Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 193 1) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak. 2) Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari. 5% dari keseluruhan saham yang disetor. 3) Ketentuan poin 1 dan poin 2 harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. 4) Waktu 6 bulan tersebut adalah 183 hari kalender. 5) Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait. 6) Surat keterangan dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. o Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan o saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Dalam hal Wajib Pajak dalam 1 tahun pajak tertentu tidak memenuhi persyaratan maka ketentuan penurunan tarif khusus tidak berlaku. Sehingga pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak dihitungberdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum Menunda penghasilan Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Mempercepat pembebanan biaya Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Namun demikian, di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 25% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar masing-masing 2% atau 15% untuk PPh pasal 23 dan 10% untuk PPh Final pasal 4 ayat (2) sewa tanah dan/atau bangunan. Pada saat penyusunan rekonsiliasi fiskal, lakukan pengujian-pengujian sebagai berikut: Atas penjualan, lakukan pengujian arus barang, arus piutang dan arus kas dengan formula sebagai berikut:
194 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Arus barang Penjualan dalam unit = saldo awal persediaan + pembelian saldo akhir Penjualan dalam rupiah = penjualan dalam unit x harga jual per unit Apabila harga jual per unit berfluktuasi sepanjang tahun, dapat digunakan harga jual rata-rata, tetapi hasil perkaliannya hanya bersifat pendekatan Arus uang (Saldo akhir kas/bank + pengeluaran kas/bank saldo awal kas/bank = penerimaan kas/bank) Arus piutang usaha Penjualan kredit = saldo akhir + pelunasan piutang usaha (diambil dari sisi kredit rekening koran) saldo awal Total penjualan penjualan tunai + penjualan kredit Atas harga pokok penjualan, lakukan pengujian arus utang dengan formula sebagai berikut: Pembelian kredit = saldo akhir + pelunasan utang usaha saldo awal Total pembelian = pembelian tunai + pembelian kredit Mengoptimalkan pengkreditan pajak yang telah dibayar Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain: PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina, PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan , STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara meminta pihak pemungut/pemotong pajak untuk menyerahkan bukti pemungutan/pemotongannya. Mengajukan permohonan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 Kenaikan pembayaran angsuran PPh pasal 25 disebabkan adanya: SKPKB PPh Badan tahun sebelumnya yang terbit pada tahun berjalan, kenaikan laba pada tahun yang lalu, kenaikan pada RKAP tahun berjalan (untuk BUMN/D). Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep537/PJ,/2000, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, perusahaan dapat menunjukan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh ,yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat perusahaan terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 195 perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan perusahaan, Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima dan perusahaan dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulanbulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila dalam tahun pajak berjalan perusahaan mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh perusahaan sendiri atau Kepala KPP terdaftar. Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh dikurangkan secara fiskal Seringkali staf akunting perusahaan menggunakan istilah yang kurang tepat untuk biayabiaya tertentu sehingga pada waktu pemeriksaan pajak biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Contohnya, biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran dibukukan dengan nama sumbangan. Berdasarkan pasal 9 (1) huruf g UU PPh, sumbangan tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjananan direksi yang mengesankan sebagai biaya liburan direksi. Biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai. Pemberian uang tips kepada oknum di institusi tertentu atau dalam rangka pengurusan dokumen dicatat sebagai biaya lain-lain atau biaya entertainment yang tak bisa didukung dengan daftar entertainment. Khusus untuk butir d di atas, pembahasan lebih detil dapat dibaca di bagian lain yang mengupas biaya entertainment. Transaksi yang berkaitan dengan withholding taxes Perusahaan seringkali harus memotong PPh atas pembayaran kepada pihak ketiga (witholding taxes), sementara pihak yang menerima imbalan tersebut tidak bersedia dipotong pajaknya. Untuk mengatasi hal tersebut, berikut ini adalah ilustrasinya: Alternatif A Alternatif B Uraian LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasialan 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 10.000.000.000 Biaya operasi - Jasa profesional 60.000.000.000 60.000.000.000 61.224.489.796 61.224.489.796 - Biaya pajak 1.200.000.000 - - - 61.200.000.000 60.000.000.000 61.224.489.796 61.224.489.796 Penghasilan neto 38.800.000.000 40.000.000.000 38.775.510.204 38.775.510.204 PPh yang dibayar - PPh Badan (25%) 10.000.000.000 9.693.877.551 - PPh Pasal 23 (2%) 1.200.000.000 1.224.489.796 11.200.000.000 10.918.367.347 Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
196 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan dapat menanggung biaya pajak tersebut dan, sebagai konsekuensinya, untuk keperluan rekonsiliasi fiskal (SPT PPh Badan) biaya pajak tersebut termasuk non deductible expense (Alternatif A). Bila perusahaan dalam keadaan untung, biaya tersebut perlu digross-up sehingga nilai transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut (Alternatif B) Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri dapat dilakukan atas nama PT atau perorangan. Apabila modal saham atas nama perorangan, dividen yang diperolah perorangan tersebut dikenakan PPh Final 10%. Akan tetapi, apabila modal sahamnya atas nama PT dan atau BUMN/D, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh, penerimaan dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak sepanjang dipenuhi kriteria berikut: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor Syarat yang tercantum di butir a di atas mengandung pengertian bahwa kalau ternyata dividennya tidak dibagikan dari Retained Earning, tapi dari konversi agio saham atau perusahaan yang dalam posisi rugi tapi membagikan dividen maka dividen tersebut otomatis menjadi obyek pajak. Transaksi Afiliasi Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari aspek perpajakan, di antaranya : Untuk transaksi usaha, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan isitimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi pemsahan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi. Atas transaksi utang piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/ atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak mengindikasikan adanya obyek pemungutan PPN dan obyek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang affiliasi tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan: Diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang atau pun pemanfaatan jasa, yang biasanya dilakukan melalui induk perusahan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang piutang afiliasi. Dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam PP No. 94 Tahun 2010 yaitu : a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 197 b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya; c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk perusahaan, perlu dibuat perjanjian pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga yang dibebankan. Seandainya tidak ada pembebanan bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut. Piutang tak tertagih Menurut UU PPh pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat : 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sedangkan syarat kedua dan ketiga tersebut tidak mudah dilakukan oleh perusahaan. Syarat kedua dapat dilakukan dengan memberitahukan bukti publikasi yang sudah didapatkan. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menjual piutang kepada pihak lain (debt factoring) dengan harga setelah dikurangi penghapusan piutang yang tertagih tersebut dan mengurangkan kerugian penjualan tersebut sebagai beban. Bunga Pinjaman dan Deposito Seringkali uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara lain: Perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang
198 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes. didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi. Biaya Entertaiment Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya entertainment. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% dari total biaya entertainment yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 25% dad biaya entertainment yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi: 1. Nomor urut. 2. Tanggal “entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan. 3. Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 4. Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 5. Jenis “entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan. 6. Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan. 7. Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas (Nama, Posisi, Nama perusahaan, dan Jenis usaha) Kadangkala perusahaan juga membebankan pemberian uang tips, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke dalam biaya entertainment atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, pada akhir tahun biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up (Alternatif B) sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi bila perusahaan merugi, PPh Badannya akan nihil sehingga pembebanan ke biaya entertainment (Alternatif A) dapat dilakukan untuk menghemat pajak. Uraian Alternatif A Alternatif B LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Biaya operasi i. Biaya entertainment 600.000 - - - ii. Biaya honor - - 600.000 60.0000 iii. Tunj.Pajak(gross-up) - - 31.579 31.579 600.000 631.579 631.579 Ph neto 400.000 1.000.000 368.421 368.421 PPh yang dibayar iv. PPh Badan (12,5%) 125.000 46.053 v. PPh Pasal 21 (5%) - 31.579 125.000 77.632 Penggunaan tarif 5% untuk PPh Pasal 21 di atas didasarkan asumsi bahwa setiap orang menerima uang tips tidak lebih dari Rp 50 juta. Dengan demikian, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, di antaranya terdiri dari pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 199 komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5%. Untuk dapat dikurangkan dalam menghitung PPh Badan pastikan biaya promosi dibuatkan daftar nominatif. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (tidak mendapat fasilitas pengurang 50% pasal 31E) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind) karena pengeluaran ini non-deductible (lihat Alternatif B). Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil (lihat Alternatif A). Uraian Alternafif A Alternafif B LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Biaya operasi Benefit in kind 60.000.000.000 Benefit in cash 60.000.000.000 60.000.000.000 Tunj.Pajak (gross-up) 3.157.894.737 60.000.000.000 - 60.000.000.000 63.157.894.737 Penghasilan neto 40.000.000.000 100.000.000.000 40.000.000.000 36.842.105.263 PPh yang dibayar - PPh badan (25% 25.000.000.000 9.210.526.316 - PPh pasal 21 (asumsi 5%) - 3.157.894.737 25.000.000.000 12.368.421.053 Pendanaan Aktiva Tetap melalui Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease / Capital Lease) Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) sebaiknya dipilih karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan seluruh pembayaran leasing (pokok dan bunga) dapat dibiayakan. Misalnya, dibeli kendaraan operasi secara capital lease. Harga tunainya Rp 100 juta, uang muka Rp 35 juta dan bunga untuk tenor 3 tahun sebesar Rp 19,5 juta dan cicilan per bulan Rp 2.347.222 yang sudah termasuk pokok dan bunga. Dengan demikian, biaya pembayaran leasing selama setahun yang termasuk deductible expense sebesar Rp 28.166.664. Sementara itu, bila kendaraan tersebut dibeli tidak dengan capital lease, biaya penyusutan yang boleh dibebankan sebesar Rp 12.500.000. Ekualisasi biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 21, 23/26, dan 4(2) Ekualisasi antara biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 21, 23/26, dan 4(2) dan masing-masing SPT Masa PPh sangat diperlukan agar selisih yang terjadi dapat segera diidentifikasi lebih dini. Secara ideal ekualisasi ini harus dilakukan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Untuk lebih rincinya, pembahasan hal ini terdapat di bagian lain. Ekualisasi omzet penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan dengan penyerahan menurut SPT Masa PPN selama satu tahun pajak.
200 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Ekualisasi omzet PPh Badan dengan PPN juga sangat diperlukan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak agar selisih yang timbul dapat diidentifikasi lebih dini dan dicarikan penyebabnya. Untuk lebih rincinya, pembahasan hal ini terdapat di bab lain. Efisiensi PPh Pasal 21 Memahami ketentuan yang berlaku untuk PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012 (lihat Lampiran 1) dan peraturan yang terkait dengan PPh Pasal 21, yang secara garis besar tergambar berikut ini. Memahami obyek PPh Pasal 21 seperti digambarkan secara ringkas berikut ini Pemberian Penghasilan Jenis Penghasilan Benefit in cash (BIC) Benefit in kind (BIK) Pemerintah Objek Pajak Non Objek Pajak Non Wajib Pajak Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak yang dikenakan PPh final Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit) Objek Pajak Objek Pajak Wajib Pajak Lainnya Objek Pajak Non Objek Pajak Pemberi penghasilan non wajib pajak yang dimaksud di dalam tabel di atas di antaranya adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi lntemasional yang digolongkan sebagai non subyek pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan. Untuk WP yang dikenakan PPh final, contohnya adalah pemsahaan yang bergerak di dalam persewaan tanah/bangunan, sedangkan WP dengan deemed profit di antaranya adalah Perusahaan charter pesawat (475/KMK.04/1996), Perusahaan pelayaran dalam negeri (416/KMK.04/1996), Wajib Pajak Luar Negeri (WP-LN) yang bergerak di bidang pelayaran/penerbangan dalam jalur internasional (632/KMK.04/1994), dan WP-LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (634/KMK.04/1994). Penghasilan Objek PPh 21 Dikenakan PPh Final Tidak Dikenakan PPh Final Non Objek PPh 21
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 201 Memahami saat terutangnya pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh, obyek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Istilah “diterima” mengandung pengertian cash basis, sedangkan “diperoleh" itu accrual basis. Kedua istilah ini, jika dikaitkan dengan perlakukan akuntansi, terkait dengan mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya dan pembayaran. Artinya, pajak harus dipotong pada saat mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya atau pembayaran kepada penerima penghasilan. Memahami perlakuan akuntansi untuk PPh Pasal 21 seperti berikut ini. Pajak ditanggung karyawan Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Biaya gaji 1.000.000 Utang PPh 21 50.000 Bank 950.000 Pajak ditanggung perusahaan Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) Biaya gaji (DE) 1.000.000 Bank 1.000.000 Biaya pajak (NDE) 50.000 Utang PPh 21 50.000 Pajak ditangging karyawan, tapi pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode gross-up) Nama Akun Debti (Rp) Kredit (Rp) Biaya gaji (DE) 1.000.000 Tunjangan pajak (DE) 52.632 Bank 1.000.000 Utang PPh 21 52.632 Dari sudut karyawan, model pertama (pajak ditanggung karyawan) merupakan model yang paling tidak disukai karena take home pay-nya hanya Rp 950.000, sedangkan bagi perusahaan perlu melihat aspek PPh Badannya. Berdasarkan ilustrasi di bawah ini, jika perusahaan untung, alternatif c perlu dipilih. Akan tetapi, jika perusahaan rugi, perlu dipilih alternatif b. Uraiaan Alternatif a&b Alternatif c LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Biaya operasi - Gaji 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - Biaya Pajak 50.000 - - - - Tunj.Pajak(gross-up) - - 52.632 52.632 1.050.000 1.000.000 1.052.632 1.052.632 Penghasilan neto 450.000 500.000 447.368 447.368 PPh yang dibayar - PPh Badan (12,5%) 62.500 55.921 - PPh Pasal 21 (5%) 50.000 52.632 112.500 108.553 Menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk penghasilan pegawai
202 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Strategi efisiensi PPh Pasa1 21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (tidak mendapat fasilitas pengurang 50% pasal 31E) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind) karena pengeluaran ini non-deductible (lihat Alternatif B). Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit ) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan Uraian Alternatif A Alternatif B LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 100.000.000.000 100.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Biaya operasi Benefit in kind 60.000.000.000 Benefit in cash 60.000.000.000 60.000.000.000 Tunj.Pajak (gross-up) 3.157.894.737 60.000.000.000 60.000.000.000 63.157.894.737 Penghasilan neto 40.000.000.000 100.000.000.000 40.000.000.000 36.842.105.263 PPh yang di bayar PPh Badan (25%) - 25.000.000.000 - 9.210.526.316 PPh pasal 21 (asumsi 5%) - - - 3.157.894.737 25.000.000.000 12.368421.053 Sebagaimana telah dibahas di atas tentang pemberian kesejahteraan karyawan, perusahaan yang masih rugi perlu meningkatkan penghasilan karyawan dalam bentuk benefit in kind agar PPh Pasal 21-nya dapat dihemat. Akan tetapi, bila mengalami laba di atas Rp 4,8 Milyar dan omset diatas Rp50 Milyar (tidak mendapat fasilitas pasal 31E), perusahaan masih juga harus mempertimbangkan nilai penghasilan yang diterima/diperoleh setiap pegawainya. Apabila ada pegawai yang memperoleh penghasilan di atas Rp 500 juta, lebih baik setiap tambahan penghasilannya diberikan dalam bentuk natura (Alternatif C) karena untuk WP perorangan tarif pajak tertinggi adalah 30% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 500 juta, sedangkan tarif tertinggi PPh Badan 25%. Alternatif A Alternatif B Uraian LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Biaya operasi Benefit in kind 60.000.000.000 Benefit in cash 60.000.000.000 60.000.000.000 Tunj.Pajak (grossup) Biaya Pajak (ditanggung pemberi kerja) 18.000.000.000 60.000.000.000 - 78.000.000.000 60.000.000.000 Penghasilan neto 40.000.000.000 100.000.000.000 22.000.000.000 40.000.000.000 PPh yang dibayar PPh badan (25%) 25.000.000.000 10.000.000.000 PPh Pasal 21 (asumsi 30%) 18.000.000.000 25.000.000.000 28.000.000.000
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 203 Perlakuan pemberian uang tips yang dicatat ke dalam biaya entertainment Kadangkala perusahaan juga membebankan pemberian uang tips, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke dalam biaya entertainment atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, pada akhir tahun biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Uraian Alternatif A Alternatif B LR Intern LR Fiskal LR Intern LR Fiskal Penghasilan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Biaya operasi - Biaya entertaiment 600.000 - - Biaya honor - - 600.000 600.000 - Tunj.Pajak(gross-up) - - 31.579 31.579 600.000 - 631.579 631.579 Ph neto 400.000 1.000.000 368.421 368.421 PPh yang dibayar - PPh Badan (12,5%) 125.000 46.066 - PPh Pasal (5%) - 31.579 125.000 77.645 Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara gross-up (lihat Alternatif B pada tabel di atas) sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi bila perusahaan merugi, PPh Badannya akan nihil sehingga pembebanan ke biaya entertainment (lihat Alternatif A pada tabel di atas) dapat dilakukan untuk menghemat pajak. Penggunaan tarif 5% untuk PPh Pasal 21 di atas didasarkan asumsi bahwa setiap orang menerima uang tips tidak lebih dari Rp 50 juta. Dengan demikian, sesuai ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, di antaranya terdiri dari pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5%. Jika dalam kontrak kerja disepakati bahwa PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, maka pastikan bahwa karyawan yang penghasilannya akan dipotong PPh pasal 21 memberikan NPWP. Hal tersebut perlu dilakukan sebab besarnya tarif PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000,00 Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5% × Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% × Rp 25.000.000,00 = Rp 3.750.000,00 (+) Jumlah Rp 6.250.000,00 Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memilik NPWP adalah: 5% × 120% × Rp 50.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 15% × 120% × Rp 25.000.000,00 =Rp 4.500.000,00 (+)
204 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Jumlah Rp 7.500.000,00 Ayat (6) Ekualisasi biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 21 Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi ini adalah Akun-akun yang merupakan obyek PPh Pasal 21, khususnya yang terkait dengan pegawai tetap, dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Untuk setiap transaksi yang masih terkait dengan obyek PPh Pasal 21 dan nantinya dilaporkan ke dalam formulir 1721-B, harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #21# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilaporkan ke kantor pajak. Pada akhir tahun seluruh obyek PPh Pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21. Jika masih timbul selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan di dalam formulir 1721-A, teliti akun yang menampung iuran Jamsostek dan pastikan bahwa iuran Jaminan Hari Tua tidak termasuk dalam obyek PPh Pasal 21. Jika selisih tersebut disebabkan dari penghasilan yang dilaporkan dalam formulir 1721-B, teliti kelompok penghasilan mana yang belum dipotong pajaknya. Efisiensi PPh Pasal 22 Memahami ketentuan yang terkait dengan PPh Pasal 22 dan aturan pelaksanaannya. Untuk menghindari pengenaan tarif PPh pasal 22 yang lebih tinggi, pastikan bahwa atas transaksi yang menjadi objek pemotongan/pemungutan PPh pasal 22 dapat menunjukkan NPWP. Hal ini perlu dilakukan sebab besarnya pungutan PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak Khusus untuk perusahaan yang sering melalukan impor barang dan harus membayar PPh Pasal 22 sebagai prepaid tax, perlu dicermati hal-hal berikut ini: Pengajuan SKB dan “uang tambahan” Di dalam praktiknya seringkali ditemukan bahwa proses pengajuan SKB PPh Pasal 22 harus membuat perusahaan mengeluarkan kocek tambahan untuk oknum petugas. SKB seringkali tidak dapat diterbitkan dengan segera apabila tidak ada “uang tambahan”. Hal demikian memang sulit sekali dibuktikan karena pemberian uang tambahan tersebut dilakukan secara tunai tanpa ada bukti tertulis. Apabila jumlah PPh Pasal 22 yang akan diajukan pembebasan tidak begitu material bila dibandingkan dengan proses pengajuan dan “uang tambahan" seperti tersebut di atas, lebih baik perusahaan yang mengimpor barang tidak mengajukan permohonan SKB. Sebagai konsekuensinya, perusahaan harus melunasi PPh Pasal 22. Meskipun demikian, pada saat penghitungan PPh Badan, perusahaan masih dapat memperhitungkan PPh Pasal 22 tersebut sebagai uang muka pajak. Bukti pungut PPh Pasal 22 asli tapi palsu (aspal) Terkadang perusahaan yang melakukan impor barang meminta pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa kepabeanan (PPJK) untuk mengurusinya. Jika hal demikian dilakukan, waspadai adanya PPJK yang nakal. Contoh: PT MBR meminta PT A selaku PPJK untuk memproses impor mesin pabrik. Pada hari jumat atau sehari sebelum hari libur, PT A memberikan konfirmasi bahwa pengeluaran
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 205 mesin yang baru saja diimpor tidak dapat diproses karena pajak-pajaknya belum dilunasi. Selanjutnya, PT A meminta PT MBR untuk segera memproses pembayaran. Pada kenyataannya, PT MBR terkadang sulit memproses pengeluaran uang dengan segera. Akibatnya, PT MBR meminta PT A untuk menanggung pajak-pajaknya dan akan menggantinya pekan berikutnya. Yang terjadi adalah PT A tidak melakukan pembayaran pajak ke kas negara, tapi tetap membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22. Di dalam bukti pemungutan tersebut tertera pihak pemungutnya adalah Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC), nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, serta stempel KPBC tersebut. Atas bukti pemungutan PPh Pasal 22 tersebut, PT A melakukan penagihan kepada PT MBR melalui mekanisme reimbursement. Khusus untuk BUMN/D yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 seperti diuraikan dalam tabel di bagian terakhir dari bab ini, perlu dicermati hal-hal berikut: Pastikan bahwa pemasok barang bersedia untuk dipungut PPh Pasai 22-nya dan hal ini harus tertulis di dalam kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), atau dokumen sejenisnya. Lakukan gross-up terhadap pembelian langsung yang tidak memungkinkan menggunakan kontrak, SPK atau dokumen sejenisnya. sementara pemasok barang tidak bersedia untuk dipungut pajaknya sesual Pasal 22 UU PPh. Efisiensi PPh Pasal 23 Pahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif pemotongannya. Untuk menghindari pengenaan PPh pasal 23 yang lebih tinggi maka pastikan dapat menunjukkan NPWP. Hal ini perlu dilakukan sebab dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan objek PPh pasal 23 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya yang merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh. Pemisahan antara tagihan material dan jasa Pastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa, sebagaimana tersebut di tabel di bagian akhir dari bab ini, kecuali jasa konstruksi dan jasa catering, diatur mengenai pemisahan antara tagihan material dan jasa. Tujuannya adalah agar pajaknya hanya dikenakan atas jasanya. Ekualisasi biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 23 Akun-akun yang merupakan obyek PPh Pasal 23, khususnya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 23 dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Jika prosedur di atas tidak dapat ditempuh secara maksimal, atas setiap transaksi yang terkait dengan obyek PPh Pasal 23, harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #23# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Pada akhir tahun seluruh obyek PPh Pasal 23 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan obyek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 23. Jika masih timbul selisih, teliti Apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses di neraca (aktiva). Apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau acrrued expense di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.
206 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Efisiensi PPh Pasal 26 Pahami ketentuan PPh Pasal 26 secara komprehensif. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana lebih dulu antara dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 26 UU PPh Pahami isi tax treaty untuk tiap negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri dalam hal pembayarannya dilakukan ke perusahaan di luar negeri. Tuangkan klausul tentang kewajiban perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan untuk menyediakan Surat Keterangan Domisili atau SKD (Certificate of Domicile atau CoD) sesuai dengan tahun diperolehnya penghasilan, memutakhirkan SKD tersebut setiap tahunnya, dan menyediakan salinan paspor tenaga ahli asing yang berkunjung ke Indonesia Minimalkan kunjungan tenaga ahli dari luar negeri sehubungan dengan jasa profesional agar timetest sebagaimana diatur di dalam tax treaty tidak terlampaui Manfaatkan Tax Havens Countries untuk meminimalkan Beban Pajak (tax burden) Banyak perusahaan grup multinasional menggunakan tax havens sebagai media untuk tidak membayar pajak atas suatu transaksi. Biasanya sangat mudah untuk menciptakan transaksi tanpa pajak atau pajak yang sedikit melalui pergeseran pembayaran di negara tax havens. Misalnya, PT ABC dimiliki oleh SingTel Pte. Ltd. Singapura melalui anak perusahaannya SPV SingTel Ltd. yang berada di British Virgin Island atau BVI (sebuah kepulauan kecil yang berada di kepulauan Karibia Amerika). Apabila dipandang sudah tidak menguntungkan lagi, PT ABC tersebut dapat dijual ke perusahaan lainnya. Namun demikian, yang dijual adalah saham SingTel Pte. Ltd. di SPV SingTel Ltd., bukan saham SPV SingTel Ltd. di PT ABC. Sebagai konsekuensinya, PPh final sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkeu No. 434/KMK.04/1999 tidak akan dikenakan karena pemilik saham PT ABC secara langsung tetap perusahaan di BVI. Efisiensi PPh Pasal 4(2) Tingkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan PPh Pasal 4(2) khususnya yang terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara saat terutang (accrual basis) atau saat dibayarkan (cash basis). Ekualisasi biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 4(2) Akun-akun yang merupakan obyek PPh Pasal 4(2), khususnya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 4(2) dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Jika prosedur di atas tidak dapat ditempuh secara maksimal, atas setiap transaksi yang terkait dengan obyek PPh Pasal 4(2), harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #4(2)# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Pada akhir tahun seluruh obyek PPh Pasal 4(2) yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan obyek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 4(2). Jika masih timbul selisih, teliti Apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses di neraca (aktiva).
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 207 Apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau accrued expense di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Efisiensi PPh Pasal 15 Tingkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan PPh Pasal 15. Penerimaan penghasilan Dasar Pengenaan pajak Tarif pajak Sifat Pemotongan Referensi Perusahaan pelayaran dalam negeri Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang 1,2% Final Kepmenkeu No.416/KMK.04/1996 juncto SE29/PJ.4/1996 Perusahaan penerbangan dalam negeri Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima/diperoleh berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari sutu pelabuhan ke pelabuahan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri 1,8% Uang Muka PPh Pasal 23 bagi penerima penghasilan Kepmenkeu No.475/KMK.04/1996 juncto SE32/PJ.4/1996 Perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri Semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang/atau barang yang dimuat dari atau menuju satu atau lebih pelabuhan di Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya 2,64% Final Kepmenkeu No.632/KMK.04/1994 juncto SE32/PJ.4/1996 Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara saat terutang (accrual basis) atau saat dibayarkan (cash basis). Ekualisasi biaya yang terkait dengan obyek PPh Pasal 15 Akun-akun yang merupakan obyek PPh Pasal 15 dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Jika prosedur di atas tidak dapat ditempuh secara maksimal, atas setiap transaksi yang terkait dengan obyek PPh Pasal 15, harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #15# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak.
208 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Pada akhir tahun seluruh obyek PPh Pasal 15 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan obyek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 15. Jika masih timbul selisih, teliti apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses di neraca (aktiva). apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau accrued expense di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. TAX PLANNING UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Segera Pengukuhan vs Menunda Pengukuhan Ketika wajib pajak mulai menjalankan usaha, wajib pajak mempunyai dua pilihan, yaitu segera minta dikukuhkan sebagai PKP menunda minta dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan omset mencapai batasan pengusaha kecil. Masing-masing pilihan tersebut ada konsekuensinya. Apabila wajib pajak minta segera dikukuhkan sebagai PKP maka sejak dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak harus memungut PPN, sedangkan jika menunda minta dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan omset mencapai batasan pengusaha kecil, maka atas penjualan sampai dengan omset mencapai batas pengusaha kecil belum dikenakan PPN. Namun jika wajib pajak menunda dikukuhkan minta dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan omset mencapai batasan pengusaha kecil, pajak masukan pada awal kegiatan usaha untuk pemberian barang modal tidak dapat dikreditkan. Dalam praktiknya wajib pajak lebih baik segera minta dikukuhkan sebagai PKP pada awal kegiatan usaha, jika sifat usahanya adalah padat modal, misalnya wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak banyak memiliki barang modal, misalnya usaha dagang dan jasa lebih baik menunda minta dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan omset mencapai batasan pengusaha kecil Efisiensi Pajak Keluaran Untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Dalam hal ini perusahaan harus menjadi Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Dengan demikian, atas ekspor BKP tersebut, PPN terutang sebesar 0%, sedangkan PPN Masukannya dapat dikreditkan sepenuhnya. Penerbitan faktur pajak keluaran Pastikan bahwa penerbitan faktur pajak sudah sesuai dengan ketentuan, baik waktu dan validitasnya. Terbitkan faktur pajak keluaran pada saat menerbitkan faktur komersial jika karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, proses ekualisasi antara omzet penjualan menurut PPh Badan dan penyerahan menurut SPT Masa PPN lebih mudah dilakukan. Terbitkan faktur pajak pada saat diterima pembayaran termin, khususnya untuk penyerahan yang didasarkan pada metode prosentase penyelesaian (percentage-of-completion method), seperti jasa asistensi, jasa audit, atau jasa konstruksi. Pastikan bahwa faktur pajak yang batal tetap disimpan secara baik. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 209 terjadi pembatalan transaksi. Dengan demikian, pada saat pemeriksa pajak melakukan penelitan faktur pajak tersebut atas faktur yang batal dapat dipertanggung jawabkan. Pastikan bahwa diskon tercantum di dalam faktur pajak agar dasar pengenaan PPN-nya dapat berkurang sebesar diskon tersebut. Pastikan bahwa item “Harga Jual/Penggantian/Termijn/Uang Muka” di dalam setiap faktur pajak yang diterbitkan dicoret sesuai dengan petunjuk “Coret yang tidak perlu”. Lakukan ekualisasi antara omset penjualan menurut PPh Badan dan penyerahan menurut rekapitulasi SPT Masa PPN selama satu tahun pajak. Apabila terdapat selisih, teliti unsurunsur berikut ini: Penggunaan kurs yang berbeda pada saat pencatatan ke buku besar yang biasanya digunakan kurs tengah BI dan pada saat pembuatan faktur pajak yang biasanya digunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang terbit setiap minggunya (kurs pajak). Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma yang tidak diakui sebagai penjualan menurut PPh Badan, tapi diakui sebagai penyerahan terutang PPN. Pembayaran uang muka di bulan Desember yang faktur penjualannya (commercial invoice) dibuat di bulan Januari tahun berikutnya. Pada saat pembayaran uang muka sudah terutang PPN dan harus dibuat faktur pajak di bulan Desember, sedangkan PPh Badan penjualan diakui sesuai tanggal faktur penjualan (commercial invoice) di Januari tahun berikutnya Obyek PPN yang tidak seluruhnya dicatat pada akun pendapatan usaha, tapi di pendapatan dari luar usaha. Penggunaan percentage-of-completion method untuk perusahaan konstruksi. Dalam hal ini secara PPh Badan pengakuan penghasilan sudah menjadi obyek PPh, tapi secara PPN pengakuan tersebut belum merupakan penyerahan yang terutang PPN karena PPN terutang pada saat diterima pembayaran termin. Efisiensi Pajak Masukan Pastikan bahwa faktur pajak yang diterima dari pemasok tidak cacat/tidak lengkap Mintakan segera faktur pajak masukan tersebut agar dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Lakukan transaksi dengan pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan dan tanggung jawab renteng sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 UU KUP dapat dihindari. Tuangkan di dalam klausul perjanjian bahwa PPN, yang dipungut oleh pemasok, disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila tidak, sanksi dapat dikenakan terhadap pemasok yang wanprestasi. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat pemeriksaan petugas selalu menempuh prosedur konfirmasi atas setiap PPN yang telah dipungut. Konfirmasi dilakukan pada KPP tempat pemasok tersebut terdaftar. Apabila jawaban konfirmasinya negatif, otomatis pemeriksa pajak tidak dapat mengakui pengkreditan yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tengah diperiksa. BATASAN DALAM MELAKUKAN TAX PLANNING Wajib pajak boleh-boleh saja melakukan tax planning untuk melakukan upaya penghematan pajak, namun tax planning yang dibuat oleh wajib pajak harus dipastikan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam beberapa ketentuan undang undang perpajakan sudah diatur halhal yang tidak boleh dilakukan wajib pajak dalam tax planning. Apabila sampai tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak akan menghadapi resiko pengenaan sanksi perpajakan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
210 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Perkembangan dunia usaha kadang tidak seiring dengan perkembangan aturan perpajakan, dimana aturan pajak terlambat mengantisipasi perkembangan dunia usaha. Kadang dijumpai beberapa aturang perpajakan belum mengatur dengan jelas skema bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga ada kekosongan hukum, atau celah-celah aturan yang dimanfaatkan oleh Wajib pajak. Ketika wajib pajak menjumpai area abu-abu (grey area) maka wajib pajak perlu mempertimbangkan antara resiko yang mungkin timbul dan kemanfaatan dari tax planning yang akan dilakukan. Acceptable Tax Avoidance vs Unacceptable Tax Avoidance Setiap orang pada dasarnya tidak suka membayar pajak. Kalaupun seseorang harus membayar pajak, secara naluriah berusaha membayar pajak sekecil mungkin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu Jumlah pajak yang harus dibayar (tax required to pay). Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar, maka semakin besar kecenderungan orang untuk melakukan penghindaran pajak . Kemungkinan ketahuan (probability of detection). Semakin kecil kemungkinan orang ketahuan tidak membayar pajak maka akan semakin besar kecenderungan orang untuk melakukan penghindaran pajak Besarnya sanksi perpajakan (size of penalty). Semakin kecil sanksi perpajakan maka akan semakin besar kecenderungan orang untuk melakukan penghindaran pajak Sebagian besar orang membayar pajak karena menganggap pajak sebagai kewajiban, sehingga negara perlu diberikan kewenangan melalui undang-undang untuk memungut pajak sekaligus mengenakan sanksi untuk menjamin kewajiban pajak tersebut dipenuhi. Berbagai cara dapat dilakukan wajib pajak untuk memperkecil beban pajak baik secara legal maupun secara ilegal. Upaya memperkecil beban pajak secara ilegal sering disebut dengan istilah tax evasion, sedangkan upaya memperkecil beban pajak secara legal disebut dengan istilah taxavoidance. Tax evasion dilakukan dengan cara melanggar ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya dengan sengaja tidak melaporkan pajak atau menghitung pajak dengan tidak benar sesuai ketentuan. Sedangkan tax avoidance merupakan upaya memperkecil beban pajak masih sesuai dengan koridor undang-undang perpajakan, sehingga secara normatif tidak ada ketentuan yang dilanggar. Praktiknya dalam dunia perpajakan selalu ada saja ranah abu-abu (grey area) apakah suatu transaksi dikatakan legal ataupun tidak legal. Selain itu wajib pajak juga semakin kreatif dalam memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan. Sehingga tax avoidance dalam perkembangannya dapat klasifikasikan lagi menjadi dua yaitu acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance. Acceptable tax avoidance merupakan bentuk perencanaan pajak (tax planning) yang dapat diterima oleh otoritas pajak, sedangkan unacceptable tax avoidance merupakan bentuk perncanaan pajak yang tidak dapat diterima otoritas pajak, karena umumnya dilakukan untuk semata-mata tujuan memperkecil pajak yang tidak sejalan dengan kalaziman bisnis. Dalam praktiknya sering terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak beranggapan sepanjang skema penghindaran pajak belum diatur di Undang Undang maka sah-sah saja (legal), hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Sedangkan fiskus berupaya untuk mengantisipasi adanya kekosongan atau celah dalam aturan perpajakan, jangan sampai ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh WP semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak Untuk mencegah terjadinya tax evasion dan unacceptable tax avoidance otoritas pajak dapat melengkapi undang undang perpajakan dengan ketentuan mencegah penghindaran pajak (anti avoidance rules). Ada dua bentuk anti avoidance rules yang dapat diadopsi dalam undang
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 211 undang perpajakan, yaitu specific Anti Avoidance Rules (SAAR) merupakan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat spesifik atau khusus dan General Anti Avoidance Rules (GAAR) yang merupakan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum. Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) merupakan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat spesifik atau khusus yang dengan eksplisit diatur dalam undang undang perpajakan, misalnya anti thin capitalization, anti controlled foreign corporation, ketentuan anti transfer pricing, dan lain sebagainya. Indonesia telah memiliki SAAR yang terdapat dalam beberapa ketentuan, yaitu : Pasal 18 ayat (1) UU PPh Pasal 18 ayat (1) merupakan SAAR untuk mencegah praktik thin capitalization. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. Pasal 18 ayat (2) UU PPh Pasal 18 ayat (2) merupakan SAAR untuk mencegah praktik Controlled Foreign Corporation. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut : besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor… Pasal 18 ayat (3) UU PPh Pasal 18 ayat (3) merupakan SAAR untuk mencegah praktik transfer pricing. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya Pasal 18 ayat (3b) UU PPh Pasal 18 ayat (3b) merupakan SAAR untuk mencegah praktik penggunaan special purpose company untuk tujuan penghindaran pajak. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Pasal 18 ayat (3c) UU PPh Pasal 18 ayat (3c) merupakan SAAR untuk mencegah praktik pendirian perusahaan di tax haven country untuk tujuan penghindaran pajak.
212 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di lndonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Pasal 18 ayat (3d) UU PPh Pasal 18 ayat (3d) merupakan SAAR untuk mencegah praktik tujuan penghindaran pajak atas gaji pegawai ke luar negeri. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia tersebut. General Anti Avoidance Rules (GAAR) General Anti Avoidance Rules (GAAR) yang merupakan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum. GAAR bersifat antisipatif, tujuannya untuk mengantisipasi praktik penghindaran yang belum diatur khusus,misal praktik penghindaran pajak yang pada saat peraturan dibuat belum dikenal. GAAR mencegah wajib pajak membuat skema transaksi yang tidak ada subtansi bisnis dan hanya semata-mata untuk tujuan penghidaran pajak Sampai saat ini, Undang Undang Perpajakan di lndonesia belum memiliki GAAR. Beberapa negara yang sudah melengkapi aturan perpajakannya dengan GAAR diantaranya adalah Australia dan Kanada
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 213 DAFTAR PUSTAKA Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-173/Pj/2002, Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing. 7 Oktober 1993.Jakarta Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-537/PJ./2000, Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. 29 Desember 2000. Jakarta Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-62/PJ./1995, Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap. 24 Juli 1995. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996, Norma Penghitungan Khusus Pengasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dalam Negeri. 14 Juni 1996. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1002/KMK.04/1984, Penentuan Perbandingan Antara Modal dan Hutang Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. 08 Oktober 198. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/199, Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 27 November 1991. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 164/KMK.03/2002, Kredit Pajak Luar Negeri. 19 April 2002. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 202/PMK.03/2007, Tatacara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 28 Desember 2007. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 248/KMK.04/1995, Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And Transfer"). 02 Juni 1995. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 254/ KMK.0 1/1985, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. : 1002/KMK.04/1984 Tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Modal dan Hutang Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan. 08 Maret 1985. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 434/KMK.04/1999, Pemotongan Pph Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham. 24 Agustus 1999. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 475/KMK.04/1996, norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri. 23 Juli 1996. Jakarta
214 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 624/KMK.04/1994 , Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri. 27 Desember 1994. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 632/KMK.04/1994, Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional. 29 Desember 1994. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 634/KMK.04/1994, Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia. 29 Desember 1994. Jakarta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 650/Kmk.04/1994, Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. 29 Desember 1994. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-62/PJ./2009, Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 5 November 2009. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-32/PJ/2011, Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 11 November 2011. Jakarta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2008, Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Penyalur/Distributor Rokok. 31 Desember 2008. Jakarta Peraturan Dirjen Pajak No. Per-61/PJ/2009, Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 5 November 2009. Jakarta Peraturan Dirjen Pajak No. Per-22/PJ/2013, Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 30 Mei 2013. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 28 Desember 2007. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan No. 256/Pmk.03/2008, Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. 31 Desember 2008. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008, Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. 13 Maret 2008. Jakarta
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 215 Peraturan Menteri Keuangan No. 97/PMK.03/2005, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan. 13 Oktober 2005. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101 /PMK.010/2016, Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 22 Juni 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 950. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 144/PMK.011/2012, Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. 3 September 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 888. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.011/2012, Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 22 Oktober 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1035. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.03/2013, Tata Cara Pemeriksaan. 7 Januari 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 47. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184 /PMK.03/20 15, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17 / Pmk. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. 30 September 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 015 No. 1468. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 224/Pmk.011/2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/Pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 26 Desember 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1319. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 244/PMK.03/2008, Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 31 Desember 2008. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 82/PMK.03/2009, Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 22 April 2009. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia No. 14/PMK.03/2011, Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap. 24 Januari 2011. Jakarta
216 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 130 Tahun 2000, Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil. 15 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 235. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000, Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 15 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 236. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 132 Tahun 2000, Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. 15 Desember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 237. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. 29 Mei 1997. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2009, Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. 9 Februari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 32. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. 9 Februari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 33. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2009, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. 9 Februari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 34. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009, Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 9 Februari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 36. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 89. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri. 18 Mei 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 48. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari
Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 217 Usaha Jasa Konstruksi. 14 Juni 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 83. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2011, Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 29 Desember 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 162. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2010, Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. 30 Desember 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 161. Jakarta Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK. 03/2008, Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. 31 Desember 2008. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. 8 Agustus 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 11 September 20l7. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 200. Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 89. Jakarta Pohan, Chairil A. 2019. Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi dan Penerapan. Edisi Revisi. Penerbit Gramedia. Jakarta. Simanjutak, Timbul H. 2018. Perpajakan Internasional. Penerbit Andi. Yogyakarta. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 27/PJ.223/1987, Pemberitahuan Ralat Atas Kesalahan Tik pada Lampiran SE Direktur Jenderal Pajak No. SE-25/PJ.223/1987 Tanggal 4 Agustus 1987. 7 Agustus 1987. Jakarta Surat Edaran No. Se-114/PJ/2009, Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-62/PJ/2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 15 Desember 2009. Jakarta Surat Edaran No. SE-35/PJ.4/1995, Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek (Seri Pph Umum No. - 16). 26 April 1995. Jakarta
218 Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Surat Edaran No. Se-53/PJ/2009, Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 25 Mei 2009. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009, Perubahan Ketiga Atas UndangUndang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 150. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, Perubahan Keempat Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 133. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 31 Desember 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 49. Jakarta
Penerbit CV. Gama Grafika Jln Siak No. 37 Madiun Perum Sidorejo Permai Blok H9 Madiun Telp. 081230020258 E-mail. [email protected] ISBN 978 - 623 - 94716-3-7 9 786239 471637 ISBN 978 - 623 - 94716-3-7 9 471637 786239