Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
3) Kekuasaan membentuk perundangundangan Negara atau
kekuasaan legislative, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
bersama dengan presiden.
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara ,
disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara
atau kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T
Kansil : 1978,83).
Peta kewenangan dari lembaga MPR, DPR dan Presiden
yang paling pokok atau dominan diantaranya yaitu:
a. MPR
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Alasan : Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara
Indonesia, tanpa konstitusi suatu negara tidak mungkin terbentuk,
maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Suatu konstitusi atau
Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan
pemberi batasan, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara
harus dijalankan. Sehingga wewenang MPR untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan salah satu wewenang
yang paling pokok atau dominan mengingat betapa pentingnya
Undang-Undang dasar bagi suatu negara termasuk Indonesia.
2. Melantik presiden dan wakil presiden.
Alasan : Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan
dan kepala negara memiliki fungsi yang sangat vital dalam suatu
negara. Sehingga, wewenang MPR untuk melantik presiden dan
wakilnya merupakan salah satu wewenang yang sangat pokok atau
dominan, karena mengingat pentingnya fungsi Presiden dan Wakil
Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu,
wewenang ini hanya dapat dilakukan oleh MPR dan tidak dapat
dilakukan oleh Lembaga Negara yang lainnya.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 151
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Alasan : Apabila Presiden dan Wakil Presiden telah habis masa
jabatannya, maka MPR sebagai lembaga yang berwenang berhak
untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini
merupakan salah satu wewenang pokok MPR karena wewenang ini
tidak dapat dilakukan oleh Lembaga Negara lain selain MPR.
b. DPR
1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
Alasan : Wewenang DPR untuk membentuk UU yang dibahas
bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan
salah satu wewenang pokok DPR. Hal ini mengingat DPR sebagai
perwakilan dari rakyat sangat penting untuk menyalurkan aspirasi
masyarakat dan permaslahan-permaslahan yang dikeluhkan oleh
masyarakat, sehingga nantinya UU yang dibentuk oleh DPR dan
dibahas bersama Presiden tersebut dapat sesuai dengan apa yang
diharapkan oleh masyarakat, dan juga mengingat wewenang tersebut
merupakan cerminan dari fungsi DPR sebagai lembaga legislatif.
2. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
Alasan : Wewenang ini menurut saya merupakan wewenang pokok
DPR karena DPR sebagai wakil rakyat dan berhubungan langsung
dengan masyarakat, menjadikan DPR sebagai lembaga yang paling
mengatahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, RAPBN
yang diajukan oleh presiden kepada DPR dapat ditolak oleh DPR
apabila hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh rakyat dan juga dianggap menghambur-hamburkan
uang rakyat. Oleh karena itu wewenang ini sangat dominan bagi
lembaga DPR. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu cerminan
dari fungsi DPR yaitu fungsi anggaran.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 152
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,
serta kebijakan pemerintah.
Alasan : Pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan yang telah ditetapkan
serta dilaksanakan oleh pemerintah perlu diawasi agar tidak terjadi
penyelewengan-penyelewengan yang tidak diharapkan. Oleh karena
itu, wewenang DPR untuk melakukan pengawasan merupakan salah
satu wewenang yang sangat penting dan dominan. Karena DPR
merupakan alat bagi rakyat untuk melakukan monitoring terhadap
kinerja pemerintah. Selain itu, hal ini merupakan salah satu cerminan
fungsi dari DPR yaitu fungsi pengawasan.
c. Presiden
1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang
Dasar.
Alasan : Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai
kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar. Sehingga wewenang ini merupakan salah satu
wewenang yang paling dominan bagi Presiden sebagai kepala
pemerintahan.
2. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
Alasan : Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden berwenang
membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
Mengingat bahwa suatu negara tidak dapat menjalankan negaranya
tanpa bantuan dari negara lain dan dalam melakukan hubungan serta
kerjasama tersebut perlu adanya perjanjian agar tidak terjadi
campur tangan yang terlalu jauh dari negara lain atau kemungkinan-
kemungkinan buruk lainnya yang tidak diharapkan. Oleh karena itu
perlu adanya wewenang Presiden dalam hal membuat penjanjian
dengan negara lain tersebut.
3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan
udara.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 153
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Alasan : Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,
seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan
perang. Sehingga Presiden berwenang dalam menentukan apa yang
harus dilakukan oleh angkatan darat, laut maupun udara pada saat
yang dibutuhkan sesuai dengan UUD 1945. Misalnya pada saat
genting Presiden berwenang menyatakan perang dan memberikan
komando terhadap angkatan darat, laut maupun udara untuk
melakukan serangan. Sehingga wewenang ini merupakan salah satu
wewenang yang dominan bagi Presiden.
9. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN
UUD 1945
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang
7 (tujuh) kunci pokok sistem pemerintahan negara indonesia, sebagai
berikut.
• Sistem Konstitusional.
• Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
• Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis
Permusyawaratan Rakyat).
• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 154
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
• Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
• Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara
tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum
amandemen, menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem
pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde
Baru.
Ciri dari sistem pemerintahan Presidensial saat itu adalah adanya
kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan.
10. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SESUDAH
AMANDEMEN UUD 1945
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen
UUD 145 adalah sebagai berikut.
• Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial.
• Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang
luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 155
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
• Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala
pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat dalam satu paket.
• Parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR dan
DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif
serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
• Kabinet / menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab
langsung kepada presiden.
C. Latihan soal/ Tugas
1. Jelaskan sifat, fungsi dan ciri dari UUD!
Jawab:
❖ Sifat Konstitusi
• Fleksibel (luwes) : apabila UUD itu memungkinkan adanya
perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Dan
memiliki ciri-ciri pokok antara lain:
- Sfat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah.
- Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah.
• Rigit (kaku) : apabila UUD itu sulit untuk diubah kapanpun. Dan
memiliki ciri pokok,antara lain:
- Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari UUD.
- Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus.
❖ Fungsi Konstitusi
• membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak
sewenang – wenang agar hak-hak bagi warga negara
terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
• sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of
new state).
• sebagai sumber hukum tertinggi.
• sebagai alat yang membatasi kekuasaan.
• sebagai identitas nasional dan lambang.
• sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga
suatu negara.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 156
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
• sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat
(social engineering atau social reform).
• sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
• fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
• fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
• fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan
bangsa (identity of nation).
❖ Ciri-Ciri Konstitusi Negara
Menurut CF. Strong UUD terdiri dari 2 macam, yaitu:
a. Tertulis (documentary constitution / written constitution)
merupakan aturan-aturan pokok dasar negara(UUD),
bangunan negara dan tata negara, sekaligus aturan dasar lain
yang mengatur peri kehidupan bangsa dalam persekutuan
hukum negara.
b. Tidak tertulis / konvensi (non-documentary constitution)
adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul.
2. Bagaimana proses Pergantian Perubahan UUD?
Jawab:
Amandemen I
Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19
Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999.
Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni: Pasal 5,
pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20,
pasal 21.
Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan
Presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).
Amandemen II
Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus
2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus
2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut
ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua.
Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A,
pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A,
pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal
28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal
Pendidikan Kewarganegaraan Page 157
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
36C.
Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ;
Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah
Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia,
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.
Amandemen III
Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001
dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan
yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan
22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga.
Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C,
pasal 8, pasal 11, pasal 17,
pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C,
pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B,
pasal24C.
Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.
Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini
adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR,
Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan
Kehakiman.
Amandemen IV
Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada
tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002.
Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2
Bab dan 13 Pasal.
Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal
23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.
BAB XIII, Bab XIV.
Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian
Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata
uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian
nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 158
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
3. Jelaskan mengenai Supremasi UUD yang ada di Indonesia!
Jawab:
Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan
jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan
secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan
perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Kerangka hukum harus
adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di
dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi
penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan
kedaulatan rakyat.
Undang-Undang Dasar Tidak Tertulis dan Undang-Undang
Tertulis
· Undang-Undang Dasar Tidak Tertulis
Inggris : Salah satu UUD yang dianggap tidak tertulis
adaah UUD Inggris, karena tidak merupakan satu naskah,
sebenarnya sebagian besar UUD ini terdiri atas berbagai bahan
tertulis berupa dokumen-dokumen resmi yang menjadi
ketentuan-ketentuan ketatanegaraan Inggris.
1. Beberapa undang-undang antara lain :
- Magna Charta 1215, meskipun sifatnya feodal,
namun dianggap penting karena pertama kalinya raja
mengakui beberapa hak dari bangsawan bawahannya.
2. Beberapa keputusan hakim, terutama yang merupakan
tafsiran terhadap undang-undang Parlemen.
3. Konvensi – konvensi (aturan-aturan antara lain
berdasarkan tradisi) yang mengatur hubungan antara kabinet
dan Parlemen. Beberapa konvensi yang penting adalah :
- Jika Kabinet mengundurkan diri, langkah pertama, raja
memberi kesempatan kepada pemimpin partai oposisi untuk
membentuk kabinet baru.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 159
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
- Perdana Menteri merupakan anggota Majelis Rendah.
· Undang-Undang Dasar Tertulis
Ketentuan-ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat
dalam :
- Naskah UUD
- Sejumlah undang-undang
- Sejumlah keputusan Mahkamah Agung berdasarkan hak
menguji
Menurut Mahkamah Agung, tiga lembaga negara, yaitu
badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif, mempunyai
kedudukan sama tinggi dan dalam bidangnya masing-masing
merupakan kekuasaan tertinggi yang bebas dari campur tangan
lembaga-lembaga lainnya. Bagi ketiga lembaga ini UUD
merupakan kekuasaan tertinggi yang ditafsirkan menurut cara
dan prosedur masing-masing.
4. Bagaimana Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut
UUD 1945!
Jawab:
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa
perubahan besar terhadap ketatanegaraan dan perundangan di
Indonesia. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah
kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga Negara,
ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang sangat minim
dalam UUD 1945 dan kehidupan demokrasi yang kesemuanya
ditujukan pada perbaikan yang mengarah pada keterbukaan
dan peran serta rakyat yang semakin luas. Artikel ini akan
membahas perbandingan system ketatanegaraan di Indonesia
sebelum dan sesudah pelaksanaan amandemen UndangUndang
Dasar 1945 khususnya masa pemerintahan Orde Baru dengan
pemerintahan era reformasi.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 160
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia
pada masa pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945.
Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara
Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara ,
disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah (
dalam hal ini adalah presiden).
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada
pemerintah, disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh
dewan Pertimbangan Agung.
3) Kekuasaan membentuk perundangundangan Negara atau
kekuasaan legislative, dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat bersama dengan presiden.
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara ,
disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif,
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara
atau kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung
(C.S.T Kansil : 1978,83).
5. Sebutkan perbedaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
sebelum dan sesudah Amandemen!
Jawab:
No. Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen
1. Cenderung menganut supremasi Menganut supremasi konstitusi (UUD
MPR (sebagai lembaga tertinggi 1945 berada pada kedudukan tertinggi
negara). dalam negara).
2. MPR merupakan lembaga tertinggi MPR berkedudukan sebagai lembaga
negara sebagai pemegang dan tinggi negara yang setara dengan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan lembaga tinggi lainnya, seperti Lembaga
rakyat. Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA dan
MK. Atau dengan kata lain kedudukan
lembaga tertinggi.
3. Tidak dimungkinkan checks and Adanya sistem checks and balances antar
balances antar cabang kekuasaan cabang kekuasaan negara.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 161
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
negara.
4. Eksekutif memiliki kekuasaan Antara lembaga eksekutif, legislatif dan
sangat besar dalam penyelenggara yudikatif memiliki kekuasaan yang sama
negara (jika dibandingkan dengan dalam penyelenggaraan negara.
lembaga legislatif dan yudikatif).
5. Lembaga perwakilan terdiri dari Lembaga perwakilan bertambah satu
MPR dan DPR, dimana DPR menjadi MPR, DPR dan DPD, dimana
merupakan political kekuasaan DPR diperkuat menjadi
representative. lembaga negara pemegang kekuasaan
yang membentuk undang-undang.
6. Presiden dan wakil presiden Presiden dan wakil presiden dipilih
diangkat dan diberhentikan oleh secara langsung oleh rakyat melalui
MPR, serta masa jabatannya tidak pemilu, serta masa jabatannya memiliki
memiliki batasan waktu. batasan waktu.
7. Kekuasaan presiden tidak tak Kekuasaan presiden diatur dan dibatasi.
terbatas.
8. Belum ada lembaga DPD, MK dan Dibentuk lembaga negara baru dalam
KY. rumpun legislatif yaitu DPD, dan rumpun
yudikatif yaitu MK (sebagai lembaga
yang menyelesaikan kasus politik dan
ketatanegaraan secara hukum) dan KY.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 162
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
D. DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.yuksinau.id/konstitusi-pengertian-tujuan-
fungsi-sifat-jenis/
2. https://guruppkn.com/ciri-ciri-konstitusi
3. http://18catatanku.blogspot.com/2015/11/supremasi-
undang-undang-
dasar.html#:~:text=Ditinjau%20dari%20sudut%20politis%2C
%20dapat,dan%20pembuatan%20UUD%20yang%20istimew
a.
4. https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-konstitusi/
5. https://www.merdeka.com/pendidikan/mengenal-arti-
sempit-dan-luas-dari-konstitusi-mau-tahu.html
6. https://www.researchgate.net/publication/337773327_Resu
me_Konstitusi_dan_Hak_asasi_manusia_Citra_yuniartha_Butarb
utar1812011045
7. file:///C:/Users/LENOVO%20PC/Downloads/63-
Article%20Text-104-1-10-20161115.pdf
8. http://defcyretachila.blogspot.com/2013/12/sistem-
ketatanegaraan-indonesia-sebelum.html
9. https://www.amongguru.com/materi-lengkap-4-pilar-
kebangsaan-sistem-pemerintahan-indonesia/
Pendidikan Kewarganegaraan Page 163
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
PERTEMUAN 9
WAWASAN NUSANTARA
A. Tujuan Pembelajaraan
Wawasan Nusantara adalah penjabaran falsafah Pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengetahui dan memahami wawasan nusantara bagi rakyat
Indonesia adalah keharusan. Bagi pelajar, dengan metode yang lebih
terarah ihwal wawasan nusantara ini akan memiliki dampak
tersendiri. Dengan mengetahui serta memahami wawasan nusantara
pelajar akan mengetahui dan menyadari tujuan serta tugas mereka
sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa.
