Kamus Sejarah Indonesia Jilid II

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Petisi 50 (5 Mei 1980). Adalah sebuah pernyataan protes terhadap
pemerintahan Orde Baru yang telah menggunakan Pancasila
untuk kepentingan politik semata. Petisi tersebut ditulis
sebagai “ungkapan keprihatian” yang kemudian
ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka di Indonesia.
Ali Sadikin dan Hoegeng adalah tokoh yang ikut
menandatangani petisi tersebut. Isi ungkapan keprihatinan
menyatakan keprihatinan terhadap pidato-pidato Presiden
yang mengungkapkan prasangka terhadap rakyat akan pihak
yang ingin mengganti Pancasila; menggunakan Pancasila
sebagai ancaman terhadap lawan-lawan politik;
membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh
pihak yang berkuasa dengan menggunakan Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit; meyakinkan ABRI untuk memihak dan tidak
berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan
memilih-milih teman berdasarkan pertimbangan pihak yang
berkuasa.

Pham Van Dong. Pham van Dong (1 Maret 1906-29 April 2000)
adalah orang dekat Ho Chi Minh. Ia menjabat
sebagai perdana menteri Vietnam Utara dari 1955 sampai
1976, dan perdana menteri seluruh Vietnam dari 1976
sampai ia pensiun pada 1987 di bawah pemerintahan Le
Duan dan Nguyen Van Linh. Setelah kekalahan Jepang,
pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis dalam
Perang Indocina Pertama yang berlangsung dari 1945 sampai

238

NATION BUILDING (1951-1998)

1954. Perancis mengalami kekalahan besar dalam
Pertempuran Dien Bien Phu pada 1954. Selama 1954 ia
menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar
Negeri. Pada 1955, Dong ditunjuk sebagai Perdana Menteri.
Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Vietnam Utara selama
perang dengan AS dan diketahui memiliki hubungan dekat
dengan pemerintah China, yang membantu mendanai konflik
dengan Vietnam Selatan.

Piagam Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan separatis yang
dipimpin oleh Letnan Kolonel H. N. V. Sumual di Sulawesi
Selatan pada 2 Maret 1957. Dalam piagam ini ia
menyampaikan ikrar untuk menyelesaikan Revolusi
Indonesia. Piagam Rakyat Semesta kemudian berkembang
menjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat untuk
menuntut otonomi daerah. Untuk menumpas gerakan ini,
pemerintah melancarkan operasi gabungan dengan nama
Operasi Merdeka dibawah pimpinan Letnan Kolonel Rukmito
Hendraningrat. Pada pertengahan 1961 sisa-sisa Permesta
menyerahkan diri.

Pidato Terakhir Presiden Sukarno 1966. Pada 17 Agustus 1966
Presiden Sukarno mengucapkan pidato terakhirnya yang
terkenal dengan pidato “Jangan sekali-kali meninggalkan
sejarah” atau dikenal dengan JASMERAH. Sukarno

239

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mengucpkan pidato tersebut di depan rakyat dari halaman
Istana Merdeka.

Pierre Andreas Tendean. Kapten Czi. (Anumerta) Pierre Andreas
Tendean (21 Februari 1939-1 Oktober 1965) adalah seorang
perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban
peristiwa Gerakan 30 September. Ia ditangkap oleh
gerombolan G30S yang mengira dirinya Nasution. Nasution
sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar.
Tendean dibawa ke Lubang Buaya bersama enam perwira
tinggi lainnya. Mengawali karier militer dengan
menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai
ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution dengan
pangkat letnan satu, ia dipromosikan
menjadi kapten anumerta setelah kematiannya. Tendean
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan
bersama enam perwira korban Gerakan 30
September lainnya, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi
Indonesia pada 5 Oktober 1965.

Pokja Petisi 50 (13 Mei 1980). Adalah kelompok yang muncul dalam
rangka mengoreksi kebijakan Orde Baru yang dinilai telah
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pihak-pihak yang
termasuk dalam petisi 50 adalah pimpinan Angkatan Laut, Ali
Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, mantan Perdana
Menteri Mohammad Natsir, dan Menteri Perindustrian Ir. H.

240

NATION BUILDING (1951-1998)

M. Sanusi. Petisi 50 merespon Peristiwa Tanjung Priok dan
membuat Panitia Kecil dengan diketuai oleh H.R. Dharsono
dan anggotanya Sjafrudin Prawiranegara, Slamet Branata,
Anwar Harjono, dan A.M. Fatwa yang mengeluarkan
Lembaran Putih koreksi kesalahan pemerintah yang
menyimpang dari UUD 1945 dan asas tunggal Pancasila,
namun ketiga orang yang menandatangai Lembaran Putih itu
dijatuhi hukuman dengan tuduhan berbeda. Hingga
puncaknya, Petisi 50 dituduh melakukan Kudeta
Konstitusional yang akan mengubah ideologi Pancasila.

Politik Bebas Aktif. Adalah konsep politik luar negeri yang digunakan
oleh Indonesia. “Bebas” berarti bebas menentukan sikap ke
masalah-masalah internasional dan lepas dari pengaruh Blok
Timur dengan paham komunisnya dan Blok Barat dengan
paham liberalnya. Sedangkan arti kata “aktif” adalah selalu
aktif dalam membina perdamaian dunia internasional.
Setelah diproklamasikannya kemerdekaan tahun 1945, dalam
rangka menjalan roda pemerintahan, pemerintah RI
memegang prinsip politik ini. Prinsip politik ini mengharuskan
RI menjalin hubungan luar negara. Selama menjalankan
prinsip politik tersebut RI menjalin hubungan bilateral
dengan beberapa Negara, termasuk Belanda. Pemilihan
prinsip politik ini dilandasi oleh kebutuhan akab dukungan
dari luar negeri untuk mempertahankan kemerdekaan.
Prinsip politik tersebut dijalankan oleh pemerintah hingga

241

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1949 yang menghasilkan beberapa peristiwa penting.
Diantara keterlibatan PBB dalam mebahas masalah RI yang
menghasilkan perjanjian, seperti perjanjian Linggarjati tahun
1947, pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) dari 1947
hingga perundingan Renville. Politik bebas-aktif adalah
prinsip politik damai dan bersedia melakukan perundingan
untuk menyelseikan persoalan politik dan sikap berperang
untuk membela diri apabila diserang. Politik bebas-aktif
berakhir pada 1949.

Poniman. Jenderal TNI (Purn) Poniman lahir di Surakarta, Jawa
Tengah, 18 Juli 1926. Pendidikan militernya diawali dari
bergabung dengan PETA pada 1944, diselesaikan dari SSKAD
V Bandung pada 1956, dan Seskoad Bandung pada 1964.
Setelah menyelesaikan pendidikan militer ia menjadi Kepala
Seksi (Kasi) Pendidikan Yon Divisi Siliwang, Danki Divisi
Siliwangi, hingga pada 1966 menjadi Pangdam III 17 Agustus.
Puncak karier militer Poniman saat menjabat sebagai
Pangkostrad selama 1973-1974, kemudian menjadi Kepala
Staf TNI Angkatan Darat 1980-1983. Ia kemudian dipanggil
untuk memenuhi jabatan politik dan menjabat sebagai
Menteri Pertahanan periode 1983-1988. Poniman telah
memperoleh 14 bintang kehormatan antara lain Bintang
Mahaputra Adi Pradana, Bintang Dharma, dan 9 tanda jasa
diantaranya adalah Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan
II. Ia meninggal di usia 83 tahun pada 30 April 2010.

242

NATION BUILDING (1951-1998)

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Adalah kegiatan kesehatan
dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat
yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu memiliki
lima program, yaitu kesehatan Ibu dan anak/KIA, keluarga
berencana/KB, gizi, penangulangan diare, dan imunisasi.
Dalam perkembangan selanjutnya Posyandu bukan saja
untuk pelayanan balita, tetapi juga difungsikan untuk
pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu
Posyandu dimanfaatkan untuk promosi dan distribusi vitamin
A, garam yosium dan suplemen gizi. Posyandu menjadi garda
terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, khususnya pada
ibu dan anak. Konsep Posyandu terus mengalami
perkembangan pesat, bahkan negara Amerika Latin,
Honduras mengadopsi konsep ini.

Prabowo Subianto. Dikenal sebagai mantan Panglima Kostrad TNI AD
yang kemudian aktif sebagai politisi dan juga seorang
pengusaha. Ia lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ayahnya
adalah seorang ahli ekonomi Indonesia, Soemitro
Djojohadikoesoemo. Dalam karier militernya, Prabowo
mencetak berbagai prestasi. Ia merupakan komandan
termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Pada
1983 ia menjabat sebagai Wakil Detasemen Penanggulangan
Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kemudian
sebagai Komandan Kopasus pada 1995, dan Komandan
Jenderal Kopasus pada 1996. Tugas terakhirnya di TNI AD

243

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

adalah Panglima Kostrad, menjelang kejatuhan Soeharto
pada 1998. Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia
Raya pada 6 Februari 2008. Ia mencalonkan diri sebagai wakil
presiden mendampingi Megawati pada Pemilu 2009 tetapi
gagal. Ia kembali gagal terpilih ketika maju sebagai Calon
Presiden pada Pemilu 2014.

Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan yang Lahir di Blora, Jawa
Tengah, pada 6 Februari 1925. Ia secara luas dianggap
sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam
sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan
lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41
bahasa asing. Pram, begitu ia disapa pernah mendekam di
penjara selama pemerintahan Orde Lama dan diasingkan
oleh Orde Baru ke Pulau Buru karena keterlibatannya dalam
Lekra, organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Ada beberapa
karya Pram yang terkenal, diantaranya Bumi Manusia, Jejak
Langkah, Gadis Panta, dan Arok Dedes.

Pranoto, Mayor Jenderal. Pelaksana tugas Menteri Panglima
Angkatan Darat pada 1965. Pranoto memiliki latar belakang
pendidikan Muhammadiyah. Ia menjadi guru sekolah
menengah setelah menyelesaikan pendidikannya di HIK
Muhammadiyah pada 1943. Karier militernya dimulai ketika
ia bergabung dalam PETA yang merupakan cikal bakal TNI.
Dalam kurun waktu 1962-1965, ia menjabat sebagai Asisten

244

NATION BUILDING (1951-1998)

III Menteri Panglima Angkatan Darat. Pranoto kemudian
bertugas sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat
menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur pada
peristiwa G30S. Setelah masa pemerintahan Soekarno
berakhir, Mayor Jenderal Pranoto dituduh terlibat dalam
G30S, dan ditahan pada 1966. Ia dibebaskan pada 1981,
tetapi dicopot dari TNI. Pranoto wafat pada 9 Juni 1992.

Prawotomangkusasmito. Lahir di desa Tirto, Grabag Magelang 4

Januri 1910 (dan meninggal 24 Juli 1970 pada umur 60

tahun). Ia adalah seorang aktivis Islam Indonesia, Wakil

Perdana Menteri Indonesia kesembilan dan Ketua

Umum Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang terakhir.

Beliau juga pernah menjadi pejabat Ketua Badan

Pekerja KNIP selama Indonesia menjadi negara serikat

menggantikan Assaat yang menjadi pejabat

Presiden RIS sampai 15 Agustus 1950. Prawoto

Mangkusasmito adalah ketua Masyumi yang terakhir,

sebelum dibubarkan Sukarno dengan tanpa alasan yang jelas

lewat Keputusan Presiden RI No. 200/1960 tertanggal 17

Agustus 1960 (dan merujuk Penetapan Presiden No.7/1959).

Probowinoto. Basoeki Probowinoto lahir di Tempurung

(Tlogomulyo), Grobogan, Purwodadi, 19 Januari 1917 adalah

seorang Pendeta GKJ, Pendiri Parkindo, dan beberapa

gerakan dalam dan antar-agama di Indonesia. Berkaitan

245

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dengan kiprahnya di bidang politik. Ia cukup menonjol di
antara beberapa pemikir Kristen, khususnya dari kalangan
rohaniwan. Dengan statusnya sebagai pendeta,
keberaniannya mengumpulkan beberapa tokoh Kristen untuk
membentuk wadah bagi perjuangan kemerdekaan adalah
salah satu karakternya yang menonjol. Di bawah ancaman
kepada Belanda, Probowinoto membangun kontak dengan
tentara Jepang untuk menjelaskan posisi Kristen secara lebih
obyektif. Dengan langkah yang cukup bijaksana, Probowinoto
senantiasa mendorong Kristen untuk berpihak kepada
Republik, demi kemerdekaan.

Program Wajib Belajar. Adalah program pemerintah Orde Baru
dalam bidang pendidikan. Program ini diawali dengan
pembangunan SD Inpres di seluruh Indonesia sehingga semua
wilayah memiliki SD Inpres. Program ini dicanangkan pada 2
Mei 1984 dengan program wajib belajar enam tahun atau
setingkat Sekolah Dasar (SD). Dalam sambutan peresmiannya
Presiden Soehato menyatakan bahwa kebijakan pemerintah
untuk memberikan kesempatan seadil-adilnya kepada
seluruh anak Indonesia yang berusia 7-12 tahun untuk
menikmati pendidikan dasar. Program ini terbukti dapat
menurunkan jumlah penduduk yang buta huruf dari tahun ke
tahun. Pemerintah Orde Baru juga menggulirkan program
beasiswa kepada siswa yang tidak mampu namun

246

NATION BUILDING (1951-1998)

berprestasi. Salah satu program beasiswa terkenal adalah
beasiswa Supersemar.

Proklamasi Balibo. Adalah proklamasi yang dicetuskan oleh rakyat
Timor Timur pada 17 Desember 1975, berisi ketegasan rakyat
Timor Timur untuk bersatu dengan bangsa Indonesia menjadi
provinsi ke-27. Proklamasi tersebut adalah langkah yang
diambil setelah melihat tindakan Fretelin yang semakin lama
semakin sewenang-wenang sehingga seluruh rakyat
mengemukakan keinginan Proklamasi kemedekaan. Teks
Proklamasi Balibo dikeluarkan pada 30 November 1975 dan
diserahkan secara resmi kepada pemerintahan Indonesia
yang pada waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam
Malik pada 1 Desember 1975. Proklamasi tersebut
ditandatangani oleh wakil dari APODETI, UDT, KOTA dan
Partido Trabalhista. Setelah peristiwa tersebut mulailah
dibentuk pemerintahan sementara dengan Arnold Dosreis
Araujo sebagai Ketua Eksekutif. Selain itu menjadikan
Guilherme Maria Convalves sebagai ketua Dewan Perwakinan
Rakyat Timor-Timor. Proklamasi menandai pembentukan
pemerintah sementara secara de facto dan de jure,
kekuasaan Portugal di Timor Timor telah berakhir dan beralih
kepada Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT).

Proklamasi PRRI 15 Februari 1958. Proklamasi Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah proklamasi

247

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

yang dikumandangkan oleh Kolonel Achmad Husein setelag
dipecat oleh Sidang Dewan Menteri pada 11 Februari di
Padang. Proklamasi PRRI bersamaan dengan pembentukan
kabinet pemerintahan yang mengangkat Sjafrudin
Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi PRRI ini
menyebabkan pemerintah Republik Indonesia mengambil
keputusan untuk menyelesaikannya dengan kekuatan
senjata. Penyelesaian pemerintah terhadap PRRI dilakukan
dengan berbagai cara, daerah Sumatera Barat dilancarkan
Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Brigasir Ahmad Yani.
Pada 17 April, padang berhasil dikuasai, kemudian disusul
pada 4 Mei penguasaan terhadap daerah Bukit Tinggi. Pada
16 Mei 1961, Achmad Husein melaporkan diri dengan
pasukannya disusul oleh tokoh PRRI yang lain, baik militer
maupun sipil.

Pujangga Baru. Adalah kelompok sastra dan bahasa yang muncul
1930-an sebagai reaksi dari banyaknya sensor Commissie
voor de Volkslectuur (kini menjadi Balai Pustaka)
Pemerintahan Belanda. Komisi tersebut menyensor karya
sastra yang berikatan dengan rasa nasionalisme dan
kesadaran berbangsa. Kelompok yang membuat majalah
dengan menggunakan “Poedjangga Baroe” sebagai nama dari
majalah tersebut. Perintis Poedjangga Baru dipimpin oleh
Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Armijn Pane.
Majalah tersebut terbit sejak 1933-1942, dan berhasil

248

NATION BUILDING (1951-1998)

menerbitkan 90 edisi serta memiliki 150 pelanggan. Sejak
adanya pendudukan Jepang, majalah tersebut ditutup karena
dianggap kebarat-baratan dan progresif, tetapi pada 1954-
1962 majalah tersebut terbit kembali. Dalam perkembangan
sastra dan bahasa majalah tersebut merefleksikan satu
periode sastra dan Bahasa Indonesia dengan sebutan
Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini dinilai menjadi
“bapak” sastra modern Indonesia. Ciri yang menonjol dalam
pujangga baru adalah menggunakan Bahasa Indonesia
sebagai bahasa dalam bersastra, menceritakan kehidupan
masyarakat kota, persoalannya berisi masalah masyarakat
seperti emansipasi perempuan dan strata sosial yang ada di
masyarakat, berupaya melahirkan budaya nasional, serta
menonjolkan nasionalisme, romantisme, dan intelektualisme
dalam setiap karyanya. Karya sastra yang terkenal dari
Angkatan Pujangga Baru adalah Layar Terkembang karangan
Sutan Takdir Alisjahbana.

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Adalah sarana
pelayanan kesehatan masyarakat yang digunakan sebagai
unit pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan terhadap masyarakat. Penerapan
pengembangan Puskesmas dimulai pada 1968 dalam Rapat
Kerja Nasional di Jakarta dalam rangka mengorganisasi sistem

249

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

pelayanan kesehatan. Sebelum berdirinya puskesmas
beberapa balai kesehatan telah berdiri seperti Balai
Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Balai Pengobatan (BP), tetapi
balai kesehatan tersebut masih berjalan sendiri dan tidak
teroganisir. Jadi pada 1979 mulai dirintis pembangunan
Puskesmas di daerah-daerah tingkat kelurahan atau desa.
Hingga kini puskesmas telah ada ditiap kecamatan di seluruh
Indonesia.

