89 Perubahan-perubahan ini berdampak terhadap eksistensi kemampuan sistem matrilineal memberikan perlindungan kepada keturunanya, di mana ketahanan keluarga hanya bergantung kepada kemampuan keluarga inti saja. Dari berbagai perubahan sosial yang telah terjadi, ada satu hal yang masih cukup kuat berdiri pada sistem kekerabatan matrilineal saat ini, yaitu mengenai harta pusaka. Pembagian harta warisan yang menggabungkan antara hukum islam dan adat, sebagai contoh orangtua membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah, selanjutnya rumah tersebut diwariskan dan menjadi milik bersama anak-anak perempuan. Dengan demikian aturan pada harta warisan menjadi harta pusaka keluarga dapat terus dipelihara. Sesuai ketentuan sistem matrilineal harta pusaka rendah yang berasal dari warisan orangtua, berupa rumah, sawah dan ladang dapat dipelihara dan dipertahankan sampai dengan generasi berikutnya maka harta pusaka rendah tersebut dapat menjadi harta pusaka tinggi bagi generasi termuda, sehingga jumlah harta pusaka tinggi setiap generasi akan selalu bertambah.
90 Islam Dalam Struktur Politik Minangkabau Masyarakat Minangkabau relatif masih kuat memegang dan menerapkan adat yang mereka miliki. Adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai normatif- ideologis yang mengatur bagaimana sebuah masyarakat harus menjalankan kehidupannya. Pada masyarakat Minangkabau, adat sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, bahkan sebagian besar diantaranya mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan. Salah satu ajaran adat tersebut tertuang dalam adat lareh, berupa seperangkat nilai-nilai, norma- norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktifitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Lareh itu sendiri berarti ”aliran”, yang mengacu kepada sebuah sistem tentang bagaimana seseorang menata kehidupan masyarakatnya.
91 Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kata lareh ini sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuak nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau, yaitu Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang. Pada masanya, dua datuak ini mencoba membagi wilayah Minangkabau secara adil dan merata kedalam dua sistem yang berbeda, sesuai dengan aliran pemikiran mereka masingmasing, Dua adat lareh tersebut adalah lareh Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuk Katamenggungan, dimana sistem politik yang diterapkan lareh ini cenderung menggunakan pola manitiak dari ateh (menetes dari atas), yang artinya bahwa segala sesuatunya terstruktur secara vertikal (atas - bawah). Sementara lareh kedua yaitu lareh Bodi Caniago dikembangan Datuak Prapatih Nan Sabatang yang lebih menerapkan sistem politik dengan pola mambusek dari bumi (menyembur dari bumi / dari bawah), yang artinya bahwa segala sesuatunya terstruktur secara horizontal (kiri - kanan). Kedua lareh ini, cenderung memperlihatkan perbedaan yang kontras satu sama lainnya. Menurut Maarif sampai sekarang pun, pola yang selalu bersaing antara dua lareh ini tetap bertahan dalam memperebutkan supremasi politik diseluruh Minangkabau. Bahkan, keberadaan adat lareh dengan segala dinamikanya ini, telah berpengaruh pada sistem sosial masyarakat Minangkabau secara keseluruhan, yang tidak saja tercermin dalam sistem sosialpolitiknya tetapi juga bertransformasi dalam berbagai aktifitas kehidupan sosial-budaya, hukum, ekonomi dan politik masyarakatnya. Transformasi dualisme adat lareh dalam kehidupan masyarakat ini, disatu sisi telah membuat masyarakat Minangkabau
