Kamus Sejarah Indonesia Jilid II

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

juga sebagai penyalur pupukk. Konsep pengembangan
koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUUD atau KUD.

Korp Pegarawai Republik Indonesia (KORPRI). Adalah organisasi
pegawai negeri yang dibentuk pada 29 November 1971
sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan
membina pegawai negeri sipil Republik Indonesia di luar
kedinasan. Tujuan KORPRI antara lain, (1) ikut memelihara
dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis
dalam negara Republik Indonesia, (2) memelihara dan
meningkatkan mutu para anggota dalam menyelenggarakan
tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas
pembangunan; dan (3) membina watak, memelihara rasa
persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan
kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada
masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta
yang dinamis, serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap
negara dan pemerintah.

Krisis Moneter 1998. Adalah krisis ekonomi regional yang disebabkan
oleh depresi mata uang terhadap dollar Amerika. Krisis ini
dimulai pada pertengahan 1997 ketika perekonomian negara-
negara ASEAN terpuruk. Krisis ini membawa dampak besar
bagi negara-negara ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Krisis
ekonomi yang diikuti oleh krisis politik dan sosial ini,
menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap

138

NATION BUILDING (1951-1998)

sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter 1998
bukan merupakan krisis pertama Indonesia, akan tetapi krisis
ini merupakan krisis yang tergolong paras dan berdampak
pada sisi kehidupan yang lainnya. Dari sekian banyak negara-
negara ASEAN, Indonesia lah yang mendapatkan dampak
paling besar karena Indonesia sangat tergantung dengan
dollar Amerika baik dari sisi impor maupun sektor lainnya.
Dari peristiwa tersebut dapat disimppulkan bahwa Indonesia
memiliki permasalahan yang cukup besar dalam
perekonomian makronya, hal tersebut terbukti dengan
hantaman krisis monoter 1998 Indonesia mengalami inflasi
dan terjadi peningkatan angka pengangguran yang cukup
tinggi.

Kuntowijoyo. Sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia.
Kuntowijoyo lahir di Desa Surobayan, Sanden, Bantul,
Yogyakarta. Sejak berusia satu tahun, ia dibesarkan oleh
neneknya di Desa Ngawonggo, Klaten. Pendidikan dasar
hingga menengah ditempuh di Klaten. Selanjutnya ia masuk
perguruan tinggi di Fakultas Sastra jurusan Sejarah pada
1962-1969, kemudian memperoleh gelar master dari
Universitas Connecticut pada 1974, dan gelar doktor ilmu
sejarah di Universitas Columbia pada 1980. Sebagai
sastrawan dan budayawan, Kuntowijoyo banyak memperoleh
penghargaan pemenang sayembara Majalah Sastra pada
1969, sayembara penulisan lakon Dewan Kesenian Jakarta,

139

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

pemenang Sayembara Roman Panitia Tahun Buku
Internasional Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, dan
sebagainya.

-L-

Landreform. Berasal dari Bahasa Inggris yaitu “land” yang artinya
tanah sedangkan “reform” artinya perombakan atau
perubahan. Sedangkan dalam arti sempit landreform adalah
penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah.
Hal ini merupakan bagian pokok dalam konsep reformasi
agrarian (agrarian reform). Di Indonesia prinsip dan landasan
landreform beralasan Prinsip Hak Menguasai dari Negara.
Landasan ideal nya adalah Pancasila karena pancasila adalah
ideology, cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia.
Landasan konstitusionalnya terdapat dalam pasal 33 ayat 3
UUD 1945.Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan
perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan
penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan
serta kesejahteraan untuk rakyat khususnya para ppetani
kecil secara adil dan merata. Sehingga dengan demikian akan
terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri dalam
mencapai kemakmuran.

L. Benny Murdani. Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa
kepresidenan Soeharto. Ia lahir di Cepu pada 2 Oktober 1932.

140

NATION BUILDING (1951-1998)

Keterlibatan Benny Murdani dalam aktivitas militer dimulai
sejak remaja ketika ia ikut dalam penyerangan terhadap
markas Kempetai pada Oktober 1945. Ia menyelesaikan
pendidikan militer di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan
Darat (P3AD) dan Sekolah Pelatihan Infanteri (SPI) pada 1952.
Pada 1954 Murdani diangkat sebagai Kepala Biro Pengajaran
Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD). Pada 1956,
Murdani diangkat sebagai Komandan Kompi RPKAD. Benny
Murdani terlibat dalam meredam PRRI. Ia juga terlibat dalam
Pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Indonesia Malaysia, dan
Pendudukan Indonesia di Timor Timur. Pada 1983 Suharto
mengangkat Murdani sebagai Panglima ABRI dan menaikkan
pangkatnya menjadi Jenderal. Benny Murdani juga dianggap
terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok. Pada 1988 ia diangkat
sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Benny Murdani
meninggal pada 29 Agustus 2004.

Lafran Pane. Adalah tokoh yang memprakarsai pendirian organisasi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 15 Februari 1947.
Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922.
Lafran Pane menempuh pendidikan tingginya di Sekolah
Tinggi Islam (STI-sekarang UII). Latar belakang pendidikan
agama yang kuat serta interaksi Pane dengan para dosen STI
seperti Abdul Kahar Muzakkir, H.M Rasjidi, Fathurrahma
Karawi, Kasman Singodimejo, dan Prawoto Mangkusasmito
telah menginspirasi dirinya untuk mendirikan gerakan

141

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mahasiswa yang hampir identik dengan Jong Islameten Bond
(JIB). Lafran Pane wafat pada 24 Januari 1991. Sepanjang
hidupnya, ia aktif mengabdikan diri sebagai dosen di
beberapa kampus di Yogyakarta.

Lambertus Nicodemus Palar. Pahlawan Nasional, Duta Besar
Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan
Amerika Serikat, dan Perwakilan Indonesia di Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Lahir di Rurukan, Tomohon 5 Juni
1900 dan meninggal di Jakarta, 13 Februari 1981. Dianugrahi
gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 8 November 2013. Palar masuk sekolah Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tondano. Kemudian ia
melanjutkan sekolah di Algemeene Middelbare School (AMS)
Yogyakarta, dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Ia sempat
menjadi anggota organisasi pemuda nasionalis Jong
Minahasa. Setelah lulus AMS tahun 1922, Palar meneruskan
ke jenjang pendidikan tingginya di Technische Hoogeschool te
Bandoeng namun tidak selesai karena sakit parah. Ia pernah
bekerja di Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Pada
1924, Palar memulai kembali kuliahnya di Rechtshoogeschool
te Batavia (Fakultas Hukum UI). Di sana ia bergabung dengan
paham sosialis-demokrat melalui seorang anggota Volksraad
yaitu J. E. Stokvis, Ketua Indische Sociaal-Democratische Partij
(ISDP - Partai Sosialis-Demokrat Hindia). Pada 1928, Palar
pindah ke Belanda. Pada 1930, Palar menjadi anggota

142

NATION BUILDING (1951-1998)

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) setelah SDAP
melaksanakan Kongres. Palar menjabat sebagai sekretaris
Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van
Vakverenigingen (NVV) mulai Oktober 1933. Dia juga adalah
direktur Pers bureau Indonesia (Persindo) yang ditugaskan
untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari
Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada 1938, Palar kembali
ke Indonesia. Pada saat pendudukan Jerman di Belanda, Palar
tidak bisa bekerja untuk SDAP, dia bekerja di laboratorium
Van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu
dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Setelah perang, Palar
terpilih untuk masuk Tweede Kamer mewakili Partij van de
Arbeid (PvdA), sebuah partai baru yang bermula dari SDAP.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Palar
mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan
dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Di Belanda, Palar
berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara
Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada tanggal
20 Juli 1947 dewan perwakilan memilih untuk memulai Agresi
Militer di Indonesia. Palar kemudian mengundurkan diri dari
dewan perwakilan dan partai PvdA keesokan harinya. Palar
bergabung dengan usaha pengakuan internasional
kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di
PBB 1947-1953. Pada saat konflik antara Belanda dan
Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan
Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada

143

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

saat itu dia hanya mendapat gelar "peninjau" di PBB karena
Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah
Agresi Militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB,
Perjanjian Roem Royen disetujui yang kemudian diikuti
dengan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan
kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27
Desember 1949. Pada saat berpidato di Sidang Umum PBB
sebagai Perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar
berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan
berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai
anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk
sebagai Duta Besar Indonesia di India. Pada 1955, Palar
diminta kembali ke Indonesia dan ikutserta dalam persiapan
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika. Setelah pelaksanaan
konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya
melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Timur
dan Uni Soviet. Pada 1957-1962, dia menjadi Duta Besar
Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi
Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Palar kemudian
menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat karena
Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Palar
pensiun dari tugas diplomatisnya pada 1968. Palar kembali ke
Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan
sosial, dan tugasnya sebagai penasehat Perwakilan Indonesia
di PBB.

