TERBATAS 145 TERBATAS 2) Menyelenggarakan pembukuan materiil sehubungan dengan penghapusan materiil yang ada dalam kekuasaannya. 3) Menerima materiil pengganti yang telah disahkan oleh Ordonatur Materiil. c. Panitia Pemeriksa Penghapusan Materiil. 1) Komisi Pemeriksa Penghapusan Materiil. a) Melaksanakan pemeriksaan/penelitian tentang kemungkinan adanya materiil yang masih dapat diperbaiki/digunakan. b) Menyusun daftar materiil hasil pemeriksaan dan menuangkannya dalam Berita Acara usul Penghapusan materiil. c) Mengajukan usul/saran hasil pemeriksaan kepada Ordonatur materiil. 2) Panitia Penaksir Harga a) Melaksanakan penaksiran nilai/harga materiil yang dihapuskan dengan memperhitungkan nilai ekonomis serta nilai penyusutannya. b) Membuat berita Acara Hasil Penaksiran Harga serta usul/saran harga taksiran materiil yang dihapuskan kepada Ordonatur Materiil. 3) Panitia Lelang a) Melaksanakan pelelangan materiil yang dihapuskan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
TERBATAS 146 TERBATAS b) Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Materiil serta usul calon pemenang lelang atas materiil yang dihapus kepada Ordonatur Materiil. 4) Panitia Pemusnahan Materiil a) Membuat rencana pemusnahan serta melaksanakan pemusnahan materiil sesuai dengan tugas yang diberikan. b) Membuat laporan berupa berita Acara Pemusnahan kepada Ordonatur materiil. 5) Pemegang Inventaris. Melaporkan materiil dalam kekuasaannya yang sudah tidak dapat digunakan lagi kepada atasannya untuk dicela dan diusulkan penghapusannya. 106. Pemeriksaan Materiil. Ditinjau dari aspek perbendaharaan materiil pelaksanaan pemeriksaan materiil melibatkan : a. Ordonatur materiil. 1) Menerbitkan perangkat lunak yang berkaitan dengan tata cara dan tatalaksana tentang pemeriksaan materiil. 2) Mengeluarkan Surat Perintah Komisi Pemeriksa Materiil. 3) Memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam pelaksaan tugas Komisi Pemeriksa materiil. 4) Mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan Materiil.
TERBATAS 147 TERBATAS 5) Apabila Ordonatur Materiil tidak dapat menerima berita Acara yang diajukan, ia berhak menunjuk Komisi Pemeriksa Materiil yang baru untuk melaksanakan pemeriksaan ulang. b. Bendaharawan Materiil. 1) Menyaksikan pelaksaan pekerjaan Komisi Pemeriksa Materiil. 2) Membantu kelancaran tugas Komisi Pemeriksa. 3) Mengajukan keberatan atas keputusan/pendapat Komisi Pemeriksa dan menungkan dalam Berita Acara. 4) Menandatngani Berita Acara pemeriksaan Materiil. 5) Memberlakukan Berita Acara sebagai dasar penerimaan materiil setelah mendapat keputusan Ordinatur materiil. c. Kepala Gudang Transit. 1) Membantu tugas Komisi Pemeriksa dengan menyediakan sarana dan personel yang diperlukan. 2) Menunjukkan materiil yang akan diperiksa oleh Komisi pemeriksa. 3) Menyaksikan pelaksanaan pekerjaan Komisi Pemeriksa materiil. d. Komisi Pemeriksa Materiil. Komisi Pemeriksa Materiil meliputi lingkup tugas pemeriksaan :
TERBATAS 148 TERBATAS 1) Produksi Materiil. a) Melaksanakan pemeriksaan materiil selama diproduksi atau sebelum dikirim oleh pihak yang memperoduksi kepada ordonatur materiil. b) Memperhatikan ketepatan jenis, jumlah, mutu, waktu serta kelengkapan materiil yang diperiksa. 2) Penerimaan Materiil. a) Melaksanakan pemeriksaan penerimaan materiil hasil pengadaan ataupun dari sumber penerimaan lainnya. b) Menerima contoh-contoh materiil sesuai daftar materiil, surat perjanjian dan surat-surat lainnya untuk mempermudah pemeriksaan. c) Mencocokkan fisik materiil dengan dokumen spesifikasi materiil dan gambar yang ada. d) Menunjukkan kerusakan, kekurangan dan sebagainya kepada Rekanan. e) Membukukan hasil pemeriksaan untuk mendapat pengesahan Ordonatur Materiil. f) Menyerahkan materiil yang baik kepada Bendaharawan serta mengembalikan materiil yang tidak memenuhi syarat kepada rekanan untuk diganti/diperbaiki.
TERBATAS 149 TERBATAS 3) Persediaan Materiil. a) Melaksanakan pemeriksaan persediaan materiil digudang apabila : (1) Terdapat persangkaan ketidakberesan pengurusan gudang atau pembukuan. (2) Terjadi penggantian (timbang terima) Bendaharawan Materiil. (3) Terjadi pencurian, kebakaran atau bencana lainnya yang menimpa persediaan gudang. (4) Dilakukan tutup buku (stock opname) b) mencatumkan keadaan materiil yang diperiksa dalam berita Acara. 4) Materiil Rusak/susut/hilang/dicuri. a) Memeriksa/meneliti materiil inventaris satuan/perorangan sebelum dikembalikan ke gudang untuk ditukar dengan materiil yang baik. b) Menentukan penyebab kerusakan : (1) Akibat kesalahan pengguna, kerugian yang dibebankan kepada pengguna. (2) Akibat pemakaian, kerugian dibebankan kepada negara.
TERBATAS 150 TERBATAS c) Memperhatikan ketentuan berikut : (1) Materiil yang dikembalikan itu hanya dihapuskan dari pertanggungjawaban Bendaharawan setelah mendapat pengesahan dari ordonatur materiil. (2) Materiil yang dikembalikan ke gudang persediaan dari mana materiil tersebut berasal, untuk selanjutnya disimpan di gudang penyisihan. 5) Materiil yang Keadaannya Telah Berubah. a) Melaksanakan pemeriksaan materiil persediaan yang telah berubah keadaannya karena penyimpanan yang lama, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. b) Mencantumkan sebab perubahan keadaan materiil dalam berita Acara disertai usul/saran : (1) Materiil yang keadaannya berubah bukan karena kesalahan Bendaharawan Materiil tersebut dapat diusulkan untuk diperbaiki atau dihapuskan. (2) Materiil yang keadaannya berubah karena kesalahan Bendharawan yang bersangkutan dikenakan tuntutan perbendaharawan. 6) Pengiriman. a) Menyaksikan penghitungan/pengukuran/penimbangan materiil yang akan dikirim.
TERBATAS 151 TERBATAS b) Menyaksikan pengemasan materiil, bila perlu kemasannnya disegel. 7) Pencelaan materiil Dalam Pemakaian. a) Memeriksa/meneliti penyebab kerusakan materiil. b) Memeriksa/meneliti kemungkinan pemanfaatan materiil yang rusak. c) Mencantumkan sebab kerusakan materiil dalam berita Acara disertai usul/saran : (1) Materiil dapat diperbaiki. (2) Materiil dapat dihapuskan. (3) Dilakukan tuntutan ganti rugi 8) Penghapusan Materiil. a) Memeriksa/meneliti kemungkinan adanya materiil yang masih dapat digunakan. b) Menyusun daftar materiil hasil pemeriksaan dan memasukkannya dalam Berita Acara disertai usul/saran tentang tindak lanjut pelaksanaan penghapusan. 107. Penatabukuan Materiil. Ditinjau dari aspek perbendaharaan materiil pelaksanaan penatabukuan materiil melibatkan : a. Ordonatur materiil.
TERBATAS 152 TERBATAS 1) Perencanaan dan Pengendalian a) Perencanaan materiil guna pemenuhan kebutuhan satuan, mencakup penentuan pengendalian min/max, stock level dan reorder level). b) Pengadaan dan produksi materiil untuk memenuhi persediaan. c) Penerimaan materiil, baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang (due in) serta penerbitan Surat-surat Perintah Penerimaan. d) Pengeluaran materiil baik yang sedang berjalan maupun dalam proses (due out) termasuk penerbitan Surat-surat Perintah Pengeluaran. e) Pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan materiil dalam usaha menambah persediaan serta penghapusan dalam rangka mencegah beban pemeliharaan. 2) Pembukuan Materiil a) Penyelenggaraan pembukuian materiil antara lain pencatatan penerimaan Berita Acara serta penerbitan Surat perintah Penerimaan dan Pengeluaran Materiil. b) Menyusun laporan materiil dan laporan pertanggungjawan materiil. b. Bendaharawan Materiil. 1) Mencatat dokumen penerimaan dan pengeluaran.