92 selalu menunjukkan sifatnya yang “gelisah”44 yang akhirnya menciptakan patologi sosial tertentu (Sa’danoer, 1983), bahkan menciptakan mental disturbance (Mitchell, 1969). Namun disisi lain, ia justru menunjukkan dinamikanya tersendiri. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan potensi persaingan tersebut, justru mampu diatasi oleh masyarakatnya. Artinya dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, sebenarnya ada nilai-nilai budaya tertentu yang mampu mensintesiskan perbedaan ini sehingga potensi konflik yang akan menimbulkan disharmoni dalam masyarakatnya bisa diredam menjadi sesuatuyangsifatnyaharmoni. Kebertahanan adat lareh ini karena di setiap nagari akan mengaplikasi bentuk pemerintahannnya sesuai dengan salah satu adat lareh tersebut, yaitu melalui adat salingka nagari. Artinya setiap nagari secara tegas akan menyatakan dirinya penganut sistem politik Koto Piliang atau penganut sistem politik Bodi Caniago. Namun dalam realitanya, walaupun setiap nagari memutuskan akan menggunakan adat salingka nagari menurut salah satu adat lareh yang ada, namun keberadaan lareh yang laintidak dilarang untuk dipakai sebagai pengayaan adat salingka nagarinya masing-masing. Hal ini disebabkan, karena walaupun terdapat perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu sawah gadang satampang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak berceraian). Oleh sebab itu, akhirnya di setiap nagari cenderung akan terjadi proses ambil mengambil adat lareh yang ada melalui kelompok-kelompok suku dengan aktor-aktor yang ada 44 Amri marzali, Minangkabau Yang Gelisah, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004) hal 35
93 didalamnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara dua lareh yang ada di Minangkabau tersebut, justru membentuk dinamika tersendiri di setiap nagari, yaitu adat yang “membelah menjadi dua (dualisme)” namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai perekat perbedaan antara dua kelompok yang bertentangan tersebut sehingga mampu menciptakan kesatuan yang harmonis, adalah selalu menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai alat utama dalam kehidupannnya. Musyawarah untuk mufakat ini, tidak saja dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan, tetapi juga dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai aktifitas yang mereka butuhkan secara bersama. Dalam konteks ini peranan penghulu terlihat sangat dominan, yang secara adat memang selalu dituntut untuk menciptakan kondisi damai dan tentram dalam masyarakatnya. Disini pola musyawarah yang selalu melibatkan para penghulu sebagai aktor utamannya justru tidaklah berdiri sendiri. Disini keberadaan “orang ketiga” atau “kelompok ketiga” justru menjadi penting sebagai alat penetralisir ketika dua kelompok penghulu ini saling berhadapan dalam setiap musyawarah. Kehadiran “orang atau kelompok ketiga” ini akhirnya melahirkan pola khas dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yaitu model segitiga (struktur triadik). Struktur triadik atau tiga kelompok yang saling menyatu sama lain ini, dengan demikian terdiri dari dua kelompok yang saling beroposisi (berseberangan) dan satu lain, dan kelompok ketiga yang berposisi sebagai kelompok penengah. Secara struktural, struktur triadik seperti ini tidaklah terbentuk begitu saja, tetapi sebanarnya hasil transformasi dari struktur yang telah ada sebelumnya yang melekat
94 dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Temuan kami menunjukkan bahwa dualisme lareh sangat mempengaruhi model perilaku politik masyarakat Minangkabau tersebut bertransformasi dalam kehidupan masyarakatnya sampai sekarang. Artinya dua lareh yang ada di Minangkabau yang cenderung berseberangan satu sama lain, ternyata tidaklah semata-mata berdiri sendiri, tetapi dibalik itu sebenarnya ada lareh lain yang tersembunyi diantara keduanya, yang dalam adat Minangkabau sering disebut dengan lareh Nan Panjang, yang dalam tambo sering disebut dengan pepatah “Bodi Caniago bukan, Koto Piliang juga diragukan”. Pendapat ini sebenarnya sejalan dengan pendapat Imran Manan45 yang melihat bahwa kehadiran birokrasi modern ternyata tidak secara langsung merubah struktur asli yang ada di masyarakat Minangkabau, yang sejak awal memang dijalankan dengan cara menggabungkan otoritas kepemimpinan tradisional (penghulu) kedalam birokrasi modern. Artinya perubahanperubahan yang terjadi pada model prilaku politik masyarakat Minangkabau tidaklah merubah inti atau substansi model prilaku itu sendiri. Ini memunculkan pertanyaan tersendiri, kalau