-R-

Raden Eddy Martadinata. Adalah salah satu pahlawan Angkatan Laut
Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri/Panglima Angkatan
Laut masa Presiden Sukarno pada 1959. Pemilik nama
lengkap Raden Eddy Martadinata lahir di Bandung, 29 Maret
1921. Ia bersekolah di sekolah pelayaran milik pemrintah
Hindia Belanda, Zeevaart Technische School pada 1941, tetapi
tidak lulus dan mengikuti pendidikan pelayaran Militer
Jepang sehingga menjadi Nahkoda Kapal Latih Dai 28 Sakura
Naru (1943-1944). Karier di Angkatan Laut dimulai pada
Agustus 1945. Pada awal tahun 1950-an R.E. Martadinata
turut memadamkan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi
Selatan. Peran Karier kelautan meningkat setelah mengikuti
pendidikan United States Navy Post Graduate School di
Amerika Serikat. Tak lama setelah peristiwa Gerakan 30
September 1965, ia mengundurkan diri sebagai

250

NATION BUILDING (1951-1998)

Menteri/Panglima Angkatan Laut pada Februari 1966.
Selanjutnya pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Duta
Besar Luar Biasa RI untuk Pakistan dan tewas dalam
kecelakaan pesawat helikopter di Riung Gunung, Bogor.

Radius Prawiro. Adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomu,
Keuangan, Industri dan Pengawasan Pengembangan, Industri
dan Pengawasan Pembangunan Indonesia periode 1988-
1992, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1983-1988,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada 1973-1983,
dan pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 1966-
1968. Kariernya dimulai dari pendidikan di Nederlandsce
Economische Hogeschol di Rotterdam dan menyelesaikan
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di
Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan, Radius menjadi
Sekretaris Badan Keamanan Rakyat di Yogyakarta pada 1945.
Dalam bidang keuangan Radius mengawali menjadi Pegawai
Teknis Direktorat Akuntan Negara pada 1960-1960 hingga
1965 menjadi Menteri Pemeriksa Keuangan Negara /BPK dan
Deputi Menteri Urusan Bank Sentral pada 1965, kemudian
barulah menjadi menteri dalam Kabinet Republik Indonesia.
Ia meninggal di Jerman dalam usia 76 tahun dan dimakamkan
di taman Makam Pahlawan Kalibata.

Rahmat Muljoamiseno. Rachmat Mulyomiseno dilahirkan di
Temanggung, Jawa Tengah pada 9 Juni 1919. Ia adalah

251

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Menteri Perdagangan pada masa kepemimpinaan Presiden
Sukarno. Rahmat dipilih sebagai menteri perdagangan,
diawali oleh kariernya di perbangkan dengan mengikuti Kurus
perbankan di Syomin Ginko yang sekarang menjadi Bank
Rakyat Indonesia, sehingga menjadi Bendaraha serikat buruh
Bank Rakyat Indonesia dan tiga tahun kemudian dia menjadi
Ketua Perhimpunan Bank-Bank Swasta nasional sejak 1952-
1957 dengan ini ia menjadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi
Pusat yang kemudian mengantarkannya menjadi Menteri
Perdagangan. Selain di dunia ekonomi, sejak 1953 ia resmi
bergabung dengan partai NU karena tertarik gagasan partai
tersebut dan pada 1971 ia menjadi angora DPR/MPR hingga
1987 mewakili Partai NU dan kemudian menjadi Partai
Persatuan Pembangungan. Ia meninggal pada 1984.

Ramos Horta. Salah satu peraih nobel perdamaian dan merupakan
presiden ke-2 Negara Timor Leste. Ramos Horta lahir di Dili
pada bulan Desember 1949. Ia memiliki darah Timor dan
Portugis. Ramos Horta terlibat aktif dalam Associacao Social
Democrata (ASDT) yang kemudian berganti nama menjadi
Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente).
Selama Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia, Ramos
Horta menjadi pelarian politik yang tinggal dan mendapatkan
perlindungan di Australia. Ramos Horta kembali ke Dili pada
bulan Desember 1999 dan bekerja sama dengan UNTAET
yang dibentuk PBB sebagai pemerintah transisi sebelum

252

NATION BUILDING (1951-1998)

Timor Leste merdeka sepenuhnya. Setelah kemerdekaan
Timor Leste ia ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri. Pada
2007 Ramos Horta terpilih menjadi Presiden ke dua Timor
Leste.

Rasuna Said, Hajjah Rangkayo. Adalah perempuan perintis
kemerdekaan asal Sumatra Barat yang aktif berjuang melalui
Sarekat Rakyat. Peranannya juga banyak dikenal dalam
Persatuan Muslim Indonesia (PERMI). Rasuna Said dikenal
sebagai seorang orator ulung dan kritis. Berkat
keberaniannya tersebut ia pernah ditangkap dan dipenjara
pada 1932 di Penjara Semarang. Pada masa pendudukan
Jepang di Indonesia, Rasuna Said turut serta dalam
mendirikan organisasi Pemuda Nippon Raya di Padang.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan dia kembali aktif dalam
dunia politik, tercatat ia pernah menduduki beberapat
jabatan penting, diantaranya anggota Dewan Perwakilan
Sumatera mewakili Sumatera Barat, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS), dan
anggota Dewan Pertimbangan Agung. Rasuna Said lahir pada
14 September 1910 di Maninjau, Sumatra Barat dan wafat di
Jakarta pada 2 November 1965. Rasuna Said mengawali
karier pendidikannya di Sekolah Desa di Maninjau. Setelah itu
ia melanjutkan studinya ke Madrasah Diniyah Puteri, Padang
Panjang. Rasuna Said juga pernah belajar secara pribadi
kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullahm (Hamka).

253

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Kemudian ia kembali menempa dirinya di Sekolah Thawalib,
Maninjau. Saat berusia 23 tahun Rasuna Said menuntut ilmu
di Islamic Collage yang dipimpin oleh Muchtar Yahya.

Ratu Aminah Hidayat. Adalah istri dari kolonel Hidayat kepala Staf
Komandemen. Sosok yang sangat mengagumi pemikiran
Sukarno ini aktif di bidang politik sebagai ketua umum Partai
IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Ia
merupakan satu-satunya perempuan dengan jabatan sebagai
ketua umum dari 10 parpol konstestan Pemilu yang sudah
sejak 30 tahun lalu tidak perempuan yang menjadi ketua
umum atau sekjen partai politik (parpol). Perempuan
kelahiran 1905 ini, selain menjadi ketua umum parpol, juga
menjadi pendiri Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT) pada 3
Apri 1946. PKIT adalah cikal bakal Persit Kartika Chandra
Kirana. Pendirian PKIT terdorong oleh keinginan Ratu Aminah
Hidayat untuk menggerakkan para Istri Prajurit melakukan
sesuatu guna membantu prajurit di dalam melaksanakan
tugasnya.

Raymond Westerling. Raymond Pierre Paul Westerling lahir di
Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah, 31 Agustus 1919 dan
meninggal di Purmerend, Belanda, pada 26 November
1987 di usia 68 tahun. Ia adalah komandan pasukan
Belanda yang terkenal karena memimpin Pembantaian
Westerling (1946-1947) di Sulawesi Selatan dan percobaan

254

NATION BUILDING (1951-1998)

kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Pada 20 Juli 1946,
Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus. Di
Makassar, Westerling membantai para penduduk dengan
tidak mengindahkan peraturan perang. Westerling kemudian
diberhentikan dari militer. Pada 1949, Westerling secara
diam-diam mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai
pengikut sekitar 500.000 orang. Di Jawa Barat, Westerling
bersama anak buahnya secara membabi buta menembak
mati setiap orang yang mereka temukan di jalan.

Reformasi. Adalah perubahan secara drastis untuk melakukan
perbaikan dalam tatanan masyarakat atau negara. Di
Indonesia Reformasi terjadi pada masa pasca-Orde Baru
(1998) ketika semakin menguatnya krisis ekonomi yang
melanda Asia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk
perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu
masyarakat atau negara. Pengunduran diri Presiden Soeharto
sebagai presiden pada 21 Mei 1998 menandai roda reformasi
mulai bergulir. Reformasi di Indonesia berlangsung dengan
dukungan berbagai kekuatan guna menata kehidupan politik,
sosial, dan ekonomi dengan menciptakan landasan stabilitas
politik.

Republik Indonesia Serikat (RIS). Adalah suatu negara federasi yang
berdiri sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar

255

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal
Overleg (BFO), dan Belanda. Wilayah RIS meliputi seluruh
daerah Indonesia, terbagi menjadi beberapa negara bagian,
termasuk Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia
Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa timur, Negara
Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan,
serta satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri seperti
Jawa tengah, Bangka, Belitung, dan beberapa daerah lain.
Kedaulatan Republik Indonesia Serikat diakui pada 27
Desember 1949, dengan Sukarno sebagai Presiden Republik
Indonesia Serikat dan Mohammad Hatta sebagai perdana
menteri RIS serta Ratu Belanda sebagai pimpinan Simbolis.
KNIP kemudian mengangkat Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP,
sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia.
Penandatanganan kedaulatan RIS dilakukan di Belanda,
bersamaan dengan penantandatanganan naskah penyerahan
kekuasaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta.
Wacana untuk kembali bersatu dalam satu bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai oleh Negara
Indonesia Timur (NIT), dan pemerintah Negara Sumatra
Timur (NST). Pada 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga
antara RIS-NIT-NST. Pada 17 Agustus 1950, bertepatan
dengan momen kemerdekaan, Presiden Sukarno
menandatangani rancangan UUD yang kemudian dikenal
sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
1950 (UUDS 1950). Dengan ditandanganinya rancangan

256

NATION BUILDING (1951-1998)

UUDS, maka secara resmi RIS dibubarkan, dan dibentuk
kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Revolusi Hijau. Proses memodernisasi pertanian gaya lama menjadi
pertanian gaya modern dengan melakukan pengembangan
bibit dan perubahan pola pertanian dari pertanian subsiten
menuju pertanian berbasis kapital dan komersil. Peningkatan
produksi pangan dan produksi pertanian mencanangkan
empat usaha pokok yang meliputi: intensifikasi pertanian,
ekstensifikasi pertanian, diservikasi pertanian, dan
rehabilitasi pertanian. Revolusi Hijau ditandai dengan
semakin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca
dan keadaan alam, digantikan dengan peran ilmu
pengetahuan dan teknologi. Revolusi Hijau sesungguhnya
tidak hanya menyangkut bidang pertanian, tetapi juga
meliputi bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan
perhutanan. Lahirnya Revolusi Hijau melalui proses panjang
yang pada akhirnya meluas ke negara-negara di Afrika dan
Asia, Indonesia khususnya. Gerakan Revolusi Hijau di
Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden
Suharto. Revolusi Hijau di Indonesia diformulasikan ke dalam
konsep Panca Usaha Tani yang meliputi, pemilihan dan
penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukkan
yang teratur, pengairan yang cukup, pemberantasan hama
secara intensif, dan teknik penanaman yang lebih teratur.

257

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Roeslan Abdulgani. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal
Menteri Penerangan pada 1947-1954. Roeslan yang akrab
dipanggil Cak Roes ini berperan penting dalam
mempersiapkan Konferensi Asia Afrika yang dibuka pada 18
April 1955. Ia juga dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia di
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1967-1971. Tidak sampai di
situ, Roeslan juga pernah dipercaya sebagai Ketua Tim
Penasihat mengenai Pancasila pada 1978. Roeslan memulai
kariernya di bidang politik dengan bergabug bersama Natipy,
sebuah kepanduan berhaluan nasionalis. Kemudian ia
bergabung sebagai anggota Jong Islameten Bond dan
Indonesia Muda. Roeslan dilahirkan di Kota Surabaya pada 24
November 1914. Ia juga dikenal karena peranannya sebagai
tokoh penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
di Bandung pada 1955. Roealan tutup usia pada 29 Juni 2005
di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta saat berusia 91 tahun.

Rosihan Anwar. Rosihan Anwar lebih dikenal sebagai tokoh pers
Indonesia. Dia juga sering dikatakan sebagai sastrawan,
sejarawan bahkan budayawan. Pria yang hidup dalam “multi-
zaman” itu telah bergelut di dunia jurnalistik semenjak masa
perjuangan. Ia menyelesaikan pendidikannya di sekolah
rakyat (HIS) dan SMP (MULO) di Padang. Kemudian
melanjutkan pendidikannya ke AMS di Yogyakarta. Dari sana
Rosihan mengikuti berbagai workshop di dalam dan di luar
negeri, termasuk di Universitas Yale dan School of Journalism

258

NATION BUILDING (1951-1998)

di Universitas Columbia, New York City, Amerika Serikat.
Karier jurnalistiknya dimulainya saat ia berusia 20 tahun.
Rosihan memulai karier jurnalistiknya sebagai reporter Asia
Raya di masa pendudukan Jepang pada 1943 hingga menjadi
pemimpin redaksi Siasat (1947-1957) dan Pedoman (1948-
1961), yang ditutup oleh rezim pemerintahan Presiden
Sukarno pada saat itu. Pada masa Orde Baru, Rosihan
mendapat anugerah sebagai wartawan sejak sebelum
Revolusi Indonesia dengan mendapatkan anugerah Bintang
Mahaputra III, bersama tokoh press Jakob Oetama. Ia pernah
berkecimpung di dunia film, dengan mendirikan Perusahaan
Film Nasional (Perfini) pada 1950 bersama Usmar Ismail.
Rosihan juga pernah mencicipi dunia aktor sebagai figuran.
Rosihan juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI). Rosihan juga gemar menulis
puisi. Puisinya banyak dimuat di surat kabar Asia Raya,
Merdeka, dan majalah mingguan politik dan budaya, Majalah
Siasat. Rosihan Anwar meninggal dunia pada 14 April 2011.

Rudini. Adalah Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan
V 1988-1993. Karier dalam pemerintah diawali dengan karier
militer seteleh mengikuti Akademi Militer di Breda, Belanda
selama lima tahun (1951-1955). Sepulangnya ke Indonesia, ia
dilantik menjadi perwira remaja dengan pangkat Letnan II.
Pendidikan berikutnya adalah Suski Bandung pada 1961,
Seskoad Bandung pada 1970 dan Lemhannas Jakarta pada

259

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1977. Dengan bekal pendidikan tersebut, ia pernah menjabat
sebagai Panglima Kodam XIII/ Merdeka pada 1978, kemudian
menjadi Panglima Kostrad pada 1981, serta menjadi Kepala
Staf Angkatan Darat pada 1983 hingga 1986. Rudini tidak
hanya menggeluti dunia militer, namun ia turut membantu di
dunia pemerintah dengan menjadi Ketua Pemilihan Umum
(KPU) selama 1999-2001. Ia lahir di Malang pada 15
Desember 1929 dan meninggal karena serangan jantung
dalam usia 77 tahun pada 21 Januari 2006.

-S-

Sabilal Rasjad. Adalah Menteri Perburuhan pada Kabinet Ali
Sastroamidjoto II, yang dibentuk pada 24 Maret 1956-14
Maret 1957, dari Partai Syarikat Islam Indonesia dan PNI.
Pada Desember 1934, Sabilal Rasjad bersama Uddin Rahmany
ditangkap karena melanggar larangan berkumpul. Setelah
dikurung selama lebih setahun kemudian diasingkan ke
Boven Digul. Selanjutnya pada 1965, Sabilal Rasjad
diberhentikan dari PNI bersama beberapa teman lain.

Sabilillah. Adalah kelompok perkumpulan para santri yang didirikan
bersama dengan Laskar Hizbullah saat menjelang
pemerintahan Jepang. Pendirian Sabilillah hampir merata di
seluruh Jawa dengan menjadikan kiai sebagai komandan
Sabilillah. Laskar Sabilillah turut memperjuangkan

260

NATION BUILDING (1951-1998)

kemerdekaan Indonesia. Peran Sabilillah dalam
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ialah seperti ikut
membantu pertempuran 10 November 1945, Pertempuran
Ambarawa, dan perjuangan di berbagai wilayah. Ketika
pembentukan Tentara Nasional Indonesia, pasukan Sabilillah
juga turut dilebur kedalamnya untuk memperkuat
perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Sabilillah
menggunakan Islam sebagai landasan bergerak dan
perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia
diartikan sebagai Jihad fi Sabilillah atau berjuang di jalan
Allah SWT.

Sahal Mahfudh, Kiai. Tokoh yang pernah menjabat selama 10 tahun
memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa
Tengah, ia kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan
Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai 2010. Di luar itu, Kiai
Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH)
sejak 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Jawa Tengah ini
didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam pada 1910. Selain itu
Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) di Jepara, Jawa Tengah sejak 1989 hingga
mengantarkan INISNU menjadi UNISNU Jepara pada 2013.
Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA.
Sahal Mahfudh. Tiga huruf paling depan merupakan
kependekan dari Haji Muhammad Ahmad. Kiai Sahal

261

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mendapatkan gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif
Hidayatullah pada 2003.

Saleh Lahade. Adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah
menjadi salah satu pimpinan dalam pemberontakan
Permesta di Sulawesi. Saleh, bersama dengan Panglima Besar
Permesta Ventje Sumual, mendapatkan julukan “Dwitunggal
Permesta”. Saleh termasuk salah satu penandatangan Piagam
Permesta yang dikeluarkan pada Februari 1957. Muhammad
Saleh Lahade dilahirkan di Barru, Saleh adalah putra dari
seorang guru sekolah. Saleh bersekolah di Sekolah Menengah
Belanda (AMS) di Yogjakarta dan menempuh pendidikan
tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor. Pada awal
1948, Saleh menjabat sebagai kepala staf Komisi Militer
di Makassar. Dalam perjalanan kariernya, dia memegang
berbagai jabatan tinggi dalam staf pimpinan Kodam
Wirabuana. Jabatan yang ditempatinya pada umumnya
berfokus dalam menangani masalah-masalah wilayah dan
masyarakat, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Pada
September 1951, ketika Kolonel Alex Kawilarang dimutasi
menjadi Panglima Kodam Siliwangi, Kepala Staf Letkol R.A.
Kosasih mengambil alih Komando Tentara Teritorium VII
Wirabuana sebagai pejabat panglima sambil menunggu
kedatangan Kolonel Gatot Subroto. Saleh juga pernah
menjabat sebagai kepala staf merangkap PMT. Jabatan ini
dipegangnya selama tiga setengah bulan, di tengah operasi

262

NATION BUILDING (1951-1998)

yang dilakukan pemerintah terhadap pemberontakan yang
dilakukan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara,
dan RMS di Maluku Tengah. Pada Januari 1952, Ketika Gatot
Soebroto tiba di Makassar, dia mengukuhkan Saleh menjadi
Staf V Teritorial sekaligus “juru bicara” Panglima.

Samanhudi. Pendiri Sarekat Dagang Islam. Lahir di Laweyan,
Surakarta, Jawa Tengah 1868 dan meninggal di Klaten, Jawa
Tengah 28 Desember 1956. Ia sempat bejar di pondok
pesantren yaitu Ponpes KM Sayuthy (Ciawigebang), Ponpes
KH Abdur Rozak (Cipancur), Ponpes Sarajaya (Kab Cirebon),
Ponpes (di Kab Tegal, Jateng), Ponpes Ciwaringin (Kab.
Cirebon) dan Ponpes KH Zaenal Musthofa (Tasikmalaya).
Pada 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam. Kemudian
muncul cabang-cabang SDI dalam waktu singkat di luar kota
Solo. Atas dorongan beberapa pengurus dan anggota, SDI
pun berubah menjadi sebuah partai politik yang ditandai
dengan perubahan nama dari SDI menjadi SI pada 10
September 1912. Sejak 1920, Haji Samanhudi tidak aktif lagi
dalam kepengurusan partai SI. Usaha dagang batiknya pun
mengalami kemerosotan. Namun, hal tersebut tak dapat
memadamkan kepeduliannya terhadap pergerakan nasional.
Kemudian ia mendirikan Barisan Pemberontakan Indonesia
Cabang Solo dan Gerakan Persatuan Pancasila. Ketika terjadi
Agresi Militer II, ia membentuk laskar Gerakan Kesatuan
Alap-alap yang bertugas menyediakan perlengkapan,

263

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

khususnya bahan makanan untuk para prajurit. KH
Samanhudi wafat usia pada tanggal 28 Desember 1956 di
Klaten dan dikebumikan di Desa Banaran, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah. Ia adalah seorang
perintis dan pemimpin yang baik.

Santa Cruz, Peristiwa. Adalah peristiwa yang terjadi pada 12
November 1991 di pekuburan umum Santa Cruz, Dili.
Peristiwa ini dipicu oleh unjuk rasa warga Timor timur setelah
kematian Sebastiao Gomes, pemuda yang terbunuh oleh
milis prointegrasi. Unjuk rasa tersebut merupakan wujud
protes terhadap pemerintah Indonesia, mereka menggelar
spanduk untuk meminta penentuan nasib sendiri dan
kemerdekaan dengan menampilkan gambar pemimpinan
Xanana Gusmao. Saat melakukan unjuk rasa, pasukan
Indonesia mulai dengan tembakan peringatan dan terjadi
penembakan massa, hingga menewaskan warga Timor timur.
Pemerintah Indonesia menyatakan ada 19 orang yang
meninggal dunia, namun laporan dari Portugal menyatakan
271 orang tewas, 382 orang luka-luka, dan 250 hilang.
Peristiwa ini menempatkan pemerintah Indonesia pada
agenda Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional.

Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI). Adalah partai politik kebangsaan
yang didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 19
Januari 1946. Partai ini berasaskan Pancasila dan bertujuan

264

NATION BUILDING (1951-1998)

pembangunan negara di segala lapangan untuk mencapai
masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Kongres
pertama SKI pada Desember 1946 memberikan pernyataan
dukungan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir dan
meminta agar Kalimantan dimasukkan ke dalam Republik
Indonesia atas dasar Persetujuan Linggarjati. SKI berperan
dalam pemilihan anggota Dewan Daerah Banjar pada 1947
dengan masuknya lima perwakilan. Kembalinya Republik
Indonesia Kesatuan pada 1950, menguatkan kembali posisi
SKI dengan duduknya wakil SKI sebagai anggota DPR RI. Pada
pemilu tahun 1955, SKI tidak berhasil memenangkan kursi
DPR atau Konstituante dan dengan terjadinya hal tersebut
akhirnya SKI dibubarkan.

Sarekat Tani Indonesia (SAKTI). Adalah kelompok gerakan tani pasca
kemerdekaan yang dibentuk pada 1951 sebagai organisasi
sayap dari Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Aidit.
Pada 1955, Sakti menyetujui bergabung bersama Barisan Tani
Indonesia (BTI) dan Rukun Tani Indonesia (RTI) menjadi satu
dengan nama BTI. Sebelum penyatuan tersebut pada 1954
anggota BTI berjumlah 800.000 anggota. Setelah penyatuan
Sakti mengklaim pada 1955 telah memiliki 42 cabang, 387
ranting, dan 200.000 anggota. Gerakan tersebut merupakan
gerakan anti imperialisme dan feodalisme dengan
memperjuangakan terlaksananya landreform. Organisasi tani
inilah yang secara aktif menuntut nasionalisasi perusahaan

265

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

asing dan pelaksanaan secara konsisten UUPA 1960. Pada
1968, Sakti menyetujui pembentukan Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia (HKTI) oleh BKS Tani Militer (Tamil), hingga
pada kemudian dideklarasikanlah HKTI oleh BKS Tamil
sebagai salah satu program pemerintah.

Sartono Kartodirjo. Pelopor penulisan sejarah dengan pendekatan
multidimensional. Lahir di Wonogiri pada 15 Februari 1921.
Ayahnya bernama Tjitrosarojo, seorang pegawai kantor pos
zaman pemerintahan Belanda hingga Jepang. Sartono
Menempuh pendidikan dasar di Hooge Inlandse Kweekschool
(HIK) di Solo lalu melanjutkan sekolah menengah di
Yogyakarta. Kemudian masuk Universitas Indonesia pada
1950. Ia menjadi lulusan pertama jurusan sejarah UI pada
1956. Kemudian pada tahun 1957 menjadi pengajar di
Universitas Gadjah Mada. Pendidikan magister ditempuhnya
di Yale University, Amerika Serikat, kemudian mendapat gelar
doctor dengan predikat cumlade dari Universitas Amsterdam,
Belanda pada 1966. Hampir semua kegiatannya bergerak
dalam bidang penelitian, seminar, lokakarya, dan penulisan.
Ia juga mendapat banyak penghargaan diantaranya Harry J.
Benda Prize yang diberikan oleh The Association of Asian
Studies pada 1977, Tanda Kehormatan Satya Lencana sebagai
tokoh untuk Ilmu Pengetahuan dan Kesenian pada 1970. Lalu
pada 20 Desember 1985 ia menerima hadiah pemenang Buku
Utama Bacaan Dewasa bidang sejarah berjudul Pemikir dan

266

NATION BUILDING (1951-1998)

Perkembangan Historiografi Indonesia. Sartono Kartodirjo
telah meninggalkan puluhan karya tulis dan hasil
wawancaranya termuat di berbagai media massa, jurnal, dan
majalah.

Sarwo Edhie Wibowo. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie
Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Sarwo
Edhie Wibowo adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia
adalah ayah dari Kristiani Herrawati, ibu negara Republik
Indonesia dan istri dari Presiden Republik Indonesia ke-
6, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga ayah dari
mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo. Ia memiliki peran
yang sangat besar dalam penumpasan
Pemberontakan Gerakan 30 September dalam posisinya
sebagai panglima RPKAD (atau disebut Kopassus pada saat
ini). Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP-7
Pusat, dan menjadi duta besar Indonesia untuk Korea
Selatan, serta menjadi Gubernur AKABRI. Sarwo Edhie
Wibowo meninggal saat usia 64 tahun, di Jakarta, pada 9
November 1989.

Sayuti Melik. Mohamad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal
sebagai Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22
November 1908. Dalam aktivitasnya bersama pemuda, Sayuti
Melik termasuk dalam Kelompok Menteng 31, yang berperan
dalam peristiwa Rengasdengklok. Sayuti juga tercatat dalam

267

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Melik pernah
ditangkap pemerintah karena keterlibatannya dalam
Persatuan Perjuangan. Dia adalah suami dari Soerastri Karma
Trimurti, seorang wartawati, dan aktivis perempuan di zaman
pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Pada masa
Orde Baru, Sayuti menjadi anggota DPR mewakili Golkar
hasil Pemilu 1971 dan 1977. Sayuti Melik meninggal
di Jakarta, 27 Februari 1989 pada usia 80 tahun.

SD Inpres (Intruksi Presiden). Adalah program pemerintahan Orde
Baru dalam bidang pendidikan yang digagas melalui Inpres
(Intruksi Presiden) No. 10/1973 tentang Program Bantuan
Pembangunan Gedung SD. Tujuan dari kebijakan ini untuk
memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan
sektor perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
Pelaksanaan pertama program SD Inpres adalah
pembangunan 6.000 gedung SD di seluruh wilayah Indonesia.
Dana pembangunan gedung SD diperoleh dari hasil penjualan
minyak bumi yang kala itu harganya tengah menlonjak naik.
Hampir setiap tahun pendirian gedung SD Inpres terus
berjalan. Pada 1968 telah terdapat sebanyak 60.023 unit
gedung SD dan 5.897 gedung SMP. Pembangunan gedung ini
terus berkembang pesat dan mencapai puncaknya selama
1982-1994. Dalam kurun waktu 1993-1994 tercatat hampir
150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

268

NATION BUILDING (1951-1998)

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR). Adalah cikal
bakal dari organisasi peserta pemilu Golongan Karya. Sekber
Golkar dibentuk pada Oktober 1964 oleh Angkatan Darat
untuk berkoordinasi dan menyatukan kekuatan. Pada 1970
saat menghadapi pemilihan umum, Surat Keputusan Presiden
tanggal 23 Mei 1970 no. 43 telah menetapkan Sekretariat
Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai organisasi
Golongan Karya yang dapat ikut serta dalam Pemilihan
Umum 1971. Di bawah pimpinan Soeharto, Sekber Golkar
mengikuti Pemilihan Umum 1971 dengan nama Golongan
Karya (Golkar) dan berhasil memenangkannya dengan
perolehan kursi terbanyak, yaitu 227 kursi. Pada masa Orde
Baru, Golkar menjadi kendaraan bagi dominasi militer dan
birokrasi.

Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI): Adalah wadah
gabungan dari berbagai serikat buruh di Indonesia. Dibentuk
sejak 29 November 1946 melalui kongres di Malang,
merupakan hasil peleburan dari Gabungan Serikat Buruh
Vertikal (GSBV) dan GABRI (Gabungan Serikat Buruh
Revolusioner Indonesia). Dipimpin oleh Harjono selaku ketua
dan Njono selaku wakil ketua. SOBSI dibubarkan pada 1966
oleh pemerintah Orde Baru karena bergabung menjadi
organisasi sayap PKI sejak 1961. Organisasi ini menjadikan
basis penduduk pedesaan sebagai sumber tenaga dan
sumber bahan keperluan hidup yang menjadi pangkal untuk

269

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mengumpulkan kekuatan massa. Pemimpin mereka antara
lain Njono, Moh. Munir, dan Mardjoko dijatuhi hukuman mati
oleh Mahmilub.

Siasat, Majalah. Adalah majalah politik dan kebudayaan yang terbit
pertama kali di Jakarta pada 4 Januari 1947. Majalah Siasat
merupakan pendukung republic di daerah pendudukan
militer Belanda. Majalah mingguan ini didirikan dan dipimpin
oleh Rosihan Anwar dan Soedjatmoko. Salah satu direkturnya
adalah Gadis Rasid, wartawan wanita terkemuka. Makalah
mingguan ini terkenal dengan rubik kebudayaannya yang
bernama Gelanganggang. Di antara para direktur ruang
kebudayaan ini termasuk para pengarang terkemuka seperti
Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin. Siasat berkembang
pesat sebagai majalah dengan pencaaian 13.000 eksemplar
setiap kali tebit. Majalah ini berhenti terbit pada 1957.

Sidi Bhakarudin. Bupati pertama Tanah Datar ini sebelumnya
merupakan kepala Djawatan kereta api Sumatera Barat.
Usaha pertama yang di tempuh Sidi Bhakarudin sebagai
Bupati Militer Tanah Datar adalah mengundang seluruh
Penghulu Kepala dan Camat Militer se-Kabupaten Tanah
Datar ke Batusangkar. Salah satu hasil pertemuan itu adalah
ditetapkannya daerah Salimpaung sebagai markas Bupat
Militer Tanah Datar. Alasan untuk memilih tempat ini adalah
karena banyak tentara dan merupakan markas KKP. Selain itu

270

NATION BUILDING (1951-1998)

secara geografis wilayah ini sulit dimasuki Belanda karena
berhutan lebat dan berbukit bukit sehingga cocok untuk
menjalankan roda pemerintahan yang bersifat mobil. Dalam
menjalankan tugas, sering Sidi Bhakarudin dan stafnya tidur
dalam pondok-pondok yang terletak di tengah kebun tebu
milik penduduk.

Sidik Djojosukarto. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada 7 Juni 1908.
Pendidikan dasarnya di HIS Blitar, kemudian MULO Kediri,
dan pindah ke MULO Madiun hingga tamat 1927. Pendidikan
selanjutnya adalah Ovts Handelsleergang atau Sekolah
Dagang Menengah di Surabaya yang ditamatkannya pada
1930. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Sidik menjadi Ketua
Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Kediri. Sidik
mendirikan cabang Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di
Kediri pada Januari 1946. Serindo Cabang Kediri kemudian
mengemban tugas penting: menjadi tuan-rumah kongres
yang melahirkan PNI Selain aktif dalam KNIP, Sidik juga
terlibat dalam keorganisasian daerah bagi partai, 1946
sampai 1949. Kongres PNI di Yogyakarta awal Mei 1950
menjadikan Sidik Djojosukarto dikukuhkan sebagai Ketua
Umum PNI.

Sidik Kertapati. Dilahirkan di Klungkung Selatan, Bali pada 1920.
Sejak masa mudanya telah aktif berkecimpung di dalam
pergerakan politik Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom)

271

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

yang berjuang untuk Indonesia Merdeka. Sidik Kertapati
adalah salah satu tokoh dalam Dewan Eksekutif Gerindom,
yang didirikan oleh pemuda-pemuda revolusioner sebagai
reaksi pembubaran PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), yang
berpusat di Gedung Menteng 31, melakukan kegiatan-
kegiatan membangun jaringan-jaringan pemuda revolusioner
anti fasis dengan massa tani, buruh, pegawai kantor,
mahasiswa dan angkatan bersenjata. Pasca proklamasi
kemerdekaan, Sidik mendirikan Sarekat Tani Indonesia
(SAKTI), yang kemudian berfusi dengan Barisan Tani
Indonesia (BTI). Setelah Indonesia merdeka, Sidik juga turut
aktif sebagai anggota legislatif.

Silas Parare. Lahir di Serui, Papua dan 18 Desember 1918 dan wafat
pada 7 Maret 1973 di umur 54 tahun. Ia adalah seorang
pejuang penyatuan Irian Jaya (Papua) ke dalam
wilayah Indonesia. Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia
mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam
rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk
memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI.
Namanya diabadikan menjadi salah satu Kapal Perang Korvet
kelas Parchim TNI AL KRI Silas Papare dengan nomor lambung
386. Selain itu, dididirkan Monumen Silas Papare di dekat
pantai dan pelabuhan Laut Serui. Sementara di Jayapura,
namanya diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial

272

NATION BUILDING (1951-1998)

Politik (STISIPOL) Silas Papare, yang berada di Jalan
Diponegoro. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia.

Simposium Kebangkitan Semangat 66. “Mendjeladjah Teracee
Baru”adalah gerakan pertama di bidang kebudayaan.
Simposium ini dilaksanakan pada 6-9 Mei 1966. Inilah awal
bangkitnya sastra Indonesia yang menamakan dirinya
Angkatan 66, Angkatan 70, dan Angkatan Pasca 70-an. Dari
sinilah sastrawan di berbagai daerah di Indonesia seolah
mendesak legitimasi keberadaannya.

Siswondo Parman. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus
1918 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober
1965. Dia pernah bekerja untuk polisi militer Kempeitai
Jepang. Lalu ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya,
namun kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia dikirim
ke Jepang untuk pelatihan intelijen, dan bekerja lagi untuk
Kempeitai sampai akhir perang dan bekerja sebagai
penerjemah di Yogyakarta. Kemudian S. Parman bergabung
dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada akhir
Desember 1945, ia diangkat menjadi kepala staf dari Polisi
Militer di Yogyakarta. Empat tahun kemudian ia menjadi
kepala staf untuk gubernur militer Jabodetabek dan
dipromosikan menjadi mayor. Pada 1951, Parman dikirim ke
Sekolah Polisi Militer di Amerika Serikat untuk pelatihan lebih
lanjut, dan pada 11 November tahun itu, diangkat menjadi

273

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

komandan Polisi Militer Jakarta. Ia kemudian menduduki
sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional dan Departemen
Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai
atase militer di Kedutaan Indonesia. Pada 28 Juni, dengan
pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama
bidang intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat Letnan
Jenderal Ahmad Yani. Setelah peristiwa G30S, melalui
Keputusan Presiden Nomor 111/KOTI/1965, Presiden
Sukarno secara resmi menganugerahi S. Parman sebagai
Pahlawan Revolusi. Pangkatnya kemudian dinaikkan satu
tingkat menjadi Letnan Jenderal.

Sjam Kamaruzaman. Anggota Kunci Partai komunis Indonesia lahir di
Tuban, Jawa Timur 30 April 1924 dan meninggal di Kepulauan
Seribu, Jakarta 30 September 1986. Dia mengenyam
pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah dan
kemudian sekolah agronomi di Surabaya. Sjam meninggalkan
studinya sebelum lulus dan pergi ke Yogyakarta, disana ia
masuk sekolah bisnis. Dia adalah anggota dari kelompok
Pathuk, pemuda yang melawan Jepang di sekitar distrik
Pathuk Yogyakarta. Sjam bekerja di Departemen Informasi
dan tinggal di Jalan Guntur. Sjam adalah seorang PNS tahun
1947-1948, organisator persatuan buruh periode 1948-1950.
Sjam bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada
1949, kemudian bergabung dengan bagian militer dari
Departemen Organisasi PKI di tahun 1950-an.

274

NATION BUILDING (1951-1998)

Soebroto. Soebroto lahir di Surakarta, 19 September 1923. Ia adalah
Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada 1971-1973 dan
menjadi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
sampai 1972 hingga 1978 juga menjadi Menteri
Pertambangan dan Energi selama dua periode pada 1978-
1988. Kariernya dalam pemerintahan diawali dengan ia
berhasil menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta pada 1955, kemudian
melanjutkan di Universitas McGill, Kanada pada 1956 dan
menyelesaikan doktoralnya di Ilmu Ekonomi Universitas
Indonesia. Keahlian di dalam bidang Ekonomi membawanya
menjadi Presiden Konferensi OPEC sejak 31 Oktober 1984
hingga 9 Desember 1985 dan menjadi Sekretaris Jenderal
OPEC sejak 1 Jauli 1988 hingga 30 Juni 1994. Meski sudah
aktif dalam pemerintahan, Soebroto tetap menjalani
kehidupan akademiknya dengan menjadi Rektor Universitas
Pancasila dan Guru Besat Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Soehardiman. Adalah pendiri Sentral Organisasi Karyawan Seluruh
Indonesia (SOKSI) sejak 1960 yang lahir di Surakarta pada
1924. Sejak lahirnya SOKSI, karier politiknya menanjak. SOKSI
menjadi salah satu ormas yang membantu kelahiran Partai
Golkar, sehingga ia menjadi Pembina Golkar. SOKSI
membendung penyebaran paham komunisme pada 1965
serta menjadi tempat pengkaderan para pemimpin bangsa.

275

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Pensiun dari karier militer dengan pangkat Letnan Jendral,
pernah menjabat sebagai MPR/DPR RI pada 1983-1988 dan
wakil ketua DPA RI tahun 1993-1998. Hingga 13 Desember
2015 di usia 91 tahun, ia dikenal dengan prediksi kuatnya
tentang peristiwa politik dan kepemimpinannya di Indonesia.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Lahir di Cepu, Jawa Tengah
pada 7 Januari 1905. Ia adalah seorang tokoh Islam
Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam
melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga
tahun 1962, dengan tujuan mengamalkan Alquran dan
mendirikan Negara Islam Indonesia berdasarkan hokum
syariah. Pada masa perang kemerdekaan 1945-1949,
Kartosoewirjo terlibat aktif tetapi sikap kerasnya
membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah,
termasuk ketika ia menolak pemerintah pusat agar seluruh
Divisi Siliwangi melakukan long march ke Jawa Tengah.
Perintah long march itu merupakan konsekuensi dari
Perjanjian Renville yang sangat mempersempit wilayah
kedaulatan Republik Indonesia. Karena semua perjanjian
yang dibuat pemerintah Belanda menyengsarakan rakyat
Indonesia, perjanjian-perjanjian semuanya hanya untuk
mengelabui orang-orang penting agar mereka taat kepada
Hindia Belanda. Maka dari itu Karto menolak semua
perjanjian Belanda. Kartosoewirjo juga menolak posisi
menteri yang ditawarkan Amir Sjarifuddin yang saat itu

276

NATION BUILDING (1951-1998)

menjabat Perdana Menteri. Kekecewaannya terhadap
pemerintah pusat semakin membulatkan tekadnya untuk
membentuk Negara Islam Indonesia. Kartosoewirjo
memproklamirkan NII pada 7 Agustus 1949. Beberapa
daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Jawa
Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemerintah Indonesia
kemudian menjalankan operasi untuk menangkap
Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ditangkap di wilayah Gunung
Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Ia dihukum mati
pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu,
Jakarta.

Soemitro. Menteri, Wakil Panglima ABRI dan Pangkopkamtib, salah
satu Tokoh Pendiri FEUI. Lahir di Probolinggo, 13 Januari
1927 dan meninggal di Jakarta, 10 Mei 1998. Ia sangat
dikenal karena dalam masa kepemimpinannya meletus
peristiwa Malari, yang mengakibatkan pengunduran dirinya
dari militer. Soemitro adalah anak dari Raden Mas Margono
Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan
anggota BPUPKI. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah
diembannya adalah sebagai Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian dan Menteri Riset atau Menristek saat ini. Saat
agresi Belanda II, ia menjabat wakil Komandan Sub-
Wehkreise di Malang, dan mendapat perintah dari Panglima
Komando Jawa, Kolonel Nasution untuk melakukan perang
Wingate (sebuah strategi yang dilakukan Jenderal Wingate

277

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

asal Burma, mirip dengan strategi gerilya). Soemitro
kemudian diangkat menjadi Komandan Batalyon I di Malang.
Di usia ke-33, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri
Perdagangan dan Perindustrian RI dan ikut mendirikan
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia meraih gelar
doktor di Nederlandse Economise Hogeschool, Rotterdam
Belanda pada tahun 1943 dengan disertasi berjudul Het
Volkscredietwezen in de Depressie. Selama 1942-1994,
Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam
bahasa Inggris. Sumitro memperoleh banyak penghargaan,
baik dalam maupun luar negeri yaitu, Bintang Mahaputra
Adipradana (II), Panglima Mangku Negara Kerajaan
Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White
Elephant First Class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the
Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik
Tunisia dan Prancis (RSB).

Soepomo. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memiliki jasa
di bidang hukum. Supomo lahir di Surakarta pada 22 Januari
1903. Ia mendapat gelar doktor ilmu hukum di Universitas
Leiden, Belanda dengan tesis mengenai sistem agraria di
Surakarta. Sebagai pelajar, Supomo menjadi anggota
organisasi Jong Java. Ia juga menyumbangkan pemikirannya
dalam Kongres Perempuan Indonesia melalui brosur berjudul
Perempuan Indonesi dalam Hukum yang ditulisnya bersama
Ali Sastroamijoyo. Dalam bidang ketatanegaraan di

278

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia, Supomo dikenal sebagai salah satu penyusun
Undang-Undang Dasar 1945. Ia diangkat sebagai Menteri
Kehakiman pertama di Indonesia pada 1949-1950. Supomo
meninggal di usia 55 tahun akibat serangan jantung pada
tanggal 12 September 1958.

Soeprapto. Pahlawan Nasional lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20
Juni 1920 dan meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober
1965. Pendidikan formalnya setelah tamat MULO adalah AMS
(tamat 1941) Bagian B di Yogyakarta. Pada tahun yang sama
ia memasuki dunia militer lewat Koninklijke Militaire
Akademie di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa
diselesaikannya karena pendudukan Jepang di Indonesia.
Kemudian mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, latihan
keibodan, seinendan, dan syuisyintai. Ia pernah bekerja di
Kantor Pendidikan Masyarakat. Pada awal kemerdekaan RI, ia
adalah salah satu pejuang yang ikut andil dan turut serta
dalam merebut senjata dari pasukan Jepang di Cilacap.
Kemudian ia masuk dalam anggota dari Tentara Keamanan
Rakyat di Purworejo. Ia menjabat sebagai Kepala Staf dari
Tentara dan Territorial IV (T&T) di Semarang. Lalu ia ditarik
kembali ke Jakarta untuk ditugaskan sebagai Staf dari
Angkatan Darat, lalu Menteri Pertahanan, dan terakhir
sebagai Deputi Kepala Staf dari Angkatan Darat wilayah
daerah Sumatera di Medan. Melalui Kepres no.
111/KOTI/1965, Sukarno meresmikan Suprapto bersama

279

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

korban Lubang Buaya yang lain sebagai Pahlawan Revolusi
dengan diberikan pangkat Letnan Jenderal.

Soerjo, Raden Mas Tumenggung Ario. Soerjo mengawali karier
politiknya sebagai Bupati Magetan. Selama menjabat sebagai
Bupati Magetan Soeryo terkenal bersifat berani dan tegas
terutama saat berhubungan dengan tentara Jepang.
Keberanian dan ketegasannya membuat kalangan tentara
Jepang kagum dengannya. Soeryo juga sempat menjabat
sebagai Syucokan atau residen Bojonegoro yang
kekuasaaanya sama dengan tingkat gubernur, tetapi cakupan
wilayah kekuasaanya sama seperti residen. Kala itu jarang
orang Indonesia yang memiliki jabatan seperti Soerjo. Pada
waktu pemerintah pendududkan Jepang membentuk Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dan Soeryo terpilih sebagai anggota yang diangkat
oleh Pemerintah Jepang karena jabatannya sebagai Syucokan
Bojonegoro. Selepas proklamasi kemerdekaan, Soeryo
didampuk sebagai Gubernur Jawa Timur. Raden Mas
Tumenggung Ario Soerjo dilahirkan pada 9 Juli 1985 di
Magetan, Jawa Timur. Terlahir dari keluarga bangsawan
membuat Soerjo mendapatkan pendidikan yang baik. Ia
mengawali karier pendidikannya di Tweede Inlandsche
School di Magetan, kemudian ia dipindahkan ke HIS. Selepas
lulus dari HIS, Soeryo dikirim oleh orang tuanya ke Opleidings
School Voor Inlandsche (Bestuurs) Ambtenaren (OSVIA) pada

280

NATION BUILDING (1951-1998)

1918. Pada 1923 Soerjo memperoleh kesempatan untuk
menempuh pendidikan di Politie School, Sukabumi, Jawa
Barat. Beberapa tahun kemudian Soeryo mendapatkan
kesempatan untuk memperdalam ilmu pemerintahan dan
kepamongan selama 2 tahun di Bestuuracademie di Batavia.

Soeroso, R. P. Adalah Gubernur Jawa Tengah pertama. Ia merupakan
tokoh pergerakan yang berjuang meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri, baik sebelum dan sesudah
proklamasi kemerdekaan yang lahir di Sidoarjo pada 1839.
Soeroso menamatkan pendidikan di Sekolah Guru pada 1916
kemudian aktif dalam Budi Utomo dan Sarekat Islam. Terpilih
menjadi anggota Volksraad yang berani menetang kebijakan
pemerintah mengenai pelaksanaan pajak di Sumatera Barat.
Pada 1941 karena kepeduliannya terhadap kepentingan
buruh akhirnya mendirikan Gabungan Sarekat Sekerja
Partikelir Indonesia (GASPI). Pada masa Kabinet Natsir,
diangkat menjadi Menteri Perburuhan. Untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri, Soeroso menjadi pelopor
gerakan koperasi dengan membangun Badan Koordinasi
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Ia
meninggal pada 16 Mei 1981 di Jakarta dan dimakamkan di
Mojokerto.

Soetjipto Joedodihardjo, Jenderal Polisi. Mantan Menteri Panglima
Angkatan Kepolisian. Soetjipto Jeododihardjo dilahirkan di

281

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Jember pada 27 April 1917. Ia merupakan salah satu menteri
pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Pada Asian
Games 1962 di mana Indonesia menjadi tuan rumah,
Soetjipto yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi
ditunjuk menjadi Pimpinan Harian Organizing Committee. Ia
diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Panglima
Angkatan Kepolisian (Menpangak) pada 1965. Di masa
jabatannya, pemerintah mendirikan Akademi Angkatan
Kepolisian yang kemudian disatukan dalam AKABRI pada
bulan Desember 1965. Perubahan banyak terjadi pada badan
kepolisian Indonesia selama ia menjabat karena kondisi
pemerintahan yang tidak stabil. Soetjipto menyelesaikan
masa jabatannya pada 1968. Ia meninggal pada tahun 1984.

Solichin. Lahir di Tasikmalaya, 21 Juli 1926 yang dikenal sebagai
Gubernur Jawa Barat periode 1970-1974. Sebelum menjadi
gubernur, Solichin adalah seorang tentara. Ia menyeleseikan
Sekolah Staf Komando Angkatan Darat pada 1954, kemudian
melanjutkan di US Army Infantry School pada 1957 dan
terakhir di Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada 1969.
Karier militernya adalah menjadi Guru SSKAD pada 1954-
1956, kemudian menjadi Panglima Kodam XIV Hassanuddin
Makassar pada 1968-1970, terakhir menjadi Gubernur Akabri
Umum dan Darat di Magelang pada 1968-1970. Solichin
kemudian masuk di dunia pemerintahan dengan menjadi
Gubernur Jawa Barat ke-10 sampai1974. Selama menjadi

282

NATION BUILDING (1951-1998)

gubernur, ia memiliki perhatian untuk mengatasi rawan
pangan di wilayah Indramayu dengan mengusung program
“pagi gogo rancah”. Setelah masa bakti gubernurnya
berakhir, ia menjadi Sekretaris Pengendalian Operasional
Pembangungan periode 1977-1992 dan pernah menjadi
anggota DPA periode 1992-1997, hingga menjadi Anggota
MPR pada 1998.

Subagyo. Lahir di Yogyakarta, 12 Juni 1946. Ia adalah Kepala Staf TNI
Angkatan Darat pada 1998 sampai 1999. Ia adalah satu-
satunya KSAD yang menjabat pada tiga presiden Indonesia
yang berbeda. Karier militernya dimulai saat ia
menyeleseikan Operasi Wolya di Thailand, setelah itu
Subagyo menjadi Pangdam Dipenogoro, kemudian menjadi
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan Menjadi Kepala Staf
Angkatan Darat pada 1998. Saat menjadi KSAD ia menjadi
saksi atas peristiwa Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti. Pada
2015, Subagyo menjadi Anggota Pertimabangan Presiden,
mulai sejak 19 Januari 2015.

Suhadi Mangkusuwondo. Adalah tokoh perekonomian Indonesia dan
dikenal sebagai seorang arsitek pembangunan ekonomi Orde
Baru. Suhandi lahir di Solo pada 23 Desember 1927. Ia
memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan
pendidikan di Fakultas Ekonomi pada 1957, kemudian
melanjutkkan magisternya di MIT Cambridge Massachusetts,

283

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

USA pada 1959 dan pendidikan terakhirnya di Universitas of
California Berkeler, USA pada 1967. Pendidikannya
menghantarkannya menduduki beberapa jabatan penting
dalam pemerintahan. Selama 1972-1976 menjadi Ketua Sub
Konsorsium Ekonomi, Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial
(Departemen P dan K), kemudian menjadi Direktur Jendral
Penelitian dan Pengembangan dalam Departemen
Perdanganan selama 1973-1975. Selesai itu, ia menjabat
sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
(Departemen Perdagangan). Dalam bidang pendidikan ia
menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademi FEUI selama 1967-
1970.

Supardjo, Brigadir Jenderal. Salah satu anggota TNI yang terlibat
dalam Gerakan 30 September. Sebelumnya, ia bertugas
sebagai Pangkopurgada (Panglima Komando Tempur Siaga
Dua) Bengkayang, Kalimantan Barat. Supardjo juga
ditugaskan dalam penyerbuan ke Kuching dalam gerakan
Ganjang Malaysia. Pada saat G30S, Supardjo bekerja di
bawah Untung. Soepardjo sempat melarikan diri setelah
menyadari kegagalan G30S. Ia kemudian berhasil ditangkap
pada 1966 dan diajukan ke hadapan Mahmilub. Dalam
peradilan militer ini Supardjo dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Supardjo dilakukan pada
tanggal 18 Maret 1967.

284

NATION BUILDING (1951-1998)

Surantiko Samin. Pemimpin ajaran Saminisme asal Blora.
Keyakinannya disebut sebagai Ngelmu Nabi Adam. Aliran ini
lebih banyak mengajarkan mengenai pertanian, memiliki
keyakinan tentang kesetaraan, dan menolak ekonomi uang.
Surantiko Samin mulai menarik perhatian pemerintah Hindia
Belanda ketika masyarakat yang dipimpinnya menolak untuk
membayar pajak, melaksanakan kerja paksa, ataupun
memanfaatkan sekolah-sekolah pemerintah. Perlawanan ini
pada akhirnya mulai dianggap sebagai gerakan yang
berbahaya karena dikhawatirkan akan mendorong terjadinya
perlawanan fisik. Atas kekhawatiran tersebut, pada 1907
Surantika Samin ditangkap dan diasingkan ke Palembang.
Penangkapan ini pada kenyataannya tidak mampu
menghentikan perlawanan kaum Samin yang bahkan
mencapai puncaknya pada 1914 ketika pemerintah
menetapkan jumlah pajak yang lebih besar.

Surastri Karma Trimurti. Juga lebih dikenal dengan S. K. Trimurti. Ia
adalah seorang tokoh jurnalis dan pejuang kemerdekaan.
Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di Solo, Jawa Tengah. Pada
1930an setelah lulus dari Tweede Indlansche School, ia
menjadi guru dan mengajar di sekolah-sekolah dasar di
Surakarta dan Bandung. Pada tahun yang sama Trimurti juga
terlibat aktif dalam organisasi Partai Indonesia Raya. Gerakan
politik yang dilakukannya pada masa itu mengantarkan
Trimurti ke penjara pada 1936. Setelah dikurung selama

285

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

sembilan bulan di Penjara Bulu Semarang, Trimurti menjadi
semakin giat dalam dunia jurnalistik. Ia aktif menulis di
sejumlah surat kabar dengan berbagai nama samaran seperti
Trimurti atau Karma. Hal ini dilakukan untuk menghindari
penangkapan karena tulisan-tulisannya yang sangat kritis
terhdap pemerintah. Pada masa pendudukan Jepang,
bersama suaminya, Sayuti Melik, Trimurti mendirikan harian
Pesat. Terbitan ini pada akhirnya juga dilarang oleh
pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Pasca kemerdekaan,
S. K. Trimurti diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja pada
masa kabinet Amir Sjarifuddin pada 1947-1948. Trimurti juga
terlibat dalam pendirian Gerwis, organisasi cikal bakal
Gerwani, sebelum akhirnya ditinggalkan untuk melanjutkan
pendidikan pada 1965. Ia menempuh perguruan tinggi di
Jurusan Ekonomi Universitas Indonesia saat berusia 41 tahun.
Pada 1980, Trimurti ikut menandatangani Petisi 50 yang
memprotes penyalahgunaan Pancasila untuk menyerang
pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh oleh pemerintahan
Soeharto. Trimurti meninggal dunia pada 20 Mei 2008 di
Jakarta dalam usia 96 tahun.

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Adalah surat perintah
dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jendral Soeharto atas
nama Presiden/Panglima ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi
untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna
terjaminya keamanan dan ketenangan serta kestabilan

286

NATION BUILDING (1951-1998)

pemerintahan. Surat ini merupakan pemberian kepercayaan
dan sekaligus pemberian wewengan kepada Jendral Soeharto
untuk mengatasi keadaan yang serba tidak menentu (setelah
peristiwa 30 September 1965). Penyerahan surat perintah ini
memulai kembali kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dimulailah
babak baru dalam perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa
Indonesia, yakni babak masa Orde Baru.

Suro, Mbah. Seorang tokoh spiritual yang namanya muncul pada
1966. Ia membangun padepokannya di pegunungan
perbatasan antara Blora dan Ngawi. Aktivitas perdukunan
yang dilakukan oleh Mbah Suro menarik banyak pengikut. Hal
ini memancing kecurigaan aparat yang saat itu sedang
melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orang-
orang PKI dan diduga terlibat dalam peristiwa 30 September
1965. Mbah Suro dituduh sebagai anggota PKI yang sengaja
mengumpulkan dan mempengaruhi masyarakat.
Padepokannya diduga menjadi tempat persembunyian para
pendukung PKI yang melarikan diri. Mbah Suro juga memiliki
ratusan pasukan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
sehingga aparat sulit mengambil tindakan. Namun dengan
berbagai usaha, Mbah Suro dan pengikutnya dapat ditangkap
untuk kemudian dieksekusi.

287