan untuk pembiayaan negara. Namun demikian, dari sisi Wajib Pajak, mengabaikan pembayaran PPh Pasal 25 tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi timbulnya

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 71 sanksi administrasi. Pada akhir tahun pajak PPh Pasal 25 diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang. Perhitungan PPh Pasal 25 Secara umum besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk suatu tahun pajak dihitung sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut pihak lain serta PPh yang dibayar, dipotong/ terutang di luar negeri, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21, 22, 23 dan 24. Hasil dari pengurangan tersebut kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Contoh: Bapak Achmad sebagai auditor yang berpraktik sendiri menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun 2016 sebagai berikut : Uraian Rp 1. PPh Orang Pribadi terutang tahun 2015 3.400.000 2. Kredit pajak yang dipotong pihak lain selama tahun 2015 (yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24) 1.000.000 3. PPh harus dibayar sendiri (1-2) 2.400.000 4. PPh telah dibayar sendiri: a. PPh Pasal 25 1.120.000 b. STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) c. Total PPh telah dibayar sendiri (a+b) 1.120.000 5. PPh kurang bayar (Pasal 29 UU PPh (3.-4.0) 1.280.000 6. Angsuran PPh Pasal 25 tahun 20141712 x angka 3 200.000 Dengan asumsi bahwa PPh yang harus dibayar sendiri pada tahun depan sama dengan PPh yang dibayar sendiri tahun berjalan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2014 setiap bulan adalah sebesar Rp 200.000. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tersebut dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Misalnya, untuk masa bulan Juni, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 Juli. Laporan atas pembayaran tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 20 setelah dilakukan pembayaran. Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar PPh Pasal 25 pada waktu jatuh tempo, KPP akan menagih PPh tersebut dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25. Di dalam perhitungan STP biasanya terdapat dua unsur yaitu pokok pajak dan sanksi administrasi. Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai cicilan pajak hanyalah pokok pajaknya saja. Penghitungan PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu Terdapat banyak variasi penghitungan dalam kasus tertentu dan bidang usaha tertentu yang diperlukan perhitungan tersendiri yang sangat berbeda dengan perhitungan secara umum. Misalnya, dalam hal terjadi kompensasi kerugian, terdapat penghasilan tidak teratur, terjadi lebih bayar, dan terdapat penerbitan SKP.

72 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Cara penghitungan selengkapnya dapat dilihat buku petunjuk. Sementara itu, Untuk bidangbidang usaha tertentu, misalnya perusahaan dengan status BUMN/BUMD, perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, dan Sewa Guna Usaha, perhitungan PPh Pasal 25 untuk kasus dan bidang bidang tersebut diatur tersendiri oleh Ditjen Pajak. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu, antara lain diatur bahwa: 1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.. 2. Besarnya tarif PPh yang bersifat final tersebut di atas adalah 0,5% (setengah persen) yang pengenaan PPNnya didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan 3. Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling lama: a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas terhitung sejak: a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 4. Dalam hal peredaran bruto kumulatif WPOP pada suatu bulan telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam suatu Tahun Pajak, WPOP tetap dikenai tarif PPh yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Tetapi jika telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada suatu Tahun Pajak, atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh WPOP pada Tahun Pajak berikutnya dikenal tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. 5. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh yang bersifat final tersebut di atas adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dan PPh terutangnya dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud angka 2 dikalikan Dasar Pengenaan pajaknya. 6. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 1 dalam hal: a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 3l E Undang-Undang Pajak Penghasilan; b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 73 jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: a) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau b) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, begitu juga atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud angka 1 yang diterima atau diperoleh WP OP, dikenal PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. 8. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WPOP dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang. 9. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN Tujuan, Implikasi, dan Sasaran Mulai tahun pajak 2001 SPT PPh Orang Pribadi dilengkapi daftar harta dan kewajiban. Daftar ini ini digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban/utang usaha dan harta dan kewajiban/utang non usaha pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh : Istri yang telah hidup berpisah Istri yang melakukan perjanjian harta dan penghasilan, yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan istri sendiri. 1. Tujuan Tujuan dilampirkannya daftar harta dan kewajiban dalam SPT PPh Orang Pribadi adalah: a. sebagai sarana untuk melihat pertambahan harta dari tahun ke tahun, apakah rasional atau tidak, bila dibandingkan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan, b. sebagai sarana untuk mengungkap adanya kewajiban kewajiban pajak yang lain berkaitan dengan harta, seperti: PBB, BPHTB, sewa, pajak pajak final, c. untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya Pajak Penghasilan yang belum dikenakan pajak. 2. Implikasi Implikasi-implikasi yang mungkin terjadi dari laporan daftar harta dan kewajiban ini adalah: a. Koreksinya SPT Tahunan dengan adanya penerbitan SKP karena penghasilan yang diterima tidak menunjukkan ada keseimbangan dengan jumlah harta dan kewajiban yang dimiliki WP. Koreksi ini dilakukan melalui proses pemeriksaan. b. Dalam jangka panjang akan terpantau bila terjadi penambahan dan pengurangan harta yang mempunyai implikasi terhadap kewajiban perpajakan. Misalnya, pada tahun lalu terdapat harta tanah/bangunan senilai Rp 60000000 tetapi pada tahun berjalan harta

