Buku Pelatihan Pajak Terapan Brevet C

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 93 Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut (ps 4 ayat 3 huruf f UU PPh) 4. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; 5. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 6. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 7. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Non Objek PPh Final vs. Objek PPh Final Pengertian Non Objek PPh Final dan Objek PPh Final PPh Pasal 4(2) yang identik dengan PPh Final. Istilah PPh final dan PPh Pasal 23 ini sering membingungkan masyarakat awam. Efek dari dua istitah ini akan signifikan jika dilihat dari sudut penerima penghasilan. Untuk lebih memperjelas lagi tentang objek pajak yang dikenakan PPh final dan PPh Pasal 23, di bawah ini terlihat perbandingan beberapa objek pajak. Referensi peraturan terkait dibahas terpisah dalam tabel atau uraian di bagian Lainnya. 1. Bunga Jenis Objek Pajak Keterangan Tarif 1) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final 2) Bunga/diskonto dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan diperoleh/diterima oleh: a) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank LN di Indonesia Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final b) Dana pensiun yang pendirian/pembentukannya disahkan oleh Menkeu Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final c) Reksadana yang terdaftar pada Bapepam selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian usaha Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final d) WP-DN atau BUT selain di atas Dipotong PPh Final 15% e) WP-LN Dipotong PPh Final 20% atau sesuai tax treaty 3) Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

94 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jenis Objek Pajak Keterangan Tarif kepada anggotanya. a) Jumlahnya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Rp 240.000) Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final b) Jumlahnya di atas Rp 240.000 Dipotong PPh Final 15% 4) Bunga yang dibayarkan atau terutang kepada bank Tidak dipotong PPh 23 atau pun PPh Final 5) Bunga deposito/tabungan Dipotong PPh Final 20% 6) Bunga selain ketentuan di atas Dipotong PPh Pasal 23 15% 2. Hadiah Jenis Objek Pajak Keterangan Tarif 1) Hadiah Langsung Non Objek Pajak 2) Hadian Undian Dipotong PPh Final 25% 3) Hadiah penghargaan, pekerjaan, kegiatan, atau perlombaan yang diperoleh/diterima oleh WP Orang Pribadi Dipotong PPh Pasal 21 Tarif Progresif sesuai pasal 17 UU PPh 4) Hadiah Penghargaan, kegiatan atau perlombaan yang diperoleh/diterima oleh WP Badan Dipotong PPh Pasal 23 15% 3. Sewa Jenis Objek Pajak Keterangan Tarif 1) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital Lease) Tidak dipotong PPh Pasal 23 dan PPh final 2) Sewa (Operating lease): a) Sewa tanah/bangunan Dipotong PPh final 10% b) sewa pesawat udara Dipotong PPh Pasal 15 1,8% c) Sewa selain di atas Dipotong PPh Pasal 23 6% PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 95 e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: - perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat; - kesederhanaan dalam pemungutan pajak; - berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak; - pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan - memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bukan. Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara. Daftar PPh Pasal 4 Ayat 2 Dasar Hukum Jenis penghasilan DPP Tarif PP 131/2000 Bunga Deposito, Tabungan, dan SBI Jumlah Bruto 20% PP 14/1997 Penjualan Saham Di Bursa Jumlah Bruto -Saham Pendiri 0,6% -Bukan Saham Pendiri 0,15% PP 132/2000 Hadiah Undian Jumlah Bruto 25% PP 71/2008 Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan yang sebenarnya atau NJOP, mana yang lebih tinggi RS dan RSS 1%; selain RS dan RSS 6% PP 5/2002 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Bruto 10% PP 51/2008 jo PP 40/2009 Jasa Kontruksi Nilai Kontrak Pelaksanaan:-Memiliki kualifilas usaha kecil 2% -Tidak memiliki kualifikasi 3% -Selain diatas 4% Perencanaan/ Pengawasan: -Memiliki kualifikasi usaha 4% -Tidak memilili kualifikasi 6% PP 15/2009 Bunga Simpanan Koperasi Jumlah Bunga -s.d Rp.240.000,0%; -diatas Rp.240.000,10% PP16/2009 Bunga Obligasi Jumlah Bunga dan atau diskonto -WP RN & BUT 15%; -WP LN20% atau tarif P3B; -WP reksadana * 2011-2013 5% * 2014 dst 15% PP 17/2009 Transaksi Derivatif di Bursa Marjin Awal 2,5%

96 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Dasar Hukum Jenis penghasilan DPP Tarif PP 19/2009 Deviden yang di terima OP Jumlah deviden 10% PP 46/2013 (Mulai berlaku 1 Juli 2013) Penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu Jumlah peredaran bruto setiap bulan 1% PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 Ketentuan Pasal 15 UU PPh mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain: 1. perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, 2. perusahaan asuransi luar negeri, 3. perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, 4. perusahaan dagang asing, 5. perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer”). Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut. Untuk pembahasan dalam bab ini, uraian hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan withholding tax (pemotongan pajak) sehingga tidak seluruh wajib pajak tertentu di atas dikupas. Objek dan Tarif Pajak Atas penghasilan di bawah ini, sepanjang diperoleh berdasarkan perjanjian charter dengan pemotong pajak, dipotong pajak sesuai dengan tarif seperti terlihat di bawah ini. Pemotongan pajak dilakukan oleh pen-charter Penerima penghasilan Dasar pengenaan pajak Tarif pajak Sifat Pemotongan Referensi Perusahaan Pelayaran dalam negeri Perusahaan Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh dari pengangkutan orang 1,2% Final Kepmenkeu No.416/KMK04/1996 6 juncto SE29PJ.4/1996 Perusahaan Penerbangan dalam negeri Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/ atau barang yang 1,8% Uang Muka PPh pasal 23 bagi penerima penghasilan Kepmenkeu No.475/KMK.04/199 6 juncto Se36/PJ.4/1996

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 97 Penerima penghasilan Dasar pengenaan pajak Tarif pajak Sifat Pemotongan Referensi dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/ atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri Perusahaan Pelayaran atau Penerbangan dalam negeri semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang/atau barang yang dimuat dari atau menuju satu atau lebih pelabuhan di Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya 2,64 Final Kepmenkeu No.181/KMK.04/199 S juncto SE32/PJ.4/1996

98 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB IV PAJAK PENGHASILAN BADAN Aspek perpajakan Internasional yang ada dalam UU PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) adalah merupakan cerminan sikap Pemerintah Indonesia dalam menentukan hak pemajakannya terhadap transaksi antar bangsa, baik itu inbound transaction maupun outbound transaction. Pada inbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hal pemajakannya terhadap Subjek Pajak luar negeri (non-resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di Indonesia. Sedangkan pada outbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak dalam negeri (resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di luar Indonesia. PAJAK PENGHASILAN ATAS INBOUND TRANSACTION Definisi Subjek Pajak Luar Negeri Di dalam Pasal 2 UU PPh subyek pajak badan dibagi lagi menjadi subyek pajak dalam negeri (SPON) dan subyek pajak luar negeri (SPLN). Perbedaan keduanya terlihat pada tabel berikut: Uraian SPDN SPLN Definisi Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak Saat dimulainya dan berakhirnya kewajiban Subjektif dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di lndonesia dimulai secara otomatis pada saat menjalankan usaha melalui BUT ataupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia dengan melalui BUT atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Obyek Pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar indonesia penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia Dasar pengenaan pajak penghasilan neto dengan tarif umum penghasilan bruto dengan tarif Pajak sepadan Kewajiban pelapor menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan Pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 99 Pemajakan Wajib Pajak Luar Negeri Pemajakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri di Indonesia menganut dua cara pemajakan yaitu : a. Jika wajib pajak luar negeri tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, maka mekanisme pengenaan pajaknya melalui witholding tax yaitu pemotongan PPh pasal 26 oleh pihak yang melakukan pembayaran. b. Jika wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, maka pengenaan pajaknya melalui self assessment. Untuk kepentingan pengenaan pajak di lndonesia, BUT akan diperlakukan sebagai subjek pajak. Perlakuan subjek pajak BUT tersebut dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Dengan demikian BUT harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung kewajiban pajak, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Skema pemajakan wajib pajak luar negeri dapat digambarkan dengan skema berikut ini: Pajak yang Bersumber di Indonesia & Menjadi Obyek Pemotongan Pajak Penghasilan yang Terutang PPh 20% dari jumlah Bruto Sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU PPh, atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara Witholding Tax Self Assessment Tanpamelalui BUT Dipersamakandenga n SubjekPajakBadan DalamNegeri Melalui BUT PemotonganPPhpasal 26 WajibPajakLuarNegeri Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

100 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dan' jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a. dividen; b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau h. keuntungan karena pembebasan utang Penghasilan yang Terutang PPh 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto Sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 UU PPh, atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Pelaksanaan ketentuan ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh WP-LN selain Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 20% x 25% x harga jual, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu No. 434/KMK.04/1999. Jika antara Indonesia dengan negara tempat WP-LN tersebut telah memiliki tax treaty, pengenaan pajaknya disesuaikan dengan isi tax treaty. Atas penghasilan penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar dan/atau pesawat terbang ringan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25%. Sehingga besarnya PPh pasal 26 adalah 20% x 25% x harga jual atau tarif efektif sebesar 5% x harga jual Penghasilan berupa premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dipotong pajak berdasarkan Keputusan Menkeu No. 624/KMK.04/1994 sebesar: - 20% x 50% x premi yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi di luar negeri - 20% x 10% x premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri - 20% x 5% x premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi di luar negeri Sifat Pemotongan Pajak Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas bersifat final, kecualipemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU PPh, yaitu pembayaran kepada kantor pusat dalam bentuk royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berumbah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 101 Branch Profit Tax Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 2015 final, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 14/PMK.03/2011. Rinciannya ada pada bagian lain dari bab ini. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Pengertian BUT Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU PPh, yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dengan kata lain, BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan Subjek Pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di lndonesia. Status BUT sendiri tidak ditegaskan dalam UU Perpajakan ndonesia apakah termasuk dalam SPLN atau SPDN. Yang dijelaskan adalah bahwa bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU PPh maupun UU KUP. Ada lima jenis BUT yang bisa disarikan dari penjelasan mengenai pengertian BUT, yaitu: BUT jenis aktiva, aktivitas, agen, perusahaan asuransi dan e-commerce. BUT Jenis Aktiva BUT jenis ini bisa timbul karena SPLN mempunyai aktiva tertentu di Indonesia, seperti misalnya: a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; dan h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. BUT Jenis Aktivitas Meskipun SPLN tidak mempunyai aktiva di lndonesia, dia masih bias dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila dia melakukan aktivitas tertentu di Indonesia, seperti misalnya: a. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; b. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. BUT Jenis Agen Meskipun SPLN tidak mempunyal aktiva dl Indonesia dan dia tidak melakukan aktivitas di Indonesia, dia masih bisa dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila dia melakukan kegiatan usahanya melalui orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