B. Uraian Materi
1. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Secara etimologi, wawasan nusantara berasal dari dua kata
yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan sendiri berasal dari
kata wawas yang dalam bahasa jawa artinya adalah pandangan,
tinjauan, atau penglihatan. Makna dari wawasan adalah cara pandang
atau cara meninjau sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Nusantara
sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau
kepulauan sedangkan antara artinya diapit. Oleh karena itu,
nusantara memiliki arti kepulauan yang diapit atau berada ditengah-
tengah.[1]
Wawasan nusantara adalah sebuah cara pandang bagi
Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis,
sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan ini memiliki unsur-unsur
yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya,
serta pertahanan dan keamanan.[2]
Wawasan nusantara adalah sudut pandang geopolitik
Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan nusantara
berarti konsep kepulauan; secara kontekstual istilah ini lebih tepat
diterjemahkan sebagai "visi kepulauan Indonesia". Wawasan
nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya
sendiri (secara geografis) sebagai satu kesatuan antara ideologi,
politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan
pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan
geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang
terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya
penduduknya. Hal ini terkait dengan sikap negara yang
Pendidikan Kewarganegaraan Page 164
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
mengutamakan pada persatuan dan kesatuan, maka perairan yang
terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen
penghubung dan bukanlah sebagai faktor pemisah.[3]
Berikut ini adalah beberapa pengertian wawasan nusantara
berdasarkan dokumen kenegaraan kita serta pendapat para ahli:
1. Pengertian menurut TAP MPR Tahun 1999
“Cara pandang dan sikap bangsa Indoinesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayan dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasional“.
2. Pengertian menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Tahun 1998
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
3. Pengertian menurut W. Usman
“Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupan yang beragam.”
2. PENGERTIAN GEOPOLITIK
Geopolitik, dari bahasa Yunani Γη (bumi) dan Πολιτική
(politik), secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan
teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup
praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan
politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan
metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami,
menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional
dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya
mengarah pada: lokasi geografis negara atau negara yang
dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat
negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya
alam, dan perkembangan teknologi.[1] Secara tradisional, istilah ini
lebih digunakan pada dampak geografi terhadap politik, namun
pemakaiannya telah berubah dalam satu abad terakhir untuk
mencakup konotasi yang lebih luas.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 165
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara
kekuatan politik dan ruang geografis. Dalam artian konkret,
geopolitik sering dilihat sebagai pemikiran yang mempelajari
prasyarat strategis berdasarkan kepentingan relatif kekuatan
daratan dan laut dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik secara
konsisten mempelajari korelasi kekuatan geopolitik dalam politik
dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara
kemampuan laut dan darat.[2]
Pengertian Geopolitik Menurut Para Ahli:
1. Frederich Ratzel
Menurut Frederich Ratzel, pengertian geopolitik adalah
suatu ilmu politik yang menjadi dasar-dasar suprastruktur
untuk suatu negara dalam mewadahi pertumbuhannya.
2. Peter Haggett
Pengertian geopolitik ialah cabang ilmu geografi yang
mengkaji mengenai aspek keruangan pemerintah mencakup
hubungan regional, atau hubungan internasional, yang ada
di muka bumi.
3. Preston E. James
Preston E. James berpendapat bahwa, pengertian geopolitik
merupakan sistem dalam hal suatu ruang yang ada di
permukaan bumi.
4. Rudolf Kjellen
Pengertian geopolitik yaitu suatu seni dan praktek
penggunaan kekuasaan politik atas wilayah tertentu.
5.Sunarso
Geopolitik merupakan penyelenggaraan negara dimana
setiap kebijakannya berada di bawah masalah- masalah
geografi wilayah suatu bangsa.
5. Karl Haushofer (1869-1946)
Menurut Beliau Geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi
tindakan politik didalam perjuangan demi kelangsungan hidup
suatu organisasi negara untuk dapata memperoleh ruang
hidupnya (lebensraum)”. Konsep geopolitik yang
dikembangkan oleh Karl Haushofer mencakup semua system
politik pandangan Kjellen.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 166
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
wawasan nusantara merupakan sebuah cara pandang
Bangsa Indonesia dan juga wilayah NKRI, yang meliputi udara,
darat, dan laut sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya serta Pertahanan Keamanan. Sehingga, dari penjelasan
tesebut pengertian wawasan nusantara sebagai geopolitik ialah
cara pandang bangsa Indonesia mengenai sebuah bentuk
geografi yang bedasarkan dasar negara yaitu Pancasila dan
UUD 1945. Selain itu, didalam pelaksanaanya, suatu wawasan
nusantara lebih mengutamakan kesatuan wilayah dan
menghargai kebinekaan guna mencapai tujuan nasional.
Intinya, bagi bangsa Indonesia pengertian geopolitik
adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk
mengena mengenal lingkungannya, yang berasaskan Pancasila
dan UUD 1945.
3.GEOPOLITIK INDONESIA
Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel
(1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political
Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih
lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-
1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut
terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political
Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik,
sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena
politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu
Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography).
Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik
yang keduan:
1. geopolitik sebagai ilmu : memberikan wawasan obyektif akan
posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan
saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan
politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut
sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan,
memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 167
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Kondisi Geopolitik Indonesia Saat Ini
Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri
bangsa melalui ikrar sumpah pemuda, satu nusa yang berarti
keutuhan ruang nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan
kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor
pemersatu seluruh ruang nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan
merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit
maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan
fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi
geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan
menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga
dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional (national security)
atau keamanan manusia (human security). Berbagai bencana alam
yang terjadi seperti : angin puting beliung, gempa bumi, tsunami
adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar
diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebaran konflik
komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis,
sebagaimana terjadi di Afrika, Balkan dan Asia Tengah, dengan
demikian posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi
geopolitik dan geostrategi tertentu.
a. Implikasi Pembangunan Geopolitik Indonesia
Apabila ditinjau lebih dalam bahwa Implikasi dari pembangunan
geopolitik Indonesia masih terjadi berbagai kekurangan antara lain
sebagai berikut:
• Kurangnya rasa kesadaran bangsa Indonesia terhadap negaranya
sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.
• Belum tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan rasa bangga
terhadap realita “Indonesia sebagai Negara Kepulauan”.
• Banyak proyek pembangunan infrastruktur dan industri yang tidak
memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
• Banyaknya sejumlah kasus bencana alam yang disebabkan oleh
faktor lingkungan dan human error.
• Banyaknya pengangguran yang disebabkan pertumbuhan ekonomi
yang tidak merata.
b. Permasalahan yang dihadapi
• Kurangnya perhatian terhadap aspek geografi dalam menentukan
kebijakan.
• Masih lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan.
• Menurunnya rasa nasionalisme.
• Kualitas SDM masih rendah.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 168
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
4.GEOPOLITIK INDONESIA BERDASARKAN KONSEP KEWILAYAHAN
Definisi Wi layah
1. Menurut RE DickinsonWilayah adalah seni yang fisiknya Syaratnya
homogen. Wilayah adalah sesuatu yang kondisi fisiknya homogen)
2. Menurut A.J. H Ertson ➔ Sebuah Wilayah adalah komplek, tanah,
air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus
sebagai kebersamaan yang kelangsungan hidupnya mempunyai
karakter khusus dari permukaan bumi).
3. Menurut Fannemar,➔ Suatu daerah adalah suatu daerah yang
digolongkan melalui kenampakan permukaan yang sama dan
dikontraskan dengan lingkungan sekitarnya).
4. Menurut Aylor,➔ Suatu daerah dapat didefinisikan sebagai satu
kesatuan yang membedakan permukaan bumi dari daerah lain
Definisi dari beberapa karakteristik pemersatu properti.
5. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47T 1997, Tentang Rencana,
Tata Ruang Wilay ah N sesekali. sudah diganti dengan peraturan
baru tahun 2007(NO 2 6). Wilayah aDalah ruang yang merup
kesatuan beserta segenap tidak terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek
fungsional.