74 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tersebut tidak muncul lagi. Ada kemungkinan harta tersebut telah dijual sehingga terdapat potensi obyek BPHTB. c. Daftar harta secara tidak langsung merupakan upaya pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki. Misalnya, bila tiba-tiba muncul adanya jumlah harta yang jauh lebih besar dari jumlah penghasilannya, hal tersebut akan mengundang pertanyaan dan dapat ditindaklanjuti dengan memanggil WP untuk menjelaskan dari mana sumber penghasilan tersebut 3. Sasaran Saran penyajian daftar harta dan kewajiban/utang agar aman adalah : a. Memperhatikan rasional tidaknya harta harta yang dimiliki bila dibandingkan dengan penghasilan yang diterima. b. Memperhatikan hubungannya dengan kewajiban-kewajiban perpajakan c. Dalam menyajikan harta dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam lampiran SPT, khususnya yang terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final d. Mematuhi secara menyeluruh undang-undang atau aturan yang mengatur pengakuan pendapatan dan penyajian laporannya secara material maupun formal Jenis Harta Jenis harta yang dilaporkan, misalnya: 1. Harta Tidak Bergerak, yaitu suatu benda yang karena sifat, tujuan atau karena ditentukan oleh undang-undang sebagai benda tak gerak, seperti tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah dan bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan), 2. Kapal dengan bobot mati lebih dari 10.000 ton, 3. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun perolehannya 4. Uang tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan USD, simpanan, termasuk tabungan dan deposito di bank dalam dan luar negeri, dicantumkan secara global serta piutang, 5. Efek-efek (saham, obligasi, commercial paper) dicantumkan secara global 6. Keanggotaan perkumpulan eksklusif (misal: keanggotaan golf, time sharing, dan sejenisnya) 7. Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan dan yang tidak atas saham (CV, Firma) dicantumkan secara global 8. Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan dicantumkan secara global. Jenis Kewajiban Daftar kewajiban digunakan untuk merinci kewajiban/utang dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, jumlah pinjaman dan keterangan lainnya. Daftar ini tidak mempunyai implikasi yang dapat menambah pajak yang harus dibayar.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 75 BAB III PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 26, PASAL 22, PASAL 23, PASAL 4 (2), DAN PASAL 15 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Pemotongan PPh Pasal 21 terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang mengatur tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada brevet C akan dibahas materi PPh Pasal 21 sebagai lanjutan pembahasan materi yang dipelajari pada brevet A-B, dimana ketentuannya berdasarkan berdasarkan Pasal 21 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 jo PER-31/PJ/2012 Pemotong PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 adalah: a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; b. bendahara atau pemegang kas pemerintah; c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja; d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : 1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya: 2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; e. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; f. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21 Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah a. kantor perwakilan Negara asing: b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah

76 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak. Benefit in Cash vs Benefit in Kind Pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh disebutkan bahwa penggantian atauimbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa bukan merupakan objek PPh Pasal 21 sepanjang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 jo PER 31/PJ./2012, disebutkan bahwa benefit in kind merupakan objek PPh 21, khususnya penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh: a. bukan Wajib pajak; b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: Pemberi Penghasilan Jenis Penghasilan Benefit in cash (BIC) Benefit in kind (BIK) Pemerintah Objek Pajak Bukan Objek Pajak Bukan Wajib Pajak Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan Khusus (deemed profit) Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak Lainnya Objek Pajak Non Objek Pajak Pemberi penghasilan bukan wajib pajak yang dimaksud dalam tabel di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai bukan subjek pajak. WP yang dikenakan PPh final, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang persewaan tanah/bangunan, sedangkan WP dengan deemed profit adalah: Perusahaan charter pesawat (475/KMK.04/1996). Perusahaan pelayaran dalam negeri (416/KMK.04/1996), Wajib Pajak Luar Negeri (WP-LN) yang bergerak di bidang pelayaran/penerbangan dalam jalur Internasional (417/KMK.04/1996), dan WP-LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (634/KMK.04/1994), Pengenaan deemed profit ini sesuai dengan Pasal 15 UU PPh yang pengaturan lebih detilnya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pembahasan mengenaideemed profit dikupas dalam bagian lain dari tulisan ini.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 77 Pengurang Yang Diperbolehkan Pengurang yang diperbolehkan untuk penghasilan bruto pegawai tetap terdiri atasbiaya jabatan dan iuran pensiun/Jaminan Hari Tua. Untuk penerima pensiun, pengurang yang diperbolehkan adalah biaya pensiun. a. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. b. Iuran pensiun/Jaminan Hari Tua, yaitu luran iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. c. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5 (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) a. Jumlah PTKP Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016, besarnya PTKP: a) Rp 54.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi: b) Rp 4.500.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin, c) Rp 54.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dan d) Rp 4.500.000.00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan turus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 1 (tiga) orang untuk setiap keluarga Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, Besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah anak kandung dan orang tua kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan turus adalah mertua dan anak tiri. b. PTKP Karyawati Kawin Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; b) Bagi karyawati tidak kawin. sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

78 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia c. Penghasilan yang tidak Memperoleh Pengurangan Biaya Jabatan dan/atau PTKP Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan, uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis; honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai . imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri. Selain itu, pengurangan biaya jabatan dan PTKP seperti diuraikan di atas tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26. Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) UU PPh adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Petunjuk pelaksanaan PPh Pasal 21 tersebut diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER 31/PJ./2012 Tarif umum PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh, adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif sampai dengan Rp50.000.000 5% di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% di atas 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% diatas Rp 500.000.000 30% Dalam hal kewajiban pajak subjektifPegawai Tetap terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerjaBesarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja. Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 79 kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut. PPh Pasal 26 menjadi tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Insentif PPh Pasal 21 Ex PMK No. 86/PMK.03/2020 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajibdipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh PemberiKerja. PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu meliputi: a. WP KLU tertentu sesuai lampiran A (1189 KLU) b. Perusahaan KITE c. Ijin Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau ijin PDKB d. Memiliki NPWP e. Pada masa yang bersangkutan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200jt PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah sebagaimanadimaksud harus dibayarkan secara tunaioleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilankepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerjamemberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggungPPh Pasal 21 kepada Pegawai. Dikecualikan: dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari APBN/D dan PPh 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang perundang-undangan di bidang perpajakan. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintahyang diterima oleh Pegawai tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintahmenyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintahtidak dapat dikembalikan. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintahdiberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. Contoh: Bapak Tono (K/1) adalah pegawai tetap di PT. GHI (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 330.000. Penghasilan bruto bapak Tono yang disetahunkan Rp. 198.000.000 (Rp. 16.500.000 x 12bln) karena masih dibawah Rp. 200.000.000 maka bapak Tono dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jawaban: Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang April 2020 Gaji dan Tunjangan 16.500.000 Pengurang: Biaya jabatan 500.000 Iuran pensiun 330.000 (830.000) Penghasilan neto sebulan 15.670.000 Penghasilan neto setahun 188.040.000 PTKP (K/1) (63.000.000) Penghasilan Kena Pajak Setahun 125.040.000