TERBATAS 153 TERBATAS 2) Mengusahakan dan mengisi kartu persediaan. 3) Mencatat seluruh persediaan materiil dan mutasi materiil yang dilakukan. 4) Menyusun dan menyiapkan laporan sisa persediaan dan hasil kegiatannnya. 108. Pertanggungjawaban Materiil. Pertanggungjawaban Materiil meliputi : a. Tuntutan Perbendaharaan (TP). Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Materiil karena adanya ketekoran perbendaharaan, sedangkan Bendaharawan Materiil tidak tersedia membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) yang memuat : a) Pernyataan bendaharaan materiil bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang diderita negara sebagai akibat perbuatannya yang melawan hukum atau melalaikan kewajibannya. b) Pernyataan untuk mengganti kerugian negara dengan menyebutkan jaminan dan batas waktunya (maksimum 2 tahun) 2) Bagi kepentingan negara Ordonatur materiil dapat meminta persetujuan Bepeka untuk melaksanakan penyitaan Conservatoir atas barang-barang milik pribadi bendaharawan Materiil dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Prosedur tuntutan perbendaharaan dapat ditempuh dengan dua cara : a) Prosedur tuntutan perbendahaan biasa. b) Prosedur perbendaharaan khusus.
TERBATAS 154 TERBATAS b. Prosedur Tuntutan Perbendaharaan Biasa. 1) Tahap pertama. Dalam rangka meminta pertanggungjawaban Bendaharawan Materiil : a) Bepeka menerbitkan Surat keputusan batas waktu yang disampaikan kepada Bendaharawan materiil melalui Ordonatur Materiil. b) Bendaharawan materiil membuat atau menyampaikan Surat Pembelaan sebagai upaya banding dengan bukti-bukti yang menyakinkan bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya. 2) Tahap kedua, merupakan keputusan Majelis Tingkat I : a) Setelah batas waktu dimaksud, Bepeka mengambil keputusan dengan memperhatikan Surat Pembelaan bendaharawan Materiil yang bersangkutan. b) Surat keputusan pembebanan Bepeka ditetapkan oleh Majelis tingkat I yang mempunyai kekuatan menjalankan (executoriate kracht) tanpa terlebih dahulu mendapatkan keputusan (vonis) dari hakim. 3) Tahap ketiga, merupakan permohonan naik banding : a) Atas permohonan banding Bendaharawan Materiil diadakan pemeriksaan oleh anggota Bepeka yang tidak turut memutuskan dalam Majelis Tingkat I. Keputusan atas permohonan banding diambil dalam suatu Sidang badan Lengkap.
TERBATAS 155 TERBATAS b) Keputusan Bepeka dapat menyatakan : (1) Bendaharawan Materiil yang bersangkutan beban dari tanggungjawab atas seluruh atau sebagian dari kekurangan perbendaharawan. Dalam hal ini Skep Pembebanan Majelis Tingkat I dicabut dan diganti dengan Skep penghapusan. (2) Bendaharawan materiil tidak dapat dibebaskan dari tanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan. c. Prosedur Tuntutan Perbendaharaan Khusus. 1) Pengamanan Kepentingan negara : a) Menghubungi ahli waris atau mereka yang mempunyai hak untuk menyaksikan penutupan buku serta penyegelan tempat-tempat penyimpanan. b) Pengujian persediaan dengan terlebih dahulu membuka segel, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan. c) Kesaksian ahli waris atau mereka yang berhak mewakili dinyatakan dengan mencantumkan nama dan tandatangan pada lembaran-lembaran Berita Acara. Pencatuman kesaksian tersebut disaksikan oleh ordonatur Materiil. d) Apabila terdapat indikasi bahwa Bendaharawan Materiil yang bersangkutan berbuat kesalahan/kekurangan harus diselidiki apakah ahli waris yang mampu menanggung kekurangan perbendaharaan yang ditemukan.
TERBATAS 156 TERBATAS 2) Penyampaian perhitungan Ex-officio. Perhitungan Ex-officio diberitahukan kepada Pengampu (Curator) atau ahli waris atau mereka yang berhak memperoleh peninggalan agar mengesahkan surat-surat bukti yang berkenan dengan perhitungan tersebut. 3) Tuntutan ex-officio : a) Perhitungan ex-officio yang disampaikan kepada Pengampu diberi batas waktu yang layak agar Pengampu dapat mengajukan keberatan-keberatan atas hal tersebut. b) Setelah diterima jawaban dari pengampu ataupun apabila waktu yang diberikan tidak digunakan untuk mengajukan keberatan, perhitungan disampaikan kepada Bepeka sesuai dengan prosedur yang ditentukan. c) Bepeka mengadakan sidang lengkap untuk mengambil keputusan final tanpa memberi kesempatan kepada Pengampu/ahli waris untuk mengajukan keberatan. d) Besarnya tuntutan yang dibebankan kepada Pengampu/ahli waris diatur lebih lanjut antara lain dengan hukum perdata d. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). 1) Dasar Hukum. Tuntutan ganti rugi kepada pemakai materiil dilaksanakan berdasarkan pasal 74 UUPI. 2) Prosedur tuntutan ganti rugi : a) Tuntutan ganti rugi dikenakan pada pemakai materiil (yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian negara)
TERBATAS 157 TERBATAS apabila yang bersangkutan tidak bersedia membuat Surat Keterangan Tangungjawab Mutlak (SKTJM). b) Tuntutan ganti rugi harus berdasarkan bukti-bukti nyata serta melalui pemeriksaan Ordonatur Materiil atau Dan/Ka Satker. c) Apabila usaha mendapatkan ganti rugi bagi pemakai materiil tidak berhasil dilakukan secara damai, maka proses tuntutan ganti rugi dilaksanakan sebagai berikut : (1) Tahap pertama. Secara tertulis oleh Ordonatur materiil atau Dan/Ka Satker yang bersangkutan kepada pemakai materiil yang akan dituntut dengan menyatakan : (a) Jumlah kerugian negara dan bagian yang harus diganti oleh yang bersangkutan. (b) Sebab/alasan penuntutan. (c) Jangka waktu yang diberikan untuk mengjaukan pembekalan diri secara tertulis. (2) Tahap kedua. Ordonatur materiil menetapkan tuntutan ganti rugi setelah pembebanan diri yang bersangkutan atau setelah lewat waktu yang diberikan untuk pembelaan diri ataupun dilakukan penyerahan SKTJM sebagai kesanggupan yang bersangkutan untuk menyetorkan uang guna menutup kerugian negara. Penetapan tuntutan ganti rugi dapat berupa : (a) Menolak pembelaan seluruhnya. (b) Menerima pembelaan seluruhnya. (c) Menolak/menerima sebagian pembelaan.
TERBATAS 158 TERBATAS e. Penanggungjawab. 1) Ordonatur Materiil. Dalam kegiatan pertanggungjawaban materiil, Ordonatur Materiil bertugas sebagai berikut : a) Menerima dan meneliti pertanggungjawaban materiil yang dilaporkan oleh Bendaharawan Materiil. Dalam hal Bendaharawan terlambat mengirimkan pertanggungjawaban materiil, maka Ordonatur Materiil : (1) Memberikan peringatan tertulis dengan menetapkan suatu batas waktu yang cukup untuk mengirimkan pertanggung jawaban. (2) Mengambil langkah-langkah apabila Bendaharawan Materiil tidak mengindahkan teguran/peringatan tersebut. b) Menunjuk pejabat lain yang akan melaksanakan perhitungan Exofficio apabila Bendaharawan Materiil yang bersangkutan tidak mungkin membuat perhitungan pertanggungjawaban karena suatu keadaan c) Mengajukan tuntutan perbendaharaan bagi Bendaharawan Materiil atau Tuntutan Ganti Rugi bagi bukan Bendaharawan apabila terjadi kerugian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Mengeluarkan Keputusan Ganti Rugi Sementara terhadap Bendaharawan Materiil yang menimbulkan kerugian Negara serta mengirimkan salinan keputusan kepada Bepeka. e) Melaksanakan penyitaan “Conservatoir” atas barang-barang milik pribadi Bendaharawan Materiil demi menjamin kepentingan
TERBATAS 159 TERBATAS Negara dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan persetujuan Bepeka. f) Melaksanakan keputusan tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh Bepeka. g) Melaksanakan keputusan Tuntutan Ganti Rugi kepada pemakai materiil yang terbukti menyebabkan terjadinya kerugian Negara. 2) Bendaharawan Materiil. Bendaharawan Materiil berkewajiban : a) Melaksanakan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Ordonatur Materiil atau ketentuan perundangundangan yang berlaku. b) Membuat perhitungan pertanggungjawaban pengurus materiil yang menjadi tanggungjawabnya. c) Memberikan penjelasan kepada Ordonatur Materiil dan atau Pengawas Materiil apabila diperlukan. d) Membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian negara yang disebabkan kesalahan/kelalaiannya untuk menghindari tutntutan perbendaharaan. e) Menyampaikan Surat Pembelaan sebelum kadaluarsa atas kekurangn perbendaharaan dalam pengurusannya sebagai upaya banding atas Skep Batas Waktu dari Bepeka. Surat pembelaan dibuat apabila Bendaharawan Materiil tidak bersedia membuat SKTJM. f) Mengajukan permohonan banding atas Skep Pembebanan Majelis Tingkat I Bepeka.
