UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pembatasan Pelindungan Pasal 26 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
ISLAM DAN BUDAYA MINANGKABAU RUDI HARTONO.I, S.HI., MA
v ISLAM DAN BUDAYA MINANGKABAU Rudi Hartono.I, S.HI., MA Desain Cover : Dani Fernanda Sumber : https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-96677-1- 9&searchCat=ISBN Tata Letak : Uda Azzam Proofreader : Nurul Fallah, M.Pd Ukuran : xi, 171 halaman, Uk: 15.5x23 cm ISBN : 978-623-96677-1-9 Cetakan Pertama : Februari 2023 Hak Cipta 2022, Pada Penulis Isi diluar tanggung jawab percetakan Copyright © 2023 Serambi Media All Right Reserved Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. SERAMBI MEDIA (CV SERAMBI MEDIA) Jalan Balai Sati, Kampuang 11 Jorong Labuang, Canduang Koto Laweh, Kec. Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26192 Agam Telp/Hp : 081378823381 Website: www.serambimedia.co.id E-mail: [email protected]
vi
vii Kata Pengantar Penulis Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis Persembahkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah selesai kami susun. Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari Islam dan Kebudayaan Minangkabau. Shalawat dan salam kita untukan pada Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama yang dikenal masyarakat di Minangkabau sekitar abad-16 Masehi. Agama Islam yang berkembang di Minangkabau ini telah diwarnai oleh pemikiran tasawuf dan dipengaruhi oleh sufisme melalui tarekat yang tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya, secara perlahan Islam mengganti kepercayaan serta pandangan hidup animisme dan dinamisme menjadi aqidah Islam yang benar. Masyarakat Minangkabau telah diislamkan oleh pedagangpedagang Arab yang berlayar dari Malaka menyusuri Sungai Kampar dan Indragiri pada abad ke- 15 dan 16 M. Ketika itu Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 M, hal ini mengakibatkan pindahnya jalan perdagangan melalui pantai barat pulau Sumatera. Pantai barat Sumatera yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Pasai yang memperkenalkan agama baru yang mereka anut yaitu Islam, penyebaran agama Islam dipusatkan di daerah masyarakat sepanjangan rantau pesisir Minangkabau. Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan buku ini banyak mempunyai kekurangan maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya. Padang, Januari 2023 Rudi Hartono I, S.HI, MA
viii
ix DAFTAR ISI Kata Pengantar vii Daftar Isi Ix Bagian I Sejarah Alam Minangkabau 1 A. Konsep Alam Minangkabau 1 B. Konsep Luhak Minangkabau 2 C. Konsep Rantau Minangkabau 4 D. Makna Alam Takambang Jadi Guru 5 Bagian II Sejarah Sosial Masyarakat Minangkabau 7 A. Sejarah Kerajaan Pagaruyuang 7 B. Masuknya Islam ke Minangkabau 12 C. Persingungan Islam dan Adat Minangkabau 14 Bagian III Islam Minangkabau dan Gerakan Sosial Keagamaan 25 A. Gerakan Pemurnian Tuangku nan Renceh 25 B. Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo 36 Bagian IV Gerakan Tarekat Syatariah dan Sosial Keagamaan 50 A. Ajaran ajaran Tarekat Syatariah 53 B. Tarekat Syatariah di Sumatera Barat 54 C. Silsilah Pewaris Tarekat Syatariah 55 D. Tradisi Dakwah Tarekat Syatariah 58 E. Mempengaruhi nilai-nilai adat 61
x Bagian V Islam dalam Kekerabatan Minangkabau 71 A. Sistem Kekerabatan Minangkabau 71 B. Rumah Gadang dalam Sitem Matrilineal 77 C. Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal 83 D. Perubahan Sosial pada Sistem Kekerabatan Matrilineal 87 Bagian VI Islam dalam Struktur Politik Minangkabau 90 Bagian VII Islam dalam Struktur Sosial Minangkabau 100 A. Nilai Dasar Budaya Minangkabau 100 B. Perjumpaan Islam dengan Budaya Minangkabau 102 C. Pengaruh Islam Terhadap Sosial Masyarakat Perantauan 106 Bagian VIII Konflik Islam, Adat dan Modernitas dalam Budaya Minagkabau 114 A. Memahami Konflik dalam Kebudayaan 115 B. Bentuk bentuk Konflik 118 C. Proses Adaptasi 122 D. Proses Integrasi 124 Bagian IX Integrasi Islam, Adat dan Modernitas 128 Bagian X Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah 139 Bagian XI Islam dan Tradisi Lokal Minangkabau 143 Bagian XII Dialetika Prinsip Perimbangan dalam Pertentangan di Minangkabau 155 Daftar Pustaka 167 Tentang Penulis 171
xi
1 SEJARAH ALAM MINANGKABAU A. Konsep Alam Minangkabau Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang, ditambah dengan daerah kawasan pengaruh kebudayaan Minangkabau seperti: daerah utara dan timur Sumatera Barat, yaitu Riau daratan, Negeri Sembilan Malaysia; daerah selatan dan timur yaitu; daerah pedalaman Jambi, daerah pesisir pantai sampai ke Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia Dalam pemahaman umum sekarang ini (terutama orang luar Minangkabau), kata Minangkabau sering diidentikkan dengan kata Sumatera Barat. Padahal secara subtantif keduanya mempunyai makna yang berbeda. Daerah geografis Minangkabau tidak sepenuhnya merupakan bagian daerah propinsi Sumatera Barat (Mansoer, 1970:1).
2 Sumatera Barat adalah salah satu propinsi menurut administratif pemerintahan RI, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatra Barat sebagai salah satu propinsi (Hakimy, 1994:18). Apa pengertian Alam bagi masyarakat Minangkabau? Alam bagi masyarakat minangkabau mengandung pengertian wawasan pemikiran dan pengertian wilayah / geografis. Alam dalam pengertian wawasan dapat dipahami dari frasa “Baalam laweh” artinya ber-alam luas. Alam di sini dapat diartikan sebagai alam pikiran atau wawasan. Di alam jenis inilah masyarakat minangkabau dihidupkan. Alam dalam pengertian wilayah adalah wilayah tempat bermukimnya suku bangsa Minangkabau. Wilayah ini akan dibagi kepada beberapa kawasan yang menunjukkan asal hunian, daerah pengembangan dan daerah pengaruh. Wilayah Alam Minangkabau secara umum dibagi kepada dua, yaitu luhak nan tigo (Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah Koto) dan Rantau. Luhak merupakan kawasan pusat atau wilayah inti dari alam Minangkabau. Sedangkan Rantau adalah kawasan pinggiran sekaligus daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. B. Konsep Luhak Minangkabau a. Pengertian Luhak Luhak atau juga disebut Luak berarti sumur. Sumur adalah sumber mata air yang menjadi dasar pembentukan hunian settlemen masyarakat. Secara historis, kecendrungan masyarakat cendrung membentuk pemukiman penduduk memusat dan mendekat sumbersumber penghidupan mereka, dan cendrung mendekati mengitari/mendekati mata air. Luhak dalam pengertian kurang.
3 Misalnya Luhak Tanah Datar memberi tanda geografis bahwa kawasan ini memiliki struktur tanah yang tidak datar. Luhak Agam berarti kurang (tokoh) agama, Luhak Limapuluh Kota berarti kawasan yang pada awalnya dihuni oleh lima puluh keluarga. a) Luhak dalam arti Wilayah Teritorial Konfederasi Nagari Luhak adalah wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkabau yang terletak di pedalaman Sumatera Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah Darek (bahasa Indonesia: darat). Wilayah lainnya yang akan dijelaskan kemudian adalah rantau. Terdapat tiga luhak di Minangkabau, yaitu: 1) Luhak Tanah Data. Saat ini wilayah luhak ini meliputi nagarinagari di kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, kota Padang Panjang, beberapa nagari di dharmasraya dan kota Sawahlunto sekarang. 2) Luhak Agam yang meliputi nagari-nagari di kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sekarang. 3) Luhak Limopuluah yang meliputi kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh sekarang. Ketiga luhak tersebut juga sering disebut dengan Luhak Nan Tigo b) Luhak dalam arti wilayah Penerapan Hukum Adat Luhak biasanya diikat dengan kesamaan dalam prinsip pelaksanaan hukum adat. Oleh sebab itu, prinsip pelaksanaan adat di luhak nan tigo berbeda-beda berdasarkan sistem kelarasan yang dianut.