80 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia PPh 21 terutang setahun 5% x Rp. 50.000.000 = 2.500.000 15% x Rp. 75.040.000 = 11.256.000 13.756.000 PPh 21 terutang sebulan Rp. 13.756.000 : 12bln = Rp. 1.146.333 Besar penghasilan yang diterima Bapak Tono selama bulan April 2020 Gaji dan Tunjangan Rp.16.500.000 Dikurang Iuran pensiun (330.000) Dikurangi PPh 21 sebulan (1.146.333) Penghasilan setelah pajak 15.023.667 Ditambah PPh 21 yang ditanggung pemerintah 1.146.333 Jumlah yang diterima Rp. 16.170.000 Saat Terutang PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto, dikenakan tarif sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto,dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP. Waktu Setor dan Lapor PPh Pasal 21 Batas Akhir Penyetoran Pajak (Pasal 3 PMK-184/PMK.03/2007): Bila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Batas Akhir Pelaporan (Pasal 8 PMK-184/PMK.03/2007): Bila bertepatan pada hari libur (Sabtuatau Hari Libur Nasional), pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk hari libur: Hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Objek dan Tarif Pajak 1. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 81 atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a. dividen; b. bunga, termasuk premium, diskonto; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; h. keuntungan karena pembebasan utang. 2. Negara domisili dari Wajib Pajak Luar Negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner) 3. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Pelaksanaan ketentuan ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Hal ini mengatur tentang potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan pada angka 2 di atas yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Besarnya perkiraan penghasilan neto diatur oleh Menkeu. Catatan : Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2). a. Atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh WP-LN selain Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 20% x 25% x harga Jual, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu No. 434/KMK.04/1999. Jika antara Indonesia dengan negara tempat WP-LN tersebut telah memiliki tax treaty, pengenaan pajaknya disesuaikan dengan isi tax treaty. b. Penghasilan berupa premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dipotong pajak berdasarkan Keputusan Menkeu No. 624/KMK.04/1994 sebesar: 1)20% x 50% x premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi diluar negeri 2)20% x 10% x premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri 3)20% x 5% x premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri 4. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3c) UU PPh dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto 5. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di atas bersifat final, kecuali:

