Kamus Sejarah Indonesia Jilid II

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1939 Assaat berpraktik sebagai advokat hingga tahun 1942.
Di zaman Jepang ia diangkat sebagai Camat Gambir,
kemudian Wedana Mangga Besar di Jakarta. Pada tahun
1948-1949 (Desember) ia menjadi Ketua BP-KNIP (Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia terpilih menjadi
Ketua KNIP terakhir hingga KNIP dibubarkan, kemudian ia
ditugasi sebagai Penjabat Presiden RI di kota perjuangan di
Yogyakarta. Assaat ditangkap Belanda bersama Bung Karno
dan Bung Hatta serta pemimpin Republik lainnya, kemudian
di asingkan di Manumbing, Pulau Bangka. Setelah perjanjian
Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, Assaat
diamanatkan menjadi Acting (Pelaksana Tugas) Presiden
Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950.
Ketika menjadi Penjabat Presiden, ia tidak mau dipanggil
Paduka Yang Mulia, lebih memilih panggilan Saudara Acting
Presiden. Dengan terbentuknya RIS (Republik Indonesia
Serikat), jabatannya sebagai Penjabat Presiden RI pada
Agustus 1950 selesai. Assaat menjadi anggota parlemen
hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam
Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Ia ditangkap,
karena dianggap terlibat dengan gerakan PRRI, dalam
pelarian ke Sumatra. Ia dipenjara selama 4 tahun (1962-
1966). Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah Orde
Baru. Pada 16 Juni 1976, Assaat meninggal di rumahnya di
Warung Jati Jakarta Selatan.

38

NATION BUILDING (1951-1998)

Azis Saleh. Ia adalah Menteri Kesehatan Indonesia ke-9, Menteri
Pertanian Indonesia ke-12, Menteri Perindustrian Kerajinan
Indonesia periode 1964-1966, hingga menjadi Menteri
Koordinator Kompartemen Perindustrian Indonesia. Lahir di
Boyolali pada tahun 1914. Ia menjadi menteri sejak Kabinet
Juanda hingga Kabinet Dwikora II. Sebenarnya ia adalah
seorang dokter yang lulus dari Geneeskunde Hogeschool
(GHS) pada 1942. Selain bergerak di dunia politik, ia aktif di
gerakan Praja Muda Karana (Pramuka). Dalam Pramuka, ia
adalah wakil ketua Kwartir Nasional sekaligus Ketua Harian
pertama serta merupakan Panitia Inti untuk membentuk
gerakan Pramuka di Indonesia pada 1960 dan 1970 menjadi
Sekretaris Jendral Gerakan Pramuka. Ia bergabung dalam
Petisi 50 tahun 1974, dengan bergabungnya ia ke dalam Petisi
50, reduplah karier politiknya. Pada masa Reformasi, barulah
ia mendapatkan penghargaan Tunas Kencana yang
merupakan penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka. Ia
meninggal pada 2001.

-B-

Bacharuddin Jusuf Habibie. Tekhnokrat bidang kedirgantaraan, tokoh
cendikiawan muslim dan Presiden ketiga Republik Indonesia
kelahiran di Parepare pada 25 Juni 1936. Ia adalah putra
keempat dari delapan bersaudara dari pasangan Alwi Abdul
Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie

39

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia
Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung). Ia kemudian
melanjutkan studi pada bidang teknik penerbangan di
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen,
Jerman dan mendapat gelar Doktor Ingeniur. Habibie bekerja
di sebuah perusahaan penerbangan di Jerman bernama
Messerschmitt-Bolkow-Blohm, setelah menyelesaikan
studinya.

Pada 1973, atas permintaan Presiden Soeharto,
Habibie kembali ke Indonesia kemudian diangkat sebagai
Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam beberapa periode
kabinet, antara tahun 1978 hingga 1998. Habibie dipilih
menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia
pertama, setelah Organisasi ini dibentuk pada 7 Desember
1990. Habibie menjadi Wakil Presiden Indonesia pada 1998.
Setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, Habibie
menjadi Presiden. Kepemimpinan Habibie sempat mendapat
penolakan dari rakyat karena dianggap akan menghambat
jalannya reformasi penegakan hukum terhadap Soeharto.
Penolakan ini muncul meski Habibie mampu membentuk
kabinet baru dalam waktu yang terhitung cepat. Penolakan
ini muncul karena dalam membentuk kabinet yang baru
Habibie tidak melibatkan kelompok reformis. Turunnya
Presiden Soeharto dianggap tidak cukup oleh kelompok
reformis selama pemerintahan masih diisi oleh wajah-wajah
lama. Pemerintahan Habibie yang banyak mendapatkan

40

NATION BUILDING (1951-1998)

tentangan pada kenyataannya dapat membawa berbagai
perubahan. Salah satu perubahan besar yang berhasil
diciptakan oleh kepemimpinan Habibie adalah terbukanya
pintu kebebasan dalam berbagai bidang terutama
menyangkut kebebasan berpendapat dan berserikat. Habibie
juga membebaskan beberapa narapidana politik yang sempat
ditangkap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto
karena kritik terhadap pemerintah dan tuduhan memicu
keresahan.

Pemerintah Habibie juga membuat perubahan
undang-undang mengenai pemilu. Perubahan ini membuka
kesempatan bagi partai-partai politik yang baru terbentuk
untuk mengikuti pemilu. Tap MPR No. II /MPR/ 1978 tentang
Pancasila sebagai asas tunggal dihapuskan melalui Tap MPR
No XVIII/MPR/1998. Perubahan ini mendorong munculnya
berbagai Organisasi yang secara terbuka menunjukkan
ideologinya. Berbagai perubahan lain dalam pemerintahan
juga dilakukan terutama untuk mengembalikan stabilitas
nasional. Wujud lain demokrasi yang dilakukan oleh Habibie
pada masa pemerintahannya adalah pelaksanaan
referendum di Provinsi Timor Timur. Keputusan ini pada
kenyataanya dianggap sebagai sebuah kesalahan besar.
Melalui referendum ini Provinsi Timor Timur lepas dari
wilayah Indonesia. Sidang Umum MPR Oktober 1999 menjadi
akhir bagi masa pemerintahan Habibie. Pada tanggal 14
Oktober 1999 Habibie menyampaikan pidato

41

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

pertanggungjawabannya. Pada masa pemerintahan Susilo
Bambang Yudoyono Habibie ditunjuk sebagai Penasehat
Kepresidenan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program
pengendalian jumlah penduduk yang digagas pada masa
Presiden Soeharto. Program pengendalian jumlah penduduk
ini diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi
Kependudukan PBB pada 1967. Program ini sebagai langkah
konkret dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk, pada
masa Pelita I (1969-1974) dibentuklah Badan Koordinasi
Keluarga Berencana berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1970.
Kemudian pada 1972 status BKKBN ditetapkan sebagai
Lembaga Pemerintahan Non-Departmen yang berkedudukan
langsung di bawah presiden. Melalui BKKBN inilah Presiden
Soeharto berhasil mengendalikan jumlah penduduk yang
tumbuh kian pesat.

Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak (BKIA). Lembaga yang digagas
pemerintah yang bertujuan untuk meingkatkan
kesejahteraan masyarakat umum, serta kesejahteraan ibu
dan anak khususnya. Lembaga ini didirikan pada 1950
dilatarbelakangi meningkatnya angka kematian ibu bersalin
dan angka kematian anak. Untuk mewujudkan tujuan
tersebut BKIA menempuh beberapa cara di antaranya,
memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan

42

NATION BUILDING (1951-1998)

pertolongan dalam melahirkan anak, serta mengawasi
kesehatan ibu dan anak.

Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4). Memiliki tugas
mengadakan penyuluhan, menemukan penderita baru, dan
isolasi terhadap penderita baru penyakit paru-paru. Balai ini
didirikan pada 1951 di Yogyakarta, kemudian menyebar di
Jakarta, Bandung, Surabaya dan beberapa kota-kota lain.

Bambang Sugeng. Kepala Staf TNI AD 22 Desember 1952 hingga 8
Mei 1955, inisiator Serangan Umum 1 Maret bersama
Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto. Lahir di Tegalrejo,
Magelang, 31 Oktober 1913, meninggal di Jakarta 22 Juni
1977. Ia berhasil melucuti 533 tentara Jepang yang dipimpin
Mayor Migaki Simatoyo tanpa perlawanan. Mendapat
julukan “Shogun”, yang berarti “Sang Jenderal Perang”. Ia
pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia di Vatikan,
Jepang, dan Brazil. Ia mendapat anugerah “Bintang Vatikan”
oleh Sri Paus. Ia melakukan musyawarah dengan para
perwira TNI yang terbelah akibat peristiwa 17 Oktober 1952
dan menghasilkan Piagam Djogja 1955. Dengan piagam
tersebut A.H Nasution diangkat kembali sebagai pimpinan
KSAD.

Bambang Supeno. Lahir pada 23 Juli 1924, sebagai anak kedua dari
Wedana Kepanjen, di Kabupaten Malang. Pada usia 13 tahun

43

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

ayah Bambang Soepeno wafat, sehingga hanya diasuh oleh
ibunya. Pada masa remajanya telah mengikuti berbagai
aktivitas, seperti keolahragaan, seni bela diri, dan Kepanduan
Kebangsaan Indonesia (KBI). Dalam setiap kegiatan tersebut,
beliau selalu dipercaya dan dipilih menjadi ketua. Pada masa
sekolah rendah hingga MULO zaman kolonial Belanda, jiwa
kebangsaannya terlihat mencolok. Pada masa pendudukan
Jepang, sebagai murid SMP (Chugakko) di Malang, Bambang
Soepeno dipilih sebagai pimpinan murid sekolah. Pada masa
dibentuknya Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA)
Bambang Soepeno ikut mendaftar. Bambang Soepeno
merupakan salah satu pelatih calon Ippang taiing Yugekitai di
Malang awal Januari 1945. Atas inisiatif Bambang Soepeno,
beberapa mantan anggota Seinendojo diminta berkumpul di
rumah Purbo Suwondo (Let.Jen TNI Purn) di Jalan Arjuno 20
Malang. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap dan
upaya awal konsolidasi. Kemudian diadakan hubungan
dengan anggota Seinendojo dari daerah Probolinggo,
Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Pada 23 Agustus 1945
diadakan rapat pembentukan BKR di Malang yang dipimpin
Imam Soedja’i dan dihadiri Bambang Soepeno. Ia pernah
menjabat sebagai komandan Resimen Polisi Tentara III Jawa
Timur dan pernah merangkap jabatan tersebut dengan
jabatan Cop Panglima Komando Divisi Pertempuran.
Bambang Soepeno juga memberikan konsep pembentukan
PTP (Polisi Tentara Pertempuran) yang dipimpin oleh Kapten

44

NATION BUILDING (1951-1998)

Moh. Drajad dan bermarkas di Sidoarjo. Kolonel Bambang
Soepeno selanjutnya menggantikan Jenderal Mayor Imam
Soedja’i sebagai Panglima Divisi VII/Untung Suropati.
Kemudian, Kolonel Bambang Soegeng diangkat sebagai
Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Pada 13 Juli 1952, Kolonel
Bambang Supeno mengirim surat ke Perdana Menteri
Wilopo, Presiden dan DPRS, menyatakan tidak mempercayai
lagi pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat
yang dipimpin Nasution. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno
diskors oleh KSAD. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952
Bambang Soepeno dipulihkan dinas militernya. Ia pernah
dipenjara selama 5 tahun hingga 1971. Pada 1974 Bambang
Soepeno wafat karena sakit.

Bandung Plan. Sebuah pilot project dalam bidang kesehatan. Istilah
Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Johanes Leimena dan
dr. Patah pada 1951, yang selanjutnya disebut “Ide Patah-
Leimnea”. Lahirnya healty center atau Pusat Kesehatan
Masyarakat di Indonesia merupakan penjelmaan dari
Bandung Plan yang waktu itu bertepatan dengan
pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Untuk memenuhi
kebutuhan rakyat pedesaan, di setiap kewedanaan
pemerintah dibangun rumah sakit pembantu dengan
kapasitas 40-70 tempat tidur. Pada setiap kecamatan
dibangun balai pengobatan yang ditangani oleh seorang juru
rawat dari rumah sakit pembantu. Bandung Plan juga

45

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mencakup usaha-usaha preventif (pencegahan) yang bepusat
di daerah pedesaan. Bandung Plan mulai dicoba di Kabupaten
Bandung dan di desa-desa di Kecamatan Rancaekek dan
Majalaya. Pada 1954 rencana serupa Bandung Plan juga
diterapkan di Yogyakarta.

Basuki Rachmat, Jendral. Menteri Urusan Veteran yang lahir di
Tuban, Jawa Timur, 4 November 1921 dan meninggal di
Jakarta, 8 Januari 1969. Saksi penandatanganan Supersemar
oleh Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto. Pada tahun
1943, Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Basuki
bergabung dengan PETA. Pada 5 Oktober 1945, Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, Basuki mendaftar TKR
pada bulan yang sama di kota Ngawi Jawa Timur. Di sana ia
ditempatkan di KODAM VII/Brawijaya. Basuki menjabat
sebagai Komandan Batalyon di Ngawi (1945-1946),
Komandan Batalyon di Ronggolawe (1946-1950), Komandan
Resimen di Bojonegoro (1950-1953), Kepala Staf Panglima
Tentara dan Teritorium V / Brawijaya (1953-1956) dan
Penjabat Panglima Daerah Militer V / Brawijaya (1956). Pada
September 1956, Basuki dipindahkan ke Melbourne, Australia
sebagai atase militer kedutaan. Basuki kembali ke Indonesia
pada November tahun 1959 dan menjabat sebagai Asisten IV
/ Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution.
Basuki kembali ke KODAM VII/Brawijaya pada 1960,
menjabat sebagai Kepala Staf sebelum akhirnya menjadi

46

NATION BUILDING (1951-1998)

Panglima tahun 1962. Pada September tahun 1965, Basuki
mewaspadai kegiatan komunis di Jawa Timur dan pergi ke
Jakarta untuk melaporkan pengamatannya kepada Panglima
Angkatan Darat, Ahmad Yani. Pada November 1965, Basuki
dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf Soeharto
sebagai Panglima Angkatan Darat, dengan posisi Deputi
Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga aktif
sebagai anggota Komite Sosial-Politik. Pada Februari 1966,
dalam Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri
Urusan Veteran. 11 Maret 1966, Basuki menghadiri rapat
kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Sukarno
reshuffle kabinet pada akhir Februari.

Basuki Resebowo. Pelukis Indonesia kelahiran 1916 di Palembang,
Sumatra Selatan dan wafat pada 5 Januari 1999 di
Amsterdam Belanda. Ayahnya, Prawiroatmojo asal
Purworejo, hidup sebagai mantri ukur di kawasan
transmigrasi dan perkebunan di Palembang dan Lampung. Ia
kemudian hijrah ke Jakarta, Ia menempuh pendidian di ELS
(Europesche Largere School). Tercatat sejak 1987 hingga akhir
1989, sudah berjilid-jilid buku ditulisnya dan diterbitkannya
sendiri. Judul bukunya tersebut antara lain Bercermin Di
Muka Kaca, Riwayat Hidupku, Karmiatun (jilid 1 Januari 1988,
jilid ke-6 Januari 1989) dan cerita bergambar Cut Nyak Din
(jilid ke-1 dan ke-2). Selain itu ia juga menerbitkan tulisan-
tulisan berbentuk jurnal dan karikatur. Ia juga ikut

47

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menyumbangkan esai tentang seni rupa ke beberapa majalah
dan kemudian dibukukan dengan judul Seniman, Seni, dan
Masyarakat (1994).

Beasiswa Supersemar. Salah satu program yang dicanangkan oleh
Pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan. Program ini
mulai dijalankan sejak 1984 sampai 1998. Yayasan
Supersemar telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa
program sarjana tidak kurang dari 154.889 orang dan
sebanyak 581.839 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Benedict Anderson. Lahir Kunming, Tiongkok ( China ) sebuah
keluarga Anglo-Irlandia 26 Agustus 1936 dan meninggal di
Batu, Malang Jawa Timur 12 Desember 2015. Ia dibesarkan
sebagian besar di California, dan belajar di Universitas
Cambridge. Ia adalah profesor emeritus dalam bidang Studi
Internasional di Universitas Cornell. Ia terkenal karena
bukunya yang berjudul Imagined Communities. Ia juga diakui
secara luas sebagai pakar sejarah dan politik Indonesia pada
abad ke-20. Karya-karya Anderson lainnya termasuk Java in a
Time of Revolution, Debating World Literature, dan Language
and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, The
Spectre of Comparisons, dan Revoloesi Pemuda, buku
pertamanya yang terbit pada tahun 1972 (terjemahan
Indonesia terbit 1988). Ia pernah dicekal pada masa Orde
Baru karna tulisannya yang dimuat di dalam Cornell Paper,

48

NATION BUILDING (1951-1998)

dan dia baru boleh kembali ke mengunjungi Indonesia pada
1999. Ia memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XI 2000.

Budaja Djaja, Majalah. Majalah kebudayaan umum yang terbit sejak
1968. Majalah ini diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta
dengan anggota redaksi Ilan Surianegara, Ajip Rosidi, Harjadi
S, Hartowardojo, dan Ramadhan K.H.

Burhanuddin Harahap. Perdana Menteri ke 9 untuk kabinet
Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) pada
masa Pemerintahan Soekarno. Lahir di Medan, Sumatera
Utara 1917 dan meninggal di Jakarta, 14 Juni 1987. Ayahnya
seorang Jaksa di Medan Sumatra Utara, bernama Junus
Harahap. Pada masa jabatannya sebagai Perdana Menteri
tahun 1955 dilaksanakan Pemilu pertama di Indonesia sejak
masa kemerdekaan. Burhanuddin menyelesaikan studinya di
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia
bergabung dengan Partai Masyumi pada 1946 kemudian
diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRS RI. Ia
meninggal di RS Jantung Harapan Kita dan dimakamkan di
TPU Tanah Kusir, Jakarta.

-C-

Ch.R.S Soumokil. Perdana Menteri, Menteri Kehakiman dan Jaksa
Agung, terlibat dalam pembentukan Negara Indonesia Timur,

49

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dan pendiri Republik Maluku Selatan. Ia adalah Jaksa yang
menuntut vonis mati atas Wolter Mongisidi, Pahlawan
Nasional Indonesia, yang semasa revolusi bergerilya di sekitar
Makassar. Ayahnya adalah pejabat Kantor Pos di Semarang.
Soumokil sekolah di HBS (sekolah menengah) Kristen.
Setelah tamat HBS, Soumokil bersekolah hukum di
Universitas Leiden Belanda dan lulus tahun 1934. Dia adalah
ahli Yurisprudensi. April 1964 ia diadili dan mendapat
pembelaan dari pengacara Mr. Pierre-William Blogg, teman
lamanya di Leiden. Ia dihukum mati dan dieksekusi pada 12
April 1966 di Pulau Obi.

Chairul Saleh. Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Ketua MPRS
1957-1966. Lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat 13
September 1916. Chaerul Saleh menempuh pendidikan SR
(Sekolah Rakyat) di Medan dan diselesaikannya di Bukittinggi
(1924-1931). Setelah tamat ia melanjutkan ke HBS (Hogere
Burger School) bagian B di Medan dan diselesaikannya di
Jakarta (1931-1937). Melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum di
Jakarta (1937-1942). Menjabat Ketua Persatuan Pemuda
Pelajar Indonesia (1940-1942), dan setelah Jepang masuk, ia
menjadi anggota dari panitia Seinendan, membentuk Barisan
Banteng, dan anggota PUTERA serta Barisan Pelopor yang
dipimpin oleh Ir. Sukarno. Selanjutnya ia menjadi wakil ketua
pada Gerakan Angkatan Baru dan Pemuda. Ketua Kongres
Pemuda di Yogyakarta dan selanjutnya menjadi Ketua Dewan

50

NATION BUILDING (1951-1998)

Politik Lasykar Rakyat Jawa Barat. Ketika ia menjadi ketua
Biro Politik Perjuangan yang diprakarsai oleh Tan Malaka, ia
ditahan oleh pemerintah RI, setahun. Akhirnya setelah
dibebaskan ia bersama Dr. Muwardi membentuk Gerakan
Revolusi Rakyat. Ketika terjadi Agresi Militer II Chairul Saleh
bersama Divisi Siliwangi melakukan Long March dari
Yogyakarta ke Karawang dan Sanggabuana. Akhirnya ia
bergabung dengan Divisi Tentara Nasional 17 Agustus di
bawah pimpinan Letnan Kolonel Wahidin Nasution, setelah di
bawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata. Chairul Saleh
melarikan diri dari Jakarta ke Banten bersama anggota
kesatuan lainnya, karena tidak setuju dengan hasil KMB, yang
menyebabkan terjadinya Peristiwa Banten Selatan. Februari
1950-1952 ia dipenjara karena dianggap sebagai pelanggar
hukum Pemerintah RI, setelah bebas melanjutkan sekolah di
Fakultas Hukum Universitas Bonn di Jerman Barat (1952-
1955). Setelah kembali pada Desember 1956 ia diangkat
menjadi wakil ketua umum Legiun Veteran RI. 9 April 1957, ia
diangkat menjadi Menteri Veteran dalam Kabinet Karya. Pada
10 Juli 1959 ia diangkat menjadi anggota pada kementerian
Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Migas. Pada 13
November 1963 diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri III.
8 Februari 1967 ia meninggal dunia dengan status tahanan.
Atas jasanya di bidang kemiliteran, dia mendapat pangkat
Jenderal Kehormatan TNI AD. Dia menerima sejumlah
bintang jasa, antara lain Bintang Gerilya, Satyalencana

51

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Peristiwa Aksi Militer II, Satyalencana Peringatan Perjuangan
Kemerdekaan, Bintang Mahaputra Tingkat III, Satyalencana
Satya Dharma, Lencana Kapal Selam RI, dan Doktor Honoris
Causa dalam Ilmu Kemasyarakatan dari Universitas
Hasanuddin.

Conference Of The New Emerging Forces (CONEFO). Konferensi yang
bersidat tidak permanen yang digagas oleh Presiden Sukarno
untuk membentuk kekuatan blok baru di luar kekuatan blok
yang telah ada sebelumnya, yakni Blok Barat (Amerika
Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). CONEFO didirikan pada 7
Januari 1965 dengan anggota-anggotanya antara lain,
Indonesia, Republik Rakyta Tiongkok, Korea Utara dan
Vietnam Utara. CONEFO dibubarkan oleh Presiden Suharto
pada 11 Agustus 1966.

Cosmas Batubara. Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga
Kerja pada masa Orde Baru. Pelopor dan Aktivis Mahasiswa
Angkatan ‘66 kelahiran Purbasaribu, Simalungun, Sumatera
Utara, 19 September 1938. Pada masa Mahasiswanya ia
adalah Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ketua
Presidium KAMI Pusat. Sejak 1966 ia diangkat menjadi
anggota DPR-GR sebagai wakil mahasiswa. Ia menikah
dengan R.A. Cypriana Hadiwijono dengan 2 putra dan 2 putri.
Ia memiliki sebuah otobiografi politik berjudul Cosmas

52

NATION BUILDING (1951-1998)

Batubara: Sebuah Otobiografi Politik yang diterbitkan
Penerbit Buku Kompas di Jakarta, Maret 2007.

-D-

Daryatmo. Adalah tokoh militer Indonesia dan Ketua DPR/MPR
periode 1978-1982 tersebut lahir di Solo, 18 Juni 1925 yang
mengalawi karier di dunia militer. Pendidikan kemiliterannya
di SSKAD dan melanjutkan pendidikan militer lanjutan di luar
negeri pada US Command and General Staff College, Fort
Leavenwort, Amerika Serikat dan pedidikan Seskoad di
Bandung. Berbagai jabatan militer pernah dipegangnya
termasuk Komandan Kompi hingga menjadi Asisten VI
Menpangan dan Deputi Khusus Menpangad pada 1965-1968
dan Kaskar Hankam pada 1969. Karinya beralih pada karier
politik dengan menjadi Ketua DPR/MPR menggantikan Adam
Malik yang menjadi Wakil Presiden pada 1978. Dengan
diangkatnya menjadi Ketua DPR, ia merupakan ABRI pertama
yang menjadi ketua DPR/MPR. Masa jabatannya berakti pada
Oktober 1982, digantikan oleh Amir Muchtar. Pada 1980 ia
juga pensiun dari ABRI dengan pangkat Jenderal Penuh.

Daud Beureueh. Gubernur Militer Aceh kelahiran Beureu'eh,
kabupaten Pidie, Aceh, 17 September 1899 dan meninggal di
Aceh, 10 Juni 1987. Dalam kurun waktu 1926-1942
Muhammad Daud mulai membangun madrasah-madrasah

53

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dan mendidik kader Islam diseluruh Aceh. Pada 05 mei 1939
bersama dengan ulama-ulama pembaharu Aceh Muhammad
Daud mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di
kompleks pendidikan Al-muslim Matang Geulumpong Dua.
Teungku Muhammad Daud Bureueh terpilih menjadi ketua
PUSA. Sekitar 1942 hingga 1950 Daud Beureuh diangkat
menjadi gubernur militer Aceh, Langkah dan Tanah Karo dan
mulai melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan
mendirikan NII karena tidak puas dengan pemerintahan
Sukarno.

Daud Beureuh. Adalah tokoh Aceh yang memproklamirkan bahwa
Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia dan pernah
menjadi Gubernur Aceh. Ketika pernyataan Negara Islam
Indonesia pada 7 Agustus 1949, dua minggu berikutnya Daud
Beureuh memberi pernyataan untuk mengajak seluruh rakyat
Aceh, bangsa asing, pemeluk agama lain, pegawai negeri dan
para saudagar untuk mengakui proklamasi Negara Islam
Indonesia di Aceh dan sekitarnya. Selain itu juga mengajak
untuk menyelapkan kekuasaan Pancasila dan menggantinya
dengan bentuk Negara dan hukum Islam. Daud Beureuh
berhasil meyakinkan pejabat-pejabat pemerintah Aceh untuk
mengikutinya khususnya di daerah Pidie. Hal ini berujung
pada aksi-aksi perlawanan yang terjadi antara pendukung
Negara Islam Indonesia di Aceh dengan pemerintah
Indonesia. Perlawanan tersebut diakhiri dengan Musyawarah

54

NATION BUILDING (1951-1998)

Kerukunan Rakyat Aceh pada Desember 1962 atas Prakarsa
Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin. Daud
Beureuh lahir di Beureu'eh, kabupaten Pidie, Aceh pada 17
September 1899 dan meninggal di Aceh, 10 Juni 1987.

Deklarasi Bangkok. Adalah persetujuan kebulatan tekad kelima
negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk sebuah
organisasi kerjasama regional yang disebut Association of
Southeaat Asia Nations (ASEAN). Deklarasi Bangkok tercetus
di dalam pertemuan antara menteri luar negeri dari lima
negara yakni, Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak
(Malaysia), S. Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos
(Filipina) dan Thanat Khoman (Muangthai/Thailand) pada 5-8
Agustus 1967 di Bangkok. Hasil pertemuan pada 8 Agustus
ialah penandatanganan sebuah deklarasi yang kemudian
dikenal dengan Bangkok Declaration atau Deklarasi Bangkok.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Lembaga yang dibentuk oleh
Masyarakat Seniman Indonesia sebagai wadah dari seniman
kreatif dari berbagai cabang kesenian. Lembaga ini didirikan
pada 7 Juni 1968 dan disahkan oleh Ali Sadikin, Gubernur
Jakarta kala itu. Proses pembentukan DKJ diawali dari
pertemuan para seniman dan budayawan Ibu Kota dengan
Gubernur Ali Sadikin pada 9 Mei 1968. DKJ memiliki tugas
sebagai mitra kerja Gubernur DKI Jakarta dalam merumuskan
kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan

55

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

kehidupan kesenian di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Anggota
DKJ diangkat oleh Akademi Jakarta dan dikukuhkan oleh
Gubernur Jakarta.

Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional (DSEN). Badan yang bertugas
merumuskan kebijakan-kebijakan di dalam bidang ekonomi,
menyusun program dan mengendalikan pelaksanaannya
dengan tujuan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Majelis atau badan ini terdiri atas beberapa orang anggota
yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Pendirian lembaga ini didasari pertimbangan perlunya
penyelenggaraan kesatuan kebijaksanaan, sinkronisasi, serta
koordinasi penyusunan program dan pelaksanaannya dalam
rangka pemenuhan tugas stabilitas ekonomi yang dipikul
Kabinet Ampera, pada 11 Agustus 1966.

Dharma Wanita. Organisasi istri pegawai negeri sipil yang didirikan
pada 5 Agutus 1974. Pendirian Dharma Wanita tidak dapat
dipisahkan dari organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI). Pembentukan Dharma Wanita Sejalan dengan
tujuan pembentukan KORPRI, yakni agar para istri pegawai
negeri dapat mendukung para suami dalam melaksanakan
tugas mereka sebagai aparatur negara. Dharma Wanita juga
kerap melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat sosial.

56

NATION BUILDING (1951-1998)

Dipa Nusantara Aidit. Pemimpin Partai Komunis Indonesia (1948-
1965) kelahiran 30 Juli 1923 di Belantu, Pangkal
Alang, Tanjung Pandan Pulau Belitung, Sumatera Selatan.
Ayahnya, Abdullah Aidit, adalah seorang mantan
mantri kehutanan dan tokoh pendidikan Islam dengan
mendirikan Nurul Islam yang berorientasi kepada
Muhammadiyah. Ibunya, Mailan, lahir dari keluarga ningrat.
Aidit bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang
merupakan sekolah paling tinggi di Belitung.
Aidit bergaul dengan buruh-buruh, dan semua kalangan,
pertambangan timah Gemeenschapelijke Mijnbouw Billiton
milik Belanda. Awal tahun 1936, Setelah menyelesaikan
sekolah di HIS, Aidit melanjutkan sekolah di Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Batavia. Namun karena
pendaftaran MULO sudah ditutup ketika Aidi tiba akhirnya ia
bersekolah di Middestand Handel School (MHS) di Jalan
Sabang Jakarta Pusat. Aidit lalu membuat biro pemasaran
iklan dan langganan surat kabar bernama Antara di daerah
Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Lama-kelamaan, selain biro iklan,
Antara juga berjualan buku dan majalah. Aidit kemudian
berkongsi dengan teman satu kosnya, Mochtar, penjahit yang
punya toko cukup besar di Pasar Baru.
Pada tahun yang sama, Aidit bergabung dengan
Persatuan Timur Muda (PERTIMU). Pekumpulan ini dimotori
oleh Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pimpinan Amir
Syariffudin. Hanya dalam waktu singkat, Aidit diangkat

57

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menjadi Ketua Umum. Aidit lalu bergabung ke dalam
kelompok Pemuda Menteng 31. Aidit banyak belajar dan
terpilih untuk ikut kursus-kursus yang diadakan para pemuda
Angkatan Indonesia Baru. Beragam diploma, piagam kursus
bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Ilmu Hitung Dagang,
Mengetik Cepat hingga Stenografi, diperoleh Aidit dari
kursus-kursus yang ditempuhnya.Pada 1944, Aidit terpilih
masuk Barisan Pelopor Indonesia, sayap pemuda bentukan
Jepang, yang bertugas menjaga keselamatan Sukarno dan
Hatta. Pasca proklamasi, organisasi ini dikenal dengan nama
Barisan Benteng.

Djuanda Kartawijaya. Pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia,
Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja I. Juanda Kartawijaya,
lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911 meninggal
di Jakarta, 7 November 1963. Jabatan Perdana Menteri
dijabat Djuanda dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah
itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet
Kerja I. Ia adalah anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja
dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada
Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Ia pernah bersekolah di
HIS, kemudian Eropa Europesche Lagere School (ELS/tamat
1924), selanjutnya ke sekolah menengah khusus orang Eropa
(HBS Bandung/lulus 1929). Pada 1929 dia masuk ke
Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) mengambil
jurusan teknik sipil dan lulus 1933. Sejak lulus dari TH

58

NATION BUILDING (1951-1998)

Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat.
Ia mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji
seadanya meski pernah ditawari menjadi asisten dosen di TH
Bandung dengan gaji lebih besar. Setelah empat tahun
mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937,
Djuanda mengabdi pada dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi
Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan
Daerah Jakarta. Setelah Kabnet Ali II jatuh. Presiden Sukarno
menunjuk Ir. Djuanda untuk membentuk kabinet baru yang
resmi dibentuk 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan
Zaken Kabinet, dengan komposisi Perdana Menteri Ir. Juanda
dan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan Dr.
Leimena. Kabinet ini dikenal dengan sebunat Kabinet karya
dengan program utama bernama Pancakarya yaitu;
Membentuk Dewan Nasional; Normalisasi keadaan republik.;
Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB; Perjuangan Irian
Barat; dan Mempergiat pembangunan. Kabinet Juanda
berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif
dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan
anggota Muhamadiyah, dan pernah juga menjadi pimpinan
sekolah Muhamadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai
pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat,
Hindia Belanda sejak 1939. Sumbangannya terbesar dalam
masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang
menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut

59

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi
satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan
negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations
Convention on Law of the Sea (UNCLOS) Namanya diabadikan
sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, namanya juga
dijadikan nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan
Raya Ir. H. Djuanda, dalam taman ini terdapat Museum dan
Monumen Ir. H. Djuanda. Berdasarkan Surat Keputusan
Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat
sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.
Pada 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah
Republik Indonesia, mengabadikan beliau di pecahan uang
kertas rupiah baru NKRI, pecahan Rp 50.000.

Donald Isaac Panjaitan. Pahlawan Revolusi kelahiran Balige,
Sumatera Utara, 19 Juni 1925 dan meninggal di Lubang
Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Ia dimakamkan di Taman
Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pendidikan formalnya
diawali dari Sekolah Dasar, kemudian masuk Sekolah
Menengah Pertama, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas.
Ketika ia tamat Sekolah Menengah Atas, ia harus mengikuti
latihan Gyugun. Selesai Gyugun, ia ditugaskan sebagai
anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia
memproklamasikan kemerdekaan. Ia bersama para pemuda
lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Di TKR,
ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalyon,

60

NATION BUILDING (1951-1998)

kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX/Banteng di
Bukittinggi pada 1948. Ia menjadi Kepala Staf Umum IV
(Supplay) Komandemen Tentara Sumatera. Ketika Agresi
Militern Belanda II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan
Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Panjaitan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi
Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan.
Selanjutnya ia dipindahkan ke Palembang menjadi Kepala
Staf T&T II/Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus Militer Atase
(Milat) 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn,
Jerman Barat. Pada tahun 1962, perwira yang pernah
menimba ilmu pada Associated Command and General Staff
College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi Asisten IV
Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad). Ketika
menjabat Asisten IV Men/Pangad, ia mampu membongkar
rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) untuk PKI. Setelah peristiwa G30S mayatnya ditemukan
pada 4 Oktober, dan diberi pemakaman kenegaraan pada
hari berikutnya. Panjaitan mendapat promosi anumerta
sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi.

Dunia Madrasah, Majalah. Adalah majalah yang terbit bulanan di
Jakarta pada 1954. Majalan ini memberikan fokus perhatian
pada perkembangan pesantren, surau, dan madrasah di
seluruh Indonesia. Selain itu, dalam majalah ini juga kerap

61

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

memuat sejarah lembaga-lembaga agama yang didirikan di
Indonesia.

-E-

Edi Sudrajat. Lahir di Jambi pada 22 April 1983. Ia menjalani karier
militer setelah menyelesaikan pendidikan Akademi Militer
Nasional pada 1960 dan menjadi lulusan terbaik sehingga
ditugaskan sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri
515/Tanggul Jember dalam periode 1961-1962 dan
berpartisipasi dalam Operasi Trikora. Hingga 1980, ia
ditugaskan untuk mempertahankan Republik Indonesia dan
pada 1980 ia menjadi Brigadir Jenderal dengan jabatan
Panglima Komando Tempur Lintas Udara Kostrad. Pada 1985
ia menjadi Letnan Jenderal untuk jabatan Wakil Kepala Staf
TNI AD dari 1986-1988, dan setelah itu menjadi Kepala Staf
TNI-AD jingga tahun 1993. Pada tahun itu ia menjadi
Panglima ABRI dan menjadi perwira tinggi pertama yang
menjadi Panglima ABRI, serta diangkat menjadi Menteri
Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangungan VI.
Ia pernah masuk ke dunia politik dengan menjadi Ketua
Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sejak 1999-
200. Ia meninggal pada 1 Desember 2006.

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Pembakuan bahasa
Indonesia yang meliputi bidang-bidang ejaan, tata istilah, dan

62

NATION BUILDING (1951-1998)

tata bahasa. Upaya merumuskan Ejaan Bahasa Indonesia
yang Disempurnakan mulai digagas pada 1972 dalam Komite
Bersama yang terdiri atas Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia, Mashuri dan Menteri Pelajaran
Malaysia, Hussein Onn. Pada tahun yang sama rancangan
tersebut selesai dan dijadikan bahan dalam usaha bersama
untuk mengembangkan bahasa nasional kedua negara.
Setelah rancangan itu selesai, akhirnya dilengkapi di dalam
Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada 1972, dan
diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia antar
departemen (Ida Bagus Mantra, Ketua dan Lukman Ali, Ketua
Kelompok Teknis Bahasa) yang ditetapkan dengan surat
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 Mei
1972, No. 03/A.I/72. Selanjutnya saat hari Proklamasi
Kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan baru
berdasarkan keputusan Presiden No. 57, tahun 1972, dengan
nama Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

Eksekusi Mati Usman-Harun. Pada 17 Oktober 1968 Kopral Komando
Usman Ali dan Prajurit Komando Harun Said menjalani
hukuman mati di Singapura. Komando Angkatan Laut ini
dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 20 Oktober 1965 oleh
Pengadilan Singapura atas tuduhan mereka telah memasuki
wilayah yang diawasi (controlled area) dan diatur dalam
Undang-undang Keamanan Dalam Negeri Singapura (Internal
Scurity Act) serta melakukan sabotase militer. Kedua prajurit

63

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Korp Komando Oprasi (KKO) tersebut memasuki wilayah
Singapura dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Dwikora
pada 1964. Sebelum melaksanakan hukuman mati, Presiden
Soeharto serta Menteri Luar Negeri Indonesia telah
mengusahakan agar pemerintah Singapura meringankan
hukuman atas kedua prajurit TNI-AL tersebut. Usaha ini tidak
berhasil karena hukuman tersebut tidak dapat diubah
menurut hukum yang berlaku di Singapura.

Ellsworth Bunker. Diplomat AS yang membantu Indonesia dalam
pembebasan Irian Barat. Lahir 1 Mei 1894 dan wafat 27
September 1984. Ia berpendidikan sebagai pengacara, dan
bekerja pertama kali di sektor swasta sebelum menjadi
akademisi. Ia lalu pindah ke pemerintahan selama kekuasaan
Eisenhower. Pada 1956 ia ditunjuk menjadi duta besar untuk
India dan Nepal. Membuat usulan penyelesaian Irian Barat
yang dikenal dengan sebutan Usul-usul Bunker. Isi pokok
usul-usul Bunker adalah penyerahan administrasi
pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan
pemerintahan PBB dan menjamin hak menentukan pendapat
bagi rakyat di Irian Barat.

Emil Salim. Adalah tokoh yang terakhir menduduki posisi Ketua
Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010 - 2014. Ia lahir di
Sumatera Selatan, 8 Juni 1930. Kariernya dimulai sejak ia
menduduki jabatan sebagai Menteri Negara Penyempuraan

64

NATION BUILDING (1951-1998)

dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap menjadi Wakil
Kepala Bappenas periode 1971-1973, kemudian menjadi
Menteri Perhubunganan periode 1973-1978 setelah itu
menjadi Menteri Negara Urusan Kependudukan dan
Lingkungan Hidup periode 1978-1983 dan Menteri Negara
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode
1983-1993. Setelah ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan
Presiden. Selain berkecimpung dalam dunia pemerintahan,
Emil juga mendirikan Yayasan Keanegaragan Hayati (Yayasan
KEHATI), sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di
bidang pelestarian lingkungan dan menjadi tokoh lingkungan
hidup internasional dengan menerima penghargaan dari
World Wild Fund serta anugerah dari Blue Planet Prize pada
2006 dari The Asasi Glass. Penghargaan tersebut menjadikan
Emil bukan hanya ahli ekonomi dan politisi Indonesia, tapi
juga menjaadi tokoh lingkungan hidup.

-F-

Faisal Tanjung. Mantan Panglima TNI dan Menteri Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan. Ia memulai karier militernya
sebagai Dan Ton Kie 2 Kodam XV/Pattimura. Pada 1993, ia
diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia. Faisal Tanjung memberikan perhatian khusus
terhadap hubungan antara ABRI dan umat Islam yang
mengalami ketegangan karena berbagai macam peristiwa

65

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

perlawanan di masa Revolusi pada 1950an. Pada 1997 Faisal
Tanjung menerbitkan sebuah buku berjudul ABRI-Islam Mitra
Sejati. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk
membangun hubungan yang baik antara ABRI dan kelompok
Islam. Setahun kemudian Faisal Tanjung menjabat sebagai
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dua masa
pemerintahan Soeharto. Jabatan ini kembali dipegangnya
setelah Suharto mundur dan BJ Habibie diangkat sebagai
pengganti.

Forcas Armandas De Libertacao Nacional De Timor Leste, Angkatan
Bersenjata Pembebasan Negara Timor Timor (Falintil).
Adalah organisasi yang didirikan pada 20 Agustus 1975 oleh
Frentilin (Frente Revolucionaria Timor Leste Indenpendente)
sebagai sayap militer dalam rangka menanggapi konflik
politik dengan Unit Demokrasi Timor (UDT). Setelah UDT
menyetujui penandatangan integrasi Timor Timur dengan
Indonesia, Falintil menjadi tentara yang melakukan
pembebasan terhadap kependudukan Indonesia. Komanda
pertama Falintil adalah Nicaolau dis Reis Lobato tewas pada
pertempuran denagan pasukan Indonesia pada 1878.
Komandan selanjutnya adalah Xanana Gusmou. Pada 1984
Falintil mulai menjauhkan diri dari Frentili dan mulai
menyatakan perlawanan terhadap Indonesia. Komandan
terkahir Falintil adalah Taur Matan Ruak. Falintin adalah
pasukan yang hingga terjadinya referendum pelepasan

66

NATION BUILDING (1951-1998)

Timor-Timur dari Indonesia menjadi pasukan terdepan. Pada
1 Februari 2001, Falintil secara resmi dibubarkan.

Frans Kaisiepo. Pahlawan Nasional dari Papua kelahiran Wardo, Biak,
Papua, 10 Oktober 1921 dan meninggal di Jayapura, 10 April
1979. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare,
pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), bersama
beberapa aktivis pro-Republik setelah mengibarkan bendera
Merah-Putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan Johan Ariks
memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka
menyatukan wilayah Irian dengan Indonesia. Kaisiepo pernah
meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan
nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Bestuurschool
menjadi Irian Bestuurschool. Ia pernah menjadi anggota
Hakim Tertinggi DPA. 14 Agustus 1945 Kaisiepo dan beberapa
rekan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di
Kampung Harapan Jayapura. 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan
rekan-rekan melakukan upacara pengibaran bendera Merah
Putih dan nyanyian lagu kebangsaan. Pada 10 Juli 1946, Frans
mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas
Rumkofen. Frans terlibat dalam Konferensi Malino tahun
1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik
Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan
nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang
panas, sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan
pembentukan Negara Indonesia Timur. Pada 1949, ia

67

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk
wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar dengan alasan
tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo
menjadi tahanan politik 1954-1961. Pasca masa penahanan,
Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian pada 1961 yang
bertujuan menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian
NKRI. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota
MPR RI sebelum akhirnya menjabat anggota Hakim Tertinggi
Dewan Pertimbangan Agung 1973-1979. Ia pernah menjabat
sebagai Gubernur Papua antara tahun 1964-1973.
Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 077/TK/1993, Frans
Kaisiepo dikenang Pahlawan Nasional Indonesia disertai
penganugrahan Bintang Maha Putera Adi Pradana Kelas Dua.
Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih,
Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan
sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak Selain itu
namanya juga di abadikan di salah satu KRI yaitu KRI Frans
Kaisiepo. Pada tanggal 19 Desember 2016, ia diabadikan
dalam uang kertas Rupiah baru pecahan Rp 10.000.

Frans Seda. Menteri keuangan pada masa awal pemerintahan
Soeharto. Ia juga adalah seorang politikus, menteri, tokoh
gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Lahir di
Flores, Nusa Tenggara Timur pada 4 Oktober 1926. Menjalani
masa pendidikan di Kolese Xaverius Muntilan dan HBS
(Hollandsche Burgerschool) di Surabaya dan mendapatkan

68

NATION BUILDING (1951-1998)

gelar sarjana ekonomi di Katolieke Economische Hogeschool,
Tilburg, Belanda pada 1956. Frans Seda merupakan anggota
Laskar KRIS (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi) dan
anggota Batalyon Paraja/laskar Rakyat GRISK/TNI
Masyarakat. Jabatannya dalam pemerintahan Indonesia
dimulai pada 1964-1966 menjadi Menteri Perkebunan RI dan
pernah juga menjadi Menteri Pertanian. Berbekal lulusan di
bidang Ekonomi Frans Seda menjadi Menteri Keuangan pada
masa Presiden Soeharto dan mampu membuat
perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil yang kala itu
sedang mengalami inflasi hingga 650%. Frans Seda pun
dipercayai menjadi Menteri Perhubungan pada 1968. Frans
Seda meninggal dunia di Jakarta pada 31 Desember 2009 saat
berusia 83 tahun.

-G-

Gatot Subroto. Pahlawan Nasional kelahiran Sumpiuh, Banyumas,
Jawa Tengah 10 Oktober 1907 dan meninggal di Jakarta, 11
Juni 1962. Pendidikan dasar dimulai di sekolah Hollandsch-
Inlandsche School (HIS), Gatot Subroto tidak melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi, namun memilih menjadi pegawai.
Pada 1923 ia memasuki sekolah militer Koninklijke
Nederlandsch Indische Leger (KNIL) di Magelang. Sempat
menjadi sersan kelas II saat dikirim ke Padang Panjang selama
lima tahun, Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi

69

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

untuk mengikuti pendidikan lanjutan marsose. Setelah
Jepang menduduki Indonesia, Gatot Subroto mengikuti
pendidikan PETA di Bogor. Selepas lulus dari pendidikan
PETA, ia diangkat menjadi komandan kompi di Banyumas
sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalyon.
Setelah kemerdekaan, Gatot Subroto memilih masuk Tentara
Keamanan Rakyat (TKR) dan kariernya berlanjut hingga
dipercaya menjadi Panglima Divisi II, Panglima Corps Polisi
Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan
sekitarnya. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah
akademi militer gabungan (Angkatan Darat, Angkatan Udara,
Angkatan Laut) untuk membina para perwira muda. Gelar
Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasar Keputusan
Presiden Republik Indonesia No.283 tanggal 18 Juni 1962
disematkan kepadanya.

Gerakan 30 September 1965. Gerakan kudeta yang ditengarai
dilakukan oleh simpatisan dan anggota PKI di penghujung
masa Demokrasi Terpimpin. Gerakan ini berlatar belakang
salah satunya tuntutan kepada pemerintah agar kaum buruh
dan tani dipersenjatai dari kubu PKI. Namun angkatan darat
menolak pembentukan angkatan kelima ini. PKI sempat
melakukan serangkaian kegiatan seperti membentuk biro
khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzaman. Tugas Biro
Khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan
kekuasaan. Di samping itu juga melakukan infiltrasi ke dalam

70

NATION BUILDING (1951-1998)

tubuh ABRI, organisasi politik, dan organisasi massa. Gerakan
ini diawali dengan latihan kemiliteran di Lubang Buaya,
Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran yang dianggap
sebagai salah satu persiapan untuk melakukan kudeta. Secara
fisik gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan
Batalyon/Resimen Cakrabirawa. Gerakan ini dimulai 1
Oktober dini hari dengan menculik dan membunuh enam
perwira tinggi dan seorang perwira muda Angkatan Darat.
Ketujuh perwira yang dibunuh antara lain Letnan Jenderal
Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal
M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.
I. Panjaitan, Brigadir Jendral Soetoyo Siswomiharo dan Letnan
Satu Pierre Andreas Tendean. Dalam peristiwa itu Jendral
Abdul Haris Nasution, Menteri Pertahanan dan
Keamanan/Kepala Staf TNI Angkatan bersenjata (Menko
Hankam/Kasab) yang juga menjadi sasaran, berhasil
meloloskan diri dari usaha penculikan, akan tetapi putri
beliau Ade Irma Suryani Nasution tewas akibat tembakan
para penculik. Ajudannya perwira pertama Letnan Satu Pierre
Andreas Tendean juga turut terbunuh. Turut tewas dalam
peristiwa adalah Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal
rumah wakil perdana menteri II Dr. J, Leimena, yang
rumahnya berdampingan dengan rumah Jenderal A. H.
Nasution. Sementara itu Gerakan 30 September di
Yogyakarta juga mengadakan penculikan dan pembunuhan
terhadap Komandan Korem 072 Kolonel katanso dan Kepala

71

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Staf Korem 072, Letkol. Sugiyono di Kentungan, Yogyakarta.
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, gerakan ini berhasil
menguasai Studio RRI dan Kantor PN Telekomunikasi. Melalui
RRI pada pukul 08.15 WIB Letkol Untung menyiarkan
pengumuman bahwa Gerakan 30 September ditujukan
kepada jendral-jendral yang akan mengadakan kudeta. Imbas
dari gerakan ini adalah pembunuhan masal terhadap
pemimpin, anggota, simpatisan hingga masyarakat yang
dianggap berafiliasi dengan PKI. Pembasmian tersebut
dilakukan oleh TNI bekerjasama dengan masyarakat di
berbagai daerah.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adalah gerakan separatis kesukuan
dan keagamaan di Aceh. Gerakan ini bertujuan untuk
melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gerakan ini berawal dari proklamasi kemerdekaan yang
dilakukan oleh masyarakat Aceh pada 4 Desember 1976.
Dipimpin oleh Hasan di Tiro yang berlangsung di daerah Pidie,
Aceh utara dan Aceh Timur. Pada 1980, gerakan ini
melakukan perlawanan senjata terhadap tentara milliter,
sehingga pemerintah mengambil sikap terhadap perlawanan
tersebut. Sikap yang dilakukan pemerintah sejak akhir 80-an
hingga penghujung tahun 90-an adalah mengirimkan pasukan
Kostrad ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu,
Aceh dianggap sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) serta
berstatus Darurat Militer hingga diberlakukannya hukum

72

NATION BUILDING (1951-1998)

darurat perang. GAM berhasil mencapai kesepakatan damai
dengan Republik Indonesia pada 2005 setelah perundingan
dan penandatangan nota kesepakatan pada 15 Agustus 2005.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi gerakan
mahasiswa yang memiliki cita-cita terwujudnya sosialisme
Indonesia. GMNI lahir dari proses peleburan tiga organisasi
ke mahasiwaan yang memiliki kesamaan azaz yakni
marhainisme ajaraan bung karno yaitu gerakan mahasiswa
marhainis (GMM) ,gerakan mahasiswa demokrat Indonesia
(GMDI), dan Gerakan Mahasiswa Merdeka (GMM). Dengan
dukungan bung Karno pada 23 maret 1954, dilangsungkan
kongres pertama GMNI di Surabaya dan momen ini menjadi
hari jadi GMNI. Dalam perkembangannya organisasi GMNI
telah berkongres sebanyak 13 kali sejak pertama 23 maret
1954 di Surabaya hingga ke 13 di kota Blitar Jawa Timur.

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Adalah organisasi
nirlaba yang bersifat sosial. Lahirnya gerakan ini
dilatarbelakangi oleh kesulitan biaya siswa dalam menempuh
kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Hal ini disebabkan
kebijakan wajib belajar sembilan tahun tidak diikuti oleh
kebijakan pembebasan biaya sekolah. Untuk menanggulangi
hal ini pemerintah menyiasatinya dengan program beasiswa,
namun tidak dapat menutupi semuanya. Oleh karena itu
digagaslah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

73

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Program ini menawarkan konsep dukungan dan peran serta
masyarakat untuk penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Gunting Syafrudin. Pada Maret 1950 Syafruddin Prawiranegara,
selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, menggulirkan
program pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga
nilainya jadi separuh. Uang yang kena kebijakan ini adalah
“uang merah” (uang NICA) dan uang De Javache Bank.
Guntingan kiri dari uang tersbut masih berlaku dan dapat
digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai
setengah dari nilai semula sampai l9 Agustus 1950 pukul
18.00. Bagian kiri dari potongan uang tersebut harus
ditukarkan dengan uang kertas baru di Bank atau tempat-
tempat yang telah diunjuk selama periode 22 Maret sampai
16 April 1950. Apabila melebihi tenggat waktu yang
ditentukan maka bagian kiri tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Adapun guntingan uang sisi kanan dinyatakan tidak berlaku,
tetapi dapat ditukarkan dengan obligasi negara sebesar
setengah dari nilai semula, dan akan dibayarkan empat tahun
kebudian dengan bunga 3% pertahun. Kebijakan Gunting
Sjafruddin ini berlaku juga bagi uang simpanan yang ada di
Bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami
pengguntingan, begitupun dengan uang Oeang Republik
Indonesia (ORI).

74

NATION BUILDING (1951-1998)

-H-

Hans Bague Jasin. Kritikus Sastra dan Pengarang sering disingkat H.B.
Jassin kelahiran Gorontalo 13 Juli 1917 dan meninggal di
Jakarta, 11 Maret 2000. H.B. Jassin menyelesaikan pendidikan
dasarnya di HIS Balikpapan, lalu ikut ayahnya pindah ke
Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, dan menyelesaikan
pendidikan menengah (HBS) di sana. Ia sempat bekerja
sukarela di kantor Asisten Residen Gorontalo selama
beberapa waktu kemudian ia menerima tawaran Sutan Takdir
Alisjahbana untuk bekerja di badan penerbitan Balai Pustaka
tahun 1940. H.B. Jassin menjadi redaktur dan kritikus sastra
untuk majalah Pandji Poestaka, Mimbar Indonesia, Zenith,
Sastra, Bahasa dan Budaya, Horison, dan lain-lain. Ia dijuluki
Paus Sastra Indonesia oleh sastrawan Gajus Siagian. Ia pernah
membela Chairil Anwar (1956) yang dituduh sebagai plagiat.
Ia juga turut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada
1963 yang membuatnya dipecat dari Lembaga Bahasa
Departemen P&K dan staf pengajar UI. Ketika ia memuat
cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin di
majalah Sastra tahun 1971.
Jassin dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan
masa percobaan dua tahun karena menolak mengungkapkan
nama asli pengarang cerpen yang isinya dianggap 'menghina
Tuhan'. Kurang dari 30 ribu buku dan majalah sastra,
guntingan surat kabar dan catatan-catatan pribadi pengarang

75

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

yang dihimpun H.B Jassin tersimpan di Pusat Dokumentasi
Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ia pernah
menjadi anggota dewan pertimbangan pembukuan Perum
Balai Pustaka (1987-1994), anggota Panitia Pertimbangan
Pemberian Anugerah Seni Bidang Sastra, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (1975), anggota juri Sayembara
Kincir Emas oleh radio Wereld Omroep Nederland (1975),
anggota Panitia Pelaksana Ujian Calon Penerjemah yang
disumpah (1979-1980), Extrernal assessor Pengajian Melayu,
Universiti Malaya (1980-1992), anggota Komisi Ujian Tok-
Vertlader Leiden (1972), peserta 29 tahun International
Congress of Orientalist Paris (16-22 Juli 1973), penasehat
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1973-1982),
anggota dewan juri Sayembara Mengarang Novel Kompas-
Gramedia (1978), ketua dewan juri Sayembara Novel Sarinah
(1983), anggota dewan juri Pegasus Oil Indonesia (1984) dan
ketua dewan juri Sayembara Cerpen Suara Pembaruan
(1991). Sebagai penghormatan, ia dimakamkan dalam
upacara kehormatan militer 'Apel Persada' di Taman Makam
Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.

Hari Tjan Silalahi (Tjan Tjoen Hok). Tokoh politik dan tokoh Katholik
kelahiran Yogyakarta, 11 Februari 1934. Semasa SMA ia
menjadi anggota organisasi peranakan Tionghoa, Chung Lien
Hui. Di bawah kepemimpinannya organisasi ini kemudian
berganti nama menjadi Persatuan Pelajar Sekolah Menengah

76

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia (PPSMI). Harry juga aktif dalam Ikatan Pemuda
Pelajar Indonesia. Setelah tamat SMA, Harry pindah ke
Jakarta dan masuk ke Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
dan lulus 1962. Semasa kuliah di Jakarta, ia aktif di
perkumpulan Sin Ming Hui, dan Perhimpunan Mahasiswa
Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Ia kemudian terpilih
menjadi ketua organisasi itu, dan menjadi Sekjen Partai
Katolik. Harry kemudian menjadi anggota anggota DPRGR
dan ketua Komisi I. Ia memilih kegiatan di Centre for Strategic
and International Studies (CSIS) dan Yayasan Pendidikan
Trisakti. Di yayasan Trisakti, awalnya Harry mengetuai bidang
kemasyarakatan sebelum menjadi ketua yayasan Trisakti.
Belakangan ia terpilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) dan menjabat direktur CSIS. Di CSIS, Harry
bersama kawan-kawannya mempengaruhi hampir semua
kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru. Harry
Tjan mendapatkan marga Batak Silalahi melalui
persahabatannya dengan Albertus Bolas Silalahi, yang juga
pernah memimpin Partai Katolik. Harry menikah dengan
Theresia Marina Gani, dosen sastra Inggris Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya UI, dan dianugerahi dua orang anak.

Harmoko. Mantan ketua DPR/MPR dan Menteri Penerangan. Ia lahir
di Nganjuk, 7 Februari 1939. Harmoko mengawali kariernya
sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan
Majalah Merdeka pada 1960. Setahun kemudian Harmoko

77

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

bersama beberapa orang rekannya mendirikan Harian Pos
Kota. Harmoko lalu ditunjuk sebagai ketua Persatuan
Wartawan Indonesia. Di dunia politik, Harmoko aktif dalam
Partai Golongan Karya. Ia menjabat sebagai ketua partai
dalam kurun waktu 1993-1998. Presiden Suharto
mengangkat Harmoko sebagai Menteri Penerangan dalam
dua periode kabinet, yakni Kabinet Pembangunan V dan
Kabinet Pembangunan VI. Setelah tidak lagi menjabat sebagai
menteri penerangan, Harmoko diangkat sebagai menteri
urusan khusus yang bertugas memberi penerangan kepada
calon anggota DPR. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua
DPR/MPR pada 1997-1998.

Harsono Tjokroaminoto. Adalah putera ke-2 dari HOS.
Tjokroaminoto. Ia menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet
Syahrir. Pria yang lahir di Madiun, 24 April 1913 ini ikut
membangun Partai Masyumi pada 1945 dan menjadi pendiri
GPII. Selain itu ia menjadi penasehat politik Panglima Besar
Jenderal Sudirman dan ikut bergerilya selama
berlangsungnya perang kemerdekaan ke-2 (1948-19549).
Setelah 1950, Harsono Tjokroaminoto menjadi Menteri
Negara dalam Kabinet Natsir (1950). Dalam bidang
pendidikan, ia menjadi Rektor Universitas Tjokroaminoto di
Solo pada 1955. Menjadi menteri Pertama Kementerian
Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersiahan Aparatur

78

NATION BUILDING (1951-1998)

Negara pada saat Orde Baru. Akhir kariernya adalah sebagai
Duta Besar Indonesia untuk Swiss pada 1972-1975.

Harsudiono Hartas. Lahir di Jepara, 4 Juni 1935. Mengawali karier
militer setelah lulus dari Akademi Militer Nasional (AMN) di
Magelang pada 1960 dan mulai bettugas di Medan, Sumatera
Utara sebagai Perwira Kavaleri d Kodam Bukit Barisan sampai
1962. Kemudian menjadi Wakil Komandan Batalyon Kavaleri
Kostrad sampai 1971. Dua tahun kemudian, ia mengikuti
pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)
dan kembali ke Magelang. Saat kembali, ia diserahi jabatan
Walik Gubernur Akabri Darat 1982-1983. Selanjutnya selama
1985-1987 ia menjadi Pangdam IV/ Dipenogoro dan pada
1988, ia menjadi kepala staf sosial politik ABRI. Setelah
pensiun dari dunia kemiliteran, ia sempat menjadi anggota
Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam bidang militer,
Harsudiono mendapatkan Bintang Dharma dan Bintang
Yudha Dharma Pratama. Ia kemudian meninggal pada 26
Januari 2017.

Hartono. Adalah Komandan Korps Komando Operasi Angkatan Laut
yang sangat loyal kepada Sukarno. Mantan Korp Komando
Operasi Angkatan Laut tahun 1961-1968 ini lahir di Solo, 1
Oktober 1927, berhasil masuk ke TKR Angkatan Laut tahun
1945, kemudian masuk dalam Angkatan Laut Republik
Indonesia. Kariernya memuncak setelah menjadi Komandan

79

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

KKO yang sangat loyal kepada Presiden Sukarno, dengan
perkataannya pada saat HUT KKO 15 November 1965 yang
berisi, “Putih kata Presiden Sukarno, putih pula kata KKO.
Hitam kata Presiden Sukarno, hitam pulakata KKO”. Setelah
1968, Hartono dipindahtugaskan menjadi Duta Besar (Dubes)
Indonesia untuk Korea Utara di Pyongyang menggantikan
Ahem Erningpraja. Hartono meninggal pada 6 Januari 1971 di
Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata
pada 7 Januari 1971.

Heboh Sastra. Peristiwa dalam dunia sastra Indonesia yang
merupakan reaksi atas cerpen berjudul “Langit Makin
Mendung” karya Ki Panji Kusmin yang dimuat dalam Majalah
Sastra No. 8, Agustus 1968. Cerpen tersebut mendapatkan
reaksi sangat keras dari kalangan umat Islam. Gelombang
protes mula-mula datang dari Medan. Mahasiswa-mahasiswa
Islam di Medan pada 12 Oktober 1968 memperotes dan
mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk
melarang peredaran dan menyita majalah tersebut. Sejumlah
organisasi Islam di berbagai daerah menilai bahwa cerpen
tersebut telah menghina Tuhan dan Nabi Muhammad SAW.
Mereka mendesak agar cerpen tersebut dicabut dari
peredaran dan pengarangnya meminta maaf kepada Umat
Islam. Pada 22 Oktober 1968 Ki Panji Kusmin secara terbuka
menyatakan mencabut cerpen “Langit Makin Mendung” dan
menganggapnya tidak ada.

80

NATION BUILDING (1951-1998)

Henk Ngantunk. Gubernur DKI Jakarta dan Sastrawan kelahiran
Medan 26 November 1918, Berpendidikan HBS Jakarta,
Fakultas Hukum UI, dan Rechthogeschool di Jakarta (1939-
1942), dan Jurisdische Fakulteit Universiteit van Amsterdam
1950-1953; dengan titel Drs, Pernah mengajar UI Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran (1959-1962) dan Fakultas
Sastra Universitas Indonesia (1969-1973), Pernah menjadi
pembantu Instituut voor Taal en Cultuur, redaktur Penerbit
Djambatan di Amsterdam, redaktur majalah Konfrontasi
(1954-1962), Direktur Penerbit Pembangunan (1960-1968),
Ketua Ikatan Penerbit Indonesia/IKAPI (1959-1963);
kemudian Wakil Ketua II IKAPI (1968-1973), Direktur Pusat
Kesenian Jakata Taman Ismail Marzuki (1973-1982), dan
Sekretaris Himpunan Penerjemah Indonesia (1974). Ia banyak
menerjemahkan seperti: Kisah Jerman Sepanjang Masa I &
II(1973), Kisah Belanda Sepanjang Zaman (1979), Humor
Sekolom Senyum Dikulum (karya Simon Carmiggelt, 1980),
Saat Bicara: Anekdot-Anekdot Syaikh Sa'di Sirazi (1985), dan
Pedoman Pengendalian Mutu (karya Kaoru Ishikawa, 1986)
Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Henk dikenal sebagai
pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Chairil Anwar dan
Asrul Sani, ia ikut medirikan "Gelanggang". Henk juga pernah
menjadi pengurus Lembaga Persahabatan Indonesia-
Tiongkok 1955-1958. Sebelum diangkat menjadi gubernur, ia
ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai deputi gubernur di
bawah Soemarno. Henk Ngantung dicap sebagai pengikut

81

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Partai Komunis Indonesia hingga akhir hayatnya bulan
Desember 1991. Henk Ngantung hingga meninggal tinggal di
gang sempit namun lahan rumahnya cukup luas di jalan
Waru, Cawang, Jakarta Timur. Karya Henk Ngantunk yaitu
sketsa Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang
pria dan wanita sedang melambaikan tangan dan berada di
bundaran Hotel Indonesia. Desain awal patung tersebut
dikerjakan oleh Henk Ngantung yang pada saat itu menjabat
sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Henk juga membuat
sketsa lambang DKI Jakarta dan lambang Kostrad namun
belum diakui oleh pemerintah. Lukisan hasil karya Henk
adalah Ibu dan Anak yang merupakan karya terakhirnya.

Herling Laoh. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan
kelahiran Tompaso, Sulawesi Utara 6 Maret 1905 dan
meninggal 15 Maret 1970. Ia meraih gelar insinyur sipil pada
Mei 1928 dari Technische Hoogeschool te Bandoeng dan
merupakan sahabat Bung Karno sejak mahasiswa. Ia adalah
perintis profesi kontraktor sarana dan prasarana di kalangan
pribumi Indonesia dan pernah menjadi kontraktor
pembangunan Pelabuhan Samudera Bitung. Selain itu dia
adalah salah satu penggagas POR Maesa. Ia adalah mantan
menteri RI dari Partai Nasional Indonesia tahun 1946-1950.
Kemudian ia bergabung dengan PRRI/Permesta sebagai
anggota pemerintahan PRRI/Permesta di Sulawesi dengan
jabatan Menteri Negara. Ia juga merupakan salah seorang

82

NATION BUILDING (1951-1998)

tokoh olahraga tenis di Indonesia dan salah seorang
penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Ir.
Herling Laoh menjadi Menteri Pekerjaan Umum enam kali
sejak 1946-1950. Bahkan pada Kabinet Hatta II ia menjabat
dua jabatan menteri sekaligus.

Herman Nicolas Ventje Sumual. Tokoh Permesta yang lahir di
Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara 11 Juni 1923 dan
meninggal di Jakarta, 28 Maret 2010. Ventje pernah belajar di
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1946-1948),
Yogyakarta. Sembari kuliah, ia aktif sebagai perwira
penghubung Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan
diangkat menjadi Kepala Staf Brigade XVI dengan pangkat
mayor. Pada 2 Maret 1957 di Makassar, Letkol Ventje Sumual
mengumumkan SOB (staat van oorlog en beleg/negara dalam
keadaan bahaya) di Indonesia Timur, sekaligus
memproklamirkan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta
(Permesta). Ventje Sumual melanjutkan hidupnya sebagai
pengusaha dan ‘partner’ Orde Baru. Meninggal dunia pada
tanggal 28 Maret 2010 di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo, Jakarta, akibat menderita kanker.

Hikmah, Majalah. Adalah Majalah mingguan yang diterbitkan di
Jakarta oleh para simpatisan Masyumi. Dewan penasihat dari
majalah ini adalah Mohammad Natsir dan beberapa petinggi
Masyumi lainnya.

83

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Hoegeng Imam Santoso. Adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(Kapolri) ke-5 yang lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan.
Ia memulai karier di kepolisian dengan memilih kuliah di
Recht Hoge School (RHS) pada 1940, kemudian mengikuti
latihan kemiliteran Jepang tahun 1942, dan diangkat menjadi
wakil kepala polisi seksi II Jomblang Semarang pada 1944.
Setahun kemudian menjadi Kepala Polisi Jomblang. Pada
1950, ia melanjutkan pendidikan dengan mengikuti kursus
orientasi di Provost Marshal General School, Military Police
School Port Gordon, Amerika Serikat. Selesai pendidikan
tersebut, ia menjabat sebagai kepala DPKN Kantor Polisi Jawa
Timur di Surabaya pada 1952. Hoegeng dipindahtugaskan di
Medan menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi
Sumatera Utara pada 1956. Pendidikannya berlanjut di
Pendidikan Brimob dan menjadi Staf Direktorat II Mabes
Kepolisisan Negara pada 1960. Karier kepolisiannya terus
meningkat setelah masuk dalam Kepolisian Negara, hingga
pada 1968 Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian
Negara. Selama menjabat menjadi Kepala Kepolisian,
beberapa hal dilakukan olehnya dalam membenahi beberapa
bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat
Mabes Polri agar lebih dinamis dan komunikatif. Perubahan
kedua adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas
besar. Akhirnya dikeluarkan Kepres No. 52 Tahun 1969 yang
mengubah sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak)
menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri), dengan begitu nama

84

NATION BUILDING (1951-1998)

Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi
Markas Besar Kepolisan (Mabak). Ada beberapa kasus besar
yang ditangani semasa kepemimpinannya, yaitu Kasus Sum
Kuning, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap penjual telur
yang diduga pelakunya adalah anak-anak petinggi. Kemudian
kasus penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran
rupiah. Setelah kedua kasus itu mencuat di masyarakat, pada
1971 Hoegeng pensiun dari jabatan Kapolri. Di usia 82
Hoegeng meninggal dunia.

-I-

I Gusti Ketut Pudja. Adalah tokoh Bali yang pertama menjabat
sebagai Gubernur Sunda Kecil (Bali, NTT dan NTB) pasca
kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, I Gusti
Ketut Pudja pernah menjabat sebagai anggota PPKI. Ia turut
berkontribusi pemikiran, terutama mengenai Pembukaan
UUD 1945. Pria kelahiran Singaraja, 19 Mei 1908 ini saat
usianya 26 tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliah di bidang
hukum dengan meraih gelar Meester in de Rechten dari
Recht Hoge School. I Gusti Ketut Pudja juga pernah
menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya, Menteri
Kehakiman, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Dewan
Perancangan Nasional, Panitia Undang-undang Pokok Agraria
dan terakhir sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan. I
Gusti Ketut Pudja wafat pada 4 Mei 1977 di usia ke-68 tahun.

85

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Atas jasa dan pengabdiannya pada bangsa dianugerahi gelar
Pahlawan Nasional pada 2011.

Ibnu Sutowo. Menteri ESDM. Lahir di Yogyakarta, 23 September
1914 dan meninggal di Jakarta, 12 Januari 2001. Selepas
pendidikan kedokteran di Surabaya, pada 1940 Ibnu Sutowo
bekerja sebagai dokter di Palembang dan Martapura. Setelah
masa kemerdekaan, ia sempat bertugas sebagai Kepala
Jawatan Kesehatan Tentara se-Sumatera Selatan (1946-
1947). Pada 1955, Sutowo ditunjuk sebagai Panglima TT-II
Sriwijaya. Pada 1957, A.H. Nasution (saat itu KSAD) menunjuk
Sutowo untuk mengelola PT Tambang Minyak Sumatera
Utara (PT Permina). Pada 1968, perusahaan ini digabung
dengan perusahaan minyak milik negara lainnya menjadi PT
Pertamina. Pada 1976, Ibnu mengundurkan diri sebagai Dirut
Pertamina, dan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang
sebesar US$ 10,5 miliar. Ibnu lalu masuk ke PT Golden
Mississippi. Ibnu lalu mulai mengelola Petronas,
pertambangan minyak Malaysia pada 1976. Ibnu mendirikan
Bank Aqua pada 1988, meski bisnis perbankan ini akhirnya
gagal.

Idham Khalid. Ketua PBNU (1955-1984), Wakil Perdana Menteri
(Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda), Menteri
Kesejahteraan Rakyat (Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II
dan Kabinet Pembangunan I), Menteri Sosial (1970-1973),

86

NATION BUILDING (1951-1998)

Ketua MPRS dan Ketua MPR-DPR (1971-1977), ketua DPA
(1983), dan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (1956-1984)
kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921 dan
meninggal di Jakarta, 11 Juli 2010.

Ia merupakan anak sulung dari lima bersaudara.
Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang
sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat masuk SR ia
langsung duduk di kelas dua. Selepas SR, Idham melanjutkan
pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada 1922.
Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren
Gontor, Ponorogo Jawa Timur. Tamat dari Gontor, 1943,
Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibukota,
kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah
Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering
memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa
pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-
pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh
utama NU.

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk
Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan
perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia
Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah
Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan
Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat
Muslim Indonesia. Pada 1947 ia bergabung dengan Sentral
Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang

87