TERBATAS 160 TERBATAS g) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SKTJM ataupun Skep Pembebanan Majelis Tingkat Banding Bepeka. 3) Dan/Ka Satker. Dan/Ka satker melaksanakan kegiatan : a) Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pertanggungjawaban materiil dilingkungan Satkernya. b) Meneliti perhitungan pertanggungjawaban yang dikirim oleh Kepala Gudang Pemakai c) Apabila Kepala Gudang Pemakai terlambat mengirimkan perhitungan pertanggungjawaban materiil maka Dan/Ka Satker. (1) Memberikan peringatan tertulis dengan menetapkan batas waktu yang cukup untuk mengirimkan pertanggung jawaban. (2) Mengambil langkah penyelesaian apabila Kepala Gudang Pemakai tidak mengindahkan teguran tersebut. (3) Melaporkan kepada Ordonatur Materiil atas kelalaian kepada Kepala Gudang Pemakai. d) Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada Kepala Gudang Pemakaian. 4) Kepala Gudang pemakaian. Kepala gudang pemakaian berkewajiban : a) Melaksanakan ketentuan pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Ordonatur materiil atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
TERBATAS 161 TERBATAS b) Membuat perhitungan pertanggungjawab pengurusan materiil yang menjadi tanggungjawabnya. c) Menyampaikan penjelasan kepada Dan/Ka Satker dan atau Pengawas Materiil apabila diperlukan. d) Membuat Surat Keterangan tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian negara yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya untuk menghindari tuntutan ganti rugi. e) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SKTJM ataupun keputusan tuntutan ganti rugi. 109. Pengawasan dan Pengendalian materiil. Pengawasan dilaksanakan dengan cara : a. Teknik Pelaksanaan pengawasan. Pengawasan melekat (intern keodonaturan) dapat diselenggarakan dengan : 1) Pengawasan Langsung (Operatif). Dilaksanakan dengan mengadakan pengawasan dan pemeriksaan ditempat (on the spot) oleh Ordonatur Materiil, kunjungan Staf, survey dan wawancara. 2) Pengawasan Tidak Langsung (Administratif). Dilaksanakan dengan pencocokan dan penelitian (verifikasi) terhadap data dan dokumen materiil yang diterima melalui saluran administrasi yang ditetapkan. Kegiatan pencocokan dan penelitian meliputi : a) Kegiatan “pra audit” yang dilaksanakan pada saat atau sebelum pengeluaran materiil dilakukan oleh bendaharawan materiil. b) Kegiatan “purna audit” dilaksanakan secara berjenjang oleh Organisasi/Badan Materiil setelah terjadi pengeluaran materiil.
TERBATAS 162 TERBATAS b. Laporan Hasil Pengawasan. 1) Hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Ordonatur Materiil dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Materiil. 2) Hasil kunjungan Staf atau survey dituangkan dalam bentuk laporan. 3) Hasil wawancara dituangkan dalam bentuk Laporan Wawancara. 4) Hasil pencocokan dan penelitian atas pertanggujawaban materiil dituangkan dalam Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Materiil. 5) Hasil penelitian atas Laporan Materiil dituangkan dalam Nota Hasil Pemeriksaan Laporan Materiil. c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan materiil ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dan pengurusan materiil maka : 1) Terhadap para pelanggar dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : a) Tindakan administrative, termasuk penerapan hukum disiplin : (1) Bagi anggota ABRI/TNI AU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Disiplin Tentara (PDT). (2) Bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negri Sipil.
TERBATAS 163 TERBATAS b) Tindakan tuntutan, antara lain : (1) Tuntutan Ganti Rugi. (2) Tuntutan Perbendaharaan. (3) Tuntutan Perdata. c) Membuat Laporan Tindak Pidana dan menyerahkan perkaranya kepada pengadilan sesuai ketentuan hokum berlaku. 2) Dilakukan tindakan penyempurnaan bidang organisasi, personil, system, prosedur dan metode kerja. 110. Kodifikasi dan Standarisasi Materiil. Kodifikasi adalah usaha penetapan kode pengenal bagi suatu materiil kedalam suatu deretan angka dan huruf gabungan keduanya yang merupakan kode materiil yang bersangkutan. Sedangkan standarisasi adalah usaha/kegiatan penyederhanaan penyeragaman penggunaan jumlah, jenis, ukuran, spesifikasi dan merk materiil dilingkungan TNI AU. Tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam kegiatan kodifikasi dan standarisasi adalah sebagai berikut : a. Ordonatur Materiil. 1) Menentukan kodifikasi materiil. 2) menyusun daftar materiil untuk dijadikan norma materiil dilingkungan TNI AU. 3) Menyederhanakan dan menyeragamkan jumlah, jenis, ukuran, spesifikasi dan merk materiil yang digunakan dilingkungan TNI AU. b. Bendaharawan materiil/Ka Gudang Pemakaian. 1) Melaksanakan ketentuan kodifikasi/standarisasi materiil.
TERBATAS 164 TERBATAS 2) Melaporkan materiil yang belum memiliki kodifikasi ataupun yang belum distandarisasikan kepada Ordonatur Materiil. c. Dan/Ka Satker. 1) Mengupayakan penyederhanaan jumlah, jenis, ukuran, spesifikasi dan merk materiil yang digunakan dilingkungan Satkernya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Meneruskan laporan kepada Ordonatur Materiil mengenai materiil yang belum memiliki kodifikasi ataupun yang belum distandarisasikan. BAB IV PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PEMBEKALAN MATERIIL Umum 111. Dalam upaya memantabkan penyelenggaraan dukungan pembekalan TNI AU, penerapannya menggunakan system 2 tingkat persediaan materiil, yaitu pola penyelenggaraan tingkat pusat yang diwadahi Bekmatpus dan penyelenggaraan pembekalan tingkat pemakai diwadahi GPL. 112. Disisi lain, terdapat pula berbagai macam komoditi materiil yang mempunyai sifat dan pelayanan secara khusus menurut kelompok komoditinya. Karenanya prosedur dukungan pembekalan disesuaikan dengan difat komoditi materiil pada strata organisasi yang mengelolanya.
TERBATAS 165 TERBATAS 113. Bertitik tolak dari keadaan tersebut diatas, untuk kejelasan prosedur dukungan pembekalan baik menurut komoditi maupun strata organisasi penyelenggaraannya diperlukan pedoman untuk penyelenggaraan dukungan pembekalan sista (Pesawat Terbang, Elektronika, Senmu, dan Sarana Bantuan), Bekal Umum serta Bekal Minyak dan Pelumas (BMP) dan bekal lainnya. Penyelenggaraan Dukungan Pembekalan Materiil Sistem senjata 114. Untuk memperlancar penyediaan materiil dan pengendalian inventaris penyelenggaraan dukungan materiil sistem senjata (Sista) diuraikan kedalam pola dan mekanisme dukungan pembekalan yang pelaksanaannya dikelompokkan kedalam : a. Materiil “Repairable” atau Komponen Perbaikan. b. Materiil “Expendable” yang merupakan materiil habis dalam pemakaian / kehilangan identitas aslinya selama pemakaian. Dalam kelompok materiil “Expendable” yang dikatagorikan sebagai materiil “Bench Stock” adalah materiil persediaan dan bagian-bagian (parts) dalam pemakaian yang disediakan pada/dekat tempat pemakaian untuk menjamin kelangsungan kegiatan. 115. Pola Dukungan Pembekalan. Penyelenggaraan dukungan pembekalan materiil Sista dimulai pada saat Alutsista itu sendiri akan menjadi kekuatan TNI AU. Dukungan pembekalan yang dilaksanakan berupa penyediaan suku cadang awal (Intial Spares) yang merupakan satu paket dengan Alutsista yang akan diadakan. Suku cadang ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dan disalurkan ke GPP/GPL Satuan yang terkait dengan pengoperasian Alutsista tersebut. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pemeliharan dan operasi maka “Initial-spares” ini akan berkurang dan akhirnya akan habis digunakan. Guna menjamin tersedianya materiil yang mampu mendukung pelaksanaan operasi dan pemeliharaan secara berlanjut, perlu dilaksanakan kegiatan pembekalan yang melibatatkan berbagai Instansi/Satuan, baik di Tingkat Pangkalan TNI AU/Depo maupun di Tingkat Pusat. Untuk itu dalam pasal berikut ini akan diuraikan :