102 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BUT Jenis Perusahaan Asuransi BUT jenis ini bisa timbul karena perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia memungut premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui agen atau pegawainya. Dalam hal ini, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi tersebut akan dianggap sebagai BUT di Indonesia. BUT Jenis E-Commerce BUT jenis e-commerce baru ada setelah pemberlakuan Undang-Undang No 36 Tahun 2008. Ketentuan baru ini muncul untuk mengantisipasi perkembangan transaksi melalui elektronik yang semakin pesat. Sejak berlakunya undang undang tersebut komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki. disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet dianggap menimbulkan BUT. Pajak atas Penghasilan BUT Setelah suatu BUT ada atau dianggap ada di Indonesia. BUT tersebut tunduk kepada peraturan perpajakan Indonesia. Sesuai dengan UU KUP. misalnya. BUT harus mendaftar ke KPP yang relevan untuk mendapatkan NPWP. Apabila BUT tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan UU PPN, BUT tersebut juga harus meminta untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk kemudian melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Dalam UU PPh, BUT merupakan jenis subjek pajak tersendiri yang terpisah dari pengertian Subjek Pajak badan. Perlakuan perpajakan terhadap BUT hampir sama dengan perlakuan perpajakan terhadap Subjek Pajak badan. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu dalam penentuan Objek Pajak, perlakuan biaya-biaya, dan tarif pajak. Objek Pajak BUT Dalam menentukan objek pajak BUT, Pemerintah menganut force of attraction rule, yaitu dalam hal tertentu penghasilan kantor pusat dari suatu BUT dapat ditarik menjadi penghasilan BUT di Indonesia. Lengkapnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak BUT adalah: a. penghasilan dari usaha, kegiatan, dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai BUT; b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT dl lndonesia. Biaya-biaya BUT Biaya-biaya BUT yang Boleh Dikurangkan (Deductible Expense) Seperti halnya Wajib Pajak dalam negeri, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU PPh, besarnya Penghasilan Kena Pajak BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi deductible expenses berikut ini. Deductible Expense a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 103 Deductible Expense b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan e) kerugian dari selisih kurs mata uang asing f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia g) biaya bea siswa, magang, dan pelatihan h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sepanjang terpenuhi seluruh syarat berikut ini: telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial telah diserahkan perkara penagihanya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah ] Yang membuat BUT berbeda dengan Subjek Pajak badan dalam negeri adalah bahwa selain diperbolehkan untuk mengurangkan biaya-biaya di atas, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh, BUT juga diperbolehkan untuk mengurangkan biaya-biaya yang berkenaan dengan: penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia; Biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5 ayat (3) a UU PPh). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP62/PJ./1995, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu BUT di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan BUT yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan BUT di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Atau, batas tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

104 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Biaya-biaya BUT yang Tidak Boleh Dikurangkan Seperti halnya Wajib Pajak dalam negeri, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak BUT, tidak boleh dikurangkan: Non-Deductible Expense a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti dividen b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak Opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratsyaratnyaditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan e) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan f) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama lslam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah g) Penghasilan Pajak h) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan Yang membedakan BUT dari Subjek Pajak badan dalam negeri adalah bahwa selain tidak diperbolehkan mengurangkan biaya-biaya di atas, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c UU PPh, BUT juga tidak diperbolehkan mengurangkan pembayaran kepada kantor pusat dalam bentuk: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Tarif Pajak BUT Seperti yang telah dibahas dimuka perlakuan PPh BUT dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Seperti halnya wajib pajak badan dalam negeri, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi BUT, dalam pasal 17 ayat (1 huruf a) UU No 36 Tahun 2008 adalah sebesar 28%. Berdasarkan pasal 17 ayat (2a) Tarif tersebut menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 105 Berbeda dengan Wajib Pajak badan dalam negeri, selain tarif pajak di atas, Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT akan dikenakan pajak tambahan (branch profit tax) sebesar 20%, kecuali apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di lndonesia dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 14/PMK.03/2011. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 14/PMK.O3/2011 pengecualian dari pengenaan Branch Profit Tax diberikan apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk: a. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; b. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; c. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; atau d. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang ditanamkan kembali di Indonesia yang dikecualikan dari pengenaan Branch Profit Tax, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir Tahun pajak berikutnya, setelah Tahun Pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan; dan b. Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan/ atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan, yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di lndonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena BUT berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa. PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI UU PPh menganut sistem pemajakan global untuk Wajib Pajak dalam negeri dan pemajakan teritorial untuk Wajib Pajak luar negeri. Dengan sistem ini, Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun yang diterima atau diperoleh dari luar Indonesia. Seiring dengan maraknya perdagangan internasional, bentuk outbound transaction bisa bermacam-macam, misalnya: yang dilakukan secara langsung dari lndonesia (tanpa melalui BUT di luar negeri), seperti: ekspor langsung dari Indonesia ke luar negeri; yang dilakukan melalui BUT di luar negeri (baik itu BUT on purpose seperti misalnya: pengoperasian agen, kantor perwakilan, atau cabang di luar negeri maupun BUT by imputation seperti karena melakukan aktivitas tertentu di luar negeri);

106 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia yang dilakukan melalui investasi langsung di luar negeri (foreign direct investment) dalam bentuk pengoperasian anak perusahaan (subsidiary company); atau yang dilakukan melalui ekspor modal yang nantinya menghasilkan passive income (dividen, bunga, sewa, atau royalti). Penggabungan Penghasilan Global (Worldwide Income) Dalam rangka menentukan besarnya penghasilan global, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/ KMK.03/2002 mengatur bahwa penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut: Penghasilan Dari Usaha Penggabungan penghasilan dari usaha yang bersumber dari luar Indonesia dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penghasilan dari kegiatan ekspor barang dan jasa, serta dari pengoperasian cabang di luar negeri adalah contoh dari penghasilan dari usaha. Untuk penghasilan dari anak perusahaan di luar negeri, Indonesia menerapkan sistem pemajakan dengan pendekatan separate legal entity, yang artinya penghasilan induk dan anak perusahaan tidak dikonsolidasi. Anak perusahaan di luar negeri dianggap sebagai entitas tersendiri yang keluar dari jurisdiksi pemajakan lndonesia. Pemajakan akan terjadi apabila anak perusahaan tersebut membagikan dividen kepada Wajib Pajak dalam negeri, namun dividen tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari usaha Penghasilan Lainnya Penggabungan penghasilan lainnya yang bersumber dari luar Indonesia dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang dimaksud dengan penghasilan lainnya adalah penghasilan selain penghasilan dari usaha. Biasanya, penghasilan ini berupa passive income, seperti bunga, dividen, dan royalti. Pemajakan atas passive income, seperti dividen (dari direct investment maupun portfolio investment), bunga, sewa, dan royalti yang berasal dari sumber di luar negeri akan dilakukandan apabila penghasilan tersebut diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri (on remittance basis). Penghasilan Berupa Dividen Tertentu Penggabungan penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dividen yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah dividen yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang: memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurangkurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di beberapa negara tertentu yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Untuk penghasilan berupa dividen tertentu tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256/PMK.03/2008 menetapkan bahwa saat diperolehnya dividen tersebut adalah: a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 107 b. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan. Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri adalah sebesar jumlahdividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek Kerugian di Luar Negeri Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sumber Penghasilan Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU PPh, Indonesia menganut penentuan sumber penghasilan sebagai berikut: a. Sumber penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah pada negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan; b. Sumber penghasilan berupa bunga, royalti, _dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah pada negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; c. Sumber penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah pada negara tempat harta tersebut terletak; d. Sumber penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah pada negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut berkedudukan atau berada; e. Sumber penghasilan BUT adalah pada negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. f. Sumber penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat tempat harta berada h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Metode Penghindaran Pajak Berganda Pengenaan pajak atas penghasilan global memungkinkan untuk terjadinya pengenaan pajak berganda. Pajak berganda bisa terjadi misalnya: Terdapat perbedaan aturan mengenai status kependudukan Wajib Pajak antara Indonesia (negara domisili) dan negara lain yang terkait (negara sumber) atau Indonesia dan negara sumber sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Untuk meringankan beban pajak berganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, UU PPh membolehkan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan global Wajib Pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri

108 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Keuangan no. 164/KMK.03/2002. mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri adalah sebagai berikut: PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari Luar Negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang dikenakan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 danatau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008& tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupun dari Luar Negeri. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan: Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri Foto kopi SPT yang disampaikan di luar negeri Dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Catatan: Apabila kredit pajak dalam bentuk mata uang asing, kurs yang dipergunakan adalah kurs pada saat digabungkannya penghasilan yaitu saat diterima/diperolehnya penghasilan. Dalam hal pemotongan pajak belum dilakukan, sedangkan penghasilan telah diakui (dimasukkan dalam SPT Tahunan) pengkreditan dilakukan pada saat pemotongan pajak terjadi dan kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pemotongan pajak. Dalam hal terjadi perbedaan kurs pada saat penggabungan penghasilan dengan kurs pada saat pemotongan pajak, nilai rupiah penghasilan yang sebelumnya telah digabungkan harus disesuaikan kembali dengan nilai rupiah pada saat pemotongan

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 109 dan selisih kurs tersebut menjadi penghasilan pada tahun pajak terjadinya pemotongan. PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH Sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, setiap wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Di antara wajib pajak badan tersebut, ada wajib pajak yang diperbolehkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain Rupiah. Siapa saja dan Apa Syaratnya? Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 24/PMK.011/2012, diatur pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang asing seperti diuraikan berikut ini: Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib pajak dengan persetujuan Menteri Keuangan yaitu: a. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing; b. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak denganPemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi; c. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi ; d. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait; e. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri; f. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal; g. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PPh; atau h. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah a. Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang boleh di pergunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. b. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja c. Sama. Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan : d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir (WP yang telah berdiri lebih dari 1 tahun) e. Fotokopi NPWP dan fotokopi Akta Pendirian, atau dokumen lain yang serupa (bagi WP BUT) (WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan)

110 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jika telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan surat Keputusan Menteri Keuangan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Konversi Mata Uang Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai berikut: Pada Awal Tahun Buku Penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya (dalam mata uang rupiah) yang dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk harga perolehan harta berwujud dan atau harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut; 2. Untuk akumulasi penyusutan dan atau amortisasi harta, digunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut; 3. Untuk harta lainnya dan kewajiban, menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, didasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas; 4. Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap, di samping digunakan nilai historis, atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukannya revaluasi; 5. Untuk saldo laba (retained earnings) atau sisa kerugian dalam mata uang npiah dari tahuntahun sebelumnya, dikonversi dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas; 6. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya, digunakan kurs menteri keuangan yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi; Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat, selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening laba ditahan. Dalam Tahun Berjalan Untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan; Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan mata uang selain Dollar Amerika Serikat, dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika Serikat. dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, sebagai berikut: a. Apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut; b. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, kurs yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut yang dilakukan secara taat asas.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 111 PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pembayaran PPh Pasal 25 adalah sebesar PPh Pasal 25 dalam mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh final yang dibayar sendiri dapat dilakukan dengan dalam mata uang Rupiah dan dikonversikan ke mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (AS) setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, dapat melakukan pembayaran pajak dan pembayaran dalam rangka Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan mata uang Dollar AS melalui Bank Persepsi yang ditunjuk menerima Mata Uang Asing (BPMUA). Apabila pembayarannya dilakukan dengan metode konversi rupiah, dapat dilakukan melalui bank persepsi lainnya. Jenis pajak yang dapat dibayar dengan mata uang Dollar AS adalah hanya PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar WP sendiri. Bank Negara Indonesia (BNI) menjadisalah satu Bank Persepsi Mata Uang Asing berdasar KEP Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-213/PB/2012 tanggal 13 November 2012. PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam hal terdapat bukti pembayaran atau pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dalam mata uang rupiah, yang akan dikreditkan dalam SPT tahunan PPh badan. harus dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran atau pemotongan/pemungutan pajak tersebut. SPT Tahunan PPh Meskipun menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, SPT tahunan PPh dan lampirannya disampaikan dalam Bahasa Indonesia, kecuali untuk lampiran laporan keuangan. Lapisan penghasilan kena pajak, sebelum dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh, dikonversi ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan, yang berlaku pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. PENGGUNAAN KURS MATA UANG ASING UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN Untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, PPN Barang dan jasa dan PPnBM, Pajak Ekspor, dan PPh atas pemasukan barang, utang pajak yang berhubungan dengan PPnBarang dan Jasa dan PPnBM, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah. Konversi mata uang asing ke mata uang Rupiah untuk tujuan perpajakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkan/diterbitkan setiap pekan. Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum daiam Keputusan Menteri Keuangan, nilai kurs yang dipergunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dollar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumya dan dikalikan kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