82 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, yaitu pembayaran kepada kantor pusat dalam bentuk: 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hakhak lainnya; 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; 3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; b. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Contoh: Mr. John adalah tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT. DEF (WP-DN) di Indonesia. Untuk jangka waktu lima bulan terhitung mulai 1 Januari 2016, pada tanggal 20 April 2016 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 bulan sehingga akan berakhir pada 31 Agustus 2016, Jika perjanjian kerja tidak diperpanjang, maka status Mr. John adalah tetap sebagai WP luar negeri. Jika perjanjian kerja diperpanjang, maka status Mr. John berubah menjadi WP dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2016 penghasilan bruto X telah dipotong PPh Ps. 26 oleh PT. DEF. Dengan demikian, untuk menghitung PPh yang terutang atas penghasilan Mr. John untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2016, terhadap PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor oleh PT. DEF atas penghasilan Mr. John sampai dengan Maret 2016 tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak Mr. John sebagai wajib pajak dalam negeri. 6. Saat terutang pajak atas penghasilan pada angka 1 di atas adalah pada saat pembayaran atau jatuh tempo. Branch Profit Tax Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% final, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan 257/PM14/PMK.03/2011 Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana tersebut di atas diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk: a. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; b. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; c. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau d. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 2. Seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 83 a. penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun Pajak berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan, dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, tealisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 3. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia secara aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akta pendiriannya, paling Lama 1 (satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan; dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua tahun sejak perusahaan baru dimaksud berproduksi komersial. 4. Untuk penanaman kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penyertaan modal. 5. Untuk penanaman kembali di indonesia dalam bentuk: a. pembelian aktiva tetap sebagaimana dimaksud huruf C ;atau b. investasi berupa aktiva tidak berwujud sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d, selain persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas pembelian aktiva tetap atau pengalihan atas investasi berupa aktiva tidak berwujud. paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak perolehan aktiva tetap atau investasi aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. 6. Dalam hal persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, tidak lagi dipenuhi, atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang terkait, dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh terhitung sejak diperolehnya Penghasilan Kena Pajak yang bersangkutan, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. TAX TREATY Latar Belakang P3B P3B muncul karena adanya benturan yurisdiksi perpajakan antara negara negara yang punya modal (capital exporting countries) dan negara-negara yang membutuhkan modal (capital importing countries). Kedua negara tersebut melakukan hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan (lihat gambar di samping). Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua negara (tax evasion), atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara tersebut (double taxation). Untuk menghindari kedua efek tersebut,

84 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia diperlukan adanya pengaturan pengaturan antara kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi. Pengaturan-pengaturan tersebut selanjutnya tertuang di dalam P3B. Model dan isi P3B Di dunia ini ada dua model P3B yang sering menjadi acuan, yaitu United Nations (UN) Model dan OECD Model (Organization for Economic Cooperation and Development). UN Model bisa dipakai oleh negara-negara berkembang. sedangkan OECD Model oleh negara-negara maju. Didalam rinciannya, isi UN Model banyak mengacu pada OECD Model. Untuk Indonesia, kedua model tersebut dipakai di dalam setiap pembahasan isi P3B dengan negara lain. Secara umum isi P3B diambil dari OECD Model terlihat pada tabel berikut ini. Bab Pasal-Pasal Keterangan I. Scope of the Convention 1. Persons Covered Berisi tentang subjek pajak dan jenis 2. Tax Covered pajak II. Definitions 3. General Definitions Berisi tentang definisi-definisi, pengertian penduduk (resident), dan pengertian bentuk usaha tetap 4. Resident 5. Permanent Establishment III. Taxation of Income 6. Income from Immovable Berisi tentang hak pemajakan; apakah di source country (tempat penghasilan itu bersumber) atau domicile country (tempat penerima penghasilan berkedudukan) Jika hak pemajakannya berada di kedua negara, tarif pajak yang dipotong diatur dasoalam klausul ini Khusus Independent Personal Service, klausul ini dihapus karena substansinya sama dengan klausul Business Profits. Klausul Other Income digunakan untuk menampung jenis penghasilan yang tidak dicakup dalam pasal-pasal sebelumnya 7. Business Profits 8. Shipping, Inland Waterways Transport and Air Transport 9. Associated Enterprises 10. Dividends 11. Interest 12. Royalties 13. Capital Gains 14. Independent Personal Service 15. Income From Employment 16. Directors fees 17. Artistes and Sportsmen 18. Pensions 19. Goverment Service 20. Students 21. Other Income IV. Taxation Capital 22. Capital Idem V. Method for Elimination of Double Taxation 23. Exemption Method & Credit Method Berisi tentang metode penghindaran pajak berganda. VI. Special Provisions 24. Non-Discrimination Berisi tentang aturan-aturan khusus. 25. Mutual Agreement Procedure 26. Exchange of Information 27. Assistance in The Collection of Taxes 28. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts VII. Final Provisions 29. Entry Into Force Berisi tentang saat berlaku dan 30. Termination berakhirnya P3B TaxTreaty