benar model perilaku politik masyarakat Minangkabau tersebut dimana penghulu menjadi aktor utamanya adalah hasil transformasi perilaku politik dua datuak pendahulu Minangkabau sebelumnya, maka model ini juga akan teraplikasi dalam berbagai perilaku politik yang justru tidak melibatkan para penghulu sebagai aktornya. Artinya, ketika dunia luar semakin gencar mengintervensi aturan-aturan yang ada dalam ranah adat masyarakat Minangkabau tersebut, maka model perilaku politik tersebut secara struktural tidaklah mengalami perubahan pada inti atau substansinya (deep structure). Kalaupun terjadi 45 M.S Amir, Adat Minangkabau dan Pola Hidup Orang Minangkabau, (Jakarta : PT. Sumber Widya, 1997) hal 84
95 perubahan, justru terjadi pada aspek- aspek luar atau “kulit” nya saja (surface structure). Ini ditunjukkan misalnya dengan munculnya tokoh-tokoh penting sebagai pengambil keputusan yang justru bukan dari kelompok adat (penghulu), sehingga setiap musyawarah pun tidak selalu melibatkan seorang penghulu sebagai pucuk pimpinannnya. Prilaku politik yang dimaksudkan disini lebih dikonsepkan sebagai tingkah laku aktor dan kelompok sosial dalam bentuk “gerakan-gerakan” untuk mempengaruhi dan menentukan sebuah keputusan di masyarakatnya. Sebagai sebuah “gerakan”, maka perilaku politik sebenarnya akan teraplikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempersempit ruang lingkup, maka perilaku politik yang dimaksudkan disini lebih difokuskan pada perilaku aktor atau kelompok sosial ketika melakukan musyawarah, baik dalam musyawarah adat, maupun dalam musyawarah pemerintahan. Disini, seorang aktor atau kelompok sosial, ketika melakukan musyawarah, tidaklah berdiri sebagai dirinya sendiri, tetapi juga ikut dipengaruhi oleh posisi- posisi sosial yang ditempati (gelar adat), serta pemaknaan aktor dan kelompok sosial ini terhadap lingkungan teritorial asal usul mereka masing-masing (penduduk asli dan pendatang). Artinya, gerakan-gerakan aktor dan kelompok sosial ini, dalam aplikasinya akan selalu dinamis, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya serta ditopang oleh struktur yang ada dibaliknya.
96 Pada masyarakat Minangkabau, proses musyawarah, posisi-posisi sosial para aktor di dalamnya, serta kemampuan dalam menemukan kesepakatan melalui gerakan-gerakan tertentu inilah, yang diasumsikan sebagai “perilaku politik”. Sebagai sebuah gerakan yang dinamis, maka perilaku politik haruslah dilihat sebagai sebuah “proses”, sebagaimana dikatakan oleh Swartz, Turner dan Tuden “proses yang berkaitan dengan usaha untuk menentukan dan mempengaruhi kepentingan umum”. Artinya, politik lebih dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan, proses mempengaruhi kepentingan umum, serta proses pembagian dan penggunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan. Karena, “apa dan siapa” yang dimaksud dengan “kepentingan umum” di sini tidak dirumuskan oleh Swartz, Turner dan Tuden, maka “kepentingan umum” yang dimaksud lebih ditekankan pada dua kelompok yang melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan tersebut. Sementara posisi sosial seorang aktor atau kelompok sosial dianggap penting untuk diamati, karena bentuk perilaku politik tertentu dari aktor atau kelompok sosial ini sangat mencerminkan bentuk kekuasaan yang dilimilikinya”. Dalam hal ini, penggunaan “kekuasaan (power)” dalam upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini, tidak saja diujudkan dalam bentuk riel, tetapi juga sering diwujudkan dalam bentuk simbolik. Artinya kekuasaan bisa diobjektifkan, dikembangkan, dipertahankan, dinyatakan, atau di samarkan melalui makna simbolik dari bentuk-bentuk dan pola-pola tindakan simbolik itu sendiri. Dalam setiap musyawarah akan selalu berhadapan dua kelompok yang berbeda, yang beroposisi satu sama lainnya. Ini mengandung kelemahan karena egoeisme kelompok cenderung