112 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Untuk tujuan Akuntansi komersial, konversi mata uang asing ke Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs Bank Indonesia atau menurut kurs yang sebenarnya terjadi. Dua ukuran kurs yang berbeda untuk keperluan perpajakan dan keperluan akuntansi komersial ini berpotensi timbulnya perbedaan jumlah saldo transaksi. Hal ini perlu dijelaskan oleh Wajib Pajak kepada fiskus yang melakukan pemeriksaan pajak, ketika fiskus melakukan ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan laporan keuangan di SPT Tahunan PPh Badan/orang pribadi, atau antara SPT PPh Pasal 21 dengan laporan keuangan di SPT Tahunan PPh Badan/orang pribadi. Laba/Rugi Karena Selisih Kurs Keuntungan atau kerugian karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi mata uang asing yang terjadi sehari-hari, atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing adalah obyek pajak. Penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf l UU No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing menyatakan selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Selain itu PSAK juga menyatakan bahwa pada setiap tanggal neraca pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Dengan demikian dalam praktiknya wajib pajak pada setiap tanggal neraca (akhir tahun) harus menghitung keuntungan atau kerugian selisih kurs. Khusus untuk menghitung keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing pada akhir tahun digunakan kurs tengah Bank lndonesia Kompensasi Kerugian Dalam hal penghasilan brutto yang diperoleh/diterima Wajib Pajak setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan, diperoleh kerugian (saldo negatif), kerugian tersebut dapat dikompensasikan (diperhitungkan/dikurangkan) dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun berikutnya, selama 5 (lima) tahun berturut-turut, yang dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun pajak dideritanya kerugian tersebut Kompensasi kerugian yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan adalah kompensasi kerugian vertikal. Artinya, kerugian yang dapat diperhitungkan dengan keuntungan tahun berikutnya adalah kerugian dalam satu entitas usaha, termasuk kerugian yang diderita oleh cabang perusahaan dan atau kerugian yang dialami oleh divisi/unit perusahaan, yang kesemuanya masih berada dalam satu perusahaan yang sama. Sementara itu, kompensasi kerugian secara horisontal, yaitu kompensasi kerugian antar entitas usaha dalam suatu grup kepemilikan yang sama, tidak diperkenankan. Misalnya, kerugian yang diderita oleh PT A tidak dapat dikompensasikan dengan keuntungan PT B, walaupun PT A mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT B, ataupun mereka berdua berada dalam satu grup yang sama yang dimiliki oleh PT C. Khusus bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 113 Nomor 144/PMK.011/2012 diberikan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat; b. Tambahan 1 tahun: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja lndonesia selama 5 (lima) tahun bertumt-turut; c. Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 d. Tambahan 1 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun; dan/atau e. Tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke 4

114 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 115

116 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia BAB V PERPAJAKAN INTERNASIONAL PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ( TAX TREATY) Meskipun di dalam UU PPh sudah dicakup aspek-aspek perpajakan internasional, namun dalam beberapa hal, ketentuan-ketentuan dalam UU PPh tersebut belum cukup efektif dalam mengakomodasi keinginan dunia internasional, misalnya dalam pencegahan pengenaan pajak berganda. Berikut ini adalah contoh ketidakefektifan UU PPh dalam mencegah pengenaan pajak berganda: Contoh: Bapak Surya, wajib pajak dalam negeri, adalah pegawai dari PT. Excellent.Pada tahun 2016, sehubungan dengan pekerjaannya, dia harus melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat selama 100 hari.Untuk itu, ia mendapat penghasilan sebesar USD 10,000 dari PT.Excellent. Ketentuan pajak domestik Amerika Serikat mengatur bahwa sumber penghasilan sehubungan dengan pekerjaan adalah pada negara tempat pekerjaan tersebut dilakukan.Sementara itu, lndonesia menetapkan bahwa sumber penghasilan sehubungan pekerjaan adalah pada negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan. Jadi, pada kasus ini Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganggap berhak untuk memajaki penghasilan Bapak Surya karena dua-duanya menganggap negaranya adalah negara sumber penghasilan.Indonesia akan memajakinya dengan tarif progresif, sementara Amerika Serikat akan menerapkan pemotongan pajak dengan tarif 30%. Fasilitas kredit pajak berdasarkanPasal 24 UU PPh tidak dapat digunakan karena penghasilan Bapak Banu tersebut dianggap bersumber di lndonesia, bukan dari luar negeri.Dengan demikian, atas penghasilan Bapak Surya tersebut terjadi pengenaan pajak berganda. Dalam rangka penyempurnaan aspek-aspek perpajakan internasional dalam UU PPh tersebut, Indonesia melengkapi ketentuan-ketentuan perpajakannya melalui pembuatanPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau lebih dikenal dengan Tax Treaty dengan negaranegara lainnya. Sampai dengan tahun 2020 ini Indonesia sudah melakukan P3B dengan 67(https://www.pajak.go.id/id/tax-treaty) negara lainnya. Pengertian P3B (Tax Treaty) P3B (tax treaty) adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Biasanya yang dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja. Untuk pajak-pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya seperti Bea Materai, tidak diatur dalam P3B. Tujuan P3B (Tax Treaty) P3B mempunyai dua tujuan utama, yaitu: Memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara, antara lain dengan cara menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda dan Memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan tertentu (biasanya: passive income).

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 117 Adanya P3B/tax treaty dilakukan dalam upaya mengeliminasi beban pajak berganda yang disebabkan oleh hubungan ekonomi dari dua yurisdiksi yang berbeda. Bahkan di beberapa literatur menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya kesepakatan tersebut adalah untuk mendorong adanya investasi langsung (foreign direct investment) serta mencegah terjadinya tax evasion. Selain itu, beberapa negara berkembang juga telah menginvestasikan dana dan waktu untuk menegosiasikan P3B. Negara-negara tersebut juga sudah rela mengalami tax revenue loss untuk mereduksi barrier investasi, dengan harapan upaya tersebut dapat menarik investasi langsung. Merupakan alat bagi kedua Contracting States (negara yang menandatangani P3B) untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan pajak, misalnya dengan memungkinkan masing-masing Contracting States untuk saling bertukar informasi, konsultasi bersama, atau mengadakan mutual agreement. Terminologi dalamP3B (Tax Treaty) Setiap tax treaty mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih sama, sebagai bagian dari konvensi internasional di mana setiap negara yang terlibat dalam suatu tax treaty menyusun treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Di dunia ini, ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu tax treaty yaitu model OECD dan model PBB. Memahami treaty yang berlaku antara suatu negara dan negara lainnya, bisa dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam kenyataannya, memahami suatu tax treaty tidaklah mudah, bahasa yang digunakan, jumlah klausul yang cukup banyak, pemahaman seseorang tentang dasar-dasar perpajakan dan berbagai sebab lainnya merupakan hal yang dapat memengaruhi kesulitan tersebut. Sebagai suatu perjanjian, sebuah treaty adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan. Oleh sebab itu, di dalamnya selalu berisi klausulklausul, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu. Pasal-pasal atau ayat-ayat (article) yang terdapat dalam sebuah tax treaty pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar, yaitu bagian yang mengungkapkan cakupan tax treaty, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak, dan bagian yang mencakup hal-hal lainnya. Semua bagian dalam kesepakatan yang sudah dicapai oleh dua negara yang melakukan perjanjian selalu diperkaya dengan berbagai definisi/pengertian dan istilah (terminologi) yang sering disebutkan dalam suatu tax treaty. Berbagai definisi, istilah, dan pengertian inilah yang menjadi lebih penting untuk dipahami oleh setiap pihak khususnya berkaitan dengan kepentingan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat ditemukan beberapa terminologi/pengertian yang secara umum diterapkan oleh dua negara yang bersepakat: 1. istilah “person” meliputi orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan; 2. istilah “company” berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang diperlakukan sebagai suatu badan hukum untuk tujuan perpajakan; 3. istilah “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” masing masing (“perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan” dan “perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan”) berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh

118 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya yang terikar perjanjian perpajakan; 4. Istilah “international traffic” berarti setiap pengangkuran dengan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mara dioperasikan di antara tempattempat di Negara Pihak lainnya yang terikat perjanjian perpajakan, 5. Istilah Warga Negara atau “national” berarti: a. setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara Pihak pada Persetujuan; b. setiap badan hukum, persekutuan, dan perkumpulan yang mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Pihak pada Persetujuan; 6. istilah "competent authority” (pejabat yang berwenang), misalnya: a. di Indonesia: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah, b. di China: Administrasi Perpajakan Negara (The State Administration of Taxation) atau wakilnya yang sah; c. di Amerika Serikat: The Secretary of the Treasury atau wakilnya yang sah. Kedudukan P3B dalam Peraturan Perundang-undangan Domestik lndonesia Kedudukan P3B di suatu negara adalah tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut. Di Indonesia berdasarkan sistem perundang-undangan yang dianut berlaku azas lex specialis derogate lex generalis, P3B diperlakukan sebagai lex specialis terhadap undangundang domestik yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (lex generalis) yang telah ada sebelumnya. Karena itu, apabila ada pertentangan antara undang-undang domestik Indonesia dengan P3B, aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan. Sebagai perbandingan, cara Amerika Serikat mendudukkan P3B dalam perundangundangannya tidak sama dengan Indonesia. Dengan prinsip ex posterior derogate lex priori, Amerika Serikat mendudukkan tax treaty sama dengan undang-undang nasional. Hanya saja, aturan yang datang kemudian akan mengalahkan aturan yang terdahulu. Model P3B Dalam menyusun Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara menggunakan OECD Model, sedangkan negara-negara berkembang menggunakan UN Model. Dengan berlakunya tax treaty yang dibuat antarnegara (unilateral atau multilateral), maka dalam suatu negara terdapat dua sumber hukum perpajakan. Yang pertama adalah ketentuan yang ada dalam tax treaty dan yang kedua adalah ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan domestik. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan bahwa tax treaty memberikan hak pemajakan. Jika hak pemajakan telah diberikan kepada salah satu negara penjanjian, maka ketentuan dalam undang-undang perpajakan domestik yang seterusnya akan berlaku. Misalnya, seorang akuntan dari Singapura mendapatkan pekerjaan di Indonesia di kota Jakarta. Akuntan tersebut berada di Jakarta dalam rangka melakukan kegiatan keprofesionalannya selama 93 hari, maka berdasarkan Pasal 13 P3B Indonesia - Singapura, (di mana dinyatakan bahwa time test melebihi 90 hari dalam jangka waktu dua belas bulan) yang berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akuntan tersebut di Indonesia adalah fiskus Indonesia. Apakah Akuntan tersebut akan dianggap sebagai WP-DN atau WP-LN? dalam undang-undang disebutkan time test untuk menentukan apakah termasuk WP-DN atau WP-LN adalah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, maka akuntan tersebut