TERBATAS 166 TERBATAS a. Pola Pengajuan Kebutuhan. b. Pola Pemenuhan Kebutuhan. 116. Pola Pengajuan Kebutuhan. Pengajuan kebutuhan merupakan bagian dari kegiatan penyediaan materiil yang dilaksanakan dalam upaya memperoleh materiil yang diperlukan, dengan cara mengajukan permintaan kepada sumber bekal dari materiil yang bersangkutan. Agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan maka dalam pengajuan kebutuhan materiil perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Elemen data materiil yang meliputi nama, nomor sediaan, nomor rujukan, kode satuan dan harga satuan. Untuk memberikan identifikasi materiil secara benar agar megikuti petunjuk katalogisasi materiil. b. Jumlah materiil yang diajukan untuk keperluan satu tahun anggaran diperhitungkan sedemikian rupa sesuai dengan jenis materiil dan tingkat kebutuhannya yaitu : 1) Untuk komponen perbaikan telah diperhitungkan jumlah yang diperlukan diganti dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan batas usia pakai komponen perbaikan yang terpasang pada Alutsista yang menjadi tanggung jawab satuan. 2) Untuk expendable/consumable materiil, telah diperhitungkan dengan berapa jumlah pemeliharaan terjadwal yang akan dilaksanakan dikalikan dengan indeks pemakaian atau jumlah pemakaian rata-rata pertahun, dan ataupun didasarkan atas pagu sediaan yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Untuk kebutuhan yang mendesak dan sifatnya insidentil (khusus) dapat diajukan sewaktu-waktu diperlukan, dengan menggunakan Bentuk 40200. d. Kebutuhan materiil Skadron Udara, Skadron Teknik, Skadron Avionik, Satuan Radar dan unit-unit lain dibawah Pangkalan Udara, disusun oleh Kepala Dinas Logistik Pangkalan Udara, sedangkan kebutuhan Bengkel Pemeliharaan di Depo
TERBATAS 167 TERBATAS disusun oleh Dinas Pembinaan Depo. Selanjutnya kebutuhan tersebut secara hierarki diajukan kepada Direktorat Materiil dan Instansi Pembina Item. 117. Pola Pemenuhan Kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan merupakan tindak lanjut dari pengajuan kebutuhan dalam rangkaian dukungan pembekalan, baik untuk mendukung kelancaran kegiatan pemeliharaan maupun pengoperasian Alutsista. Dalam upaya memantapkan proses dukungan pembekalan TNI AU merupakan sistem dua tingkat pembinaan persediaan materiil, yaitu tingkat pusat dan tingkat pemakai yang penerapannya sebagai berikut : a. Pembekalan Tingkat Pusat : 1) Berjenjang dari Lurmat ke GPP untuk selanjutnya dari GPP ke GPL dan GPL ke TB. 2) Langsung dari Lurmat ke GPL/TB Depo/Satrad. b. Pemakaian Tingkat Pemakai : 1) Dari GPL ke TB. 2) Dari GPD ke TB Benghar. 118. Mekanisme Dukungan Pembekalan Materiil Sista. Mekanisme dukungan pembekalan materiil system senjata, diselenggarakan sesuai dengan struktur organisasi, konsep dua tingkat persediaan serta kelompok komoditif yang dikelola, dibedakan sebagai berikut : a. Mekanisme Dukungan Pembekalan Tingkat Pusat. b. Mekanisme Dukungan Pembekalan Tingkat Pemakai. 1) Dukungan Pembekalan di Lanud. 2) Dukungan Pembekalan di Depo.
TERBATAS 168 TERBATAS 119. Mekanisme Dukungan Pembekalan Tingkat Pusat. Dukungan pembekalan di Tingkat Pusat pada hakekatnya diselenggarakan untuk memulihkan sediaan tingkat Pangkalan/Depo dalam rangka mempertahankan kemampuan dukungan pembekalan yang efektif di satuan-satuan pengguna. Dalam hal penyediaan dana untuk pengisian sediaan tingkat pusat belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan dukungan pembekalan saat ini masih diarahkan untuk memberikan dukungan langsung guna memenuhi kebutuhan satuan-satuan pengguna di Lanud/Depo. Mekanisme dukungan pembekalannya melibatkan beberapa instansi yang terkait sebagai berikut : a. Instansi Pengendali Sediaan. b. Bekmatpus. c. Gudang Persediaan Pusat (GPP). d. Gudang Persediaan Pangkalan (GPL). e. Sikal Lanud. Mekanisme dukungan pembekalan tersebut dapat dilihat pada peta aliran kegiatan pengeluaran materiil di Gudang Persedian Pusat, periksa Lampiran “C-1”. 120. Mekanisme Dukungan Pembekalan di Lanud. Mekanisme dukungan pembekalan di Lanud disesuaikan dengan kelompok komoditi materiil yang dikelola oleh Lanud yang bersangkutan meliputi materiil “Bench Stock” yang diselenggarakan di Skadron Udara, Skadik dan Skatek, materiil “Expendable” dan “RepaIrable” (komponen perbaikan) yang diselenggarakan di satuan pengguna. Mekanisme dukungan pembekalannya melibatkan beberapa Instansi/Pengguna sebagai Berikut : a. Sikal Lanud. b. GPL. c. Titik Bekal. d. Mekanik/Pengguna.
TERBATAS 169 TERBATAS Mekanisme dukungan pembekalan tersebut dapat dilihat pada : a. Peta Aliran Dukungan Materiil “Bench Stock” di Gudang Persediaan Pangkalan periksa Lampiran “C-2”. b. Peta Aliran Dukungan Materiil “ Expendable” di Gudang Persediaan Pangkalan periksa Lampiran “C-3”. c. Peta Aliran Dukungan “Reparable” di Gudang Persediaan Pangkalan periksa Lampiran “C-4”. 121. Mekanisme Dukungan Pembekalan di depo Pemeliharaan. Mekanisme dukungan pembekalan di Depo Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan pengelompokan materiil yaitu materiil “Bench Stock”, “Expendable” dan “Repairable”. Mekanisme dukungan pembekalannya melibatkan beberapa instansi/pelaksana sebagai berikut : a. Siminmat Disbin. b. Sidalmat Disrendalhar. c. Sikal Disrendalharkal. d. Kabenghar. e. TB Depo. f. TB Benghar. g. Mekanik. Mekanisme dukungan pembekalan tersebut dapat dilihat pada : a. Peta Aliran Dukungan Materiil “Bench Stock” di Titik Bekal Jajaran Depo 10, 30, 60 dan 70 periksa Lampiran “C-5”.
TERBATAS 170 TERBATAS b. Peta Aliran Dukungan Materiil “Bench Stock” di Titik Bekal Depolek 01 dan 02 periksa Lampiran “C-6”. c. Peta Aliran Dukungan Materiil “ Expendable” di Titik Bekal Depopesbang 10 dan 30 periksa Lampiran “C-7”. d. Peta Aliran Dukungan Materiil “Expendable” di Tik Bekal Deponsenamu 60 periksa Lampiran “C-8”. e. Peta Aliran Dukungan Materiil “Expendable” di Titik Bekal Benghar Jajaran Deposarban 70 dan Depolek 01 dan 02 periksa Lampiran “C-9”. f. Peta Aliran Dukungan “Reparables” di Titik Bekal Jajaran Depopesbang 10 dan 30 periksa Lampiran “C-10’. Penyelenggaraan Dukungan Perbekalan Bekal Umum (Bekum). 122. Sasaran utama dari penyelenggaraan perbekalan bekal umum adalah terpenuhinya kebutuhan pokok perorangan dan satuan kerja sehingga memungkinkan terselenggaranya tugas secara berlanjut. Adapun dalam penyelenggaraan ini akan diuraikan hal-hal yang menyangkut pola pengajuan kebutuhan, pola pemenuhan kebutuhan dan mekanisme dukungan pembekalan bekal umum, dengan pengelompokan materiil bekal umum sebagai berikut : a. Bekal Kaporlap (perlengkapan umum, perlengkapan khusus). b. Bekal Kapsatlap ( perlengkapan satuan/lapangan). c. Bekal Alsatri ( peralatan ksatrian),yaitu Altor dan Alsintor. d. Bekal Alpergud dan Cetak (Alat Pergudangan, cetakan).
TERBATAS 171 TERBATAS e. Ranmor (Kendaraan Bermotor), yaitu ranmin, rantis dan ranpur. f. Harpermin ( Pemeliharaan peralatan perminyakan). 123. Untuk efektivitas dan efisiensi penyediaan materiil dan pengendalian inventori, maka penanganan penyelenggaraan bekal umum diatur sebagai berikut : a. Diswatpersau menyelenggaraan pembinaan materiil bekal umum kaporlap yang meliputi : Perlengkapan Umum (Kapum) dan Perlengkapan Khusus (Kapsus) personel. b. Dismatau menyelenggaraan pembinaan materiil bekal umum yang meliputi : 1) Perlengakapan Satuan dan Lapangan (Kapsatlap). 2) Bekal Alsatri (peralatan ksatrian), yaitu Altor dan Alsintor. 3) Kendaraan Bermotor (Ranmor), yaitu ranmin, rantis dan ranpur. 4) Alat Pergudangan dan Cetak (Alpergud dan cetak). 5) Harpermin (pemeliharaan pemeliharaan perminyakan). 124. Pola Pengajuan Kebutuhan. a. Bekal Kapum dan Kapsus. Diswatpersau mengajukan kebutuhan bekal kaporlap dengan cara sebagai berikut : 1) Kebutuhan bekal Kapum dan Kapsus disusun berdasarkan kebutuhan sesuai daftar kekuatan personil dalam perawatan yang berasal dari satuan kerja, kemudian dituangkan dalam RKAKL untuk selanjutnya diajukan ke Slog Mabesau. 2) Kebutuhan ransum tempur untuk oprasi/latihan terjadwal disusun berdasarkan rencana kebutuhan personil yang terlibat dalam tugas oprasi/latihan TNI sesuai ketentuan yang berlaku kemudian dituangkan
TERBATAS 172 TERBATAS dalam RKAKL, sedangkan untuk oprasi/latihan yang sifatnya mendadak rencana kebutuhan langsung diajukan ke Slog Mabes TNI. b. Bekal Alsatri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin. Dismatau mengajukan kebutuhan bekal Alsatri, Kapsatlap, Ranmor, Alpergud, cetak dan Harpermin berdasarkan rekapitulasi kebutuhan yang diajukan oleh Satker-satker sesuai dengan kebutuhan dan dituangkan dalam RKAKL untuk selanjutnya diajaukan ke Slog Mabesau. 125. Pola Pemenuhan Kebutuhan. a. Bekal Kapum dan Kapsus untuk pemenuhan kebutuhan perorangan di satker-satker yang ada dijajaran TNI AU diselenggarakan secara terpusat di Diswapersau. Pemenuhan kebutuhan bekal kapum dan Kapsus dilaksanakan sebagai berikut: 1) Satker-satker dijajaran TNI AU mengajukan kebutuhan kapum dan kapsus sesuai jumlah personel yang ada kepada Diswatpersau. 2) Diswatpersau Mengupulkan/Menginventarisir pengajuan kebutuhan tiap-tiap satker dan menyusun RKAKL sesuai dengan kebutuhan. 3) Diswatpersau membuat rencana usul pesanan(RUP) dan Usul pesanan sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. 4) Disadaau memproses usul pesanan tersebut menjadi pengadaan kontrak jual beli (KJB). 5) Hasil dari kontrak jual beli (KJB) dikirim ke Bekmatpus sebagai pintu masuk pertama pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya diperiksa, diterima dan disimpan.
TERBATAS 173 TERBATAS 6) Untuk penyaluran dan alokasi ke tiap-tiap satker berdasarkan IP (instruksi pengeluaran/bentuk 40510) yang dibuat oleh Pembina Item (Binitem) yang harus disahkan oleh Kadismatau selaku ordonatur materiil. 7) Kapum dan kapsus dilaksanakan secara terpusat di Mabesau yaitu perlengkapan perorangan yang digunakan oleh anggota TNI AU. 8) apabila ada pengadaan lokal Kapum dan Kapsus diterima Kepala gudang Satker setempat. 9) Untuk alokasi kepada pengguna dengan pengadaan lokal dilaksanakan berdasarkan IP (instruksi pengeluaran/bentuk 40400 pengeluaran Barang). b. Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin yang bersifat inventaris pemenuhan kebutuhan di satker-satker diselenggarakan secara terpusat oleh Dismatau. Pemenuhan kebutuhan Bekal umum yang dilaksanakan sebagai berikut : 1) Satker-satker dijajaran TNI AU mengajukan kebutuhan Bekal Alsatri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alpergud, cetak dan Harpermin sesuai kebutuhan yang ada kepada Dismatau. 2) Dismatau Mengupulkan/Menginventarisir pengajuan kebutuhan tiaptiap satker dan menyusun RKAKL sesuai dengan kebutuhan. 3) Dismatau membuat rencana usul pesanan(RUP) dan Usul pesanan sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan. 4) Disadaau memproses usul pesanan tersebut menjadi pengadaan kontrak jual beli (KJB).
TERBATAS 174 TERBATAS 5) Hasil dari kontrak jual beli (KJB) dikirim ke Bekmatpus sebagai pintu masuk pertama pengadaan barang dan jasa untuk selanjutnya diperiksa, diterima dan disimpan. 6) Untuk penyaluran dan alokasi ke tiap-tiap satker berdasarkan IP(instruksi pengeluaran/bentuk 40510) yang dibuat oleh Pembina Item (Binitem) yang harus disahkan oleh Kadismatau selaku ordonatur materiil. 7) Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin dilaksanakan secara terpusat di Mabesau. 8) Apabila ada pengadaan lokal bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin diterima Kepala gudang Satker setempat. 9) Untuk alokasi kepada pengguna dengan pengadaan lokal dilaksanakan berdasarkan IP(instruksi pengeluaran/bentuk 40400 pengeluaran Barang). c. Bekal Kantor/cetak habis pakai untuk pemenuhan kebutuhan ditiap-tiap satker yang di laksanakan secara lokal meliputi kegiatan sebagai berikut: 1) Tingkat Mabesau. Pemenuhan Bekal Kantor habis pakai dilaksanakan sebagai berikut : a) Tiap-tiap satuan di jajaran Mabesau mengajukan konsep dengan bentuk RKAKL kepada Aslog untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya diajukan kepada Kasau untuk penerbitan Skop. b) Srena Mabes TNI-AU memebuat konsep Skop kepada satuan di jajaran mabesau sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
TERBATAS 175 TERBATAS c) Satuan di jajaran Mabesau melaksanakan pengadaan lokal bekal kantor untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. d) Penerimaan hasil pengadaan dilaksanakan di Gudang Satuan setempat. 2) Tingkat TNI-AU (Kotama/Satker). Pemenuhan bekal Kantor habis pakai dilaksanakan sebagai berikut : a) Satker-satker dijajaran TNI AU mengajukan kebutuhan Bekal kantor kepada Kotama masing-masing satker. b) Kotama mengupulkan/menginventarisir kebutuhan satker-satker dibawahnya dan mengajukan kebutuhannya ke Dismatau. c) Dismatau selaku pelaksana kegiatan mengajukan konsep RKAKL kepada Aslog untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya diajukan kepada Kasau untuk penerbitan Skop. d) Srena Mabes TNI-AU membuat konsep Skop kepada Kotama yang bersangkutan, selanjutnya Kotama menerbitkan P3 kepada Satker dibawahnya. e) Satker melaksanakan pengadaan lokal bekal kantor/cetak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. f) Penerimaan hasil pengadaan dilaksanakan di Gudang Satker setempat d. Bekal dari hasil Alokasi dan Hibah ke TNI AU seperti bekal Senjata/Amunisi, Ransum tempur, Kaporlap, Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, Cetak dan Harpermin dilaksanakan sebagai berikut:
TERBATAS 176 TERBATAS 1) Pelaksanaan Pengadaan diadakan di Mabes TNI/Babek TNI atau instansi diluar TNI untuk bekal umum yang dihibahkan. 2) Dismatau, Diswatpersau menerima alokasi dan hibah dari Babek TNI dan instansi lain diluar TNI yang dikirim ke Bekmatpus. 3) Materiil/barang alokasi dan hibah diperiksa oleh tim Komisi pemeriksa Materiil (KPM) terdiri dari unsur pembina item (2 orang) dan unsur pembekalan (1 orang), jumlah KPM harus gasal dan hasil pelaksanakan pemeriksaan materiil/barang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemeriksaan materiil. 4) Hasil dari alokasi dan hibah yang telah diperiksa dan diterima oleh KPM disimpan di gudang Bekmatpus. 5) Untuk penyaluran dan alokasi ke tiap-tiap satker berdasarkan IP (instruksi pengeluaran/bentuk 40510) yang dibuat oleh Pembina Item (Binitem) yang harus disahkan oleh Kadismatau selaku ordonatur materiil. 126. Mekanisme Dukungan Bekal Umum. Mekanisme dukungan pembekalan bekal umum berbeda antara satu komoditi dengan komoditi lainnya sesuai dengan pola dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Mabesau. a. Kapum dan Kapsus. Dukungan pembekalan Kapum dan kapsus dilaksanakan sebagai berikut : 1) Diswatpersau menyusun program Kapum dan Kapsus berdasarkan kekuatan perawatan dan indeks yang berlaku dalam bentuk daftar kebutuhan dengan bentuk RKAKL, Selanjutnya daftar kebutuhan diajukan ke Slog Mabesau.
TERBATAS 177 TERBATAS 2) Slog Mabesau mengolah kebutuhan serta menetapkan anggaran bagi pengadaan Kapum dan Kapsus yang dipusatkan di Mabesau. Terhadap pengadaan yang dipusatkan di Mabesau pelaksanan pengadaannya dilaksanakan oleh Diadaau. 3) Diswatpersau membuat Rencana Usul Pesanan (RUP) dan Usul Pesanan (UP) pengadaan terpusat Kapum dan Kapsus yang selanjutnya mengirimkan UP tersebut kepada Disadaau untuk diproses menjadi kontrak pengadaan barang (KJB). 4) Pengadaan Kapum dan Kapsus yang dilaksanakan secara terpusat : a) Bekmatpus menerima Kapum dan Kasus dari Mitra pemenang kontrak. b) Pemeriksaan materiil/barang dilaksanakan oleh Komisi pemeriksa Materiil (KPM) terdiri dari unsur pembina item (2 orang) dan unsur pembekalan (1 orang), jumlah KPM harus gasal dan hasil pelaksanakan pemeriksaan materiil/barang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemeriksaan materiil. c) Ordonatur mengesahkan BA hasil pemeriksaan pengadaan terpusat. d) Bekmatpus menerima serta menyimpan Kapum dan Kapsus sesuai dengan komoditi dan ketentuan pergudangan. e) Diswatpersau menyiapkan konsep Instruksi Pengeluaran (IP)/bentuk 40510 sesuai dengan rencana alokasi dan diajukan kepada kadismat selaku Ordonatur materiil untuk pengesahannya.
TERBATAS 178 TERBATAS f) Ordonatur mengesahkan IP Kapum dan Kapsus dan menyerahkan kepada bekmatpus untuk pengalokasiannya. g) Bekmatpus mengeluarkan dan Kapsus sesuai dengan IP dan menyerahkannya kepada pihak angkutan untuk disampaikan kepada Satker yang bersangkutan. b. Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin. Dukungan pembeklan Alat Kantor, Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin dilaksanakan sebagai berikut: 1) Dismatau menyusun program Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin berdasarkan kekuatan perawatan dan indeks yang berlaku dalam bentuk daftar kebutuhan dengan bentuk RKAKL, selanjutnya daftar kebutuhan diajukan ke Slog Mabesau. 2) Slog Mabesau mengolah kebutuhan serta menetapkan anggaran bagi pengadaan Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin yang dipusatkan di Mabesau. Terhadap pengadaan yang dipusatkan di Mabesau pelaksanan pengadaannya dilaksanakan oleh Diadaau. 3) Dismatau membuat Rencana Usul Pesanan (RUP) dan Usul Pesanan (UP) pengadaan terpusat Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin yang selanjutnya mengirimkan UP tersebut kepada Disadaau untuk diproses menjadi kontrak pengadaan barang (KJB). 4) Pengadaan Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, Cetak dan Harpermin yang dilaksanakan secara terpusat dengan alur sebagai berikut:
TERBATAS 179 TERBATAS a) Bekmatpus menerima Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin dari Mitra pemenang kontrak. b) Pemeriksaan materiil/barang dilaksanakan oleh Komisi pemeriksa Materiil (KPM) terdiri dari unsur pembina item (2 orang) dan unsur pembekalan (1 orang), jumlah KPM harus gasal dan hasil pelaksanakan pemeriksaan materiil/barang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemeriksaan materiil. c) Ordonatur mengesahkan Berita acara (BA) hasil pemeriksaan pengadaan terpusat. d) Bekmatpus menerima serta menyimpan Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin sesuai dengan komoditi dan ketentuan pergudangan. e) Dismatau menyiapkan konsep Instruksi Pengeluaran (IP)/bentuk 40510 sesuai dengan rencana alokasi dan diajukan kepada Kadismat selaku Ordonatur materiil untuk pengesahannya. f) Ordonatur mengesahkan IP Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, cetak dan Harpermin dan menyerahkan kepada bekmatpus untuk pengalokasiannya. g) Bekmatpus mengeluarkan Bekal Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, Cetak dan Harpermin sesuai dengan IP dan menyerahkannya kepada pihak angkutan untuk disampaikan kepada Satker yang bersangkutan. c. Bekal kantor/cetak habis pakai. Dukungan bekal kantor/cetak habis pakai dilaksanakan ditingkat Mabesau dan Kotama(satker) sebagai berikut:
TERBATAS 180 TERBATAS 1) Tingkat Mabesau. a) Jajaran Satker di jajaran Mabesau menyusun program bekal kantor/cetak daftar kebutuhan dengan bentuk RKAKL, selanjutnya daftar kebutuhan diajukan ke Slog Mabesau. b) Slog Mabesau mengolah kebutuhan serta menetapkan anggaran bagi pengadaan Bekal kantor/cetak kepada satker di jajaran Mabesau dan pelaksanan pengadaannya dilaksanakan oleh Setker masing-masing. c) Satker dijajaran Mabesau membuat Rencana Usul Pesanan (RUP) dan Usul Pesanan (UP) pengadaan lokal bekal Alat kantor/cetak yang selanjutnya melaksanakan pengadaan lokal. d) Pengadaan Bekal Alat kantor/cetak yang dilaksanakan secara lokal dengan alur sebagai berikut: (1) Satker dijajaran Mabesau menerima Bekal Alat Kantor/cetak dari Mitra pemenang kontrak. (2) Pemeriksaan materiil/barang dilaksanakan oleh Komisi pemeriksa Materiil (KPM) yang berjumlah gasal dan hasil pelaksanakan pemeriksaan materiil/barang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemeriksaan materiil. (3) Kasatker di satker-satker jajaran Mabesau mengesahkan Berita acara (BA) hasil pemeriksaan pengadaan lokal. (4) Kabagum di tiap-tiap satker mengalokasikan bekal alat kantor/cetak ke sub-sub satker yang ada di satkernya.
TERBATAS 181 TERBATAS d. Bekal seperti bekal Senjata/Amunisi, Ransum tempur, Kaporlap, Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, Cetak dan Harpermin dari hasil alokasi dan hibah ke TNI AU dilaksanakan sebagai berikut: 1) TNI AU Menerima Alokasi Bekal dari Mabes TNI/Babek TNI dan Hibah dari instansi diluar TNI yang dikirim ke Bekmatpus. 2) Untuk bekal Senjata/Amunisi langsung dikirim ke Depo Senamu 60 Iswahyudi Madiun dan administrasinya/dukumen pendukunganya dikirim ke Bekmatpus. 3) Untuk bekal Ransum tempur, Kaporlap, Alat Satri, Kapsatlap, Kendaraan Bermotor, Alat Pergudangan, Cetak dan Harpermin beserta administrasinya/dokumen pendukungnya dikirim ke Bekmatpus. 4) Untuk bekal Hibah harus disertai dengan berita acara hibah dari sipemberi hibah kepada TNI AU. 5) Untuk hibah kendaran bermotor dengan persyaratan sebagai berikut : a) Pelaksanan Hibah di Mabesau. Pelaksanan Hibah ranmor di Mabesau dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: (1) Berita acara hibah dari sipemberi hibah ke TNI AU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Berita Acara Pemeriksaan/penerimaan materiil hasil hibah. (3) Faktur Asli kendaran ( Kendaraan Baru/New).
TERBATAS 182 TERBATAS (4) Data-data ranmor yang meliputi Nomor Rangka, Nomor Mesin, Jenis dan Kapasitas silinder, Tahun Pembuatan serta warna harus sesuai dengan standart TNI AU yaitu airforce Blue. (5) Bila ranmor yang di hibahkan adalah ranmor bekas berarti telah terdaftar di kepolisian harus dilengkapi dengan Bukti pencabutan dukumen dari kepolisian setempat, BPKB kendaraan Asli, STNK asli dari Kepolisian. b) Pelaksanan Hibah di Kotama/Satker. Pelaksanan Hibah ranmor di Kotama/Satker dilaksanakan dengan syarat sebagai barikut: (1) Berita acara hibah dari sipemberi ke satker tersebut yang di tandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Berita acara Pemeriksaan/Penerimaan Materiil hasil hibah dari Satker setempat. (3) Berita hasil riksa fisik yang dikeluarkan oleh Puspom/Satuan Pom setempat. (4) Faktur Asli kendaran ( Kendaraan Baru/New). (5) Data-data ranmor yang meliputi Nomor Rangka, Nomor Mesin, Jenis dan Kapasitas silinder, Tahun Pembuatan serta warna harus sesuai dengan standart TNI AU yaitu airforce Blue. (6) Foto ranmor tampak dari depan, samping kiri, kanan dan belakang.
TERBATAS 183 TERBATAS (7) Bila ranmor yang di hibahkan adalah ranmor bekas berarti telah terdaftar di kepolisian harus dilengkapi dengan Bukti pencabutan dukumen dari kepolisian setempat, BPKB kendaran Asli, STNK asli dari Kepolisian. (8) Apabila Persyaratan telah dipenuhi, selanjutnya satker setempat mengajukan KBNKB dinas kepada Kadismatau tambusan Danpuspom. 6) Untuk Bekal hasil Alokasi dan Hibah dari Mabes TNI/Babek TNI dan Instansi diluar TNI Pemeriksaan materiil/barang dilaksanakan oleh Komisi pemeriksa Materiil (KPM) terdiri dari unsur pembina item (2 orang) dan unsur pembekalan (1 orang), jumlah KPM harus gasal dan hasil pelaksanakan pemeriksaan materiil/barang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (BA) pemeriksaan materiil. 7) Ordonatur mengesahkan Berita acara (BA) hasil pemeriksaan alokasi dan Hibah dari Mabes TNI/Babek TNI dan Instansi lain diluar TNI AU. Penyelenggaraan Dukungan Pembekalan BMP 127. Penyelenggraan dukungan pembekalan BMP diuraikan dalam pola dan mekanisme dukungan pembekalan. Guna memperlancar penyelenggaraannya, pengadaan BMP dikelompokan ke dalam : a. Terpusat di Kemhan/Mabes TNI, yaitu kegiatan pengadaan BMP yang pembeliannya dilaksanakan secara regularisasi dengan Pertamina. b. Dipusatkan di Mabes TNI yaitu kegiatan pengadaan Special Oil Non Pertamina yang pembeliannya dilaksanakan secara tunai oleh Babek TNI.
TERBATAS 184 TERBATAS c. Dipusatkan di Mabes TNI AU, yaitu kegiatan pengadaan pemeliharaan alat perminyakan (Alpermi), alat pendukung BMP dan Special Product yang pembeliannya dilaksanakan secara tunai oleh Dinas Pengadaan TNI AU (Disadaau). 128. Pola Dukungan Pembekalan BMP. Pola umum dukungan pembekalan BMP secara garis besar mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut : a. Pola pengajuan kebutuhan. b. Pola pemenuhan kebutuhan 129. Pola Pengajuan Kebutuhan BMP. Pengajuan kebutuhan BMP sesuai kelompok pengadaannya, diselenggarakan sebagai berikut : a. Pengajuan kebutuhan yang terpusat di Mabes TNI disusun atas dasar kekuatan Alut/alpal pemakai BMP, norma/indeks dan jumlah hari kerja/jam terbang/intensitas kegiatan. Didasarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 34 Tahun 2008 tentang Pedoman pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) di lingkungan Kemhan dan TNI, yang menjelaskan bahwa pengelolaan BMP di Kemhan dan TNI dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Satkai III sampai Satkai I. Untuk TNI AU Satkai I adalah Dismatau dengan kewenangan ada pada Kadismatau, Satkai II adalah Subdisbek BMP Dismatau dengan kewenangan ada pada Kasubdisbek BMP Dismatau dan Satkai III adalah Satuan/Lanud bersangkutan dengan kewenangan ada pada Dan/Ka Satker. Selanjutnya pengajuan kebutuhan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut : 1) Satkai III mengajukan kebutuhan BMP kepada Satkai II. 2) Satkai II menghimpun kebutuhan BMP Satkai III dan mengajukan kepada Satkai I.
TERBATAS 185 TERBATAS 3) Satkai I selanjutnya mengajukan kebutuhan BMP TNI AU kepada Mabes TNI. Adapun kebutuhan BMP dituangkan dalam Bentuk 32-0001 untuk Tahunan yang dilampiri Bentuk 32-1000, 32-1010, 32-1020, 32-1030 dan Bentuk 32-0002 untuk Triwulanan yang dilampiri Bentuk 32-1010 dan 32-1030 saja. b. Pengajuan kebutuhan yang pengadaannya dilaksanakan secara tunai diajukan tersendiri dari Satkai I kepada Mabes TNI yang selanjutnya pengadaannya dilaksanakan oleh Babek TNI. c. Pengajuan kebutuhan yang pengadaannya dilaksanakan secara tunai dan diajukan dalam RKA-KL kepada Srena Mabes TNI AU yang selanjutnya pengadaannya dilaksanakan oleh Disadaau. 130. Pola Pemenuhan Kebutuhan BMP. Pemenuhan kebutuhan BMP yang pengadaannya terpusat di Mabes TNI (regularisasi) dilaksanakan dengan pola sebagai berikut: a. Mabes TNI dan Pertamina membuat Surat Persetujuan Bersama (SPB) tentang penyediaan BMP untuk Kemhan dan TNI. b. Setiap Triwulan Panglima TNI d.h.i. Aslog Panglima TNI mengeluarkan Surat Perintah Penyaluran BMP (Sprin) untuk Kemhan dan TNI berdasarkan Renbut Triwulanan BMP kepada Ka Babek TNI. c. Ka Babek TNI menerbitkan Surat Alokasi/SA (Bentuk 32-0211) sebagai realisasi penyaluran kepada Satkai I. d. Satkai I menerbitkan Surat Perintah Penyaluran BMP/ SP2M (Bentuk 32- 0212) berdasarkan SA kepada Satkai II.
TERBATAS 186 TERBATAS e. Satkai II menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP/SP3M (Bentuk 32-0213) kepada Satkai III. f. Berdasarkan SP3M dari Satkai III, UPMS Pertamina kemudian mengeluarkan faktur PNBP-109 kepada instalasi Pertamina sebagai dasar penyerahan BMP kepada Satkai III. g. Satkai III kemudian mendistribusikan BMP yang diterima kepada Satuan/Alut/alpal pemakai BMP sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan BMP yang pengadaannya secara tunai oleh Mabes TNI dan Mabes TNI AU dilaksanakan sesuai prosedur pengadaan barang dan disalurkan kepada Satkai III melalui IP (Instruksi Pengeluaran) Kadismatau. 131. Mekanisme Dukungan Pembekalan BMP. Mekanisme dukungan pembekalan BMP yang pengadaannya dipusatkan di Mabes TNI dan Mabes TNI AU dilaksanakan dengan pola yang sama seperti pada mekanisme dukungan materiil Sista. Sedangkan bagi BMP yang pengadaannya secara regularisasi dilaksanakan sebagai berikut : a. Satkai III : 1) Menyiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan BMP Satkai III pada setiap tahun anggaran kepada Satkai II atas dasar kekuatan Alut/alpal pemakai BMP yang ada, norma/indeks dan jumlah hari kerja/jam terbang/intensitas kegiatan dengan menggunakan Bentuk 32-0001. 2) Menerima alokasi BMP dari Satkai II dalam Bentuk dokumen SP3M, yaitu untuk keperluan mendukung kebutuhan BMP di Satkai III selama periode tertentu, sesuai yang tercantum dalam SP3M (satu bulan/tiga bulan). 3) Mengurus pengambilan BMP ke Pertamina dengan cara menyerahkan SP3M yang diterima, kepada UPMS Pertamina terkait. Selanjutnya UPMS Pertamina akan menerbitkan faktur-faktur PNBP-109 sesuai kebutuhan
TERBATAS 187 TERBATAS (dengan batas kuantum sesuai SP3M) kepada instalansi Pertamina yang ditunjuk, sebagai dasar penyerahan BMP secara fisik kepada Satkai III bersangkutan. 4) Mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran BMP di Satkai III, meliputi : a) Pembuatan Berita Acara Pengujian BMP (Bentuk 32-0110). b) Pencatatan dalam daftar bukti penerimaan/pengeluaran harian BMP (Bentuk 32-1340). c) Pemutakhiran data penerimaan/pengeluaran dalam kartu persediaan (Bentuk 32-0300), kartu gudang (32-0310) dan kartu penimbunan (Bentuk 32-0320). 5) Melaksanakan pengeluaran BMP kepada Satuan/Alut/alpal pemakai BMP dengan Bentuk 32-0222 (Kupon Dukungan BMP), Bentuk 32-0221 (Dukungan Insub), Bentuk 32-1224 (Kartu Ranjen) atau Delivery Receipt (DR) untuk pengisian pesawat udara oleh DPPU Pertamina. 6) Membuat rekapitulasi laporan harian BMP untuk Ka Satkai III (Bentuk 32-1301). 7) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembekalan BMP yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Pengawas Keuangan dengan menggunakan Bentuk 32-1350. 8) Membuat laporan mingguan BMP (Bentuk 32-1310) kepada Satkai II yang merupakan rekapitulasi laporan harian BMP (Bentuk 32-1301).
TERBATAS 188 TERBATAS 9) Membuat laporan pelaksanaan SP3M (Bentuk 32-1110) kepada Satkai II. 10) Membuat laporan pengawasan SP3M (Bentuk 32-1200) kepada Satkai II. b. Satkai II 1) Menyiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan BMP Satkai II pada setiap tahun anggaran kepada Satkai I atas dasar rekapitulasi dari Renbut yang diajukan oleh Satkai III ( Bentuk 32-0001). 2) Menerima alokasi BMP dari Satkai I dalam Bentuk dokumen SP2M, yaitu untuk keperluan mendukung kebutuhan BMP Satkai III selama satu Triwulan. 3) Menerbitkan alokasi BMP dalam Bentuk dokumen SP3M kepada Satkai III sesuai kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang ada dengan tembusan kepada UPMS Pertamina terkait. 4) Membuat laporan bulanan BMP (Bentuk 32-1320) kepada Satkai I yang merupakan rekapitulasi dari laporan-laporan mingguan Satkai III. 5) Membuat laporan pelaksanaan SP2M (Bentuk 32-1110) setiap Triwulan kepada Satkai I. 6) Membuat laporan pengawas SP2M (Bentuk 32-1200) setiap Triwulan kepada Satkai I. 7) Mengadakan koordinasi dengan UPMS Pertamina, khususnya dalam hal kelancaran distribusi SP3M ke dan di Satkai III.
