E-MODUL

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

C. KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh
ditinggalkan oleh warganegara dalam kehidupan bermasyarkat
berbangsa dan bernegara.Kewajiban warga negara dapat pula
diartikan sebagai suatu sikapatau tindakan yang harus diperbuat
oleh seseorang warga negarasesuai keistimewaan yang ada pada
warga lainnya. Berikut ini adalah dasar undang-undang dan
penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban negara tersebut:
1. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) setiap warga negara berkewajiban
menjunjung hukum dan pemerintahan yang berlaku di
Indonesia. Contohnya seperti membayar pajak, taat aturan lalu lintas,
dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan pasal 27 ayat (3) setiap warga negara berkewajiban
untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bukan berarti harus
dibatalkan dan anarkis, melainkan pembelaan negara dalam bentuk
lain.
3. Berdasarkan pasal 28J ayat (1) setiap warga negara berkewajiban
menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan tersier,
berbangsa, dan bernegara.
4. Berdasarkan pasal 28J ayat (2) setiap warga negara berkewajiban
tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yaitu
sesuai dengan aturan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum masyarakat demokratis.
5. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) setiap warga negara berkewajiban
untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.

D. PERBEDAAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA LAIN

❖ HAM di Amerika
Tanggal 4 maret 1789 adalah titik awal sejarah HAM atau yang
dikenal dengan The American Declaration of Independence di Amerika
Serikat. Saat itu, Amerika mulai memasukkan aturan HAM ke dalam
Undang-Undang Dasar Negaranya. Hal ini dimaksudkan bagi
penguasa Amerika untuk menghapuskan pembelengguan hak asasi
antar manusia dengan manusia lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 101

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Kemudian HAM di Amerika mulai mengalami perkembangan
hingga melahirkan deklarasi-deklarasi lainnya seperti The French
Declaration 1789 yang menjadi dasar The Rule of Law.
Melalui The Rule of Law, Amerika menjamin kebebasan beragama,
kebebasan atas hak milik hingga kebebasan memilih
kewarganegaraan. Tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika
Roosevelt memproklamirkan empat kebebasan di Amerika Serikat
(The Four Freedoms), yaitu; Hak kebebasan berbicara dan
menyatakan pendapat (Freedom of Speech), Hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan (Freedom
of Religion), Hak bebas dari kemiskinan (Freedom for Want) dan Hak
bebas dari rasa takut (Freedom from Fear). Prinsip ini pula yang
menjadi dasar penegakkan HAM di negara-negara bagian yang
terjajah oleh bangsa Eropa.

❖ HAM di Iindonesia
Perjuangan menegakkan HAM sebenarnya sudah ada sejak

zaman Nabi Adam AS dan kemudian diteruskan oleh nabi dan
rasul berikutnya yang telah mengajarkan nilai-nilai terhadap
hak asasi manusia. Seperti kita ketahui hubungan demokrasi
dan HAM sangat berkaitan sehingga sejarah penegakkan HAM
di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga periode, yaitu :

▪ Masa orde lama
Gagasan penegakan HAM awalnya berkembang

pada sidang sejarah BPUPKI di masa demokrasi orde
lama dimana tokoh yang membela HAM dalam siding itu
adalah Mohammad Hatta dan Muhammad Sukiman.
Kemudian, hanya sedikit sekali nilai-nilai HAM yang
diatur dalam UUD 1945, sementara HAM diatur secara
menyeluruh dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 102

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

▪ Masa orde baru
Pada masa ini terjadi pelanggaran HAM yang berat

karena HAM sendiri dianggap sebagai paham liberal
(Barat) yang tidak sesuai dengan budaya timur dan
Pancasila. tahun 1993, komnas HAM dibentuk, tetapi
tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena
kondisi politik yang kacau saat itu. Pelanggaran-
pelanggaran HAM yang banyak terjadi inilah mendorong
munculnya gerakan reformasi untuk menghentikan
kekuasaan orde baru.

❖ HAM di Vietnam
Setelah menjadi anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB)

tahun 1977, Vietnam cepat berpartisipasi pada semua Konvensi
internasional yang bersangkutan dengan masalah HAM dan sampai
sekarang telah menjadi anggota hampir semua Konvensi HAM yang
penting. Selama beberapa tahun ini, Vietnam telah melaksanakan
secara baik semua kewajiban negara anggota dari semua Konvensi
tentang HAM dan pada bulan September 2009, Vietnam telah
membela secara sukses laporan koreksi periodik pada Dewan Hak
Asasi Manusia PBB. Hal yang istimewa ialah dalam sepanjang
periode pembaruan, Vietnam semakin lebih memperhatikan
penyusunan dan penyempurnaan sistim perundang - undangan
menurut pengarahan menjamin HAM secara semakin lebih baik.
Pada kenyataan-nya, masalah HAM di Vietnam semakin diperluas
dan ditingkatkan.

Bapak Dang Dung Chi memberitahukan: “ Jika meninjau
menurut kriterium-kriterium PBB tentang HAM, maka bisa dilihat,
semua prestasi tentang HAM yang dicapai Vietnam telah
termanifestasikan bahwa warga negara semakin lebih bebas, tidak
hanya dalam semua aktivitas ekonomi, melainkan juga bebas
memilih tempat tinggal, tempat kerja-nya, bebas bepergian ke luar
negeri, bebas kembali ke Tanah Air, terjaga secara sama derajat

antar semua orang dan terhadap hukum. Warga negara bebas
menyatakan semua pandangan-nya di semua media massa, punya
hak melakukan pengaduan dan gugatan terhadap semua aktivitas dan
pekerjaan yang salah dari pemerintahan semua tinkgat, kemudian hak
untuk mendekati informasi, selangkah demi selangkah terbutuhi.
Kehidupan ekonomi, sosial - budaya juga terus menerus meningkat
seperti pendidikan, hak mendekati kesehatan, hak mendapat
pembelaan, atau hak-hak yang amat baru seperti hak dapat hidup
dalam lingkungan bersih. Semua hak ini bukan hanya ada di

Pendidikan Kewarganegaraan Page 103

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

kalangan warga negara di daerah - daerah perkotaan saja, melainkan
juga sema warga negara di seluruh Vietnam dan warga negara di
daerah pedalaman, daerah pelosok yang juga mendapatkannya".

C. Latihan Soal/Tugas
1. Jelaskan perkembangan HAM di Indonesia dan negara
lainnya!
Jawab:
▪ Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

• Tahun 1215 munculnya piagam "Mahna Charta" atau
piagam agung

• Tahun 1628 keluarnya piagam " Petition of right"
• Tahun 1679 munculnya "Habeas Corpus Act"
• Tahun 1689 keluar "Bill of Rights"

▪ Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat

Perjuangan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran
John Locke tentang hak - hak alam, seperti hak hidup (live), hak
kebebasan (liberty), dan hak milik (property). Dasar inilah
yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak
asasi manusia yang terlihat dalam United States Declarations of
Independence. Amerika serikat berhasil mencapai
kemerdekaannya pada tanggal 4 juli 1776. Dalam sejarah
perjuangan HAM, negara amerika serikat dapat dikatakan
sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak
asasi manusia dalam konstitusinya.

▪ Perkembangan Hak Asasi manusia di Prancis
Perjuangan HAM di prancis dirumuskan dalam suatu

naskah pada awal revolusi prancis pada tahun 1789, sebagai
pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap
kesewenang - wenangan raja Louis XVI. Naskah tersebut
dikenal dengan declaration des droits de L' homme et du
citoyen (pernyataan mengenai hak - hak asasi manusia dan
warga negara). Deklarasi ini menyatakan bahwa " hak asasi
manusia adalah hak - hak alamiah yang dimiliki manusia
menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada
hakikatnya, dan karena itu bersifat suci”. Dalam revolusi ini

Pendidikan Kewarganegaraan Page 104

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

muncul semboyan Liberty, Egality, dan Fraternity ( Kebebasan,
Persamaan, dan Persaudaraan ). Pada tahun 1791 deklarasi ini
dimasukkan dalam konstitusi prancis.

▪ Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pengakuan hak asasi manusia di indonesia telah

tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada
dibanding dengan deklarasi universal PBB yang lahir pada 10
Desember 1948. Berikut ini pengakuan akan hak asasi manusia
dalam UUD 1945 dan peraturan perundang - undangan lainnya.

▪ Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam

pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa
negara indonesia sendiri sejak masa berdirinya tidak bisa lepas
dari HAM itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada alinea
pertama yang berbunyi : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu adalah hak segala bangsa..." berdasar ini maka bangsa
indonesia mengakui adalah hak untuk merdeka atau bebas.
Hanya saja berbeda dengan sejarah HAM di barat yang lebih
bersifat individual, HAM di indonesia berpaham kolektvitas.
Hal ini terbaca dari hak setiap "bangsa" untuk merdeka.

▪ Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
Yakni nilai - nilai luhur bangsa yang terumus dalam

pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung
pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas
(pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu
kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini
berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban ini juga
berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama
negara dan pemerintah.

▪ Peraturan Perundang - undangan
Undang - undang yang menjamin HAM di indonesia

adalah undang - undang no 39 tahun 1999 tentang HAM.
Berikut ini hak - hak yang terdapat dalam UU no 39 tahun
1999:

Pendidikan Kewarganegaraan Page 105

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

I. Hak untuk Hidup ( Pasal 4 )
II. Hak untuk berkeluarga (pasal 10)
III. Hak untuk mengembangkan diri (pasal

11,12,13,14,15,16)
IV. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal

17,18,19)
V. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)
VI. Hak atas rasa aman (pasal 28-35)
VII. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-

44)
VIII. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)

IX. Hak wanita (pasal 45-51)
X. Hak anak (pasal 52-66)

2. Sebutkan Butir-butir HAM yang ada di PBB dan diakui oleh
negara!
Jawab:
Dalam deklarasi PBB,setidaknya terdapat 30 Hak Asasi Manusia
yang tertulis dan disepakati. Berikut ulasannya:
1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama.
2. Hak tanpa ada diskriminasi.
3. Hak untuk Hidup.
4. Hak tanpa perbudakan.
5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.
6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.
7. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum.
8. Kebeasan dilindungi hukum.
9. Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan
pengasingan.
10. Hak untuk audiensi publik.
11. Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah.

12. Hak privasi.
13. Hak untuk kebebasan bergerak.
14. Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup.
15. Hak berkebangsaan.
16. Hak menikah dan berkeluarga.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 106

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

17. Hak memiliki properti.
18. Kebebasan beragama dan berpikir.
19. Kebebasan berekspresi.
20. Hak untuk majelis umum.
21. Hak untuk berdemokrasi.
22. Hak jaminan sosial.
23. Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja.
24. Hak untuk istirahat dan bersantai.
25. Makanan dan tempat tinggal.
26. Hak atas pendidikan.
27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.
28. Hak atas dunia yang adil.
29. Tanggung jawab.
30. Kebebasan dari berbagai gangguan-gangguan lainnya.

3. Jelaskan perumusan dan substansi HAM!
Jawab:

Perumusan dan Substansi
Perumusan substansi hak asasi manusia dengan menggunakan

pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitis sebagai
berikut:

a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri
manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin
kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan
masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu
gugat oleh siapa pun.

b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat
sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat
kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata
sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat
yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia
adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan
kewajibannya;

Pendidikan Kewarganegaraan Page 107

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk
mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan
keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya
manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan
dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan
kepribadian manusia; pranata informasi PKNI4317/MODUL 1

1.7 dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan
keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin
ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk
menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian
substansi hak asasi manusia meliputi : hak untuk hidup; hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan
diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak
keamanan; dan hak kesejahteraan.

c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap
individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya
masyarakat terdiri dari individuindividu yang mempunyai hak
asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber
daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu di samping
mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung
jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib
masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan
peningkatan mutu lingkungan hidup.

4. Sebutkan dan jelaskan pelanggaran HAM berat!
Jawab:

Jenis pelanggaran HAM berat antara lain:
Kejahatan Genosida (Genocide)
Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau
besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku
bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan
tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 108

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain: (a)
Pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang
terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. (b)Pembantaian suku
bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara
1991 hingga 1996. Pembantaian Srebenica ini adalah kasus
pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu
keputusan hukum. (c) Pembantaian kaum berkulit hitam di
Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun
2004 silam.

Kejahatan Kemanusiaan
Jenis pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan
kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis
pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang
terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu
kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi:
- Pembunuhan.
- Pemusnahan.
- Perbudakan.
- Pemindahan paksa penduduk.
- Perampasan berat atas kebebasan fisik.
– Penyiksaan.
- Pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi,
pemaksaan sterilisasi.
– Penganiayaan.
- Penghilangan paksa.
- Perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan
berat, mental dan fisik. dan
- Kejahatan apartheid.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 109

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

5. Jelaskan perbedaan penerapan HAM di Indonesia dengan
negara Amerika!
Jawab:
❖ HAM di Amerika

Tanggal 4 maret 1789 adalah titik awal sejarah HAM atau yang
dikenal dengan The American Declaration of Independence di
Amerika Serikat. Saat itu, Amerika mulai memasukkan aturan
HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negaranya. Hal ini
dimaksudkan bagi penguasa Amerika untuk menghapuskan
pembelengguan hak asasi antar manusia dengan manusia lainnya.
Kemudian HAM di Amerika mulai mengalami perkembangan
hingga melahirkan deklarasi-deklarasi lainnya seperti The French
Declaration 1789 yang menjadi dasar The Rule of Law.
Melalui The Rule of Law, Amerika menjamin kebebasan beragama,
kebebasan atas hak milik hingga kebebasan memilih
kewarganegaraan. Tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika
Roosevelt memproklamirkan empat kebebasan di Amerika
Serikat (The Four Freedoms), yaitu; Hak kebebasan berbicara dan
menyatakan pendapat (Freedom of Speech), Hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan
(Freedom of Religion), Hak bebas dari kemiskinan (Freedom for
Want) dan Hak bebas dari rasa takut (Freedom from Fear).
Prinsip ini pula yang menjadi dasar penegakkan HAM di negaa-
negara bagian yang terjajah oleh bangsa Eropa.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 110

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

❖ HAM di Iindonesia
Perjuangan menegakkan HAM sebenarnya sudah ada sejak

zaman Nabi Adam AS dan kemudian diteruskan oleh nabi dan
rasul berikutnya yang telah mengajarkan nilai-nilai terhadap
hak asasi manusia. Seperti kita ketahui hubungan demokrasi
dan HAM sangat berkaitan sehingga sejarah penegakkan HAM
di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga periode, yaitu :

▪ Masa orde lama
Gagasan penegakan HAM awalnya berkembang

pada sidang sejarah BPUPKI di masa demokrasi orde
lama dimana tokoh yang membela HAM dalam siding itu
adalah Mohammad Hatta dan Muhammad Sukiman.
Kemudian, hanya sedikit sekali nilai-nilai HAM yang
diatur dalam UUD 1945, sementara HAM diatur secara
menyeluruh dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

▪ Masa orde baru
Pada masa ini terjadi pelanggaran HAM yang berat

karena HAM sendiri dianggap sebagai paham liberal
(Barat) yang tidak sesuai dengan budaya timur dan
Pancasila. tahun 1993, komnas HAM dibentuk, tetapi
tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena
kondisi politik yang kacau saat itu. Pelanggaran-
pelanggaran HAM yang banyak terjadi inilah mendorong
munculnya gerakan reformasi untuk menghentikan
kekuasaan orde baru.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 111

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

D. Daftar Pustaka

1. https://belajargiat.id/ham/
2. http://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/konsep-hak-

asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia
3. http://blogbelajarilmu.blogspot.com/2017/01/pengertian-

macam-macam-sejarah-perkembangan-ham.html
4. http://sumber-ilmukita.blogspot.com/2012/03/pandangan-

bangsa-indonesia-terhadap-ham.html
5. http://repository.ut.ac.id/3929/1/PKNI4317-M1.pdf
6. https://www.gresnews.com/berita/tips/110408-mengenal-

pengadilan-hak-asasi-manusia/
7. https://www.liputan6.com/citizen6/read/3919666/jenis-

pelanggaran-ham-dan-macam-macam-ham-yang-perlu-
diketahui
8. https://saintif.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-
lengkap-penjelasan/
9. https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/170553
01/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb?page=all
10. https://guruppkn.com/perbedaan-ham-di-amerika-dan-
indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan Page 112

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER
BAB 1

1. Mengapa kita harus mengetahui betapa pentingnya
Pendidikan Kewarganegaraan?

Jawab:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
wajib dan harus dipelajari oleh anak-anak mulai dari Sekolah
Dasar. Mengapa demikian? Karena penting sekali bagi mereka
untuk mengetahui dan memahami tentang bangsa dan negara
Indonesia.

Supaya mereka terdidik dari kecil untuk memiliki rasa cinta
tanah air yang tinggi dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk
menjaga kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh
para pahlawan-pahlawan bangsa yang berhasil mengusir
penjajah. Jika sejak kecil sudah tertanam dasar yang baik, maka ia
akan bertumbuh dengan baik juga kedepannya. Kita sebagai
bagian dari bangsa Indonesia juga mempunyai peran yang sama
untuk menjaga dan mempertahankan dasar negara kita,
Indonesia. Namun yang terjadi belakangan ini, mata pelajaran
kewarganegaraan kerap dipandang sebelah mata oleh banyak
pihak. Padahal, Pendidikan Kewarganegaraan atau yang sering
disebut PKN adalah mata pelajaran yang harus diberikan dengan
baik agar anak-anak paham. Banyak juga , anak-anak zaman
sekarang yang tidak hapal Pancasila, sungguh miris. Hal ini tidak
seharusnya terjadi, jika pendidikan kewarganegaraan
disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Para lembaga
pendidikan, terutama tenaga pengajar dituntut untuk bisa
menyampaikan setiap materi pendidikan kewarganegaraan
dengan sejelas-jelasnya. Hal ini harus dilakukan untuk
membentuk pribadi anak sebagai generasi penerus bangsa yang
baik. Karena pada akhirnya nanti, anak-anak ini juga akan terjun
ke masyarakat secara langsung dan otomatis mereka harus sudah
paham akan nilai-nilai Pancasila dan mengaplikasikannya dengan
baik bukan malah ingin mengubah atau menghancurkan dasar
negara kita sendiri. Dan anak-anak sebagai generasi penerus ini
nantinya harus bisa menjaga Pancasila dan UUD 1945 sebagai
dasar negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 113

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Adapula manfaat bagi mahasiswa mengetahui pentingnya
pendidikan kewarganegaraan,yaitu:

• Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Mengetahui Hak dan
Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.
Mahasiswa yang mendapat pendidikan ini akan
mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negeri
tercintanya. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi pelopor
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan,
berberkemanusiaan, dan demokratis.

• Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Berpikir Kritis.
Dengan adanya pendidikan semacam ini, mahasiswa bisa

berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional.
Diharapkan, mahasiswa menjadi agent of change atau agen
pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan
ekonomi secara terencana.
• Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Bertoleransi Tinggi.

Pendidikan ini bisa membuat mahasiswa menjadi paham
akan budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia.
Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi generasi penerus
bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan
budaya yang berbeda.
• Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Cinta Damai.

Dengan belajar mengenai demokrasi, diharapkan
mahasiswa bisa menjadi sosok penerus bangsa yang
demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi
pancasila di Indonesia bisa tercapai.
• Mahasiswa Menjadi Sosok yang Mengenal dan
Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik Lokal, Nasional,
dan Internasional.

Dengan pendidikan ini, mahasiswa diharapkan bisa
memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam
kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 114

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

BAB 2

2. Bagaimana proses perkembangan Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia?

· Proses perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia awal mula muncul pada tahun 1957 yang
diwakili oleh Winataputra dkk dari Tim CICED (Center
Indonesian for Civic Education), Tim ICCE (2005: 6).
Kemudian Pada awal kemerdekaan, ada mata pelajaran
Civics (sekitar 1957-1958), kemudian berganti nama
menjadi kewarganegaraan (sekitar tahun 1962).

· Perkembangan PKn pada era Orde Baru, ternyata lebih
ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara
(state Building) ketimbang untukmembangun bangsa
(Nation Building). Hal tersebut disebabkan karena 1)
Kemerosotan nilai estetika dan moral para
penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat
pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan. 2)
Hukum lebih merupakan alat kekuasaan daripada alat
keadilan dan kebenaran. 3) Fandalisme, paternalisme
dan absolutisme.

4) Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan
daripada alat negara untuk mengabdi kepada
kepentingan rakyat.Kondisi di atas berpengaruh pada
perubahan kurikulum PPKN dan pelaksanaan
pengajarannya di lapangan yang lebih menekankan
untuk mendukung status quo atau legitimasi dan
pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba
dari pada untuk meningkatkan pemberdayaan warga
Negara dalam berhubungan dengan negara. Dalam era
reformasi, tantangan PPKN semakin berat. P4
dipermasalahkan substansinya, karena tidak
memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila
sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No.
2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003
tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila,
sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu
pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti
PPKN dengan kewarganegaraan / pendidikan
kewarganegaraan.Perubahan nama ini juga diikuti

Pendidikan Kewarganegaraan Page 115

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar
keilmuan yakni politik, hukum dan moral.Secara umum,
berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah
timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
· Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat
mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi
demokrasi di Indonesia, yakni :
1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi
negara , ilmu bumi, dan kewarganegaraan ( 1954)
2. Civics ( 1957/1962 )
3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah
Manipol dan USDEK,Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an)
4. Filsafat Pancasila ( 1970- sampai sekarang)
5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum(1973)
6. Pendidikan moral atau PMP (1975/1984)
7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-
sekarang)Ada lagi Perkembangan ilmu Pendidikan
Kewarganegaraan menurut sumber lain,yaitu :a.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler
dimulai dengan di introduksikannya mata pelajaran
Civics dalam kurikulum SMA (1962) yang berisikan
materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962).
b. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics
dan pendidikan kewarganegaraan negara digunakan
secara bertukar-pakai ( interchangeably).- Kurikulum SD
1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara di
dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi
Indonesia, dan Civics (diterjemahkan sebagai
pengetahuan kewarganegaraan negara).- Kurikulum SMP
1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan
Negara Berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi
termasuk UUD 1945.- Kurikulum SMA 1968 terdapat
mata pelajaran Kewarganegaraan yang berisikan materi,

Pendidikan Kewarganegaraan Page 116

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

terutama yang berkenan dengan UUD 1945.- Kurikulum
SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara
yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah
Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan
asasi manusia.c. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan
Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Moral
Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila

· (3) Pada tahun 1975 dalam kurikulum yang dikenal
kurikulum 1974 mata pelajaran PKn berganti nama
dengan Pendidikan Moral Pancasila. Nama ini merujuk
kepada Tap MPR No. IV Tahun 1973 tentang GBHN. (4)
Kemudian sejak ada Tap MPR No. II Tahun 1978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4),
materi P-4 masuk kedalam mata pelajaran PMP. Sejak
tahun 1989 dengan adanya Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional muncul kurikulum baru yang
mewajibkan setiap jenjang dan jenis pendidikan wajib
ada mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan dan
Agama. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 060 dan 061/U/1993 tanggal 25
Februari 1993, disekolah dasar dan menengah wajib ada
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Kemudian dengan munculnya
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru
yaitu UU Nomor 20 tahun 2003 mata pelajaran
Pendidikan Pancasila hilang dari kurikulum pendidikan
nasional, yang ada tinggal Pendidikan Kewarganegaraan,
dengan diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan
nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004
dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama
menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya
berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan,
dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang
berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum
yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan,
maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan
sampai sekarang kurikulum yang masih digunakan yaitu
kurikulum 2013.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 117

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

BAB 3
3. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat negara!