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 119 diklasifikasikan sebagai WP-LN. Penghasilannyadi Indonesia dikenakan PPh Pasal 26, yakni dengan tarif PPh sebesar 20% atas penghasilan kotor. P3B lebih superior daripada undang-undang domestik maka jika terjadi benturan antara P3B dan undang-undang domestik, maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B. Misalnya, dalam Pasal 26 UU PPh disebutkan bahwa atas pembayaran dividen ke luar negeri terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto, sedangkan dalam Pasal 10 P3B tarifnya adalah 10%. Maka yang berlaku adalah tarif dalam P3B, yakni 10%. Dengan ditandatanganinya suatu tax treaty antara dua negara maka pada hakikatnya Wajib Pajak Dalam Negeri dari kedua negara memperoleh kemudahan perpajakan atau fasilitas perpajakan. Model P3B adalah ketentuan-ketentuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang telah distandardisasikan, yang digunakan sebagai acuan oleh negara-negara di dalam melakukan perundingan. Perumusan P3B didasarkan pada salah satu model yang tersedia sebagai berikut: 1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model 2. United Nations Model (UN Model) 3. United StatesModel (US Model) Negara-negara di dunia ini menggunakan Model OECD atau Model UN, kecuali bila negara mitra rundingnya adalah Amerika Serikat.P3B tidak menciptakan pajak baru, jika dalam pasalpasal P3B tercantum jenis pajak lain selain yang telah mempunyai dasar hukum dalam bentuk undang-undang di Indonesia, maka pajak tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Jenis pajak itu berlaku bagi negara mitra perjanjian saja. 1. Model OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Model OECD merupakan model P3B untuk negara-negara maju (advanced countries), didirikan di Paris, 14 Desember 1960. Pada saat ini (2009) beranggotakan 30 negara, yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat. Karena negara-negara tersebut adalah negaranegara pengekspor modal maupun jasa, sehingga model ini lebih mengedepankan pada asas domisili pada negara yang memberikan jasa atau menanamkan modal, di mana hak pemajakannya berada di negara domisili (resident principle). Secara periodik Model OECD (1963, 1977, 1992, 2003, dan 2008) selalu diperbarui (update) untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian dunia. 2. Model UN (United Nations/PBB) Model UN merupakan model P3B yang didesain secara khusus untuk kebutuhan negaranegara berkembang (developing countries), seperti Indonesia. Model ini memberikan hak pemajakan yang lebih luas kepada negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayahnya, karena negara-negara tersebut adalah negara-negara pengimpor modal maupun jasa, sehingga negara-negara tersebut menjadi tempat sumber penghasilan. Hal ini dilakukan misalnya dengan menambahkan satu kriteria lagi, yakni time test untuk menetapkan keberadaan suatu BUT sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa-jasa di negara itu. Jadi, model ini lebih menerapkan pemajakan yang berasal dari negara yang memberi penghasilan.

120 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia UN Model (1989 dan 1999) baru sekali melakukan penyesuaian, yakni pada tahun 2001. Materi yang dirancang dalam Model UN tidak jauh berbeda dengan materi yang disebut dalam Model OECD. 3. Model United States (US Model) P3B antara Amerika Serikat dengan negara mitra runding mendasarkan pada Model US (1981). Pada Februari 2016 Departemen Keuangan AS mengumumkan perilisan “U.S. Model Income Tax Convention” yang baru direvisi. Model Pajak Penghasilan Konvensi yang akan berfungsi sebagai teks dasar yang akan digunakan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat saat menegosiasikan tax treaties. Rilisan hari ini merupakan update pertama terhadap U.S. model income tax treaty sejak tahun 2006. Model income tax treaty 2016 ini juga menggabungan rekomendasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) menurut OECD. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013). 4. Model Indonesia Model P3B yang dianut oleh Indonesia mengombinasikan Model UN dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Undang-Undang perpajakan nasional. Perpaduan antara dua model itu menghasilkan suatu model yang disebut Model Indonesia yang menjadi dasar berpijak dalam perundingan P3B (Rachmanto, 2000: 4). Hal-hal yang dapat mendorong perkembangan negara Indonesia menjadi lebih maju, dapat diatur dalam perjanjian ini, misalnya penghasilan atas guru dan peneliti, yang dalam kedua model UN dan OECD tidak diatur, namun dalam Model Indonesia diatur dalam pasal tersendiri. Itulah mengapa Tax Treaty satu negara belum tentu sama dengan Tax Treaty negara lainnya. Perbedaan yang mencolok antara Model OECD dan Model UN adalah bahwa Model OECD menganut Resident Principle, sedangkan Model UN cenderung menganut pembagian yang adil antara negara domisili dan negara sumber. Perbedaan Model OECD dan Model UN Model Perbedaan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) UN (United Nations) Pengertian Model tax treaty dari OECD atau Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi yamg didesain sebagai model tax treaty antara negaranegara anggotanya (pada umunya adalah negara-negara maju) dan negara lainnya Model tax treaty dari United Nations (PBB) yang didesain sebagai model tax treaty antara negara-negara anggota UN (PBB), yaitu antara negaranegara berkembang, dan antara negara berkembang dan negara maju Penggunaan Tax Treaty Maju Berkembang Prinsip yang dianut Hak pemajakan ada pada negara Terdapat sharing of taxation

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 121 Model Perbedaan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) UN (United Nations) domisili (resident country) antara negara sumber dan negara domisili Perumusan Model Konvensi Selaras dengan kebutuhan harmonisasi hubungan perpajakan di antara negara OECD. Karakteristik hubungan ekonomi negara maju dan negara berkembang diwarnai oleh ketimpangan arus penghasilan antara kedua kelompok negara tersebut Sifat dalam penyelesaian masalah perpajakan Diskriminatif dalam menyelesaikan masalah pajak internasional atau negara maju dan negara berkembang Tidak diskriminatif dan lebih mengutamakankepentingan negara berkembang dalam masalah perpajakan internasional Masa aktivitas proyek BUT (proyek bangunan, kontruksi, perakitan, instalsai, atau aktivitas supervise) 12 bulan 6 bulan Tipe asuransi Perusahaan asuransi dianggap memeiliki Bentuk Usaha Tetap jika perusahaan asuransi tersebut memenuhi ketentuan ayat (1) atau ayat (5) yaitu melalui agen tidak bebas Mengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan dengan reasuransi, dapat dianggap mempunyai BUT apabila perusahaan asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premia tau menanggung risiko di negara sumber melalui orang/badan yang bukan agen independent. Kegiatan jasa termasuk konsultasi yang dilakukan oleh perusahaan di negara lain Jasa ini tidak diatur secara khusus Diatur, yaitu di Pasal 5 ayat (3) huruf b. Permanent Establishment Pasal 5 ayat 3 A building dite or contraction or installation project constitutes a permanent estabilishment only if it last more than twelve mounth A building site, a constraction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six mounth within any twelve mounth period. Dalam proses pengadaan P3B, masing-masing negara akan mengajukan Model P3B-nya masing-masing. Indonesia juga mempunyai Model P3B sendiri, yaitu Model P3B Indonesia. Secara umum, di dunia ini ada dua Model P3B, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model) dan United Nations Model (UN Model). OECD Model dibuat berdasarkan kepentingan negara-negara maju yang menekankan prinsip pemajakan pada negara domisili, sedangkan UN Model dibuat berdasarkan kepentingan negara-negara berkembang yang menekankan prinsip pemajakan pada negara sumber. Model P3B lndonesia adalah merupakan modifikasi dari UN Model. Cara Membaca Tax Treaty Tax Treaty agak sulit dipahami karena bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum dalam perjanjian internasional (berbahasa Inggris), yang tentu saja hal ini akan menimbulkan suatu

122 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia tax dispute yang bersumber dari kesalahan dalam menafsirkan kalimat-kalimat yang ada dalam pasal-pasal tax treaty tersebut yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya sehingga penerapan perlakuan perpajakannya pasti akan berbeda. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat bagian dari Tax Treaty Indonesia-Republik Rakyat Cina (RRC) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya berikut. Article 7 - BUSINESS PROFITS The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment. Pasal 7 - LABA USAHA Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memudahkan membaca, caranya adalah sebagai berikut. ₋ Kata-kata “of a Contracting State” (dari suatu negara Pihak pada Persetujuan) diganti menjadi RRC. ₋ Kata-kata “that Contracting State” (di negara tersebut) diganti menjadi RRC. ₋ Kata-kata”the other Contracting State” (di negara Pihak lainnya) diganti menjadi Indonesia. Struktur P3B/Tax Treaty Struktur persetujuan penghindaran pajak berganda pada umumnya menjelaskan tentang: 1. Permufakatan kedua negara: 2. Orang/badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua negara terikat dan berlaku P3B, 3. Pajak-pajak apa saja yang tunduk pada P3B, pada umumnya pajak pendapatan dan pajak perseroan, 4. Istilah yang mengandung perihal hukum: 5. Bentuk usaha tetap 6. Harta tak bergerak, 7. Laba perusahaan di suatu negara, 8. Hubungan istimewa, 9. Keuntungan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara, 10. Pajak atas dividen: 11. Pajak atas bunga: 12. Pajak aras royalti, 13. Keuntungan karena pengalihan harta tak gerak, 14. Pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang sifatnya sama,

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 123 15. Pajak atas gaji, upah, dan balas jasa lainnya yang berkenaan dengan pekerjaan: 16. Pendapatan para pengurus, 17. Pendapatan seorang seniman penghibur, 18. Pendapatan atas pensiunan, 19. Kunjungan penduduk atau mahasiswa yang menerima bantuan negara lainnya, 20. Pengajar atau peneliti negara lain: 21. Pendapatan lain-lain 22. Metode penghindaran pajak berganda, 23. Bagian-bagian yang tidak diatur dalam pasal-pasal P3B: 24. Tindakan-tindakan suatu negara yang tidak sesuai dengan ketentuan, 25. Pertukaran bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuanketentuan persetujuan: 26. Perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaturan khusus di bidang perpajakan yang menghalangi pemerintah kedua negara membuat kebijakan: 27. Pernyataan tentang hak-hak khusus anggota misi diplomatik atau pegawai konsuler berdasarkan ketentuan hukum internasional 28. Dimulainya P3B dan ratifikasi: 29. Berakhirnya P3B. Berdasarkan terbitan OECD tentang “Articles of The Model Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital” (17 Juli 2008), sistematika struktur P3B menurut Model OECD adalah sebagai berikut: CHAPTER I Scope of the convention Art. 1 Persons covered Art. 2 Taxes covered CHAPTER II Definitions Art. 3 General definitions Art. 4 Resident Art. 5 Permanent establishment CHAPTER III Taxation of income Art. 6 Income from immovable property Art. 7 Business profits Art. 8 Shipping, inland waterways transport and air transport Art. 9 Associated enterprises Art. 10 Dividends Art. 11 Interest Art. 12 Royalties Art. 13 Capital gains Art. 14 [Deleted] Art. 15 Income from employment Art. 16 Directors' fees Art. 17 Artistes and sportsmen Art. 18 Pensions Art. 19 Government service Art. 20 Students Art. 21 Other income

124 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia CHAPTER IV Taxation of capital Art. 22 Capital CHAPTER V Methods for elimination of double taxation Art. 23A Exemption method Art. 23B Credit method CHAPTER VI Special provisions Art. 24 Non-discrimination Art. 25 Mutual agreement procedure Art. 26 Exchange of information Art. 27 Assistance in the collection of taxes Art. 28 Members of diplomatic missions and consular posts Art. 29 Territorial extension CHAPTER VII Final provisions Art. 30 Entry into force Art. 31 Termination Perbandingan Struktur P3B Model OECD, Model UN, dan Model Indonesia Dalam tabel berikut dapat kita lihat perbedaan Struktur P3B Model OECD, Model UN, dan Model Indonesia. Perbandingan Struktur P3B OECD model, UN Model, dan Indonesia Model OECD Model United Nation (UN) Model Indonesia Model SUMMARY OF THE CONVENTION TITTLE AND PREAMBLE CHAPTER I Scope of the Convention Art. 1 Person Covered Art. 2 Tax Covered CHAPTER II Definition Art. 3 General Definition Art. 4 Resident Art. 5 Permanent Establishment CHAPTER III Taxation of income Art. 6 Income from immovable property Art.7 Bussines Profit Art. 8 Shipping, Inland waterways transport and air transport Art. 9 Associated enterprises Art. 10 Dividens SUMMARY OF THE CONVENTION TITTLE AND PREAMBLE CHAPTER I Scope of the Convention Art. 1 Person Covered Art. 2 Tax Covered CHAPTER II Definition Art. 3 General Definition Art. 4 Resident Art. 5 Permanent Establishment CHAPTER III Taxation of income Art. 6 Income from immovable property Art.7 Bussines Profit Art. 8 Shipping, Inland waterways transport and air transport (alternative A) Art.8 Shipping, Inland waterways transport and air transport SUMMARY OF THE AGREEMENT TITTLE AND PREAMBLE CHAPTER I Scope of the Convention Art. 1 Person Covered Art. 2 Tax Covered CHAPTER II Definition Art. 3 General Definition Art. 4 Resident Art. 5 Permanent Establishment CHAPTER III Taxation of income Art. 6 Income from immovable property Art.7 Bussines Profit Art. 8 Shipping, Inland waterways transport and air transport Art. 9 Associated enterprises

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 125 OECD Model United Nation (UN) Model Indonesia Model Art. 11 Interest Art. 12 Royalties Art. 13 Capital Gains Art. 14 [Deleted] Art. 15 Income from employmen Art.16 Directors Fees Art. 17 Artiest and Sportment Art. 18 Pensions Art. 19 Government Service Art. 20 Student Art.21 Other Income CHAPTER IV Taxation of capital Art. 22 Capital CHAPTER V Methods for elimination of double taxation Art. 23A Examption method Art.23B Credit method CHAPTER VI Special provisions Art. 24 Non-discrimination Art. 25 Mutual agreement procedure Art. 26 Exchange of information Art. 27 Assistance in the collection of taxes Art. 28 Member of diplomatic missions and consular post Art. 29 Territorial extension CHAPTER VII Final provision Art. 30 Entry into force Art. 31 Termination (Alternative B) Art. 9 Associated enterprises Art. 10 Dividens Art. 11 Interest Art. 12 Royalties Art. 13 Capital Gains Art. 14 Independent Personal services Art. 15 Dependen Personal aervices Art.16 Directors Fees and remuneration of top-level managerial officials Art. 17 Artiest and Sportment Art. 18 Pensions and social security payments (Alternative A) Art. 18 Pensions and social security payments (Alternative B) Art. 19 Government Service Art. 20 Student Art.21 Other Income CHAPTER IV Taxation of capital Art. 22 Capital CHAPTER V Methods for elimination of double taxation Art. 23A Examption method Art.23B Credit method CHAPTER VI Special provisions Art. 24 Non-discrimination Art. 25 Mutual agreement procedure Art. 26 Exchange of information Art. 27 Member of diplomatic missions and consular post CHAPTER VII Final provision Art. 28 Entry into force Art. 29 Termination Art. 10 Dividens Art. 11 Interest Art. 12 Royalties Art. 13 Capital Gains Art. 14 Independent Personal services Art. 15 Dependen Personal aervices Art.16 Directors Fees Art. 17 Artiest and Sportment Art. 18 Pensions and annuities Art. 19 Government Service Art. 20 Teachers and reseachers Art. 21 Student and trainees Art.22 Other Income CHAPTER IV Special Provisions Art. 23 Method for elimination of double taxation Art. 24 Non-discrimination Art. 25 Mutual agreement procedure Art. 26 Exchange of information Art. 27 Member of diplomatic missions and consular post CHAPTER V Final provision Art. 28 Entry into force Art. 29 Terminatio BEBERAPA HAL YANG DIMODlFIKASI DALAM P3B Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, P3B merupakan kesepakatan antar dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing. Dengan merujuk ke Model P3B Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam UU PPh yang dimodifikasi antara lain sebagai berikut:

126 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri Pasal 1 Model P3B Indonesia menyatakan bahwa P3B berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Contracting States. Untuk keperluan P3B, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Model P3B Indonesia yang dimaksud dengan “penduduk suatu Contracting State” adalah setiap orang/badan, yang menurut perundang-undangan negara tersebut, dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan: domisilinya; tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Dalam hal lndonesia, definisi ”penduduk suatu Contracting State“ akan mengacu pada definisi Subjek Pajak dalam negeri yang diatur dalam UU PPh. Seperti sudah disinggung sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, untuk keperluan perpajakan, yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: orang pribadi yang: bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Dengan mendasarkan pengertian “penduduk" (untuk kepentingan perpajakan) pada UU domestik masing-masing negara, ada kemungkinan bahwa seseorang atau suatu badan menjadi penduduk pada kedua Contracting States(dual residence). Contoh: Mr. Brilliant, warga negara Amerika Serikat, bekerja pada perusahaan minyak yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Dia berada di Indonesia 310 hari dalam setiap tahunnya. Menurut UU lndonesia, Mr.Brilliant adalah Subjek Pajak dalam negeri (residen Indonesia) karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Sementara itu, karena Amerika Serikat menganut asas kewarganegaraan dalam menentukan status kependudukan seseorang maka Mr. Brilliant tetap dianggap sebagai resident Amerika Serikat. Dalam kasus seperti ini, P3B akan memberikan solusi yaitu dengan prinsip yang dinamakan “Tie Break Rule”. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Model P3B Indonesia, apabila berdasarkan ketentuan di atas orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Contracting States, status kependudukannya akan ditentukan sebagai berikut: Penentuan Status Kependudukan jika terjadi Dual Residence 1. Ia akan dianggap sebagai penduduk suatu contracting states dimana mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap kedua contracting states, ia akan dianggap penduduk contracting states di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatian) 2. Jika contracting states yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk contracting states di mana ia mempunyai tempat yang biasa ia

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 127 Penentuan Status Kependudukan jika terjadi Dual Residence gunakan untuk berdiam 3. Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di dua contracting states atau sama sekali tidak mempunyai di salah satu negara tersebut, penjabat-penjabatyang berwenang dari kedua negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui pesetujuan bersama Ketentuan di atas berlaku dalam penetapan status kependudukan orang pribadi. Untuk pihak selain orang pribadi, Pasal 4 ayat (3) Model P3B Indonesia mengatur bahwa apabila suatu pihak selain orang pribadi (bisa badan atau warisan yang belum dibagi) menjadi penduduk pada kedua Contracting States, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama. Pada beberapa P3B yang sekarang berlaku, apabila suatu badan menjadi penduduk pada kedua Contracting States, badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk negara di mana tempat kedudukan manajemen efektif badan tersebut berada. Pada praktiknya, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, status kependudukan orang/badan cukup dibuktikan dengan Certificate of Domicile atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh competent authority(institusi pajak yang berwenang) masingmasing negara. Cakupan Tax Treaty 1. Orang atau Badan yang Tercakup dalam Persetujuan (Personal Scope) Treaty berlaku terhadap orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada persetujuan.Istilah “orang dan badan” diatur dalam klausul lain, yaitu dalam klausul tentang general definitions meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang atau badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan, sedangkan istilah suatu “Negara pihak pada Persetujuan” meliputi dua negara secara bilateral yang melakukan perjanjian, misalnya antara Indonesia dan negara lainnya yang membuat tax treaty tersebut.Selama ini Indonesia tidak pernah memiliki treaty yang dibuat secara multilateral, dan dewasa ini hal yang sama juga dilakukan oleh negara-negara lain yang berdaulat. 2. Pajak-Pajak yang Tercakup dalam Persetujuan (Taxes Covered) Treaty ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masingmasing Negara pihak pada Persetujuan, tanpa memperhatikan cara pemungutannya. Atas pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai, Bea Cukai atau pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak diatur dalam tax treaty.Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masingmasing. Di sini diatur tentang jenis-jenis pajak yang perlakuannya menggunakan ketentuan dalam tax treaty yang bersangkutan. Jenis pajak yang diatur di sini akan mengikuti ketentuan sesuai tax treaty dan mengabaikan ketentuan internal yang berlaku di masingmasing negara. Dalam beberapa hal, ketentuan suatu tax treaty memiliki kekuatan yang berada di atas sistem perundang-undangan yang berlaku secara internal di dalam suatu negara.

128 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 3. Penduduk (Fiscal Residence) Dalam klausul ini diberikan batasan tentang “Penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan” (berkaitan dengan personal scope) serta tie breaker rule, yaitu ketentuan yang menentukan tidak berlakunya status residence atas suatu pihak dengan karakteristik tertentu. Definisi penduduk sebagaimana diatur dalam paragraf pertama klausul ini, yakni setiap orang badan (person) yang menurut perundang-undangan negara tersebut, dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, tempat kedudukan kantor pusatnya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Dalam klausul general definitions diberikan batasan tentang pengertian orang/badan (person), yakni meliputi orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan dari orang-orang dan atau badan-badan. Globalisasi ekonomi menjadikan orang pribadi atau badan dapat dianggap sebagai penduduk dari dari dua negara sekaligus berdasarkan asas worldwide income yang dianut dengan alasan karena setiap negara pada dasarnya berhak mengatur definisi penduduk sesuai dengan versinya masing-masing. Dalam konteks pemajakan berganda ini sama sekali bukan hal yang menyenangkan karena hal ini bisa berakibat buruk pagi dunia investasi. Pasalnya, jika kedua negara samasama menganut prinsip worldwide income, orang pribadi atau perseroan yang bersangkutan dapat dikenai pajak sesuai ketentuan pajak masing-masing yang berlaku di kedua negara tersebut, yang membuat pengusaha tersebut cenderung tidak berinvestasi guna menghindari beban pajak yang terlalu besar (pajak berganda).Menyadari efek-efek negatif tersebut, klausul residence selanjutnya mengatur langkah yang dapat digunakan untuk menghilangkan status kependudukan ganda yang lazimnya disebut dengan tie breaker rule. 4. Pajak-Pajak yang Tunduk pada P3B P3B hanya mengatur tentang pajak badan, yakni Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut bisa berasal dari active income (usaha, jasa, pekerjaan, kegiatan), dan juga passive income/capital income (bunga, dividen, royalti). P3B tidak mengatur PPN, PBB, BPHTB, PDRD, Bea dan Cukai, dan lain-lain. 5. Permanent Establishment atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) Pada dasarnya BUT tersebut adalah penduduk asing suatu negara (negara domisili) yang mendapatkan penghasilan dari usaha di negara lain (negara sumber) yang karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Tax Treaty dari dua negara yang berhubungan (kaitan ekonomis) sehingga di negara sumber diakui sebagai BUT, Klausul ini mengatur tentang seberapa jauh jangkauan suatu negara dalam me ngenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Bila negara sumber tersebut misalnya Indonesia, untuk menentukan hak pemajakan suatu negara atas sumber penghasilan dari usaha yang dijalankan wajib pajak luar negeri dapat dikenakan di negara Indo. nesia atau di negara domisili, untuk itu harus ditentukan apakah entitas atau korporasi tersebut diakui sebagai BUT atau tidak? Jika dianggap sebagai BUT, maka harus mengacu kepada undangundang negara di mana BUT berkedudukan atau tergantung P3B antar-kedua negara. Perpajakan atas Laba Usaha (Business Profit) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT )/Permanent Establishment Tanpa adanya P3B, sesuai Pasal 26 ayat (1) UU PPh, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 129 lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.Dengan adanya P3B, sesuai Pasal 7 Model P3B lndonesia, laba usaha suatu perusahaan dantreaty partner (negara yang menjadi partner Indonesia dalam P3B) hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner tersebut (negara domisili), kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya dl Indonesia melalui suatu BUT yang terletak di lndonesia. Contoh: BumblebeeInc. perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat, mendapatkan imbalan berupa management fee dari PT. ABC. Konsekuensi perpajakannya akan tergantung kepada ada tidaknya BUT Bumblebee Inc. di Indonesia. Apabila Bumblebee Inc. mempunyai BUT yang terletak di Indonesia, atas penghasilan tadi dapat dikenakan pajak di Indonesia. Apabila tidak, Indonesia tidak mempunyai hak untuk memajaki penghasilan Bumblebee Inc. yang berupa laba usaha (business profit) meskipun laba usaha tersebut berasal dari sumber di Indonesia. Beranjak dari ketentuan di atas, penentuan ada tidaknya BUT menjadi sangat penting dalam menentukan hak pemajakan atas laba usaha. Dalam hal ini, P3B juga memodifikasi pengertian BUT yang ada dalam UU PPh. Pengertian BUT menurut P3B Sesuai Pasal 5 ayat (1) Model P3B lndonesia, untuk kepentingan P3B, istilah “bentuk usaha tetap” (permanent establishment) berarti suatu tempat usaha tetap yang seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. Sama seperti pembagian jenis BUT sebelumnya, BUT dapat dibagi menjadi empat macam: 1. BUT Fasilitas Fisik (asset type) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Model P3B lndonesia, BUT jenis aktiva bisa timbul apabila Subjek Pajak luar negeri mempunyai aktiva tertentu di Indonesia, seperti misalnya: a. suatu tempat kedudukan manajemen; b. suatu cabang; c. suatu kantor; d. suatu pabrik; e. suatu bengkel; f. suatu gudang atau tempat yang digunakan sebagai gerai penjualan; g. suatu pertanian atau perkebunan; h. suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya, anjungan pengeboran atau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. Namun, berbeda dengan pengertian BUT menurut UU PPh, P3B memberikan pengecualian terhadap aktiva atau fasilitas tertentu yang digunakan untuk keperluan tertentu. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Model P3B lndonesia, istilah "bentuk usaha tetap“ dianggap tidak mencakup hal-hal berikut: Tidak termasuk pengertian BUT 1. Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; 2. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan

130 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; 3. Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain; 4. Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan; 5. Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan atau penyedia informasi 6. Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang bagi keperluan perusahaan; 7. Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan diatas sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil penggabungan tadi bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang 2. BUT Aktivitas (activity type) Meskipun Subjek Pajak luar negeri tidak mempunyai aktiva di Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Model P3B Indonesia, dia masih bisa dianggap mempunyai BUT di lndonesia apabila dia melakukan aktivitas tertentu di Indonesia, seperti misalnya: proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi atau kegiatan penyeliaan (supervisi) yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa (time test)lebih dari bulan; pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di negara treaty partner(dalam proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah (time test)lebih dari 183 hari dalam periode 12 (dua belas) bulan. Berbeda dengan pengertian menurut UU PPh, P3B memberikan time test untuk proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi. Tanpa adanya P3B, proyek bangunan, konstruksi, atau instalasi yang dilaksanakan di Indonesia akan dianggap sebagai BUT tanpa memandang berapa lama proyek tersebut berlangsung. Dengan adanya P3B, proyek-proyek tersebut hanya akan dianggap sebagai BUT apabila proyek-proyek tersebut berlangsung melebihi time test. P3B juga memberikan time test yang lebih panjang untuk kegiatan pemberian jasa daripada time test pada UU PPh (60 hari jangka waktu 12 bulan). Lamanya time test untuk menentukan ada tidaknya BUT Jenis Aktivitas pada P3B yang berlaku sekarang ini dapat dilihat pada Lampiran yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Pada beberapa P3B yang sekarang berlaku, hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa tidak perlu melalui mekanisme time test untuk menentukan adanya BUT. Tetapi, hak pemajakan langsung diserahkan ke negara tempat penyerahan jasa tersebut dilakukan dengan tarif pajak tertentu. P3B yang menganut cara ini yaitu: P3B Indonesia-Germany (dengan tarif 7, 5% dari penghasilan bruto) P3B lndonesiaLuxembourg (dengan tarif 10% dari penghasilan bruto) P3B lndonesia-Pakistan (dengan tarif 15% dari penghasilan bruto) P3B lndonesia-Switzerland (dengan tarif 5% dari penghasilan bruto) P3B lndonesia-Venezuela (dengan tarif 10% dari penghasilan bruto)

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 131 Pada beberapa P3B yang sekarang berlaku, jenis kegiatan yang diatur juga berbeda dari yang diatur dalam Model P3B Indonesia. Misalnya, pada P3B lndonesia-Germany, proyek perakitan dan kegiatan penyeliaan yang terkait dengan proyek konstruksi atau instalasi tidak tercakup dalam pengertian kegiatan yang mempunyai time test selama 6 bulan. lni berarti bahwa proyek perakitan dan kegiatan penyeliaan tersebut akan masuk dalam kategori penyerahan jasa lainnya yang langsung terkena tarif pajak sebesar 7,5 %. Daftar Time Test BUT Jenis Aktivitas Negara Konstruksi Instalasi Perakitan Pengawasan Konstruksi Jasa Lainnya Aljazair 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bln/12 bln Australia 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 hr/12 bln Austria 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Bangladesh 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 91 ha/12 bln Belgia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Brunei Darusalam 183 hari 3 bulan 3 bulan 183 hari 3 bln/12 bln Bulgaria 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hr/12 bln Kanada 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 hr/12 bln Slovakia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln China 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bln/12 bln Republik Kroasia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Denmark 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Mesir 6 bulan 4 bulan 4 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Finlandia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Perancis 6 bulan N/A 6 bulan 183 hr/12 bln Jerman 6 bulan 6 bulan N/A N/A 7,5% Hongkong 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 183 hr/12 bln Hungaria 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bln/12 bln India 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 91 hr/12 bln

132 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Negara Konstruksi Instalasi Perakitan Pengawasan Konstruksi Jasa Lainnya Iran 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hr/12 bln Italia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Jepang 6 bulan 6 bulan N/A bulan 6 bulan N/Aa Yordania 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 1 bln/12 bln Korea Selatan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Korea Utara 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 bln/12 bln Kuwait 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bln/12 bln Luksemburg 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 10 % Maroko 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 60 hr/12 bln Malaysia 6 bulan 6 bulan 6 bulan N/A 3 bln/12 bln Meksiko 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 91 hr/12 bln Mongolia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Belanda 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Selandia Baru 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Norwegia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Pakistan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 15% Papua New Guinea 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 hr/12 bln Filipina 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 183 hr/12 bln Polandia 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 120 hr/12 bln Portugal 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bln/12 bln Qatar 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6/12 Rumania 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bln/12 bln

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 133 Negara Konstruksi Instalasi Perakitan Pengawasan Konstruksi Jasa Lainnya Rusia 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Tanpa time test Saudi Arabia* N/A N/A N/A N/A N/A Seychelles 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Singapura 183 hari 183 hari 183 hari 6 bulan 90 hr/12 bln Republik Ceko 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 91 hr/12 bln Afrika Selatan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hr/12 bln Spanyol 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 3 bln/12 bln Sri Langka 90 hari 90 hari 90 hari 90 hari 90 hr/12 bln Sudan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Suriname 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 91 hr/12 bln Swedia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Swiss 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 5% Suriah 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hr/12 bln Taiwan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hr/12 bln Thailand 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bln/12 bln Tunisia 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bln/12 bln Turki 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 183 hr/12 bln Uni Emirat Arab 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bln/12 bln Ukraina 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bln/12 bln Inggris 183 hari 183 hari 183 hari 183 hari 91 hr/12 bln Amerika Serikat 120 hari 120 hari 120 hari 120 hari 120 hr/12 bln

134 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Negara Konstruksi Instalasi Perakitan Pengawasan Konstruksi Jasa Lainnya Uzbekistan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Venezuela 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 10% Vietnam 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bln/12 bln Belarus 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 120 hr/12 bln Republik Serbia 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bln/12 bln Catatan : 1. Jasa lainnya dalam P3B RI-Jerman dikenakan pajak 7,5% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Jerman). 2. Meliputi jasa konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 5 P3B RI – Jepang. 3. Jasa lainnya dalam P3B RI-Luxembourg dikenakan pajak 10% dari fee untuk jasa-jasa teknik (Pasal 12 P3B RI-Luxemburg). 4. Jasa lainnnya dalam P3B RI-Pakistan dikenakan pajak 15% dari fee untuk jasa-jasa teknik, meliputi jasa manajerial, jasa teknis, maupun jasa konsultasi (Pasal 13 P3B RIPakistan). 5. Untuk menentukan timbulnya BUT tidak diperlukan time test. 6. Pajak atas jasa-jasa konsultasi dan lainnya dalam P3B RI-Swiss dikenakan pajak 5% dari jumlah pembayaraan bruto (Pasal 13 P3B RI-Swiss) 7. Dalam hal fee atas bantuan teknis meliputi pemberian segala macam jasa termasuk jasa konsultasi, jasa manajerial, dan jasa teknis yang berkaitan dengan pengetahuan teknik, pengalaman, keterampilan, metode atau proses, namun tidak termasuk pembayaran atas jasa-jasa profesional sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 15 P3B RI-Venezuela dikenakan pajak 10% dari jumlah bruto pembayaran (Pasal 12 P3B RI-Venezuela). 8. Time test untuk drilling/working ship : dengan Hongkong : 183 hari dengan Republik Kroasia : 120 hari Penjelasan Time Test Bentuk Usaha Tetap Sebagai contoh, diambil tes waktu BUT dari P3B RI – Malaysia I. Kolom “Konstruksi”, “Instalasi”, dan “Perakitan” Tes waktu untuk pekerjaan proyek konstruksi, instalasi, dan perakitan adalah 6 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 huruf h P3B RI – Malaysia. Apabila kegiatankegiatan tersebut, maka proyek tersebut akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap Malaysia di Indonesia, dan sebaliknya. II. Kolom “Kegiatan Pengawasan” Tes waktu untuk kegiatan pengawasan diatur dalam Pasal 5 ayat 4 huruf a P3B RI – Malaysia, yaitu selama 6 bulan, untuk kegiatan-kegiatan pengawasan proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan. Apabila periode tes waktu tersebut dilewati dan kegiatan pengawasan proyek masih terus berlangsung, maka perusahaan Malaysia

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 135 yang melakukan kegiatan pengawasan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. III. Kolom “Jasa Lainnya” Tes waktu untuk jasa-jasa selain yang telah disebutkan di depan, diatur dalam Pasal 5 ayat 2 huruf i untuk pemberian jasa termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan Malaysia melalui pegawainya atau orang lainnya di mana kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau berkaitan) di Indonesia selama periode yang keseluruhannya berjumlah 3 bulan dalam periode 12 bulan. Apabila tes waktu tersebut dilewati, maka perusahaan Malaysia tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Contoh 1 Penghasilan Kena Pajak BUT di Indonesia dalam tahun 2011 Rp 17.500.000.000,00 Pajak Penghasilan 25% x RP 17.500.000.000.000,00 = Rp 4.375.000.000,00 (-) Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp 13.125.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% x Rp 13.125.000.000,00 = Rp 2.625.000.000,00 Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp 13.125.000.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonsesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Contoh 2 BUT ABC Inc. yang kegiatan usahanya di bidang jasa konsultan perencanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha, pada bulan januari 2016 memberikan jasa konsultasi kepada kedutaan asing yang ada di Jakarta. Atas pemberian jasa tersebut, diperoleh fee (imbalan) sebesar Rp 200 juta. Bagaimana pemajakan fee (imbalan) atas tersebut? Jawab: Atas imbalan jasa konstruksi yang diterima oleh BUT ABC Inc. sebesar Rp 200 juta dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) final 4%. Karena keduataan asing sebagai pemberi hasil bukan sebagai subjek pajak, wajib pajak BUT ABC Inc. wajib menyetor sendiri PPh final sebesar 4% x Rp 200 juta = Rp 8 Juta ke kas negara. Contoh 3 Dalam tahun 2016 PT KLM melakukan beberapa transaksi yang terkait dengan jasa dari luar negeri. Di antaranya adalah jasa konsultasi dari Swediadan perusahaan luar negeri tersebut memiliki certificate of Domicile (COD). Bagaimana pemajakan atas transaksi jasa dari luar negeri tersebut? Jawab : a. Pada umumnya pemberian jasa dalam kerangka Tax Treaty (P3B) adalah merupakan business income (laba usaha), artinya atas imbalan tersebut akan dikenakan di negara sumber hanya bila pemberian jasa tersebut mengakibatkan timbulnya BUT. b. Karena time test untuk pemberian jasa dalam Tax Treaty Indonesia – Swedia adalah 3 bulan dalam jangka waktu 12 bulan (Pasal 5 ayat 2 huruf i), bila jasa yang diberikan oleh perusahaan di Swedia tersebut dilakukan di Indonesia dan melebihi time test, maka atas imbalan tersebut dikenakan PPh di Indonesia sebagaimana berlaku terhadap suatu BUT.

136 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia c. Bila kegiatan jasa tersebut tidak dilakukan melalui BUT di Indonesia, maka atas penerimaan penghasilan dimaksud tidak dapat dikenakan di negara sumber. d. Imbalan dari pemberian jasa dalam konteks P3B bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26, kecuali P3B dengan Pakistan, Jerman, Swiss, dan Venezuela. e. Dengan demikian, pemajakan atas imbalan jasa tersebut, di depan tidak termasuk dalam cakupan pemotongan PPh Pasal 26, namun sangat penting diperhatikan untuk melengkapi dokumen COD dari perusahaan yang memberikan jasa kepada perusahaan di Indonesia, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Swedia. 3. BUT Keagenan (agency type) Pasal 5 ayat (5) Model P3B lndonesia menyebakan apabila orang/badan kecuali agen yang berkedudukan bebas. bertindak di Indonesia atas nama perusahaan dari treaty partner, orang/badan tersebut dianggap sebagai BUT dari perusahaan yang berkedudukan di negara treaty partner sehubungan dengan kegiatan-kegiatanya sebagai agen tersebut, sepanjang orang/badan tersebut: mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuaii kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang yang jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap tidak akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu BUT; atau tidak memiliki wewenang seperti disebut di atas, namun di Indonesia orang/badan tersebut biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan di mana orang/badan tersebut secara teratur melakukan pengantaran barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau di Indonesia melakukan kegiatan pabrikasi atau memproses barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan untuk keperluan perusahaan tersebut. Perbedaan dengan pengertian BUT jenis agen menurut UU PPh adalah bahwa berdasarkan UU PPh, setiap agen yang tidak bebas akan dianggap sebagai BUT . Sementara itu, berdasarkan P3B agen yang tidak bebas hanya akan dianggap sebagai BUT apabila telah memenuhi salah satu syarat sebagaimana telah disebutkan di muka. Suatu perusahaan dari treaty partner tidak akan dianggap mempunyai suatu BUT di Indonesia hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Indonesia melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang berkedudukan bebas (independent), sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, jika kegiatan-kegiatan orang/badan tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama perusahaan tadi, orang/badan tersebut tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas. Bahwa suatu perusahaan yang berkedudukan di negara treaty partner menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan BUT dari perusahaan lainnya. 4. BUT Asuransi (insurance type) Suatu perusahaan asuransi dari treaty partner, kecuali yang mengenai reasuransi, dianggap mempunyai BUT di Indonesia jika perusahaan tersebut memungut premi di Indonesia atau menanggung risiko yang terjadi di Indonesia melalui seorang pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan agen yang berkedudukan bebas.

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 137 Berbeda dengan pengertian menurut UU PPh tentang BUT jenis ini, P3B memberikanpengecualian terhadap kegiatan reasuransi. ingat, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994: atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, PPh yang wajib dipotong oleh perusahaan asuransi Indonesia adalah sebesar 20% x 10% x jumlah premi yang dibayar; dan atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, PPh yang wajib dipotong oleh perusahaan asuransi Indonesia adalah sebesar 20% x 5% x jumlah premi yang dibayar. Dengan adanya P3B, untuk kegiatan reasuransi tersebut, Indonesia tidak berhak memotong pajak lagi. Perlakuan Perpajakan untuk BUT Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Model P3B Indonesia, jika perusahaan yang merupakan penduduk negara treaty partner (selaku kantor pusat) menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT yang ada di Indonesia, laba kantor pusat tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia, tetapi hanya atas: bagian laba yang berasal dari BUT tersebut, laba kantor pusat dari penjualan barang yang sama jenisnya dengan yang dijual oleh BUT di lndonesia, dan laba kantor pusat dari transaksitransaksi dagang lainnya yang jenisnya seperti yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Mirip dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh yang mengatur objek pajak BUT, ketentuan di atas juga mencakup penghasilan-penghasilan kantor pusat yang berupa passive income yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT-nya di Indonesia. Dengan kata lain, ketentuan dalam Model P3B Indonesia ini sama dengan yang diatur dalam UU PPh. Jadi, objek pajak BUT terdiri dari tiga jenis penghasilan: Obyek Pajak BUT 1. Penghasilan yang berasal dari (atributed to) BUT itu sendiri, baik karena usaha, kegiatan, maupun dari harta BUT tersebut. 2. penghasilan karena force of attraction rule, yaitu penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan BUT 3. penghasilan karena effectively connected, yaitu penghasilan kantor pusat yang berupa passive income yang mempunyai hubungan efektif dengan kegiatan/keberadaan BUT Hanya saja, tidak semua P3B Indonesia mempunyai ketentuan mengenai objek pajak BUT seperti tersebut di atas. Ada beberapa P3B yang tidak memberlakukan force of of attraction rule, yaitu: P3B lndonesia-Perancis P3B Indonesia-Jepang P3B lndonesia-Mauritius (sudah terminasi sejak 2005) P3B lndonesia-Seychelles P3B lndonesia-Singapore P3B lndonesia-Switzerland P3B lndonesia-Taipei (Penjualan similar goods oleh kantor pusat masih bisa ditarik) P3B lndonesia-Turkey P3B lndonesia-United Kingdom

138 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Sebagai contoh, dalam P3B antara Indonesia dan Jepang, yang menjadi objek pajak BUT hanyalah laba usaha dari BUT tersebut. Laba usaha kantor pusat yang berasal dari penjualan barang atau transaksi lainnya yang sejenis dengan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia tidak dapat ditarik menjadi penghasilan BUT. Meskipun demikian, penghasilan kantor pusat yang berupa passive income yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT-nya di Indonesia masih dapat dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari BUT (Lihat Pasal-pasal P3B yang mengatur passive income). Ringkasan objek pajak BUT yang ada pada P3B yang sekarang berlaku dapat dilihat pada Lampiran Modul ini. Biaya-biaya BUT Untuk masalah biaya-biaya BUT, secara singkat dapat dikatakan bahwa Model P3B Indonesia tidak memodifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PPh. Jadi, ketentuan tentang biaya BUT sama seperti yang diatur dalam UU PPh yaitu: Selain boleh mengurangkan biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh, BUT juga boleh mengurangkan: biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia; biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud; biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5 ayat (3) huruf a UU PPh). BUT tidak boleh mengurangkan biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 9 UU PPh dan juga tidak boleh mengurangkan: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Tarif Pajak BUT Tarif pajak BUT yang dimodifikasi oleh P3B adalah Branch Profit Tax. Menurut UU PPh, Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak (Branch Profit) dari suatu BUT di Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 20%. Pada beberapa P3Bnya, lndonesia memberlakukan tarif yang lebih rendah dari 20%. Ringkasan tarif Branch ProfitTax pada P3B yang sekarang berlaku dapat dilihat pada Lampiran. Pelayaran dan Penerbangan Selain memodifikasi penghasilan Subjek Pajak luar negeri yang berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan sebagaimana dijelaskan di muka, Model P3B Indonesia juga memodifikasi imbalan dimaksud yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan penerbangan yang merupakan penduduk negara treaty partner. Berdasarkan Pasal 8 Model P3B Indonesia, laba yang bersumber di Indonesia yang diperoleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk negara treaty partner dari pengoperasian kapal-