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 85 . Untuk dapat menerapkan isi P3B, perusahaan yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WP-LN) harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile (COD). SKD ini diterbitkan oleh competent authority. Biasanya competent authority ini adalah Departemen Keuangan yang selanjutnya mendelegasikan kepada kantor pajak tempat penerima penghasilan (WP-LN) terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila SKD tidak dapat ditunjukkan, pengenaan pajaknya mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 26 UU PPh. SKD tersebut berfungsi untuk menjelaskan bahwa penerima penghasilan (WP-LN) merupakan penduduk (resident) di negara yang telah menandatangani P38 antara Indonesia dengan negara tersebut. Secara umum SKD berlaku selama satu tahun pajak. Negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan SKD, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud sesuai penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang PPh Tahun 2008. Dalam hal penerimaan manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah Negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan bila penerima manfaat adalah badan, maka negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham baik sendiri sendiri maupun bersama sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Objek Pajak dan Pemungut Pajak Dalam Pasal 22 UU PPh diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara pelaporan pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PerMenkeu No. 224/PMK.011/2012 Pemungutan pajak berdasarkan pasal 22 UU PPh dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Dalam hubungan ini Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan yang dapat bersifat final. Pelaksanaan Ketetapan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan Harga Patokan impor (Cost Insurance Freight/CIF) + bea masuk dan pungutan lainnya berdasarkan UU Kepabeanan (Bea Masuk). Non Objek PPh Pasal 22 Dikecualikan dari objek PPh pasal 22 diatas, beberapa transaksi impor dan transaksi lainnya tidak terutang PPh Pasal 22, seperti terlihat pada tabel berikut: Rincian Non Objek Pasal 22 Keterangan 1. Impor Barang dan atau Penyerahan Barang yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tidak Terutang PPh Perlu SKB PPh Pasal 22 2. Impor Barang yang Dibebaskan dari Pungutan BM dan atau PPN seperti: Dilaksanakanoleh Direktorat Jendral Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

86 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Rincian Non Objek Pasal 22 Keterangan a) Barang perwakilan negara asing beserta para penjabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan b) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta penjabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia; c) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum,amal,sostundalial,dan kebudayaan; d) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk e) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g) Peti atau kemasan lain yang berisi jenasah atau abu jenazah; h) Barang pindahan i) Barang pribadi penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean; j) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; l) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan keamanan negara; m) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); n) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; o) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional; p) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; q) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; r) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 87 Rincian Non Objek Pasal 22 Keterangan dilakukan oleh Tentara 3. Dalam Hal Impor Sementara Jika Pada Waktu Impornya Nyatanyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; Dilaksanakan oleh DJBC sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk BUMN atau Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) selain BUMN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; Tanpa SKB PPh Pasal 22 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/pdam dan benda-benda pos; Tanpa SKB PPh Pasal 22 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; Tanta SKB PPh Pasal 22 7. Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kas Negara (KKPN); Tanpa SKB PPh Pasal 22 8. Impor kembali (Re-Impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJC. Tanpa SKB PPh Pasal 22 Objek PemungutanPPh Pasal22 Pemungut PPh Pasal 22 Objek PPh Tarif Bank devisa Direktorat Jendral Bea dan Cukai Impor barang 1. menggunakan Angka Pengenal Impor (API, sebesar 2,5% dari nilai impor; 2. tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor 3. tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang Direktorat Jendral Angaran Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun ditingkat Pemerintah Daerah Pembayaran atas pembelian barang; 1,5% dari harga pembelian Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 7-16 Pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN/D 1,5% dari harga pembelian Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, Bank-Bank BUMN Pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN 1,5 % dari harga pembelian Badan usaha yang bergerak dalam Penjualan hasil 1. Penjualan kertas: 0,1%