Wawasan nusantara sebagai konsep kewilayahan adalah
wawasan yang dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda pada 13
Desember 1957. Pokok –pokok pengertian tentang perairan yang
disebutkan dalam deklarasi itu kemudian disempurnakan dalam
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960
(18 februari 1960) tentang perairan Indonesia. Menurut ketentuan
ini dinyatakan bahwa lautan Republik Indonesia adalah selain “ laut-
laut dalam ” dan “selat-selat dalam “ (maksudnya lautan dan diantara
pulau-pulau), juga termasuk lautan territorial sepanjang 12 mil, yang
dihitung mulai dari suatu “ garis dasar ” yang telah ditetapkan ke
lautan (bebas). Adapun yang dimaksud dengan “ garis dasar ”
tersebut adalah garis dalam peta yang dibuat disekeliling seluruh
kepulauan Indonesia dan terdiri atas garis-garis lurus yang
menghubungkan pulau-pulau yang terujung di sekitar kepulauan
Republik Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 169
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Setelah melalui perjuangan panjang dan sangat rumit di forum
internasional, akhirnya konferensi PBB tentang Hukum Laut III di
New York pada 30 April 1940 telah menghasilkan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum
Laut). Konvensi ini kemudian ditandatangani di Montego Bay,
Jamaica, pada 10 Desember 1982 oleh 117 negara peserta termasuk
Republik Indonesia. Konvensi ini antar lain mengakui tentang asas
Negara kepulauan (Archipelago State Principle) dan ZEE (Zona
Ekonomi Ekslusif). Pada 18 Oktober 1983, pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985
tentang pengesahan UN Convention on the Law of the Sea.
5.GEOPOLITIK INDONESIA BERDASARKAN KONSEP KEKUASAAN
Ada banyak definisi kekuasaan yang telah dinyatakan oleh para
tokoh. Barbara Goodwin (2003) berpendapat bahwa kekuasaan
adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang
dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah
tujuan dari pihak pertama[1]. Menurut Max Weber, kekuasaan
adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,
melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami hambatan, dan
apa pun dasar kemampuan ini[2]. Talcott Parsons mengungkapkan,
“Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya
kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam
suatu sistem orgnaisasi kolektif.”[3] Dari berbagai definisi yang
dikemukakan para tokoh, pada intinya kekuasaan adalah
kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi
pihak lain dalam mencapai sebuah tujuan tertentu.
Paham-Paham Kekuasaan
a. Machiavelli (abad XVII)
Dengan judul bukunya The Prince dikatakan sebuah negara itu
akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:
· Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara
dihalalkan
· Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (devide et
empera) adalah sah.
· Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan dan
menang.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 170
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang
mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional.
Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan
kekuatan logistik dan ekonomi, yang didukung oleh sosial budaya
berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk
membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki
dan menjajah negara lain.
c. Jendral Clausewitz (abad XVIII)
Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga
sampai Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara
kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang
berjudul “Vom Kriegen” (tentang perang). Menurut dia perang
adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang sah-
sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.
d. Fuerback dan Hegel (abad XVII)
Paham materialisme Fuerback dan teori sintesis Hegel
menimbulkan aliran kapitalisme dan komunisme. Pada waktu itu
berkembang paham perdagangan bebas (Merchantilism).
Menurut mereka ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara
adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur
dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu.
e. Lenin (abad XIX)
Memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe
Dong yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara
kekerasan. Perang bahkan pertumpahan darah/revolusi di negara
lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka
mengkomuniskan bangsa di dunia.
f. Lucian W. Pye dan Sidney
Tahun 1972 dalam bukunya Political Cultural dan Political
Development dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik
hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik
bangsa ybs. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku
dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya.
Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak
semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga
harus menghayati kondisi subyektif psikologis sehingga dapat
menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 171
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
6.GEOPOLITIK INDONESIA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH
Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu
“autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”.
Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau
memerintah sendiri. Sedangkan jika ditinjau dari dasar hukumnya,
arti otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government)
adalah kabupaten dan kota.
Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan
sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan
sebagai berdaya. Arti otonomi daerah dengan demikian adalah
kemandrian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan
mengenai kepentingan daerahnya sendiri, mengutip Ubedilah dkk
dalam Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Indonesia Center
for Civic Education (2000). Maka, otonomi daerah dapat diartikan
sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus,
mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai
dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada
kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu
daerah untuk mengatur, mengatur dan mengembangkan urusannya
sendiri dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah
penjelasan mengenai arti otonomi daerah secara lebih lengkap,
berikut tujuan dan prinsip-prinsipnya.
7.GEOPOLITIK INDONESIA BERDASARKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
1. Menurut Bintarto, lingkungan hidup adalah segalah hal yang
berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang
terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 172
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
2. menurut Soemarwoto adalah seluruh benda dan juga kondisi yang
berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan
mempengaruhi kehidupan kita.
3. Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu
kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang
berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut
mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan,
tumbuhan, dan juga manusia.
4. menurut Kamus Ekologi, istilah lingkungan hidup
atau environment mengacu kepada keseluruhan yang saling
berkaitan antara mahkluk hidup dan non hidup yang berada
secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan
hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Jenis-Jenis Lingkungan Hidup
1. Lingkungan Alami
Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada
dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan
manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Contoh
lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa,
hingga hutan.
2. Lingkungan Buatan
lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang
dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan
sebelumnya. Contoh lingkungan buatan ini adalah pulau
reklamasi, di mana pulau tersebut dibuat sebagai solusi untuk
mengatasi keterbatasan lahan.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 173
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
C. Latihan soal/Tugas
1. Jelaskan Pengertian Wawasan Nusantara menurut beberapa
parah ahli!
Jawab:
Berikut ini adalah beberapa pengertian wawasan nusantara
berdasarkan dokumen kenegaraan kita serta pendapat para ahli:
a. Pengertian menurut TAP MPR Tahun 1999
“Cara pandang dan sikap bangsa Indoinesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayan dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasional“.
b. Pengertian menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Tahun 1998
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
c. Pengertian menurut W. Usman(2000)
“Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek
kehidupan yang beragam.”
d. Menurut Munadjat Danusaputro (1981)
Arti wawasan nusantara menurut Munadjat Danusaputroo
adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta
pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut
berdasarkan asas nusantara.
e. Menurut Samsul Wahidin (2010)
Definisi wawasan nusantara adalah cara pandang, cara
memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak,
berpikir dan bertingkah laku bagi Bangsa Indonesia sebagai
hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam
arti yang luas dengan aspek-aspek asta grata.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 174
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
f. Menurut Srijanti (2009)
Wawasan nusantara didefinisikan sebagai sebuah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang
bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara
kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
2. Jelaskan Mengenai Geopolitik Indonesia!
Jawab:
Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel
(1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political
Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih
lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-
1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut
terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political
Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik,
sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena
politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu
Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography).
Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik
yang keduan:
1. geopolitik sebagai ilmu : memberikan wawasan obyektif
akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan
saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan
politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai
cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan
mempertahankan semangat kebangsaan.
Kondisi Geopolitik Indonesia Saat Ini
Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri
bangsa melalui ikrar sumpah pemuda, satu nusa yang berarti
keutuhan ruang nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan
kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor
pemersatu seluruh ruang nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan
merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit
maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan
fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Kondisi
geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan
menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga
Pendidikan Kewarganegaraan Page 175
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional (national security)
atau keamanan manusia (human security). Berbagai bencana alam
yang terjadi seperti : angin puting beliung, gempa bumi, tsunami
adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar
diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebaran konflik
komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis,
sebagaimana terjadi di Afrika, Balkan dan Asia Tengah, dengan
demikian posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi
geopolitik dan geostrategi tertentu.