TERBATAS 189 TERBATAS 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap alokasi SP3M yang didistribusikan kepada Satkai III. c. Satkai I 1) Menyiapkan dan mengajukan rencana kebutuhan BMP Satkai I pada setiap tahun anggaran kepada Mabes TNI atas dasar Renbut BMP yang diajukan oleh Satkai II (Bentuk 32-0001). 2) Menerima alokasi BMP dari Babek TNI dalam Bentuk dokumen SA, yaitu untuk keperluan mendukung kebutuhan BMP TNI AU selama satu Triwulan. 3) Menerbitkan alokasi BMP dalam Bentuk dokumen SP2M kepada Satkai II sesuai ketentuan dengan tembusan kepada UPMS Pertamina. 4) Membuat laporan Triwulan BMP (Bentuk 32-1330) kepada Babek TNI yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan yang dikirim oleh Satkai II (Bentuk 32-1320). 5) Membuat laporan pelaksanaan SA (Bentuk 32-1110) setiap Triwulan kepada Babek TNI. 6) Membuat laporan pengawasan SA (Bentuk 32-1200) setiap Triwulan kepada Babek TNI. 7) Mengadakan koordinasi dengan Babek TNI, Mabes TNI dan UPMS Pertamina, khususnya dalam pembekalan BMP. 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap alokasi SP2M yang didistribusikan ke Satkai II.
TERBATAS 190 TERBATAS Mekanisme dukungan pembekalan BMP dapat dilihat pada peta aliran dukungan pembekalan BMP Lampiran “E-1”. 132. Khususnya untuk pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) udara bagi pesawat terbang dapat dilaksanakan oleh Seksi BMP Satkai III oleh Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Pertamina, mekanismenya sebagai berikut : a. Pelayanan oleh Seksi BMP : 1) Atas dasar Surat Perintah Terbang (SPT) Skadron Udara mengajukan permintaan pengisian pesawat kepada Seksi BMP setempat. 2) Seksi BMP melaksanakan pengisian pesawat sesuai dengan yang dimaksud dalam SPT dengan menggunakan Refueler TNI AU. 3) Selesai pengisian, crew pesawat menandatangani Bentuk 32-0222 sebagai pertanggungjawaban administrasi. b. Pelayanan oleh DPPU Pertamina. 1) Atas dasar SPT, Skadron Udara mengajukan permintaan pengisian pesawat kepada Seksi BMP setempat. 2) Seksi BMP menghubungi DPPU Pertamina untuk dapat melaksanakan pengisian ke pesawat yang bersangkutan. 3) Berdasarkan SP3M yang sudah disahkan oleh UPMS, DPPU Pertamina melayani pengisian pesawat dimaksud. 4) Selesaikan pengisian, DPPU Pertamina membuat Delivery Receipt (DR) yang harus ditanda tangani oleh crew pesawat sebagai pertanggungjawaban administrasi.
TERBATAS 191 TERBATAS Mekanisme dukungan pembekalan dapat dilihat pada peta aliran dukungan pembekalan BBM Udara langsung ke pesawat TNI AU Lampiran “E-2”. BAB V TATARAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Umum 133. Penyelenggaraan pembekalan materiil TNI Angkatan Udara dimulai dari perencanaan penentuan kebutuhan sampai dengan penghapusan, dilakukan oleh berbagai tingkat organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.Penyelenggaraan kegiatan pembekalan berpedoman pada Pokok-Pokok Penyelengggaraan Perbandaharaan Materiil dan ketentuan perundang-undangn yang berlaku dengan dilandasi oleh azas-azas dan prinsip-prinsip pembekalan. Pengorganisasian Pembekalan 134. Tingkat Markas Besar a. Kasau. Dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pang TNI, Kasau menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pembekalan dilingkungan TNI Angkatan Udara. b. Asilog Kasau. Aslog Kasau sebagai penerimaan pelimpahan wewenang kebijakan dibidang pembekalan dari Kasau yang mencakup perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasikan dan pengendalian penyelenggaraan pembekalan.
TERBATAS 192 TERBATAS c. Dinas Mabes TNI Angkatan Udara. Dinas Mabes TNI Angkatan Udara menyelenggarakan pembekalan materiil berdasarkan kebijakan Aslog Kasau sesuai dengan komoditi yang menjadi tanggung jawabnya. Pada Dinas penyelenggaraan pembekalan tersebut dikelompokan kedalam : 1) Instansi Pembina Item. Meliputi Dinas Materiil, Dinas Aeronautika, Dinas Elektronika, Dinas Fasilitas dan Konstruksi, Dinas Pengembangan Operasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perawatan Personel dan Dissurpotrudau menyelenggarakan serta melaksanakan penyusunan kebutuhan, penentuan spesifikasi materiil, dan prioritas pemenuhannya. 2) Instansi Pengendali Sediaan. Meliputi Dinas Materiil, Dinas Kesehatan serta Dinas Fasilitas dan Konstruksi menyelenggarakan pengendalian materiil untuk menjamin terbinanya sediaan pusat serta terpeliharanya pagu sediaan Satker yang telah disediakan. d. Dinas Pengadaan. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dibidang pengadaan Materiil dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pembinaan dan operasional. 135. Tingkat Kotama. Tingkat Kotama meliputi Koopsau I, Koopsau II, Kodikau dan Koharmatau menyelenggarakan kegiatan pembekalan materiil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mabesau meliputi perencanaan kebutuhan dari Satker jajarannya dan supervisi pengendalian inventori. Khusus untuk Koharmatau juga sebagai pengendali persediaan materiil Senmu. 136. Tingkat Satuan Kerja. Tingkat Satuan Kerja meliputi Lanud, Depo dan Wing Dik melaksanakan kegiatan pembekalan ditingkat satuan kerja yang mencakup penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi dalam rangka memberikan dukungan langsung kepada pemakai dan perorangan serta kegiatan penghapusan.
TERBATAS 193 TERBATAS BAB VI PENUTUP 137. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pembekalan Materiil TNI Angkatan Udara (BP3M) ini memuat dasar dan uraian serta pola penyelenggaraan pembekalan maupun mekanisme dukungan pembekalan, yang perumusannya didasarkan atas peraturanperaturan dan organisasi TNI Angkatan Udara yang berlaku saat ini. Untuk itu dalam penggunaan buku pegangan ini, pengembangan naskah tetap dimungkinkan sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan yang akan berlaku. 138. Akhirnya, bagaimanapun baik dan lengkapnya suatu pedoman atau prosedur, namun keberhasilan dukungan sangat tergantung pada unsur pelaku pelaksanannya. Kepala Dinas Materiil Angkatan Udara Suradjianto, S.E. Marsekal Pertama TNI
TERBATAS TERBATAS DAFTAR PENGERTIAN Anname. Anname adalah proses pertanggungjawaban perbendaharaan terhadap materiil yang diserahkan dari pihak kedua ke gudang penerimaan melalui pemeriksaan oleh Panitia dengan menitik beratkan pada jumlah koli, macam dan keadaan pembungkusnya. Bekal. Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung satuan-satuan TNI-AU dimana materiil tersebut dapat rusak, aus, hilang, hancur atau habis dalam pemakaian dan harus disediakan gantinya. Bench Stock a. adalah semua barang yang diperlukan dan harus ada dalam lingkungan tempat kerja untuk dapat menjamin program pemeliharaan alutsista. Biasanya terdiri dari barang-barang yang bersifat consumable (barang yang dipakai habis). b. A Stock of Consumption type supplies and parts established at on near points of consumption to insure continous and uninterrupted operation (AFM 671). Bit and Pieces. Adalah barang-barang atau bagian-bagian dari komponen Sista yang diperlukan waktu repair, overhaul dan kegiatan pemeliharaan lainnya pada komponen "parts & bits" atau repair kits. BekalKantor/Satri/Cetakan. Yang dimaksud dengan Bekal Kantor/ Satri/ Cetakan meliputi : a. Bekal Kantor : Alat Tulis Menulis, Alat-alat Inventaris Kantor / Gambar (mesinmesin tulis/hitung/stensil/foto copy/meja gambar dan lain-lain). b. Bekal Satri : Alat-alat meubelair untuk keperluan kantor/asrama/mess/rumah sakit/kantin, alat peralatan perlengkapan dapur-dapur rumah sakit/asrama, alat peralatan perlengkapan makanan. c. Barang-barang Cetakan. (Skep Menhankam Nomor : Skep/B/212/III/1972). Consumables Item. Materiil yang dalam pemakaiannya mengalami perubahan sifat fisik/kimiawi sehingga pada akhir pemakaiannya tidak memerlukan pengembalian kepada kondisi semula. MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DINAS MATERIIL LAMPIRAN “A-1” BUKU PEGANGAN PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN MATERIIL TNI ANGKATAN UDARA