Jawab:
a. Sifat memaksa è Negara memiliki kekuasaan memaksa agar

masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada
pemaksaan fisik, selain itu Negara memiliki sifat mengharuskan
yakni memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik
secara legal. Dalam hal ini hanyalah polisi dan tentara yang
memang di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh kasus,
sifat memaksa antara lain adalah setiap warga wajib membayar
pajak, menaati peraturan lalu lintas serta peraturan hukum
lainnya. Jika mereka melanggar hukum dan ketentuan negara,
maka aparat negara (polisi dan kejaksaan) dapat memaksa
warga negara untuk tunduk pada hukum, baik dengan
memberikan sanksi pidana maupun kurungan ataupun penjara.

b. Sifat monopoli è monopoli berasal dari kata ‘mono´ yang
artinya satu dan ‘poli´ yang artinya penguasa, jika sifat
monopoli dikaitkan dengan Negara adalah suatu hak tunggal
yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai
sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara
mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama
dalam kehidupan bermasyarakat Contoh kasus, Pemerintah
mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Itu berarti Warga Negara
Indonesia harus berpartisipasi agar tercapai.

c. Sifat Mencakup Semua è keseluruhan tata tertib dan
perundang-undangan di sebuah negara berlaku atas semua
orang tanpa pandang ras ataupun agama, hal ini berguna demi
menuju ke tercapainya warga yang diharapkan semuanya.
Contoh kasus, dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berisi tentang
kebebasan memilih agama. Hal itu berarti, semua Warga negara
Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-
masing tanpa adanya paksaan.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 118

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

BAB 4

4. Bagaimana proses perumusan pancasila pada masa
Kerajaan Majapahit?

Jawab:

Dalam buku Memahami Pancasila (2019) karya Fais Yonas Bo'a
dkk, Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit
sekitar abad 14. Dimana yang tertuang pada kitab Negarakertagama
karangan Empu Prapanca pada 1365 dan Kitab Sutasoma karya
Empu Tantular. Baca juga: Jumlah Bulu pada Garuda Pancasila dan
Maknanya Pada kitab Negarakertagama tertulis "Yatnanggegwani
Pancasyila Kertasangkarabhisekakakakrama". Di mana artinya, raja
menjalankan dengan khidmat kelima pantangan (Pancasila) itu,
demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai
penobatan.

Sementara dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular, secara
bahasa (sansekerta) istilah Pancasila mengandung dua arti. Pancasila
dengan huruf i yang dibaca pendek (Pancasila) berati berbatu sendi
yang lima. Sedangkan Pancasila dengan huruf i yang dibaca panjang
(Pancasiila) berati lima tingkah laku yang utama atau pelaksanaan
kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yakni: Tidak boleh
melakukan kekerasan Tidak boleh mencuri Tidak boleh berjiwa
dengki Tidak boleh berlaku berbohong Tidak boleh meminum
minuman keras yang memabukkan.

Menurut kitab sutasoma, arti pancasila yaitu istilah dari sebuah
batu yang memiliki lima sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya
menjalankan lima poin kesusilaan. Lima norma kesusilaan dalam
kitab sutasoma yaitu; tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh
mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh
minum miras. Soekarino mendapat ‘ilham’, yang akhirnya menjadi
ideologi negara Indonesia yaitu pancasila. Istilah pancasila
dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno
dan H.O.S Cokroaminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau
dibuang ke Flores, beliau banyak menulis dan merenung di bawah
pohon. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan

Pendidikan Kewarganegaraan Page 119

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

bahwa Soekarno adalah pencipta istilah pancasila ini. Meski begitu,
tetap saja Soekarno yang paling lantang dalam menyerukan pancasila
kepada masyarakat.

Pada kitab Sutasoma terdapat juga ungkapan Bhineka Tunggal
Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa. Istilah Pancasila berasal dari bahasa
Sansakerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca sila. Panca artinya
lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Sehingga Pancasila
memiliki arti lima dasar, lima asas atau lima prinsip. Kelima dasar,
asas, prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di
Nusantara.

Di mana wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya hingga Indonesia Timur.
Kerajaan Majapahit didirikan pada 1293 oleh Raden Wijaya dengan
gelar Kertarajasa Jayawardhana.

BAB 5

5. Sebutkan dan jelaskan pengertian sistem menurut para
ahli!

Jawab:

Pengertian Sistem dan Definisi Sistem Menurut Para Ahli
1. Pengertian sistem Menurut Arifin Rahman | Sistem adalam

Webster New Collegiate Dictionary bahwa terdapat kata
"syn" dan "Histanai" yang berasal dari bahasa Yunani
berarti menempatkan bersama. Bahwa pengertian sistem
adalah suatu kumpulan pendapat pendapat, (collection of
opinions), prinsip prinsip (principles), dan lain lain yang
membentuk suatu kesatuan yang berhubung hubungan satu
sama lain.
2. Pengertian sistem menurut Ludwig von Bertallanffy |
Bahwa sistem adalah sekumpulan unsur unsur yang berada
dalam keadaan yang berinteraksi.
3. Pengertian sistem berdasarkan A.Hall dan R. Fagen | bahwa
pengertian sistem adalah sekumpulan objek, yang

Pendidikan Kewarganegaraan Page 120

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

mencakup hubungan diantara objek tersebut
(understanding of the system is a set of objects, which
includes the relationship between the object), serta
hubungan antara sifat yang mereka miliki (the relationship
between their properties).
4. Pengertian sistem menurut Colin Cherry | Bahwa sistem
adalah suatu keseluruhan yang dibentuk dari banyak
bagian_suatu assambel dari berbagai macam sifat dan
bagian bagian tersebut.
5. Sedangkan menurut Prajudi bahwa pengertian sistem
adalah suatu jaringan dari prosedur prosedur yang
berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang
bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan
suatu usaha ataupun urusan.
6. Pengertian Sistem menurut W.J.S. Poerwadarminta |
bahwa sistem adalah sekelompok bagian bagian atau alat
dan sebagainya yang bekerja bersama sama untuk
melakukan sesuatu maksud.

7. Pengertian sistem menurut Sumantri | bahwa sistem adalah
sekelompok bagian bagian yang bekerja bersama sama
untuk melakukan suatu maksud. Bila terjadi kerusakan
terhadap salah satu bagian maka sistem atau seluruh bagian
tidak akan dapat menjalankan tugasnya sepenuhnya.
Dengan kata lain, maksud yang hendak dicapai tidak akan
terpenuhi atau setidak tidaknya sistem yang telah terwujud
akan mendapat gangguan.

8. Pengertian sistem menurut Musanef | bahwa Sistem
adalah suatu sarana yang menguasai keadaan pekerjaan
agar dalam menjalankan tugas dapat diatur, dan sistem
adalah suatu tatanan dari hal hal yang paling berkaitan dan
berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu
keseluruhan.

9. Indrajit
Sistem adalah suatu perkumpulan komponen yang saling

memiliki hubungan antara komponen yang satu dengan
yang lainnya.
10. Jogianto
Gabungan banyak elemen yang memiliki hubungan dan saling
berinteraksi dalam menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
Jogianto menyatakan bahwa dapat digambarkan sebagai
suatu kejadian yang nyata berupa manusia, benda, atau
orang yang nyata.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 121

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

11. Murdick, R.G
Sistem adalah suatu kumpulan elemen yang di dalamnya

terdapat prosedur yang digunakan dalam rangka mencari
suatu tujuan bersama melalui cara pengoperasian barang
dan data pada saat tertentu. Cara ini ditujukan untuk
mendapatkan data atau informasi yang diinginkan.
12. Harijono Djojodihardjo
Pengertian sistem adalah gabungan suatu obyek yang
mempunyai hubungan baik dari segi fungsi maupun
hubungan tiap-tiap ciri-ciri obyek yang dengan keseluruhan
menjadi kesatuan yang mempunyai fungsi.
13. Lani Sidharta
Kumpulan beberapa unsur dimana unsur tersebut saling
berkaitan bersama dan beroperasi dalam mencapai suatu
tujuan sama.

BAB 6

6. Jelaskan perkembangan HAM di Indonesia dan negara
lainnya!

Jawab:

§ Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

Secara umum Para pakar HAM di dunia sepakat bahwa
Hak Asasi Manusia itu di mulai dengan lahirnya piagam
Magna Charta di Inggris. di mulai pada masa
pemerintahan raja John Lackland 1192 - 1216. Raja yang
bersifat abolutisme dalam pemerintahannya
menimbulkan protes dari para bangsawan, sehingga
melahirkan Magna Charta yang berisikan bahwa raja
tidak boleh bertindak sewenang - wenang, dimana dalam
tindakan tertentu raja harus mendapatkan persetujuan
dari bangwasan.

Walaupun tidak secara menyeluruh, Magna charta di
inggris sudah dapat melahirkan konsep dasar Ham,
dikarenakan pada masa pemerintahan raja - raja di
inggris terdahulu, kekuasaan dari Raja adalah mutlak,
dan setiap kebijakan dari raja adalah hukum yang harus
di jalankan oleh kerajaannya. Inggris mengenal 2 konsep
hukum yaitu, tertulis dan tidak tertulis yang masih di
berlakukan sampai sekarang di negaranya.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 122

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Dalam tahap selanjutnya HAM di Inggris mulai di
kembangkan secara luas, ditandai dengan lahirnya :
1. Due Process of Law Fair and Trial
2. Common Law ( Hukum Adat )
3. The Great Charter Of Liberties 1297
4. Petititons Of Rights
5. Hobbeas Corpus Act 1697
6. The Glorious Revolution : Bill Of Right yang

mengubah bentuk sistem pemerintahan Inggris
Menjadi Parlementer.
· Tahun 1215 munculnya piagam "Mahna Charta" atau
piagam agung
· Tahun 1628 keluarnya piagam " Petition of right"
· Tahun 1679 munculnya "Habeas Corpus Act"
· Tahun 1689 keluar "Bill of Rights"
§ Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat

Perjuangan HAM di Amerika Serikat didasari
pemikiran John Locke tentang hak - hak alam, seperti hak
hidup (live), hak kebebasan (liberty), dan hak milik
(property). Dasar inilah yang kemudian dijadikan
landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia yang
terlihat dalam United States Declarations of
Independence. Amerika serikat berhasil mencapai
kemerdekaannya pada tanggal 4 juli 1776. Dalam sejarah
perjuangan HAM, negara amerika serikat dapat
dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan
melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Di
daerah jajahan Inggris di Amerika, Revolusi 4 Juli 1776 –
Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat – juga
dipengaruhi pernyataan John Locke tentang :

§ Hak untuk hidup (life).
§ Hak atas kebebasan (liberty).
§ Hak atas hak milik (property).

Pendidikan Kewarganegaraan Page 123

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Dalam kurun waktu 165 tahun, dalam masa
pemerintahan Presiden F.D. Roosevelt, tercetuslah
empat hak yang berkaitan dengan kebebasan,
yaitu;

§ Bebas berbicara

§ Bebas beragama

§ Bebas dari kemiskinan / kemelaratan
§ Bebas dari rasa takut.

§ Perkembangan Hak Asasi manusia di Prancis
Perjuangan HAM di prancis dirumuskan dalam suatu

naskah pada awal revolusi prancis pada tahun 1789, sebagai
pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap
kesewenang - wenangan raja Louis XVI. Naskah tersebut
dikenal dengan declaration des droits de L' homme et du
citoyen (pernyataan mengenai hak - hak asasi manusia dan
warga negara). Deklarasi ini menyatakan bahwa " hak asasi
manusia adalah hak - hak alamiah yang dimiliki manusia
menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada
hakikatnya, dan karena itu bersifat suci”. Dalam revolusi ini
muncul semboyan Liberty, Egality, dan Fraternity ( Kebebasan,
Persamaan, dan Persaudaraan ). Pada tahun 1791 deklarasi ini
dimasukkan dalam konstitusi prancis.

§ Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pengakuan hak asasi manusia di indonesia telah

tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada
dibanding dengan deklarasi universal PBB yang lahir pada 10
Desember 1948. Berikut ini pengakuan akan hak asasi manusia
dalam UUD 1945 dan peraturan perundang - undangan lainnya.

§ Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam

pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa
negara indonesia sendiri sejak masa berdirinya tidak bisa lepas
dari HAM itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada alinea

Pendidikan Kewarganegaraan Page 124

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

pertama yang berbunyi : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu adalah hak segala bangsa..." berdasar ini maka bangsa
indonesia mengakui adalah hak untuk merdeka atau bebas.
Hanya saja berbeda dengan sejarah HAM di barat yang lebih
bersifat individual, HAM di indonesia berpaham kolektvitas.
Hal ini terbaca dari hak setiap "bangsa" untuk merdeka.

§ Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat
Yakni nilai - nilai luhur bangsa yang terumus dalam

pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung
pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dengan menyandang dua aspek, yakni aspek individualitas
(pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu
kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini
berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban ini juga
berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama
negara dan pemerintah.

§ Peraturan Perundang - undangan
Undang - undang yang menjamin HAM di indonesia

adalah undang - undang no 39 tahun 1999 tentang HAM.
Berikut ini hak - hak yang terdapat dalam UU no 39 tahun
1999.

I. Hak untuk Hidup ( Pasal 4 )
II. Hak untuk berkeluarga (pasal 10)
III. Hak untuk mengembangkan diri (pasal
11,12,13,14,15,16)
IV. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal
17,18,19)
V. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)
VI. Hak atas rasa aman (pasal 28-35)
VII. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-
44)\
VIII. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)
IX. Hak wanita (pasal 45-51)
X. Hak anak (pasal 52-66)

Pendidikan Kewarganegaraan Page 125

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

PERTEMUAN 7

DEMOKRASI

A. Tujuan Pembelajaraan

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat
mempelajari tentang pengertian DEMOKRASI, konsep demokrasi, unsur
demokrasi, dan pengeetian formal serta material demokrasi pancasila

B. Uraian Materi

1. KONSEP DEMOKRASI

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang
kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara
langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari
bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang
berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan
oleh Aristosteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu
pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di
tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato
Gettysburg nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti
bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Pada
zaman Yunani-Kuno, kata demokrasi digunakan untuk menunjuk
pada ‘government by the many’ (pemerintahan oleh orang banyak),
sebagai lawan dari ‘government by the few’ (pemerintahan oleh
sekelompok orang). MacGregor Bums, dalam Government by the
People (1989: 3).

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai
hubungan negara dan hukum di Yunani-Kuno dan dipraktekkan
dalam hidup bernegara antara Abad ke-IV sebelum Masehi sampai
Abad ke-VI Masehi. Pada waktu itu dilihat dari pelaksanaan
demokrasi yang dipraktekkan secara langsung (direct democracy),
artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang
bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam
perkembangannya telah mengalami dua kali bentuk transformasi
demokrasi, yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan

Pendidikan Kewarganegaraan Page 126

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Romawi-Kuno pada Abad ke-V sebelum Masehi, serta beberapa
negara kota di Italia pada masa abad pertengahan, dan transformasi
yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi demokrasi kawasan
bangsa, negara, atau negara nasional yang luas (Dahl, 1992: 3-4).

2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami
pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri.
Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat
di telusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli
1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para
pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut,
pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal menjadi
wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus
politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia
harus berdasarkan kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi.
Cita-cita atau ide demokrasi ada pada para Founding Fathers bangsa.
Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara Indonesia merdeka
haruslah negara demokrasi.

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. X 3
november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai
politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan
demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang
khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik
kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara kekuasaan
pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet dan,
Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam
kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar
kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang
terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik
ditandai oleh tarik menarik antara partai di dalam lingkaran

Pendidikan Kewarganegaraan Page 127

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan,
pihak kedua mncoba menarik pihak pertama ke luar dari lingkungan
kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan
hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik yang
mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh
di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan segelintir elit politik.
Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah
presiden yang hanya sebagai simbolik semata begitu juga peran
militer. Akhirnya massa ini mengalami kehancuran setelah
mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi,
serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai
demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini
diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol
dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap
kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi
perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan
stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk
merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya UU Darurat
pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah
mulai. Periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan
terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957,
dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan
menjadi tersentral di tangan presiden, dan secra signifikan diimbangi
dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan
Suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir
penuh oleh presiden. Dengan ambisi yang besar PKI mulai
menmperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang
akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah
pada massa orde baru.

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi
kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen
dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut
perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada

Pendidikan Kewarganegaraan Page 128

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama,
pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden
yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi
dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka
dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang
kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di
Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan
politik kita.

2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950
sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS)
sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa
kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen
demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik
di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen
memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang
berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan
dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak
pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan
jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini
merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas
pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang
terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses
rekruitmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para
pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena (1)
dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi
terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih
sangat lemah;(3) persamaan kepentingan antara presiden
Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak
senang dengan proses politik yang berjalan.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 129

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno
sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-
partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi
pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang
memperhatikan kepentingan politik nasional secara
menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa
demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong
royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat
kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu,
yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan
Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi
terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan
terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem
politik nasionall menjadi sedemikian lemah, Basic Human
Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah
masa puncak dari semnagt anti kebebasan pers, sentralisasi
kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan A. Syafi’i
Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan
Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama
Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya.
Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi
Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-
nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan
hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol
sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
(Sunarso, dkk. 2008:132-136).

Pendidikan Kewarganegaraan Page 130

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

3. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan
perkembangan tingkat ekonomi, poltik dan, ideologi sesaat atau
temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai
oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang
menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan
menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu
dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim
bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai
dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih
dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan
kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu pada kalangan
elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut
pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi
mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru.
Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya
kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara
Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan
relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi
dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan.
Kedaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari
kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik
yangkuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi
politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan
institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4)
intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang
memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan
modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya
pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta
dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang
berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara
orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan
pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang
potensinya muncul karena sebab struktural.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 131

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

3. UNSUR DEMOKRASI

Unsur Demokrasi adalah sebagai berikut :
1. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adanya pengakuan akan supremasi hukum atau daulat hukum.
3. Adanya pengakuan akan kesamaan diantara warga negara.
4. Adanya kebebasan, contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan
berkumpul dan berserikat, kebebasab beragama, kebebasan memilih
dan dipilih.
5. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer.

4. PENGERTIAN FORMAL DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau
demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem
politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua
orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

5. PENGERTIAN MATERIAL DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang
menitikberatkan pada upayaupaya menghilangkan perbedaan dalam
Demokrasi 15 Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah
Pembelajaran Non Konvensional bidang-bidang ekonomi, sedangkan
persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-
kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang
ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan
negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak
milik pribadi tidak diakui.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 132

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

6. PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

• Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi.
• Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada

musyawarah.
• Pemilihan umum yang kompetitif dan adil.
• Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia

harus didukung dan dilaksanakan.
• Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk

menampung berbagai aspirasi rakyat.
• Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan

kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan UUD1945 yang
tertuang pada pasal 1 ayat 2.
• Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung
jawab.
• Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara
harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam
UUD 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan
yang berlaku.
• Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak
boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintahan
tertinggi negara ini.
• Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan
pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme
adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak
terbatas dalam pemerintahan.

7.ASAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Demokrasi pancasila mempunyai beberapa asas dalam
pelaksanaannya di Indonesia kala itu, di antaranya adalah :

1. Asas Kerakyatan
2. Asas Kemufakatan
3. Asas Kekeluargaan
4. Asas Kedaulatan Rakyat
5. Asas Kekuatan Mayoritas
6. Asas Minoritas

Pendidikan Kewarganegaraan Page 133

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

7. Asas Penjaminan HAM
8. Asas LUBERJURDIL
9. Asas Persamaan
10. Asas Toleransi

8.KONSEP KEKUASAAN

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi
kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun
akibatakibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan
sendiri”. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya
sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a)
kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan
pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda
pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang
berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan
sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif,
yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh
kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/
pelaksanaan hukum.

9. KONSEP PENGAWASAN

Menurut George R. Tery1 mengartikan pengawasan sebagai
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi
prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-
tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.
Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk
menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai
dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan
pengawasan.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 134

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

10. KONSEP PARTISIPASI

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris
yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau
pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu
keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan
dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut
kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.
Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi
dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam
pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai
dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu
menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta
penentuan kebijaksanaan.
Demokrasi Partisipasi adalah proses menekankan partisipasi luas
dari konstituen dalam arah dan pengoperasian sistem politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 135

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

C. Latihan Soal/ Tugas

1. Jelaskan Konsep Demokrasi!
Jawab:
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik
yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik
secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi
berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti “rakyat”
dan “kratos” yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi
pertama kali diperkenalkan oleh Aristosteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan
bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).
Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg nya mendefinisikan
demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi
pemerintahan dipegang oleh rakyat. Pada zaman Yunani-Kuno,
kata demokrasi digunakan untuk menunjuk pada ‘government
by the many’ (pemerintahan oleh orang banyak), sebagai lawan
dari ‘government by the few’ (pemerintahan oleh sekelompok
orang). MacGregor Bums, dalam Government by the People
(1989: 3).

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai
hubungan negara dan hukum di Yunani-Kuno dan
dipraktekkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-IV
sebelum Masehi sampai Abad ke-VI Masehi. Pada waktu itu
dilihat dari pelaksanaan demokrasi yang dipraktekkan secara
langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk
membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara
langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak
berdasarkan prosedur mayoritas. Dalam perkembangannya
telah mengalami dua kali bentuk transformasi demokrasi,
yakni transformasi demokrasi negara kota di Yunani dan
Romawi-Kuno pada Abad ke-V sebelum Masehi, serta beberapa
negara kota di Italia pada masa abad pertengahan, dan
transformasi yang terjadi dari demokrasi negara kota menjadi

Pendidikan Kewarganegaraan Page 136

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

demokrasi kawasan bangsa, negara, atau negara nasional yang
luas (Dahl, 1992: 3-4).

2. Bagaimana perkembangan Demokrasin pada masa praorde
Baru?
Jawab:

Perkembangan demokrasi PraOrde Baru

Semenjak dikeluarkannya maklumat wakil presiden No.
X 3 november 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-
partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi
dan demokrasi pearlementer dicirikan oleh distribusi
kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai
pemilik kekuasaan simbolik dan ceremonial, sementara
kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri,
Kabinet dan, Parlemen. Partai politik memainkan peranan
sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan.
Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami
masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia
merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik menarik antara
partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik
di luar lingkungan kekuasaan, pihak kedua mncoba menarik
pihak pertama ke luar dari lingkungan kekuasaan. Kegiatan
partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar bingar,
terutama melalui saluran partai politik yang
mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang
tumbuh di tengah masyarakat, namun hanya melibatkan
segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari
Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai
simbolik semata begitu juga peran militer. Akhirnya massa ini
mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar
elit dan antar partai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat
adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang
dijalankan. Perpecahan antar elit politik ini diperparah dengan
konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno

Pendidikan Kewarganegaraan Page 137

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet
dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi
perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan
stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno
untuk merealisasikan nasionalis ekonomi, dan diberlakukanya
UU Darurat pada tahun 1957, maka sebuah masa demokrasi
terpimpin kini telah mulai.

Periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai
dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan Ir. Juanda pada
9 April 1957, dan menjadi tegas setelah Dekrit Presiden 5 Juli
1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan presiden, dan
secra signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan
Darat. Kekuatan-kekuatan Suprastruktur dan infrastruktur
politik dikendalikan secara hampir penuh oleh presiden.
Dengan ambisi yang besar PKI mulai menmperluas
kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya
gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada
massa orde baru.

3. Jelaskan perbedaan pengertian demokrasi pancasila secara
formal dan material!
Jawab:

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau
demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem
politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam
bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau
menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam
demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan
hak yang sama.

Pengertian lain dari demokrasi formal adalah sebuah
bentuk dari demokrasi yang melakukan pemberian dari kekuatan
hukum yang dimana juga akan sama ke dalam sebuah bidang
politik tanpa melakukan sebuah bentuk pertimbangan dari
perbedaan ekonomi.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 138

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Sedangkan Demokrasi material adalah sistem politik
demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya
menghilangkan perbedaan dalam Demokrasi 15 Program Studi
Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non
Konvensional bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan
bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang
dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang
ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan
mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak
milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Pengertian lain
demokrasi material yaitu sebuah bentuk dari demokrasi yang
dimana biasanya akan termasuk ke dalam negara sosialis-
komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam
pengedepanan dari kesamaan akan hak dari warganya.

4. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam demokrasi pancasila!
Jawab:

1. Asas Kerakyatan

Dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semuanya
dilaksanakan dengan berasas kerakyatan artinya, semuanya
harus dijalankan untuk dan oleh rakyat Indonesia.

2. Asas Kemufakatan

Apapun yang menjadi keputusan negara ini, semuanya harus
melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus
mencapai kesepakatan atau mufakat.

3. Asas Kekeluargaan

Semua warga negara yang mengambil peran dalam pengambilan
keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga.
Apapun pendapat yang disampaikan, meski itu pro atau kontra,
semua dianggap keluarga, pengambilan keputusan menjalankan
asas kekeluargaan agar tidak ada pertengkaran.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 139

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

4. Asas Kedaulatan Rakyat
Asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila
di Indonesia dengan asas kerakyatan yang sudah disebutkan pada
poin pertama. Pembedanya, dalam asas kedaulatan rakyat ini
menjunjung tinggi penuh kekuasaan terhadap rakyat jalannya
demokrasi. Asas kedaulatan rakyat meyakini bahwa kekuasaan
tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial dan
parlementer berada di tangan rakyat.
5. Asas Kekuatan Mayoritas
Perlu kita ketahui bersama, kata yang paling penting dalam asas
ini tidak diartikan sebagai kelompok atau golongan tertentu yang
mempunyai anggota terbanyak dalam sistem demokrasi era
reformasi . Kata-kata ini mengacu pada keberadaan suara
terbanyak dalam suatu musyawarah dalam pelaksanaan
demokrasi pancasila di Indonesia.
6. Asas Minoritas
Hak-hak yang dimiliki oleh kelompok minoritas dalam proses
demokrasi harus diperhatikan. Kelompok-kelompok-kelompok
juga tidak boleh memaksa atau mengintervensi kelompok
minoritas untuk tunduk pada kelompok-kelompok minoritas.
7. Asas Penjaminan HAM
HAM (Hak Asasi Manusia) dalam pelaksanaan demokrasi
Pancasila dijamin oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang ikut
dalam proses demokrasi Pancasila mempunyai hak asasi yang
dapat diperjuangkan karena Indonesia menjaminnya atas dasar
hukum HAM .
8. Asas LUBERJURDIL
LUBERJURDIL ASAS dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila
mempunyai arti bahwa proses demokrasi harus dilakukan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Asas Persamaan
Persamaan yang ada dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila
menyatakan bahwa setiap warga negara yang berada di tempat
yang sama ketika mengikuti proses demokrasi. Tidak ada batasan
yang membatasi satu orang dengan yang lainnya ketika warga
negara turut serta dalam proses demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 140

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

10. Asas Toleransi
Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia juga didasarkan
pada sebagai toleransi. Asas toleransi ini mengedepankan rasa
toleran terhadap pandangan yang berbeda dari golongan atau
kelompok tertentu. Melalui asas ini, semua perbedaan yang
muncul dalam proses demokrasi harus terjadi agar tidak terjadi
konflik dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak
tertentu.

4. Jelaskan perbedaan konsep kekuasaan, konsep partisipasi, dan

konsep pengawasan!

Jawab:
Konsep Kekuasaan ➔ Kekuasaan adalah kemampuan

seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-
lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga
tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari
orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah
“kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum
(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatakibatnya sesuai
dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”. Jenis-jenis
kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi
beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif,
yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka
secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan
legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan
perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c)
kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum,
yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law
enforcement/ pelaksanaan hukum.

Konsep Pengawasan ➔ Menurut George R. Tery1
mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah
dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu,
dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk
menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai

Pendidikan Kewarganegaraan Page 141

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan
pengawasan.
Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep Partisipasi ➔ Partisipasi berasal dari bahasa Inggris
yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau
pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu
keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan
dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam defenisi tersebut
kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.
Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi
dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam
pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai
dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu
menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta
penentuan kebijaksanaan. Demokrasi Partisipasi adalah proses
menekankan partisipasi luas dari konstituen dalam arah dan
pengoperasian sistem politik.

D. DAFTAR PUSTAKA

o http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf
o https://www.bola.net/lain_lain/demokrasi-pancasila-

prinsip-ciri-ciri-asas-dan-tujuannya-0d3192-0d3192-
kln.html
o https://guruppkn.com/asas-asas-demokrasi-pancasila
o http://digilib.uinsby.ac.id/2360/5/Bab%202.pdf
o http://repository.unpas.ac.id/40180/5/BAB%20II.pdf

Pendidikan Kewarganegaraan Page 142

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

o https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi#:~:text=Sebena
rnya%20partisipasi%20adalah%20suatu%20gejala,tingk
at%20kematangan%20dan%20tingkat%20kewajibannya.

o https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-
1/ilmu-kewarganegaraan/perkembangan-demokrasi-di-
indonesia/

Pendidikan Kewarganegaraan Page 143

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

PERTEMUAN 8

KONSTITUSI

A. Tujuan Pembelajaraan

Mahasiswa merupakan tonggak generasi penerus bangsa, di pundak
mahasiswa terdapat berbagai beban tantangan masa depan. Tanggung
jawab moral yang selalu di idententikan dengan “ agent of control dan
agent of change selalu membayangi jati diri mahasiswa. Dengan seiring
berjalannya waktu pemahaman mahasiswa akan tanggung jawab social
mulai luntur. Untuk itu perlu ada gagasan dan tindakan penyelamatan.

B. Uraian Materi

1. SISTEM KONSTITUSI, SIFAT, FUNGSI, DAN CIRI UUD

Pengertian konstitusi adalah sebuah norma suatu sistem politik
negara dan hukum yang dibentuk oleh pemerintah negara yang
dikodifikasikan sebagai sebuah dokumen tertulis. Hukum dalam
konstitusi tidak membina hal yang sifatnya rinci, namun hanya
menjabarkan beberapa prinsip yang menjadi dasar peraturan
lainnya.

❖ Sifat Konstitusi
• Fleksibel (luwes) : apabila UUD itu memungkinkan adanya

perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman. Dan
memiliki ciri-ciri pokok antara lain:

- Sfat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah.
- Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah.
• Rigit (kaku) : apabila UUD itu sulit untuk diubah kapanpun. Dan
memiliki ciri pokok,antara lain:
- Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari UUD.
- Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus.

❖ Fungsi Konstitusi

• membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak
sewenang – wenang agar hak-hak bagi warga negara
terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).

• sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of
new state).

• sebagai sumber hukum tertinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 144

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

• sebagai alat yang membatasi kekuasaan.
• sebagai identitas nasional dan lambang.
• sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga

suatu negara.
• sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat

(social engineering atau social reform).
• sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
• fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
• fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
• fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan

bangsa (identity of nation).

❖ Ciri-Ciri Konstitusi Negara

Menurut CF. Strong UUD terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Tertulis (documentary constitution / written
constitution) merupakan aturan-aturan pokok dasar
negara(UUD), bangunan negara dan tata negara,
sekaligus aturan dasar lain yang mengatur peri
kehidupan bangsa dalam persekutuan hukum negara.

2. Tidak tertulis / konvensi (non-documentary
constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan
yang sering muncul.

2.PERGANTIAN PERUBAHAN UUD
Amandemen I
Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19
Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999.
Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni: Pasal 5,
pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20,
pasal 21.
Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan
Presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).

Amandemen II
Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus
2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus
2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut
ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 145

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A,
pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A,
pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal
28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal
36C.
Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A ;

Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah
Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia,
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Amandemen III
Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001
dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan
yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan
22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga.
Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C,
pasal 8, pasal 11, pasal 17,
pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C,
pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B,
pasal24C.
Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA.
Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini
adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR,
Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan
Kehakiman.

Amandemen IV
Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada
tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002.
Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2
Bab dan 13 Pasal.
Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal
23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.
BAB XIII, Bab XIV.
Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian
Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata
uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian
nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 146

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

Tujuan dari dilakukannya amandemen UUD 1945 yang terjadi
hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan
mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM,
pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sejarah
amandemen UUD 1945 yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD
1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan juga mempertegas sistem
pemerintahan presidensil.

3. SUPREMASI UUD

Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan
terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral,
artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama
tanpa terkecuali. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa
pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang
menyangkut hak asasi manusia. Supremasi hukum merupakan
prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan
berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Dasar Tidak Tertulis dan Undang-Undang
Tertulis

· Undang-Undang Dasar Tidak Tertulis

Inggris : Salah satu UUD yang dianggap tidak tertulis adaah UUD
Inggris, karena tidak merupakan satu naskah, sebenarnya sebagian
besar UUD ini terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-
dokumen resmi yang menjadi ketentuan-ketentuan ketatanegaraan
Inggris.

1. Beberapa undang-undang antara lain :

- Magna Charta 1215, meskipun sifatnya feodal, namun dianggap
penting karena pertama kalinya raja mengakui beberapa hak dari
bangsawan bawahannya.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 147

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

2. Beberapa keputusan hakim, terutama yang merupakan tafsiran
terhadap undang-undang Parlemen.

3. Konvensi – konvensi (aturan-aturan antara lain berdasarkan
tradisi) yang mengatur hubungan antara kabinet dan Parlemen.
Beberapa konvensi yang penting adalah :

- Jika Kabinet mengundurkan diri, langkah pertama, raja
memberi kesempatan kepada pemimpin partai oposisi untuk
membentuk kabinet baru.

- Perdana Menteri merupakan anggota Majelis Rendah.

· Undang-Undang Dasar Tertulis

Ketentuan-ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat dalam:

- Naskah UUD

- Sejumlah undang-undang

- Sejumlah keputusan Mahkamah Agung berdasarkan hak
menguji

Menurut Mahkamah Agung, tiga lembaga negara, yaitu badan
eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif, mempunyai
kedudukan sama tinggi dan dalam bidangnya masing-masing
merupakan kekuasaan tertinggi yang bebas dari campur tangan
lembaga-lembaga lainnya. Bagi ketiga lembaga ini UUD merupakan
kekuasaan tertinggi yang ditafsirkan menurut cara dan prosedur
masing-masing.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 148

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

4. KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS
Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen

yang memiliki “kesakralan khusus” dalam proses perumusannya.
Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh
penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi
dalam pelaksanaannya.

Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih
berkembang atas dasar adat-istiadat daripada hukum tertulis.
Konstitusi tidak tetulis dalam perumusannya tidak membutuhkan
proses yang panjang, misalnya dalam penentuan quorum, model
perubahan (amandemen atau pembaharuan), dan prosedur
perubahannya (referendum, konvensi, atau pembentukan lembaga
khusus).

5. UUD YANG FLEKSIBEL DAN YANG KAKU

Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya
prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel.

Sebaliknya konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus
untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku.

6. KONSTITUSI DALAM ARTI SEMPIT

Konstitusi secara sempit adalah piagam dasar atau undang-
undang dasar atau loi contitutionalle yang berartti kalau sebuah
dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Konstitusi dalam arti
sempit, kata ini digunakan bukan untuk mendiskripsikan aturan
hukum(tertulis) dan non hukum tetapi bukan untuk menunjukkan
kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat
serta memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat
pokok dari ketatanegaraan suatu Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 149

Universitas Krisnadwipayana Akuntansi S-1

7. KONSTITUSI DALAM ARTI LUAS

Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua
ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.

Konstitusi dalam arti luas, yaitu dipergunakan untuk
menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu Negara yaitu
sekumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur
pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Peraturan-peraturan ini
sebagian bersifat hukum dan sebagian lagi bersifat non hukum atau
ekstra-hukum.

8. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UUD

INDONESIA

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa
perubahan besar terhadap ketatanegaraan dan perundangan di
Indonesia. Di antara perubahan-perubahan tersebut adalah
kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga Negara, ketentuan
tentang Hak Asasi Manusia yang sangat minim dalam UUD 1945 dan
kehidupan demokrasi yang kesemuanya ditujukan pada perbaikan
yang mengarah pada keterbukaan dan peran serta rakyat yang
semakin luas. Artikel ini akan membahas perbandingan system
ketatanegaraan di Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan
amandemen UndangUndang Dasar 1945 khususnya masa
pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan era reformasi.

Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada
masa pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945. Secara
prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik
Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:

1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara ,
disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam
hal ini adalah presiden).

2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada
pemerintah , disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh
dewan Pertimbangan Agung.

Pendidikan Kewarganegaraan Page 150