3. Jelaskan tentang Konsep Kewilayahan dan Konsep Kekuasaan!
Jawab:
❖ Wawasan nusantara sebagai konsep kewilayahan adalah wawasan
yang dicetuskan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
Pokok –pokok pengertian tentang perairan yang disebutkan dalam
deklarasi itu kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 (18 februari 1960)
tentang perairan Indonesia. Menurut ketentuan ini dinyatakan
bahwa lautan Republik Indonesia adalah selain “ laut-laut dalam ”
dan “selat-selat dalam “ (maksudnya lautan dan diantara pulau-
pulau), juga termasuk lautan territorial sepanjang 12 mil, yang
dihitung mulai dari suatu “ garis dasar ” yang telah ditetapkan ke
lautan (bebas). Adapun yang dimaksud dengan “ garis dasar ”
tersebut adalah garis dalam peta yang dibuat disekeliling seluruh
kepulauan Indonesia dan terdiri atas garis-garis lurus yang
menghubungkan pulau-pulau yang terujung di sekitar kepulauan
Republik Indonesia.
Setelah melalui perjuangan panjang dan sangat rumit di forum
internasional, akhirnya konferensi PBB tentang Hukum Laut III di
New York pada 30 April 1940 telah menghasilkan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum
Laut). Konvensi ini kemudian ditandatangani di Montego Bay,
Jamaica, pada 10 Desember 1982 oleh 117 negara peserta termasuk
Republik Indonesia. Konvensi ini antar lain mengakui tentang asas
Negara kepulauan (Archipelago State Principle) dan ZEE (Zona
Ekonomi Ekslusif). Pada 18 Oktober 1983, pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985
tentang pengesahan UN Convention on the Law of the Sea.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 176
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
❖ Ada banyak definisi kekuasaan yang telah dinyatakan oleh para
tokoh. Barbara Goodwin (2003) berpendapat bahwa kekuasaan
adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang
dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah
tujuan dari pihak pertama[1]. Menurut Max Weber, kekuasaan
adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,
melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami hambatan, dan
apa pun dasar kemampuan ini[2]. Talcott Parsons mengungkapkan,
“Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya
kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam
suatu sistem orgnaisasi kolektif.”[3] Dari berbagai definisi yang
dikemukakan para tokoh, pada intinya kekuasaan adalah
kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi
pihak lain dalam mencapai sebuah tujuan tertentu.
4. Apa itu Otonomi Daerah, Apa saja asas-asasnya, dan apa tujuan
dari Otonomi Daerah?
Jawab:
Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu
“autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”.
Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau
memerintah sendiri. Sedangkan jika ditinjau dari dasar hukumnya,
arti otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local self-government)
adalah kabupaten dan kota.
Asas-asas Otonomi Daerah
Dibawah ini merupakan asas-asas yang digunakan didalam Otonomi
Daerah yang terkadung dan diatur pada Pasal 20 UU No.32 Tahun
2004:
Pendidikan Kewarganegaraan Page 177
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
• Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum omo merupakan asas yang lebih
mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan serta
juga keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.
• Asas tertib penyelenggara
Asas tertib penyelenggara ini merupakan asas yang menjadi landasan
keteraturan, keseimbangan, dan juga keserasian dalam pengendalian
penyelenggara negara.
• Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum ini ialah asas yang lebih mengutamakan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta
juga selektif.
• Asas keterbukaan
Yang dimaksud dengan asas keterbukaan ini ialah yang membuka
diri terhadap hak-hak masyarakat supaya memperoleh berbagai
informasi yang benar, nyata, jujur, dan juga tidak diskriminatif
mengenai atau tentang penyelenggara negara dan juga masih tetap
memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan juga
rahasia negara.
• Asas proporsinalitas
Asas proporsinalitas ini merupakan asas yang lebih mementingkan
keseimbangan hak serta juga kewajiban
• Asas profesionalitas
Pada Asas profesionalitas ini lebih mengutamakan pada keadilan
dengan berlandaskan kode etik dan juga berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
• Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas ini merupakan asas yang menentukan tiap-tiap
kegiatan atau aktivitas dan juga hasil akhir dari suatu aktivitas
penyelenggara negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada rakyat ialah sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 178
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
• Asas efisiensi dan efektifitas
Fungsi dari asas efisiensi serta efektifitas ini ialah untuk dapat
menjamin terselenggaranya kepada masyarakat menggunakan
sumber daya yang tersedia dengan secara optimal dan juga
bertanggung jawab.
membawa asas sebagai berikut:
Tujuan otonomi daerah Terdapat beberapa tujuan pemberian
otonomi daerah, di antaranya:
• Distribusi regional yang merata dan adil.
• Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin
baik.
• Adanya sebuah keadilan secara nasional.
• Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis.
• Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan
antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia.
• Mendorong pemberdayaan masyarakat.
• Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
5. Berikan penjelasan tentang Lingkungan Hidup!
Jawab:
Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup
lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam
melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam
lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur
lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,
dan produktivitas lingkungan hidup.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 179
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Menurut UU No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.
Unsur Lingkungan Hidup
Komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur,
yaitu:
1. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen lingkungan ini terdiri
dari makhluk hidup seperti manusia, hewan atau satwa atau fauna,
tumbuhan atau flora.
2. Unsur lingkungan abiotik. Merupakan komponen lingkungan yang
terdiri dari berbagai benda-benda tidak hidup, misalnya tanah, air,
udara, iklim, dan sebagainya. Keberadaan suatu lingkungan fisik
sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai
bentuk kehidupan di bumi. Dapatkah anda bayangkan jika air tak ada
lagi oksigen di muka bumi?. Dapatkah manusia bernafas?. Tentu saja
kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan
terjadi bencana kekeringan, banyak hewan, tumbuhan mati. Selain
itu, akan terjadi pula perubahan musim, munculnya berbagai
penyakit.
3. Unsur sosial budaya,. Unsur ini adalah lingkungan sosial, budaya yang
ada di sekitar manusia. Merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan
dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial.
Lingkungan Hidup dan Pelestariannya
Beberapa cara pelestarian lingkungan yang dapat kita lakukan
adalah:
▪ Mengumpulkan sampah organik yang kita hasilkan. Kemudian
jadikan pupuk kompos.
▪ Kurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja. Menggunakan
tas khusus, misalnya tas kain, yang dapat anda pakai berulang kali.
▪ Tanam pohon sebanyak mungkin. Bergabung dengan organisasi yang
melakukan aktifitas penanaman pohon sangat dianjurkan sehingga
anda juga dapat belajar cara menanam yang baik.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 180
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
▪ Kurangi frekuensi perjalanan, jika tidak terlalu dibutuhkan. Selain
menghemat pengeluaran, kita juga menghemat BBM. BBM berasal
dari bahan bakar fosil dan merupakan sumber utama pencemaran
udara.
▪ Gunakan transportasi umum untuk transportasi sehari-hari, misalnya
menggunakan busway di Jakarta.
▪ Kumpulkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plasti, botol
kaca, baterai, besi. Jual atau berikan kepada pengepul (tukang butut).
Ini merupakan salah satu cara menghasilkan uang dari sampah, selain
beramal tentunya.
▪ Jika memungkinkan, pisahkan sampah yang dapat terdegradasi
secara alamiah, bisa didaur ulang limbah, dan sampah non-
biodegradable.
▪ Mengurangi jumlah daging yang kita makan. Tahukah anda bahwa
peternakan sapi menghasilkan jumlah gas metana?. Gas ini
merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan efek rumah
kaca dan pemanasan global.
▪ Untuk melestarikan alam, membentuk kawasan konservasi alam
seperti taman nasional, suaka margasatwa. Menetapkan satwa dan
tumbuhan dilindungi adalah contoh pelestarian lingkungan hidup
lainnya.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 181
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
D. DAFTAR PUSTAKA
1. https://insanpelajar.com/wawasan-nusantara/
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Geopolitik
4. https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-
geopolitik-dan-geostrategi-menurut-para-ahli-
200703a.html
5. https://pendidikan.co.id/pengertian-geopolitik/
6. https://geo-media.blogspot.com/2014/08/geo-politik-
indonesia.html
7. https://geraktangan.wordpress.com/2014/10/16/kons
ep-kewilayahan-wawasan-nusantara/
8. https://jazirahmanalang.wordpress.com/2016/04/05/
konsep-kekuasaan-pada-ilmu-politik/
9. http://a4creatio.blogspot.com/2017/04/teori-
kekuasaan-dan-teori-geopolitik.html
10. https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-arti-
otonomi-daerah-beserta-tujuan-dan-dasar-hukumnya-
kln.html?page=3
11. https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-
hidup/
12. https://www.99.co/blog/indonesia/pengertian-
lingkungan-
hidup/#:~:text=Menurut%20Undang%2DUndang%20N
omor%2023,manusia%20serta%20makhluk%20hidup
%20lainnya.
13. https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-
hidup/
Pendidikan Kewarganegaraan Page 182
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
PERTEMUAN 10
KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI
A. Tujuan Pembelajaraan
Setelah mempelajari materi tentang KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI GEOSTRATEGI yaitu agar bisa memahami dan menguasai
kondisi geografi serta lingkungan sekitarnya.
B. Uraian Materi
1. KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan
(TAHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,
identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
mengejar tujuan perjuangan nasonalnya. Kondisi atau keadaan
selalu berkembang serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu
berubah, maka Ketahanan Nasional itu juga harus dikembangkan dan
dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi
Ketahanan Nasional bersifat dinamis bukan statis.
Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang
diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk
suatu ”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian
Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi
dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus
diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan
(TAHG ). Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan
Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan
keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras,
Pendidikan Kewarganegaraan Page 183
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan
Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.
2.GATRA KETAHANAN NASIONAL
Gatra yang berarti unsur, Tri Gatra dan Panca Gatra tersebut
dikenal dengan sebutan Asta Gatra. Sebagai bagian kelompok
generasi muda, mahasiswa tak dapat terlepas dari kehidupan
nasional. Karena itu mahasiswa terpanggil untuk ikut berperan
dalam mempertahan Dalam berbudaya dan bermasyarakat, manusia
sebenarnya berbuat dalam rangka memenuhi keperluan hidupnya
yaitu kesejahteraan dan keamanan. Secara prinsip manusia dalam
hidup bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun
bernegara yang kita kenai dengan kehidupan nasional dalam usaha
untuk mempertahankan eksistensi dan hidup berbangsa dan
bernegara tidak dapat dipisahkan dengan hubungan manusia seperti
tersebut di atas. Dan untuk itu diperlukan ketahanan nasional.
Oleh sebab itu Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah
suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan
kesejahteraan serta keamanan dalam kehidupan nasional yang dibagi
dalam beberapa aspek sebagai berikut:
Aspek alamiah meliputi Tri Gatra:
(a) Gatra geografis
(b) Gatra keadaan dan kekayaan alam
(c) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
Aspek Sosial meliputi Panca Gatra:
(a) Gatra ideologi
(b) Gatra politik
(c) Gatra ekonomi
(d) Gatra sosial budaya
(e) Gatra Hankam Meningkatka1n K~tahanan Nasional
dalamBidang
Pendidikan Kewarganegaraan Page 184
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Unsur-unsur atau Aspek-aspek lainnya seperti :
❖ Gatra penduduk yang sangat berpengaruh terhadap katahanan
nasional Indonesia seperti tingkat Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dapat membantu dalam pemanfaatan segala macam
aspek yang ada untuk kepentingan ketahanan negara, juga ikut
melestarikan Sumber Daya Alam yang ada, dan membawa dampak
positif bagi kehidupan sosial negara.
❖ Gatra Ideologi yang berkaitan Pancasila sebagai suatu pedoman
bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan keutuhan
negara dimana bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang
tinggi sehingga dapat berpotensi terjadinya perpecahan, perselisihan,
dan konflik internal sehingga unsur ideologi sangat diperlukan untuk
mempersatukan bangsa Indonesia agar sama-sama memiliki
perasaan bangsa terhadap keanekaragaman yang tinggi serta
kekayaan bangsa Indonesia.
❖ Gatra politik berkaitan dengan pengelolaan aset-aset yang dimiliki
bangsa Indonesia secara bersama-sama agar tidak terjadi
perpecahan, saling mendukung satu sama lain dalam pembangunan,
dan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan
ketahanan nasional suatu bangsa.
❖ Gatra ekonomi berkaitan dengan pemerataan distribusi kebutuhan
warga negara yang berperan langsung dalam kekuatan nasional
suatu negara, seperti contoh apabila suatu negara memiliki kemajuan
ekonomi yang pesat dimana kebutuhan-kebutuhan warga negaranya
dapat terpenuhi dengan tingkat kemiskinan yang minim, maka
negara tersebut berpotensi untuk tumbuh sebagai kekuatan dunia.
Setiap negara memiliki sistem ekonominya sendiri-sendiri untuk
mengatur pemerataan distribusi kebutuhan warga negara.
❖ Gatra sosial budaya dimana nilai moral dan pandangan masyarakat
terhadap rasa dan jiwa nasionalisme patut untuk tetap
dipertahankan dan dijunjung tinggi, agar tidak mudah terpengaruh
dengan budaya luar terutama paham-paham tertentu yang dapat
menimbulkan perpecahan dan konflik internal, rasa cinta terhadap
produk lokal juga harus tetap dijunjung tinggi agar kekayaan-
kekayaan yang dimilik dapat dilestarikan, dipertahankan, dan
Pendidikan Kewarganegaraan Page 185
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
diperjuangkan apabila di rebut oleh bangsa lain. Hal ini juga penting
bagi ketahanan nasional terutama jiwa patriotisme dan semangat
nasionalisme yang tinggi.
❖ Gatra pertahanan dan kemanan merupakan salah satu aspek utama
yang terpenting demi ketahanan nasional dimana sistem-sistem
pertahanan negara dengan lembaga-lembaga keamanan masyarakat,
dan TNI bertugas untuk menjaga negara dari ancaraman-ancaman
militer dari luar, maupun menjaga ketertiban hukum dari dalam,
sehingga ketahanan nasional Indonesia dapat terjaga seutuhnya
secara luar dan dalam, hal ini juga melibatkan penduduk atau
masyarakat untuk wajib ikut serta dalam menjaga ketahanan negara
republik Indonesia.
3. HAKIKAT, ASAS, SIFAT KETAHANAN NASIONAL
❖ HAKIKAT
- Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah
keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah
kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin
kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional
dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan;
1. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan Ketahanan yang
berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan
mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran
yang adil dan merata, baik rohaniah dan jasmaniah.
2. Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan
bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap
segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
3. Kedua Pendekatan keamanan dan kesejateraan telah
digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan
tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan
internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan
Pendidikan Kewarganegaraan Page 186
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
tingkat keamanan tertentu, demikian juga sebaliknya. Dengan
demikian evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Nasional
sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat
kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.
4. Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep
Wawasan Nusantara sehingga konsep Ketahanan Nasional
dapat dipahami dengan baik apabila telah memhami Wawasan
Nusantara.
Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional, maka keluaran
yang hendak dicapai adalah:
a) Dari segi ideologi mampu menetralisir pengaruh ideologi yang
datang dari luar.
b) Dari segi politik mampu memjabarkan nilai-nilai Pancasila dan
UUD l945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu
menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan
strategis yang dihadapi.
c) Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang
tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan
lingkungan strategis yang dihadapi.
d) Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya
yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang
dari luar.
e) Dari segi Pertahanan, keamanan mampu mewujudkan
kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mecegah
keinginan pihak lain yang secara fisik berusasha menggganggu
integrasi nasional bangsa Indonesia.
❖ ASAS
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak
dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang
mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun
kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan
merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan
merupakan nilai intrinsik yang ada padanya.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 187
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
b. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu
dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan
demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan
segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh
dan terpadu (komprehensif integral)
c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap
aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi.
Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi
dengan lingkungan sekelilingnya.
d. Asas kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan,
kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan
tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya
perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam
hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang
menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling
menghancurkan.
❖ SIFAT
Sifat Ketahanan Nasional
a. Mandiri
artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan
dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang
mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu
pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja
sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 188
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
b. Dinamis
artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat
meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan
kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan
strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian
bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh
sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus
senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di
arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang
lebih baik.
c. Manunggal
artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang
diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Wibawa
artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang
bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional
yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat
menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya
tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
e. Konsultasi dan kerjasama
artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan
sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan
kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat
konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan
mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
f. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu
kekuatan.
g. Percaya pada diri sendiri (self confidence)
h. Tidak bergantung kepada pihak lain (self relience)
Pendidikan Kewarganegaraan Page 189
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
4.DIMENSI KETAHANAN NASIONAL
Dimensi Ketahanan Nasional diartikan sebagai kondisi dinamis
yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
Nasional nya dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan
tantangan (AGHT) atau dapat diartikan sebagai integritas
kemampuan dan ketangguhan aspek-aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara (Ipoleksosbudhankam) untuk menjamin
kelangsungan hidup bangsa.
1. Dimensi realitas
Ideologi mengandung nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam
bangsa
2. Dimensi idealisme
Ideologi memberikan harapan kepada pelbagai golongan yang ada
di dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih cerah
3. Dimensi fleksibilitas
Ideologi memiliki kemampuan untuk mewarnai proses
pengembangan mesayarakat dan menemukan pengertian-pengertian
baru terhadap nilai-nilai dasar .
5. HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN WAWASAN
NUSANTARA
Diantara kedua hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara
satu dengan yang lain. Wawasan nusantara yang merupakan suatu
kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya
yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Negara Indonesia,
tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat
pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan
lingkungannya. Kemudian dari ketahanan nasional yang kuat
otomatis akan memiliki kekuatan politik yang kuat.
Dengan adanya politik yang kuat maka bangsa tersebut telah
memiliki suatu pandangan yang jelas mengenai perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan potensi nasional
untuk mencapai tujuan nasional. Pandangan ini mempengaruhi
Pendidikan Kewarganegaraan Page 190
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
terhadap cara atau yang disebut sebagai suatu strategi nasional
untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan (tujuan nasional bangsa
Indonesia).
Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan
nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan
nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional
merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian
tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena
itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai
dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan
nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai
kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya
ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini sehingga kecintaan
mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam.
Selain itu, Indonesia mempunyai beratus-ratus bahkan
mencapai ribuan gugusan pulau yang harus dilindungi dan
dipertahankan. Indonesia yang merupakan negara maritim mepunyai
banyak celah bagi negara asing untuk masuk dan memporak-
porandakan Indonesia. Disinilah wawasan nusantara
berperansebagai cara pandang dan sikap bangsa untuk saling
menghormati dan toleransi untuk menjaga persatuan negara
Indonesia. Ketahanan nasional, pada umumnya dititik beratkan pada
kekuatan militerdibandingkan kekuatan lain dalam pembangungan
negara. Ketahanan nasional Indonesia sebagai negara multikultural
sangat dipengaruhi oleh keserasian ideologi, politik, sosial budaya,
dan militer. Sedikit saja gesekan terhadap SARA, kondisi ketahanan
nasional Indonesia dapat terganggu. Maka, tidak jarang isu-isu yang
dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab secara
sengaja menuai konflik di berbagai daerah Indonesia. Maka wawasan
nusantaralah yang menjadi solusi untuk menghindari pertikaian dan
tetap mengarahkan demi tercapainya tujuan nasional.
Kesimpulannya, wawasan nusantara adalah ide atau pedoman atau
landasan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu ketahanan
nasional yang kuat dan tangguh guna menjaga, mempertahankan,
Pendidikan Kewarganegaraan Page 191
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
mengembangkan dan mencapai cita-cita Indonesia sesuai dengan
pancasila dan UUD 1945.
6. HUBUNGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
Hubungan antara Ketahanan Nasional dengan Pembangunan
Nasional yaitu: pertama, Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah
kemampuan dan kekuatan Bangsa untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya.
Untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional tersebut diperlukan
Konsepsi Ketahanan Nasional yang merupakan pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi
dan selaras dalam sebuah aspek kehidupan. Ketahanan Nasional
adalah kondisi yang nyata yang dapat dicapai. Sedangkan
Pembangunan Nasional merupakan proses kegiatan seluruh bangsa
untuk mewujudkan Ketahanan Nasional atau kondisi yang memadai
guna menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan dari luar
maupun dari dalam.
Kedua, Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan antara
aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Oleh sebab itu,
guna tetap memungkinkan pembangunan nasional selalu berjalan
menuju tujuan yang dicapai dan agara dapat dielakkan dari
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, maka pembangunan
nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional.
Ketiga, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional
merupakan sistem holarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai
hubungan interpredensi. Jadi tingkat Ketahanan Nasional yang
tangguh akan menunjang lancarnya Pembangunan Nasional yang
berhasil mendorong perwujudan tingkat Ketahanan Nasional yang
lebih tinggi.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 192
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
C. Latihan Soal/ Tugas
1. Jelaskan bagaimana konsepsi Ketahanan Nasional itu?
Jawab:
konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk
meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan
kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan
sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan
mengembangkan nilai-nilai 13 nasionalnya demi sebesar-besarnya
kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah.
Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-
nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan
(TAHG) baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,
identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
mengejar tujuan perjuangan nasonalnya. Kondisi atau keadaan
selalu berkembang serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu
berubah, maka Ketahanan Nasional itu juga harus dikembangkan dan
dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi
Ketahanan Nasional bersifat dinamis bukan statis.
Konsepsi ketahanan nasional juga diartikan sebagai konsepsi
nasional dalam pencapaian tujuan nasional yang pada intinya
tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan
negara. Adapun rumusan tujuan nasional sebagaimana yang
diamatkan dalam pembukaan UUD RI 1945 ialah membentuk suatu
pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonseia dan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 193
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan
ketahanan nasional yakni kondisi yang mampu menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan.
Kemudian untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan
konsepsi ketahanan nasional yakni konsepsi pengaturan dan
penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang,
serasi dan selaras yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional
dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional. Hal ini berarti, pada saat kita menyelesaikan masalah
keamanan harus ikut dipikirkan kesejahteraan, demikian pula
sebaliknya.