97 akan selalu muncul dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap sebagai “orang asing” dalam kelompok tersebut yang diposisikan sebagai “kelompok penengah”. “Urang asing (orang asing)” dalam konteks masyarakat Minangkabau akan selalu dipertentangkan dengan ”urang awak (orang kita)”. Ini mengandung arti bahwa ”orang asing” tidak lain adalah sekelompok orang yang dianggap bukan sebagai bagian dari diri dan kelompoknya. Namun posisi ”orang asing” disini juga tidak bisa mereka yang berada diluar kelompoknya. Artinya, ”orang asing” haruslah orang yang ada dan akrab dalam kehidupannya, namun karena statusnya, maka dia diposisikan sebagai ”orang asing”. Contoh yang paling umum adalah posisi sumando atau bapak tangah rumah, yaitu mereka yang menjadi suami dari seseorang perempuan dari kelompok rumah gadang tersebut. Namun dalam setiap aktifitas musyawarah, posisi ”orang asing” ini tidak selalu mengacu kepada sumando tetapi mereka yang dianggap bukan bagian dari kelompoknya, namun memiliki pemahaman tentang kedua kelompok tersebut. Oleh sebab itu dalam banyak kasus, posisi ”orang asing” juga diberikan kepada para penghulu dari suku yang berbeda yang diundang dalam pertemuan musyawarah tersebut. Di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Koto Piliang seperti Saruaso, penghulu dari suku lain yang dianggap sebagai ”orang asing” ini juga sering diberikan kepada penghulu dari suku pasangan aliansinya (penghulu se-pasukuan). Sementara di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago seperti Padang Laweh, penguhulu sebagai ”orang asing” ini adalah para penghulu yang menduduki posisi sebagai jamba kalimo atau yang menduduki posisi sebagai angku kadi.
98 Khusus dalam kasus sumando sebagai ”orang asing” ditengah keluarga istri dan kaum istrinya lebih disebabkan kerena keharusan untuk kawin diluar suku (exogami suku), sehingga seorang suami akan selalu diposisikan berada oleh keluarga dan kelompok kaum istrinya. Namun disisi lain, sifat dan kepribadian serta prilaku seorang sumando juga sudah banyak diketahui oleh keluarga dan kelompok istrinya, sehingga sebagai ”orang asing” sebenarnya mereka ”tidaklah asing” bagi kelompok istrinya. Di nagari yang menggunkan adat salingka nagari Koto Piliang, anggapan sumando seperti ini membuat mereka dianggap sangat cocok untuk diposisikan sebagai penetralisisr dan penghubung antara kelompok istrinya dengan kelompok lain, serta dianggap mampu membantu mengatsi berbagai permasalahan antara keluarga istrinya dengan kelompok keluarga atau kaum yang lain. Sedikit berbeda dengan masyarakat yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago, dimana sumando (atau sering disebut bapak tangah rumah) tidak boleh diposisikan berbeda dengan anggota keluarga lain. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak diposisikan sebagai sumandonya, tetapi lebih diposisikan dalam bentuk tugas pekerjaanya. Pada setiap musyawarah, di nagari seperti ini, sumando akan menduduki posisi tertentu yang dianggap sejajar posisi lain dalam kelompok istrinya, yaitu posisi sebagai nan tuo dilimbago (orang tua yang paham dengan adat), yang bisa dipintai nasehat atau pendapatnya apabila diperlukan. Walaupun mereka dibutuhkan, apabila diperlukan, namun bagi masyarakat di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago, posisi ini dianggap penting. Hal ini karena kepada merekalah (nan tuo dilimbago) musyawarah tersebut diserahkan apabila terjadi kebuntuan
99 (deadlock) akibat pendapat keduabelah pihak tidak mampu menemukan titik temu. Pola musyawarah untuk mufakat serta pemanfaatan ”orang asing” dalam setiap upaya memecahkan berbagai persoalan seperti inilah yang membuat dua kelompok yang cenderung berseberangan akan selalu mampu melahirkan keharmonisan. Gambaran seperti ini secara struktural sebenarnya telah dibentuk sejak lama melalui ”pertempuran” dua lareh yang ada dimasyarakatnya, yaitu lareh koto piliang yang cenderung aristokratis dan lareh bodi caniago yang cenderung demokratis egaliter. Akan tetapi, walaupun berseberangan, namun keduanya cenderung bisa ”bersahabat” sehingga justru akhirnya melahirkan dinamika tersendiri dalam masyarakat. menggambarkan kondisi yang ”luar biasa” ini dengan istilah ”permusuhan dalam persahabatan (hostility friendship).