4 C. Konsep Rantau Minangkabau Rantau yang merupakan wilayah kultural kedua orang Minangkabau adalah dataran rendah. Dimulai dari daerah pantai timur Sumatera. Ke utara luhak Agam; Pasaman, Lubuk Sikaping dan Rao. Ke selatan dan tenggara luhak Tanah Data; Solok Silayo, Muaro Paneh, Alahan Panjang, Muaro Labuah, Alam Surambi Sungai Pagu, Sawah lunto Sijunjung, sampai perbatasan Riau dan Jambi. Daerah ini disebut sebagai ikue rantau1 .Kemudian rantau sepanjang iliran sungai sungai besar; Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Kuantan/Indragiri dan Batang Hari. Daerah ini disebut Minangkabau Timur yang terdiri dari;2 1) Rantau 12 koto (sepanjang Batang Sangir); Nagari Cati nan Batigo (sepanjang Batang Hari sampai ke Batas Jambi), Siguntue (Sungai Dareh), Sitiuang, Koto Basa. 2) Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah (rantau Kuantan) 3) Rantau Bandaro nan 44 (sekitar Sungai Tapuang dengan Batang Kampar) 4) Rantau Juduhan (rantau Y.D.Rajo Bungsu anak Rajo Pagaruyung; Koto Ubi, Koto Ilalang, Batu Tabaka) 5) NegeriSembilan Rantau Minangkabau secara teritori adalah daerah di luar “luhak nan tigo” yang merupakan daerah asal orang minangkabau bermukim dan menjalani kehidupan. Rantau dalam pengertian ekonomi adalah daerah di luar daerah asal atau tanah tempat mencari kehidupan. Merantau adalah budaya orang 1Batuah dan Madjoindo, Tambo Minangkabau, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956). h. 14 2 Ibid.
5 Minangkabau untuk mengembangkan diri dan mencari penghidupan. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengembangkan kebudayaan daerah asal diperantauan. Kedudukan Rantau Dari segi adat, kedudukan rantau sama dengan luhak. Rantau memiliki otonomi sendiri seperti luhak. Masyarakat rantau hidup di lingkungan adatnya. Mereka berhak mengurus dirinya, mengurus kekayaan rantaunya, membangun kehidupan ekonominya, dan menetapkan pemimpinnya. Pedoman utamanya tetap adat minangkabau. Jadi rantau dan luhak sama-sama wilayah minangkabau dan sama-sama memakai adat dan budaya minangkabau. D. Makna Alam Takambang Jadi Guru “Alam takambang jadi guru” adalah ungkapan pepatah Minangkabau yang sangat populer. Alam merupakan sumber belajar (learning resources) bagi masyarakat Minangkabau. Alam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru bagi masyarakat Minangkabau. Alam Takambang menjadi Guru adalah sumber belajar, baik untuk disekolah maupun di luar persekolahan. Anak dapat belajar di rumah dengan buku dan internet. Anak dapat belajar dengan binatang piaraan dan tanaman di kebun atau air yang mengalir disungai. Orang dewasa juga demikian belajar kapan saja dan dimana saja sumber belajarnya tetap saja apa yang ada di lingkungannya. AECT (Association for Education and Communication Technology) menyatakan bahwa sumber belajar (learning resources)
6 adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Sebagai sumber belajar maka Alam Takambang adalah segala sesuatu yang tersedia disekitar atau dilingkungan belajar yang berfungsi membantu optimalisasi aktifitas belajar. Optimalisasi aktifitas belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Kegiatan belajarnya dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, dengan kata lain dengan sumber belajar yang bersifat sangat luas itu anak belajar tidak terikat oleh ruang dan waktu.
7 Sejarah Sosial Masyarakat Minangkabau A. Sejarah Kerajaan Pagaruyung Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau mengandung magnit tersendiri dalam khasanah pemikiran dan kebijakan politik daerah, terutama magnit integratif bagi bersatunya kembali masyarakat Minangkabau dengan pemerintah pusat Jakarta, pasca peristiwa pemberontakan PRRI. Bukankah Istana megah yang dibangun tahun 1976 telah menjadi simbol kemashuran Minangkabau ? Dijadikannya istana Pagaruyung sebagai simbol memberi penampakan kepada kita, betapa masa lalu kerajaan itu dimaknai sebagai harmonisasi bersatunya kembali anak bangsa sehabis perang saudara yang terjadi pada tahun 1958-1961. Faktor integrasi itu dicarikan kepada jalan sejarah, misalnya dengan cara mengaitkan dengan Raja Pagaruyung Adityawarman, putra dari Dara Jingga (Putri Melayu) dengan bangsawan dari Jawa
8 (Majapahit) Adwayawarma (Muljana, 1966: 20). Dengan demikian, secara matrilineal dan patrilineal, Adityawarman direpresentasikan sebagai keturunan Minangkabau, dan juga sekaligus keturunan Majapahit (Jawa). Salah satu yang berjasa mengangkat kembali simbol kerajaan dan menghidupkan dunia kerajaan baru Pagaruyung itu pada era kontemporer adalah Harun Zein, dan Azwar Anas (keduanya pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat). Ketika Istana Basa Pagaruyung selesai dibangun dan difungsikan untuk publik sejak tahun 1985, maka berbagai prosesi anugerah gelar, upacara adat, dan seterusnya mulai berlangsung di lingkungan istana tersebut. Istana juga menjadi tempat berhimpunya urang gadang Minangkabau. Sejalan dengan itu, simbol simbol kebesaran dieksiskan dalam praktik budaya, pakaian kebesaran, gelar, dan peran Istana dalam adat Minangkabau. Fenomena ini, kemudian menjadi cikal bakal “politik kewangsaan”, dalam mengintegrasikan tradisi budaya Minangkabau di bawah Payung Pagaruyung (politik adat) setelah Orde Baru berakhir. Setelah keluarnya Permendagri No. 39 Tahun 2007, maka “politik kewangsaan Pagaruyung” mendapat tempat dalam praktik sosial politis di Sumatera Barat. Di samping itu, Istana Pagaruyung muncul sebagai pusat informasi adat, budaya, dan sejarah, dan bahkan menjadi identitas terkait budaya Minangkabau yang adiluhung yang ikut menyumpang bagi kebudayaan nasional. Fenomena “kebaruan” di lingkungan keturunan Kerajaan Pagaruyung kontemporer tersebut disebut Klinken sebagai upaya “penggalian kembali” entitas kerajaan tersebut yang sudah lama hilang, bahkan sejak runtuhnya kerajaan Pagaruyung setelah Perang Paderi (1803-1837), yang berimbas kepada “pelenyapan” kaum