2. Sebutkan dan jelaskan Aspek-aspek Gatra dalam Ketahanan
Nasional!
Jawab:
Beberapa aspek Gatra Ketahanan Nasional sebagai berikut:
Aspek alamiah meliputi Tri Gatra:
(a) Gatra geografis
(b) Gatra keadaan dan kekayaan alam
(c) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
Aspek Sosial meliputi Panca Gatra:
(a) Gatra ideologi
(b) Gatra politik
(c) Gatra ekonomi
(d) Gatra sosial budaya
(e) Gatra Hankam Meningkatka1n K~tahanan Nasional
dalamBidang
Unsur-unsur atau Aspek-aspek lainnya seperti :
❖ Gatra penduduk yang sangat berpengaruh terhadap katahanan
nasional Indonesia seperti tingkat Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dapat membantu dalam pemanfaatan segala macam
aspek yang ada untuk kepentingan ketahanan negara, juga ikut
melestarikan Sumber Daya Alam yang ada, dan membawa dampak
positif bagi kehidupan sosial negara
Pendidikan Kewarganegaraan Page 194
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
❖ Gatra Ideologi yang berkaitan Pancasila sebagai suatu pedoman
bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan keutuhan
negara dimana bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang
tinggi sehingga dapat berpotensi terjadinya perpecahan, perselisihan,
dan konflik internal sehingga unsur ideologi sangat diperlukan untuk
mempersatukan bangsa Indonesia agar sama-sama memiliki
perasaan bangsa terhadap keanekaragaman yang tinggi serta
kekayaan bangsa Indonesia.
❖ Gatra politik berkaitan dengan pengelolaan aset-aset yang dimiliki
bangsa Indonesia secara bersama-sama agar tidak terjadi
perpecahan, saling mendukung satu sama lain dalam pembangunan,
dan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan
ketahanan nasional suatu bangsa.
❖ Gatra ekonomi berkaitan dengan pemerataan distribusi kebutuhan
warga negara yang berperan langsung dalam kekuatan nasional
suatu negara, seperti contoh apabila suatu negara memiliki kemajuan
ekonomi yang pesat dimana kebutuhan-kebutuhan warga negaranya
dapat terpenuhi dengan tingkat kemiskinan yang minim, maka
negara tersebut berpotensi untuk tumbuh sebagai kekuatan dunia.
Setiap negara memiliki sistem ekonominya sendiri-sendiri untuk
mengatur pemerataan distribusi kebutuhan warga negara.
3. Apa saja Asas dan sifat-sifat Ketahanan Nasional?
Jawab:
❖ ASAS
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi
tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan
manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai
perorangan maupun kelompok dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan
demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas
dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai
intrinsik yang ada padanya.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 195
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
b. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh
terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek
kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu
dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan
yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup
ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh,
menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)
c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan
segenap aspek kehidupan bangsa yang saling
berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional
juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya.
d. Asas kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan,
kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa
dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya
perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi
dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak
berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik
yang saling menghancurkan.
❖ SIFAT KETAHANAN NASIONAL
a. Mandiri
artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan
dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang
mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu
pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja
sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 196
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
b. Dinamis
artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat
meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan
kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan
strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian
bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh
sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus
senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di
arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang
lebih baik.
c. Manunggal
artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang
diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang
seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. Wibawa
artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang
bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional
yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat
menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya
tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya.
e. Konsultasi dan kerjasama
artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan
sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan
kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat
konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan
mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
e. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu
kekuatan.
f. Percaya pada diri sendiri (self confidence)
g. Tidak bergantung kepada pihak lain (self relience)
Pendidikan Kewarganegaraan Page 197
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
4. Bagaimana Hubungan Antara Ketahanan Nasional dengan
Wawasan Nusantara!
Jawab:
Diantara kedua hal tersebut terdapat suatu keterkaitan antara
satu dengan yang lain. Wawasan nusantara yang merupakan suatu
kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya
yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Negara Indonesia,
tujuannya adalah agar dapat terbentuk ketahanan nasional yang kuat
pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan
lingkungannya. Kemudian dari ketahanan nasional yang kuat
otomatis akan memiliki kekuatan politik yang kuat. Dengan adanya
politik yang kuat maka bangsa tersebut telah memiliki suatu
pandangan yang jelas mengenai perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai
tujuan nasional.
Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan
nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan
nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional
merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian
tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena
itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai
dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan
nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai
kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya
ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini sehingga kecintaan
mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam.
Selain itu, Indonesia mempunyai beratus-ratus bahkan
mencapai ribuan gugusan pulau yang harus dilindungi dan
dipertahankan. Indonesia yang merupakan negara maritim mepunyai
banyak celah bagi negara asing untuk masuk dan memporak-
porandakan Indonesia. Disinilah wawasan nusantara
berperansebagai cara pandang dan sikap bangsa untuk saling
menghormati dan toleransi untuk menjaga persatuan negara
Indonesia. Ketahanan nasional, pada umumnya dititik beratkan pada
kekuatan militerdibandingkan kekuatan lain dalam pembangungan
Pendidikan Kewarganegaraan Page 198
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
negara. Ketahanan nasional Indonesia sebagai negara multikultural
sangat dipengaruhi oleh keserasian ideologi, politik, sosial budaya,
dan militer. Sedikit saja gesekan terhadap SARA, kondisi ketahanan
nasional Indonesia dapat terganggu. Maka, tidak jarang isu-isu yang
dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab secara
sengaja menuai konflik di berbagai daerah Indonesia. Maka wawasan
nusantaralah yang menjadi solusi untuk menghindari pertikaian dan
tetap mengarahkan demi tercapainya tujuan nasional.
Kesimpulannya, wawasan nusantara adalah ide atau pedoman
atau landasan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu ketahanan
nasional yang kuat dan tangguh guna menjaga, mempertahankan,
mengembangkan dan mencapai cita-cita Indonesia sesuai dengan
pancasila dan UUD 1945.
5. Bagaimana Hubungan antara Ketahanan Nasional dengan
Pembangunan Nasional?
Jawab:
Hubungan antara Ketahanan Nasional dengan Pembangunan
Nasional yaitu: pertama, Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah
kemampuan dan kekuatan Bangsa untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya.
Untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional tersebut diperlukan
Konsepsi Ketahanan Nasional yang merupakan pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi
dan selaras dalam sebuah aspek kehidupan. Ketahanan Nasional
adalah kondisi yang nyata yang dapat dicapai. Sedangkan
Pembangunan Nasional merupakan proses kegiatan seluruh bangsa
untuk mewujudkan Ketahanan Nasional atau kondisi yang memadai
guna menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan dari luar
maupun dari dalam.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 199
Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1
Kedua, Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan antara
aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Oleh sebab itu,
guna tetap memungkinkan pembangunan nasional selalu berjalan
menuju tujuan yang dicapai dan agara dapat dielakkan dari
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, maka pembangunan
nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional.
Ketiga, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional
merupakan sistem holarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai
hubungan interpredensi. Jadi tingkat Ketahanan Nasional yang
tangguh akan menunjang lancarnya Pembangunan Nasional yang
berhasil mendorong perwujudan tingkat Ketahanan Nasional yang
lebih tinggi.
Pendidikan Kewarganegaraan Page 200
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
e-modul ppkn ini merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang didalamnya berisikan materi-materi singkat mengenai Kewarganegaraan Indonesia
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search