144

NATION BUILDING (1951-1998)

Landas Kontinen Indonesia. Adalah dasar laut serta tanah
dibawahnya sampai batas kedalaman 200 meter, atau
melebihi batas tersebut, hingga suatu batas kedalaman yang
masih memungkinkan eksploitasi kekayaan mineral dan
kekayaan alam lainnya. Pada 17 Februari 1969 dikeluarkan
sebuah Pengumuman Pemerintah tentang Landasan
Kontinen Indonesia. Maklumat landasan kontinen ini
menyatakan bahwa segala sumber mineral dan sumber
kekayaan alam lainnya (termasuk organisme-organisme
hidup merupakan jenis sedenter), yang terdapat pada dasar
laut dan tanah di bawahnya di wilayah landasan kontinen
Indonesia (yang berada di luar wilayah perairan Indonesia),
merupakan miliki Indonesia serta berada di bawah jurisdiksi
eksklusif Republik Indonesia. Penetapan Landasan Kontinen
Indonesia tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang
No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Lembaga Dakwah Kampus. Organisasi mahasiswa intra kampus yang
terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia. Di tiap-
tiap kampus LDK memilik nama yang berbeda-beda, seperti
Seksi Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah
Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya. Menurut
Khittahnya, LDK adalah suatu lembaga mahasiswa yang
bergerak dalam bidang dakwah Islam di kampus untuk
menegakkan kalimah Allah dengan jalan amar makruf nahi
munkar. Gerakan ini mengkhususkan kegiatan dakwahnya

145

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama
masyarakat kampus. Sesuai dengan namanya, Lembaga
Dakwah Kampus adalah lembaga yang begerak di bidang
dakwah Islam dengan tujuan menjadikan kampus sebagai inti
kekuatannya. LDK berdiri pada periode berbeda-beda dengan
kondisi historis yang berbeda pula. Di antara LDK yang ada,
Jamaah Salman ITB adalah LDK yang paling awal berdiri, yaitu
pada 30 Mei 1964. Jamaah Solahudin UGM berdiri pada 1976
dan UKMKI Unair berdiri pada 30 Maret 1984.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lembaga kebudayaan yang
didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra didirikan oleh
15 orang yang menyebut dirinya sebagai peminat dan pekerja
kebudayaan di Jakarta. Lekra bertujuan untuk
mengembangkan kebudayaan nasional yang bersifat
kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan nasional
melawan imperialisme. Pengurus dan anggota Lekra adalah
A.S. Dharta, M.S. Ashar, Herman Arjuna, Henk Ngatung, Njoto
dan Joebar Ajoeb. Lekra menganggap bahwa Revolusi
Agustus 1945 untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan
secara politis, ekonomis da kultural telah gagal. Adanya
perjuangan secara diplomasi justru dianggap sebagai
hambatan dan menghancurkan perjuangan kemerdekaan
sebelum 1945. Lekra sebagai organisasi kebudayan,
berkembang pesat dan menjadi wadah pertemuan para
intelektual dan seniman dengan latar belakang yang berbeda-

146

NATION BUILDING (1951-1998)

beda. Dalam organisasi Lekra berkumpul seniman lukis,
seniman tradisonal, sastrawan dan sebagainya.

Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Adalah lembaga yang didirikan
pada 1950 untuk meningkatkan gizi penduduk dan
menstimulasi penduduk agar mengonsumsi makanan yang
sehat dengan slogan “empat sehat lima sempurna”. Selain
itu, LMR juga memfokuskan peranannya dalam bidang
teknologi makanan.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan
Sosial (LP3ES). Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat yang
peranannya menguat pada pertengahan 1970-an. LP3ES
resmi berdiri pada 19 Agustus 1971 sebagai LSM non profit.
Pendirian LSM ini diprakarsai oleh para ekonom terkemuka
dan kalangan intelektual Indonesia yang tergabung dalam
Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan
Ekonomi dan Sosial. Mereka di antaranya adalah Sumitro
Djojohadikusumo, Adam Malik, Selo Soemardjan, Emil Salim,
Suhadi Mangkusuwondo, Koentjaraningrat, Ali Wardana, Ali
Sadikin, Satrio B. Joedono, Taufik Abdullah, Soedrajat
Djiwandono, M Yusuf Ronodiputro, Dorojatun Kuntjoro-Jakti,
Joewono, Sudarsono, Daan Jahja, Harlan Bekti, Nono
Makarim, dan beberapa nama lainnya. Nono Makarim Anwar
menjabat sebagai direktur pertama LP3ES didampingi oleh

147

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

DG Wilke. LP3ES dikenal sebagai salah satu LSM terbesar di
Indonesia yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
LP3ES juga berhasil menghadirkan jaringan intelektual
muslim kelas menengah yang dalam perkembangannya turut
memberikan warna bagi sejarah Islam Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adalah istilah yang diusulkan
oleh Dr. Sarino Mangunparnoto dalam seminar yang
diselenggarakan Sekretariat Bina Desa (SBD) di Ungaran, Jawa
Tengah pada 1978. Awalnya istilah ini dikenal dengan
Lembaga Swadaya Pengambangan Masyarakat, namun
kemudian istilah Lembaga Swadaya Masyarakat lebih
diterima. Kemunculan berbagai kelompok, lembaga, dan
organisasi yang memiliki keterlibatan dalm pembangunan di
Indonesia sebelumnya pernah disebut Organisasi Non
Pemerintahan (Ornop) yang merupakan terjemahan dari Non
Government Organization.

Lepasnya Timor Timur. Timor Timur memisahkan diri dengan NKRI
dengan serangkaian negosiasi cukup panjang. Sudah
bertahun-tahun lamanya referendum Timor Timur dibahas di
berbagai forum internasional. Dalam perjanjian Triparit yang
disahkan pada 5 Mei 1999 di New York, pihak Indonesia, PBB
dan Portugal sepakat untuk melaksanakan jajak pendapat
guna menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada 30

148

NATION BUILDING (1951-1998)

Agustus 1999 dilaksanakan jajak pendapat melibatkan warga
Timor Timur yang berada di dalam maupun luar negeri. Jajak
pendapat ini dilaksanakan guna mengetahui keinginan rakyat
Timor Timur, apakah memilih otonomi khusus atau memilih
merdeka. Untuk mengampu pelaksanaan jajak pendapat ini,
PBB pada 11 Juni 1999 membentuk United Nation Mission in
East Timor (UNAMET) yang diketuai oleh Ian Martin. Pada 2
September 1999, secara resmi UNAMET mengumumkan hasil
jajak pendapat. Hasilnya adalah 451.792 orang atau 78,5 %
suara memilih merdeka atau menolak otonomi khusus,
sedangkan yang menerima otonomi khusus hanya 21,5 %.
Dalam Sidang Umum MPR, 19 Oktober 1999, hasil jajak
pendapat tersebut diterima. Hal tersebut diatur dalam TAP
MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor
Timur. Dengan demikian resmi Timor Timur lepas dari
Indonesia dan mengganti nama menjadi Timor Leste (Timo
Lorosa’e).

Liem Sioe Liong. Atau yang akrab dikenal Sudono Salim adalah
seorang pengusaha yang kekayaannya membawa ia
mendapat peringkat pertama sebagai orang terkaya di
Indonesia dan bahkan Asia. Pada 1969, Salim bersama Djuhar
Sutanto, Ibrahim Risjad dan Sudwikatmono mendirikan dan
merintis usaha bernama CV Waringin Kentjana. Salim
menjabat sebagai Chairman. CV Waringin Kentjana bergerak
di bidang perdagangan, ekspor kopi, lada, karet, tengkawang

149

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dan kopra, serta mengimpor gula dan beras. Tidak berhenti di
sana, Sudono Salim dan rekan-rekannya terus mendirikan
dan mengembangkan bisnis, seperti PT Bogasari, PT
Indocement Tunggal Perkasa, PT Metropolitan Development,
dan Bank Central Asia (BCA). Salim meninggal dunia di usia 95
tahun. Bisnisnya dilanjutkan oleh anaknya Anthony Salim.

Lukman Njoto. Lukman Njoto atau Nyoto adalah seorang Marxis yang
pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa
pemerintahan Sukarno. Nyoto adalah Wakil Ketua CC PKI dan
dekat dengan D.N. Aidit dan Sukarno. Nyoto merupakan
tokoh PKI yang dikenal berpikiran luas. Ia juga aktif di
organisasi kesenian PKI, Lekra. Sejak muda, ia dikenal sebagai
politisi ulung. Nyoto menikah dengan salah satu
keluarga ningrat Mangkunegaran Solo yang bernama Sutarni.
Tragedi kelam 1965, membuat hidup Nyoto harus berakhir
secara tragis. Pada 11 Maret 1966 sepulangnya dari sidang
kabinet Nyoto diculik oleh sekelompok orang yang tidak
diketahui identitasnya dalam perjalanan pulang menuju
rumahnya di Jl. Tirtayasa. Berhembus kabar burung bahwa
Nyoto sudah dieksekusi di salah satu Kepulauan
Seribu di Teluk Jakarta.

M. M. Rachmat Kartakusuma. Adalah Kepala Staf Hankam pada masa
pemerintahan Orde baru yang diberi tugas untuk membenahi
ABRI. Untuk memulai tugasnya, Kartakusuma memilih

150

NATION BUILDING (1951-1998)

pendekatan doktrin sebagai penjabaran TAP MPRS No.
XXIV/MPR/1966. Doktrin ini terkenal dengan Doktrin
Pertahanan Keamanan yang diberi nama Catur Eka, Eka
Karma Doktrin Pertahanan Keamanan dan Doktrin Kekaryaan
ABRI atau Dwifungsi ABRI. Gagasan doktrin tersebut lahir dari
pemikiran Kartakusuma karena melihat setiap Angkatan
memiliki doktrin-doktri tersendiri oleh sebab itu Kartakusuma
menilai doktrin itulah yang membuat kondisi Angkatan
terpecah belah dan tidak memiliki kebanggaan pada Korp
ABRI. Doktrin tersebut dibuat sebagai tuntunan
penyelenggaraan ketahanan keamanan dan kekaryaan secara
terpusat, sehingga tugas pokok Angkatan dapat dikendalikan.
Setelah gagasannya diterima maka Rachmat Kartakusuma
membentuk tim peneliti ABRI dan menghasilkan buku
berjudul Petunjuk ABRI tentang Dasar bagi Pedoman
Implementasi Pancasila untuk ABRI.

-M-

Mafia Berkeley. Sebutan bagi para ekonom Indonesia yang memiliki
pengaruh besar dalam penentuan kebijakan ekonomi pada
masa pemerintahan Suharto. Sebutan Mafia Berkeley
digunakan karena para ahli ekonomi ini umumnya
mengenyam pendidikan di Universitas California, Berkeley.
Tokoh yang sering disebut sebagai bagian dari anggota Mafia
Berkeley adalah Wodjojo Nitisastro, Ali Wardhana,

151

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Mohammad Sadli, dan Emil Salim. Para ekonom ini sejak awal
membantu Presiden Suharto dalam membangun
perekonomian Indonesia. Atas sumbangan pemikiran
mereka, Indonesia mendapatkan sumbangan dari Dana
Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Mafia Berkeley
mengikuti sistem perekonomian liberal sehingga pada masa
krisis ekonomi 1997, kelompok ini menjadi salah satu pihak
yang disalahkan.

Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB). Mahmilub adalah
lembaga yang dibentuk sebagai suatu badan peradilan khusus
yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara
dengan cepat. Perkara yang dimaksud adalah perkara-
perkara yang erat hubungannya dengan kemanan atau
pertahanan negara. Proses yang cepat maksudnya adalah
adanya kewenangan Mahmilub untuk memeriksa dan
mengadili perkara pertama dan terakhir sebagaimana
disebutkan dalam pasal 1 UU No. 16/PNPS/1963. Apabila
suatu kasus sudah masuk kedalam penanganan Mahmilub
maka tidak dimungkinkan akan adanya upaya hokum lainnya
setelah vonis dari Mahmilub. Dengan sifatnya yang khusus
maka Mahmilub hanya boleh dibentuk oleh Presiden apabila
ada perkara yang dianggap membahayakan bangsa dan
negara. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh
Mahmilub adalah kasus G30S. Mahmilub merupakan
lembaga peradilan yang menjadi momok bagi Partai Komunis

152

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia (PKI). Setelah peristiwa Gerakan 30 September
1965, banyak tokoh-tokoh sentral PKI yang diadili melalui
forum Mahmilub. Bahkan tak sedikit dari tokoh PKI yang
divonis hokum mati di Mahmilub ini.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Adalah salah
satu produk yang dihasilkan oleh Sukarno dalam Dekrit
Presiden 1959. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS
tersebut, Presiden mengeuarkan penetapan Presiden Nomor
2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai
berikut : (1) MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan,
(2) Jumlah Angggota MPR ditetapkan oleh Presiden, (3) Yang
dimaksud dengan daerah dan golongan ialah Daerah
Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya, (4) Anggota
tambahan MPRS diangkat oaleh Presiden dan mengangkat
sumpah menurut agamannya di hadapan Presiden atau Ketua
MPRS yang dikuasakan oleh presiden, (5) MPRS mempunyai
seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh
Presiden.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adalah organisasi sosial
kemasyarakatan yang berperan sebagai wahana bagi para
ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia dalam
menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia

153

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

(MUI) didirikan pada 26 Juli 1975 berdasarkan kesepakatan
kongres yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama
pada 21-27 Juli 1975. Kongres tersebut dihadiri oleh para
ulama, cendikiawan muslim dan perwakilan Dinas Kerohanian
Islam di bawah ABRI. Tujuan pendirian MUI adalah untuk
turut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan
makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila,
UUD 1945 dan GBHN yang diridhoi Allah SWT. MUI memiliki
beberapa fungsi, diantaranya memberikan nasihat dan fatwa,
memperkuat ukhuwah islamiyyah, memelihara dan
meningkatkan kerukunan antar umat beragama, mewakili
umat Islam dalam konsulat antar umat beragama, dan
penghubung antara ulama dan umara. Saat ini MUI hampir
tersebar di setiap Provinsi, bahkan di Kota/Kabupaten.

Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI) 1974. Adalah peristiwa
demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi
pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu dipicu oleh kedatangan
Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka yang
rencananya akan disambut oleh para Mahasiswa dengan
berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Penjagaan yang ketat dari pihak aparat, maka rombongan
mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk ke pangkalan
udara. Peristiwa Malari dapat dilihat dari beberapa
perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi
mahasiswa yang menentang pemodal asing, terutama

154

NATION BUILDING (1951-1998)

Jepang. Namun ada juga beberapa pengamat yang melihat
bahwa peristiwa Malari itu sebagai luapan ketidaksenangan
kaum intelektual terhadap Asisten Pribadi (Aspri) Presiden
Soeharto seperti Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dll
dianggap memiliki kekuasaan yang besar.

Maludin Simbolon. Adalah seorang tokoh militer, pejuang

kemerdekaan, dan Menteri Luar Negeri dalam

Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik

Indonesia (PRRI) yang lahir pada 13 September 1916. Dalam

revolusi kemerdekaan, Maludin adalah salah satu perwira

militer yang berperan penting dalam TKR hingga TNI di

Sumatera. Maludin juga dikenal sebagai perwira militer yang

terlibat dalam PRRI Permesta. Maludin Simbolon termasuk di

antara pemimpin daerah di Sumatera dan Sulawesi yang

merasa tidak puas terhadap berbagai kebijakan pemerintah

pusat akhir tahun 1950-an. Antara lain tuntutan perubahan

yang diinginkan ialah dalam hal peningkatan kesejahteraan

prajurit, otonomi daerah yang lebih besar, serta penggantian

para pejabat sipil dan militer pusat di Jakarta.

Manai Sophiaan. Lahir di Makassar pada 5 September 1915 adalah
seorang politikus. Karier politiknya berawal dari seorang
Jurnalis dalam harian pewarta di Sulawesi dan menjadi
Pemimpin Redaksi Suluh Indonesia dan Suluh Marhaen.
Setelah itu, menjadi Dewan Gementee periode 1933-1945

155

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 1946-1950. Ia menjalani
karier politik dengan bergabung dengan Partai Indonesia
Raya (Parindra), kemudian berganti menjadi Partai Nasional
Indonesia (PNI). Dalam PNI, ia pernah menduduki Sekteratis
Jendral PNI hingga menjadi anggota parlemen. Pada saat
menjadi parlemen, ia mengusulkan terhadap Re-Organisasi
Angkatan Bersenjata yang akhirnya menyebabkan peristiwa
17 Oktober 1952. Puncak karier diplomatiknya adalah ketika
ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet pada 1963.
Kemudian pada 2003, ia meninggal.

Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Konsep kebudayaan yang
didirikan menjadi gerakan oleh sekelompok seniman dan
budayawan pada 1963 sebagai pernyataan sikap mengenai
pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional. Mereka
umumnya merupakan penulis yang yang memiliki hubungan
dengan majalah Sastra dan sering kali terlibat perdebatan
dengan Lekra. Dalam Manifesto Kebudayaan dinyatakan
bahwa kebudayaan merupakan perjuangan untuk
menyempurnakan kondisi hidup manusia. Para seniman dan
budayawan penanda tangan Manifesto ini tidak
mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor
kebudayaan lain. Oleh karena itu Setiap sektor berjuang
bersama-sama untuk kebudayaan sesuai dengan kodratnya.
Pelaksanaan Kebudayaan Nasional, menurut Manifesto

156

NATION BUILDING (1951-1998)

Kebudayaan, merupakan bentuk perjuangan untuk
mempertahankan dan mengembangkan martabat bangsa
Indonesia di tengah masyarakat bangsa-bangsa lain.
Pancasila, juga ditegaskan sebagai falsafah bagi pelaksanaan
kebudayaan Nasional. Manifesto Kebudayaan dianggap
sebagai tantangan terhadap Manifesto yang dikeluarkan oleh
Sukarno. Pada 18 Mei 1964 Presiden Sukarno menyatakan
pelarangan terhadap Manifesto Kebudayaan. Manifesto
Kebudayaan dianggap menunjukkan keraguan terhadap
revolusi.

Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pernyataan dan
corak ideologi Demokrasi Terpimpin yang disampaikan oleh
Presiden Sukarno dalam pidato politik memperingati Hari
Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959 yang berisi tujuan
dan pandangan masalah kenegaraan. Dalam pidato tersebut,
Sukarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat
revolusi, keadilan sosial, serta pelengkapan kembali lembaga-
lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang
berkesinambungan.

Manipol Usdek. Akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa, yang menjadi
haluan negara. Akronim ini dicetuskan oleh Presiden Sukarno.
Istilah Usdek dikeluarkan pada awal 1960 Manipol Usdek

157

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

diperkenalkan di berbagai lapisan masyarakat melalui
lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga milik
pemerintah.

Maraden Panggabean. Adalah salah satu pejabat militer yang hadir di
saat Supersemar. Seorang merupakan petinggi militer yang
lahir di Sumatera Utara, 29 Juni 1922. Mengawali karier
kemiliteran pada masa kedatangan Jepang ke Indonesia di
Sumatera Utara hingga menjadi Kepala Staf Batalion Pertama
Region 4 Divisi ke-10 Sumatera hingga 1949. Pada 1959, ia
dipindahtugakan ke TT II/Sriwijaya sebagai Komandan Resort.
Ia adalah salah satu pejabat militer yang hadir pada saat
Supersemar hingga menjadi Panglima TNI-AD pada 1969 dan
menjadi Menteri Pertananan dan Kemanan/Pangab periode
1974-1978. Tidak hanya karier militer, Maraden Pangabean
terlibat aktif dalam dunia politik bersama Partai Golkar dan
menjadi ketua Badan Eksekutif partai Golkar tahun 1974.
Puncak karier politiknya adalah menjadi Ketua Dewan
Pertimbangan Agung selama1983-1988, meski sebelumnya
sebagai Menko Polkan pada kabinet Pembangunan III. Pada
usia 78 tahun, ia meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto
Mangunkumo pada 28 Mei 2000.

Marsinah. Adalah seorang karyawati PT Catur Putera Perkasa yang
ikut aksi unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 menuntut
kenaikan gaji sebesar 20% dari perusahaan tempaut ia

158

NATION BUILDING (1951-1998)

bekerja. Kasus Marsinah (Mei 1993) dipicu oleh adanya
himbauan dari Gubernur KDH TK I Jawa Timur yang
menghimbau pengusaha supaya menaikan kesejahteraan
karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20%
dari gaji pokok. Himbauan tersebut disambut baik oleh
karyawan, namun pengusaha justru malah keberatan karena
akan adanya tambahan beban pengeluaran dari perusahaan.
Salah satu perusahaan yang resah dengan himbauan
Gubernur Jawa Timur tersebut adalah PT Catur Putera
Perkasa (PT CPS). Perusahaan tersebut tidak mau
memberikan kenaikan gaji seperti yang dihimbau sehingga
akhirnya pada 3 dan 4 Mei 1993. Setelah aksi tersebut
Marsinah hilang selama 3 hari sampai akhirnya mayatnya
ditemukan pada 9 Mei 1993. Kematian Marsinah
mengundang tanda tanya besar apakah kematiannya ada
aitannya dengan PT CPS atau sekedar pembunuhan biasa.
Untuk memecahkan kasus ini maka pada 30 September 1993
dibentuklah Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk
melakukan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah.
Meskipun sudah dibentuk tim, namun proses
penyelidikannya tidak transparan. Kasus Marsinah
memberikan pelajaran tentang bagaimana apparat hukum di
Indonesia dalam menangani kasus wong cilik yang
berhadapan dengan pemilik modal.

159

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Martinus Putuhena. Putuhena Lahir di Saparua, Maluku, 27
Mei 1901 dan meninggal di Jakarta, 20 September 1982 pada
umur 81 tahun. Ia adalah salah satu mantan Menteri
Pekerjaan Umum Indonesia pada kabinet yang diperintah
oleh Presiden Sukarno. Dimasa berkuliah di Bandung,
Putuhena mulai berkenalan dengan politik dan sangat dekat
dengan Bung Karno yang merupakan teman karibnya. Setelah
Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan
negara Indonesia, ia menjabat tiga kali jabatan Menteri
Pekerjaan Umum. Selama revolusi kemerdekaan, ia bertugas
sesuai dengan profesinya, dan dalam kegiatan-kegiatan
politik selalu bersama dengan Dr. J. Leimena dan Mr. J.
Latuharhary. Pemerintah RI dan bangsa Indonesia
menghargainya sebagai salah seorang Mahaputera Indonesia
dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputera Utama.

Marzuki Yatim. Seorang ulama, pejuang dan menteri Indonesia.
Pernah diangkat menjadi Menteri Urusan Hubungan
Pemerintah pada Kabinet Dwikora II sejak 24 Februari 1966
sampai 28 Maret 1966. Ia adalah salah satu tokoh
Muhammadiyah yang menjadi Ketua Majelis Hikmah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada masa
mempertahankan kemerdekaan, sering mengikuti rapat-
rapat penggalangan kekuatan untuk tujuan revolusi
kemerdekaan. Selain itu ia pernah terpilih sebagai Wakil Ketui
KNI (Komite Nasional Indonesia) di Sumatera barat. Pada

160

NATION BUILDING (1951-1998)

1964 menjadi salah satu Kabinet Nasakom dari
Muhammadiyah. Sebagai tokoh Muhammadiyah, Marzuki
Yatim dapat menghubungkan pemerintahan dengan alim
ulama yang ada di Indonesia.

Mas Mansyur, Kiai Haji. Lahir pada 25 Juni l896 di Surabaya. Ayahnya
bernama K.H. Mas Ahmad Marzuqi, seorang pemikir Islam,
ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya.
Ibunya bernama Raudhah dari keluarga Pesantren
Wonokromo. Dia juga belajar di Pesantren Sidoresmo, lalu
Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Beliau
bergabung dalam Serikat Islam. Pada saat itu SI dipimpin oleh
H.O.S. Cokroaminoto. Ia dipercaya sebagai Penasihat
Pengurus Besar SI. Selain itu, Mas Mansur juga membentuk
majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbullah yang diberi
nama Taswir al-Afkar (Cakrawala Pemikiran). Mas Mansur
lalu aktif di bidang jurnalisme dengan menulis dan
menerbitkan majalah ‘Suara Santri’. Selain itu, Mas Mansur
juga menulis beberapa buku antara lain Hadits Nabawijah;
Sjarat Sjahnja Nikah; Risalah Tauhid dan Sjirik; dan Adab al-
Bahts wa al-Munadlarah. Pada 1921, beliau masuk
Muhammadiyah. Karena kemampuannya, ia ditetapkan
sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1937. Masa
kepemimpinannya ditandai dengan disiplin organisasi yang
ketat dan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah
Muhammadiyah 1938-1949. Beliau juga memprakarsai

161

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) bersama K.H.
Ahmad Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah yang berasal dari
Nahdlatul Ulama (NU). Mas Mansur juga memprakarsai
berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr. Sukiman
Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif
dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Ketika pendudukan
Jepang di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam bagian
Empat Serangkai dan ditunjuk untuk memimpin organisasi
PUTERA. Keterlibatannya dalam Empat Serangkai
memaksanya pindah ke Jakarta, sehingga jabatan ketua PB
Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo.
Mas Mansur meninggal di tahanan NICA pada tanggal 25
April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya.

Mas Tirtodarmo Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas
Tirtodarmo Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur, 20
Januari 1924 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1
Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Ia adalah salah
satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada
peristiwa G30S. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan, ia bergabung dengan
pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Ia juga masuk Tentara Keamanan Rakyat. Awal
pengangkatannya, ia memperoleh pangkat Mayor. Selama
perang kemerdekaan, ia sering dipindahtugaskan. Pertama-
tama ia ditempatkan di Kantor Penghubung, kemudian

162

NATION BUILDING (1951-1998)

sebagai Sekretaris Delegasi RI dalam perundingan
dengan Inggris dan Belanda. Ia juga pernah menjabat sebagai
Sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan sebagai Wakil
Tetap pada Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan
Senjata. Ketika KMB, ia menjabat Sekretaris Delegasi Militer
Indonesia.

Mas Tirtodarmo Haryono. Pahlawan Revolusi, Lahir di Surabaya,
Jawa Timur 20 Januari 1924 dan meninggal di Lubang Buaya,
Jakarta, 1 Oktober 1965. Jenderal bintang tiga ini sebelumnya
memperoleh pendidikan di ELS kemudian diteruskan ke HBS.
Setamat dari HBS, ia sempat masuk Ika Dai Gakko (Sekolah
Kedokteran masa pendudukan Jepang) di Jakarta, namun
tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan,
ia masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Awal kariernya, ia
memperoleh pangkat Mayor. Ia pernah ditempatkan di
Kantor Penghubung, kemudian sebagai Sekretaris Delegasi RI
dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Suatu kali ia
juga pernah ditempatkan sebagai Sekretaris Dewan
Pertahanan Negara dan di lain waktu sebagai Wakil Tetap
pada Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan Senjata. Dan
ketika diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB), ia
menjabat Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Pada Juli
1950 ia terpilih menjadi Atase Militer untuk Belanda. Setelah
peristiwa G30S, Haryono dimakamkan dengan rekan-
rekannya di Taman Makam Pahlawan di Kalibata pada 5

163

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Oktober. Pada hari yang sama, atas perintah Presiden
Sukarno, ia secara anumerta dipromosikan dan menjadi
Pahlawan Revolusi.

Megawati Sukarnoputri. Dyah Permata Megawati Setyawati
Sukarnoputri atau biasa dikenal dengan nama Megawati
Sukarnoputri adalah anak kedua dari Sukarno, presiden
pertama Indonesia. Mega, begitu ia biasa disapa, lahir di
Yogyakarta, 23 Januari 1947. Semasa muda, Megawati
pernah mengenyam bangku perkuliahan di Universitas
Padjadjaran, Bandung serta Universitas Indonesia, meskipun
tidak sampai lulus. Sewaktu menjadi mahasiswa, Mega aktif
di dunia aktivis kemahasiswaan dengan bergabung dalam
kepengurusan GMNI. Setelah itu, ia bergabung ke PDI. Pada
1986, kariernya terus naik dengan menjadi wakil ketua PDI
Cabang Jakarta Pusat. Lalu pada 1993, dia terpilih menjadi
Ketua Umum PDI. Di Medan, Kongres PDI menghasilkan
putusan mengganti Megawati dengan Soerijadi sebagai Ketua
Umum PDI. Puncak memanasnya suhu politik di internal PDI
terjadi pada 27 Juli 1996. Peristiwa itu dikenal dengan
peristiwa “Kuda Tuli”, Kerusuhan 27 Juli. PDI terbelah
dengan kepemimpinan Mega dan Soerjadi. Pada 1998, PDI
Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang memilih
kembali Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI periode
1998-2003. Pada 1999, PDI berubah nama menjadi PDI
Perjuangan. Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil

164

NATION BUILDING (1951-1998)

memenangkan pemilu. Sidang Umum 1999 memutuskan Gus
Dur sebagai presiden dan Mega sebagai wakilnya. Pada 2001,
MPR RI memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya
dengan Megawati. Pada pemilu 2004, Megawati kalah
melawan Susilo Bambang Yudhoyono.

Merle Cochran. Horace Merle Cochran lahir di Crawfordsville, Indiana
pada 6 Juli 1892 dan wafat di Houston, 20 September 1973.
Ia adalah perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat dalam negosiasi mengenai kemerdekaan Indonesia
dan menjadi pertama utusan dengan status independen dari
negara tersebut. Dalam prinsipnya dalam konteks negosiasi
damai antara kedua belah pihak, Cohran mengajukan satu
usulan perjanjian dalam rangka penyelesaian politik secara
menyeluruh Cohran berpengalaman menjadi konsul di Paris
dan Basel. Dia adalah bagian dari Komisi Jasa-jasa Baik, yang
memediasi antara Belanda dan Republik Indonesia. Selama
negosiasi kemerdekaan, dia lebih condong terhadap pro-
republiken, namun kecondongan itu dapat juga dilihat dalam
konteks munculnya anti-komunisme.

Mochtar Kusumaatmadja. Lahir di Batavia, 17 Februari 1929 hingga
berusia 88 tahun. Ia adalah seorang akademisi dan
diplomat Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri
Kehakiman dari 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar
Negeri dari 1978 sampai 1988. Selain itu ia adalah guru besar

165

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
Definisinya tentang hukum yang berbunyi "Hukum adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan
proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan,"
dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum
pada saat ini. Ia dikenal luas sebagai Wakil Indonesia pada
Sidang PBB mengenai Hukum Laut di Jenewa dan New York
ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara,
terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas
darat, dan batas landas kontinen Indonesia.

Mohammad Bob Hasan. Pebisnis di bidang kayu lapis di Indonesia
kelahiran Semarang 1931, dan dibesar sebagai anak angkat
Jenderal Gatot Subroto. Bob Hasan aktif dikenal sebagai
ketua Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Lapis Indonesia). Bob
Hasan memiliki dua perusahaan dan memiliki investasi di 23
perusahaan lainnya dengan berbagai bentuk bisnis. Bob
Hasan juga dikenal sebagai penggemar olahraga dan kerap
kali mensponsori beragam kegiatan atletik di Indonesia.
Persatuan Wartawan Indonesia sempat memilihnya sebagai
Pembina Olahraga terbaik tahun 1980 dan 1984. Awal 1998 ia
ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Setelah tugasnya sebagai menteri berakhir, Bob Hasan
dihadapkan dengan berbagai tuntutan hukum dan dijatuhi

166

NATION BUILDING (1951-1998)

hukuman enam tahun penjara serta denda sebesar 243,7 juta
dolar AS.

Mohammad Hatta. Tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan
juga wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia
bersama Sukarno memainkan peranan penting untuk
memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda
sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Lahir
dengan nama Mohammad Athar dan populer sebagai Bung
Hatta. Ia lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera
Barat), 12 Agustus 1902. Ia juga pernah menjabat
sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II,
dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada
tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Sukarno.
Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar
udara internasional Tangerang Banten, Bandar Udara
Sukarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai
penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan
di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan
di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan
Zuiderpolder, Haarlem dengan nama Mohammed
Hattastraat. Pada 1980, ia meninggal dan dimakamkan di
Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah
satu Pahlawan Nasional Indonesia pada 23 Oktober 1986
melalui Keppres nomor 081/TK/1986. Pergerakan politiknya
dimulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932. Ia

167

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut
Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas
Erasmus Rotterdam) dan masuk organisasi sosial Indische
Vereeniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan
adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto
Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada 1923, Hatta
menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia
Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada
1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische
Vereeniging (Perhimpunan Indonesia; PI). Akibat kegiatan
politiknya yang keras, Hatta pernah diasingkan ke Digul, ia
membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya.
Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan
dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota
mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu
beranggotakan sembilan orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno.
Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Achmad
Soebardjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid
Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Pada 9
Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman
Wedyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik
sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas
melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan

168

NATION BUILDING (1951-1998)

kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan
dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia
Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus
1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok saat Bung Karno
bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah
rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di
sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa
Barat). Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-
tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Sukarno
resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan
Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Keesokan harinya pada 18
Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang
pertama mendampingi Presiden Sukarno. Di akhir 1956 Hatta
tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin
memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu.
Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doctor Honoris
Causa dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya
gelar Doctor Honoris Causa ingin diberikan pada 1951,
meskipun gelar tersebut baru diberikan pada 27 November
1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada 1951 telah
menyampaikan keinginan itu tetapi Bung Hatta belum
bersedia menerimanya. Dia berkata, “nanti saja kalau saya
telah berusia 60 tahun.” Pada 1978 bersama-sama
Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan
Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan
mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk

169

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

kepentingan rezim otoriter Suharto. Hatta wafat pada 14
Maret 1980 pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di
sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah
sakit sebanyak enam kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976,
1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia
disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta
dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut
dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung
oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan
sebagai pahlawan proklamator pada 1986 oleh pemerintahan
Soeharto.

Mohammad Natsir. Lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17
Juli 1908 dan meninggal di Jakarta, 6 Februari 1993 pada
umur 84 tahun. Ia adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang
kemerdekaan Indonesia sekaligus pendiri dan pemimpin
partai Masyumi. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri
dan perdana menteri Indonesia, sedangkan di kancah
internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga
Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan ketua Dewan
Masjid se-Dunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solok,
sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu
Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia
politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di

170

NATION BUILDING (1951-1998)

partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia
diangkat sebagai perdana menteri Indonesia kelima. Setelah
mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 April 1951
karena berselisih paham dengan Presiden Sukarno, ia
semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di
Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Sukarno.
Setelah dibebaskan pada 1966, Natsir terus mengkritik
pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto hingga
membuatnya dicekal. Natsir banyak menulis tentang
pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam
setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada 1929, hingga
akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan
karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak
terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa
dengan perlakuan pemerintahan Sukarno dan Soeharto
terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi tiga gelar
doktor honoris causa, satu dari Lebanon dan dua
dari Malaysia. Pada 10 November 2008, Natsir dinyatakan
sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai
menteri yang “tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia
dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan
menolak diberi hadiah mobil mewah.” Natsir banyak bergaul
dengan pemikir-pemikir Islam, seperti Agus Salim. Selama
pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran
tentang hubungan Islam dan negara demi masa
depan pemerintahan Indonesia yang dipimpin Sukarno. Pada

171

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan
diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun
1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro
Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama pendudukan
Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia
(lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau
Masyumi), dan diangkat sebagai salah satu ketua dari 1945
sampai ketika Masyumi dan Partai Sosialis
Indonesia dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi
anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum
menjadi perdana menteri, ia menjabat sebagai menteri
penerangan. Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral
Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mohammad
Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong
semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu
dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan
bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia
diangkat menjadi perdana menteri oleh Presiden Sukarno
pada 17 Agustus 1950. Ia mengundurkan diri dari jabatannya
pada 26 April 1951 karena perselisihan paham
dengan Sukarno. Sukarno yang menganut paham
nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya
memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal
Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir

172

NATION BUILDING (1951-1998)

menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan
menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga
mengkritik Sukarno bahwa dia kurang memperhatikan
kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum
pengunduran diri Natsir, Sukarno selaku presiden sekaligus
ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak
Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen
dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak
mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir
dan Hatta. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan
Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritikisi kebijakan
pemerintah, seperti ketika ia menandatangani Petisi 50 pada
5 Mei 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi
ke luar negeri. Natsir telah menulis sekitar
45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat
pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalah-
majalah Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada
1929. Karya terawalnya umumnya berbahasa
Belanda dan Indonesia, yang banyak membahas tentang
pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik,
dan peran perempuan dalam Islam.

Mohammad Noor, Pangeran. Adalah gubernur pertama Kalimantan
pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.
Selama menjabat ia berperan dalam mengagas sistem irigasi
di Kaliamantan. Selain itu M. Noor berperan dalam

173

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

mempersatukan para pejuang kemerdekaan di Kalimantan ke
dalam basis perjuangan yang diberi nama Divisi IV ALRI
Pertahanan Kaliamantan. Noor aktif sebagai anggota Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 1956 Noor ditujuk
sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Saat menjabat sebagai
Menteri Pekerjaan Umum banyak program yang dicanangkan
oleh Noor, diantaranya, Program Waduk Riam Kanan di
Kalimantan Selatan dan Program Waduk Karangkates di Jawa
Timur. Pada masa pemerintahan parlementer (1950-1959)
Noor menjadi anggota DPR mewakili fraksi Masyumi dan
duduk dalam Kabinet yang dipimpin oleh Djuanda. Pangeran
M. Noor adalah bangsawan Kalimantan kelahiran 24 Juli 1901
di Martapura, Kalimantan. Ia mengawali pendidikannya di
Standard School pada 1911. Kemudian melanjutkan
pendidikannya di HIS sampai 1917. Karier pendidikannya
dilanjutkan di MULO dan berhasil lulus pada 1921. Selepas
tamat di MULO, Noor masuk HBS dan lulus pada 1923.
Selanjutnya selama empat tahun ia studi di THS (Technische
Hooge School) dan memperoleh diploma insinyur sipil pada
1927.

Mohammad Roem. Lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan
meninggal di Jakarta, 24 September 1983. Adalah seorang
diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang
kemerdekaan Indonesia. Selama Sukarno presiden, ia
menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar

174

NATION BUILDING (1951-1998)

Negeri, dan kemudian Mendagri. Dia paling terkenal untuk
mengambil bagian dalam Perjanjian Roem-Roijen
selama revolusi Indonesia. Ayahnya adalah Dulkarnaen
Djojosasmito, dan ibunya adalah Siti Tarbijah. Dia pindah ke
Pekalongan karena Parakan dilanda wabah penyakit menular
seperti kolera, wabah, dan influenza. Pada 1915, ia belajar
di Volksschool dan dua tahun kemudian melanjutkan
ke Hollandse Inlandsche Sekolah sampai 1924. Pada 1924, ia
menerima beasiswa untuk belajar di School tot Opleiding van
Indische Artsen (STOVIA) setelah menghadiri pemeriksaan
pemerintah. Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian
tahap pendahuluan dan ditransfer ke Algemene Middelbare
Sekolah dan lulus pada 1930. Setelah menghadiri tes masuk
Kedokteran Perguruan tinggi, dan ditolak, ia berpaling ke
hukum, memasuki Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah
Tinggi Hukum di Jakarta) pada 1932 dan memperoleh
gelar Meester in de Rechten pada 1939. Roem memiliki
segudang pengalaman organisasi dan memanfaatkan
waktunya dengan masuk dan bergiat di dalam Partai Syarikat
Islam Indonesia (PSII). Roem juga aktif dalam Jong Islamieten
Bond (JIB) sekaligus dalam organisasi kepanduannya,
Nationale Indonesische Padvinderij (Natipij). Menurut
mantan Menteri Muda Penerangan A.R.
Baswedan, Natipij merupakan organisasi yang pertama sekali
terang-terangan menyebut dirinya sebagai organisasi
(Kepanduan) Nasional Indonesia. “Dua tahun sebelum

175

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Sumpah Pemuda, Jong Islamieten Bond sudah
mendirikan Nationale Indonesische Padvinderij,” kata
Baswedan. Di JIB, kemudian juga di dalam PSII, Roem akrab
dengan senior pergerakan Islam seperti H.O.S.
Tjokroaminoto, Abdul Muthalib Sangaji, dan H. Agus Salim.
Ketika kelak, karena perbedaan sikap politik
antara cooperative dan noncooperatif, Salim keluar dari PSII
dan mendirikan partai politik Penjadar, Roem yang masih
mahasiswa RHS dan baru berusia 28 tahun ditunjuk menjadi
Ketua Centraal Comite Executif (Lajnah Tanfidziyah) Partai
Penjadar. Adapun Ketua Dewan Partai Penyadar ialah Salim,
Sangaji, dan lain-lain. Roem terus bersama Salim di Penjadar
sampai datang zaman baru, zaman Indonesia merdeka. Di
awal kemerdekaan, Roem bersama para aktivis pergerakan
Islam, bersepakat untuk mendirikan partai politik Islam.
Usaha-usaha untuk mendirikan partai politik Islam telah lebih
dulu dikerjakan jauh sebelum ada Maklumat Wakil Presiden
No. X, 5 November 1945. Tidak mengherankan jika hanya
berselang dua hari sesudah keluar Maklumat X, Kongres
Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, 7-8 November 1945/1-2
Dzulhijjah 1364, mengumumkan berdirinya partai politik
Islam Masyumi. Di Partai Masyumi, yang dipimpin oleh
Hadratus Syaikh K.H.M. Hasjim Asj’ari (Ketua Umum Majelis
Syuro), dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Ketua Pengurus
Besar), Roem tercatat sebagai anggota. Sampai Masyumi
dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno pada

176

NATION BUILDING (1951-1998)

pertengahan 1960, Roem tetap bergiat di Masyumi. Bahkan,
Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito (1910-1970)
mengajukan gugatan terhadap Presiden Sukarno dan
meminta Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Presiden
No. 200/1960 dan Penetapan Presiden No. 7/1959, Roem
ditunjuk menjadi pengacara Masyumi. Dalam perjalanan
karier politiknya, Roem pernah menjabat sebagai Menteri
Dalam Negeri pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27
Juni 1947), Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan
Roem-Roijen pada 1949, Menteri Luar Negeri pada Kabinet
Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), Menteri Dalam
Negeri pada Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953), Wakil
Perdana Menteri I pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24
Maret 1956). Seiring dengan bubarnya Masyumi, kiprah
Roem di pemerintahan pun berakhir. Bahkan di penghujung
rezim Sukarno, mulai 16 Januari 1962 sampai 17 Mei 1966,
tanpa alasan yang jelas, Roem dijebloskan ke penjara. Ikut
ditahan, sejumlah pemimpin politik yang bersikap kritis
terhadap Presiden Sukarno, seperti Sutan Sjahrir, Prawoto
Mangkusasmito, M. Yunan Nasution, Soebadio Sastrosatomo,
Mochtar Lubis, HAMKA, M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara,
kasman Singodimedjo, E.Z. Muttaqin, Imron Rosjadi, dan
Anak Agung Gede Agung. Roem menikah Markisah Dahlia
pada tahun 1932. Mereka memiliki dua anak, laki-laki,
Roemoso, lahir pada 1933 dan seorang gadis, Rumeisa, lahir
pada 1939. Roem meninggal pada September 1983 dari

177

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

gangguan paru-paru, dengan meninggalkan seorang istri dan
dua anak.

Mohammad Sadli. Adalah tokoh pembangungan ekonomi Orde Baru
Indonesia. Ia lahir di Sumedang pada 10 Juni 1922. Ia
menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dari Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar magister dari
Institut Teknologi Massachussets di Amerika Serikat pada
1956, ketertarikan di bidang ekonomi lahir pada saat
menyeleseikan studi doktornya dengan melanjutkan studi ke
Unversitas California, Berkeley, Amerika Serikat pada 1957,
juga di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1963
dan Universitas Harvard pada 1964. Pada masa pemerintahan
Sukarno bersama dengan Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan
Masyarakat (LPEM) FEUI, ia menyusun laporan tentang
pembelian padi pemerintah yang memberikan masukan dan
saran bagi pemerintah tentang masalah beras nasional.
Keterlibatan Sadli dalam pemerintahan diawali dengan
menjadi anggota tim penasihat ekonomi dan menjabat Ketua
Komite Penanaman Modal Asing (PMA) dan kemudian
menjadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam
Kabinet Pembanguan selama 1971-1973 dan Menteri
Pertambangan Republik Indonesia dalam Kabinet
Pembangunan II pada 1973 hingga 1978. Sadli wafat dia usia
86 tahun pada 8 Januari 2008.

178

NATION BUILDING (1951-1998)

Mohammad Syafa’at Mintaredja. Lahir di Bogor, Jawa Barat pada 17
Februari 1921 dan meninggal di Jakarta, 20 Oktober 1984 di
usia63 tahun. Ia adalah seorang politisi dan pejabat
pemerintahan yang berkiprah terutama pada masa Orde
Baru. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara
Penyelenggaraan Hubungan antara Lembaga Tinggi Negara
dan Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan I dan II,
serta Duta Besar Indonesia di Turki pada masa
pemerintahan Presiden Suharto. Ia juga pernah menjadi
pimpinan partai politik Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
dan Partai Persatuan Pembangunan serta tergabung dalam
beberapa organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) dan Muhammadiyah. Selama hidupnya,
Mintaredja telah menulis beberapa buku. Dalam buku-buku
yang ditulisnya itu tampak pandangan Mintaredja yang
bersifat moderat tentang Islam.

Mohammad Yamin. Adalah seorang sastrawan, sejarawan,
budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati
sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah
satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah
Pemuda sekaligus “pencipta imaji keindonesiaan” yang
mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Mohammad
Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 23 Agustus
1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda
Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari

179

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Sawahlunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki enam
belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak
menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara
Yamin antara lain, Muhammad Yamin seorang pendidik,
Djamaluddin Adinegoro seorang wartawan terkemuka, dan
Ramana Usman seorang pelopor korps diplomatik Indonesia.
Selain itu sepupunya, Mohammad Amir juga merupakan
tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin
mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche
School (HIS) Palembang, kemudian melanjutkannya ke
Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS
Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan
berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei. Setelah
tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden,
Belanda harus diurungkan dikarenakan ayahnya meninggal
dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rechtshoogeschool te
Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak
menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan berhasil
memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum)
pada 1932. Mohammad Yamin memulai karier sebagai
seorang penulis pada dekade 1920-an . Karya-karya
pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam
jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada
1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-
bentuk bahasa Melayu Klasik. Pada 1922, Yamin muncul
untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah

180

NATION BUILDING (1951-1998)

Air; yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau
di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern
Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin
yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28
Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah,
karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang
kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air,
satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal.
Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan
sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Ia juga
menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi.
Ia juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare
(drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore. Karier politik
Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta.
Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen
Bond dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan
pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia
menetapkan Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa
Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi
Indonesia Muda Yamin mendesak supaya Bahasa Indonesia
dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah
kemerdekaanBahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta
bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia. Pada 1932,
Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian
bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga 1942. Pada
tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo.

181

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapau

Gani dan Amir Sjarifoeddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat

Indonesia (Gerindo). Pada 1939, ia terpilih sebagai

anggota Volksraad. Semasa pendudukan Jepang (1942-

1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA),

sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah

Jepang. Pada 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak

memainkan perannya. Ia berpendapat agar hak asasi manusia

dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan

agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup

Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta

semua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan

anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah

kemerdekaan, Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia

pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang

penting dalam pemerintahannya. Setelah kemerdekaan,

jabatan-jabatan yang pernah dipegang Yamin antara lain

anggota DPR sejak 1950, Menteri Kehakiman (1951-

1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan

(1953-1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-

1960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), Ketua

Dewan Pengawas IKBN Antara (1961-1962), dan Menteri

Penerangan (1962-1963).

182

NATION BUILDING (1951-1998)

Muchtar Lubis. Adalah tokoh sastrawan, budayawan, pelukis,
seniman, dan wartawan. Sejak masa Jepang, Muchtar Lubis
telah aktif di bidang kewartawanan. Saat itu ia bekerja
memonitor siaran radio sekutu di luar negeri. Pasca
proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muchtar Lubis
bergabung dengan Antara. Ia menjadi tokoh yang berperan
sebagai penghubung dengan wartawan asing. Ia berperan
dalam mendirikan Majalah Horison bersama H.B Jasin, Taufik
Islami, Arief Budiman, Goenawan Muhammad dan beberapa
kawan lainnya. Pada sekitar 1949 ia bersama Hasyim Masdan
mendirikan harian Indonesia Raya yang kemudian dilarang
terbit oleh Rezim Orde Lama, namun setelah kejatuhan Rezim
Orde Lama pada 1968 Harian Indonesia Raya kembali
diizinkan terbit kembali. Muchtar pernah menjabat sebagai
President Press Foundation of Asia dan menjadi anggota
International Association for Culture Freedom. Muchtar Lubis
terkenal dengan tulisan-tulisannya yang kritis terhadap
pemerintah, terutama mengenai permasalahan korupsi. Ia
pernah dikenai tahanan rumah selama sembilan tahun
semasa pemerintahan Sukarno dan dibebaskan pada 1966.
Selama dalam tahanan ia tidak pernah berhenti menulis,
segala pemikirannya ia tuangkan dalam buku yang berjudul
Catatan Subversif (1980) Muchtar Lubis dilahirkan di Padang,
Sumatera Barat pada 7 Maret 1922. Dirinya banyak dikenal
melalui novelnya yang berjudul Harimau Harimau dan Senja
di Jakarta. Setelah tamat sekolah di HIS Sungai Penuh, ia

183

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

kemudian melanjutkan studinya di sekolah ekonomi partikelir
di Kayutaman. Muchtar meninggal pada 2 Juli 2004 di rumah
sakit Medistra, Jakarta dan disemayamkan di TPU Jeruk
Purut, Jakarta Selatan.

Muchtar Pakpahan. Seorang pengacara dan dosen yang menjadi
aktivis buruh. Muchtar Pakpahan memiliki perhatian
tersendiri terhadap masalah rakyat kecil dan kelompok
pekerja. Pada 1992 Muchtar Pakpahan mendirikan Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Organisasi buruh ini
merupakan organisasi buruh independen pertama di
Indonesia. Pada masa pemerintahan Suharto, Muchtar
Pakpahan di kenal sebagai seorang yang kritis terhadap
pemerintah. Ia beberapa kali dipenjarakan karena protes-
protes yang dilakukannya. Kritik terhadap penguasa juga
disampaikan melalui disertasi yang ia tulis. Karena karya
akademiknya ini, Muchtar Pakpahan kembali dipenjara
dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dibebaskan
setelah Presiden Suharto lengser dari kursi presiden. Pada
1999 ia bergabung menjadi anggota Governing Body ILO.

Muhammadiyah. Adalah organisasi Islam dan salah satu organisasi
Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan di
Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.
Nama organisasi diambil dari nama Nabi Muhammad SAW.,
yang juga berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan

184

NATION BUILDING (1951-1998)

awal pendirian Muhammadiyah adalah sebagai lembaga
pendidikan dan pelayanan sosial. K.H. Ahmad Dahlan
tergerak hatinya karena melihat keadaan umat Islam waktu
itu yang beku dan penuh dengan amalan-amalan yang
bersifat mistik. Ia kemudian mengajak mereka kembali
kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur’an
dan Hadist. K.H. Ahmad Dahlan mulai mengorganisir cita-
citanya dengan mengubah arah Shalat kepada kiblat yang
sebenarnya (sebelumnya arah Shalat biasanya ke barat). Ia
juga mengorganisir orang-orang di daerah Kauman untuk
melakukan pekerjaan suka rela untuk memperbaiki dan
membersihkan jalan-jalan dan parit-parit. Pada 1908 saat
berdirinya Boedi Oetomo, Ahmad Dahlan ikut bergabung
dengan menjadi komisioner. Ahmad Dahlan kemudian
mendirikan sekolah dengan konsep pendidikan kolonial.
Kendati tetap berangkat dari konsep Islam, sekolah yang
dirintisnya di Kauman Yogyakarta menerapkan metode Barat.
Sekolah tersebut dikelola dengan sistem yang terorganisir
juga peralatan dan perabotannya seperti sekolah-sekolah
kolonial. Pelajaran yang diberikan juga seperti laiknya sekolah
pemerintah kolonial, dari bahasa Melayu, berhitung, ilmu
bumi, ilmu hayat, baca tulis latin, dan tentu saja mempelajari
agama Islam.Pada tahun-tahun awal pendiriannya,
Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan
pemikiran keagamaan yang sangat gigih menentang TBC
(takhayul, bid’ah, dan churafat). Muhammadiyah dikenal

185

KAMUS SEJARAH INDONESIA
JILID II

dengan program purifikasi dan modernisasi keagamaan.
Terobosan juga dilakukan Muhammadiyah pada sektor-
sektor lain seperti membangun perpustakaan, lembaga
penerbitan buku dan majalah, rumah sakit, panti jompo,
hingga rumah-rumah pondokan untuk anak-anak dari luar
yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Saat ini jumlah
anggota dan simpatisan Muhammadiyah mencapai lebih dari
20 juta orang dan mayoritas merupakan kelas menengah
perkotaan. Ormas ini memiliki dua kantor pusat, di
Yogyakarta dan di Jakarta. Kantor Yogyakarta merupakan
kantor pertama dari Muhammadiyah karena secara historis
ormas ini didirikan di kota ini dan menjadi salah satu basis
terkuat dari ormas ini dari didirikan hingga sekarang.
Keberadaan kantor pusat di Jakarta berkaitan dengan
keberadaan ibu kota Indonesia yang terletak di kota ini.

Mulyadi Djojomartono. Adalah tokoh Muhammadiyah yang pernah
menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia pada kabinet
Dwikora III periode 24 Februari 1966–25 Juli 1966. Ketika
terjadi Peristiwa Utrecht, Mulyadi Djojomartono turut
mengikuti rapat di istana dengan Sukarno yang memutuskan
bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa politik yang
memakan korban dua alumni HMI yaitu, Drs. Amir Hamzah
dan Drs. Sudarpo.

186

NATION BUILDING (1951-1998)

-N-

Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam terbesar di Indonesia yang
didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh
beberapa ulama seperti KH. Bisri Sansuri (Denanyar,
Jombang), KH. Abdul Wahab Hasbullah (Tambakberas,
Jombang), dan KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng, Jombang).
Sejarah berdirinya NU tidak dapat dilepaskan dari beberapa
faktor. Salah satu faktor itu adalah kemenangan Ibnu Sa’ud
dan Wahabi di Saudi Arabia dan rencana mereka untuk
melarang berbagai tradisi keagamaan, seperti tasawuf,
tarekat, dan ziarah kubur, yang ketika itu berkembang di
Mekah. Ketika itu umat Islam Indonesia mendapat undangan
dari pemerintah Saudi untuk menghadiri Kongres Khilafah,
namun tidak ada perwakilan dari kelompok tradisionalis
dalam delegasi Indoensia. Karena kekecewaan itu, KH. Wahab
Hasbullah, dengan restu KH. Hasyim Asy’ari mendirikan
Komite Hijaz. Komite inilah yang menjadi cikal bakal NU, dan
tanggal pendirian komite ini dipakai sebagai tanggal kelahiran
NU. NU merupakan ormas atau perkumpulan bagi kiai-kiai
pesantren yang otonom dan independen. Meskipun para kiai
bergabung dalam tubuh organisasi NU, namun pengelolaan
pesantren tidak dikontrol oleh NU dan menjadi kewenangan
kiai yang sejak lama mengelola pesantren itu. Ada ribuan
pesantren di Indonesia yang berafiliasi dengan NU, baik
secara kultural maupun secara organisasi. Secara

187