151 jelaskan secara mendetail tentang apa itu biaya (langsung dan tidak langsung), cara menentukan harga, dan pecatatan keuangan serta pembukuan. Langkah 6: Asistensi Penerapan Pengelolaan Keuangan • Bantu pelaku usaha memahami secara perlahan apa itu biaya-biaya sesuai pengalaman yang biasa terjadi dalam usahanya, cara menentukan harga berdasar kebutuhan hidup, dan menyusun pencatatan keuangan. • Tanyakan: Apa saja yang anda kelurkan dalam membiayai usaha? Bagaimana kebutuhan dasar hidup sehari-hari menjadi bahan pertimbangan penentuan harga? Biasakan untuk mencatar berbagai pengeluaran dalam sehari secara langsung ? Langkah 7: Praktek Langsung Pengelolaan Keuangan • Diskusikan bagaimana pengelola usaha harus mempraktekkan pengelolaan keuangan dengan mudah dan simple. • Tanyakan: Bagaimana pengelolaan keuangan harus dipraktekkan sehari-hari? Langkah 8: Penutup dan Tindak Lanjut • Diskusikan langkah-langkah berikutnya setelah praktek pengelolaan keuangan selesai dilakukan. • Tanyakan: Apa langkah selanjutnya setelah praktek pengelolaan keuangan? Bagaimana Anda akan menerapkan temuan ini dalam bisnis Anda? Panduan untuk fasilitator Berikut adalah daftar pertanyaan dalam melakukan pendampingan keuangan: Aspek Keuangan Pertanyaan Biaya 1. Apa saja yang biasa anda keluarkan dalam menjalankan usaha? 2. Bagaimana biaya-biaya itu dikeluarkan setiap hari dan bulannya? 3. Apakah anda sudah memisahkan bergai jenis biaya tersebut? 4. Kalau sudah, dimana anda mengelompokkan jenis-jenis biaya tersebut 5. Untuk biaya gaji karyan per bulan apakah dipisah dengan gaji yang dibayar per kegiatan usaha ? Penentuan harga 1. Bagaimana anda menentukan harga untuk sebuah produk? 2.Apa saja kebutuhan hidup anda per hari dan perbulannya?
152 Aspek Keuangan Pertanyaan 3. Bisakah kebutuhan anda sehari-hari dihitung dan dimasukan dalam penentuan harga sebuah produk? 4. Mulai sekarang, coba hitung besaran biaya sehari-harimu, dan kemudian berapa nilai produk barangmu yang diharapkan ? 5. apa manfaat memasukan nilai kebutuhan hidup Anda dalam penentukan harga produk ? Pencatatan Keuangan 1. Bagaimana pencatatan keuangan untuk bisnis anada dilakukan? 2.Usahakan setiap hari anda harus mencata semua pengeluaran dan pemasukan. Jangan ditunda. 3. Catatat pemasukan dalam kolom pemasukan, dan catat pengeluaran dalam kolom pengeluaran 4. Pencatatan harus selaras dengan lebel datar hingga diketahui saldo dakhir pengeluaran 5. Diakhir pencatatan akan diketahui berapa saldo yang tertulis diakhir. 6. Sebagai bahan latihan pencatatan keuangan, Anda harus mengerjakan soal berikut ini (berikan latihan soal) Catatan: • Daftar pertanyaan ini dapat disesuaikan dengan jenis bisnis dan pengelolaan keuangan yang Anda lakukan. • Gunakan matriks ini sebagai panduan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang aspek-aspek yang relevan dalam pengelolaan keuangan.
153 Langkah-Langkah Pendampingan Teknis VIII. Pengembangan Ekspansi dan Penetrasi Pasar Pengembangan ekspansi dan penetrasi pasar dalah langkah penting dalam mengembangkan bisnis, terutama untuk usaha mikro yang ingin memperluas jangkauan dan pangsa pasarnya. Pendampingan teknis dalam langkah ini bertujuan untuk membantu usaha kelompok mempertimbangkan secara strategis bagaimana melakukan ekspansi ke wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Berikut langkah-langkah pendampingan teknis yang dapat diambil: Langkah 1: Analisis Pasar dan Potensi Ekspansi Analisis Pasar dan Potensi Ekspansi adalah titik awal yang kritis dalam mempertimbangkan langkah-langkah ekspansi bisnis. Langkah ini membantu usaha kelompok mikro untuk memahami secara lebih mendalam alasan di balik keinginan mereka untuk melakukan ekspansi serta melihat potensi pasar baru yang dapat dijangkau. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh konsultan : o Diskusikan Alasan Ekspansi: Penting untuk memahami motivasi yang mendorong usaha kelompok untuk melakukan ekspansi. Diskusikan dengan mereka mengapa mereka ingin memperluas bisnis ke wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Apakah alasan tersebut terkait dengan pertumbuhan bisnis, permintaan pelanggan yang meningkat, persaingan pasar yang lebih rendah, atau faktor lainnya? Memahami alasan di balik keinginan untuk ekspansi akan membantu merumuskan strategi yang tepat. o Analisis Potensi Pasar Baru: Melakukan analisis pasar merupakan langkah penting untuk memahami potensi dari ekspansi tersebut. Tinjau karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial dari wilayah baru atau pasar yang dituju. Pertimbangkan apakah pasar tersebut sudah memiliki permintaan yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh usaha kelompok. Apakah ada kekosongan dalam pasar yang dapat diisi oleh bisnis mereka? o Identifikasi Permintaan dan Peluang Bisnis: Dalam langkah ini, identifikasi potensi permintaan yang belum terpenuhi di pasar baru atau pasar yang lebih luas. Diskusikan apakah ada kebutuhan yang tidak tercukupi yang dapat diisi oleh produk atau layanan yang ditawarkan oleh usaha kelompok. Identifikasi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan di pasar tersebut. Melalui langkah-langkah di atas, pendmaping atau konsultan bisnis dapat membantu usaha kelompok mikro untuk memahami secara menyeluruh mengapa ekspansi diperlukan, serta melihat potensi pasar dan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan di wilayah baru atau pasar yang dituju. Hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merencanakan langkah-langkah ekspansi yang lebih lanjut. Langkah 2: Penentuan Strategi Ekspansi Penentuan Strategi Ekspansi adalah langkah kunci dalam merencanakan ekspansi bisnis. Pada langkah ini, konsultan/pendamping bisnis bekerjasama dengan usaha kelompok mikro untuk
154 merumuskan strategi yang paling sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap langkahnya: o Diskusikan Berbagai Strategi Ekspansi: Dalam diskusi ini, konsultan/pendamping dapat memperkenalkan usaha kelompok mikro dengan berbagai strategi ekspansi yang mungkin dilakukan. Contohnya termasuk membuka cabang baru di lokasi yang berbeda, berkolaborasi dengan mitra lokal atau distributor, memperluas jaringan distribusi, memasuki pasar baru dengan produk yang ada, atau bahkan mengembangkan produk atau layanan baru. o Tinjau Risiko dan Peluang Strategi: Setiap strategi ekspansi memiliki risiko dan peluang yang perlu diperhatikan. Pendamping dapat membantu usaha kelompok untuk secara cermat mengevaluasi risiko dan peluang dari masing-masing strategi. Ini bisa melibatkan aspek seperti biaya, persaingan, peraturan, kebutuhan sumber daya tambahan, serta dampak pada operasional dan reputasi bisnis. o Bantu Pemilihan Strategi: Pendamping dapat membantu usaha kelompok dalam memilih strategi ekspansi yang paling sesuai dengan tujuan bisnis mereka dan sumber daya yang dimiliki. Pertimbangkan kembali visi dan misi bisnis serta apakah strategi ekspansi tersebut sesuai dengan nilai-nilai merek mereka. Selain itu, pertimbangkan juga kemampuan finansial dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan strategi tersebut. Melalui langkah-langkah di atas, usaha kelompok mikro dapat memilih strategi ekspansi yang paling sesuai dengan visi dan tujuan bisnis mereka. Pendampingan ini membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam mengimplementasikan strategi ekspansi yang tepat. Langkah 3: Penetapan Target Pasar dan Segmentasi Penetapan Target Pasar dan Segmentasi adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa usaha kelompok mikro memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar yang akan dituju dan bagaimana mengakomodasi kebutuhan konsumen di wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan: o Diskusikan Target Pasar: Dalam langkah ini, pendamping dan usaha kelompok harus mendiskusikan dengan cermat tentang target pasar yang akan dituju dalam ekspansi. Pertanyaan yang perlu dijawab meliputi siapa pelanggan potensial di pasar baru, apa preferensi mereka, dan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan mereka. o Bantu dalam Melakukan Segmentasi Pasar: Segmentasi pasar melibatkan membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, perilaku, dan kebutuhan. Pendamping dapat membantu usaha kelompok untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling relevan dengan produk atau layanan mereka. Misalnya, segmen pasar dapat berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, minat, dan lainnya. o Identifikasi Keunikan Produk atau Layanan: Dalam ekspansi, penting untuk mengidentifikasi apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan menarik bagi
155 pelanggan di pasar baru. Pendamping dapat membantu dalam mengidentifikasi elemen khusus yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen di pasar baru, seperti fitur produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal atau layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah di atas, usaha kelompok mikro dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang siapa target pasar mereka di ekspansi, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, dan apa yang membuat produk atau layanan mereka menonjol di pasar baru. Hal ini memungkinkan mereka untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan fokus. Langkah 4: Rencana Pemasaran dan Promosi Langkah ini adalah tahap krusial dalam proses ekspansi bisnis ke wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Pada tahap ini, konsultan/pendamping berperan dalam membantu usaha kelompok mikro dalam merancang rencana pemasaran yang efektif dan strategi promosi yang menarik. Berikut adalah langkah- langkahnya: o Merancang Rencana Pemasaran yang Sesuai: konsultan/pendamping bekerja sama dengan usaha kelompok untuk merancang rencana pemasaran yang sesuai dengan karakteristik target pasar yang akan dituju. Rencana ini meliputi elemen-elemen penting seperti saluran distribusi yang akan digunakan, harga produk atau layanan, serta positioning merek yang tepat dalam pasar baru. Pendamping harus memastikan bahwa rencana pemasaran mencakup strategi yang berfokus pada kebutuhan dan preferensi konsumen di wilayah baru. o Diskusikan Strategi Promosi Efektif: Pendamping dan usaha kelompok perlu mendiskusikan strategi promosi yang efektif untuk memperkenalkan bisnis di pasar baru. Ini melibatkan pemilihan metode promosi yang paling cocok, seperti iklan online, acara promosi, konten sosial media, atau metode promosi lainnya. Diskusi ini harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi konsumen di pasar baru serta budaya komunikasi yang berlaku. o Merancang Materi Promosi yang Menarik: Pendamping memiliki peran penting dalam membantu usaha kelompok dalam merancang materi promosi yang menarik dan efektif. Ini bisa berupa materi cetak seperti brosur atau poster, konten visual online, atau materi promosi lainnya. Pendamping membantu dalam memilih pesan yang sesuai, menggunakan gaya visual yang menarik, dan memastikan konsistensi merek dalam setiap materi promosi. o Komunikasi yang Relevan: Pendamping juga harus membantu usaha kelompok dalam merancang komunikasi yang relevan dengan konsumen di pasar baru. Ini mencakup penyusunan pesan-pesan yang tepat dan persuasif untuk membangun pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap merek. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memperkenalkan bisnis dengan baik dan mendapatkan perhatian pelanggan. o Mengukur Hasil Promosi: Pendamping juga perlu membantu usaha kelompok dalam mengukur hasil dari strategi promosi yang dilakukan. Ini melibatkan pemantauan metrik yang relevan seperti tingkat kunjungan situs web, peningkatan pangsa pasar, atau respons dari pelanggan terhadap promosi. Dari hasil pengukuran ini, pendamping
156 dapat membantu usaha kelompok dalam mengevaluasi keberhasilan rencana pemasaran dan promosi yang telah dijalankan. Dalam keseluruhan, Langkah 4 adalah tahap di mana konsultan/pendamping membantu usaha kelompok mikro merancang rencana pemasaran yang tepat dan strategi promosi yang efektif untuk memperkenalkan bisnis di pasar baru. Konsultan/Pendamping berfokus pada memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta memastikan bahwa materi promosi dan komunikasi merek sesuai dengan karakteristik pasar yang dituju. Langkah 5: Penyesuaian Produk atau Layanan Pada tahap Langkah 5, fokus utamanya adalah untuk melakukan penyesuaian produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan di pasar baru. Konsultan/Pendamping dan usaha kelompok mikro bekerja sama untuk mengevaluasi produk atau layanan yang ada dan memutuskan apakah perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang setiap langkah yang dapat dilakukan konsultan/pendamping dalam tahap ini: o Diskusikan Kebutuhan Pasar Baru: Pendamping dan usaha kelompok melakukan diskusi mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan di pasar baru. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang apakah produk atau layanan yang ada masih relevan dan sesuai dengan pasar baru ataukah perlu dilakukan penyesuaian. o Tinjau Kembali Manfaat dan Fitur: Pendamping membantu usaha kelompok dalam meninjau kembali manfaat dan fitur produk atau layanan yang ada. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah apakah produk atau layanan masih memberikan nilai tambah yang diinginkan oleh pelanggan di pasar baru. Jika ada fitur yang tidak relevan atau perlu ditingkatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi bagaimana produk atau layanan dapat disesuaikan. o Evaluasi Perubahan yang Diperlukan: Pendamping dan usaha kelompok bekerja sama untuk mengevaluasi perubahan yang diperlukan pada produk atau layanan. Ini bisa mencakup perubahan dalam desain, spesifikasi, kualitas, atau fitur produk. Evaluasi ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan di pasar baru. o Penentuan Perubahan: Berdasarkan evaluasi, pendamping membantu usaha kelompok dalam menentukan perubahan apa yang perlu dilakukan pada produk atau layanan. Penyesuaian ini harus mengambil keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pasar baru dan mempertahankan identitas merek serta nilai unik produk atau layanan. o Implementasi Perubahan: Setelah perubahan ditentukan, pendamping dan usaha kelompok bekerja sama untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Ini melibatkan langkah-langkah praktis seperti merancang ulang produk, mengubah proses produksi, atau memperbarui layanan. Pendamping memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. o Uji Coba Internal: Sebelum perubahan diperkenalkan ke pasar baru, pendamping membantu usaha kelompok dalam melakukan uji coba internal. Ini melibatkan
157 pengujian produk atau layanan yang telah diperbarui untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan. o Feedback dan Peningkatan: Setelah produk atau layanan yang diperbarui diperkenalkan ke pasar baru, pendamping membantu dalam mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Umpan balik ini penting untuk menilai sejauh mana penyesuaian tersebut berhasil dan memenuhi kebutuhan pelanggan di pasar baru. Jika diperlukan, langkah-langkah perbaikan lebih lanjut dapat diambil. Penting untuk diingat bahwa penyesuaian produk atau layanan merupakan bagian penting dalam proses ekspansi ke wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Pendamping memastikan bahwa perubahan yang dilakukan adalah hasil dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar baru dan bahwa produk atau layanan tetap konsisten dengan nilai dan identitas merek. Langkah 6: Pengelolaan Logistik dan Distribusi Pada tahap Langkah 6, fokus utamanya adalah pengelolaan logistik dan distribusi untuk memastikan produk atau layanan dapat diantarkan dengan efisien ke pasar baru. Konsultan/Pendamping dan usaha kelompok mikro bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan strategi distribusi yang efektif. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang setiap langkah dalam tahap ini: o Diskusikan Rencana Logistik dan Distribusi: Pendamping dan usaha kelompok melakukan diskusi untuk merencanakan rencana logistik dan distribusi. Ini melibatkan identifikasi berbagai elemen seperti lokasi gudang, transportasi, jadwal pengiriman, dan manajemen persediaan. Rencana ini harus mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan kecepatan pengiriman. o Identifikasi Tantangan Logistik: Pendamping membantu dalam mengidentifikasi potensi tantangan logistik yang mungkin muncul selama proses distribusi. Ini bisa termasuk masalah terkait dengan pengiriman, penyimpanan, perijinan, dan regulasi di pasar baru. Pengidentifikasian tantangan ini penting untuk mempersiapkan solusi yang tepat. o Merancang Sistem Distribusi: Berdasarkan rencana logistik dan tantangan yang diidentifikasi, pendamping dan usaha kelompok bekerja sama untuk merancang sistem distribusi yang optimal. Ini melibatkan pemilihan jalur distribusi yang paling efisien, pemilihan pemasok atau mitra logistik, dan perencanaan aliran barang atau layanan dari tempat produksi ke pelanggan. o Solusi untuk Tantangan Logistik: Pendamping membantu dalam merumuskan solusi yang dapat mengatasi tantangan logistik yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan pemikiran kreatif untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa produk atau layanan dapat diantarkan dengan lancar ke pasar baru. o Implementasi Rencana Distribusi: Setelah sistem distribusi dirancang, pendamping dan usaha kelompok bekerja sama untuk mengimplementasikannya. Ini melibatkan langkah-langkah seperti bekerja dengan pemasok atau mitra logistik, mengatur pengiriman, dan memastikan bahwa barang atau layanan tersedia dengan tepat waktu.
158 o Monitor dan Evaluasi: Pendamping membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja distribusi. Ini melibatkan pelacakan pengiriman, penilaian kualitas layanan logistik, dan pemantauan efisiensi distribusi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan distribusi berjalan dengan baik. o Penyesuaian dan Peningkatan: Jika diperlukan, pendamping dan usaha kelompok bekerja sama untuk menyesuaikan dan meningkatkan sistem distribusi. Ini bisa mencakup perubahan dalam pemasok, metode pengiriman, atau strategi logistik untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan logistik dan distribusi merupakan aspek kritis dalam proses ekspansi ke wilayah baru atau pasar yang lebih luas. Pendamping memastikan bahwa produk atau layanan dapat diantarkan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, sehingga memenuhi harapan pelanggan di pasar baru.
159 Bahan Bacaan dan Referensi Kepemimpinan Perempuan dan Pemuda dalam Pengembangan Bisnis yang Inklusi, Berkelanjutan, Adil dan Setara Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pemuda perempuan1 Kesetaraan gender adalah salah satu nilai inti Uni Eropa. Semua orang, dalam segala keragaman mereka, seharusnya bebas untuk menjalani kehidupan yang dipilih, berkembang secara sosial dan ekonomi, berpartisipasi dan memimpin secara setara. Perempuan dan pemuda (perempuan) adalah agen utama pembangunan dan perubahan. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan pemuda sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, makmur, dan damai di mana saja. Rencana Aksi Eropean Union-Gender III. Berlanjut dari strategi kesetaraan gender EU 2020-2025, Rencana Aksi Gender III 2021-2025 menguraikan peta jalan politik dan operasional UE menuju dunia yang setara gender. Ini bertujuan untuk mengatasi penyebab struktural dari ketidaksetaraan gender dengan mengambil pendekatan yang transformatif dan berbasis hak, dan mengatasi interseksionalitas gender dengan bentuk-diskriminasi lainnya. Rencana Aksi Gender III berfokus pada 5 pilar o menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan pemuda perempuan sebagai prioritas lintas-sektor dari tindakan eksternal UE. Pada tahun 2025, 85% tindakan UE harus berkontribusi untuk mencapai tujuan ini, dengan lebih banyak tindakan yang menyertakan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan pemuda perempuan sebagai tujuan utama o bekerja sama dengan Negara Anggota UE sebagai Tim Eropa pada tingkat multilateral, regional, dan negara, dan memajukan kemitraan dengan para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, organisasi Perempuan o mempercepat kemajuan dengan fokus pada bidang-bidang kunci keterlibatan • mengakhiri kekerasan berbasis gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi • hak ekonomi dan sosial dan pemberdayaan • partisipasi dan kepemimpinan yang setara • perempuan, perdamaian, dan keamanan • transformasi hijau dan digital 1 Di interpretasi oleh Mia Ariyana dari Rencana Aksi Gender III UE untuk keperluan modul BKBM-ASPPUKOXFAM
160 memimpin dengan memberikan contoh, menjalankan model kepemimpinan yang responsif gender, adil dan setara, meningkatkan kapasitas dan keahlian, serta memperkuat dan memperluas jaringan o Fokus pada hasil, akuntabilitas, dan transparansi melalui pemantauan kualitatif, kuantitatif, dan inklusif Rencana Aksi Gender III UE, mengikuti strategi kesetaraan gender UE 2020-2025, yang menyerukan agar UE meningkatkan kontribusinya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (kesetaraan gender) di semua bidang kebijakan internal dan eksternal. (https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/gender-equality/gender-equalityand-empowering-women-and-girls_en)
161
162
163
164
165
166 Bahan Bacaan Mengatasi Hambatan Gender dalam Kewirausahaan dan Kepemimpinan bagi Anak Perempuan dan Perempuan Muda di Asia Tenggara2 Kewirausahaan merupakan fondasi sosial dan ekonomi di berbagai negara di wilayah AsiaPasifik. Di wilayah Asia-Pasifik, berbagai unit ekonomi kecil yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha menjadi penyumbang terbesar PDB sekaligus pencipta lapangan pekerjaan terbesar. Kewirausahaan merupakan sumber mata pencaharian dan menjadi cara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Usaha kecil juga berperan besar di dalam masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat serta kemungkinan lebih mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memiliki peluang kerja lebih rendah. Selain itu, kewirausahaan juga mendorong inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan solusi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Namun, di wilayah Asia-Pasifik persoalan ketidaksetaraan gender yang mendarah daging terus membatasi kontribusi perempuan melalui kewirausahaan kepada komunitas dan masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Asia Tenggara memang lebih tinggi dari wilayah lain di seluruh dunia, tetapi masih lebih rendah dari partisipasi Angkatan kerja laki-laki. Dibandingkan anak laki-laki dan laki-laki, anak perempuan dan perempuan muda di Asia Tenggara kemungkinannya lebih besar untuk tidak masuk ke dalam kelompok yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) pada usia remaja dan masa dewasa awal, tetapi kemungkinannya lebih kecil untuk dapat mengakses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi. Hambatan ini sudah ada sejak usia dini, sesuai dengan laporan UNICEF yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak Perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah, sehingga terdapat kesenjangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di abad ke-21. Lebih lanjut, perempuan juga terpusat di sektor yang kurang produktif dengan penghasilan yang rendah. Usaha milik perempuan masih kalah saing dengan usaha milik laki-laki dalam hal ukuran, profitabilitas, perizinan usaha, skalabiltas, dan ketahanan terhadap guncangan. Walaupun semua wirausaha menghadapi tantangan yang berat, wirausaha perempuan di Asia Tenggara menghadapi hambatan struktural yang lebih besar akibat norma gender yang diskriminatif, beban pengasuhan tak berbayar yang tinggi, terbatasnya akses ke aset produktif, terbatasnya peluang untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai, terbatasnya akses keuangan, tidak tersedianya jaringan kewirausahaan dan mentor, serta kebijakan, undang-undang, dan regulasi yang buta gender. Dengan hambatan tersebut, perempuan kesulitan untuk memulai dan mengembangkan usahanya, sehingga kemampuan mereka untuk menjadi agen perubahan di masyarakat menjadi terbatas. 2 Laporan : Unicef, UNDP, City Foundation dan YOUTH COLAB.
167 Berbagai hambatan dalam kewirausahaan yang dihadapi perempuan saling berkaitan dengan erat dan tidak terpisahkan-saling bertumpukan hingga menimbulkan dampak yang merugikan. Perlu diperhatikan bahwa hambatan tersebut tidak tiba-tiba muncul pada masa kedewasaan. Selama melewati masa kanak-kanak dan remaja, anak perempuan dan Perempuan muda terikat dengan dinamika relasi dan pranata sosial yang membatasi kebebasan mereka untuk berpendapat, memilih, dan mengambil keputusan sekaligus akses mereka ke berbagai sumber daya, waktu, keterampilan, informasi, dan peluang supaya mereka memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sekaligus memiliki kendali atas hasil yang didapatkannya. Sebagai contoh, akibat norma sosial yang membeda-bedakan gender, perempuan muda di Asia-Pasifik harus menghabiskan waktunya untuk pekerjaan pengasuhan tak berbayar dan pekerjaan rumah tangga tiga kali lebih banyak dari laki-laki muda, sehingga waktu untuk kegiatan selain yang tersebut menjadi terbatas. Selain itu, anak perempuan dan Perempuan muda tidak memiliki akses yang setara ke berbagai ruang untuk memperoleh pengetahuan, membentuk keterampilan, dan menjalin relasi guna mendapat peluang usaha. Mereka kurang dapat mengakses dan memegang kendali atas berbagai asset produktif. Pilihan mereka mungkin dibatasi oleh ekspektasi untuk gender tertentu seperti peran yang sesuai untuk perempuan, yang kemudian memengaruhi pilihan yang tersedia untuk mereka sejak dini sekaligus aspirasi mereka sendiri. Saat mereka beranjak dewasa, halhal tersebut akhirnya saling bertumpuk dan membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, yang kemudian berdampak signifikan pada perekonomian dan masyarakat. Melihat situasi di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan Desain yang Berpusat pada Manusia (Human-Centered Design) untuk memahami bagaimana kapasitas dan kompetensi yang dimiliki anak perempuan dan perempuan muda untuk menjadi wirausaha dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat, dan ekosistem yang lebih luas lagi seiring dengan peralihan dari masa remaja ke masa dewasa awal. Dalam suatu analisis ekosistem, dilakukan studi terhadap hubungan antara masyarakat dan lingkungannya serta biasanya ketergantungan antara manusia, organisasi, dan institusi. Oleh karena itu, analisis tersebut menggunakan sudut pandang sistemis untuk menciptakan dasar ilmiah terkait faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan perempuan serta untuk mengidentifikasi strategi yang dapat mewujudkan potensi kewirausahaan perempuan muda di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Dalam penelitian ini, kewirausahaan dimasukkan ke dalam kerangka kerja kompetensi dan pemberdayaan Perempuan yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kegiatan memulai dan menjalankan suatu bisnis saja, tetapi juga kemampuan perempuan untuk mempraktikkan kebebasan mengambil keputusan, memilih, memimpin, bertindak, dan mencapai tujuan. Selain itu, kemampuan untuk menjadi wirausaha juga meliputi kapasitas dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu kombinasi dari penelitian yang utama terhadap remaja dan anak muda (baik perempuan maupun laki-laki) berusia 10–24 tahun, survei tertulis dan daring, wawancara dengan ahli, dan kajian pustaka. Agar temuannya andal dan valid, cakupan penelitian ini meliputi wilayah Asia Tenggara dengan penelitian utama yang mendalam dilakukan di tiga negara, yaitu Indonesia, RDR Laos dan Thailand. Akan tetapi, temuan dari penelitian ini juga masih relevan untuk wilayah Asia-Pasifik dan lainnya.
168
169
170 Bahan Bacaan Poin-Poin Penting UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 1. Pasal 57 yang berbicara tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan yang berkeadilan gender. Pasal ini menekankan : a. pentingnya pengalokasian dana desa untuk program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. 2. Pasal 3: Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: a. Menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di tingkat desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat desa. b. Mengarahkan pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kelompok masyarakat di desa. 3. Pasal 6: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Termasuk Perempuan dan Kelompok Marginal: a. Menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai aspek, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. b. Memberi perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kapasitas. 4. Pasal 57: Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan Gender: a. Menegaskan pentingnya penggunaan dana desa secara adil dan berkeadilan gender. b. Mengarahkan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa untuk program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Poin-poin penting Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 2016 1. Bab III: Pengelolaan Keuangan Desa: a. Mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk pengumpulan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan desa. b. Menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. 2. Bab IV: Penyusunan Anggaran Desa:
171 a. Mengatur langkah-langkah dalam penyusunan anggaran desa, termasuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. b. Mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat desa. 3. Bab V: Alokasi Dana Desa untuk Program dan Kegiatan: a. Mengatur penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana pembangunan desa. b. Menekankan perlunya alokasi dana untuk program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, kelompok marginal, dan kesetaraan gender. Pentingnya anggaran responsive gender pada dana desa Anggaran responsif gender dalam dana desa memiliki signifikansi yang penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya penganggaran responsif gender pada dana desa: a. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Penganggaran responsif gender memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. Ini berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. b. Mengatasi Ketidaksetaraan Gender: Anggaran responsif gender membantu mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam banyak masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penganggaran yang mengutamakan kepentingan perempuan membantu mengurangi kesenjangan ini. c. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan: Dengan mengalokasikan dana desa untuk program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender, pemerintah desa dapat mendorong pengarusutamaan gender dalam seluruh tahap pembangunan. Ini melibatkan mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap perempuan dan lakilaki serta mengatasi hambatan-hambatan gender yang ada. d. Peningkatan Kualitas Program Pembangunan: Program-program yang dirancang dengan memperhatikan perspektif gender cenderung lebih efektif dan relevan bagi seluruh masyarakat. Dengan memahami kebutuhan dan kontribusi perempuan serta laki-laki, program-program tersebut dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. e. Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi: Anggaran responsif gender dapat mendukung program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anakanak. Dana dapat dialokasikan untuk program perlindungan, pelatihan, dan advokasi yang bertujuan mengurangi kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. f. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Penganggaran yang memperhatikan perempuan membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam proses
172 pengambilan keputusan di tingkat desa. Perempuan dapat lebih aktif berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan mereka. g. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas: Dengan mendukung pemberdayaan perempuan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan, penganggaran responsif gender berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas secara keseluruhan. h. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Penganggaran responsif gender adalah salah satu elemen penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada inklusi sosial, ekonomi, dan kesetaraan gender. Kesimpulan Dengan mengintegrasikan responsif gender dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dan stakeholders terkait dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan desa. Undang-Undang Desa (UU Desa) No. 6/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 2016 memberikan landasan hukum dan pedoman penting terkait pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal-pasal dalam UU Desa dan bab-bab dalam Permendagri mengarahkan pemerintah desa untuk melaksanakan penganggaran yang berkeadilan gender, memastikan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, serta merencanakan pembangunan desa dengan partisipasi aktif masyarakat.
173 Bahan-Bahan Bacaan Bisnis Inklusi3 Bisnis inklusi adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada memastikan bahwa semua individu dan kelompok, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau kemampuan, dapat berpartisipasi dalam dan mendapatkan manfaat dari aktivitas bisnis. Tujuan utama dari bisnis inklusi adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan setara, di mana semua pihak memiliki akses yang sama terhadap peluang, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan. Karakteristik utama dari bisnis inklusi meliputi: a. Kesetaraan dan Diversitas: Bisnis inklusi mendorong kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, ras, agama, latar belakang etnis, atau kondisi fisik. Ini juga menghargai dan memanfaatkan keberagaman dalam tim, pengambilan keputusan, dan strategi bisnis. b. Partisipasi Aktif: Dalam bisnis inklusi, semua pihak yang terlibat di dalam dan di sekitar bisnis diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Ini termasuk karyawan, konsumen, masyarakat lokal, dan pihak-pihak lainnya. c. Pemberdayaan: Bisnis inklusi bertujuan untuk memberdayakan individu dan kelompok yang rentan atau kurang diuntungkan. Ini bisa melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, dukungan keuangan, dan akses ke peluang ekonomi. d. Keadilan Ekonomi: Bisnis inklusi berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mewujudkan distribusi manfaat yang lebih merata di antara semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Ini dapat dilakukan melalui praktik bisnis yang berkelanjutan dan adil. e. Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: Bisnis inklusi mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Ini berarti memastikan bahwa dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dikelola dengan baik. f. Transparansi dan Komunikasi Terbuka: Bisnis inklusi mempromosikan transparansi dalam praktik bisnis, komunikasi terbuka dengan stakeholder, serta pelaporan yang jujur tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. g. Kemitraan dan Kolaborasi: Bisnis inklusi mendorong kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain, termasuk pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang lebih besar. 3 Diinterpretasi dan dirangkum oleh Mia Ariyana, untuk kepentingan Modul Balai Kegiatan Belajar Masyarakat (BKBM)-ASPPUK-OXFAM
174 h. Pertumbuhan Berkelanjutan: Bisnis inklusi tidak hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Bisnis inklusi tidak hanya menguntungkan individu dan kelompok yang terlibat, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Bisnis inklusi mengubah paradigma bisnis tradisional dengan mengintegrasikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam semua aspek operasionalnya. Bisnis inklusi dalam konteks perkebunan kelapa sawit dan industri seafood (produk perikanan dan hasil laut) bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja, masyarakat lokal, dan kelompok yang rentan, dapat mengakses peluang, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh industri tersebut. Bisnis inklusi berfokus pada menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, adil, dan setara, serta memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak merugikan lingkungan atau masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa langkah dan konsep yang dapat diterapkan dalam bisnis inklusi pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri seafood: 1. Pemberdayaan Pekerja dan Masyarakat: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja dalam perkebunan kelapa sawit dan industri seafood untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan meningkatkan produktivitas. Mendorong partisipasi aktif dan pengambilan keputusan dari masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. 2. Kesetaraan Gender: Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemuda dalam berbagai tingkatan bisnis pada semua rantai pasok dan rantai nilai, termasuk posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Mengatasi hambatan yang membatasi perempuan dalam mengakses peluang dan sumber daya. 3. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Menerapkan praktik perkebunan kelapa sawit dan praktik perikanan yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Melibatkan komunitas dalam upaya pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya laut. 4. Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial: Membangun komunikasi terbuka dan transparansi dengan masyarakat lokal, stakeholder, dan konsumen mengenai praktik bisnis, dampak lingkungan, dan kondisi kerja. Melibatkan masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap praktik bisnis. 5. Peningkatan Nilai Tambah dan Keadilan Ekonomi: Mengupayakan penciptaan nilai tambah dalam rantai pasokan, sehingga manfaat ekonomi lebih merata di antara para pelaku bisnis dan masyarakat lokal. Mengurangi risiko ketidaksetaraan ekonomi dan pembagian manfaat yang tidak merata.
175 6. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lokal yang berfokus pada kemitraan, pelatihan, dan akses ke pasar. Mendukung program bisnis sosial atau koperasi yang dapat memberdayakan komunitas lokal secara ekonomi dan sosial. 7. Kepatuhan dan Sertifikasi: Mematuhi standar internasional terkait lingkungan, hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang adil. Mendapatkan sertifikasi yang mengakui praktik bisnis yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam bisnis inklusi pada perkebunan kelapa sawit dan industri seafood, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Perspektif Oxfam tentang bisnis inklusif Oxfam percaya bahwa strategi bisnis inklusif yang berhasil harus didasarkan pada tiga prinsip: 1. Memperbaiki kondisi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan: Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, akses pasar yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, akses ke barang dan jasa, dan harga yang menguntungkan masyarakat miskin. 2. Menciptakan nilai bersama: Masyarakat berpenghasilan rendah diintegrasikan ke dalam rantai nilai yang efisien untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki kondisi kehidupan dan menciptakan rantai nilai yang lebih efisien, tangguh dan kompetitif. 3. Bisnis komersial yang sukses: Peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, peluang diferensiasi, dan memasukan kelompok masyarakat miskin dan marjinal dalam target perluasan pasar, menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Pendekatan bisnis ini dapat memiliki dampak transformatif pada kemiskinan. Melibatkan kelompok masyarakat miskin dan marjinal dalam rantai pasokan saja, tidak cukup. Laporan Oxfam 'Ripe for Change', yang diluncurkan kampanye global Behind the Barcodes untuk mengakhiri penderitaan manusia dalam pasokan rantai makanan, mengidentifikasi praktik bisnis yang menyebabkan komunitas miskin terjebak dalam kemiskinan karena fokus tanpa henti pada maksimalisasi keuntungan oleh sektor swasta. Agar model bisnis dianggap benar-benar inklusif, ia harus beralih dari tujuan sekedar mendapatkan keuntungan atau memaksimalkan keuntungan. Tantangan lain, model bisnis ini bergantung pada bagaimana menemukan peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bukan hanya pada memenuhi kebutuhan saja. Karena solusi bisnis seperti itu belum tentu sesuai dengan prioritas komunitas masyarakat miskin. Jadi, model ini belum bisa memberikan semua jawaban terhadap masalah yang dihadapi dalam bisnis inklusi. Ringkasan (The Future of business : Shaping inclusive growth in South-East Asia. © Oxfam International September 2018.)
176 Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir tetapi juga menghadapi tantangan serius, terutama tingkat ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Solusi-solusi mulai muncul, dan para pemimpin di wilayah ini telah sepakat bahwa pertumbuhan inklusif adalah langkah ke depan. Ekonomi yang inklusif memerlukan bisnis-bisnis inklusif. Meskipun masih dalam tahap awal, kita dapat melihat potensi bisnis dalam memberikan solusi-solusi. Berbagai model bisnis yang lebih adil sedang muncul, mulai dari inisiatif untuk mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan di sektor garmen dan pertanian di Kamboja, hingga bisnis inklusif yang bekerja dengan komunitas miskin di Thailand dan Lao PDR, serta usaha sosial Fair Trade yang labanya dikembalikan kepada para produsen. Juga semakin jelas bahwa ada spektrum sejauh mana bisnis-bisnis di Asia Tenggara berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial mereka. Pada intinya, setiap bisnis seharusnya memiliki kewajiban yang mendasar dan diakui secara universal untuk menghormati hak asasi manusia dan membayar upah yang memungkinkan pekerja untuk mewujudkan hak-hak ini. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pendekatan sukarela dan mandiri yang ditujukan untuk mengatasi keprihatinan para pemangku kepentingan untuk melindungi reputasi mereka, adalah langkah lebih maju dan semakin umum di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, strategi ini dinilai sebagai pendekatan yang lebih mencerahkan, dengan tujuan mengidentifikasi area-area di mana bisnis dan masyarakat dapat saling mendapatkan manfaat. Model bisnis inklusif, yang sangat populer dalam sektor pertanian, berupaya mengatasi kemiskinan, dengan cara perusahaan bekerja sama dengan komunitas miskin dalam rantai nilai mereka. Namun, model-model ini tidak dapat menjawab semua permasalahan yang ada. Model-model hibrid dan kewirausahaan sosial, yang mengejar tujuan ganda berupa adanya keberlanjutan finansial dan tujuan sosial, dapat membebaskan Perusahaan atau bisnis dari berfokus pada memaksimalkan keuntungan saja. Ini adalah model bisnis di masa depan.. Pembuat kebijakan, investor, kewirausahaan sosial, dan komunitas bisnis, dapat membantu memperluas dan menyebarkan model pendekatan bisnis seperti ini di wilayah nya masingmasing. Niat kami adalah menginspirasi para pemimpin bisnis, di manapun mereka berada dalam spektrum bisnis inklusif, dan membantu mewujudkan model-model bisnis yang lebih adil yang akan mendorong ekonomi inklusif yang kita semua inginkan di seluruh Asia Tenggara dan lebih luas lagi.
177
178
179
180
181
182 Bahan Bacaan Pengembangan BUMDes Inklusi dan Berkelanjutan Sebagai Layanan Pengembangan Ekonomi Lokal Pembangunan ekonomi di tingkat desa memiliki peran krusial dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh negara. Salah satu instrumen yang telah diakui sebagai kunci dalam menggerakkan perekonomian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan entitas ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah desa dengan tujuan mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mencapai kemandirian desa. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai BUMDes, peran dan manfaatnya, tantangan yang dihadapi, serta beberapa contoh sukses implementasinya. Konsep dan Landasan BUMDes BUMDes merupakan hasil dari konsep pemberdayaan ekonomi lokal yang bertumpu pada prinsip-prinsip otonomi, partisipasi, dan kemandirian. Landasan hukum dan kebijakan yang mengatur BUMDes bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem pemerintahan dan kerangka regulasi yang berlaku. Namun, pada umumnya, BUMDes diatur dalam konteks peraturan pemerintah daerah atau undang-undang yang mengatur pemerintahan desa. Peran dan Manfaat BUMDes A. Pemberdayaan Ekonomi Lokal BUMDes berperan sebagai katalisator pengembangan ekonomi lokal. Melalui berbagai usaha dan inisiatif ekonomi, seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kerajinan, dan jasa, BUMDes membantu menggerakkan roda ekonomi desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. B. Meningkatkan Akses Keuangan Salah satu kendala utama bagi masyarakat desa dalam mengembangkan usaha adalah akses terhadap modal dan layanan keuangan. BUMDes dapat menjadi lembaga perantara yang membantu masyarakat desa mengakses sumber daya keuangan, seperti pinjaman modal usaha dan produk perbankan lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan inklusivitas keuangan di wilayah pedesaan. C. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Sosial Seiring dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, BUMDes juga dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, air bersih, sanitasi, dan pendidikan.
183 Tantangan dan Hambatan Implementasi BUMDes A. Manajemen dan Keberlanjutan Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada manajemen yang efektif dan tata kelola yang baik. Banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam mengelola aset dan operasi bisnis mereka secara efisien. Selain itu, masalah keberlanjutan juga bisa muncul apabila BUMDes tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung operasional dan pengembangan bisnis. B. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen bisnis pada tingkat desa bisa menjadi hambatan dalam menjalankan BUMDes dengan baik. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota BUMDes menjadi penting agar mereka dapat mengelola bisnis dengan profesional dan berdaya saing. C. Akses Pemasaran dan Teknologi Masyarakat desa sering kali menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang lebih luas dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. BUMDes perlu mengatasi hambatan ini dengan mencari kemitraan atau peluang pemasaran yang lebih besar serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produk mereka. Contoh Sukses BUMDes di Berbagai Negara A. Indonesia: Desa Tani Maju, Jawa Barat Desa Tani Maju di Jawa Barat merupakan contoh sukses BUMDes yang berfokus pada sektor pertanian dan agrobisnis. Melalui BUMDes, petani di desa ini dapat mengakses permodalan, pelatihan pertanian modern, dan pemasaran hasil pertanian secara bersama-sama. Hasilnya, produksi pertanian meningkat dan pendapatan petani menjadi lebih stabil. B. India: Ralegan Siddhi, Maharashtra Ralegan Siddhi adalah contoh sukses BUMDes di India yang telah berhasil mengubah desa yang dulu kering dan tandus menjadi model kemandirian dan keberlanjutan. BUMDes di desa ini mengelola berbagai usaha, seperti pertanian organik, pengelolaan air, dan pengembangan infrastruktur. Desa ini sekarang menjadi contoh dalam praktik pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Kesimpulan BUMDes memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan kemandirian desa. Dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, BUMDes dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan
184 infrastruktur, dan akses keuangan. Meskipun menghadapi tantangan, contoh-contoh sukses BUMDes dari berbagai negara membuktikan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif di tingkat desa. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangatlah penting untuk mengembangkan BUMDes sebagai alat yang efektif dalam pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan desa. (Sumber: http://seputarbirokrasi.com/mendorong-pembangunan-ekonomi-lokal-dankemandirian-desa-melalui-bumdes/) BUMDes: Definisi, Tujuan dan Fungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh desa dan dioperasikan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep BUMDes bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi di tingkat desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan modal yang ada di desa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai BUMDes: Kepemilikan dan Pengelolaan: BUMDes dimiliki oleh desa atau pemerintah desa dan dijalankan oleh masyarakat desa. Ini memberikan kontrol lokal terhadap operasi dan pengelolaan BUMDes, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan dan potensi desa. Tujuan Utama: Tujuan utama dari BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan ekonomi lokal. Ini dapat dicapai melalui berbagai jenis usaha, termasuk pertanian, perikanan, industri kerajinan, pariwisata, dan lainnya. Fungsi-Fungsi BUMDes: Pengembangan Ekonomi: BUMDes berperan dalam mengembangkan ekonomi desa dengan cara menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Pemberdayaan Masyarakat: BUMDes mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha dan alokasi hasil usaha. Pengembangan Infrastruktur: BUMDes dapat berperan dalam mengembangkan infrastruktur penting seperti irigasi, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan Sosial: BUMDes juga dapat mendukung program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya dan Modal: BUMDes menggunakan berbagai sumber daya dan modal, termasuk lahan pertanian, peralatan, tenaga kerja, dan modal keuangan. BUMDes dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk menciptakan nilai tambah. Kerjasama dan Kemitraan: BUMDes dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor
185 swasta. Kemitraan ini dapat membantu dalam penyediaan modal, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas. Tantangan dan Peluang: Meskipun BUMDes memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi desa, ada juga tantangan yang harus diatasi seperti manajemen yang efektif, akses ke pasar yang terbatas, dan perencanaan yang matang. Namun, dengan dukungan yang tepat, BUMDes dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. BUMDes merupakan inisiatif yang penting dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tingkat desa. Dengan adanya BUMDes, diharapkan bahwa masyarakat desa dapat lebih mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah mereka.
186 Bahan Bacaan Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan4 4 Di capture dari buku Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan. Disusun oleh :Pius Sugeng Prasetyo, Tutik Rachmawati,, Theresia Gunawan, Yosefa, Trisno Sakti Herwanto, Kristian W. Wicaksono. Dukungan Kerjasama Fredrich Ebert Stiftung dan Universitas Katolik Parahyangan, 2017.
187
188
189
190
191
192
193 Bahan Bacaan Literasi Financial Sebagai Kecakapan Hidup5 Pengertian literasi keuangan secara umum dan Literasi Keuangan Inklusi Literasi finansial adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi dengan baik. Ini melibatkan pemahaman tentang konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan pengelolaan risiko. Literasi keuangan juga melibatkan keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang cerdas, seperti membandingkan produk keuangan, mengelola utang, dan merencanakan keuangan jangka Panjang. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Pengertian inklusi finansial sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu. Literasi finansial sebagai salah satu literasi dasar menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan. Literasi finansial juga memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan pasar bebas dan juga sebagai warga negara dan warga dunia yang bertanggung jawab dalam pelestarian alam dan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip Literasi Keuangan 1. Keutuhan (holistik): Literasi keuangan harus bersinergi dengan lima literasi dasar lainnya, dengan kecakapan abad ke-21. 2. Keterpaduan (terintegrasi): Literasi keuangan harus terintegrasi dengan kompetensi, kualitas karakter, dan berbagai ranah, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 3. Responsif terhadap kearifan lokal dan ajaran religi: Literasi keuangan harus mempertimbangkan kearifan lokal dan ajaran religi yang beragam di Indonesia. 5 Sumber bacaan: Gerakan Literasi Nasional, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional
194 4. Responsif kesejagatan: mempertimbangkan, tanggap, dan memanfaatkan hal-hal yang berkenaan dengan literasi finansial yang berasal dari mana saja (bersifat universal). 5. Inklusif: merangkul semua pihak dengan terbuka dan setara; membuka kesempatan atau peluang serta kemungkinan-kemungkinan yang berasal dari pihak lain. 6. Partisipatif: melibatkan, mendayagunakan, memanfaatkan berbagai pemangku kepentingan literasi finansial, dan berbagai sumber daya yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan. 7. Kesesuaian perkembangan psikologis, sosial, dan budaya: bahan-bahan, program, dan kegiatan literasi finansial selaras dengan perkembangan individu, perkembangan sosial, dan budaya yang melingkupi atau menaungi individu 8. Keberlanjutan: seluruh program, kegiatan, dan hasilnya harus berlanjut dan saling menopang. 9. Keakuntabelan semua program, kegiatan, dan hasil literasi finansial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan literasi serta bisa diakses dan dikaji kembali oleh pihak lain.
195
196 Bahan Bacaan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah6 Inklusi keuangan, merujuk pada akses yang luas dan adil terhadap layanan keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, investasi, dan pembayaran elektronik. Inklusi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dan bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan layanan keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ini melibatkan ketersediaan akses, pengadaan layanan, penggunaan layanan, dan kualitas layanan keuangan. Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam konteks UKM, literasi keuangan memungkinkan pemilik bisnis untuk memahami dan mengelola keuangan bisnis mereka dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep keuangan, pemilik UKM dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik, seperti mengelola arus kas, mengoptimalkan pengeluaran, dan mengelola risiko keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan bagi UKM. Dengan adanya inklusi keuangan, UKM dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan, seperti membuka rekening bank, memperoleh pinjaman, dan menggunakan layanan pembayaran elektronik. Ini memungkinkan UKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan meningkatkan aksesibilitas keuangan mereka. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah. Pada tahun 2017, literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya berkisar antara 28% hingga 29,7%. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan penggunaan pengetahuan keuangan. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Peningkatan literasi keuangan sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Dengan literasi keuangan yang baik, individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mengoptimalkan pengeluaran mereka. Untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan di Indonesia, OJK telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melalui program literasi keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keuangan masyarakat. Program-program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, OJK juga telah mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas dan adil terhadap layanan keuangan bagi 6 Disarikan dari hasil penelitian: Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Financial Technology Terhadap Personal Finance Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lebak Banten. Yoko Tristiarto, Wahyudi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
197 masyarakat. Dengan adanya inklusi keuangan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan, asuransi, investasi, dan pembayaran elektronik. Ini akan membantu meningkatkan literasi keuangan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan dan program-program literasi keuangan yang efektif. Di Indonesia, hanya ada 13 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang berada di atas ratarata nasional indeks literasi keuangan. Sementara rata-rata nasional indeks literasi keuangan Indonesia yang hanya berkisar 29,70%. Literasi keuangan juga merupakan hal yang sangat penting untuk menangani keuangan setiap hari dalam membantu individu. Literasi keuangan akan menghasilkan suatu perencanaan keuangan yang nantinya akan berguna bagi individu sendiri dalam mengelola keuangan. Akan sangat berguna sekali jika semenjak usia yang masih muda melek literasi keuangan. Jika sedari muda sudah melek akan literasi keuangan, maka akan terjadi sebuah pengelolaan yang baik dalam keuangan bagi individu tersebut. Menurut Bank Indonesia (2014), ada beberapa alasan mengapa sangat diperlukan keuangan inklusi, yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Tingkat inklusi keuangan Indonesia, menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah 59,7% pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 8,1% menjadi 67,8%. Hal ini dikarenakan pilar-pilar dari inklusi keuangan yaitu akses, pengadaan layanan jasa keuangan, penggunaan layanan jasa keuangan dan kualitas masih kurang di Indonesia. Kemudian, dari gambar di atas juga, memperlihatkan bahwa Jakarta berada pada peringkat pertama untuk Indeks Keuangan Inklusi (IKI) hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta selain memiliki literasi keuangan yang yang tinggi juga memiliki inklusi keuangan yang tinggi. dan Jawa Barat berada di peringkat 10 dari 34 propinsi Financial Technology (FinTech) adalah istilah yang digunakan oleh perusahaan dalam menggunakan teknologi keuangan yang modern. Dimana perusahaan ini tidak memiliki banyak ekuitas, namun memiliki ide atau gagasan yang akhirnya menjual nilai valuasi dari perusahaannya. Literasi keuangan dan inklusi keuangan, FinTech adalah sebagai salah satu wadah untuk mencapai keefektifan dan keefisienan atas keuangan dari individu. Penggunaan FinTech sendiri dianggap lebih mudah karena hanya dengan melalui smartphone dapat mengakses dan memantau keuangan baik dari sisi informasi dan penggunaannya, hal ini sejalan dengan prinsip dari literasi keuangan dan inklusi keuangan. Sehingga individu yang menggunakan FinTech akan membentuk personal finance dalam merencanakan dan mengambil keputusan keuangan. Personal Finance, menggambarkan cara dimana seorang individu berperilaku ketika dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat.
198 Di Indonesia literasi keuangan dan inklusi keuangan yang paling tinggi adalah di sektor jasa keuangan perbankan. Hal ini berpengaruh pada kegiatan savings, payment, borrowing dalam kegiatan personal finance. Dalam literasi keuangan, pengetahuan mengenai keuangan dasar dalam hal manfaat serta risiko. Personal finance dalam jasa perbankan di dunia FinTech menjadi lebih efektif dan efisien, namun perlu digarisbawahi, bahwa selalu ada risiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Pertumbuhan UMKM yang terus mengalami peningkatan menyebabkan persaingan di dunia usaha semakin kompetitif. Sehingga dibutuhkan peran dari seorang pemilik usaha untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu perannya, yaitu mengambil keputusan yang tepat dalam manajemen keuangan dan personal finance. Dalam manajemen keuangan dan personal finance terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bagi para pelaku UMKM, yaitu permasalahan mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan.
199 Kumpulan Permainan Kreatif Untuk Ice Breaking Permainan ini disiapkan sebagai salah satu metode pendekatan pembelajaran kreatif dan interaktif bagi kelompok perempan dan pemuda. Tujuannya agar peserta dapat menerima pelajaran dengan mudah, menangkap pesan pembelajaran dengan cepat serta mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. Untuk itu : Ingatlah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung selama bermain game atau ice breaking ini. Selain itu, pastikan untuk menyampaikan pesan dan tujuan dari permainan tersebut sehingga peserta dapat memahami dan mengambil manfaat dari aktivitas tersebut. I. Permainan "Inklusi Rantai Pasok" Deskripsi: Game ini bertujuan untuk memahami pentingnya inklusi dalam rantai pasok dan nilai, serta bagaimana setiap anggota komunitas dapat berkontribusi secara aktif. Tata Cara Bermain: 1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil. 2. Setiap kelompok menerima gambar atau kartu yang mewakili berbagai tahapan dalam rantai pasok dan nilai. 3. Setiap kelompok ditugaskan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi kelompok perempuan dan pemuda dalam setiap tahap tersebut. 4. Setelah waktu tertentu, setiap kelompok harus menyajikan hasil diskusi mereka kepada seluruh peserta. 5. Selanjutnya, setiap kelompok dipersilakan untuk bertukar kartu dengan kelompok lain untuk menunjukkan pentingnya kolaborasi dan inklusi di seluruh rantai pasok dan nilai. 6. Diskusikan hasil dari permainan ini dan bagaimana inklusi dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan rantai pasok dan nilai. II. Permainan "Kepemimpinan Inklusif Berkelanjutan" Deskripsi: Game ini dirancang untuk memahami pentingnya kepemimpinan inklusif dalam mencapai keberlanjutan dalam bisnis. Tata Cara Bermain: 1. Bagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan perwakilan perempuan dan pemuda dalam setiap kelompok.
200 2. Setiap kelompok mendapatkan skenario atau permasalahan yang terkait dengan rantai pasok dan nilai dalam suatu bisnis atau komunitas. Contoh; Persoalan dalam perkebunan sawit : a. Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Praktik perluasan perkebunan sawit sering kali berdampak pada deforestasi dan kerusakan habitat alam, yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan perubahan iklim. b. Hak Asasi Manusia: Perluasan perkebunan sawit kadang-kadang melibatkan penggusuran paksa dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas adat dan masyarakat lokal, yang seringkali mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan perkebunan sawit. c. Ketenagakerjaan Buruk: Kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan kurangnya hak karyawan sering kali menjadi masalah di perkebunan sawit, terutama di beberapa daerah di mana perlindungan pekerja masih terbatas. d. Penggunaan Pestisida dan Bahan Kimia: Penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya dalam produksi sawit dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. e. Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal: Masyarakat lokal terutama kelompok perempuan dan pemuda seringkali tidak terlibat secara adil dalam manfaat ekonomi dari industri sawit, sehingga dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Produk Perikanan a. Overfishing: Praktik penangkapan ikan yang berlebihan bisa mengarah pada kelebihan tangkapan (overfishing) dan penurunan stok ikan, yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan hidup sumber daya ikan dan mata pencaharian masyarakat nelayan. b. Pencemaran Laut: Penggunaan bahan kimia dan polusi dari industri serta limbah domestik dapat mencemari perairan, merusak ekosistem laut, dan mengancam keberlanjutan tangkapan ikan. c. Ketidaksetaraan Akses dan Manfaat: Pada beberapa kasus, akses yang tidak merata terhadap sumber daya perikanan dan manfaatnya dapat menyebabkan konflik di antara masyarakat lokal dan pihak lain yang memiliki akses lebih besar. d. Pengelolaan yang Lemah: Kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan tangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan praktik ilegal. e. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi ikan dan ketersediaan pangan, berdampak pada mata pencaharian nelayan dan kesejahteraan masyarakat.