9 bangsawan Pagaruyung (Klinken, 2010:169), yang dikenal dengan peristiwa “Koto Tangah” pada tahun 1809. Dalam persitiwa tersebut, Yang Dipertuan Minangkabau Sultan Muningsyah terpaksa hidup di daerah pengungsian di Kuantan (Mansoer, dkk., 1970: 124; Radjab, 1964). Ketika Belanda sudah berkuasa di Minangkabau, Sultan ditawari Belanda untuk kembali menduduki singgasananya, namun Sultan Muningsyah menolak tawaran itu. Kedudukan Raja Pagaruyung baru ada lagi, setelah Belanda Mengangkat Sultan Alam Bagagarsyah menjadi “raja” Pagaruyung atau Hoofdregent Minangkabau. Tingkatan jabatan itu pun kembali diturunkan Belanda menjadi hanya Regent van Tanahdatar (Asnan, 2008: 11). Maka sejak itu, praktis apa yang digambarkan dalam kata pusaka orang tua-tua dahulunya, yaitu ”Biang akan tembus, genting akan putus, keputusan tertinggi terpulang kepada Raja Alam di Pagaruyung”, tidak berfungsi apa-apa lagi (Hamka, 1982, 153). Hal ini tentu saja mengecewakan Sultan Alam Bagagarsyah, dan menyatukan kembali orang Minangkabau yang terpecah antara kelompok paderi dan non-paderi untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Akibatnya, Sultan Alam Bagagarsyah ditangkap Belanda, dan cerita tentang aktivitas pewaris kerajaan pun menghilang di pentas sejarah. Baru kemudian muncul lagi pada era kemerdekaan tahun 1970, ketika pembicaraan terkait pemikiran perlunya Alam Bagagarsyah menjadi pejuang bangsa, sampai kemudian hadirnya Taufik Thaib pada tahun 2002 sebagai Yang Dipertuan Pagaruyung kontemporer. **
10 Terkait kepada penggalian kembali kesultanan atau kerajaan oleh kaum intelektual Minangkabau sejak tahun 1970-an itu, maka kehadiran hasil penelitian Zusneli Zubir dan Undri ini tentu punya kerberartian tersendiri. Secara fenomenologis, judul “Sejarah Pagaruyung” yang disematkan oleh penulisnya menampakkan realitas perjalanan kerajaan itu jauh di kelampauan, sekaligus memberi makna, baik bagi masyarakat (khususnya blok historis Pagaruyung), pemerintah, maupun untuk dunia referensi tertulis atau dunia tulis menulis di Sumatera Barat. Artinya Zusneli Zubir dan Undri telah membuat sejarah dalam upaya menghadirkan kembali Kerajaan Pagaruyung itu ke pentas sejarah dan memperkaya semangat intelektualisme di Sumatera Barat. Kedua penulis termasuk orang yang kreatif dan produktif dalam melahirkan berbagai artikel dan buku. Oleh sebab itu, karyanya ini dapat dianggap sebagai sumbangan konkrit mereka di bidang sejarah. Penelitian mereka menjadi berarti karena selama ini cerita tentang Pagaruyung tidak banyak dikenal masyarakat, dan kalau toh ada, lebih banyak tersebar dan terpenggal pada beberapa karya yang tidak bersifat komprehensif. Hal ini pula yang menjadi latar belakang kedua penulis meneliti kembali sejarah kerajaan Pagaruyung (lihat Bab I). Pada bagian pertama laporan hasil penelitiannya itu, kedua penulis juga ingin meyakinkan pembaca, bahwa penelitiannya berbeda dengan para peneliti terlebih dahulu, salah satu bentuk perbedaan itu adalah pengungkapan Kerajaan Pagaruyung dan kerajaan-kerajaan dalam panji Kerajaan Pagaruyung. Dua hal itu menjadi titik berangkat untuk menghadirkan sejarah kerajaan ini kembali dalam khasanah kesejarahan di Sumatera Barat. Zusneli Zubir dan Undri, peneliti dan penulis dari BPNB sesungguhnya punya latar belakang keilmuan sejarah. Sebagai sejarawan mereka telah berupaya mengumpulkan berbagai sumber lokal, dokumen-dokumen dan publikasi- publikasi yang berguna bagi
11 penelitiannya. Rentang waktu yang diambil dalam perspektif jangka panjang, muai dari kehadiran Adiyawarman di Sumatera sampai kepada Sultan Alam Bagagarsyah, yang pada dekada pertama tahun 2000-an pernah diusulkan untuk memperoleh gelar “pahlawan nasional” oleh masyarakat Tanah Datar bersama pemerintah. Dengan demikian, karya Zusneli Zubir dan Undri memperlihatkan kepada pembaca sebagai sebuah potret umum dari peran tokohtokoh garis keturunan kerajaan dalam sebuah sistem yang dibangun Pagaruyung. Paparanya mengalir dalam logika penusisnya sendiri. Hal ini masuk akal juga, sebab untuk mengenal dinamika yang berkembang dalam abstraksi pemikiran orang tentang Pagaruyung masa kini, tidak bisa tidak harus mengembalikannya kepada perjalanan sejarah dan peran-peran yang pernah dipraktikkan oleh kerajaan itu pada masa lalu. Bagaimanakah perjalanan Pagaruyung sebelum dan sesudah perkembangan Islam di Minangkabau ? Hal ini pokok persoalan yang hendak dicarikan jawabannya oleh Zusneli Zubir dan Undri. Jawaban itu ditempatkan dalam bagian kedua, yang memperlihatkan tentang kejayaan Pagaruyung, terutama masa Adityawarman. Kerajaan Pagaruyuang dianggap sebagai yang diutamakan, bukan yang menentukan sejak awal kampuang dan nagari merasa berasal dari Pagaruyuang, yakni Pariangan Padang Panjang. Malah ada yang berpendapat, raja Adityawarman di Pagaruyuang tidak pas, karena dia tidak murni Minangnya. Hubungan dengan Pagaruyung bukan hubungan takluk tetapi sebagai hubungan anggota keluarga yang jauh. Bagi daerah rantau, di luar Luhak nan Tigo, hubungan itu akan terasa lebih unik, karena di daerah yang baru mereka mengembangkan permukiman baru
12 yang mereka sebut sebagai kerajaan, pada hal sebenarnya di daerah Luhak, itu hanyalah merupakan nagari biasa. B. Masuknya Islam ke Minangkabau Beragam pendapat tentang awal mula Islam tersebar di Minangkabau. Buya Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam, misalnya, menyebutkan, pada 684 koloni Arab di pesisir barat Sumatra sudah terbentuk. Pendapat lainnya datang dari PM Holt yang menyebut, perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman, setelah masuknya dakwah agama ini ke Aceh pada abad ke-14. Adapun disertasi Amir Syarifuddin untuk IAIN Syarif Hidayatullah (1982) mengungkapkan tiga tahap Islamisasi di Minangkabau. Tahap pertama berlangsung melalui jalur perdagangan yang terjadi antara penduduk lokal dan para pelaut Muslim asal Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka tidak hanya berniaga, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam. Bahkan, sebagian di antaranya menikah dengan perempuan setempat. Islam dinilai berkesesuaian dengan falsafah adat Minangkabau yang memang sudah mengakar lama saat itu. Tahap kedua berlangsung sekira abad ke-15 di sekitar pesisir barat Minangkabau. Kali ini, dakwah Islam terjadi dengan perantaraan para saudagar Aceh. Memang, daerah di ujung Pulau Sumatra itu lebih dahulu menerima risalah Islam. Pada tahap inilah dakwah Islam berkembang pesat dan lebih sistematis dalam menjangkau seluruh penduduk Minangkabau.
13 Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan Islam dari daerah rantau (pesisir) ke darek (dataran tinggi). Mengutip Holt, kaum darek lebih belakangan dalam menerima Islam karena di sanalah para pemangku adat memegang peran dalam akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha (Jawa) yang diinisiasi Kerajaan Pagaruyung. Pergerakan dakwah dari pantai ke pedalaman ini dikiaskan dengan ungkapan, “Syara’ mandaki, adat manurun.” Artinya, penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi. Buku Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan (2017) menjelaskan kedatangan Islam dari dua daerah pesisir (barat dan timur Sumatra) terjadi pada tahap ini. Dari pantai sebelah timur Minangkabau, ada Kerajaan Kuntu. Adapun dari pantai barat Minangkabau, melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang salik Tarekat Shatariyah dan pernah berguru pada mufti Kerajaan Aceh Syekh Abdur Rauf as-Singkili. Pada masa pemerintahan Ananggawarman (anak Aditiawarman, sang pendiri Kerajaan Pagaruyung), pengaruh Hindu-Buddha mulai pudar. Hal ini seiring dengan melemahnya Majapahit di Pulau Jawa. Dominasi Majapahit digantikan pengaruh Kesultanan Demak. Namun, Majapahit di bawah pimpinan Wikramawardhana (menantu Hayam Wuruk) sempat menyerang Pagaruyung, meski pada akhirnya kalah. Lokasi pertempuran itu kemudian dinamakan sebagai Padang Sibusuk. Nama untuk daerah yang sekarang menjadi bagian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat, itu menandakan banyaknya mayat membusuk dari korban jiwa yang jatuh bergelimpangan di sana. Sementara mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi Muslim, Islam mulai dikenal kalangan istana
14 Pagaruyung sejak abad ke-17. Dalam Tambo dijelaskan, raja pertama yang memeluk agama ini bergelar Sultan Alif. Dengan demikian, muncul lembaga baru yang disebut Raja Ibadat sebagai perimbangan daripada Raja Adat yang mengurus persoalan tradisi dan Raja Alam sebagai eksekutif pemerintahan. Ketiga lembaga itu dihimpun dalam Rajo Nan Tigo Selo. Di bawahnya terdapat lembaga Tuan Kadi dan Malin. Dasar pengaturan masyarakat Minangkabau pun bertransformasi. Sebelum kedatangan Islam, filsafat adat Minangkabau mengambil acuan dari ketentuan alam. Para cerdik cendekia mengamati alam, menemukan hukumhukum alam, untuk kemudian dipetik hikmahnya. Setelah Islam diterima, adat Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan agama, yakni sesuai Alquran dan Sunah. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Pepatah “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” merupakan sintesis dari oposisi biner tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntunan agama (syara’/syariat). Seorang pemuka adat mesti seorang Muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, seorang ulama harus memahami adat Minangkabau secara komprehensif. Pemaknaan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” telah melalui proses yang amat panjang. Maka dari itu, sampai saat ini pun sulit memisahkan antara adat dan agama dalam kultur masyarakat Minangkabau. C. Persinggungan Islam dengan Adat Minangkabau Minangkabau adalah suatu lingkungan adat terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. Minangkabau lebih cenderung mengandung makna sosial kultural, sedangkan Sumatera Barat lebih cenderung bermakna
15 geografis administratif. Dari segi sosial budaya, Minangkabau melampaui jauh teritorial Sumatera Barat sekarang.3 Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau berada dalam geografis Sumatera Barat. Penulis menggunakan term Minangkabau dalam penulis kajian ini karena penulis menilai kedekatan masyarakat adat dengan ajaran Islam identik dengan istilah Minangkabau, bukanlah Sumatera Barat. Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum masuknya Hindu dan Budha.3 sebelum datangnya pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah menemukan bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh.4 Oleh sebab itu, kebudayaan yang datang dari luar tidaklah mempengaruhinya secara mudah. Penerimaan kebudayaan dari luar akan diseleksi dan mana di antaranya yang bertentangan dengan dasar falsafah adat tidak akan dapat bertahan di Minangkabau.5 Secara tidak langsung, dapat kita cermati bahwa pergumulan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau sampai pada bentuk akhirnya merupakan bentuk murni dari integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, agama Islam sudah mulai memasuki Minangkabau. Namun pada waktu itu perkembangan Islam di Minangkabau masih boleh dikatakan merupakan usaha yang kebetulan saja, karena adanya pedagang-pedagang yang beragama Islam datang ke Minangkabau. 3 Nasrun, Dasar Filsafat Adat Minangkabau (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 13 4 Sidi Gazalba, Konflik Antara Adat, Agama dan Pengaruh Adat (Padang: Seminar Islam di Minangkabau, 1969), 3. 5 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Desertasi UIN Jakarta, 1982), 245.
16 Pengaruh Islam pun hanya terbatas pada daerah-daerah yang didatangi oleh pedagang- pedagang Islam, yaitu di sekitar kota-kota dagang di pantai Timur Sumatera. Masuknya agama Islam itu ada yang secara langsung dibawa oleh pedagang Arab dan ada yang dibawa oleh Pedagang India atau lainnya, artinya tidak langsung datang dari negeri Arab.6 Perkembangan yang demikian berlangsung agak lama juga, karena terbentur kepentingan perkembangan Politik Cina dan Agama Budha. Sejak abad ke-13 Masehi, masyarakat Minangkabau telah mengalami rangkaian goncangan dan perubahan sosial, yang secara mendasar telah mempengaruhi sistem nilai dan tatanan kelembagaan masyarakat yang berbasis nagari. Agama Hindu dan Budha yang dianut oleh keluarga kerajaan-kerajaan Minangkabau lama selama berabadabad sejak abad ke-13 tersebut tidak banyak berpengaruh kepada masyarakat Minangkabau, yang tetap berpegang pada adat Minangkabau, yang berpedoman pada ajaran alam takambang jadi guru. Berbeda dengan agama Hindu dan Budha tersebut, agama Islam yang masuk dalam abad ke-16 Masehi secara bertahap dianut oleh masyarakat Minangkabau, dan tumbuh sebagai faktor penting dalam perkembangan sejarah dan kebudayaan Minangkabau dalam abad-abad berikutnya. Namun, pada mulanya ada perbedaan ajaran antara adat Minangkabau dan agama Islam khususnya dalam masalah hukum kekerabatan dan hukum waris telah menyebabkan timbulnya serangkaian masalah dalam hukum perdata, yang memerlukan penyesuaian mendasar dalam kaidah hukum serta kelembagaan sosial. Oleh karena masyarakat Minangkabau tidak mempunyai tatanan 6 Duski Samad, “Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika, Perubahan dan Kontinuitasnya”, Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin (Juli 2003), vol 6, no. 2, 120.
17 kelembagaan di atas tingkat nagari, maka rangkaian goncangan dan perubahan sosial tersebut hanya diselesaikan secara lokal, dan belum pernah dikonsolidasikan secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan terencana. Abad ke-19 Masehi adalah abad yang paling menentukan dalam sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Dalam abad ini bukan saja telah terjadi rangkaian upaya pemurnian dan pembaharuan terhadap akidah dan pengamalan adat dan syarak, tetapi juga telah terjadi campur tangan kaum kolonialis Hindia Belanda yang mengadu domba kaum adat dan kaum agama, yang sama-sama menganut agama Islam. Setelah mengalami konflik berkepanjangan yang disusul oleh perang saudara yang dahsyat antara tahun 1803 sampai tahun 1821, dan dilanjutkan dengan Perang Minangkabau antara tahun 1821 sampai tahun 1838 untuk menghadapi kolonial Hindia Belanda, pada tahun 1832 Tuanku Imam Bonjol memberikan fatwa ishlah yang menjadi dasar untuk pengembangan Ajaran Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, 7Syarak Mangato Adat Mamakai. yang kemudian dilengkapi dengan Alam Takambang Jadi Guru- sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau. Fatwa Tuanku Imam Bonjol ini kemudian dikukuhkan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar.8 Peristiwa ini merupakan titik klimaks proses integrasi nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya Minangkabau. 7 Sebuah ulasan singkat padat tentang sejarah konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” ini dapat dilihat dalam Gusti Asnan, Kamus Sejarah Minangkabau, (Padang: PPIM, 2003), 8-10. 8 Duski Samad, “Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika, Perubahan dan Kontinuitasnya”, Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin (Juli 2003), vol 6, no. 2, 121.
18 Kesepakatan antar ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu diperkuat rapat urang ampek jinih9 yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bulan Juli 1968. Eksistensi penjajahan kolonial Hindia Belanda yang melancarkan politik adu domba dan politik tanam paksa, yang disusul oleh dua kali perang dunia, dua kali perang kemerdekaan, serta serangkaian konflik dalam negeri yang berkepanjangan, maka nilai dasar dan ajaran adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah tersebut belum sempat terhimpun dan disatukan secara terpadu dalam suatu dokumen yang disahkan bersama oleh masyarakat Minangkabau. Dengan adanya hubungan timbal balik adat dan gama dalam kebudayaan Minangkabau yang kemudian dilengkapi dengan dibangunnya institusi keagamaan yang diterima luas dalam struktur masyarakat adat maka kemudian ia dapat mendorong dinamika keagamaan masyarakat Minangkabau yang berjalan dengan cepat dan mendasar. Pada abad ke-20, masyarakat Minangkabau telah aktif dan ikut serta, baik dalam pergerakan kemerdekaan nasional seperti halnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun dalam 9 Urang ampek jinih adalah istilah bagi empat fungsional adat dalam suatu suku di Minangkabau, terdiri dari; penghulu, manti, malin dan dubalang. Mereka bertanggungjawab dalam pembinaan masyarakat sukunya. Penjelasan lebih lanjut lihat Alirman Hamzah, “Urang Ampek Jinih”, Ensiklopedi Minangkabau, ed. Duski Samad (Jakarta: Gebu Minang, 2003). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alirman Hamzah, “Surau dan Pembaharuan Islam: Gelombang Pertama di Minangkabau”, Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin (Juli 2003), vol 6, no. 2, 143.
19 pembelaan negara menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Baik sistem hukum nasional maupun instrumen hukum internasional hak asasi manusia pada dasarnya menghormati, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi hak suku bangsa dan masyarakat hukum adat. Pengakuan konstitusional terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia ini tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara. POLITIK DESENTRALISASI, FILOSOFI ADAT BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KITABULLAH & PERDA BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN SOLOK Pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam perkembangan selanjutnya diamandemen dengan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan tanggapan dan jawaban Pemerintah terhadap desakan demokratisasi dan pembaharuan sistem hukum Indonesia sejak bola reformasi mulai digulirkan pada tahun 1998.10 Pasca kelahiran regulasi tersebut, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, mulai dari gegapnya pemilihan kepala daerah hingga hingar-bingar membentuk identitas daerah masing-masing. Kebijakan desentralisasi tersebut berimbas pada beberapa Kabupaten, Kota atau bahkan Propinsi di Indonesia yang penduduknya dominan beragama Islam yang juga tidak menutup kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor lainnya mulai menuntut pemberlakuan syari’at Islam secara formal untuk diimplementasikan pada masing-masing daerah itu. 10 Muhammad Fadhly Ase, Mengkaji Ulang Perda Bermuatan Syari’ah: Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif. Penulis adalah hakim pada Pengadilan Agama Kisaran.
20 Selanjutnya, lahirlah beberapa Peraturan Daerah (Perda)11 yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam, sehingga Perdaperda tersebut sering diistilahkan dengan sebutan Perda bermuatan syari’ah, di mana sedikitnya 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia telah memberlakukannya, ditambah dengan beberapa Kabupaten / Kota lainnya juga menghendaki penerapan perda serupa yang kini rancangannya sedang digodok oleh badan eksekutif dan legislatif daerah. Regulasi tentang pemerintahan daerah membentuk kecenderungan produksi Perda di seluruh wilayah Indonesia meningkat dalam konteks Sumatera Barat, salah satu kebijakan daerah yang dikembangkan adalah kembali menerapkan bentuk pemerintahan nagari12 . Produktivitas Perda itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralistis menuju desentralistis. Penataan kembali hubungan kuasa ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan tentang peran para pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. 11 Harus diakui bahwa regulasi otonomi daerah membuka harapan sekaligus peluang tumbuhnya prakarsa, kreativitas dan sekaligus diskresi kalau tidak hendak dikatakan kebebasan bagi daerah. Peluang ini harus ditanggapi secara positif oleh siapa saja, oleh Pemerintah, oleh Provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat. Tanggapan positif diperlukan juga diantaranya untuk menghindari kembalinya pendulum ke arah sentralisasi. Tetapi kecermatan dan ketelitian tetap diperlukan justru untuk menyempumakan kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi. Sudarsono Hardjosoekarto, Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam http://downloadjurnal.blogspot.com/2008/03/hubungan-pusat-dan-daerah- dalam.html, akses tanggal 20 April 2021, 11:32 WIB. 12 Nagari dalam konsep tradisional Minangkabau dipahami sebagai satu kesatuan adat, ulayat di Sumatera Barat, atau semacam republik mini yang pernah dikenal dalam sejarah Yunani Kuno. Akan tetapi Nagari dalam pengertian administratif kemudian dipahami sebagai pemerintahan terendah seperti halnya desa di Jawa, Nanggroe di Aceh, Marga di Tapanuli, kampong di Palembang dan sebagainya.
21 Pada penetapan kembali inilah interaksi budaya (dalam bentuk agama, adat dan sebagainya) dan politik saling mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini bisa menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan, tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang bermain di dalamnya. Selain untuk keperluan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan dalam pengertian geografis, dengan kembali pada sistem pemerintahan ber-nagari, juga diharapkan the land of Minangkabau, dengan filosofi adat Minangkabau yakni adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah di mana nagari-nagari menjadi lebih berdaya dengan diperankannya kembali ninik mamak alim ulama, cadiak pandai selaku kontrol sosial di tengah masyarakat, namun juga identitas “ke- Islam-an” dapat diwujud-nyatakan. Perdebatan kemudian muncul nagari model apa dan kapan yang kemudian akan dirujuk, karena sistem pemerintahan nagari telah mengalami dinamisasi, misalnya bentuk pemerintahan nagari sebelum datangnya pendatang asing, seperti Islam, Barat, nagari zaman Orde Lama, atau nagari pada masa Orde Baru. Persoalan lainnya yang kemudian muncul, pada satu sisi ada tuntutan menggebu bagaimana Sumatera Barat dalam pengertian Minangkabau tetap menjadi otentik, karena di Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Solok khususnya adalah daerah di mana telah secara turun-temurun telah terjadi, “kedekatan” antara adat dan tradisi lokal dengan agama sangat kuat. Dalam banyak hal sulit dipisahkan walaupun mudah dibedakan. “kedekatan” ini cukup “mengikat” dan “menyatu”. Agama menjadi tergantung pada adat atau tradisi setempat, sebaliknya –adat atau tradisi mendapatkan “muatan” agama, sehingga dalam beberapa kasus di beberapa daerah tertentu, dimana keduanya “menyatu”,
22 sikap adat atau tradisi menjadi sama dengan sikap agama. ASPEK POLITIK HUKUM & MATERI HUKUM Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf al-Quran Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin disahkan oleh Bupati Solok yang pada saat itu dijabat oleh Gamawan Fauzi pada tanggal 27 September 2001 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Kebijakan tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan seperti yang tertera dalam konsideran naskah Perda tersebut. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengesahan Perda tersebut dikarenakan masih banyak generas muda yang tidak mampu membaca huruf al-Quran, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan alQuran oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah–, untuk ikut mencerdaskan kehidupun bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya, serta sebagai salah satu usaha efektivitas tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya. Dalam kaidah kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya Perda, lazimnya ditujukan untuk mengatur kepentingan umum yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai tidak saja kolektif tetapi juga individual yang harus dipertimbangkan sebagai norma dasar kehidupan bersama. Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (matchstaat). Berdasarkan prinsip negara hukum seperti
23 itu sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dalam hal ini harus diartikan sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Karena itu pelaksanaan politik hukum perundang-undangan tidak boleh menghadirkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak boleh hanya untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa. Untuk dapat menjamin hal ini, maka negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechsstaat, tetapi demokratische rechsstaat (democratic rule of law). Hal tersebut terefleksikan dalam konstitusi Republik Indonesia yang juga dimaktubkan dalam bunyi sila pancasila. Secara teoritis suatu kebijakan publik diproyeksikan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan bukan masalahmasalah privat. Masalah dalam konteks kebijakan publik berarti adanya kondisi dan situasi yang secara formal menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga perlu dicari cara-cara penanggulangannya.13 Sehingga, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa munculnya suatu kebijakan bertujuan untuk menampung dan merupakan sebuah ketentuan yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Tidak semua masalah yang muncul dalam kehidupan manusia dapat dijadikan sebagai dasar kelahiran suatu kebijakan publik. 13 Pudjo Soeharso, Pro-Kontra Implementasi Perda Syari’ah (Tinjauan Elemen Masyarakat), al-Mawarid XVI (2006), 233.
