TERBATAS 45 TERBATAS 1) Terjadwal. Menyinggahi Lanud-lanud, Site-site GPP dan tempattempat yang ditentukan secara tetap/rutin. 2) Tak terjadwal. Waktu pelaksanaan dan rutenya tidak tetap disesuaikan dengan kebutuhan. c. Pengaturan Penggunaan Jasa Angkutan. 1) Sarana Angkutan Darat Satang Bekmatpus. a) Bekmatpus menggunakan sarana angkutan tersebut untuk penyaluran materiil dari GPP, GPL, dan TB Depo ataupun sebaliknya. b) Penggunaan jasa angkutan oleh instansi/Satuan lain diatur sebagai berikut : (1) Kebutuhan terjadwal diajukan kepada Dan/Ka satker setempat. (2) Kebutuhan tak terjadwal diajukan kepada Dismatau. 2) Sarana angkutan udara diatur sebagai berikut : a) Untuk memenuhi kebutuhan setempat diajukan kepada Dan Lanud. b) Untuk memenuhi kebutuhan Kotama / Instansi Pusat diajukan ke Sopsau c) Untuk memenuhi kebutuhan Mabes TNI/Angkatan, Instansi Pemerintah atau swasta diajukan kepada Sopsau.
TERBATAS 46 TERBATAS 3) Penggunaan jasa angkutan PJKA diajukan kepada Dan Lanud setempat untuk selanjutnya diteruskan kepada Sopsau. 4) Penggunaan jasa angkutan laut diatur sebagai berikut : a) Untuk memenuhi kebutuhan Lanud diajukan oleh Dan Satuan/ Ka Unit kepada Dan Lanud setempat. b) Untuk memenuhi kebutuhan Komando/ Instansi Pusat diajukan kepada Asops Kasau untuk diteruskan kepada Mabes TNI dengan tembusan Dankolinlamil / Pangarmabar. 5) Khusus untuk angkutan BMP, mengingat urgensi dan sifat materiilnya diatur tersendiri oleh Sopsau Pemeliharaan 38. Umum. Pemeliharaan merupakan segala usaha dan kegiatan yang berperan untuk mempertahankan materiil dan fasilitas agar tetap dalam keadaan siap pakai atau untuk mengembalikannya kedalam keadaan siap pakai. 39. Implementasi di Bidang Pembekalan. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan yang menyangkut aspek penyelenggaraan pembekalan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut a. Pemeliharaan terhadap barang-barang sediaan yang tersimpan di Gudang/ tempat-tempat pembinaan, sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeriksaan usia simpan (Self Life) terhadap materiil sediaan, sebagai contoh :
TERBATAS 47 TERBATAS a) Barang Kimia, amunisi, obat-obatan dan makanan yang sudah kadaluarsa segera disisihkan dari tempat penimbunan/ penyisihan barang-barang yang masih baik (With In Cure Date). b) Komponen Alut segara dikirimkan ke Depo untuk dilakukan Bench Check, bila telah mencapai usia simpan yang dibenarkan. 2) Melaksanakan pembersihan, menjaga suhu dan kelembaban sesuai yang dipersyaratkan oleh masing-masing jenis barang yang disimpan. b. Pemeliharaan terhadap alat peralatan distribusi (alat angkat angkut, alat peralatan inspeksi materiil, alat peralatan pembongkaran dan pengepakan). c. Pemeliharaan terhadap prasarana dan instalasi bangunan pergudangan dan lingkungannya. Penghapusan 40. Penghapusan Barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang bergerak dan tidak bergerak dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang yang berada dalam penguasaannya. Adapun ketentuan-ketentuan penghapusan sebagai berikut : a. Penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal materiil dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebagai berikut : 1) Penyerahan materiil kepada pengelola barang.
TERBATAS 48 TERBATAS 2) Pengalihan status penggunaan materiil selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain. 3) Pemindahantanganan materiil selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain. 4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan UU. 5) Pemusnahan. 6) Dan sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati atau cacat berat atau tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak. b. Penghapusan dilakukan berdasarkan surat keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. c. Penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru. 2) Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1 sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
TERBATAS 49 TERBATAS d. Penghapusan kendaraan bermotor selain sebagaimana dimaksud pada poin 3 dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tigapuluh persen) berdasarkan keterangan dari fungsi teknis terkait. 41. Syarat Penghapusan Barang. Dalam penyelenggaraan penghapusan barang dilaksanakan secara selektif dengan persyaratan sebagai berikut a. Barang bergerak (BB) 1) Persyaratan Teknis : a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi dan sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi akibat modernisasi dan perkembangan tugas; c) Barang telah melampui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa. d) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; e) Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. 2) Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi Negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
TERBATAS 50 TERBATAS 3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman. 4) Dihadapkan pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk dilaksanakan penghapusan, kecuali untuk keperluan Litbang dan latihan. b. Barang Tidak Bergerak (BTB) 1) Barang dalam kondisi rusak berat. 2) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota. 3) Sudah tidak memenui kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. 4) Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik Negara dalam rangka efisiensi. 5) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan. 42. Penyisihan Barang. Penyisihan barang adalah kegiatan menyusun daftar dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang usul hapus yang ada pada Satker. Maksud penyisihan adalah agar semua barang yang akan diusulhapuskan tercatat dengan baik. Kegiatan penyisihan Barang Milik Negara diatur sebagai berikut : a. Pejabat yang mengurus dan menyimpan barang menyusun daftar barang usul hapus yang secara fisik barang tidak dapat digunnakan karena rusak, tidak ekonomis apabila diperbaiki, melampaui batas waktu/kadaluarsa, barang