100 Islam dalam Struktur Sosial Minangkabau A. Nilai Dasar Budaya Minangkabau Unsur budaya yang universal dan sekaligus menjadi isi dari semua kebudayaan adalah sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian dan sistem teknologi peralatan. Ketujuh unsur kebudayaan ini mencakup seluruh kebudayaan manusia dan kombinasi dari ketujuh unsur ini pula yang menentukan nilai-nilai kehidupan dalam suatu masyarakat.46 Dalam kebudayaan Minangkabau, unsur-unsur tersebut dikemas menjadi sebuah konsep yang disiapkan secara turuntemurun oleh nenek moyang untuk anak cucunya yang pada 46 Koentjaraningrat,Pengantar IlmuAntropologi, cet. Ke-XIII, (Jakarta: PT. Rineka Cita, 1990), hlm. 4.
101 gilirannya konsep ini menjadi modal sosial orang Minangkabau di manapun mereka hidup, dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan harmoni. Konsep ini sejalan dengan indikator nilai-nilai dasar budaya Minangkabau yang terdiri dari agama, pendidikan, serta nilaikekeluargaan. Nilai-nilai itu menyatu dalam ruang modal sosial orang Minangkabau di perantauan. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Rante, menjelaskan bahwabudaya etnis memiliki dampak terhadap kinerja karena lebih mengutamakan kepentingan adat dan kebersamaan. Sistem Matrilineal yang terdapat pada masyarakat Minangkabau kendati langka namun diterima oleh masyarakat Minangkabau sampai saat ini. Sistem pengetahuan yang bertumpu pada ajaran “Alam takambang jadiguru“ (Alam terkembang menjadi guru) menjadi alasan utama bagi pendidikan yang logis dan rasional, serta mendorong kearah kehidupan yang serasi secara alamidan sadar lingkungan. 47 Pada gilirannya nilai kekeluargaan dalam kapital sosial orang Minangkabau terlihat dimanapun mereka berada. Dari sisi mata pecaharian,dalam studi-studi yang dilakukan oleh para sarjana, menyebutkan bahwa hampir 60% orang Minangkabau di perantauan adalah sebagai wirausaha (informal).48 Keberadaan bisnis orang Minangkabau di perantauan didukung oleh kekuatan nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya daerah asal yang dilandasi ajaran Islam.49 47 Rante, “Pengaruh Budaya Etnis dan Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Agribisnis di Provinsi Papua”, Jurnal Manajemen danKewirausahaan, no. 12 (2010): hlm. 133-141. 48 Fauzan, “Pengaruh Religiusitas terhadap Etika Berbisnis (Studi pada RM. Padang di Kota Malang)”,Jurnal Manajemendan Kewirausahaan 15, no. 01 (2011): hlm. 53-64. 49 Darwis, R,Tranformasi Nilai-nilai TradisiKekeluargaan Masyarakat Minangkabau dalam Pendidikan Kewiraswastaan, cet. Ke-II, (Bandung: Pustaka Aulia Press, 2004), hlm. 18.
102 Praktik wirausaha adalah sebuah kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-budaya seperti yang terdapat pada masyarakat Minangkabau. Sebagaimana yang sudah disinggung diatas bahwa kondisi geografis dan sosiologis dan ditopang oleh budaya, antara lain menumbuhkan nilai dan perilaku merantau sebagai ciri dan perilaku orang Minangkabau. Dalam aspek ekonomi memunculkan wirausahawan yang tumbuh dalam beragam bentuk, seperti pengusaha kuliner, pakaian, dan lain sebagainya. Kajian-kajian budaya memberikan kesimpulan bahwa eksistensi bentuk-bentuk usaha tersebut ternyata ditopang oleh kekuatan nilai budaya Minangkabau yang berhasil memberikan landasan nilai bagi tumbuhnya etos kerja dalam pengelolaannya. Welsa (2009) menjelaskan bahwa budaya Minangkabau berpengaruh positif dan signifikan pada bentuk-bentuk usaha yang ada di perantauan, kemampuan usaha disini dalam artian kemampuan (Capabilities) yang mengacu pada keterampilan (skill). B. Perjumpaan Islam Dengan Kebudayaan Minangkabau Kehadiran Islam dalam masyarakat Minangkabau merupakan bentuk penerimaan nilai yang sama sekali baru ke dalam budaya yang sudah terwujud secara mapan. 50 Namun, kehadiran budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada ini tidak meruntuhkan nilai-nilai dan menghilangkan jati diri budaya lama. Dalam pertemuan dua budaya baru, memungkinkan terjadinya ketegangan. Sebagaimana dalam akulturasi yang berproses di generasi kedua keturunan India Amerika yang pada gilirannya terjadi konflik di antara keluarga.51 Dalam adat Minangkabau, ketegangan ini juga tidak dapat ter-elakkan dengan terjadinya pergolakan antara respon kalangan tradisional terhadap 50 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hal iii 51 Shah Sheetal R, The Impact of Acculturation and Religion on Intergenerational Family Conflict for Second Generation Asian Indian Americans,Tesis (Carbondale: Southern Illinois University, 2006), hlm. 85.
103 gerakan pembaharu. Bahkan sampai terjadi peperangan.52 Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Islam dan adatMinangkabau justru mengalami perpaduan yang saling menguntungkan. Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Kesatuan Islam dan adat Minangkabau pada proses berikutnya melahirkan makna khusus yang berasal dari masa lalu dengan menyesuaikan kepada prinsip yang diterima keduanya. Pertemuan arus kebudayaan melahirkan model adaptasi yang berbeda, atau bahkan sama sekali baru dengan yang sudah ada sebelumnya. Model adaptasi menjadi ‘di antara bentuk akulturasi’. Dengan proses akulturasi yang berjalan beriringan, maka dua arus kebudayaan yang bertemu melahirkan integrasi. Jika ini disebut sebagai model, maka dapat pula menjadi sebuah solusi.Pembentukan identitas yang sudah selesai kemudian memerlukan klarifikasi dari unsur luar. Di tahap awal tentu akan menimbulkan konflik. Tetapi dalam proses yang ada terjadi proses restrukturisasi. Ini pula yang muncul dalam beberapa ritual yang ada dalam kebudayaan Islam Minangkabau. Tradisi Islam Arab yang hadir tidak serta merta secara utuh diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada dalam tradisi Minangkabau. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaaan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerimaan Islam sebagai ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun. Model adaptasi seperti ini kemudian lahir dari adanya strategi penerimaan yang memungkinkan adanya integrasi dua budaya yang bertemu. Dengan 52 Zaim Rais, The Minangkabau Traditionalists’ Response to The Modernist Movement,Disertasi (Montreal: McGill University, 1994), iii.
104 adanya pengakuan masing-masing kehadiran dua budaya selanjutnya memunculkan penyatuan. Masuknya Islam dengan membawa ajaran “baru” bagi kebudayaan Minangkabau kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyesuaian atas pandangan dan pengakuan kebenaran agama yang diterima. