BUJUKNIS RIKKES 2020

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PN: KES-03 PETUNJUK TEKNIS UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PERSONEL DAN PERSONEL TNI ANGKATAN UDARA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/364/XII/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/364/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara ……………………………… BAB I PENDAHULUAN 1. Umum .................................................................................. 3 2. Maksud dan Tujuan ............................................................. 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut............................................... 3 4. Dasar ................................................................................... 4 5. Pengertian............................................................................. 4 6. Kedudukan ........................................................................... 4 7. Tujuan dan Sasaran …………………….……………………………. 4 8. Asas…....................……………………….…………………………… 5 9. Uji dan Pemeriksaan Kesehatan ............................................ 5 10. Penggolongan Tingkat Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan.. 16 11. Persyaratan/Standar Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan... 18 12. Penilaian Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan ..................... 19 BAB II TAHAP PERENCANAAN 13. Umum ..….……………………………………………………..….…….. 20 14. Urutan Kegiatan ......…........……………………………………...…. 20 15. Dukungan .…………..……………………………………………...…. 23 BAB III TAHAP PERSIAPAN 16. Umum ………….…………………………..………………………….... 23 17. Urutan Kegiatan ..............................….………....…………....... 23 BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 18. Umum …………………………………….…………………………...... 26 19. Urutan Kegiatan ...........................……………………………..... 26 BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 20. Umum ................................................................................. 32 21. Urutan Kegiatan ...........…..……............................................ 32 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 22. Umum ................................................................................. 36 23. Pengawasan ........................................................................ 36 24. Pengendalian ....................................................................... 36 BAB VII PENUTUP 25. Keberhasilan ...................................................................... 36 26. Penyempurnaan ................................................................. 36 LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN …………............................................. 38 LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN ……………………………………………….. 41 1

- ii - LAMPIRAN C : PENILAIAN HASIL UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ……… 42 LAMPIRAN D : DAFTAR BADAN PENILAI KESEHATAN PERSONEL ANGKATAN UDARA (BPKPAU) PUSAT DAN KOTAMA …………………………. 134 LAMPIRAN E : JALUR PENGIRIMAN LAPORAN HASIL UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BPKP………………………………………………………… 135 LAMPIRAN F : JALUR PENGIRIMAN LAPORAN HASIL UJI KESEHATAN ATAS INDIKASI.......................................................................... 136 LAMPIRAN G : DAFTAR PERSYARATAN/STANDAR KESEHATAN CALON PRAJURIT/PRAJURIT TNI AU.................................................... 137 LAMPIRAN H : TABEL TINGGI DAN BERAT BADAN PRIA BERDASARKAN IMT (INDEKS MASSA TUBUH) ....................................................... 138 LAMPIRAN I : SKOR FRAMINGHAM UNTUK RISIKO PJK DALAM 10 TAHUN … 144 LAMPIRAN J : STANDAR PENDENGARAN ....................................................... 146 LAMPIRAN K : STANDAR TITIK DEKAT AKOMODASI MATA (BATAS MINIMUM UNTUK SETIAP USIA)................................................................ 147 LAMPIRAN L : DAFTAR CONTOH..................................................................... 148 LAMPIRAN M : DAFTAR PERSONEL POKJA...................................................... 167 DAFTAR DISTRIBUSI

- 2 - KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/364/XII/2020 tentang PETUNJUK TEKNIS UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PERSONEL DAN PERSONEL TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU diperlukan revisi peranti lunak berupa petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. bahwa Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/504/VI/2014 tentang Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Udara, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/776/VII/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI; 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

- 2 - a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DANKODIKLAT, tertanda TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MADYA TNI 4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/114/XII/2009 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara; 5. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/331/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelengaraan Perawatan Personel; Memperhatikan: 1. Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/1877/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang pokja penyusunan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara; 2. Hasil perumusan kelompok kerja (Pokja) penyusunan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode PN : KES-03 dan berklasifikasi Biasa. 2. Kadiskesau sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara. 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/504/VI/2014 tentang Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Personel dan Personel TNI AU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 Heri N apitupulu., S.E., M.MNapitupulu., S.E., M.M Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/364/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 PETUNJUK TEKNIS UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PERSONEL DAN PERSONEL TNI ANGKATAN UDARA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Salah satu upaya pembinaan kesehatan adalah dengan melaksanakan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan bagi calon personel dan personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), baik untuk kepentingan seleksi maupun diagnosis dini terhadap kelainan medis yang terjadi. Kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan personel dengan derajat kesehatan yang baik pada saat rekruitmen personel TNI AU, seleksi pendidikan, calon istri/suami personel TNI AU dan untuk memelihara maupun dalam mempertahankan kesehatan personel TNI AU yang sudah ada. Dalam proses uji dan pemeriksaan kesehatan ini dibutuhkan peranti lunak yang merupakan acuan bagi seluruh pelaku bidang kesehatan, baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat sehingga adanya kesamaan persepsi pada saat proses pemeriksaan. b. Uji dan pemeriksaan kesehatan bagi calon personel dan personel TNI AU yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara saat ini masih menggunakan Keputusan Kasau Nomor Kep/504/VI/2014 tentang Petunjuk Teknis Uji Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan doktrin yang ada di lingkungan TNI Angkatan Udara, selain terdapat perubahan teknis pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan, serta perubahan regulasi uji dan pemeriksaan kesehatan di tingkat Mabes TNI. c. Guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan bagi calon personel dan personel TNI Angkatan Udara agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka perlu disusun Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Maksud penyusunan petunjuk teknis (juknis) ini untuk menyajikan aturan, ketentuan dan tahapan dalam pelaksana uji dan pemeriksaan kesehatan bagi calon personel dan personel TNI AU. b. Tujuan. Tujuan penyusunan juknis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi satuan terkait untuk memperoleh kesamaan dan kesatuan sikap, pola pikir, serta cara bertindak dalam kegiatan dalam kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap calon personel dan personel TNI Angkatan Udara. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup penyusunan juknis ini meliputi ketentuan, prosedur, tata cara, penggolongan tingkat status kesehatan,

- 4 - persyaratan/standar, penilaian hasil uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU. b. Tata Urut. Tata urut penyusunan juknis ini sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Tahap Perencanaan. 3) Tahap Persiapan. 4) Tahap Pelaksanaan. 5) Tahap Pengakhiran. 6) Pengawasan dan Pengendalian. 7) Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan juknis ini sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara. b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/107/VII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Calon/Anggota TNI. c. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/920/XI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Uji Kesehatan di Lingkungan TNI. d. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/Xl/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaran Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/331/XII/2020 tentang Petunjuk Penyelengaraan Perawatan Personel. 5. Pengertian. Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap istilah dalam juknis ini perlu disusun beberapa pengertian. Daftar pengertian sebagaimana tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara berkedudukan pada strata taktis dan merupakan turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Perawatan Personel. Skema kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran B. 7. Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU sebagai berikut: a. Tujuan. Tujuan dari uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU ini adalah untuk menentukan derajat kesehatan calon personel dan personel TNI AU.

- 5 - b. Sasaran. Sasaran dari uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU yaitu: a) Terpilihnya calon personel TNI AU yang memiliki kondisi kesehatan ideal. b) Terdeteksinya kelainan/penyakit dari anggota TNI AU yang akan mengikuti pendidikan atau penugasan operasi. c) Terdeteksinya kelainan/penyakit dari anggota TNI AU. d) Terwujudnya persyaratan administrasi tertentu bagi calon suami/istri yang memerlukan keterangan kesehatan. 8. Asas. Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU, terdiri atas: a) Sinambung. Penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berhubungan erat satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya serta dituntut adanya dukungan semua pihak dalam uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU. b) Aman. Faktor keamanan terhadap penyelenggaraan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan berpengaruh langsung terhadap sistem pengamanan personel di lingkungan TNI AU. c) Seragam. Adanya keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap calon personel dan personel di lingkungan TNI AU. d) Efektif dan Efisien. Uji dan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan tata cara pemeriksaan di lingkungan TNI AU. e) Tertib dan Teratur. Uji dan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan sesuai dengan aturan untuk mendukung kelancaran penanganan pemeriksaan kesehatan terhadap calon personel dan personel di lingkungan TNI AU. f) Rahasia. Uji dan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan dengan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pihak yang tidak berkepentingan. 9. Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Prosedur uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU terdiri atas jenis, waktu, pelaksana, pengajuan, pelaporan hasil, tindak lanjut hasil serta waiver uji dan pemeriksaan kesehatan. a. Jenis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Berdasarkan tujuan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan maka uji dan pemeriksaan kesehatan terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut: 1) Uji Kesehatan Awal (Werving). Uji kesehatan awal merupakan bagian dari proses pengadaan personel atau seleksi awal yang dilakukan terhadap calon personel TNI AU dengan tujuan untuk mendapatkan calon yang memenuhi syarat.

- 6 - 2) Uji dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Seleksi Pendidikan. Pemeriksaan kesehatan terhadap anggota TNI AU yang akan melaksanakan pendidikan militer maupun nonmiliter, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan mendapatkan calon peserta pendidikan dengan tingkat kesehatan yang sesuai dengan beratnya pendidikan yang akan diikutinya. 3) Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Uji dan pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan terhadap prajurit umum maupun PNS dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan jiwanya dalam rangka menentukan penugasan selanjutnya maupun pengawasan dan pemeliharaan kesehatan. 4) Rikkes Khusus. Uji dan pemeriksaan kesehatan khusus merupakan pemeriksaan kesehatan bagi selain angka 1) 2) 3) seperti rikkes calon isteri/suami Anggota TNI AU dilakukan terhadap personel militer ataupun nonmiliter sebagai calon istri maupun calon suami, rikkes sesuai dengan permintaan, dan lain-lain. b. Waktu Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Waktu pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan diatur sebagai berikut: 1) Uji Kesehatan Awal (Werving). Uji kesehatan awal dilaksanakan pada saat proses penerimaan/seleksi calon prajurit TNI Angkatan Udara. 2) Uji dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Seleksi Pendidikan. Disesuaikan dengan waktu seleksi kesehatan untuk pendidikan. 3) Waktu Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Waktu uji dan pemeriksaan kesehatan berkala ini sebagai berikut: a) Awak pesawat tidak aktif terbang, dilaksanakan satu kali setahun di rumah sakit lanud dan setiap tiga tahun di Lakespra dr. Saryanto. b) Awak pesawat aktif, pati, kolonel, dan PNS Gol IV dilaksanakan satu kali setiap tahun sesuai dengan tanggal kelahiran di Lakespra dr. Saryanto. c) Prajurit umum dan PNS dilaksanakan satu kali setiap dua tahun di rumkit laknis/lanud setempat atau menyesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. 4) Pemeriksaan Kesehatan Khusus. Waktu pelaksanaan sesuai dengan permintaan. c. Pelaksana Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Instansi kesehatan yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU meliputi: 1) Badan Penilai Kesehatan Personel TNI Angkatan Udara (BPKPAU) yang meliputi: a) BPKPAU Pusat. Pelaksana BPKPAU Pusat di jajaran Diskesau berkedudukan di: (1) Lakespra dr. Saryanto.