24 Hanya masalah publik lah masalah-masalah yang tidak dapat diatasi secara pribadi yang dapat dipergunakan sebagai dasar perumusan suatu kebijakan. Persoalannya, apakah moralitas sebagai basis pergulatan implementasi perda bemuatan Syariat Islam merupakan masalah privat atau publik? Pertanyaan berikutnya adalah apakah persoalan moralitas antara satu masyarakat dengan masyarakat lain atau individu dengan individu lainnya layak dinilai sebagai masalah bersama (common problems) dan karenanya menjadi persoalan publik yang perlu dicarikan pemecahannya melaiui kebijakan publik. Salah satu kebijakan publik pada tataran daerah adalah Perda. Kemunculan Perda ini sudah barang tentu bersinggungan dan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan yang hendak diakomodir oleh daerah tersebut. Kemunculan Perda bernuansa syari’ah menjadi sangat menarik untuk dicermati tidak hanya karena menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi juga ide-ide utama yang memunculkan Perda tersebut. Perda sebagai sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik yang dapat saja dilatar- belakangi oleh idealisasi politik pembuat kebijakan pada saat itu.22 Pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu
25 ISLAM MINANGKABAU DAN GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN A. Gerakan Pemurnian Tuanku Nan Renceh Diakhir abad ke 18 sebelum kedatangan Belanda ke Tilatang Kamang, keadaan masyarakat Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sangat kental akan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, nilai-nilai adat sangat dipertahankan dan dipatuhi oleh masyarakat, adat sangat mengikat seseorang dalam bertingkah laku dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kamang membagi kelompoknya dalam beberapa suku yang berbeda tiap kelompok, mereka tersebar diberbagai macam wilayah dan ada juga yang di rantau. Walaupun ada yang di rantau, tiap-tiap suku mempunyai sistem kekerabatan yang erat, bahkan seorang laki-laki tidak boleh mengawini
26 perempuan yang sesuku dengan dia. Tiap-tiap suku memiliki penghulu, penghulu dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama dari para anggota yang bertugas menjaga, membela, dan mengurusi kepentingan kaumnya. Penghulu dianggap sebagai yang dituakan dalam suatu kaum, di tiap kampung orang yang sesuku tunduk kepada penghulunya dan tiap kaumnya tidak mau tunduk dan menurutkan perintah orang lain, kecuali yang datang dari penghulunya. Penghulu atau yang disebut juga dengan datuk memegang erat pemerintahan di kampung, pemerintahan dikendalikan melalui rapat-rapat kepala suku, tiap-tiap kepala suku berhak memilih kepala negeri. Keputusan yang berhubungan dengan penduduk kampung diambil dari rapat penghulu yang diadakan di Balairung. Datuk-datuk sangat berpengaruh dalam rapat dan dalam pergaulan hidup kampungnya, mereka sangat dihormati dan dihargai dalam masyarakat, namun datuk hanya berpengaruh jika berada di kampungnya, apabila telah berada diluar kampung mereka tidak berpengaruh sama sekali. Datuk-datuk seringkali mengadakan musyawarah bersama guna menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan mufakat yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, keputusan datuk dianggap sebagai keputusan terakhir jika memang seseorang yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga dapat dikatakan keputusan datuk-datuk sangatlah mutlak dan tidak dapat diubah. Kerapatan adat semakin berpengaruh besar dalam masyarakat, para datuk semakin memijakkan kuasanya, sehingga kuasa datuk pun tidak dapat terpatahkan lagi, lama-kelamaan datukdatuk sering melakukan penyimpangan, terkadang keputusan yang
27 diambil hanya untuk kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan akibatnya, mereka yang keturunan para datuk juga ikut bersenangsenang dan berpoya-poya dengan kekuasaan yang dimiliki dan diwarisi dari para datuk-datuk mereka terdahulu, mereka yang disebut bangsawan hidup dijamin oleh harta-harta dan tanah warisan yang dimiliki para bangsawan tidak perlu mengurusi sawah maupun ladang karena telah ada yang mengerjakannya yaitu, para anak buah dan budak-budak yang selalu patuh akan perintah pemimpinnya. Para anak buah dan budak-budak biasanya berasal dari rakyat kebanyakan yang setiap saat dapat diperintah maupun disuruh oleh datuk maupun para ninik mamaknya. Kaum bangsawan pun selalu menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang dan berpoya-poya dan melakukan permainan seperti pergi ke gelanggang menyabung ayam, berdadu, dan berjudi. Setiap hari diadakan gelanggang disetiap kampung bergantiganti. Hari ini kampung anu, besoknya kampung lain lagi, demikian seterusnya. Bila disuatu kampung diadakan gelanggang penyabungan, maka pemuda-pemuda, juara hulubalang, dan datukdatuk dari kampung-kampung disekelilingnya datang berduyunduyun, membawa ayam jantan bedan makanannya bedan uang taruhan, yang tua-tua ada pula yang membawa ketitiran atau puyuh, yang akan diadu dengan ketitiran dan puyuh dari datuk-datuk kampung lain, yang berjudi main judi, yang berambung ramailah berambung. Biasanya penyabungan itu diadakan didepan balairung, yang telah dihiasi dengan gaba-gaba, merawal, bendera, bungabungaan dan daun-daunan. (Muhammad Radjab, 1964:9)
28 Biarpun penduduk Minangkabau sampai kemasa itu telah satu setengah abad memeluk agama Islam, tetapi belum dapat melemahkan pegangan mereka jang erat kepada adat, kebiasaan dan organisasi sosialnja. Biarpun tiap upatjara agama dilakukannja, batinnja tetap setia kepada tradisi jang sudah berabad-abad mempengaruhi djiwanja dan pandangan hidupnja. Dan djangan pula dilupakan, bahwa berabad-abad sebelum Islam datang, mereka memeluk agama Buddha dan Hindu. Pengaruh agama ini tidak dapat dihapuskan selama masa pendek sadja. Disuruh sembahjang dan puasa, mereka lakukan seperti mesin kerdja, bahkan mereka katanja sangat memuliakan Nabi Muhammad. Tetapi kanjataannya, jang setia kepada Nabi dan Alkuran hanja guru-guru agama, lebai, bilal, garim dan orang siak jang diam disurau dan dimesdjid. Buktinja, aturan- aturan sosial dan tjara hidup jang disuruhkan oleh alkuran tidak diperaktekkan. Jang berlaku hanjalah kehendak adat, dan kesepakatan para penghulu, jang sebenarnja lebih patuh dari pada perintah Islam.(Muhammad Radjab, 1964:11- 12) Keadaan masyarakat semakin hari semakin menyimpang, norma-norma agama juga semakin ditinggalkan, tradisi turuntemurun seolah telah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan. Himbauan para ulama untuk patuh pada ajaran agama dan mempedomani agama sebagai petunjuk hidup sehari-hari seolaholah tidak dihiraukan masyarakat, himbauan tersebut hanya didengarkan ketika dalam masjid dan jika telah selesai mereka akan kembali pada kebiasaan lama. Melihat keadaan masyarakat yang telah jauh menyimpang seorang ulama di Kamang yang bernama Abdullah atau yang akrab disapa Tuanku Nan Renceh berfikir untuk melakukan suatu gerakan perubahan yang dapat merubah sikap dan tradisi masyarakat yang
29 telah menyimpang dengan cara kekerasan, sebab dengan lunak rasanya tidak berhasil, karena pengaruh buruk telah merajalela dan mendalam di tengah-tengah masyarakat. Tuanku Nan Renceh merupakan seorang tokoh ulama dari Kamang, beliau dilahirkan di Desa Bansa, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tahun 1772. Beliau merupakan seorang ulama yang gigih dan ulet dalam menyiarkan agama Islam tak jarang beliau bersikap keras kepada siapa saja yang melanggar aturan agama Islam. Tuanku Nan Renceh merupakan salah satu murid dari Tuanku Nan Tuo seorang ulama agama yang arif dan bijaksana, beliau tinggal di Cangkiang, Empat Angkat di kaki gunung Singgalang dan Merapi. Ajaran agama yang diajarkan Tuanku Nan Renceh dengan Tuanku Nan Tuo sangat berbeda, Tuanku Nan Tuo menyiarkan agama melalui cara-cara yang lembut dan tanpa paksaan. Keberadaan Tuanku Nan Tuo dalam mengembangkan syariat Islam sama sekali tidak digubris oleh masyarakat kampung sekitar, keadaan masyarakat semakin jauh menyimpang dari normanorma agama, berbuat seenaknya bahkan telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dan tidak diberi hukuman, terlebih para bangsawan dan datuk-datuk seperti tidak tersentuh hukum dan bebas berkuasa. Penyimpangan sosial dan kekuasaan datuk yang merajalela menyebabkan semakin lemahnya norma agama disekitar, agama seringkali diacuhkan dan kepuasan duniawi semakin di banggabanggakan masyarakat pada saat itu. Melihat keadaan masyarakat yang telah jauh menyimpang membuat Tuanku Nan Renceh berfikir untuk melakukan suatu gerakan perubahan baru yang dapat merubah sikap dan tradisi
30 masyarakat yang telah menyimpang dengan cara kekerasan, sebab dengan lunak rasanya tidak berhasil, karena pengaruh buruk telah merajalela dan mendalam di tengah-tengah masyarakat. Tuanku Nan Renceh pada awalnya mengajak Tuanku Nan Tuo selaku guru untuk ikut melaksanakan ajaran agama Islam melalui kekerasan, tetapi Tuanku Nan Tuo selalu menolaknya dan tetap menjalankan syiar agama melalui cara-cara yang lembut dan tanpa paksaan, melihat tidak ada ketertarikan dari sang guru maka Tuanku Nan Renceh pun membentuk kelompok ulama yang seiring dengan beliau dan disebut juga dengan Harimau Nan Salapan, dinamakan Harimau Nan Salapan karena mereka yang beranggotakan delapan orang. Tuanku Nan Renceh mengajak Tuanku-Tuanku di Luhak Agam untuk membentuk persekutuan melawan kaum adat. Delapan orang ulama itu adalah: "Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau. Mereka mendapat julukan "Harimau Nan Salapan", karena tindakantindakannya yang keras. (Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, 1992:170) Gerakan Harimau Nan Salapan inilah yang nanti merupakan awal dari gerakan perubahan bagi masyarakat Tilatang Kamang dimana Tuanku Nan Renceh merupakan ketua atau salah satu yang terpenting dalam gerakan perubahan tersebut. Latar Belakang Tuanku Nan Renceh Tuanku Nan Renceh dilahirkan tahun 1772, di desa Bansa, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. ayahnya bernama Dt. Mangkudun dari suku Pisang, dan ibunya bernama Rachmah dari suku Koto. Tuanku Nan Renceh bukanlah nama yang
31 sebenarnya, nama aslinya adalah Abdullah. Gelar Tuanku Nan Renceh di dapat berkat keuletan dan kegigihannya dalam mempelajari ilmu agama dibeberapa surau di kampung-kampung dan berhasil menamatkan pendidikan agama di Ulakan Pariaman. Dalam sistem keagamaan pada masyarakat Minangkabau, terutama pada pemberian gelar, ada beberapa tingkat gelar yang dapat diperoleh seseorang apabila dia telah mencapai suatu prestasi dalam mempelajari ilmu agama Islam, pemberian gelar tersebut berguna untuk meningkatkan semangat para santri dalam mempelajari dan memperdalam pemahaman agamanya, dan juga gelar memotivasi seseorang supaya dapat belajar Ilmu agama lebih baik lagi, akan tetapi semakin tinggi gelar seseorang maka akan semakin besar tanggung jawab dalam menyiarkan agamanya. Pendidikan Tuanku Nan Renceh a. Pendidikan di keluarga Pendidikan agama dasar Tuanku Nan Renceh adalah didikan dari orang tua beliau sendiri, yang mana sebagai orang yang taat agama dan guru ngaji juga sesekali menjadi angku qadhi di masjid tentulah sangat paham bagi ayahnya untuk mengajarkan agama yang dianutnya yaitu agama Islam kepada anak-anaknya. b. Pendidikan di lingkungan sekitar Selain mendapatkan ilmu agama di lingkungan keluarga, Tuanku Nan Renceh juga sering mengikuti pelajaran agama tambahan yang di dapat dari berbagai pengajian- pengajian di surau yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.
32 c. Pendidikan di Ulakan Pariaman dan Cangkiang Ampat Angkat Menginjak usia remaja pemahaman agama Tuanku Nan Renceh semakin dalam dan kokoh begitu juga kehausan akan ilmu agama semakin tak terbendung, kegigihan dan semangat dalam mempelajari ilmu agama inilah yang mengantarkan beliau ke Ulakan Pariaman suraunya Syekh Burhanuddin yang beraliran Tharikat Syattariyah dengan pengajiannya tassauf. Pelajaran itu didapatkan ketika belajar dari Syekh Abdurrauf di Aceh dan juga Syekh Ahmad Qusyasyi di Madinah. Kondisi Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat Sebelum Munculnya Gerakan Pemurnian Agama Tuanku Nan Renceh. "Di akhir abad ke delapan belas terdapatlah kemunduran semangat dan jiwa alam Minangkabau. Kekuasaan raja di Pagaruyung telah lama mundur. Dalam setiap negeri terdapat kelesuan. Penghulu-penghulu dan anak raja-raja tidak lagi memperhatikan adat yang sebenarnya adat, yaitu "hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditopang" tidak diperhatikan lagi. Adat yang sebenar adat itu ialah syara’. Harta pusaka telah banyak terjual dan tergadai untuk menyabung ayam dan mengadu balam." (Hamka, 1982:11) Tradisi Masyarakat yang Marak Terjadi yang Bertentangan dengan Agama 1. Menyabung Ayam dan Berjudi 2. Mengadu kerbau 3. Mengkeramatkan kuburan 4. Perampokan dan penculikan para pedagang 5. Memepat gigi 6. Menghisap cadu atau madat dan minum tuak
33 Munculnya gerakan Tuanku Nan Renceh Latar belakang pola pikir Tuanku Nan Renceh Semenjak meninggalnya Nabi Muhammad S.A.W, agama Islam dipimpin oleh beberapa khalifah yang diangkat dari beberapa sahabat terdekat nabi yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin Islam menggantikan nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang diangkat menjadi khalifah menjabat dalam beberapa dekade waktu secara bergantian, dan memimpin umat Islam dengan melanjutkan beberapa perjuangan nabi yang pada masa itu belum terwujud. Khalifah yang menjabat setelah nabi antara lain Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib semenjak meninggalnya Ali Bin Abi Thalib mengakibatkan perebutan kekuasaan dalam umat Islam, dan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah berhasil merebut kepemimpinan dan agama Islam terpecah belah menjadi 4 mazhab yang diantaranya: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Sjafi’i, Mazhab Hambali. Negara Darul Islam Minangkabau Bawahan Tuanku Nan Rentjeh 1803 - 1821, adalah ber-agama Islam/Mazhab Hambali Masa Awal Gerakan Tuanku Nan Renceh Melihat betapa gagahnya kelompok wahabi dalam mengembalikan agama Islam berdasarkan Al-quran dan Hadist, Pergerakan pemurnian agama Tuanku Nan Renceh secepatnya digerakkan, Pasukan pergerakan ini dikenal dengan sebutan Hariman Nan Salapan. Antara lain: "Tuanku Nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau." Mereka mendapat julukan "Harimau Nan Salapan", karena mereka yang beranggotakan delapan orang dan dikenal dengan pasukan yang berani dan tindakan-tindakannya yang keras dan radikal.
34 Niat pergerakan ini diperkuat dengan ucapan Tuanku Nan Renceh antara lain: “Orang jang tidak sembahyang, dan tidak menurut perintah AlQuran sebagaimana mestinja, boleh dirampas djiwa dan hartanja, demikian hukum Fikhi.” Udjar Tuanku Nan Renceh (Muhammad Radjab. 1964:19) Syariat Islam yang Coba Diterapkan Berdasarkan Pola Pikir Tuanku Nan Renceh Laskar Padri awal yang didirikan oleh Tuanku Nan Renceh bersama gerakannya Harimau Nan Salapan ini dikenal juga dengan laskar putih karena mereka menggunakan pakaian serba putih, memegang tasbih pada tangannya dan pedang pada sisinya sebagai pertanda bahwa mereka telah memeluk agama yang lurus dan prajurit padri yang menjalankan syariat agama. Bukti nyata ucapan Tuanku Nan Renceh telah nampak dan benar-benar diterapkannya, dalam melancarkan gerakannya Tuanku Nan Renceh tidak kenal ampun terhadap penyimpangan yang dilihatnya, contoh nyata tidak tegas Tuanku Nan Renceh ini antara lain seperti; “siapa jang mentjukur djanggutnja didenda 2 suku; jang memepat giginja didenda seekor kerbau; lutut tidak ditutup didenda 2 suku; perempuan jang tidak menutup mukanja didenda 3 suku; djika perempuan berbantah sesama mereka, masing-masingnja didenda 5 suku; orang tua jang memukul anaknja didenda 2 suku; memandjangkan kuku dihukum dengan memotong kukunja bedan daging udjung djarinja. Memindjamkan wang dengan memungut bunga didenda 5 kupang; meninggalkan sembahyang sekali, didenda 5 suku, dan djika dua kali terus dihukum mati." (Muhammad Radjab, 1964:31)
35 Catatan: 1 suku = 0,5 Gulden Usaha-usaha Penetapan Syariat Islam oleh Tuanku Nan Renceh dan Pengaruhnya Terhadap Kebudayaan Diatas telah disebutkan bahwa tindakan pergerakan-pergerakan Harimau Nan Salapan benar-benar dibuktikan dan dijalankan berdasarkan syariat Islam, oleh sebab itu usaha-usaha berikut yang jelas nyata diterapkan Laskar Tuanku Nan Renceh antara lain: 1. Memanjangkan jenggot dan mencukur kumis 2. Larangan mandi telanjang bagi kaum perempuan dan laki-laki 3. Anjuran meletakkan batu tapakan di depan rumah 4. Laki-laki dilarang memakai emas dan kain sutra 5. Wanita diharuskan menutup aurat dari kaki sampai kepala 6. Keharusan memakai cadar dan berbantah-bantahan 7. Larangan memakan sirih 8. Larangan memepat gigi 9. Membudayakan kembali ke surau dengan memberantas perjudian, perampokan, adu jago, serta maksiat lainnya 10.Wanita tidak boleh menengadah keatas dan melihat kedepan ketika berjalan 11.Sistem pembagian warisan pada kekerabatan Matrilineal
36 Usaha-usaha Lain yang Pernah Dilakukan Tuanku Nan Renceh Semasa Hidupnya Tentara Padri bentukan Tuanku Nan Renceh dikenal tangguh dalam berperang dan mampu merebut beberapa daerah di sekitarnya, perlawanan dengan bangsa Belandapun juga sedikitnya dapat diatasi oleh Laskar Tuanku Nan Renceh, seperti yang terdapat dalam kutipan Sjafnir Aboe Nain (1988:68) antara lain: "Tuanku Nan Renceh memimpin rakyat Koto Baru dengan semangat perang sabil pada saat Belanda menyerang negeri itu. Mereka melakukan perlawanan keras, sehingga Belanda tidak berani menyerang karena banyak korban jatuh di pihak Belanda. Hal ini memaksa Belanda mundur ke Bukittinggi. Penyerangan Belanda ke Kapau juga banyak mendatangkan korban pada serdadu Belanda. Beberapa pucuk meriam Belanda jatuh ke tangan barisan rakyat. Pertahanan rakyat semesta yang dilakukan Padri dengan menggunakan parit-parit dan rintangan alam seperti bukit, lembah dan gunung, sangat menguntungkan kedudukan rakyat Pandai Sikek, Koto Baru, dan Kapau dalam melawan Belanda." B. Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo Meredanya Perang Paderi yang di tandai dengan jatuhnya Bonjol ke tangan Belanda tidaklah berarti bahwa telah selesainya berbagai konflik yang terjadi di Minangkabau. Ketidakpuasan kalangan agama terhadap golongan aristokrasi adat dengan berbagai norma adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kembali mengemuka. Demikian juga konflik pemikiran antara penganut Syatariyah dan Naqsabandiah masih saja menyisakan potensi-potensi pertikaian pendapat di kalangan ulama Minangkabau pada waktu itu.
37 Dalam kondisi ketegangan pemikiran seperti ini, beberapa orang Minangkabau melakukan perjalanan intelektual ke Tanah Arab, ke Mekkah, Madinah dan lainnya, untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin keilmuan agama Islam seperti Fiqh, ilmu alat, tasauf, ilmu hisab/Falaq dan lain-lain. Salah seorang di antara pelajar Minangkabau itu adalah Ahmad Khatib. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang telah pula mengilhami beberapa ulama Minangkabau yangbelajar dengan Syekh Ahmad Khatib, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Syekh Muhammad Thaib Umar. Keempat orang ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib, dan (kecuali Syekh Muhammad Thaib Umar) juga belajar dengan Syekh Taher Jalaluddin. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Kaum Muda, istilah yang dipertentangkan dengan Kaum Tua sebagai kelompok status quo yang bertahan dengan pemahaman tradisional keagamaan hasil ijtihad imam Mazhab yang diterima dari guru- guru mereka, termasuk dari Syekh Khatib sendiri. Pertentangan kedua kubu ini berkembang menjadi polemikpolemik dan perdebatan-perdebatan terbuka. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi kehidupan beragama dalam masyarakat Minangkabau, termasuk kalangan- kalangan ulama itu sendiri. DEFENISI KAUM TUO Dari kalangan para penulis Barat, B.J.O. Schrieke pada tahun 1920 menyebut Kaum Tua dalam bukunya dengan sebutan “de ouderwetsche orthodoxen” (kaum ortodok kolot).14 14 Sanusi Lathief, “Gerakan Kaum Tua di Minangkabau”, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 133
38 Secara umum kaum tuo boleh didefinisikan sebagai ulamaulama tradisional yang berpegang kepada tradisi konservatif atau mempertahankan yang lama. Sesuai dengan pengertian konservatif, ulama-ulama ini sebagaimana biasanya cuma melihat sejarah atau masa lampau sebagai sumber inspirasi atau sesuatu yang harus dipertahankan. Di dalam banyak perkara, mereka lebih suka mengekalkan status quo sesuatu amalan yang telah lama bertapak di dalam masyarakat. Namun, menurut Martin Van Bruinessen, pada masa kolonial, kekhawatiran Belanda cukup besar dengan segala bentuk kegiatan kaum tradisionalis, khususnya mereka yang bergabung dalam kelompok tarekat.15 Justeru itu, pendukung kaum tuo ini dilihat seringkali bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perubahan. Golongan tradisionalis ini seringkali menganggap bahwa kemunduran umat Islam adalah karena mereka menjauhkan diri dari ajaran-ajaran generasi yang lalu, serta memutuskan hubungan tradisi mereka untuk mengikuti arus perubahan yaitu godaan syaitan dari Barat. Kaum Tuo atau dikenali sebagai 'Khalafi' yang berpegang secara umum kepada mazhab Syafi’i berhasrat untuk memudahkan orang awam yang dirasakan kebanyakannya kurang mampu untuk mengikuti kaedah tersebut, lalu mereka mempopulerkan cara taqlid sebagai medium penyatuan dalam masyarakat dan juga ibadah, selain menganugerahkan kemudahan buat masyarakat yang mayoritasnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji secara mendalam hingga ke tahap dalil bagi sesuatu ibadat. 15 Martin Van Bruinessen, Tarekat Naqsabadiyah di Indonesia: Survey Historis , Geografis dan Sosiologis,(Bandung: Mizan, 1992), h. 130