TERBATAS 51 TERBATAS mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, kematian hewan atau tanaman serta barang hilang dan atau susut. b. Barang-barang yang telah didaftar tersebut khususnya secara phisik masih ada dikumpulkan atau ditampung pada tempat yang yang aman dan terlindung serta diperhatikan juga perawatan/pemeliharaannya sambil menunggu proses disposal (penghapusan). c. Kriteria barang-barang tersebut harus juga diperhatikan/digolongkan untuk memudahkan pengelolaannya oleh panitia penghapusan. d. Barang-barang hilang dan atau susut dibuat daftar tersendiri sehingga mempermudah dalam proses penghapusan. e. Pejabat yang mengurus dan menyimpan barang melaporkan daftar barang usul hapus baik yang secara fisik masih ada maupun yang sudah tidak ada kepada Kasatker. 43. Pencelaan Barang. Kegiatan pencelaan merupakan kegiatan lanjutan dari penyisihan yaitu mencela terhadap barang-barang dalam daftar barang usul hapus dengan ketentuan sebagai berikut : a. Berdasarkan laporan dari pejabat penyimpan dan pengurus barang Kasatker membentuk Panitia Pencelaan. b. Panitia pencelaan beranggotakan dari unsur pengamanan, unsur logistik, unsur pemakai barang dan atau unsur pembina komoditi yang dipimpin oleh Perwira (bukan bendaharawan barang) serta unsur yang dianggap ahli/mengetahui tentang barang-barang tersebut. c. Panitia pencelaan yang telah terbentuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagai berikut ;
TERBATAS 52 TERBATAS 1) Memeriksa identitas dan ciri-ciri barang secara fisik. 2) Mencari asal perolehan beserta nilainya. 3) Membuat taksiran harga perolehan apabila harga perolehan tidak diketahui. 4) Menyatakan sebab-sebab/alasan penghapusan. 5) Menyampaikan saran tindaklanjut penghapusan. 6) Berkoordinasi dengan KPKNL/Kanwil tempat barang yang akan diusulhapuskan. 7) Menuangkan hasil kegiatan dalam BA pencelaan. d. Ketua panitia pencelaan melaporkan BA pencelaan dengan dilengkapi buktibukti dan data pendukung kepada Kasatker. 44. Berita Acara Pencelaan. Hasil penelitian dan pencelaan panitia penghapusan dituangkan dalam suatu berita acara penelitian/pencelaan dilampiri dengan : a. Daftar Barang yang diusulkan untuk dihapus, lengkap dengan data/informasi atas Barang yang bersangkutan. b. Sebab-sebab/alasan penghapusan. c. Bukti/surat keterangan/gambar/foto yang mendukung usul penghapusan. d. Berita acara tersebut ditandatangani oleh panitia dan diketahui/ditandatangani oleh Kasatker atau bendahawaran Barang yang bersangkutan. 45. Surat Permohonan Usul Hapus. Berdasarkan laporan Ketua panitia, Kasatker mengajukan surat usul penghapusan kepada Pang/Dan/Ka Kotama dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain : a. Surat perintah panitia pencelaan.
TERBATAS 53 TERBATAS b. Berita acara pencelaan yang telah ditandatangani oleh Kasatker dan panitia (sembilan rangkap). c. Fotokopi KIB bercap asli d. Fotokopi surat pendukung lain bercap asli ; 1) Fotokopi STNK dan chek fisik untuk Barang ranmor. 2) Fotokopi Surat keterangan kematian untuk satwa. 3) Fotokopi daftar inventaris ruangan untuk alsintor. e. Bukti photo berwarna ukuran 3R tampak empat sisi. f. KBNKB bagi barang kendaraan bermotor g. Nilai perolehan yang sesuai tercantum pada KIB Simak BMN. h. Nilai kondisi terakhir Barang (nilai limit) yang telah mendapat persetujuan oleh KPKNL/Kanwil setempat. i. Apabila ada perbedaan nilai limit yang ditentukan oleh satker dengan KPKNL/Kanwil setempat, maka satker harus melengkapi dengan surat pernyataan. 46. Berdasarkan surat permohonan usul penghapusan dari satker, Pang/Dan Kotama : a. Dalam hal tidak menyetujui menyetujui : 1) Mengembalikan usul penghapusan kepada Kasatker dengan memberikan koreksi/saran terhadap kelengkapan data pendukung untuk diajukan ulang.
TERBATAS 54 TERBATAS 2) Bila dipandang perlu, membentuk panitia pencelaan tingkat kotama, dengan kegiatan sesuai panitia pencelaan tingkat Satker. b. Dalam hal menyetujui terhadap usul penghapusan, Pang/Dan/Ka Kotama mengajukan surat surat usul penghapusan dengan melampirkan usul penghapusan dari Satker jajarannya kepada Kadismatau selaku staf pelaksana Kasau. 47. Berdasarkan surat permohonan usul penghapusan dari Kotama, Kadismatau selaku staf pelaksana Kasau melaksanakan : a. Dalam hal tidak menyetujui terhadap usul penghapusan : 1) Mengembalikan usul penghapusan kepada Kotama dengan memberikan koreksi/saran terhadap kelengkapan data pendukung untuk diajukan ulang. 2) Bila dipandang perlu, membentuk panitia pencelaan tingkat pusat, dengan kegiatan sesuai panitia pencelaan tingkat Kotama/ Satker. b. Apabila menyetujui, terhadap usul penghapusan, Kadismatau berkoordinasi dengan inbin item untuk mendapatkan rekomendasi guna proses penghapusan selanjutnya. Selanjutnya Kadismatau membuat konsep surat Kasau Tentang usul penghapusan dengan melampirkan usul penghapusan dari Satker jajaran untuk diajukan kepada Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang. 48. Berdasarkan surat usul permohonan dari Kasau, Panglima TNI membuat surat dengan melampirkan surat usul penghapusan kepada Kementerian Pertahanan selaku pengguna barang. 49. Berdasarkan surat usulan penghapusan dari Panglima TNI, Kemhan mengajukan surat permohonan persetujuan usul penghapusan ke Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.
TERBATAS 55 TERBATAS 50. Berdasarkan surat permohonan persetujuan dari Kemhan, Menkeu melaksanakan : a. Dalam hal menolak, tidak menerbitkan surat persetujuan penghapusan yang tidak memenuhi syarat. b. Dalam hal menyetujui, menerbitkan surat persetujuan penghapusan terhadap usul penghapusan yang memenuhi syarat. 51. Pelaksanaan Penghapusan. Berdasarkan diterbitkannya surat persetujuan penghapusan barang oleh Pengelola Barang, Penggguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan ditandatangani. Kegiatan selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut ; a. berdasarkan keputusan penghapusan barang dari Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan ditandatangani. b. berdasarkan keputusan pelaksanaan penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang, Kasau menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan. c. Berdasarkan surat keputusan pelaksanaan penghapusan dari Kasau Pang/Dan/Kotama menerbitkan surat perintah pelaksana penghapusan. d. Berdasarkan surat perintah pelaksana penghapusan yang dikeluarkan oleh Pang/Dan/Kotama, Satker melaksanakan kegiatan penghapusan dan tindak lanjut penghapusan ; 1) Kasatker menunjuk beberapa personel yang akan duduk dalam panitia penghapusan melalui Surat Perintah. ` 2) Menghapus dari pertanggungan/inventaris satuan pelapor.
TERBATAS 56 TERBATAS 3) Melaksanakan koordinasi teknis kepada instansi terkait. 4) Menerbitkan perintah pengeluaran Barang kepada Bendaharawan Barang/pemegang inventaris untuk menyerahkan Barang kepada Panitia penghapusan. 5) Mengeluarkan Barang Barang dari tempat penyimpanan sementara. 6) Bendaharawan Barang/pemegang inventaris menyerahkan Barang dimaksud kepada panitia penghapusan, disertai dengan BA Serah terima Barang. 52. Panitia Pelaksanaan Penghapusan. Dalam melaksanakan tugasnya panitia berkoordinasi dengan instansi/pejabat terkait dengan tindakan sebagai berikut : a. Menerima penyerahan Barang dari Bendaharawan Barang. b. Melakukan pemeriksaan fisik bersama Bendaharawan Barang. c. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan. 53. Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan, dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut : a Penjualan. Dapat dilakukan melalui kantor lelang Negara atau dijual secara langsung (khusus ranmor jenis kendaraan umum atas dasar permohonan). Pelaksanaan diatur sebagai berikut : 1) Penjualan secara lelang. Penjualan secara lelang diperuntukan bagi badan hukum yang bernaung dlalam pembinaan Dephan/TNI dan TNI AU.
TERBATAS 57 TERBATAS 2) Penjualan secara langsung. Penjualan secara langsung diperuntukan bagi badan hukun maupun perorangan. 3) Uang hasil lelang disetorkan ke Kantor Kas Negara melalui KPKNL setempat. b. Penukaran (Trade in/Ruislag). Telah diatur dalam skep Kasau nomor: Skep/130/VII/1999 tgl 2 juli 1999 juklak pemanfaatan dan penukaran asset TNI AU berupa barang bergerak dan tidak bergerak dengan pihak lain. c. Penghibahan. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusian dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun pihak-pihak yang dapat menerima hibah adalah ; 1) Lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi kemanusiaan yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompoten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud. 2) Pemerintah Daerah. 3) Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut : a) Bukan merupakan Barang rahasia Negara. b) Bukan merupakan Barang vital bagi Negara. c) Bukan merupakan Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. d) Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh TNI AU.
TERBATAS 58 TERBATAS f) Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pokok TNI AU. d. Pemanfaatan. Terhadap Barang bergerak TNI AU yang akan dimanfaatkan, dapat dilakukan dengan : 1) Slooping. Membongkar dan memilih Barang yang masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, sepanjang kondisi tersebut mempunyai nilai ekonomis yang memadai, selanjutnya dimasukkan sebagai Barang persediaan satuan. 2) Recycle. Mewujudkan Barang yang telah dihapuskan menjadi bentuk atau kegunaan lain dalam rangka meningkatkan nilai teknis dan ekonomis bagi satker yang bersangkutan dan dicatat sebagai penambahan asset. e Pemusnahan. Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipindahtangankan sertal alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan 1) Pelaksanaan Pemusnahan dilaksanakan dengan cara : a) Dibakar. b) Ditanam. c) Dihancurkan. d) Dibuang dilaut. e) Dibakar dan ditanam. f) Diledakkan dan ditanam. g) Diledakkan dilaut/ditenggelamkan. h) Dihancurkan dan ditanam. 2) Pelaksanaannya mengikuti persyaratan sebagai berikut :
TERBATAS 59 TERBATAS a) Penentuan lokasi. b) Harus ada izin dari instansi yang berwenang. c) Harus memperhatikan faktor pengamanan dan keamanan terhadap personil serta lingkungannya. d) Disaksikan oleh panitia pemusnahan bersama instansi yang terkait. e) Mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu. f. Penyertaan Modal Pemerintah. Terhadap Barang bergerak TNI AU yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah, dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut : 1) Pertimbangan didasarkan : a) Mewujudkan berdirinya dan atau mengembangkan BUMN. b) Mengoptimalkan pemanfaatan Barang/asset Negara. c) Peruntukkan diarahkan : (1) Hanya untuk BUMN/BUMD. (2) Apabila peruntukkan tersebut bagi BUMD, maka BUMD dimaksud harus sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas). 54. Laporan Akhir Kegiatan a. Satker melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan penghapusan yang telah dilaksanakan kepada Kasau U.p. kadismatau tembusan Aslog Kasau dan Irjenau dengan melampirkan bukti-bukti pelaksanaan penghapusan yang meliputi antara lain :
TERBATAS 60 TERBATAS 1) Berita Acara Pelaksanaan (pemusnahan, penghibahan, penjualan, penukaran maupun peranfaatan). 2) Risalah Lelang. 3) Berita Acara serah terima Barang kepada pemenang/pembeli. 4) Bukti-bukti penyetoran ke Kas Negara, bila melalui cara penjualan. b. Pembuatan laporan pelaksanan penghapusan harus disampaikan oleh Kasatker kepada Kadismatau selaku pejabat Penghapusan Barang Bergerak selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah serah terima dilakukan dengan tembusan Aslog Kasau, Irjenau, dan Inbin Item. Laporan pelaksanaan dilampiri dengan 1) Keputusan Penghapusan Barang. 2) Surat Perintah Pembentukan Panitia Penghapusan. 3) Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh kantor lelang Negara. 4) Bukti setor ke kas Negara. 5) Bentuk Acara Penghapusan. c. Perubahan daftar barang sebagai akiabat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan inventaris Sarker.
TERBATAS 61 TERBATAS Pengendalian Inventori 55. Umum. Pada hakekatnya kegiatan pengendalian inventori adalah untuk memelihara jumlah inventori menjamin terlaksanannya dukungan pembekalan secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya kondisi “over stock” maupun “stock out”. Dengan didukung dengan sistem informasi, kegiatan ini bertujuan untuk membantu, mengarahkan/mengendalikan seluruh materiil baik dalam persediaan maupun pemakaian dan mempertanggungjawabkan semua Barang Milik Negara yang dipertanggungjawabkan kepada TNI Angkatan Udara. 56. Macam Pengendalian. Pengendalian Inventori TNI Angkatan Udara dilaksanakan pada tingkat Satker dan tingkat Mabesau. Pelaksanaan pengendalian inventori pada tingkat Pangkalan Udara dilakukan oleh Kepala Dinas Logistik, sedangkan pada tingkat Mabesau dilakukan oleh instansi pengendali sediaan dan Pembina item. Berdasarkan status materiil yang ada, maka pelaksanaan pengendalian inventori dapat dibedakan sebagai berikut. a. Materiil dalam sediaan dilakukan oleh Dislog dan Instansi Pengendali Sediaan. b. Materiil dalam pemakaian dilakukan oleh Dislog dan Pembina Item. c. Simak BMN 57. Materiil Dalam Persediaan. Pelaksanaan pengendalian inventori yang dilakukan terhadap materiil dalam persediaan dimaksudkan untuk dapat memberikan arahan kepada para pelaksana pergudangan dalam upaya mencegah terjadinya “over stock” dan “stock out”,dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Administrasi Pergudangan 1) Kartu Lokasi ( Bentuk 42020). Langkah-langkah yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan penggunaanya,adalah sebagai berikut : a) Disusun menurut grup dan kelas.
TERBATAS 62 TERBATAS b) Mengisi perubahan pada kartu lokasi atas bukti sah yang diterima dari Bagian Pengawas Persediaan (setelah diisi pada bentuk 42030). c) Menggunakan data untuk memeriksa kebenaran (pencocokan) dengan keadaan sebenarnya secara fisik . d) Menjaga agar pengisian data dan perubahannya hanya dilakukan oleh Petugas Kartu yang di tunjuk. e) Setelah mengisi perubahan persediaan kartu, petugas administrasi segera menyiapkan bukti-bukti untuk pelaksanaan pengeluaran dan atau penerimaan 2) Kartu Pengawas Persediaan (Bentuk 42030). a) Menyusun kartu sesuai dengan urut-urutan grup dan kelas “Stock Number” menurut sistem katalogisasi. b) Mencatat kejadian yang dapat mengakibatkan perubahan data dalam kartu tersebut . Pencatatan atas perubahan data hanya dibenarkan apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah, seperti: (1) B.A Penerimaan/Pemasukan Barang dengan Bentuk 40303 dan Bentuk 43050. (2) Penerimaan dan Pengeluaran Barang dengan Bentuk 40510. (3) Penerimaan dan pengeluaran Barang dengan Bentuk 40400.
TERBATAS 63 TERBATAS (4) Pengeluaran karena penghapusan,perubahan nama dan nomor barang, Part Number, alternative atau substitusi dan data lain mengenai barang. (5) Pemindahan antar gudang tempat penyimpanan (Bentuk 40220) (6) Hasil pencacahan persediaan/stock opname c) Pengisiaan hanya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.Untuk itu keamanan kartu selalu dijaga. d) Apabila kartu dipinjam oleh petugas iventarisasi harus jelas nama peminjam dan segera dikembalikan ke tempatnya . e) Pengisian “Due In” dan “Due Out”pada kartu dilakukan bila telah jelas statusnya dengan bukti-bukti yang sah (misalnya salinan kontrak,”purchase Order”, atau bentuk penerimaan dan pengeluaran lainnya). Catatan. Dalam hal digunakan otomatisasi penyelenggaraan sistem informasi, penggunaan kartu pengawas akan disesuaikan kemudian. 3) Buku penerimaan di Gudang (Bentuk 46320) dan buku Pengeluaran di Gudang (Bentuk 46330), dipergunakan sesuai dengan tujuan sebagai berikut : a) Semua transaksi barang harus dicatat dalam buku ini. b) Digunakan sebagai pengendali jumlah kartu gudang (Bentuk 42020) yang dimiliki gudang yang bersangkutan. Untuk itu dalam buku ini juga dicantumkan nomor urut kartu gudang.
TERBATAS 64 TERBATAS 4) Label Barang (Bentuk 44010).Bentuk ini tidak berperan sebagai sarana administrasi pengendalian persediaan, tetapi secara tidak langsung dapat membantu kelancaran pelaksanaannya. Langkah-langkah yyang dilakukan adalah : a) Menjaga agar seluruh barang telah mempunyai label. Untuk setiap barang yang besar (memiliki S/N), dipasang satu label sedangkan untuk barang yang kecil cukup menurut pembungkusnya. b) Memperhatikan kelengkapan data label dan bila tidak lengkap/tidak sesuai dengan data barang maka petugas segera mengajukan untuk mendapat perbaikan seperlunya. 5) Dokumen-dokumen/bentuk-bentuk yang beredar. Semua dokumen sebagai bukti/dasar perubahan pada kartu pengawas persediaan (Bentuk 42030) dan kartu gudang (Bentuk 42020) merupakan dokumen yang beredar. Petugas administrasi pergudangan baik sebagi pengawas maupun petugas gudang harus mengarsipkan dokumen-dokumen ini agar sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti terjadinya perubahan-perubahan data persediaan. 6) Laporan Transaksi. a) Menyiapkan data untuk menyusun laporan dalam bentuk : (1) Laporan Bulanan Penerimaan, bentuk 45320. (2) Laporan Bulanan Pengeluaran, bentuk 45330. b) Menjamin agar laporan tersebut dapat disampaikan kepada Ordonatur Materiil tepat pada waktunya. 7) Buku daftar pesediaan ”Stock List”. Digunakan untuk menunjukkan data tentang identifikasi dan spesifikasi materiil yang disimpan dalam setiap gudang. Pengisian buku ini dilakukan oleh Kepala
TERBATAS 65 TERBATAS Gudang/Petugas Pergudangan yang ditunjuk pada setiap gudang penyimpanan/persediaan. Para petugas pergudangan harus selalu menjaga kebenaran data agar penentuan tingkat persediaan dapat tercapai. b. Pencacahan Persediaan. Dibedakan sebagai berikut : 1) Pencacahan secara ”intern” oleh petugas pergudangan yang bersangkutan apabila : a) Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan pebedaan atau kelainan secara visual. b) Antara perintah pengeluaran dengan keadaan persediaan terdapat perbedaan. 2) Pencacahan oleh tim yang ditunjuk Ordonatur untuk : a) Pemeriksaan sebagai tindak lanjut hasil pencacahan ”intern” diatas. b) Pencacahan kekayaan negara dalam pesediaan yang dilakukan setiap tahun. c) Pencacahan dalam rangka serah terima bendaharawan. d) Pencacahan karena bencana alam. 3) Pencacahan dilakukan untuk menjaga agar persediaan secara administratif selalu sama dengan persediaan secara fisik. Tahap-tahap pencacahan adalah sebagi berikut :
TERBATAS 66 TERBATAS a) Persiapan. Kegiatan ini dilaksanakan terutama pada investarisasi yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Menyusun jadwal pelaksanaan sesuai dengan lokasi, jenis dan jumlah barang yang diperiksa. (2) Menyiapkan personel pelaksana sesuai perintah pelaksanaan pencacahan persediaan. (2) Memberitahukan kepada gudang-gudang/satuan pergudangan yang akan diperiksa. b) Pelaksanaan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi : (1) Sesuai dengan perintah pencacahan ditetapkan apakah pemeriksaan oleh Tim dilakukan dengan gudang yang tertutup (menghentikan transaksi selama pemeriksaan) atau gudang terbuka (transaksi berjalan seperti biasa). (2) Memberi tanda pada barang yang telah diperiksa. (3) Memisahkan barang dalam status pemakaian dan persediaan (seperti peralatan gudang dengan memberikan label yang jelas). c) Petugas Gudang. Membantu pelaksanaan pencacahan tersebut diatas, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menyiapkan penempatan barang untuk memudahkan perhitungan secara fisik.
TERBATAS 67 TERBATAS (2) Memproses secepatnya dokumen-dokumen yang menjadi bukti sah pengeluaran dan pemasukan barang. (3) Membungkus kembali barang yang kemasannya dibuka oleh tim pencacah. d) Tindakan Lanjutan. Semua hasil pencacahan dimasukkan/ dituangkan ke dalam Berita Acara Pencacahan (Bentuk 43240). Apabila terjadi ketidakcocokan maka langkah-langkah petugas pergudangan selanjutnya adalah: (1) Pelaksanaan perbaikan setelah mendapat perintah Ordonatur/Ordonatur pembantu. (2) Perbaikan administratif dilaksanakan pada kartu, buku/label, sedangkan perbaikan fisik dengan cara meletakkannya pada tempat yang sebenarnya. Catatan. Bentuk yang digunakan : a) Kartu Inventaris (Bentuk 42200). b) Berita Acara Pencacahan (Bentuk 43240). c) Berita Acara Cacah/laporan sediaan. 4) Tuntutan ganti rugi atas kesalahan petugas gudang diatur dalam petunjuk tersendiri. 58. Materiil Dalam Pemakaian. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan terhadap materiil dalam pemakaian dimaksud untuk dapat memberikan pedoman kepada para pembina item. Hal tersebut dilakukan agar dapat diikuti dan diadakan pelacakan kembali terhadap setiap perpindahan pertanggungjawaban yang telah dilakukan atas materiil selama dalam pemakaian. Jalur pengendalian yang digunakan melalui:
TERBATAS 68 TERBATAS a. Pengendalian Komponen Alutsista. Pengendalian terhadap komponen Alutsista melibatkan beberapa instansi baik di dalam maupun di luar TNI AU. Kegiatan pengendalian komponen Alutsista tersebut meliputi: 1) Tanggungjawab Pengendalian: a) Komponen Dalam Pemakaian. Dalam pelaksanan kegiatan pemeliharaan dan pembekalan, komponen perbaikan yang dialokasikan kepada Satuan pengguna perlu dikendalikan oleh Inbinitem baik dalam jumlah, kondisi dan lokasinya. b) Komponen Dalam Proses Perbaikan. (1) Untuk komponen dalam penyimpanan di RPC selama menunggu proses perbaikan, dibebankan kepada Kepala RPC/P3. (2) Untuk komponen yang perbaikannya dilaksanakan di satuan, tanggung jawab pengendaliannya dibebankan kepada Kadislog. (3) Untuk komponen yang yang perbaikannya dilaksanakan di Depohar, tanggung jawab pengendaliannya dibebankan kepada Kadisrendal. (4) Untuk komponen yang yang perbaikannya dilaksanakan di luar TNI AU, tanggung jawab pengendaliannya dibebankan kepada Subdis pengendali sediaan dan Disbinitem.
TERBATAS 69 TERBATAS 2) Pelaksana Pengendali. Pelaksana pengendali terdiri dari: a) Seksi Pengendalian Pemeliharaan, melaksanakan pengendalian komponen dalam penggunaan dengan cara : (1) Koordinasi dengan Pahar dalam mejadwalkan pengoperasian/ penggunaan pesawat (stagering). (2) Mengelola dengan keadaan baik kartu riwayat komponen (Bentuk 21500). b) Ka GPL melaksanakan pengendalian komponen dalam penyimpanan, perbaikan dan dalam proses penghapusan dengan cara mencatat semua transaksi komponen dengan mencantumkan setiap nomor seri komponen. c) Sathar, P3KP dan Skavionik melaksanakan pengendalian komponen dalam perbaikan dengan cara mencatat semua transaksi komponen dengan mencantumkan setiap nomor seri komponen. 3) Sistem Laporan. Langkah-langkah pelaksanaan sistem laporan: a) Pengendali pemeliharaan satuan melaporkannya kepada Koharmatau/Disbinitem dengan cara mengirimkan dafta keadaan komponen dalam status pemakaian secara teratur. b) Ka GPL melaporkan semua transaksi komponen kepada /Koharmata/Disbinitem dengan cara mengirimkan Bentuk-bentuk 40200,40170,40400 dan BA Penghapusan (Bentuk 43200) yang telah diproses.
TERBATAS 70 TERBATAS c) Ka P3 melaporkan semua transaksi dan status komponen yang berada dalam proses perbaikan dengan cara mengirimkan Bentuk 40170 ke Dismatau/Disbinitem/Koharmatau. b. Barang Milik Negara (Aset) 1) Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi : a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis. b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak. c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 2) Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah. a) Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prajurit/anggota.
TERBATAS 71 TERBATAS b) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan organisasi TNI AU. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). c) Aset lainnya yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sehingga tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. d) Aset bersejarah yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara adalah aset tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. 59. Penyelenggaraan Inventarisasi dengan SIMAK BMN. a. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah suatu sistem inventarisasi, penatausahaan atau serangkaian prosedur yang mengatur tentang tata cara pelaporan barang milik negara guna menghasilkan informasi untuk keperluan manajemen dan akuntansi aset atau kekayaan negara. SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksaanaan APBN, informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, penandatanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
TERBATAS 72 TERBATAS b. SIMAK BMN diselenggarakan dengan prinsip-prinsip : 1) Ketaatan, yaitu SIMAK BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan. 2) Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi. 4) Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan. 5) Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 6) Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang terjadi. c. Struktur dan Bagan Organisasi SIMAK BMN. 1) Struktur Organisasi SIMAK-BMN ditetapkan sebagai berikut : a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPBE1). b) Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W).
TERBATAS 73 TERBATAS c) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). 2) Bagan Organisasi SIMAK-BMN. ESELON I (UAPPB-E1) KOTAMA (UAPPB-W) UAPPB E-1 ASLOG KASAU UAPPB KASAU UAPPB-W PASKHASAU UAPPB-W KODIKAU UAPPB-W KOOPSAU I UAPPB-W DISMATAU UAPPB-W KOHANUDNAS UAPPB-W KOOPSAU II UAPPB-W KOHARMATAU SAK BMN DISKUAU SIMAK BMN PABAN SUS BMN PABNDYA MATERIIL PABANDYA ASET PETUGAS ADMINISTRASI PETUGAS VERIVIKASI JARINGAN BMN DISINFOLAHTAAU PABANDYA KALMAT PABANDYA FASKON PETUGAS ADMINISTRASI PETUGAS VERIVIKASI PETUGAS ADMINISTRASI PETUGAS VERIVIKASI KSDT MAT/PBDY MAT/ KASI MINMAT/KASI BMN KOHANUDNAS, KOOPSAU 1, 2 KODIKAU, KORPASKHAS, KOHARMATAU, DISMATAU ASLOG PANGLIMA DAN / KA KOTAMA DITLOG/ASLOG/KABIN MAT/KASUBDIS
TERBATAS 74 TERBATAS SATKER (UAKPB) d. Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Barang Milik Negara. 1) Tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1. a) Tugas Penanggungjawab UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 adalah menyelenggarakan SIMAK-BMN di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut : (1) Menyelenggarakan sistem infomasi manajemen akuntansi Barang Milik Negara. (2) Menunjuk dan menetapkan Pelaksana, Petugas Akuntansi dan Petugas Verivikasi SIMAK BMN. (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di wilayah kerjanya. (4) Menandatangani DBKP, LKB, KIB, DIR DIL dan Laporan Kegiatan serta surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMAK BMN. KASI KAL KASI FASIN PETUGAS ADMINISTRASI PETUGAS VERIVIKASI PETUGAS ADMINISTRASI PETUGAS VERIVIKASI KA URDAL / KASI MINMAT KADISLOG DAN LANUD KABAGUM / KADISBIN KA / DAN SATKER
TERBATAS 75 TERBATAS b) Pelaksana UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1 melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. (1) Menyiapkan rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan SIMAK-BMN. (2) Melaksanakan kegiatan inventarisasi BMN pada lingkup wilayah kerjanya dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasai (LHI). (3) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAKBMN di wilayah kerjanya. (4) Mengevaluasi hasil kerja petugas administrasi dan petugas verivikasi. (5) Menelaah Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBKPS/T) sesuai kewenangannya. (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara dengan laporan keuangan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kemkeu setiap semester. (7) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara setiap semester dan Laporan Barang Milik Negara beserta LKB setiap akhir tahun anggaran. (8) Mengelola Barang Milik Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
TERBATAS 76 TERBATAS c) Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi pada Tingkat UAKPB, UAPPB-W dan UAPPB-E1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut : (1) Memelihara dokumen sumber, LBKPS/T dan LKB dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara. (2) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi LHI, DBKP berdasarkan penggabungan LBKPS/T setiap semester dan setiap akhir tahun anggaran. (3) Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara pada setiap akhir bulan. (4) Membukukan Barang Milik Negara ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber. (5) Membuat DIR, KIB, dan DIL serta memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara. (6) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. (7) Menyimpan arsip data Barang Milik Negara dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 2) Pengolahan Data. a) Pengolahan Data diselenggarakan oleh Disinfolahataau untuk memberikan dukungan teknis terhadap terselenggaranya laporan keuangan dan barang di lingkungan organisasinya.
TERBATAS 77 TERBATAS b) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud 1) dilaksanakan atas dasar permintaan unit akuntansi keuangan dan barang. c) Data yang ada di masing-masing satker organisasi Barang Milik Negara dan Keuangan dapat dimanfaatkan oleh Disinfolahtaau untuk kepentingan manajemen Pembina fungsi masing-masing. e. Aplikasi dalam program SIMAK BMN. 1) Input, meliputi : a) File Lama, yaitu file yang berasal dari data IKN yang sudah dimiliki Satker atau Satpor, file tersebut telah divalidasi sebelumnya dan tetap direkam ulang menjadi saldo awal untuk kebutuhan akuntansi. b) Tabel Mapping, merupakan penyertaan atau konversi tabel atau kode meliputi : (1) Kode barang berdasarkan komoditi. (2) Kode barang konversi ke kode SIMAKBMN. (3) Kode barang konversi ke kode Akun. (4) Kode barang konversi ke kode Mata Anggaran Keluaran (MAK). (5) Kode Satker Materiil ke kode Satker Garkeu. c) Barang Baru harus disertai dengan dokumen pengadaan. Untuk menghindari kesalahan atau kesulitan bagi operator ketika
TERBATAS 78 TERBATAS memasukkan data kedalam sistem, maka bagian pengadaan terlebih dahulu memasukkan data secara manual ke formulir sesuai komoditi berdasarkan dokumen pengadaan atau dokumen kontrak ybs, sehingga operator tinggal merekam dan tidak dibebani lagi untuk berfikir. d) Barang Lama pengadaan sebelum tahun 2008 dan belum masuk IKN, dilaporkan berdasarkan dokumen yang ada dan akan menjadi koreksi saldo awal pada tahun berikutnya serta perubahan neraca dan catatan atas laporan barang. e) File Otorisasi, file dari Otorisasi Anggaran (SKOP/P3) sebagai kontrol anggaran yang diterima oleh Satker terutama belanja modal dan belanja barang yang akan menjadi aset. 2) Proses a) Barang yang sudah terdata dalam struktur data base IKN dan barang pengadaan baru digabung dalam satu file data base selanjutnya diproses dengan cara mengkonversi dan atau di key-in perline item. b) File data elektronik dari Satker secara kumulatif akan tergabung secara otomatis kedalam Satuan diatasnya secara berjenjang. c) Hak akses informasi hanya untuk Satuan sendiri dan Satuan dibawahnya. d) Hasil proses dan konversi data base akan menghasilkan : (1) File baru untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan ke Kemkeu.
TERBATAS 79 TERBATAS (2) File baru untuk rekonsiliasi dengan Baku IV s/d Baku I. (3) File baru untuk memenuhi kebutuhan Satker versi Depkeu. (4) File baru untuk memenuhi kebutuhan intern Kemhan dan TNI. 3) Output (File Baru). a) Kebutuhan Satker. (1) Buku Barang Milik Negara, Barang Bersejarah dan Persediaan. (2) KIB (Kartu Inventaris Barang) (3) DIR (Daftar Inventaris Ruangan) (4) DIL (Daftar Inventaris Lainnya) b) Kebutuhan Internal Kemhan dan TNI (1) Nominatif Barang/Buku Inventaris (BI) (2) Rekapitulasi Barang per Komoditi (3) Rekapitulasi Alut Sista (4) Nominatif Fasilitas Penerbangan (5) Laporan Mutasi Barang Semester
TERBATAS 80 TERBATAS c) Informasi lain sesuai permintaan pembina fungsi materiil. (1) Fungsi Perencanaan (kekuatan materiil untuk penentuan RKA/KL) (2) Fungsi Operasi (kesiapan dan kondisi materiil) (3) Fungsi Hukum (tanah dan bangunan yang bersengketa) (4) Informasi lain sesuai kebutuhan pembina komoditi.
TERBATAS 81 TERBATAS Diagram Alur Sistem Aplikasi Simak BMN f. Pembukuan Barang Milik Negara. 1) Pengertian dan maksud pembukuan. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang tercatat dengan baik. 2) Pelaksana pembukuan. Pelaksana pembukuan adalah seluruh pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. 3) Tujuan Pembukuan BMN. a) Agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi. Berta Acara ST Bukti Kepemilikan SPM/SP2D Faktur/Kwitansi SK Penghapusan DS lainnya yang sah Input Proses • Inputing - klas/kode - NUP - kwantitas - satuan - nilai - dst • Verifikasi • Pencetakan Daftar BMN Laporan BMN & CR-BMN Output LKB DIR KIB DIL Register BMN ADK • PERSEDIAAN • KDP • BMN BERSEJARAH • NON A, B, DAN C UAPPB-W UAPB UAPPB-E1 KPKNL MENKEU (DJKN) UAKPA JURNAL TRANSAKSI (Bulanan) (Semester/ Tahunan) SIMAKBMN UAKPB Ps 35 ayat (3) Ps 35 ayat (2)
TERBATAS 82 TERBATAS b) Mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN secara efektif dan efisien, dalam upaya membantu mewujudkan tertib pengelolaan BMN. 4) Sasaran Pembukuan BMN. Seluruh BMN merupakan sasaran pembukuan yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. g. Inventarisasi Barang Milik Negara. 1) Pengertian dan Maksud Inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang. 2) Tujuan Inventarisasi BMN. a) Agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi. b) Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. 3) Sasaran Inventarisasi BMN. Seluruh BMN merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang. 4) Ketentuan Umum .
TERBATAS 83 TERBATAS a) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali untuk barang persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun. b) Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle yang berada dalam pengelolaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. c) Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik. d) Jika diperlukan, dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventarisasi pada masing-masing tingkat unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang. e) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau bangunan dimaksud tetap berkewajiban membantu pelaksanaan hasil inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle. f) Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, apabila BMN yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masing-masing unit penatausahaan pada Pengguna Barang, maka dapat dibuat Berita Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.
TERBATAS 84 TERBATAS g) Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar barang dan hasil inventarisasi. h) Penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada Pengguna Barang adalah Kasau atau pejabat yang dikuasakan, dan penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle pada Pengelola Barang adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, atau pejabat yang dikuasakan. h. Transaksi Akuntansi Barang Milik Negara. Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi Barang Milik Negara mencakup Perolehan, Perubahan dan Penghapusan. 1) Saldo Awal. Saldo Awal, terdiri dari saldo Barang Milik Negara pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SIMAK-BMN mencakup seluruh Barang Milik Negara yang telah dimiliki sebelum tahun anggaran berjalan. 2) Perolehan Barang Milik Negara: a) Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang. b) Transfer Masuk, merupakan perolehan Barang Milik Negara dari hasil transfer masuk dari unit lain dalam satu UAPB tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi. c) Hibah, merupakan perolehan Barang Milik Negara dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
TERBATAS 85 TERBATAS d) Rampasan, merupakan transaksi perolehan Barang Milik Negara dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan. e) Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan Barang Milik Negara dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/ gedung dan Barang Milik Negara lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima. f) Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan Barang Milik Negara dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan. g) Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi Barang Milik Negara yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi Barang Milik Negara yang lain. 3) Perubahan Barang Milik Negara : a) Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas/nilai Barang Milik Negara yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan Barang Milik Negara hilang. b) Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan Barang Milik Negara yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar Barang Milik Negara Ekstrakomptabel ke Daftar Barang Milik Negara Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan Barang Milik Negara dalam BI Intrakomptabel. c) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi Barang Milik Negara.
TERBATAS 86 TERBATAS d) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas Barang Milik Negara yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya. 4) Penghapusan Barang Milik Negara : a) Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus Barang Milik Negara dari pembukuan berdasarkan suatu Surat Keputusan Penghapusan oleh instansi yang berwenang. b) Transfer Keluar, merupakan penyerahan Barang Milik Negara dari hasil transfer keluar dari unit lain dalam satu UAPB tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi. c) Hibah (keluar), merupakan penyerahan Barang Milik Negara dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi. d) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi Barang Milik Negara ke dalam klasifikasi Barang Milik Negara yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk. e) Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan Barang Milik Negara yang telah dilaporkan sebelumnya. h. Kapitalisasi Barang Milik Negara. 1) Penentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi Barang Milik Negara mengacu pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
TERBATAS 87 TERBATAS 2) Penerapan kapitalisasi dalam Akuntansi Barang Milik Negara, mengakibatkan Datar Barang dibagi menjadi dua jenis yaitu : a) Daftar Barang Milik Negara Intrakomptabel, mencakup Barang Milik Negara berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh Barang Milik Negara yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta Barang Milik Negara yang dipindahbukukan dari Daftar Barang Milik Negara Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi. b) Daftar Barang Milik Negara Ekstrakomptabel, mencakup Barang Milik Negara berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. 3) Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. 4) Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset Barang Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 5) Barang Milik Negara yang memenuhi kriteria aset Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Daftar Barang Bersejarah.
TERBATAS 88 TERBATAS i. Kebijakan Akuntansi. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi Barang Milik Negara mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. 1) Aset Lancar/Persediaan. a) Pengakuan Persediaan. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan. b) Pengukuran. Persediaan disajikan sebesar : (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
TERBATAS 89 TERBATAS c) Pengungkapan. Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus diungkapkan pula : (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan prajurit, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk disalurkan kepada Satuan lain. (3) Kondisi persediaan. (4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. (5) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 2) Aset Tetap. a) Pengakuan. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum maka aset
TERBATAS 90 TERBATAS tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah. b) Pengukuran. (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. (2) Biaya perolehan aset tetap menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap pakai. (3) Jika aset tetap diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, serta pajak. c) Pengungkapan. aset tetap disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula : (1) Dasar penilaian yang digunakan. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan : (a) Penambahan. (b) Pelepasan. (c) Mutasi lainnya.
TERBATAS 91 TERBATAS (3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. 3. Aset Tetap Lainnya. a) Pengakuan. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap pakai. b) Pengukuran. Biaya perolehan aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya, yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan. c) Pengungkapan. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula : (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan Penambahan dan Penghapusan. (3) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
TERBATAS 92 TERBATAS 4) Aset Barang Bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset Barang Bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundangndangan yang berlaku. Aset Barang Bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai. Aset Barang Bersejarah dibukukan di dalam Daftar Barang Bersejarah dan dilaporkan di dalam Laporan Barang Bersejarah j. Pelaporan Barang Milik Negara. 1) Pengertian dan maksud Pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca. 2) Pelaksana Pelaporan. Pelaksana pelaporan adalah seluruh pelaksana penatausahaan pada Pengguna Barang. 3) Tujuan Pelaporan. Menyampaikan/mendapatkan data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca. 4) Sasaran Pelaporan BMN. Seluruh BMN merupakan sasaran pelaporan yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang.
TERBATAS 93 TERBATAS 5) Batasan Penyajian Daftar BMN dan Penyampaian Daftar dan Mutasi BMN. Batasan penyajian daftar BMN pada unit penatausahaan pada Pengguna Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN untuk pertamakali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMN oleh unit penatausahaan pada Pengguna Barang adalah sebagai berikut : a) Daftar BMN berupa persediaan: (1) Tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub kelompok barang. (2) Tingkat UPPB-W dan UPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. b) Daftar BMN berupa Aset Tetap (1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. (2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan : (a) Tingkat UPKPB sampai dengan sub-sub kelompok barang. (b) Tingkat UPPB-W dan UPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. c) Daftar BMN berupa Aset Lainnya (1) Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana
TERBATAS 94 TERBATAS penatausahaan BMN pada Pengguna Barang sampai dengan sub-sub kelompok barang. (2) Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan : (a) Tingkat UPKPB sampai dengan sub-sub kelompok barang. (b) Tingkat UPPB-W dan UPPB-E1 sampai dengan sub kelompok barang. 6. Jadwal Laporan. Semester 1 ORGANISASI TERIMA PROSES & REKONSILIASI KIRIM WAKTU PENGIRIMAN 1 2 3 4 5 - UAKPB - UAPPB-W - UAPPB-E 1 - UAPB - 6 Juli 11 Juli 17 Juli 30 Juni 3 hari 3 hari - 4 Juli 9 Juli 14 Juli - 2 HARI 2 hari 3 hari -