- 7 - (a) Kedudukan: Lakespra dr. Saryanto, Jakarta. (b) Keanggotaan: i. Kalakespra sebagai ketua. ii. Kadepaeroklinik sebagai sekretaris. iii. Kadepaerofisiologi sebagai anggota iv. Kasubdisdukkes Diskesau sebagai anggota. v. Kasubdispsibangan Diskesau sebagai anggota. vi. Para dokter spesialis terkait sebagai anggota. vii. Kabag Samapta Lakespra dr. Saryanto sebagai anggota. viii. Kakes skadron udara yang terkait sebagai anggota. (c) Tugas. BPKPAU Pusat bertugas melaksanakan uji kesehatan bagi kolonel, dan pati. (d) Wewenang: i. Menilai hasil uji kesehatan dan memberikan saran tindak lanjut pengobatan. ii. Membuat rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan setelah tindak lanjut pemeriksaan maupun pengobatan selesai dilaksanakan. iii. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan medis apabila Kasau akan menggunakan wewenang waiver. (e) Tanggung Jawab. BPKPAU Pusat di Lakespra Saryanto bertanggung jawab atas penilaian hasil uji kesehatan atau rekomendasi yang dibuat di tingkat pusat. (f) Fasilitas dan Peralatan. Fasilitas dan peralatan menggunakan fasilitas/peralatan uji kesehatan yang berada di Lakespra Saryanto Jakarta atau instansi yang ditunjuk. g) Prosedur Pengajuan BPKPAU Pusat. Pengajuan BPKPAU pusat diajukan dari danlanud/kasatker/kotama ke Kalakespra dr. Saryanto dengan tembusan Aspers Kasau, Kakes Kotama, dan Kadiskesau. (2) RSPAU dr. S. Hardjolukito. (a) Kedudukan: RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta. (b) Keanggotaan:

- 8 - i. Ka-RSPAU dr. S. Hardjolukito sebagai ketua. ii. Ketua Komite Medik sebagai sekretaris merangkap anggota. iii. Para dokter spesialis terkait sebagai anggota. iv. Dokter gigi sebagai anggota. (c) Tugas: i. Melaksanakan uji kesehatan personel TNI AU yang berpangkat mayor-letkol untuk Lanud Adi beserta seluruh satuan yang dibina, yaitu Lanud Wsa. ii. Melaksanakan uji kesehatan personel TNI AU yang tidak dapat diputuskan oleh BPKPAU komando. (d) Wewenang: i. Menilai hasil uji kesehatan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan. Apabila rekomendasi berupa saran pemberhentian dengan hormat dari dinas/pensiun maka perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Kadiskesau. ii. Membuat hasil penilaian kesehatan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan setelah tindak lanjut pemeriksaan maupun pengobatan selesai dilaksanakan. iii. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan medis apabila Kasau akan menggunakan wewenang waiver. (e) Tanggung Jawab. BPKPAU Pusat di RSPAU dr. S. Hardjolukito bertanggung jawab atas penilaian hasil uji kesehatan maupun rekomendasi yang dibuat di tingkat pusat. (f) Fasilitas dan Peralatan. Fasilitas dan peralatan menggunakan fasilitas/peralatan uji kesehatan yang berada di RSPAU dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. (3) RSAU dr. Esnawan Antariksa. (a) Kedudukan: RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta. (b) Keanggotaan: i. Ka-RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai ketua. ii. Ketua Komite Medik sebagai sekretaris merangkap anggota. iii. Para dokter spesialis terkait sebagai anggota.

- 9 - iv. Dokter gigi sebagai anggota. (c) Tugas: i. Melaksanakan uji kesehatan bagi personel TNI AU yang berpangkat mayor-letkol untuk Mabesau, Makoopsau I, Makodiklatau, Lanud Halim P. beserta seluruh satuan yang dibina. ii. Melaksanakan uji kesehatan personel TNI AU yang tidak dapat diputuskan oleh BPKPAU kotama. (d) Wewenang: i. Menilai hasil uji kesehatan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan. Apabila rekomendasi berupa saran pemberhentian dengan hormat dari dinas/pensiun maka perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Kadiskesau. ii. Membuat hasil penilaian kesehatan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan setelah tindak lanjut pemeriksaan maupun pengobatan selesai dilaksanakan. iii. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan medis apabila Kasau akan menggunakan wewenang waiver. (e) Tanggung Jawab. BPKPAU Pusat di RSAU dr. Esnawan Antariksa bertanggung jawab atas penilaian hasil uji kesehatan maupun rekomendasi yang dibuat di tingkat pusat. (f) Fasilitas dan Peralatan. Fasilitas dan peralatan menggunakan fasilitas/peralatan uji kesehatan yang berada di RSAU dr. Esnawan Antariksa. (4) RSAU dr. M. Salamun (a) Kedudukan: RSAU dr. M. Salamun, Bandung. (b) Keanggotaan: i. Ka-RSAU dr. M. Salamun sebagai ketua. ii. Ketua Komite Medik sebagai sekretaris merangkap anggota. iii. Para dokter spesialis terkait sebagai anggota. iv. Dokter gigi sebagai anggota. (c) Tugas: i. Melaksanakan uji kesehatan bagi personel TNI AU yang berpangkat mayor-letkol untuk Lanud Husein

- 10 - beserta seluruh satuan yang dibina, yaitu Lanud Slm, Sdm, Wir, dan Ski. ii. Melaksanakan uji kesehatan bagi personel TNI AU yang tidak dapat diputuskan oleh BPKPAU kotama. (d) Wewenang: i. Menilai hasil uji kesehatan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan. Apabila rekomendasi berupa saran pemberhentian dengan hormat dari dinas/pensiun maka perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Kadiskesau. ii. Membuat hasil penilaian kesehatan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan setelah tindak lanjut pemeriksaan maupun pengobatan selesai dilaksanakan. iii. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan medis apabila Kasau akan menggunakan wewenang waiver. (e) Tanggung jawab. BPKPAU Pusat di RSAU dr. M. Salamun bertanggung jawab atas penilaian hasil uji kesehatan maupun rekomendasi yang dibuat di tingkat pusat. (f) Fasilitas dan Peralatan. Fasilitas dan peralatan menggunakan fasilitas/peralatan uji kesehatan yang berada di RSAU dr. M. Salamun Bandung. b) BPKPAU Kotama. BPKPAU kotama adalah BPKPAU tingkat kotama yang pelaksanaannya dilakukan oleh rumkit-rumkit yang ditunjuk selaku pelaksana badan penguji kesehatan: (1) Kedudukan: Daftar Badan Penilai Kesehatan Personel Angkatan Udara (BPKPAU) Pusat dan kotama (lihat lampiran D). (2) Keanggotaan: (a) Kakes kotama sebagai ketua. (b) Karumkit setempat sebagai sekretaris. (c) Dokter spesialis terkait sebagai anggota. (d) Dokter skadron di lanud yang terkait sebagai anggota. (e) Dokter gigi sebagai anggota. (f) Kasibinjas lanud sebagai anggota. (g) Perwira Psikologi sebagai anggota.

- 11 - (3) Tugas. BPKPAU Kotama bertugas melaksanakan uji kesehatan atas personel TNI AU dengan pangkat pama ke bawah. (4) Wewenang. (a) Menilai hasil uji kesehatan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan. Apabila rekomendasi berupa saran pemberhentian dengan hormat dari dinas/pensiun maka perlu ditindaklanjuti dengan keputusan Kadiskesau. (b) Membuat hasil penilaian kesehatan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kesehatan setelah tindak lanjut pemeriksaan maupun pengobatan selesai dilaksanakan. (c) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan medis apabila Panglima akan mengajukan usul waiver kepada Kasau. (5) Tanggung Jawab. BPKPAU kotama bertanggung jawab atas penilaian hasil uji kesehatan maupun rekomendasi yang dibuat di tingkat kotama. (6) Fasilitas dan Peralatan. Fasilitas dan peralatan menggunakan fasilitas/peralatan uji kesehatan yang berada di rumah sakit lanud yang ditunjuk. 2) Tim Uji Kesehatan. a) Tim Uji Kesehatan Tingkat Pusat. Tim uji kesehatan tingkat pusat dibentuk oleh Kadiskesau untuk melaksanakan uji kesehatan awal dan uji kesehatan dalam rangka seleksi pendidikan sesuai dengan program penerimaan dan pendidikan personel TNI AU. Tim uji kesehatan tingkat pusat dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan: (1) Uji kesehatan bagi calon siswa Sesau/Seskoau/Sesko TNI. (2) Uji kesehatan bagi calon siswa Suspajemen/Sekkau. (3) Uji kesehatan awal tingkat pusat bagi calon prajurit Taruna/Taruni. (4) Uji kesehatan awal tingkat pusat bagi calon prajurit Dikmapa PK dan PSDP. (5) Uji kesehatan awal tingkat pusat bagi calon siswa Dikmaba PK. (6) Uji kesehatan awal tingkat pusat bagi calon siswa Dikmata PK. (7) Uji kesehatan bagi calon siswa Setukpa. (8) Uji kesehatan bagi calon siswa Setukba.

- 12 - (9) Uji kesehatan bagi calon siswa Dikbangspes. b) Tim Uji Kesehatan Tingkat Daerah. Tim uji kesehatan tingkat daerah dibentuk oleh danlanud selaku Ketua Panitia Tingkat Daerah. Tim uji kesehatan tingkat daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan: (1) Uji kesehatan awal tingkat daerah bagi calon prajurit Taruna/Taruni. (2) Uji kesehatan awal tingkat daerah bagi calon siswa Dikmapa PK. (3) Uji kesehatan awal tingkat daerah bagi calon siswa Setukpa. (4) Uji kesehatan awal tingkat daerah bagi calon siswa Dikmaba PK. (5) Uji kesehatan awal tingkat daerah bagi calon siswa Dikmata PK. c) Tim Uji Kesehatan Khusus Matra Udara di Lakespra Saryanto. Selaku Lembaga kesehatan penerbangan dan ruang angkasa, Lakespra Saryanto bertugas melaksanakan: (1) Uji kesehatan bagi calon awak pesawat TNI AU. (2) Uji kesehatan bagi calon siswa penerbang (PSDP) atas perintah pimpinan TNI AU/TNI. (3) Uji dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi awak pesawat TNI AU golongan I, II-A, dan II-B. (4) Uji dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pati dan kolonel TNI AU. d) Tim Uji Kesehatan di Rumkit Laknis/Lanud. Rumkit laknis/lanud mempunyai tugas melaksanakan: (1) Uji dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi awak pesawat golongan II yang aktif terbang, awak pesawat golongan II-C dan III serta PKMU bukan awak pesawat yang berada dalam lingkup wilayah pelayanannya. (2) Pemeriksaan kesehatan berkala bagi prajurit umum dan PNS yang berada dalam lingkup wilayah pelayanannya. d. Pengajuan Uji Kesehatan bagi Personel TNI AU. 1) Pengajuan Uji Kesehatan. Pengajuan uji kesehatan disesuaikan dengan golongan pangkat yang bersangkutan sebagai berikut: a) Kapten ke bawah diajukan ke BPKPAU kotama.

- 13 - b) Mayor-letkol diajukan ke BPKPAU Pusat di RSPAU dr. S Hardjolukito Yogyakarta, RSAU dr. Esnawan A. Halim Perdanakusuma Jakarta, atau RSAU dr. M. Salamun Bandung. c) Korps Penerbang, Navigator dan kolonel ke atas diajukan ke BPKPAU Pusat di Lakespra dr. Saryanto Jakarta. 2) Pelaksanaan Uji Kesehatan. Pelaksanaan uji kesehatan ini meliputi kegiatan sebagai berikut: a) Berdasarkan surat pengajuan kasatker/komandan lanud/ panglima/komandan kotama, maka bagi anggota yang berpangkat kolonel ke atas uji kesehatan dilaksanakan oleh BPKPAU Pusat di Lakespra dr. Saryanto. Bagi anggota yang berpangkat mayor/letkol dilaksanakan oleh BPKPAU Pusat di RSPAU dr. S Hardjolukito Yogyakarta, RSAU dr. Esnawan Antariksa Halim Perdanakusuma Jakarta serta RSAU dr. M. Salamun Bandung. Bagi anggota yang berpangkat pama ke bawah uji kesehatan dilaksanakan oleh BPKPAU kotama. b) Anggota yang menjalani uji kesehatan harus diupayakan untuk diperiksa di BPKPAU Pusat/kotama, maka sidang BPKPAU Pusat/kotama dan bila dianggap perlu dapat dilakukan observasi di rumah sakit lanud/laknis yang ditunjuk. c) Apabila anggota yang diajukan tidak dapat diperiksa di BPKPAU Pusat/kotama, maka sidang BPKPAU tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan data kesehatan yang diterima dari rumah sakit lanud/laknis atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh dokter TNI AU yang berwenang sebagai bahan untuk mengambil keputusan. d) Sidang BPKPAU Pusat/kotama membuat berita acara sidang dan keputusan sidang. e. Pelaporan Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Pelaporan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan bagi calon personel dan personel TNI AU meliputi: 1) Pelaporan Hasil Uji Kesehatan Awal. a) Hasil uji dan pemeriksaan kesehatan awal/seleksi calon personel/personel TNI AU pada seleksi tingkat pusat dilaporkan kepada Kadisminpersau. b) Macam laporan terdiri atas: (1) Daftar isian riwayat kesehatan (lihat contoh 1). (2) Laporan uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU (lihat contoh 2). (3) Laporan hasil uji kesehatan awal petugas khusus matra udara/prajurit umum (lihat contoh 3) (4) Laporan rekapitulasi hasil uji kesehatan awal petugas khusus matra udara/prajurit umum (lihat contoh 4).

- 14 - c) Satuan pelapor dilaksanakan oleh tim kesehatan tingkat pusat dan daerah. 2) Pelaporan Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala. a) Macam Laporan dan Distribusi. (1) Macam laporan. (a) Awak pesawat terbang golongan I, II-A, dan II-B, menggunakan formulir (lihat contoh 2). (b) Awak pesawat terbang golongan II-C, III, PKMU bukan awak pesawat terbang dan prajurit umum, menggunakan formulir untuk pemeriksaan prajurit umum. (2) Distribusi. Distribusi laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota TNI AU adalah sebagai berikut: (a) Satu berkas dikirim kepada Kadiskesau. (b) Satu berkas dikirim kepada Kakes Kotama. (c) Satu berkas dan daftar isian riwayat kesehatan disimpan di BPKPAU Rumkit setempat. (d) Satu berkas dikirim kepada dokter kesatuan/dokter skadron. (e) Satu berkas dikirim kepada yang bersangkutan. b) Laporan Tahunan Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Petugas Khusus Matra Udara (lihat contoh 5). Laporan dikirimkan kepada Kadiskesau dan kakes kotama. c) Laporan Tahunan Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Awak Pesawat, Paskhas, militer umum dan PNS (lihat contoh 6). Laporan dikirimkan kepada Kadiskesau dan kakes kotama. d) Satuan Pelapor. Laporan dibuat oleh instansi kesehatan yang melaksanakan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan berkala. 3) Pelaporan Hasil Uji Kesehatan Atas Indikasi. a) Tata Cara Pelaporan dan Formulir Pemeriksaan. Tata cara pelaporan dan jenis formulir yang digunakan sama dengan pada kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan berkala. Satuan pelapor adalah BPKPAU yang melaksanakan kegiatan uji kesehatan tersebut. b) Berita Acara Sidang BPKPAU. Keputusan sidang BPKPAU dikirimkan kepada Kadiskesau oleh satuan pelapor yaitu BPKPAU Pusat/BPKPAU Kotama (lihat contoh 8). c) Keputusan Sidang BPKPAU. Keputusan Sidang BPKPAU dikirimkan kepada Kadiskesau oleh satuan pelapor yaitu BPKPAU Pusat/BPKPAU Kotama (lihat contoh 9).

- 15 - d) Surat Keputusan Kadiskesau. Keputusan Kadiskesau yang mengesahkan Keputusan BPKPAU Pusat/Kotama dikirimkan kepada komandan/kepala satuan kerja dengan tembusan kepada Wakasau, Asops Kasau, Aspers Kasau, Panglima/Dankotama, dan yang bersangkutan (lihat contoh 10). 4) Pelaporan Hasil Uji Kesehatan. Pelaporan hasil uji kesehatan bagi calon istri/suami sama dengan pelaporan hasil uji kesehatan umum/ rikkes berkala. 5) Bagan Jalur Pengiriman Laporan. Bagan jalur pengiriman laporan uji dan pemeriksaan kesehatan (lihat lampiran E dan F). 6) Laporan Kekuatan Personel. Laporan ini dimasukkan dalam laporan tahunan sebagai masukan untuk merencanakan program uji dan pemeriksaan kesehatan berkala tahun berikutnya (lihat Contoh 7). f. Tindak Lanjut Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. 1) Uji Kesehatan Awal. Tindak lanjut uji kesehatan awal adalah berupa keputusan apakah calon anggota tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk menjadi prajurit TNI AU. 2) Uji dan Pemeriksaan Kesehatan untuk Seleksi Pendidikan. Uji dan pemeriksaan kesehatan untuk seleksi pendidikan adalah keputusan apakah calon anggota tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti pendidikan yang dimaksud. 3) Tindak Lanjut Medis. Pelaksanaan tindak lanjut medis dilakukan baik terhadap hasil uji dan pemeriksaan kesehatan berkala berikut: a) Berdasarkan rekomendasi dari BPKPAU Pusat/kotama, dokter satuan memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasannya untuk melaksanakan konsultasi medis sesuai dengan rekomendasi tersebut, disertai surat pengantar konsultasi bagi yang bersangkutan (FKTP) b) Dokter satuan melakukan pemantauan hasil konsultasi medis berkaitan dengan rekomendasi tersebut. c) Bila menderita penyakit yang mengakibatkan tindakan administratif dan dalam waktu enam minggu belum sembuh, dokter satuan harus mengajukan kembali kepada BPKPAU Pusat bagi awak pesawat, BPKPAU kotama bagi bukan awak pesawat dan prajurit umum untuk menentukan status kesehatan dan penugasan lebih lanjut bagi yang bersangkutan. d) Pada penyakit-penyakit kronis yang memerlukan waktu pengobatan dan akan menyebabkan timbulnya gangguan dalam melaksanakan pekerjaan, maka rekomendasi dapat dilaksanakan sampai batas maksimum tiga tahun, untuk kemudian diajukan kepada BPKPAU Pusat/kotama. Bila dalam jangka waktu tiga tahun yang bersangkutan belum sembuh maka BPKPAU Pusat/kotama dapat menyarankan kepada Kadiskesau untuk membuat surat keputusan yang menyatakan bahwa anggota tersebut tidak memenuhi syarat sebagai prajurit guna proses administrasi lebih lanjut.

- 16 - e) Bagi kelainan medis yang penyembuhannya kurang dari enam minggu, dokter satuan harus melaporkan proses penyembuhan tersebut kepada BPKPAU Pusat/kotama untuk diadakan perubahan terhadap hasil penilaian uji kesehatannya. 4) Tindak Lanjut Administrasi. Tindak lanjut administrasi atas uji dan pemeriksaan kesehatan berkala berupa: a) Rekomendasi/saran alih tugas oleh BPKPAU Pusat/kotama. b) Rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagai prajurit dan saran pemberhentian dari dinas/pensiun oleh BPKPAU Pusat/kotama. c) Surat keterangan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan berkala/atas indikasi menyatakan keterangan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk mengikuti pendidikan atau tugas khusus lainnya (lihat Contoh 12). g. Waiver. Apabila pimpinan TNI AU akan mengambil keputusan yang berbeda dari persyaratan/hasil uji kesehatan awal, uji dan pemeriksaan kesehatan berkala atau uji kesehatan atas indikasi tersebut di atas maka pimpinan TNI AU dapat menggunakan wewenang waiver. Keputusan waiver diambil setelah memperhatikan saran Kadiskesau/Kalakespra/Ketua Tim Kesehatan yang menilai bahwa kelainan yang ditemukan pada calon tersebut sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tidak membahayakan diri yang bersangkutan. 10. Penggolongan Tingkat Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Untuk mengetahui derajat/kondisi kesehatan seorang calon prajurit dan prajurit TNI AU secara menyeluruh, maka setiap sektor uji dan pemeriksaan kesehatan dinyatakan tingkatnya sesuai dengan kelainan/penyakit yang ditemukan dan selanjutnya akan menentukan status kesehatan (stakes) calon prajurit dan prajurit tersebut yang merupakan gambaran derajat/kondisi kesehatan seseorang secara menyeluruh. Uji dan pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit dan prajurit TNI AU meliputi seluruh pemeriksaan fisik dan kesehatan jiwa. Uraian tentang kelainan/penyakit yang ditemukan dan penggolongan tingkat sektor berlaku umum dan dikelompokkan menurut sektor masing-masing yang meliputi sektor umum (U), sektor gerak bagian atas (A), sektor gerak bagian bawah (B), sektor pendengaran (D), sektor penglihatan (L), sektor gigi (G), dan sektor jiwa (J) yang disingkat UABDLGJ. a. Penggolongan Tingkat Sektor. Sesuai dengan kelainan atau penyakit yang ditemuan pada uji dan pemeriksaan kesehatan calon prajurit dan prajurit TNI AU, maka setiap sektor uji dan pemeriksaan dibagi menjadi empat tingkat sebagai berikut: 1) Tingkat 1 (Tingkat Satu). Tingkat satu tidak ada kelainan/penyakit sehingga calon personel dan personel tersebut memenuhi persyaratan medis sebagai prajurit TNI AU. 2) Tingkat 2 (Tingkat Dua). Tingkat dua ada kelainan/penyakit ringan dan tidak mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan sehingga masih memenuhi persyaratan medis sebagai prajurit TNI AU. 3) Tingkat 3 (Tingkat Tiga). Tingkat tiga ada kelainan/penyakit yang akan mempengaruhi fungsi tubuh keseluruhan, akan tetapi masih dapat

- 17 - melakukan tugas sebagai calon personel/personel TNI AU secara terbatas atau tidak menghalanginya untuk melakukan tugas-tugasnya. 4) Tingkat 4 (Tingkat Empat). Tingkat empat ada kelainan/penyakit berat yang akan mengganggu fungsi tubuh keseluruhan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan medis sebagai calon prajurit/prajurit TNI AU. b. Penggolongan Tingkat Status Kesehatan (Stakes). Status kesehatan menggambarkan derajat kesehatan calon/anggota baik fisik maupun jiwa yang ditentukan berdasarkan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan tingkat ke tujuh sektor uji dan pemeriksaan tersebut di atas, maka status kesehatan calon/anggota dibagi menjadi empat tingkat sebagai berikut: 1) Stakes I (Baik/B). Bila seluruh hasil pemeriksaan UABDLGJ calon prajurit/prajurit TNI AU dengan tingkat status kesehatan I untuk semua sektor. Ini berarti yang bersangkutan memiliki derajat kesehatan baik. 2) Stakes II (Cukup/C). Hasil pemeriksaan UABDLGJ calon prajurit/prajurit TNI AU dengan tingkat II untuk satu sektor atau lebih sebagai tingkat terendah. Ini berarti yang bersangkutan memiliki derajat kesehatan cukup. 3) Stakes III (Kurang/K-1). Hasil pemeriksaan UABDLGJ calon prajurit/prajurit TNI AU dengan tingkat III untuk satu sektor atau lebih sebagai tingkat terendah. Ini berarti yang bersangkutan memiliki derajat kesehatan kurang. 4) Stakes IV (Kurang Sekali/K-2). Hasil pemeriksaan UABDLGJ calon prajurit/prajurit TNI AU dengan tingkat IV untuk satu sektor atau lebih sebagai tingkat terendah. Ini berarti yang bersangkutan memiliki derajat kesehatan kurang sekali. c. Penggolongan Tingkat Kelainan. Setiap kelainan/penyakit yang ditemukan pada uji dan pemeriksaan kesehatan ditentukan golongan tingkatnya seperti tersebut pada pasal 23 dengan simbol sesuai dengan sektor masing-masing yaitu U, A, B, D, L, G, dan J. Agar terdapat kesamaan pengertian/pemahaman maka penulisan simbol, kelainan/penyakit diatur sebagai berikut: 1) Simbol huruf yang ditulis dalam tanda kurung di akhir kalimat berarti menguraikan kelainan/penyakit yang ditemukan. Sedangkan angka di belakang simbol huruf menunjukkan golongan tingkat sektor yang bersangkutan. Contoh: varises berat (B-4). 2) Apabila di belakang uraian ditulis hanya (J-4) ini berarti simbol tersebut berlaku baik bagi calon prajurit maupun prajurit. Contoh: skizofrenia (J-4). 3) Apabila di belakang uraian ditulis (B-4/B-3-p), berarti simbol di depan garis miring berlaku bagi calon prajurit/seleksi, sedangkan simbol di belakang garis miring berlaku untuk pemeriksaan kesehatan berkala bagi prajurit. 4) Khusus bagi prajurit, apabila di belakang simbol tertera tanda huruf “p” berarti prajurit tersebut memerlukan pengobatan/perawatan atas kelainan/penyakit yang ditemukan, seandainya tidak berobat dan kelainan/ penyakitnya makin parah dapat masuk dalam stakes IV, dan

- 18 - jika berobat stakes akan berubah sesuai dengan hasil pengobatan. Contoh: katarak (L-3-p), bila dioperasi stakes dapat berubah menjadi (L-2). d. Penggolongan Tingkat Kelainan pada PKMU Bukan Awak Pesawat. Penggolongan tingkat kelainan pada petugas khusus matra udara bukan awak pesawat sama dengan penggolongan tingkat kelainan pada prajurit pada umumnya baik bagi calon personel dan personel TNI AU. e. Masa Valid Hasil Urikkes. Masa valid hasil urikkes adalah sebagai berikut: 1) Masa valid hasil urikkes berkala adalah satu tahun, kecuali apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan perubahan stakes atau digunakan khusus. 2) Hasil urikkes valid selama enam bulan untuk: a) Setukba/yang setara. b) Setukpa/yang setara. c) Sekkau/yang setara. d) Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang. e) Usulan Kenaikan Pangkat (UKP). f) Usulan Jabatan. g) Lain-lain yang setara. 3) Hasil urikkes valid selama tiga bulan untuk: a) Sesko Angkatan/Sesko TNI/PPRA Lemhannas dan pendidikan setingkat Sesko/Lemhannas. b) Penugasan Operasi Luar Negeri. c) Pendidikan/Kursus Luar Negeri. d) Penugasan khusus ke luar negeri. e) Calon istri/suami personel TNI f) Lain-lain yang setara. 4) Perubahan stakes dapat terjadi akibat penyakit atau kecelakaan. 11. Persyaratan/Standar Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Persyaratan/ standar kesehatan calon prajurit/prajurit TNI AU. Untuk mendapatkan petugas khusus matra udara dan prajurit lainnya yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi baik fisik maupun jiwa, maka perlu ditetapkan persyaratan/standar kesehatan calon prajurit/prajurit TNI AU sesuai dengan penugasan yang bersangkutan meliputi: (lihat lampiran G) a. Calon prajurit Taruna/Taruni: Stakes I/II (B/C). b. Calon Awak Pesawat Golongan I: Stakes I/II (B/C).

- 19 - c. Awak Pesawat Golongan II dan III: Stakes II (C). d. Calon Siswa Seskoau/Sesko TNI: Stakes II (C). e. Calon Siswa Sekkau: Stakes II (C). f. Calon Perwira Prajurit Karier/Pa PK dan PSDP: Stakes II (C). g. Calon Siswa Sekolah Pembentukan Perwira/Setukpa: Stakes II (C). h. Calon Siswa Sekolah Pembentukan Bintara/Setukba: Stakes II (C). i. Calon Bintara Prajurit Karier/Ba PK Pria: Stakes II (C). j. Calon Bintara Prajurit Karier/Ba PK Wara: Stakes II (C). k. Calon Siswa Sekolah Para: Stakes II (C). l. Calon Siswa Sekolah Sejurba/Sejurta: Stakes II (C). m. Calon Tamtama Prajurit Karier: Stakes II (C). n. Calon Pegawai Negeri Sipil TNI AU: Stakes II(C). 12. Penilaian Hasil Uji dan Pemeriksaan Kesehatan. Penilaian hasil uji dan pemeriksaan kesehatan meliputi: a. Menentukan Status Kesehatan. Berdasarkan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan seseorang, badan penguji atau tim pemeriksa kesehatan tingkat pusat/daerah menentukan status kesehatan seseorang baik untuk masingmasing sektor maupun status kesehatan secara menyeluruh (lampiran C). Sesuai dengan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan maka status kesehatan seseorang dan kategorinya dinyatakan sebagai berikut: 1) Stakes I/B (Baik). Contoh: 2) Stakes II/C (Cukup). 3) Stakes III/K1 (Kurang). 4) Stakes IV/K2 (Kurang Sekali). b. Penggunaan Formulir. Uji dan pemeriksaan kesehatan menggunakan dua macam formulir dan masing-masing dibuat rangkap empat, berupa: 1) Daftar Isian Riwayat Kesehatan (lihat Contoh 4 ). 2) Laporan Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI AU (lihat Contoh 5 ). c. Membuat Keputusan/Rekomendasi. Berdasarkan tujuan uji dan pemeriksaan kesehatan seseorang, badan penguji atau tim kesehatan tingkat pusat/daerah membuat keputusan atau rekomendasi yang meliputi: STATUS KESEHATAN U A B D L G J I II II IV I III I STAKES IV/K2

- 20 - 1) Uji Kesehatan Awal. Membuat keputusan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peronel TNI AU. 2) Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala/Atas Indikasi. a) Rekomendasi Medis. Rujukan ke dokter ahli guna pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. b) Rekomendasi Administratif. (1) Rekomendasi memenuhi syarat/laik terbang. (2) Rekomendasi atau saran pemberian dan pencabutan larangan terbang sementara. (3) Rekomendasi tidak memenuhi syarat/tidak laik terbang dan larangan terbang tetap. (4) Rekomendasi atau saran alih tugas. (5) Rekomendasi tidak memenuhi syarat sebagai prajurit dan saran pemberhentian dari dinas/pensiun. (6) Rekomendasi memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk mengikuti pendidikan atau tugas khusus lainnya. BAB II TAHAP PERENCANAAN 13. Umum. Uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu disusun perencanaan uji dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan urutan kegiatan. 14. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan dalam tahap perencanaan uji dan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut: a. Rikkes Werving. 1) Peserta. Karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Pembuatan surat perintah komandan/ karumkit/kakes tentang penunjukkan karumkit/kakes sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Pembuatan surat perintah Kadiskesau tentang penunjukkan Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan, dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan.

- 21 - a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes merencanakan pelaksanaan kegiatan rikkes werving. (2) Karumkit/kakes merencanakan jumlah personel sesuai lama pemeriksaan, jenis rikkes, dan jumlah peserta rikkes werving. (3) Karumkit/kakes merencanakan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes werving. (4) Karumkit/kakes merencanakan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes werving. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau merencanakan pelaksanaan kegiatan rikkes werving mencakup jenis rikkes, dan personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes membuat rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) rikkes werving. (3) Kasubdisdukkes merencanakan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes werving. (4) Kasubdisdukkes merencanakan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes werving. 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Kakes/karumkit merencanakan tempat rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau merencanakan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disminpersau. b. Rikkes Pendidikan. 1) Peserta. Kasubdisdukkes Diskesau berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Pembuatan surat perintah komandan/karumkit tentang penunjukkan karumkit sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Pembuatan surat perintah Kadiskesau tentang penunjukkan Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan, dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan.

- 22 - a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes merencanakan pelaksanaan kegiatan rikkes pendidikan. (2) Karumkit/kakes merencanakan jumlah personel sesuai dengan lama pemeriksaan, jenis rikkes, dan jumlah peserta rikkes pendidikan. (3) Karumkit/kakes merencanakan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes pendidikan. (4) Karumkit/Kakes merencanakan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes pendidikan. b) Tingkat pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau merencanakan pelaksanaan kegiatan rikkes pendidikan mencakup jenis rikkes dan personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes membuat rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) pendidikan. (3) Kasubdisdukkes merencanakan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes pendidikan. (4) Kasubdisdukkes merencanakan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes pendidikan. 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Karumkit/Kakes merencanakan tempat rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau merencanakan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disdikau. c. Pemeriksaan Kesehatan Berkala. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes merencanakan personel yang di rikkes sesuai dengan alokasi anggaran. 2) Pelaksana. Kalakespra/Karumkit/Kakes yang merupakan katim rikkes membuat surat perintah di jajarannya yang terlibat tim rikkes. 3) Pelaksanaan. a) Membuat rencana pelaksanaan rikkes berkala. b) Kalakespra/Karumkit/Kakes merencanakan kebutuhan material/ bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan.

- 23 - c) Kalakespra/Karumkit/Kakes merencanakan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk pemeriksaan kesehatan. 4) Tempat Pelaksanaan. Merencanakan tempat pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaannya di rumah sakit/instansi kesehatan masingmasing. d. Pemeriksaan Kesehatan Khusus. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait peserta rikkes khusus. 2) Pelaksana. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes sesuai dengan permintaan. 3) Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/ kakes merencanakan pelaksanaan kegiatan rikkes Khusus mencakup personel kesehatan yang dilibatkan. 4) Tempat Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/ karumkit/kakes merencanakan tempat pelaksanaan rikkes sesuai dengan permintaan. 15. Dukungan. Untuk kelancaran proses perencanaan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI AU diperlukan dukungan, baik dari komando atas, satuan samping, maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan dimaksud yaitu anggaran, administrasi umum, personel, logistik, dan komunikasi. a. Anggaran. Dukungan anggaran untuk kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan bagi personel dan calon personel TNI AU sesuai dengan anggaran pemeriksaan kesehatan melalui anggaran rutin yang dialokasikan melalui mata anggaran masing-masing disesuaikan dengan jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan. b. Administrasi Umum. Dalam proses kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan ini ini diperlukan dukungan administrasi umum berupa alat tulis kantor (ATK) dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan dimaksud diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan. c. Personel. Personel yang terlibat dalam uji dan pemeriksaan kesehatan berasal dari jajaran kesehatan dari berbagai satuan yang ditunjuk sesuai dengan profesi yang dibutuhkan. d. Logistik. Kebutuhan logistik tahap perencanaan menggunakan saranaprasarana Diskesau dan satker lain yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari instansi terkait, sedangkan untuk alkes tidak habis pakai menggunakan barang IKMN yang ada di Kesehatan TNI AU. BAB III TAHAP PERSIAPAN

- 24 - 16. Umum. Tahap persiapan uji naskah merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan agar kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan optimal. 17. Urutan Kegiatan. Dalam tahap persiapan uji dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Rikkes Werving. 1) Peserta. Karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Komandan/karumkit/kakes menyiapkan surat perintah tentang penunjukkan karumkit/kakes sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Kadiskesau menyiapkan surat perintah tentang penunjukkan Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan, dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes menyiapkan kegiatan rikkes werving yang telah direncanakan. (2) Karumkit/kakes menyiapkan jumlah personel sesuai lama pemeriksaan, jenis rikkes dan jumlah peserta rikkes werving. (3) Karumkit/kakes menyiapkan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan rikkes werving. (4) Karumkit/kakes menyiapkan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes werving. b) Tingkat pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau menyiapkan kegiatan rikkes werving mencakup jenis rikkes, personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes menyiapkan pelaksanaan kegiatan rikkes werving. (3) Kasubdisdukkes menyiapkan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes werving. (4) Kasubdisdukkes menyiapkan penggunaan piranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes werving. 4) Tempat Pelaksanaan.

- 25 - a) Tingkat Daerah. Kakes/karumkit menyiapkan tempat rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau menyiapkan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disminpersau. b. Rikkes Pendidikan. 1) Peserta. Kasubdisdukkes Diskesau berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Komandan/karumkit menyiapkan surat perintah tentang penunjukkan Karumkit sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan yang telah direncanakan. b) Tingkat Pusat. Kadiskesau menyiapkan surat perintah tentang penunjukkan Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes menyiapkan pelaksanaan kegiatan rikkes pendidikan yang telah direncanakan. (2) Karumkit/kakes menyiapkan jumlah personel sesuai lama pemeriksaan, jenis rikkes dan jumlah peserta rikkes pendidikan. (3) Karumkit/kakes menyiapkan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan rikkes pendidikan. (4) Karumkit/kakes menyiapkan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes pendidikan. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau menyiapkan kegiatan rikkes pendidikan mencakup jenis rikkes dan personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendidikan. (3) Kasubdisdukkes menyiapkan kebutuhan material/bahan habis pakai sesuai kebutuhan kegiatan rikkes pendidikan. (4) Kasubdisdukkes menyiapkan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk rikkes pendidikan. 4) Tempat Pelaksanaan.

- 26 - a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes menyiapkan tempat rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau menyiapkan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disdikau. c. Pemeriksaan Kesehatan Berkala. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes menyiapkan personel yang di rikkes sesuai dengan alokasi anggaran. 2) Pelaksana. Kalakespra/karumkit/kakes yang merupakan katim rikkes menyiapkan surat perintah di jajarannya yang terlibat tim rikkes. 3) Pelaksanaan. a) Menyiapkan rencana pelaksanaan rikkes berkala. b) Kalakespra/karumkit/kakes menyiapkan kebutuhan materiel/ bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan. c) Kalakespra/karumkit/kakes menyiapkan penggunaan peranti lunak yang dipakai sebagai pedoman untuk pemeriksaan kesehatan. 4) Tempat Pelaksanaan. Menyiapkan tempat pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaannya di rumah sakit/instansi kesehatan masingmasing. d. Pemeriksaan Kesehatan Khusus. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait peserta rikkes khusus. 2) Pelaksana. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes sesuai dengan permintaan. 3) Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/ kakes menyiapkan pelaksanaan kegiatan rikkes khusus mencakup personel kesehatan yang dilibatkan. 4) Tempat Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/ karumkit/kakes menyiapkan tempat pelaksanaan rikkes sesuai dengan permintaan. BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 18. Umum. Tahap pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan personel dan calon personel TNI AU, penentuan derajat kesehatan, dan keputusan atau rekomendasi. 19. Urutan Kegiatan. Tata cara uji dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Subdisdukkes Diskesau dan RSAU/satuan kesehatan serta koordinasi dengan pihak terkait dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Rikkes Werving.

- 27 - 1) Peserta. Seluruh calon personel TNI AU yang telah disiapkan. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes beserta tim kesehatan yang telah ditunjuk melaksanakan kegiatan rikkes werving yang telah disiapkan, meliputi: (a) Sektor Umum (U). Sektor umum menyatakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit umum dan kelainankelainan meliputi anamnesa, ukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah dan nadi, lingkaran dada, kepala, muka dan leher, mulut dan rahang, mata (kelainan organik), telinga (kelainan organik), hidung dan tenggorokan, alat keseimbangan, sistem kardiovaskuler, dada dan paru, kelainan foto toraks, abdomen dan sistem gastrointestinal, anus dan rectum, sistem urogenital, sistem endokrin, metabolik dan darah, kulit dan kelamin, sistem saraf, penyakit umum, kelainan khusus pada wanita/ginekologi, laboratorium (darah dan urin rutin) dan pemeriksaan dengan alat diagnostik lainnya. (b) Sektor Komponen Gerak Bagian Atas (A). Sektor komponen gerak bagian atas meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada bahu, lengan, tangan termasuk persendiannya, dan tulang belakang servikal sampai dengan torakal. (c) Sektor Komponen Gerak Bagian Bawah (B). Sektor komponen gerak bagian bawah meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada panggul, tungkai, kaki termasuk persendiannya dan tulang belakang lumbal sampai dengan sacral. (d) Sektor Pendengaran (D). Sektor pendengaran meliputi ketajaman pendengaran/fungsi alat pendengaran. (e) Sektor Penglihatan (L). Sektor penglihatan meliputi ketajaman penglihatan/fungsi alat penglihatan. (f) Sektor Gigi (G). Sektor gigi meliputi penyakit dan kelainan organik gigi geligi serta hubungan antara gigi geligi rahang atas terhadap rahang bawah.

- 28 - (2) Karumkit/kakes beserta tim kesehatan melaksanakan rikkes sesuai lama pemeriksaan, jenis rikkes dan jumlah peserta rikkes werving. (3) Karumkit/kakes melaksanakan kegiatan rikkes werving menggunakan peranti lunak yang telah disiapkan. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes werving mencakup jenis rikkes dan personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes werving sesuai dengan renlakgiat yang telah disiapkan, meliputi: (a) Sektor Umum (U). Sektor umum menyatakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit umum dan kelainankelainan meliputi anamnesa ukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah dan nadi, lingkaran dada, kepala, muka dan leher, mulut, dan rahang, mata (kelainan organik), telinga (kelainan organik), hidung dan tenggorokan alat keseimbangan sistem kardiovaskuler dada dan paru kelainan foto toraks abdomen dan sistem gastrointestinal anus dan rectum sistem urogenital sistem endokrin, metabolik dan darah kulit dan kelamin sistem saraf penyakit umum kelainan khusus pada wanita/ginekologi laboratorium (darah dan urin rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, metabolisme, narkoba, tes kehamilan, HIV, VDRL, Malaria), dan khusus taruna/taruni melaksanakan tes audiometri, ergometri dan spirometri. (b) Sektor Komponen Gerak Bagian Atas (A). Sektor komponen gerak bagian atas meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada bahu, lengan, tangan termasuk persendiannya, dan tulang belakang servikal sampai dengan torakal. (c) Sektor Komponen Gerak Bagian Bawah (B). Sektor komponen gerak bagian bawah meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada panggul, tungkai, kaki termasuk persendiannya dan tulang belakang lumbal sampai dengan sacral. (d) Sektor Pendengaran (D). Sektor pendengaran meliputi ketajaman pendengaran/fungsi alat pendengaran. (e) Sektor Penglihatan (L). Sektor penglihatan meliputi ketajaman penglihatan/fungsi alat penglihatan. (f) Sektor Gigi (G). Sektor gigi meliputi penyakit dan kelainan organik gigi geligi serta hubungan antara gigi geligi rahang atas terhadap rahang bawah. (g) Sektor Kesehatan Jiwa (J). Sektor kesehatan jiwa menyatakan kondisi kesehatan jiwa/kelainan psikiatri.

- 29 - (3) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes werving sesuai dengan peranti lunak yang telah disiapkan. 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Kakes/karumkit melaksanakan rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disminpersau. b. Rikkes Pendidikan. 1) Peserta. Kasubdisdukkes Diskesau berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Karumkit sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan, dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes melaksanakan kegiatan rikkes pendidikan, meliputi: (a) Sektor Umum (U). Sektor umum menyatakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit umum dan kelainankelainan meliputi anamnesa ukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah dan nadi, lingkaran dada kepala, muka dan leher mulut dan rahang mata (kelainan organik) telinga (kelainan organik), hidung dan tenggorokan alat keseimbangan sistem kardiovaskuler dada dan paru kelainan foto toraks abdomen dan sistem gastrointestinal anus dan rectum sistem urogenital sistem endokrin, metabolik dan darah kulit dan kelamin sistem saraf penyakit umum kelainan khusus pada wanita/ginekologi laboratorium (darah dan urin rutin) dan pemeriksaan dengan alat diagnostik lainnya. (b) Sektor Komponen Gerak Bagian Atas (A). Sektor komponen gerak bagian atas meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada bahu, lengan, tangan termasuk persendiannya, dan tulang belakang servikal sampai dengan torakal. (c) Sektor Komponen Gerak Bagian Bawah (B). Sektor komponen gerak bagian bawah meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada panggul, tungkai, kaki termasuk persendiannya dan tulang belakang lumbal sampai dengan sacral.

- 30 - (d) Sektor Pendengaran (D). Sektor pendengaran meliputi ketajaman pendengaran/fungsi alat pendengaran. (e) Sektor Penglihatan (L). Sektor penglihatan meliputi ketajaman penglihatan/fungsi alat penglihatan. (f) Sektor Gigi (G). Sektor gigi meliputi penyakit dan kelainan organik gigi geligi serta hubungan antara gigi geligi rahang atas terhadap rahang bawah. (2) Karumkit/kakes beserta tim kesehatan melaksanakan rikkes sesuai lama pemeriksaan, jenis rikkes dan jumlah peserta rikkes pendidikan. (3) Karumkit/kakes melaksanakan kegiatan rikkes pendidikan menggunakan peranti lunak yang telah disiapkan. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes pendidikan mencakup jenis rikkes dan personel kesehatan yang dilibatkan. (2) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes pendidikan sesuai renlakgiat yang telah disiapkan, meliputi: (a) Sektor Umum (U). Sektor umum menyatakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit umum dan kelainankelainan meliputi anamnesa ukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah dan nadi, lingkaran dada kepala, muka dan leher mulut dan rahang mata (kelainan organik) telinga (kelainan organik), hidung dan tenggorokan alat keseimbangan sistem kardiovaskuler dada dan paru kelainan foto toraks abdomen dan sistem gastrointestinal anus dan rectum sistem urogenital sistem endokrin, metabolik dan darah kulit dan kelamin sistem saraf penyakit umum kelainan khusus pada wanita/ginekologi laboratorium (darah dan urin rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, metabolisme, narkoba, HIV, VDRL, Malaria), khusus Seskoau dan sederajat melaksanakan tes ergometri dan spirometri. (b) Sektor Komponen Gerak Bagian Atas (A). Sektor komponen gerak bagian atas meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada bahu, lengan, tangan termasuk persendiannya, dan tulang belakang servikal sampai dengan torakal. (c) Sektor Komponen Gerak Bagian Bawah (B). Sektor komponen gerak bagian bawah meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada panggul, tungkai, kaki termasuk persendiannya dan tulang belakang lumbal sampai dengan sacral. (d) Sektor Pendengaran (D). Sektor pendengaran meliputi ketajaman pendengaran/fungsi alat pendengaran.

- 31 - (e) Sektor Penglihatan (L). Sektor penglihatan meliputi ketajaman penglihatan/fungsi alat penglihatan. (f) Sektor Gigi (G). Sektor gigi meliputi penyakit dan kelainan organik gigi geligi serta hubungan antara gigi geligi rahang atas terhadap rahang bawah. (g) Sektor Kesehatan Jiwa (J). Sektor kesehatan jiwa menyatakan kondisi kesehatan jiwa/kelainan psikiatri, kecuali seleksi Dikjurbata tanpa pemeriksaan kesehatan jiwa. (3) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan kegiatan rikkes werving sesuai dengan peranti lunak yang telah disiapkan. 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes beserta tim kesehatan melaksanakan rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau beserta tim kesehatan melaksanakan rikkes pusat berkoordinasi dengan Disdikau. c. Pemeriksaan Kesehatan Berkala. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes menyiapkan personel yang di rikkes sesuai dengan alokasi anggaran. 2) Pelaksana. Kalakespra/karumkit/kakes beserta tim rikkes. 3) Pelaksanaan. a) Kalakespra/karumkit/kakes beserta tim melaksanakan rikkes berkala, meliputi: (1) Sektor Umum (U). Sektor umum menyatakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh penyakit umum dan kelainankelainan meliputi anamnesa ukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah dan nadi, lingkaran dada kepala, muka dan leher mulut dan rahang mata (kelainan organik) telinga (kelainan organik), hidung dan tenggorokan alat keseimbangan sistem kardiovaskuler dada dan paru kelainan foto toraks abdomen dan sistem gastrointestinal anus dan rectum sistem urogenital sistem endokrin, metabolik dan darah kulit dan kelamin sistem saraf penyakit umum kelainan khusus pada wanita/ginekologi laboratorium (darah dan urin rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, metabolisme, narkoba, HIV, VDRL, Malaria). (2) Sektor Komponen Gerak Bagian Atas (A). Sektor komponen gerak bagian atas meliputi kelainan baik kongenital maupun yang didapat pada bahu, lengan, tangan termasuk persendiannya, dan tulang belakang servikal sampai dengan torakal. (3) Sektor Komponen Gerak Bagian Bawah (B). Sektor komponen gerak bagian bawah meliputi kelainan baik

- 32 - kongenital maupun yang didapat pada panggul, tungkai, kaki termasuk persendiannya dan tulang belakang lumbal sampai dengan sacral. (4) Sektor Pendengaran (D). Sektor pendengaran meliputi ketajaman pendengaran/fungsi alat pendengaran. (5) Sektor Penglihatan (L). Sektor penglihatan meliputi ketajaman penglihatan/fungsi alat penglihatan. (6) Sektor Gigi (G). Sektor gigi meliputi penyakit dan kelainan organik gigi geligi serta hubungan antara gigi geligi rahang atas terhadap rahang bawah. (7) Sektor Kesehatan Jiwa (J) khusus medex di Lakespra. Sektor kesehatan jiwa menyatakan kondisi kesehatan jiwa/kelainan psikiatri. b) Kalakespra/karumkit/kakes menyiapkan kebutuhan materiel/ bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan kegiatan. c) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan kegiatan rikkes berkala sesuai dengan peranti lunak yang telah disiapkan. 4) Tempat Pelaksanaan. Melaksanakan pemeriksaan sesuai jenis pemeriksaannya di rumah sakit/instansi kesehatan masing-masing. d. Pemeriksaan Kesehatan Khusus. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait peserta rikkes khusus. 2) Pelaksana. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes sesuai dengan permintaan. 3) Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/ kakes melaksanakan kegiatan rikkes khusus sesuai dengan kebutuhan. 4) Tempat Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/ karumkit/kakes melaksanakan rikkes sesuai dengan lokasi permintaan. BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 20. Umum. Kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan pada tahap pengakhiran adalah berupa kegiatan akhir dari uji kesehatan pemeriksaan dan meliputi pembuatan laporan, dan selanjutnya dijadikan bahan untuk dilaporkan kepimpinan atau instansi terkait dan untuk keperluan surat keterangan kesehatan. 21. Urutan Kegiatan. Tata cara uji dan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Subdisdukkes Diskesau dan RSAU/satuan kesehatan serta koordinasi dengan pihak terkait dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Rikkes Werving.

- 33 - 1) Peserta. Karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait tentang pengembalian peserta seleksi yang ada permasalahan kesehatan. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. (2) Karumkit/kakes melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. (3) Karumkit/kakes menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan. (4) Karumkit/kakes mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke komandan. (5) Karumkit/kakes melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. (2) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. (3) Kasubdisdukkes Diskesau menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan. (4) Kasubdisdukkes Diskesau mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke Kadisminpersau. (5) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan. 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Kakes/karumkit merapikan tempat rikkes di satuan masing-masing.

- 34 - b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau mengembalikan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan satker tersebut. b. Rikkes Pendidikan. 1) Peserta. Kasubdisdukkes Diskesau/kakes/karumkit berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes sebagai ketua tim kesehatan dan personel kesehatan lainnya sebagai anggota tim kesehatan. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau sebagai ketua tim kesehatan, dan personel kesehatan lainnya dari seluruh satuan jajaran kesehatan. 3) Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. (1) Karumkit/kakes melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. (2) Karumkit/kakes melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. (3) Karumkit/kakes menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan. (4) Karumkit/kakes mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke komandan/Kadisdikau. (5) Karumkit/kakes melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan. b) Tingkat Pusat. (1) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. (2) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. (3) Kasubdisdukkes Diskesau menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan. (4) Kasubdisdukkes Diskesau mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke Kadisdikau. (5) Kasubdisdukkes Diskesau melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan.

- 35 - 4) Tempat Pelaksanaan. a) Tingkat Daerah. Karumkit/kakes merapikan tempat rikkes di satuan masing-masing. b) Tingkat Pusat. Kasubdisdukkes Diskesau mengembalikan tempat pelaksanaan rikkes pusat berkoordinasi dengan satker tersebut. c. Pemeriksaan Kesehatan Berkala. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. Kalakespra/karumkit/kakes yang merupakan katim rikkes di jajarannya yang terlibat tim rikkes. 3) Pelaksanaan. a) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. b) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. c) Kalakespra/karumkit/kakes menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan. d) Kalakespra/karumkit/kakes mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke komandan. e) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan. 4) Tempat Pelaksanaan. Kalakespra/karumkit/kakes merapikan tempat rikkes di satuan masing-masing. d. Pemeriksaan Kesehatan Khusus. 1) Peserta. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes berkoordinasi dengan dinas terkait tentang peserta seleksi. 2) Pelaksana. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/karumkit/kakes sesuai dengan permintaan. 3) Pelaksanaan. a) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan pengumpulan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan data pelaksanaan dari tiap-tiap bidang. b) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan olah data rekapitulasi hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. c) Kalakespra/karumkit/kakes menyusun laporan uji dan pemeriksaan kesehatan.

- 36 - d) Kalakespra/karumkit/kakes mendistribusikan laporan uji dan pemeriksaan kesehatan anggota/calon anggota TNI AU ke Kadiskesau/komandan. e) Kalakespra/karumkit/kakes melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan. 4) Tempat Pelaksanaan. Kalakespra/Kasubdisdukkes Diskesau/ karumkit/kakes merapikan tempat pelaksanaan rikkes sesuai dengan permintaan. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 22. Umum. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana, keseragaman, dan konsistensi dalam pelaksanaan. 23. Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah: a. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau mengawasi penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan. b. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau mengawasi penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan. c. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (Kadiskesau). Kadiskesau mengawasi penyelenggaraan prosedur, tata cara, penggolongan tingkat, dan penilaian hasil uji serta pemeriksaan kesehatan bagi calon personel/personel di lingkungan TNI AU. 24. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak selaku pengendali adalah: a. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau mengendalikan anggaran uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Udara. b. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (Kadiskesau). Kadiskesau mengendalikan penyelenggaraan uji dan pemeriksaan kesehatan di tingkat Mabesau. c. Karumkit/Kakes Kotama. Karumkit/kakes kotama mengendalikan pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan di tingkat kotama. BAB VII PENUTUP

- 37 - 25. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk ini oleh pembina dan pengguna doktrin akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan calon personel dan personel TNI AU serta pelaksanaannya di lapangan. 26. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Petunjuk Teknis Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Personel dan Personel TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kasau melalui Kadiskesau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik. Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISKES, tertanda Dr. dr. ISDWIRANTO ISKANTO, M.Sc., Sp.B.S.(K)., Sp.K.P. MARSEKAL PERTAMA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR PENGERTIAN 1. Uji Kesehatan. Uji kesehatan adalah kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik maupun jiwa untuk menentukan status kesehatan seseorang apakah memenuhi syarat sebagai calon personel/personel TNI AU, untuk melaksanakan jabatan atau tugas lain yang ditentukan. 2. Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan adalah kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik maupun jiwa untuk menentukan kondisi/status kesehatan seseorang guna keperluan pengawasan dan pemeliharaan kesehatan yang bersangkutan. 3. Status Kesehatan (Stakes). Status kesehatan adalah keadaan/kondisi/ derajat/tingkat kesehatan calon personel/personel TNI AU baik fisik maupun jiwa yang ditentukan berdasarkan hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. 4. Personel TNI AU. Personel TNI AU adalah mereka yang diangkat menjadi personel TNI AU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan TNI AU. Termasuk personel TNI AU adalah petugas khusus matra udara, prajurit umum, dan PNS. 5. Petugas Khusus Matra Udara (PKMU). Petugas khusus matra udara adalah prajurit TNI AU yang bertugas langsung atau tidak langsung dalam kegiatan operasi udara, yang karena lingkungan tugasnya di udara akan berpengaruh terhadap faal tubuh sehingga diperlukan kondisi fisik maupun jiwa yang lebih baik dari pada anggota yang mempunyai tugas di darat. Petugas khusus matra udara dibagi dalam dua golongan yaitu: a. Awak Pesawat Terbang. Awak pesawat terbang adalah petugas khusus matra udara yang secara langsung bertugas di dalam pesawat terbang di angkasa. Untuk kepentingan uji dan pemeriksaan kesehatan, awak pesawat terbang digolongkan sebagai berikut: 1) Golongan I yaitu siswa penerbang dan siswa navigator. 2) Golongan II-A yaitu penerbang pesawat pemburu/penyergap dan penerbang/ navigator pesawat pembom. 3) Golongan II-B yaitu penerbang/navigator pesawat transport, tanker, intai dan helikopter. 4) Golongan II-C yaitu penerbang pesawat lainnya. 5) Golongan III yaitu awak pesawat yang bukan penerbang/navigator meliputi flight surgeon, flight nurse, juru muat udara, juru radio udara, penembak udara, jumping master, pramugari udara serta prajurit umum yang atas perintah ikut melaksanakan tugas penerbangan. b. Bukan Awak Pesawat Terbang. Bukan awak pesawat terbang adalah petugas khusus matra udara yang tidak bertugas di dalam pesawat terbang di angkasa, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mendukung operasi udara. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu: 1) Anggota Satuan Radar: Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep/364/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020

- 39 - a) Petugas mekanik. b) Operator. c) Anggota lainnya yang bekerja dalam lingkungan pengaruh/bahaya gelombang elektromagnetik. 2) Anggota Satuan Peluru Kendali: a) Petugas zat pendorong roket. b) Petugas laboratorium teknik. c) Petugas peluncur. d) Anggota lainnya yang bekerja dalam lingkungan pengaruh bahaya sistem peluru kendali. 3) Petugas Mekanik Pesawat dan Industri. Petugas mekanik pesawat dan industri adalah para personel yang bekerja di suatu penerbangan, hanggar, depo, dan pabrik yang meliputi: a) Petugas teknik pesawat terbang. b) Petugas bahan minyak pesawat terbang, yaitu mereka yang berhubungan langsung dalam waktu yang cukup lama dengan bahan bakar dan minyak pelumas pesawat terbang. c) Petugas kimia, yaitu mereka yang berhubungan langsung dengan zat kimia beracun seperti: asam sulfat, chrom, timah hitam, nitroglycerin dan sebagainya di lingkungan penerbangan. d) Petugas pengecat pesawat terbang. e) Petugas mekanik fisika, yaitu mereka yang berhubungan langsung dengan berbagai unsur fisika yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka misalnya: sinar X, gelombang elektromagnetik, sinar/panas pada waktu mengelas dan bahaya kecelakan dari peralatan lain di lingkungan penerbangan . 4) Anggota Paskhas. Termasuk golongan ini adalah peronel Paskhas yang mempunyai status aktif sebagai anggota pasukan komando yang mempunyai kemampuan sebagai penerjun statis dan penerjun bebas . 5) Petugas Kesehatan Khusus. Termasuk golongan ini adalah personel kesehatan yang menangani latihan aerofisiologi bagi awak pesawat, yang terdiri atas: a) Perwira pelatih aerofisiologi (physiological training officer). b) Bintara/tamtama pelatih aerofisiologi (physiological training specialist) 6) Pengatur Lalu Lintas Udara. Termasuk dalam golongan ini adalah personel yang bertugas di dalam menara pengawas untuk mengatur lalu lintas udara . 7) Siswa Penerjun:

- 40 - a) Siswa penerjun statis. b) Siswa penerjun bebas 6. Prajurit Umum. Prajurit umum adalah prajurit yang mempunyai tugastugas umum di luar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas khusus matra udara. 7. Pegawai Negeri Sipil TNI AU (PNS TNI AU). Pegawai Negeri Sipil TNI AU adalah mereka yang diangkat menjadi anggota TNI AU dalam status pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Waiver. Waiver yaitu apabila pimpinan TNI AU akan mengambil keputusan yang berbeda dari persyaratan/hasil uji kesehatan awal, uji dan pemeriksaan kesehatan berkala atau uji kesehatan atas indikasi tersebut di atas, maka pimpinan TNI AU dapat menggunakan wewenang waiver. Keputusan waiver diambil setelah memperhatikan saran/pendapat Kadiskesau/Kalakespra/Ketua Tim Kesehatan yang menilai bahwa kelainan yang ditemukan pada calon tersebut sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tidak membahayakan diri yang bersangkutan. 9. Pemeriksaan Kesehatan Werving. Pemeriksaan kesehatan werving adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon prajurit TNI atau anggota Polri atau menjadi calon PNS Kemhan/PNS Polri. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISKES, tertanda Dr. dr. ISDWIRANTO ISKANTO, M.Sc., Sp.B.S.(K)., Sp.K.P. MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK PENYELENGARAAN PERAWATAN PERSONEL PETUNJUK TEKNIS UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PERSONEL DAN PERSONEL TNI ANGKATAN UDARA Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep/364/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISKES, tertanda Dr. dr. ISDWIRANTO ISKANTO, M.Sc., Sp.B.S.(K)., Sp.K.P. MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A.KOLONEL ADM NRP 520800

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PENILAIAN HASIL UJI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 1. Umum. a. Aspek Pemeriksaan Umum (U). Aspek pemeriksaan umum meliputi: 1) Anamnesa. Anamnesa dilaksanakan dengan dua cara yaitu: a) Anamnesa secara tidak langsung. Anamnesa secara tidak langsung dilakukan dengan mengisi formulir daftar isian riwayat kesehatan. Hal ini diperlukan untuk mengungkapkan riwayat penyakit atau kecenderungan penyakit dari calon maupun prajurit TNI AU, sehingga dapat membantu dokter pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan fisik maupun penilaian hasil uji dan pemeriksaan kesehatan. b) Anamnesa Secara Langsung. Anamnesa secara langsung dilakukan oleh dokter pemeriksa melalui wawancara langsung dengan calon/prajurit TNI AU. Selain yang tercantum pada daftar isian riwayat kesehatan perlu perhatian khusus (terutama untuk petugas khusus matra udara) terhadap hal-hal sebagai berikut: (1) Penyakit Neurologi. (a) Sakit kepala hebat, khususnya migren. (b) Sering pingsan, ayan/epilepsi. (c) Sengatan matahari/heat stroke yang berulang. (d) Tic fasialis dan tremor. (e) Gangguan bicara. (f) Sering nyeri pinggang. (g) Gejala rematik. (h) Kelainan cara berjalan. (i) Pernah menderita stroke/gangguan peredaran darah otak. (2) Penyakit Psikiatri. (a) Psikosis/riwayat psikosis. (b) Insomnia, mimpi buruk, dan somnambulisme yang berulang. (c) Ngompol pada usia lebih dari dua belas tahun. (d) Percobaan bunuh diri. (e) Psikoneurosis/riwayat psikoneurosis. Lampiran C Keputusan Kasau Nomor Kep/364/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020

- 43 - (f) Gangguan mental organik (g) Penyalahgunaan Napza (h) Gangguan identifikasi seksual dan gender (i) Gangguan kepribadian (3) Penyakit Kardiovaskuler. (a) Tekanan darah tinggi. (b) Penyakit jantung koroner. (c) Kelainan pembuluh darah tepi. (d) Demam rematik. (e) Dislipidemia. (4) Penyakit Paru. (a) Tuberkulosis paru. (b) Asma bronkhial. (c) Pleuritis eksudativa. (d) Empiema. (e) Bronkitis kronik. (f) Pneumonia. (g) Pneumotoraks spontan (5) Penyakit Dalam. (a) Tukak lambung/usus dua belas jari. (b) Konstipasi/diare kronis. (c) Kolik kandung empedu. (d) Kencing manis/diabetes mellitus. (6) Penyakit Sistem Urogenital. (a) Kolik ginjal/kolik ureter. (b) Nefritis/nefrosis. (c) Dismenore yang berulang (pada wanita). (d) Operasi alat kandungan (pada wanita). (7) Penyakit Tropis.

- 44 - (a) Malaria kronis. (b) Amubiasis selama tiga bulan terakhir. (c) Blackwater fever. (8) Penyakit Mata. (a) Conjunctivitis kronis. (b) Blefaritis kronis. (c) Buta warna. (d) Buta senja. (9) Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan. (a) Suara serak atau hilang. (b) Mabuk darat, laut dan udara. (c) Gangguan pendengaran atau telinga berdenging. (d) Riwayat pilek alergi. (10) Riwayat Operasi dan Cedera. (a) Pengangkatan seluruh atau sebagian organ dalam (operasi definitif kuratif atau sementara). (b) Trakeotomi/trakeostomi. (c) Operasi TBC sendi atau tulang. (d) Operasi mastoid. (e) Operasi tulang kepala dan rahang. (f) Fraktur kompresi. (g) Trauma kapitis dengan koma lebih dari dua jam atau amnesia lebih dari empat jam . (h) Bekas luka di dada yang mengganggu pernapasan. (i) Wasir sering berdarah/menonjol keluar. (j) Luksasi sendi yang berulang. (k) Radang intra abdomen (apendik kandung empedu adneksa dll). (11) Penyakit Kulit dan Kelamin. (a) Penyakit kulit kronis.

- 45 - (b) Penyakit alergi. (c) Penyakit menular seksual. 2) Pengukuran. a) Antropometri a) Tinggi Badan. Tinggi badan diukur pada sikap berdiri tegak dengan melihat lurus ke depan dan dihitung dalam cm. b) Berat Badan. Berat badan ditimbang dalam keadaan memakai celana dalam dan diukur dalam kilogram. c) Lingkar Pinggang. Calon berdiri tegak, kedua lengan diangkat setinggi bahu, pengkuran dimulai dari bagian atas tulang pinggul, lingkarkan pita meteran melingkari pinggang dan sejajar pusar. d) Lingkaran Dada. Calon berdiri tegak, kedua lengan diangkat lurus ke atas di samping kepala, pita pengukur diletakkan melingkari dada dengan tepi atasnya mengenai ujung bawah kedua scapula secara horizontal, kemudian orang disuruh menurunkan kedua lengannya tanpa mengubah letak pita pengukur. Selanjutnya diukur selisih antara ukuran dada pada waktu inspirasi dan ekspirasi maksimum (normal 5-6 cm). b) Tekanan Darah. Tekanan darah diukur pada akhir pemeriksaan fisik umum dan diusahakan suasana yang setenang mungkin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Posisi. Calon duduk dengan santai dan lengan kanan diletakkan setinggi jantung. (2) Memasang Sabuk Pengukur. Bagian kantong karet/ manset sabuk pengukur yang kempis dipasang mengelilingi lengan atas bagian dalam, langsung menempel pada kulit dengan pinggir bawah lebih kurang dua jari di atas fossa cubiti. Lebar sabuk minimal 12 cm. (3) Menentukan Tekanan Sistole Dengan Palpasi. Sebelum mengukur secara auskultatis, tekanan sistole ditentukan secara palpasi dengan cara tekanan dinaikkan sampai denyut arteri radialis tidak teraba dan kemudian diturunkan sampai denyut nadi teraba lagi. (4) Meletakkan Stetoskop. Dengan palpasi dicari arteri brakialis dan kemudian stetoskop diletakkan di atasnya tanpa menyentuh pinggir sabuk. Tangan dalam posisi suspinasi. (5) Menentukan Tekanan Sistole Dengan Auskultasi. Setelah tekanan dinaikkan dengan cepat sampai + 20 mmHG di atas tekanan sistole palpasi, sabuk dikempiskan dengan perlahanlahan (3 mmHG/detik). Tekanan sistole adalah tekanan pada waktu bunyi pembuluh darah terdengar untuk pertama kali.

- 46 - (6) Menentukan Tekanan Diastole. Pada waktu tekanan diturunkan perlahan-lahan secara teratur, terdengar bunyi yang makin jelas sampai intensitas maksimum dan kemudian berkurang secara teratur pada awalnya, akan tetapi sekonyongkonyong menghilang. Tekanan pada waktu bunyi tiba-tiba melemah/menghilang dianggap sebagai tekanan diastole. Tekanan darah diukur tiga kali berturut-turut dan dicatat hasil rata-ratanya. c) Nadi. Nadi diukur dalam keadaan berbaring dan santai sesaat sebelum pengukuran tekanan darah dan dihitung selama setengah menit dengan hasil sekian permenit. Bila nadi tidak teratur dihitung selama satu menit. 3) Penilaian dan penggolongan tingkat status kesehatan Aspek Pemeriksaan Umum. a) Antropometri. (1) Tinggi badan. (a) Tinggi badan lebih dari 175 cm untuk wanita dan 190 cm untuk laki-laki (U-4). (b) Tinggi badan minimal disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku pada saat seleksi. (2) Berat Badan. Berat badan bagi pria maupun wanita calon personel atau personel TNI AU ditetapkan dengan nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) (lihat lampiran H). (a) Untuk calon dan personel TNI AU pria: i. IMT 20 – 24,9 (U-1). ii. IMT 25 – 26,9 dan 18,5 – 19,9 (U-2). iii. IMT 27 – 29,9 dan 15 – 18,4 (U-3/U-2P). iv. IMT < 14,9 atau > 30 (U-4/U-3P). (b) Untuk calon dan personel TNI AU wanita: i. IMT 19 – 23,9 (U-1). ii. IMT 24 – 25,9 dan 18,5 – 18,9 (U-2). iii. IMT 26 – 28,9 dan 15 – 18,4 (U-3/U-2P). iv. IMT < 14,9 dan > 29 (U-4/U-3P). (3) Lingkar Pinggang. (a) Laki-laki : ≤ 90 cm (U1), > 90 cm (U-4/U-3P). (b) Wanita : ≤ 80 (U-1), > 80 cm (U-4/U-3P).