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 139 kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Indonesia (negara sumber), tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan jumlah yang sama dengan 50%-nya. Kalau dalam Pasal 7 Model P3B Indonesia diatur bahwa Indonesia berhak memajaki business profit sepanjang ada BUT di Indonesia, untuk penghasilan perusahaan pelayaran dari treaty partner, Indonesia mempunyai hak pengenaan pajak atas laba yang bersumber di Indonesia yang diperoleh dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional tanpa melihat apakah perusahaan asing tersebut mempunyai BUT di Indonesia atau tidak, tetapi dengan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa yang dapat dipajaki di Indonesia dengan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia dari pengoperasian kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional. Penghasilan sehubungan dengan pengoperasian kapal laut dalam jalur lalu lintas domestik Indonesia tunduk sepenuhnya pada peraturan perundangundangan lndonesia. Berbeda dengan perusahaan pelayaran, laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan penerbangan dari treaty partner hanya akan dikenakan pajak di negara treaty partner tersebut (negara domisili). Indonesia hanya berhak memajaki penghasilan sehubungan dengan pengoperasian kapal laut dalam jalur lalu lintas domestik Indonesia. Yang dimaksud dengan jalur lalu lintas internasional adalah jalur lalu lintas selain yang dari dan menuju tempat-tempat yang berada di wilayah Indonesia. Sebagai ilustrasi, Perusahaan Malaysia mengoperasikan kapal laut atau pesawat udaranya dengan jalur Kuala Lumpur Jakarta Denpasar Jakarta Kuala Lumpur. Yang dimaksud dengan jalur lalu lintas Internasional dalam hal ini adalah jalur Kuala Lumpur Jakarta dan Kuala Lumpur Denpasar (serta sebaliknya).Penghasilan dari penumpang yang naik dari Kuala Lumpur dan turun di Jakarta atau Denpasar (dan sebaliknya, naik dari Denpasar atau Jakarta kemudian turun di Kuala Lumpur) adalah penghasilan dari jalur lalu lintas internasional.Sedangkan penghasilan dari penumpang yang naik dari Jakarta kemudian turun di Denpasar adalah penghasilan dari jalur lalu lintas domestik lndonesia. Ingat, yang diatur dalam P3B adalah penghasilan yang berasal dari jalur lalu lintas internasional. Penghasilan dari jalur lalu lintas domestik Indonesia akan tunduk sepenuhnya pada aturan domestik Indonesia. Aturan domestik lndonesia berkenaan kegiatan pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri adalah sebagai berikut: Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.O4/1996, penghasilan neto Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto, yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Adapun besarnya PPh bagi Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Jadi, tanpa adanya P3B, penghasilan Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri akan dikenakan PPh sebesar 2,64% dari peredaran bruto baik atas penghasilan yang berasal dari jalur lalu lintas internasional maupun yang berasal dari jalur lalu lintas domestik Indonesia. Dengan adanya P3B, penghasilan yang berasal dari jalur lalu lintas internasional akan dimodifikasi menjadi:

140 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Untuk perusahaan pelayaran, ada potongan 50% sehingga tarifnya menjadi 1,32% dari peredaran bruto; dan Untuk perusahaan penerbangan, ada pembebasan pemotongan PPh. Perpajakan atas Penghasilan dari Modal(Passive Income) Tanpa P3B, penghasilan yang berasal dari modal, seperti dividen, bunga, dan royalti, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dengan adanya P3B, tarif pemotongan pajak atas passive income dimodifikasi menjadi kurang dari 20%. Dividen Berdasarkan Pasal 10 Model P3B lndonesia, dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan Indonesia kepada penduduk negara treaty partner dapat dikenakan pajak di Indonesia dan juga di negara treaty partner. Namun demikian, jika penerima dividen tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari dividen tersebut, pajak yang dikenakan oleh Indonesia tidak akan melebihi persen dari jumlah bruto dividen. Pada beberapa P3B yang berlaku sekarang, batasan tarif pemotongan ada dua kelompok. Misalnya pada P3B Indonesia-Korea Selatan, batasan tarif pemotongan pajak atas dividen terdiri dari: 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen untuk direct investment, yaitu jika penerimanya adalah suatu perusahaan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan yang membayar dividen, atau 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dividen untuk kasus-kasus lainnya (portfolio investment). Untuk menentukan apakah suatu kepemilikan saham merupakan direct investment, harus dilihat ke masing-masing naskah P3B sebab lain negara lain pula kriterianya. Sebagai contoh, pemegang saham pada perusahaan lndonesia yang merupakan penduduk Jepang akan dianggap melakukan direct investment apabila dia mempunyai kepemilikan saham minimal sebesar 25% dari total saham yang beredar. Apabila kurang dari jumlah tersebut, akan termasuk dalam kategori portfolio investment, sedangkan untuk P3B Indonesia Mauritius, batas minimalnya adalah 20%. Pada beberapa P3B-nya, Indonesia tidak membedakan kategori kepemilikan pemegang saham tersebut. Ringkasan tarif pemotongan PPh atas dividen pada P3B yang sekarang berlaku dapat dilihat pada Lampiran Modul ini. Bunga Berdasarkan Pasal 11 Model P3B Indonesia, bunga yang bersumber di lndonesia dan dibayarkan kepada penduduk negara treaty partner dapat dikenakan pajak di Indonesia dan juga di negara treaty partner. Namun demikian, apabila penerima bunga tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari bunga tersebut, pajak yang dikenakan oleh Indonesia tidak akan melebihi persen dari jumlah bruto bunga. Menyimpang dari ketentuan di atas, bunga yang diterima oleh Pemerintah negara treaty partner, termasuk pemerintah daerahnya, bagian ketatanegaraannya, Bank Sentral, atau

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 141 lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah tersebut, akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Indonesia. Ringkasan tarif pemotongan PPh atas bunga pada P3B yang sekarang berlaku dapat dilihat pada Lampiran. Royalti Berdasarkan Pasal 12 Model P3B Indonesia, royalti yang bersumber di lndonesia dan dibayarkan kepada penduduk negara treaty partner dapat dikenakan pajak di lndonesia dan juga di negara treaty partner. Namun demikian, apabila penerima royalti tersebut adalah pemilik manfaat (beneficial owner) dari royalti tersebut, pajak yang dikenakan tidak melebihi persen dari jumlah bruto royalti. Istilah “royalti” sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran yang diterima sehubungan dengan hal-hal berikut ini: Termasuk Dalam Pengertian Royalti P3B 1. Penggunaan atau hak untuk menggunakan: copyright, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau harta atau hak lainnya yang sejenis 2. penggunaan atau hak untuk menggunakan: peralatan industru, dagang, atau ilmu pengetahuan 3. penyediaan pengetahuan atau informasi tentang ilmu pengetahuan, teknik, industri, atau perdagangan 4. penyediaan batuan atau informasi tambahan yang terkait dengan harta atau hak yang telah disebut di atas 5. penggunaan, atau hak untuk menggunakan, film sinematografi, film atau video yang digunakan untuk siaran televisi, atau pita rekaman yang digunakan untuk siaran radio Sewa Model P3B Indonesia tidak mengatur penghasilan sewa secara terpisah. Jika penghasilan sewa yang diterima oleh Subjek Pajak luar negeri berhubungan dengan harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia, penghasilan sewa tersebut akan tunduk pada Pasal 6 Model P3B Indonesia (Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak) dan dapat dipajaki di Indonesia. Jika penghasilan sewa tersebut berhubungan dengan harta bergerak yang tercakup dalam pengertian royalti, penghasilan sewa tersebut akan tunduk pada Pasal 12 Model P3B Indonesia (Royalti) dan dapat dipajaki di Indonesia dengan tarif yang sesuai dengan Model P3BIndonesia yang berlaku. Jika penghasilan sewa tersebut berhubungan dengan harta bergerak yang tidak tercakup dalam pengertian royalti, penghasilan sewa tersebut akan tunduk pada Pasal 7 Model P3B Indonesia (Laba Usaha) dan dapat dipajaki di Indonesia apabila Subjek Pajak luar negeri yang ruenerima penghasilan tersebut mempunyai BUT di lndonesia. Jika ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat diberlakukan, penghasilan sewa tersebut akan tunduk pada Pasal 22 Model P3B Indonesia (Penghasilan Lain-lain). Catatan: Secara umum, tarif P3B atas penghasilan dari modal diatas hanya akan berlaku terhadap penghasilan yang tidak dapat dikaitkan (attributable) dengan BUT di Indonesia. Pemajakan atas dividen, bunga, royalti, dan sewa yang dapat dikaitkan dengan BUT akan tunduk pada Pasal 7(Laba Usaha)

142 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Penghasilan dari modal akan dianggap terkait dengan BUT apabila pemilik manfaat dari dividen, bunga, dan royalti, yang merupakan penduduk negara treaty partner, menjalankan usahanya di indonesia melalui BUT atau tempat usaha tetap yang ada di Indonesia, dan dividen, bunga, dan royalti yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan BUT atau tempat usaha tetap tersebut. Masalah hubungan efektif ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang Aspek Perpajakan lnternasional dalam UU PPh. llustrasinya adalah sebagai berikut: X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui BUT-nya di Indonesia dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan BUT di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan BUT. Konsekuensi perpajakan dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut: PT X sebagai pihak pembayar royalti wajib memotong PPh berdasarkan Pasal 26 UU PPh namun dengan tarif yang sesuai dengan P3B yang berlaku. Sehubungan dengan adanya hubungan efektif antara royalti tersebut dengan BUT di Indonesia, royalti tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan BUT yang akan dikenakan pajak berdasarkan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. PPh yang telah dipotong oleh PT X atas royalti di atas boleh dikreditkan oleh BUT. Dengan mekanisme ini, royalti tersebut akan terkena tarif pajak progresif yang lebih besar daripada tarif apabila royalti tersebut dianggap passive income yang tidak terkait dengan BUT. Apakah ini menguntungkan atau merugikan BUT tersebut? Itu tergantung kepada biaya yang terkait dengan passive income tersebut; karena, selain harus mengakui penghasilan kantor pusat tersebut, BUT dibolehkan untuk mengurangkan biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan tersebut. Perpajakan atas Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak(lmmovable Property) Berdasarkan Pasal 6 Model P3B Indonesia, penghasilan yang diperoleh . penduduk negara treaty partner dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia (negara sumber). Contoh penghasilan ini biasanya berupa penghasilan sewa yang belum tercakup dalam ketentuan tentang royalti. Kalau harta ini dijual, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 13 (Penghasilan dari Pengalihan Harta). Yang diatur dalam ketentuan ini adalah penentuan hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Setelah negara yang mempunyai hak pemajakan dapat ditentukan, aturan perpajakan negara tersebut dapat diberlakukan. Sebagai contoh, apabila harta tidak bergerak yang menimbulkan penghasilan tersebut terletak di Indonesia sehingga lndonesia ditentukan sebagai negara yang berhak atas pemajakan penghasilan tersebut, aturan yang akan berlaku adalah Pasal 26 UU PPh, yaitu pemotongan pajak dengan tarif 20%. Istilah "harta tidak bergerak“ mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan masingmasing Contracting States di mana harta yang bersangkutan berada. istilah "harta tidak bergerak" tersebut juga mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak, dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana