Laporan Kinerja Tahun 2021 KPPN Semarang I

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………… i

IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1

B. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI................................................. 1

C. PERAN STRATEGIS………..…………………………………………………………………………….. 5

D. SISTEMATIKA LAPORAN…….……………………………………………………………………….. 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..……………………………………………………………………………….. 12

A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………………………………………………. 12

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA ……………………………………………………………. 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………………………………………. 22

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI………………………………………………..………………… 22

B. REALISASI ANGGARAN …………………………………………………………………………….... 151

C. KINERJA LAINNYA………………………………………………………………………………………. 160

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………. 182

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I KONTRAK KINERJA TAHUN 2021
LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
LAMPIRAN III FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
LAMPIRAN IV LAPORAN CAPAIAN IKU TRIWULAN IV TAHUN 2021
LAMPIRAN V CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2021
LAMPIRAN VI LAPORAN CAPAIAN IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN (PKPA) TAHUN 2021
LAMPIRAN V ND-29/PB.1.2022 PELAPORAN KINERJA DAN ACHIEVEMENT
TAHUN 2021 DILINGKUNGAN DJPB

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021 ii

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

RINGKASAN
EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
Tahun 2021 ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 dan disempurnakan dengan KMK-14/2017. Adapun data yang disajikan
dalam laporan ini adalah data capaian pengelolaan kinerja selama tahun 2021 yang disusun
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.1/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KPPN Semarang I telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu
Three di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Januari
2021 dan Kemenkeu Four dan Five Tahun 2021 pada tanggal 31 Januari 2021 di Aula
KPPN Semarang I. Sedangkan dengan adanya pergantian Pimpinan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I maka dilaukan penandatanganan Kontrak
Kinerja Kemenkeu komplemen pada tanggal 2 Juni 2021. Adapun Indeks Kinerja Utama
(IKU) yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2021 merupakan IKU yang disusun oleh
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
KPPN yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Rencana
Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2020-2024, dan Rencana Kerja Ditjen
Perbendaharaan serta penetapan Inisiatif Strategis Kemenkeu Three Tahun 2021.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2021 diperoleh Nilai Kinerja Organisasi
(NKO) KPPN Semarang I yaitu sebesar 109.09 sedangkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
tahun 2020 sebesar 108.47, sehingga NKO pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar
0.62 dari NKO tahun 2020. Adapun rincian kenaikan capaian untuk setiap IKU yang
mengalami kenaikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Realisasi Realisasi Kenaikan

No IKU 2020 2021

1 Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN 96,04 96,20 0,16

2 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,92 4,93 0,01

3 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 92,12 92,42 0,30

4 Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas 3,84 3,97 0,13

5 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 93,31 93,90 0,59

6 Nilai kinerja penyaluran dana transfer ke 98,70 99,38 0,68
Daerah dan Dana Desa

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021 iii

7 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas 87,96 92,83 4,87
kepatuhan internal
85,66 88,69 3,03
8 Nilai rata-rata hard competency pegawai 98,15 100 1,85

9 Persentase pengelolaan BMN yang optimal

Pada sisi pengelolaan anggaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe
A1 Semarang I sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara telah merealisasikan penyerapan
DIPA TA 2021 untuk semua jenis belanja sebesar 97.45% %, yaitu Rp 19,778,262,671,935,-
dari total pagu sebesar Rp 20,295,322,398,000,-. dan selaku satker sebesar 98.74% % yaitu
Rp 3,752,472,972,- dari total pagu sebesar Rp. 3,800,335,000,. Kualitas pemanfaatan
anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga
memperhitungkan juga ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta
upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang berkualitas
harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Selain capaian kinerja utama atas kontrak kinerja Tahun 2021, capaian kinerja lainnya
selama tahun 2021 antara lain:
1. Peringkat ke dua Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1

Provinsi Tahun 2021 (KEP-330/PB.1/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang
Penetapan Peringkat Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi
Tahun 2021);
2. KPPN terbaik rekonsiliasi (First Upload Terbanyak) Kategori KPPN dengan jumlah
satuan kerja diatas 100 satker;
3. Juara ke tiga Penilaian Hasil pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah;
4. Juara ke dua Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tingkat KPPN Lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Tengah;
5. Juara Pertama sebagai KPPN Terbaik I Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun
Anggaran 2021 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021 iv

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PERAN STRATEGIS
SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kinerja organisasi serta

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, maka
setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, bahwa
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat
Kementerian/Lembaga berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1
Semarang I tahun 2021 disusun sebagai bentuk wujud pertanggung jawaban atas pencapaian
tujuan/ sasaran strategis instansi dan sebagai umpan balik untuk mendorong peningkatan
kinerja di tahun-tahun mendatang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal ini Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN tipe A1 yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Jawa Tengah.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

1

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas disebutkan KPPN tipe
A1 mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara;
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran;
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN menyelenggarakan fungsi :
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan

perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban

bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relation management).
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan

(Treasury Management Representative)
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas Kerjasama ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. Pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan administasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

2

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I
terdiri dari :
a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pencairan Dana;
c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
d. Seksi Bank;
e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
f. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPPN SEMARANG I

KEPALA KANTOR

KASUBBAG UMUM

PTPN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENCAIRAN DANA MSKI BANK VERA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN secara optimal, efisien dan
efektif serta mampu memberikan pelayanan yang prima, perlu didukung dengan tersedianya
sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
dari instansi pemerintah. Pegawai Lingkup KPPN Tipe A1 Semarang I adalah 35 pegawai
dengan komposisi sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

3

Jumlah Pegawai KPPN Tipe A1 Semarang I
Berdasarkan Golongan
Per 31 Desember 2021

Gol. Gol. Gol. Gol. Jumlah
No Subbag / Seksi IV (orang)
1
I II III 1 9
- 11
1 Subbagian Umum - 17 6
1
2 Seksi Pencairan Dana - 19 - 5
- 3
3 Seksi Manajemen Satker dan - - 6 3 1
35
Kepatuhan Internal

4 Seksi Bank - 22

5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi - -3

6 Jabatan Fungsional - -1

Jumlah - 4 28

Jumlah Pegawai KPPN Tipe A1 Semarang I
Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2021

No Subbag / Seksi SD SLTP SLTA D I S1/ Jumlah
D III S2
1 Subbagian Umum -- 1 -
D IV (orang)

35 -9

2 Seksi Pencairan - - 3 - - 71 11

Dana

3 Seksi Manajemen - - 11 2 2- 6
- - 2 - 21 5
Satker dan

Kepatuhan Internal

4 Seksi Bank -

5 Seksi Verifikasi dan - - -- - 3- 3

Akuntansi - -- -1 1
- 53 5 20 2 35
6 Jabatan Fungsional -

Jumlah -

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

4

Jumlah Pegawai KPPN Tipe A1 Semarang I
Berdasarkan Usia

Per 31 Desember 2021

s.d 29 30 s.d 40 s.d > 50 Jumlah
No Subbag / Seksi tahun (orang)

thn 39 thn 49 thn 4 9
5 11
1 Subbagian Umum 1 22 4 6

2 Seksi Pencairan Dana -4 2 2 5
1 - 3
3 Seksi Manajemen Satker dan - 1 - 1
1 15 35
Kepatuhan Internal 1
1
4 Seksi Bank -2 8

5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi - 2

6 Jabatan Fungsional --

Jumlah 1 11

C. PERAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang I merupakan KPPN tipe
A1 Provinsi dengan total pagu yang dikelola sebesar Rp 20,295,322,398,000,- dengan jumlah
satker sebanyak 131 satker yang meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota
Semarang,Kota Salatiga, Kab. Kendal dan Kab Semarang. KPPN Semarang I memiliki
peranan strategis dalam penyaluran dana APBN bagi pelaksanaan pembangunan di Jawa
Tengah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang
keamanan, infrastruktur, kesehatan,pendidikan dan lain-lain. Adapun pembangunan
infrastrukstur yang penyaluran dananya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Semarang I antara lain pembangunan Kawasan Industri Batang, Penataan Pasar
Johar Semarang, pembangunan Flyover Ahmad Yani Semarang, Pembangunan Tol
Semarang Demak dan Pembangunan Jembatan Lodukuh Temanggung Jawa Tengah, serta
pembangunan fasilitas publik lainnya.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

5

Pembangunan di wilayah Jawa Tengah yang penyaluran dananya melalui
KPPN Semarang I

Pembangunan Pasar Djohar Semarang

Pembangunan Kawasan Industru Batang

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

6

Pembangunan Fly Over Ahmad Yani Semarang

Pembangunan Tol Semarang - Demak

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

7

Pembangunan Jembatan Lodukuh Temanggung

Isu strategis yang dihadapi pada tahun 2021 sampai dengan triwulan IV tahun 2021
menjadi masa yang sulit bagi bangsa Indonesia karena masih berlanjutnya pandemi Corona
Virus Disease (COVID-19) yang menimbulkan dampak yang luar biasa di segala aspek.
Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat serta penetapan COVID-19 sebagai pandemi global
oleh WHO, menyebabkan beberapa Kementerian Negara/Lembaga harus melakukan
kebijakan untuk melaksanakan Work From Home (WFH) bagi pegawainya, tak terkecuali di
Kementerian Keuangan.
Adapun pengaruh pandemi COVID-19 antara lain:
1. Kebijakan Work From Home bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Work From Home atau bekerja dari rumah merupakan salah satu Inisiatif Strategis
Kementerian Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 302/KMK.01/2019. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut
Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan, yang mengatur mengenai kehadiran pegawai yang
melaksanakan tugas di kantor dan pegawai yang melaksanakan tugas secara Work From
Home (WFH) maka mulai 16 Maret 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 pegawai di
Lingkup Kementerian Keuangan diperbolehkan untuk melaksanakan tugas kedinasan
melalui tempat kediaman.
Dengan diterapkannya WFH ini maka terdapat beberapa manfaat khususnya bagi
pegawai, yaitu hemat biaya dan hemat waktu. Karena pegawai tidak perlu lagi untuk

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

8

datang ke kantor dan pegawai bisa melakukan presensi cukup menggunakan aplikasi
yang tersedia di handphone, sedangkan kendala dalam melaksanakan WFH salah
satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pegawai. Untuk
KPPN Semarang I kebijakan WFH dilaksanakan sampai dengan bulan September 2021
dengan surat Kepala KPPN nomor ST-74/WPB.14/KP.01/2021 tanggal 6 September
2021. Setelah itu dilaksanakan kerja dengan WFO dengan mematuhi protokol kesehatan.

2. Adanya perubahan proses bisnis pada KPPN
Sesuai dengan SE-25/PB/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut

Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diatur bahwa kegiatan pelayanan pada KPPN tetap
berjalan akan tetapi diarahkan menggunakan sarana online yang tersedia.
Beberapa peraturan yang diterbitkan oleh kantor pusat dalam masa pandemi COVID-19
antara lain:

Dasar hukum Perubahan proses bisnis

SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 Perubahan tentang mekanisme pengiriman

hal Mekanisme Pengiriman Dokumen SPM yang semula menyampaikan hardcopy

tagihan secara Elektronik pada masa SPM ke KPPN berubah menjadi

Keadaan Darurat Covid-19 menggunakan aplikasi eSPM

SE Menteri Keuangan Nomor Adanya perubahan/realokasi anggaran,
6/MK.2/2020 tentang Refocussing diutamakan untuk kegiatan dan pendanaan
kegiatan dan realokasi Anggaran K/L dalam rangka penanganan Covid-19
dalam rangka penangangan Covid-19

KMK-06/KM.7/2020 tentang Penyaluran Adanya simplifikasi dokumen persyaratan
DAK Bidang Kesehatan dan BOK penyaluran DAK Fisik yang harus diupload di
dalam rangka Penanganan Covid-19 aplikasi OMSPAN
dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anggaran no. 306/PB.2/2020

Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Perubahan pelaksanaan monev kepatuhan

Negara Nomor ND-436/PB.3/2020 bank/pos persepsi yang semula on site

menjadi online

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

9

Surat Direktur Sistem Manajemen Narahubung/Person in Charge diperbolehkan

Investasi Nomor S-87/PB.4/2020 hal menyampaikan ke KPPN dengan surat resmi

Langkah Pencehgahan Penyebaran bahwa permintaan dokumen penyaluran UMi

Covid-19 dalam pelaksanaan Monev tidak dapat dipenuhi karena alasan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) PSBB/penerapan physical distancing

3. Pengelolaan Kinerja
Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pengelolaan kinerja sampai dengan triwulan

IV tahun 2021 mengalami perbedaan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Keuangan merujuk pada
Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-10/MK.1/2021 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 dilingkungan Kementerian Keuangan. Dan sesuai Nota
Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-5182/PB.1/2021 tanggal 23
Desember 2021 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb Periode IV Tahun 2021,
terdapat IKU Kemenkeu three yang sudah tidak terdapat lagi di tahun 2021 yaitu Nilai rata-
rata pelaksanaan Literasi perbendaharaan dan terdapat IKU baru pada tahun 2021 antara
lain :
- Persentase tingkat implementasi standarisasi pejabat perbendaharaan;
- Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker;
- Tingkat kualitas pengelolaan BMN.

Untuk penyampaian laporan capaian IKU Kemenkeu Four s.d Five tetap dapat
dilaporkan sesuai dengan time frame yang telah ditetapkan meskipun sampai dengan
September 2021 ada beberapa pegawai yang melaksanakan WFH, karena pegawai
dapat menyusun laporan capaiannya yang sumber datanya bisa diperoleh dari berbagai
media.

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) periode s.d IV tahun 2021 pun
selalu dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan, antara lain meminimalisir jumlah peserta, mempercepat waktu pertemuan,
kewajiban menggunakan masker bagi peserta, jaga jarak (physical distancing), melakukan
desinfektan peralatan serta ruangan rapat serta pemeriksaan suhu tubuh. Pada bulan
September 2020 telah dilakukan uji coba pelaksanaan DKO online dengan menggunakan
aplikasi Integrated Treasury Performance System (INTENSE) dan dilaksanakan sampai
dengan triwulan IV tahun 2021 ini.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

10

D. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika Laporan Kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1
Semarang I Tahun 2021 disusun sebagai berikut :
1. Halaman Judul
2. Pengantar
3. Ikhtisar Eksekutif
4. Daftar Isi
5. Bab I Pendahuluan
A. Latar belakang
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
C. Peran strategis
D. Sistematika Laporan
6. Bab II Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
B. Penetapan/Perjanjian Kerja
7. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Kinerja Lainnya
8. Bab IV Penutup
9. Lampiran-lampiran

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

11

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada tahun 2020 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan
terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-127/PB/2020 tanggal 23
Desember 2020 tentang Strategi dan Milestone Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan
Tahun 2020-2024. SE-127/PB/2020 berisi strategi,milestone, dan mapping renstra DJPB tahun
2020-2024 dengan roadmap organisasi DJPb tahun 2020-2030. Surat Edaran tersebut menjadi
acuan dalam:
1. Pelaksanaan strategi dan milestone Renstra DJPb
2. Penyusunan rencana kerja tahunan,perencanaan anggaran dan kontrak kinerja
3. Referensi bagi unit vertikal DJPb dalam menjalankan program yang mendukung Renstra

DJPb

A. RENCANA STRATEGIS
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPPN Tipe A1 Semarang I mempunyai visi “

Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern,
transparan, dan akuntabel “. Dalam visi tersebut terkandung makna bahwa KPPN sebagai
kunci terdepan dalam jajaran Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi perpanjangan
tangan dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang dituntut untuk mengelola
uang negara sehingga bisa menjalankan misi yang akan dijalankan, bisa dipertanggungjawabkan
dan transparan dalam pengelolaannya. Artinya bahwa sebagai Kuasa BUN di daerah, informasi
yang ada dapat dilihat dan dijelaskan dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan
kepada para pemangku kepentingan/stakeholders, masyarakat terkait, dengan tetap
memperhatikan aturan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, KPPN Tipe A1 Semarang I
memanfaatkan seoptimal mungkin segala potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM)
maupun sumber daya lainnya (sarana dan prasarana), sehingga mampu mewujudkan service
excellence/pelayanan prima baik pelayanan internal maupun pelayanan eksternal.

Pelayanan internal yang dimaksud adalah internal Kementerian Keuangan pada
umumnya dan khususnya Ditjen Perbendaharaan. Adapun wujud pelayanan internal, KPPN
harus mampu memberikan output/produk yang berkualitas (akurat dan tepat waktu), sehingga
instansi lain seperti, Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN, KPKNL dan unit lain di lingkungan
Kementerian Keuangan sebagai penerima produk KPPN seperti data-data, laporan, dan

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

12

sebagainya terpenuhi sesuai kebutuhannya. Demikian pula pelayanan intern organisasi KPPN
(antar seksi) harus diupayakan untuk bersinergi agar hasil yang dicapai berkualitas dan
maksimal.

Pelayanan eksternal kepada masyarakat/instansi mitra kerja harus diupayakan seoptimal
mungkin demi tercapainya pelayanan yang prima. Hal ini disamping bertujuan agar
masyarakat/instansi mitra kerja merasa puas atas layanan KPPN, sekaligus dapat menjaga dan
bahkan meningkatkan citra yang baik bagi KPPN khususnya, dan Ditjen Perbendaharaan pada
umumnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah atau kebijakan yang
diwujudkan dengan penetapan misi KPPN Tipe A1 Semarang I secara garis besar sebagai
berikut:
1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat

jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Adapun kebijakan mutu KPPN Tipe A1 Semarang I yaitu : Bekerja dengan Cermat

C : Cepat tanggap terhadap perubahan untuk memberikan layanan yang berkualitas

E : Efektif dalam mencapai tujuan berdasarkan peraturan yang berlaku

R : Ramah dalam pelayanan untuk memberikan rasa nyaman bagi mitra kerja

M : Melayani, jiwa melayani sudah tertanam pasti tanpa mengharap imbalan prestasi

A : Akuntabel, semua hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan
peraturan yang berlaku

T : Transparan, semua hasil pekerjaan layanan KPPN dapat diakses dengan mudah
oleh stake holder

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

13

Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb Tahun 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tanggal
29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024 tertuang
dalam tabel dibawah ini:

N Tujuan/ Indikator Kinerja 2020 2021 Target 2023 2024 UIC
o Sasaran Strategis
5 2022 7 8 9
12 34
6

1. Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal

Pengelolaan kas Deviasi proyeksi 4,75% 4,50% 4,50% 4,25% 4,25% Dit.
secara aman, perencanaan kas PKN
efektif, dan optimal pemerintah pusat

2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel

Pelaksanaan APBN Nilai kinerja 80 83 85 87 90 Dit. PA

yang efektif, pengelolaan

efisien, dan penyaluran Dana

akuntabel Transfer ke Daerah

(yang menjadi

kewenangan DJPb)

Akuntansi dan Persentase 89% 89,5% 89,5% 90% 90% Dit.
pelaporan rekomendasi BPK APK

keuangan atas LKPP dan LK

pemerintah yang BUN yang telah

akuntabel, ditindaklanjuti

transparan, andal,

dan tepat waktu

3 Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern

Pelaksanaan tata Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Dit.
kelola investasi pencapaian target SMI
pemerintah yang penerimaan pokok
modern dan dan bunga
mendukung inklusi pinjaman
keuangan yang
berkelanjutan

Peningkatan Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Dit.
produktivitas dan pencapaian target 93% 94% 95% 96% 97% PPK
pelayanan BLU pendapatan BLU BLU
kepada masyarakat
Persentase BLU
yang kinerjanya
baik

4 Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practices

Regulasi dan Indeks efektivitas 3 3,25 3,25 3,3 3,3 Dit. SP
proses bisnis peraturan (skala (skala (skala (skala (skala
perbendaharaan perbendaharaan
4) 4) 4) 4) 4)

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

14

N Tujuan/ Indikator Kinerja 2020 2021 Target 2023 2024 UIC
o Sasaran Strategis
3 4 5 2022 7 8 9
12
Persentase 75% 75% 6 85% 90% Dit.
yang andal, implementasi SITP
mutakhir, dan jabatan fungsional 80% 0,1%
akuntabel di bidang
perbendaharaan
negara

Sistem teknologi Tingkat downtime 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

informasi sistem TIK

perbendaharaan yang

terintegrasi, fleksibel,

dan ramah pengguna

5 Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal

Pengelolaan Indeks kepuasan 4 4,05 4,10 4,15 4,20 Sekreta
organisasi dan pengguna layanan (skala (skala (skala (skala (skala riat
SDM yang efektif, 5) 5) 5) 5) 5) DJPb
modern, dan Persentase 100% 100% 100%
berintegritas penyelesaian - -
delayering

Persentase 93% 93% 93% 94% 94%
pemenuhan soft
dan hard 75% 77% 80% 82% 85%
competency
90 90,5 91 91,5 92
Tingkat (skala (skala (skala (skala (skala
implementasi 100) 100) 100) 100) 100)
learning 95% 95% 95% 95% 95%
organization

Indeks integritas
Organisasi

Pengelolaan aset Persentase kualitas
dan keuangan yang pelaksanaan
modern, efisien, anggaran
dan akuntabel

Tingkat kualitas 100% 100% 100% 100% 100%
pengelolaan BMN

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

15

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kerja Tahun 2021 Kemenkeu Three KPPN Tipe A1 Semarang I ditandatangani
pada tanggal 28 Januari 2021 yaitu pada acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun
2021 di Kanwil DJPB Prov Jateng. Perjanjian kerja tersebut memuat peta strategis, sasaran
strategis, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan dalam rangka pencapaian kinerja
tahun 2021.

Peta stategis kinerja tahun 2021

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

16

Penetapan/ Perjanjian Kinerja pada KPPN Tipe A1 Semarang I untuk tahun 2021 disusun
berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan uraian sebagai
berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Pengelolaan perbendaharaan Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN 94
yang akuntabel
4.64
2. Birokrasi dan layanan publik Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN (skala 5)
yang agile, efektif, dan efisien

3. Perumusan regulasi dan Persentase penyelesaian SP2D secara tepat 99,4%
otorisasi yang kredibel waktu 87,5
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 30%
100%
4. Komunikasi, edukasi, dan Persentase tingkat implementasi standardisasi

standardisasi yang kompetensi pejabat perbendaharaan

berkesinambungan

Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

5. Pengelolaan kas yang optimal Persentase akurasi perencanaan kas 82%

Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas 3,15
(skala 4)

6. Pelaksanaan anggaran yang Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 89
efektif dan efisien 90
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah 89
98,1%
dan Dana Desa 98%
84
Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output 83
satker

7. Akuntansi dan pelaporan Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara

keuangan negara yang tepat waktu dan andal

akuntabel, transparan, dan
Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat

tepat waktu waktu

8. Organisasi dan SDM yang Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis

optimal dan berkinerja tinggi Strategy Focused Organization

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas
kepatuhan internal

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

17

Nilai rata–rata hard competency pegawai 78
95,5%
9. Pengelolaan keuangan dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
BMN yang efisien, efektif dan KPPN 82
akuntabel
Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100%

10. Sistem informasi dan teknologi Persentase penyelesaian implementasi Rencana 80%

yang andal Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Dalam rangka mencapai target IKU tahun 2021, telah ditetapkan anggaran dalam DIPA tahun

2021 sebesar Rp. 3.800.335.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

AKUN Uraian Pagu Revisi

CD Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan 52.485.000
CD.4803 Risiko 1.320.000
FAE Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 1.320.000
524111 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 600.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 720.000
CD.6212 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
BMB Komunikasi Edukasi dan Standardisasi 21.001.000
521211 Komunikasi Publik 5.382.000
FAC Belanja Bahan 5.382.000
521211 Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 480.000
FAH Belanja Bahan 480.000
521211 Pengelolaan Keuangan Negara 3.570.000
FAL Belanja Bahan 3.570.000
521211 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan
521211 Belanja Bahan 11.569.000
524111 Belanja Bahan 2.508.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.385.000
CD.6213 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.276.000
FAC Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 2.400.000
524111 Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
524113 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.664.000
FAL 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.792.000
524111 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 1.192.000
524113 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000
524111 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524113 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.872.000
CD.6214 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.936.000
FAL Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara 6.000.000
521211 Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan 9.536.000
521211 521211 Belanja Bahan 2.400.000
521211 Belanja Bahan 3.000.000
CD.6215 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3.000.000
FAH Negara 1.500.000
521211 Pengelolaan Keuangan Negara 1.500.000
521211 Belanja Bahan
1.500.000
1.500.000
1.500.000

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

18

WA WA Program Dukungan Manajemen 3.747.850.000

WA.4715 WA.4715 Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 3.204.198.000
12.500.000
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 12.500.000

521211 521211 Belanja Bahan 1.355.532.000
14.376.000
EAC Layanan Umum 7.500.000
524111 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.200.000
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 489.415.000
5.750.000
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 28.620.000
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi 13.497.000
521841 COVID-19 16.049.000
522192 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
521114 9.420.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
383.040.000
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 4.800.000
522112 522112 Belanja Langganan Telepon
522113 522113 Belanja Langganan Air 11.340.000
522119 10.440.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
151.320.000
521115 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
105.185.000
521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29.940.000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi 11.760.000
521131 COVID-19 11.880.000
521213 521213 Belanja Honor Output Kegiatan
522141 392.918.000
522141 Belanja Sewa
249.820.000
EAD Layanan Sarana Internal
143.098.000
523121 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.437.248.000
532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
682.344.000
EAE Layanan Prasarana Internal
754.904.000
533121 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 6.000.000
6.000.000
523111 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
EAN 24.000.000
521211 Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal 24.000.000
WA.4718 521211 Belanja Bahan 24.000.000
BMB Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
521219 Komunikasi Publik 519.652.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
506.652.000
WA.4719 Pengelolaan Organisasi dan SDM
312.984.000
EAF Layanan SDM
163.488.000
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS
19
512211 512211 Belanja Uang Lembur

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.150.000
522151 522151 Belanja Jasa Profesi 3.600.000
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.000
EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 21.280.000
521211 521211 Belanja Bahan 13.000.000
13.000.000
JUMLAH SELURUHNYA
3.800.335.000

Pada November tahun 2020 telah dilaksanakan refinement IKU tahun 2021, yaitu perubahan IKU
yang ditetapkan pada Kontrak tahun 2021 dari tahun 2020. Perubahan IKU Kemenkeu Three
tahun 2020 dan 2021 tampak dalam tabel dibawah ini.

MATRIKS PERUBAHAN IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2020 DAN 2021

2020 2021

NO Nama IKU Target Kode Nama IKU Target Keterangan
Kode 88 IKU 89
6a-CP Nilai kinerja Target naik
IKU pelaksanaan anggaran 94
1a-N K/L Target
1 1a-CP Nilai kinerja 82% tetap
pelaksanaan 5a-CP Nilai kualitas LK Kuasa Target naik
anggaran K/L BUN KPPN 4,64
2a-N Target naik
2 1b-N Nilai LK Kuasa BUN 94 5b-N 3,15
KPPN yang 7a-CP (skala Target naik
berkualitas
4) Target
3 1c-CP Persentase akurasi 80% Persentase akurasi 98,1% tetap
perencanaan kas perencanaan kas
KPPN

4 2a-N Indeks kepuasan 4,55 Indeks kepuasan
satker terhadap satker terhadap
layanan KPPN layanan KPPN

5 2b-N Indeks efektivitas 3 (skala Indeks efektivitas

pengelolaan 4) pengelolaan

pengeluaran kas pengeluaran kas

6 7a-N Persentase 98,1% Persentase
rekonsiliasi tingkat
rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat
waktu dan andal
UAKPA secara tepat

waktu dan andal

7 3a-N Persentase 99,40% 3a-N Persentase 99,40% Target

penyelesaian SP2D penyelesaian SP2D tetap

secara tepat waktu secara tepat waktu

8 4a-N Indeks efektivitas 87 4a-N Indeks efektivitas 87,5 Target naik

edukasi dan edukasi dan

komunikasi komunikasi

9 6b-CP Persentase tingkat 100% 4c-CP Persentase tingkat 100% Target
implementasi Aplikasi implementasi Aplikasi tetap
SAKTI SAKTI

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

20

10 5a-N Persentase LPJ 98% 7b-N Persentase LPJ 98% Target
tetap
Bendahara yang Bendahara yang andal

andal dan tepat waktu dan tepat waktu

11 6a-CP Nilai kinerja 80 6b-CP Nilai kinerja penyaluran 90 Target naik
Dana Transfer ke
penyaluran DAK dan Daerah dan Dana Desa

Dana Desa

12 8a-N Nilai rata–rata hard 77 8c-N Nilai rata–rata hard 78 Target naik
competency pegawai competency pegawai

13 8d-N Nilai rata-rata 74 - - - IKU tidak
8b-N 83 ada lagi di
pelaksanaan Literasi 8a-N 84 tahun 2021
Target naik
Perbendaharaan - -
9c-N 100% Target naik
14 8b-N Nilai hasil evaluasi 80 Nilai hasil evaluasi
pelaksanaan tugas IKU tidak
pelaksanaan tugas kepatuhan internal ada lagi di
tahun 2021
kepatuhan internal IKU baru

15 8c-N Nilai kualitas 83 Nilai kualitas

pengelolaan kinerja pengelolaan kinerja
berbasis Strategy
Focused berbasis Strategy

Focused Organization

Organization

16 9a-N Persentase 92% -

pengelolaan BMN

yang optimal

17 Tingkat kualitas

pengelolaan BMN

18 9b-N Nilai kualitas LK 81 9b-N Nilai kualitas LK 82 Target naik
tingkat UAKPA dan 95% 9a-CP 95,5% Target naik
UAKPB 4b-N tingkat UAKPA dan 30% IKU baru
-
19 9c-CP Persentase kualitas 6c-N UAKPB 89% IKU baru
pelaksanaan 10a-N 80% IKU baru
anggaran KPPN Persentase kualitas

-- pelaksanaan anggaran

KPPN

Persentase tingkat

implementasi

standardisasi

kompetensi pejabat

perbendaharaan

-- - Tingkat partisipasi
-- -
pelaporan data

capaian output satker

Persentase

penyelesaian

implementasi Rencana

Sistem Manajemen

Keamanan Informasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 503/KM.1/UP.11/2021 tanggal 21 Mei
2021 Tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator di
Lingkungan Kementerian Keuangan Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I mengalami pergantian.
Sehingga mengakibatkan perubahan pemilik PETA yang sebelumnya oleh Widhia Arie Prayoga
Wijata menjadi Farhan Fatnanto sampai dengan laporan ini dibuat.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

21

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
REALISASI ANGGARAN
KINERJA LAINNYA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Nilai Kinerja Organisasi Unit Kerja Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan NKO

a. Capaian Kinerja Organisasi KPPN Semarang I tahun 2021 adalah sebesar 108.47%

Capaian NKO pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,62. adapun kenaikan

NKO diperoleh dari beberapa iku yang capaiannya naik yaitu :

No IKU Realisasi Realisasi Kenaikan

2020 2021

1 Nilai Kualitas LK BUN KPPN 96,04 96,20 0,16

2 Indeks Kepuasan Satker terhadap 4,92 4,93 0,01
Layanan KPPN

3 Indeks efektivitas edukasi dan 92,12 92,42 0,30
komunikasi

4 Indeks efektivitas pengelolaan 3,84 3,97 0,13
pengeluaran kas

5 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 93,31 93,90 0,59

6 Nilai kinerja penyaluran dana transfer ke 98,70 99,38 0,68
daerah dan dana desa

7 Nilai hasil evaluasi tugas kepatuhan 87,96 92,83 4,87
internal 85,66 88,69 3,03

8 Nilai rata-rata hard competency pegawai

9. Persentase pengelolaan BMN yang 98.15 100 1.85
Optimal

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

22

b. Perbandingan NKO selama 5 tahun terakhir
Tabel NKO selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun
2021sebagai berikut:

2017 2018 2019 2020 2021

NKO 107,55 108,34 106,93 108,47 109,09

Adapun grafik perbandingan NKO selama periode 5 tahun sebagai berikut:

Perbandingan NKO selama 5 tahun terakhir

109,5 108,47 109,09
109
108,34
108,5
NKO 108 107,55

107,5 106,93
107

106,5
106

105,5

1 2tahun 4
3

5

Series1 1 2 3 4 5
107,55 108,34 106,93 108,47 109,09

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

23

2. Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif

Perspektif Target Capaian Penjelasan

Customer perspektif 20% 104.30% Customer/mitra kerja KPPN Semarang I

memberikan apresiasi atas kinerja KPPN

Semarang I. Hal ini tampak dalam

capaian indeks kepuasan satker atas

layanan KPPN sebesar 4.93 dari target

4.64 dan capaian IKU nilai kualitas LK

Kuasa BUN KPPN sebesar 96.20 dari

target 94.

Internal Process 40% 108.04% Proses bisnis yang dilakukan di KPPN

Semarang I telah dilaksanakan secara

optimal, hal ini terlihat pada capaian IKU

Persentase penyelesaian SP2D secara

tepat waktu sebesar 99.92%, indeks

efektivitas edukasi dan komunikasi

sebesar 92.42, persentase tingkat

implementasi standarisasi kompetensi

pejabat perbendaharaan

74,62,persentase tingkat implementasi

aplikasi SAKTI sebesar 100%,

persentase akurasi perencanaan kas

sebesar 100%,indeks efektivitas

pengelolaan pengeluaran kas ebesar

3.97, nilai kinerja pelaksanaan anggaran

K/L sebesar 94.65, Nilai kinerja

penyaluran dana transfer ke daerah dan

Dana Desa sebesar 99.38, persentase

rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat

waktu dan andal sebesar 100% dan

persentase LPJ bendahara yang andal

dan tepat waktu sebesar 100%.

Learning Growth 40% 112.53% Sumber daya internal (SDM, organisasi,

Perspektif TIK dan anggaran) telah dipersiapkan

secara optimal sehingga mencapai target,

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

24

yaitu nilai kualitas pengelolaan kinerja
sebesar 92.71, nilai hasil evaluasi
pelaksanaan tugas kepatuhan internal
sebesar 92.83, nilai rata-rata hard
competency pegawai sebesar 88.69,
persentase pengelolaan BMN yang
optimal sebesar 98.15, persentase
kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
sebesar 95.50, nilai kuliatas LK tingkat
UAKPA dan UAKPB sebesar 89.10,
tingkat kualitas pengelolaan BMN
sebesar 106.07 dan persentase
penyelsaian implementasi rencana SMKI
sebesar 100%.

3. Tabel Menyeluruh atas NKO
Tabel NKO selama periode tahun 2021 sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN SEMARANG I

PERIODE S.D BULAN DESEMBER TAHUN 2021

Kode Sasaran strategis/IKU Target Realis Pol V/ Bobot Bobot Indeks
SS/IK asi C Tertimban Capaian
14,00 IKU/NSS/N
U % g
p
Customer (20%) 21,00 100,00% 104,30
% 100,00% 102,34
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel 102,34
100,00%
1a-N Nilai Kualitas LK Kuasa 94,00 96,20 Ma PM 106,25
33,33% 106,25
BUN KPPN x 33,33%
108,04
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektir, dan efisien 100,52
100,52
2a-N Indeks kepuasan satker 4,64 4,93 Ma EM
terhadap layanan KPPN x 108,53
105,62
Internal Process (40%)
120,00
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

3a-N Persentase 99,40 99,92 Ma PM 14,00
%
penyelesaian SP2D x
14,00
secara tepat waktu %

Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan 14,00
%
4a-N Indeks efektivitas 87,50 92,42 Ma PM
4b-N 30,00 x
edukasi dan komunikasi
74,62 Ma PM
Persentase tingkat x

implementasi

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

25

standarisasi pejabat
perbendaharaan

4c-CP Persentase tingkat 100,00 100,00 Ma PM 14,00 33,33% 100,00
x%
implementasi Aplikasi 120,00
120,00
SAKTI 120,00

Pengelolaan kas yang optimal 109,15
106,35
5a-CP persentase akurasi 82,00 100,00 Ma PM 14% 50,00%
14% 50,00% 110,42
perencanaan kas x
111,65
5b-N Indeks efektivitas 3,15 3,97 Ma PM
101,99
pengelolaan x 101,94

pengeluaran kas 102,04

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien 112,54
111,97
6a-CP Nilai kinerja 89,00 94,65 Ma PL 19% 40,43% 110,37

pelaksanaan anggaran x 111,84

K/L 113,71
105,64
6b-CP Nilai kinerja penyaluran 90,00 99,38 Ma PM 14% 29,79% 102,22

dana transfer ke Daerah x 108,66
106,07
dan Dana Desa 120,00
120,00
6c-N Tingkat Partisipasi 89,00 99,37 Ma PM 14% 29,79%
109,09
Pelaporan Data x

Capaian Output Satker

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat

waktu

7a-CP Persentase rekonsiliasi 98,10 100,00 Ma PM 14% 50,00%

tingkat UAKPA secara x

tepat waktu dan andal

7b-N Persentase LPJ 98,00 100,00 Ma PM 14% 50,00%

Bendahara yang andal x

dan tepat waktu

Learning and Growth (40%)

Organsasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi

8a-N Nilai kualitas 84,00 92,71 Ma PM 14% 33,33%
8b-N x 33,33%
8c-N pengelolaan kinerja 33,33%

berbasis strategy

focused organization

Nilai hasil evaluasi 83,00 92,83 Ma PM 14%
78,00 x 14%
pelaksanaan tugas
88,69 Ma PM
kepatuhan internal x

Nilai rata-rata hard

competency pegawai

Pengelolaan Anggaran yang Optimal

9a-CP Persentase kualitas 95,50 97,62 Ma PM 14% 33,33%
14% 33,33%
pelaksanaan anggaran x 14% 33,33%

KPPN 14% 100,00%

9b-N Nilai kualitas LK tingkat 82,00 89,10 Ma PM

UAKPA dan UAKPB x

9c-N Tingkat kualitas 100,00 106,07 Ma PM

pengelolaan BMN x

Sistem informasi dan teknologi yang andal

10a-N Persentase 80,00 100,00 Ma PM

pengelolaan BMN yang x

optimal

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

26

4. Penjelasan atas Sasaran Strategis
• Definisi Sasaran Strategis
1. Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif
Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh
Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam
rangka mencukupi kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan
tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib
dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan perbendaharaan juga
diharapkan dilakukan secara produktif, yaitu dapat menjadi nilai tambah dalam
membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia. Namun
demikian, pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan
dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien.
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif dan efisien
Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi
penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan pelayanaan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif
yang disediakan oleh penyelenggara negara.
Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani
masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk
memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan
efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta
mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin
untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel
Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam
pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di
bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.
Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa
kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan
yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

27

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa
perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan
perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai
tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan
serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.
4. Komunikasi,edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan
Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman
stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk
memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong
tercapainya tujuan organisasi.
Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang
bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak
tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai
secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan
perbendaharaan.
5. Pengelolaan kas yang optimal
Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi
Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas
yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya
cash mismatch , dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu,
serta optimalisasi idle cash secara pruden.
Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan
maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.
Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan
sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta
iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang
optimal.
6. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk
mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif
dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA
Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan
ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat
waktu
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

28

negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah
Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara
profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat
diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi
BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.
8. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan
memfasilitasi kegiatan- kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan
demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis
dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi
kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang
memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk
semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk
keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat,
efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar
mencapai hasil kerja yang optimal.
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel
Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan
kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan
BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan
satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan
tertib administrasi.
10. Sistem informasi dan teknologi yang andal
Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal adalah sistem
informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan
informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan
informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil
kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga
lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara
yang transparan dan akuntabel.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

29

• Capaian IKU-IKU / Nilai Kinerja untuk Setiap Perspektif

Perspektif Target Capaian Penjelasan

Customer perspektif 20% 104.30% Customer/mitra kerja KPPN

Semarang I memberikan

apresiasi atas kinerja KPPN

Semarang I. Hal ini tampak dalam

capaian indeks kepuasan satker

atas layanan KPPN sebesar 4.93

dari target 4.64 dan capaian IKU

nilai kualitas LK Kuasa BUN

KPPN sebesar 96.20 dari target

94.

Internal Process 40% 108.04% Proses bisnis yang dilakukan di

KPPN Semarang I telah

dilaksanakan secara optimal, hal

ini terlihat pada capaian IKU

Persentase penyelesaian SP2D

secara tepat waktu sebesar

99.92%, indeks efektivitas

edukasi dan komunikasi sebesar

92.42, persentase tingkat

implementasi standarisasi

kompetensi pejabat

perbendaharaan

74,62,persentase tingkat

implementasi aplikasi SAKTI

sebesar 100%, persentase

akurasi perencanaan kas sebesar

100%,indeks efektivitas

pengelolaan pengeluaran kas

ebesar 3.97, nilai kinerja

pelaksanaan anggaran K/L

sebesar 94.65, Nilai kinerja

penyaluran dana transfer ke

daerah dan Dana Desa sebesar

99.38, persentase rekonsiliasi

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

30

tingkat UAKPA secara tepat waktu

dan andal sebesar 100% dan

persentase LPJ bendahara yang

andal dan tepat waktu sebesar

100%.

Learning Growth 40% 112.53% Sumber daya internal (SDM,
Perspektif
organisasi, TIK dan anggaran)

telah dipersiapkan secara optimal

sehingga mencapai target, yaitu

nilai kualitas pengelolaan kinerja

sebesar 92.71, nilai hasil evaluasi

pelaksanaan tugas kepatuhan

internal sebesar 92.83, nilai rata-

rata hard competency pegawai

sebesar 88.69, persentase

pengelolaan BMN yang optimal

sebesar 98.15, persentase

kualitas pelaksanaan anggaran

KPPN sebesar 95.50, nilai

kuliatas LK tingkat UAKPA dan

UAKPB sebesar 89.10, tingkat

kualitas pengelolaan BMN

sebesar 106.07 dan persentase

penyelsaian implementasi

rencana SMKI sebesar 100%.

Indeks Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran strategis
1. Nilai kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu
4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
5. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetnsi pejabat perbendaharaan
6. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI
7. Persentase akurasi perencanaan kas
8. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas
9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

31

11. Tingkat partisipaso pelporan data capaian output satker
12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
13. Persentase LPJ bendahara yang andal dan tepat waktu
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
16. Nilai rata-rata hard competency pegawai
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
18. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB
19. Nilai kualitas pengelolaan BMN
20. Persentase penyelesaian implementasi rencana Sistem Manajemen Keamanan

Informasi

• Penjelasan Capaian IKU untuk Setiap Sasaran Strategis
I. Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

1. Definisi IKU;
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal
30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan
Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca
KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan
Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan
lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.
LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil
DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.
Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb
memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas
Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria
Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan
Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria,
yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%);

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

32

dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar
70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam
Keputusan Kepala Kanwil DJPb.
Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:
Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)
Level 3 = 80-94 (Baik)
Level 2 = 65-79 (Cukup)
Level 1 = 0-64 (Kurang)
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan
keuangan yang bersifat historical report . Artinya, untuk realisasi IKU tahun
2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D
KPPN tahun 2020.

2. Formula IKU;

Formula IKU didapat dari hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang
dilakukan oleh Kanwil DJPb

3. Penjelasan Target IKU Tahun 2021 dengan dibandingkan dengan target tahun

Lalu dan Target pada Renstra;

Target Kinerja Nilai kualitas LK BUN KPPN tahun 2021 sebesar 94 berbeda dengan

target pada Renstra DJPb tahun 2020-2024 sebesar 89.5%.

Target 2019 2020 2021

Kontrak kinerja 94 94 94

Renstra 2015-2019 95 - -

Renstra 2020-2024 - 89% 89.5%

(persentase rekomendasi BPK atas

LKPP dan LK BUN yang telah

ditindaklanjuti)

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

33

4. Penjelasan Realisasi IKU Tahun 2021;
Realisasi nilai kualitas LKBUN KPPN tahun 2021 sebesar 96.20

5. Perhitungan IKU;
Capaian IKU nilai kualitas LK BUN KPPN diperoleh dari formula hasil penilaian
kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb

6. Penjelasan Perolehan Nilai IKU;
Capaian IKU nilai kualitas LK BUN KPPN diperoleh dari formula hasil penilaian
kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang dilakukan oleh Kanwil DJPb.

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

34

7. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU tahun 2021;

Target awal tahun Target Realisasi Perbandingan

Adendum

94 - 96.20 102.34

8. Perbandingan capaian IKU berdasarkan kontrak kinerja awal dan addendum

tahun 2021;

Capaian kontrak kinerja Capaian kontrak kinerja Kenaikan/penurunan

tahun 2021 (awal) tahun 2021 (addendum)

94 Tidak ada adendum -

9. Perbandingan antara Capaian Kinerja Dalam 3 Tahun;

2019 2020 2021

Target Realisasi Target Realisasi Target realisasi

94 97.30 94 96.04 94 96.20

10. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021;

Target 2021 Realisasi Tahun 2021 Selisih
2.20
94 96.20

11. Perbandingan dengan Target Perencanaan Jangka Menengah (Renstra)

Tahun 2021;

2020 2021

Target Realisasi Target realisasi

Kontrak kinerja 94 96.04 94 96.20

Renstra 2020-2024 89% 96.04 89.5% 96.20

12. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Unit dengan Unit Sejenis;
Untuk hal ini belum bisa dilakukan karena tidak mempunyai alat untuk mecari data
untuk unit yang sejenis, dengan kata lain bisa dilakukan untuk unit yang setingkat
lebih tinggi.

13. Isu, Permasalahan, Tindakan dan Action Plan;

Secara umum, nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Semarang I tahun 2021 sebesar
96.20, sudah di atas target yang ditetapkan, yakni 94. Namun demikian, jika dirinci

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

35

per masing-masing unsur penilaian, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yaitu

pada unsur akurasi data dan tingkat partisipasi yang perlu masih ditingkatkan antara

lain untuk kriteria :
1. Penyelesaian Pagu minus terutama satker Kepolisian
2. Aset belum diregister belum dilakukan penyelesaian secara bulanan

Akurasi data Ketepatan Kelengkapan data sesuai Tingkat total
(70%) waktu (2%)
S-6193/PB/2017 (3%) Partisipasi (25%) 96.20
69.41 2
3 21.79

Untuk meningkatkan kualitas LK BUN KPPN telah dilakukan kegiatan sebagai

berikut:

1. Melakukan monitoring data pada aplikasi e-Rekon&LK;
2. Mencermati peraturan terbaru terkait penyusunan dan batas waktu penyampaian

LK BUN KPPN;
3. Menganalisa dan mempersiapkan data-data terkait penyusunan dan

penyampaian LK BUN KPPN sebelum batas waktu pengiriman;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil DJPb Prov Jateng terkait

penyusunan LK Kuasa BUN KPPN;
5. Mengikuti rakor dan evaluasi penyusunan LK BUN-D KPPN lingkup Kanwil DJPb

Prov Jateng tanggal 27-28 September di KPPN Klaten;

Action plan:
1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator penilaian yang belum maksimal
2. Memastikan analisis laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria

yang ditetapkan, valid dan akurat berdasarkan data yang tersedia

14. Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja;

Berdasarkan kriteria penilaian, unsur akurasi dan partisipasi memiliki kontribusi

sebesar yaitu 70% dan 25%. Apabila nilai komponen akurasi data rendah, akan

berdampak sangat besar terhadap nilai kualitas Kuasa BUN KPPN secara

keseluruhan.

15. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

KPPN Semarang I sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki SDM sebanyak 35
Pegawai yang terdiri dari :
- Kepala Kantor
- 5 Kepala Seksi
- 1 Pejabat Fungsional
- 28 Pegawai/staf

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

36

16. Penjelasan atas Capaian Inisiatif yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja

Tahun 2021;

KPPN Semarang I telah melakukan beberapa hal dalam mencapai target kontrak

kinerja tahun 2021 antara lain:

• Melakukan monitoring data pada aplikasi e-Rekon&LK;
• Mencermati peraturan terbaru terkait penyusunan dan batas waktu

penyampaian LK BUN KPPN;
• Menganalisa dan mempersiapkan data-data terkait penyusunan dan

penyampaian LK BUN KPPN sebelum batas waktu pengiriman;
• Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kanwil DJPb Prov Jateng terkait

penyusunan LK Kuasa BUN KPPN;
• Mengikuti rakor dan evaluasi penyusunan LK BUN-D KPPN lingkup Kanwil

DJPb Prov Jateng tanggal 27-28 September di KPPN Klaten;

17. Rencana Aksi Masa Depan.

Adapun rencana aksi untuk masa depan antara lain:
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator penilaian yang belum maksimal;
• Memastikan analisis laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan, valid dan akurat berdasarkan data yang tersedia.

II. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
1. Definisi IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN
Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker
terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka
gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan
konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran,
dan penyediaan sarana prasarana .
Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan
metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani
oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :
5 = Sangat Puas
4 = Puas
3 = Cukup Puas
2 = Kurang Puas
1 = Tidak Puas

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

37

2. Formula IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN
Formula IKU nya yaitu : Indeks hasil survei kepuasan satker

3. Penjelasan Target IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

Tahun 2021 dengan dibandingkan dengan target tahun Lalu dan Target pada

Renstra;

Target 2018 2019 2020 2021

Kontrak kinerja 4.52 4,53 4,55 4,64

Renstra 2015-2019 4.15 4,53 - -

Renstra 2020-2024 - - 4 (skala 5) 4,05

(Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan)

4. Penjelasan Realisasi IKU Tahun 2021;

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

38

5. Perhitungan IKU;
Perhitungan IKU berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan KPPN
tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan responden sebanyak
53 orang ( 40% dari total jumlah satker/129 satker),

6. Penjelasan Perolehan Nilai IKU Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan
KPPN;
IKU ini tidak didapat dari penilaian Kantor Pusat atau kanwil melainkan realisasinya
didapat dari hasil survey ke satuan kerja

7. Perbandingan antara target dengan realisasi IKU tahun 2021;

Target awal tahun Target Adendum Realisasi Perbandingan

4,64 - 4,93 106,25

8. Perbandingan capaian IKU berdasarkan kontrak kinerja awal dan addendum

tahun 2021;

Capaian kontrak kinerja Capaian kontrak kinerja Kenaikan/penurunan

tahun 2021 (awal) tahun 2021 (addendum)

4.64 Tidak ada adendum -

LAPORAN KINERJA KPPN TIPE A1 SEMARANG I TAHUN 2021

39