88 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pemungut PPh Pasal 22 Objek PPh Tarif bidang usaha industri kertas, industri semen, industri otomotif, industri baja, industri farmasi, yang ditunjuk oleh Kepala KPP produksinya didalam negeri 2. Penjualan semen: 0,25% 3. Penjualan otomotif: 0,45% 4. Penjualan baja: 0,3% 5. Penjualan obat: 0,3% (dari DPP PPN) Pertamina Badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas Penjualan hasil produksinya BBM: 1. Pembelian dari Pertamina dan anak Perusahaan Pertamina: 0,25% x penjualan tidak termasuk PPN 2. Pembelian selain dari Pertamina dan anak Perusahaan Pertamina: 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN BBG dan Pelumas : 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul 0,5% dari harga pembelian (sesuai PEB) Direktorat Jendral Bea dan Cukai Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang mengunakan API 0,5% (setengah persen) dari nilai impor Perubahan Perlakuan PPh Atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok Sesuai dengan PER-52/PJ/2008, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyalur/distributor rokok dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan. Penyalur/distributor rokok wajib melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, Besarnya angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas) PPh Pasal 22 Atas Pembelian Oleh BUMN PPh Pasal 22 atas Atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: 1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 89 2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PMK 224/PMK.011/2012). PPh Pasal 22 Atas Impor Kedelai, Gandum dan Tepung Terigu PPh Pasal 22 atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor. (PMK 224/PMK.011/2012). PPh Pasal 22 Atas Pedagang Pengumpul Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. (224/PMK.011/2012). PPh Pasal 22 Atas Industri Farmasi Atas penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) (224/PMK.011/2012) PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah Sesuai dengan PMK No.253/PMK.03/2008, Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, wajib memungut PPh Pasal 22, pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya PPh Pasal 22 adalah 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM). Pajak PPh Pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah. Barang yang tergolong sangat mewah adalah: a. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,00; b. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,00: c. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500m2; d. apartemen kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2; e. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi purpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.5.000.000.000,00dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Pemungut Pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Pemungut Pajak wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang dipungut ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Objek dan Tarif Pajak Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan

90 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan 1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: a. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi (Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh), yaitu: 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor; 3) pemberian saham bonus yang dilakukan termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tanpa penyetoran; 4) pembagian laba dalam bentuk saham; 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham saham oleh perseroan yang bersangkutan; 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 11) pembagian benua sisa hasil usaha kepada anggota koperasi; 12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, c. royalti, yang terdiri dari: 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan; 2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap perbuatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya; 3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa Informasi tersebut

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 91 telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama. d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e yaitu dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan masuk BUT (Keputusan Dirjen Pajak No Kep-395PJ/2001) 2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penghasilan bruto atas: a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen. jasa konstruksi, jasa c. konsultan, dan jasa lain yang dulu atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, d. selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas. Jasa Lain Jenis jasa lain diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008, terdiri dari: a) Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; b) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; c) Jasa perancang (design); d) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); e) Jasa penunjang di bidang penambangan migas; f) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; g) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; h) Jasa penebangan hutan; i) Jasa pengolahan limbah; j) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) k) Jasa perantara dan/atau keagenan; l) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; m) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; n) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; o) Jasa mixing film; p) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; q) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; r) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

92 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia s) Jasa maklon; t) Jasa penyelidikan dan keamanan; u) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer v) Jasa pengepakan; w) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar nang atau media lain untuk penyampaian informasi; x) Jasa pembasmian hama; y) Jasa kebersihan atau cleaning service; z) Jasa catering atau (tata boga). Jumlah Bruto Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, Jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan SE.53/PJ./2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material; c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga; d. pembayaran penggantian biaya reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga Jumlah bruto tersebut tidak berlaku : a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa-jasa di atas telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan: a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan; b. faktur pembelian barang atau material c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; d. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Non Objek PPh Pasal 23 Non Objek Pemotongan PPh Pasal 23 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib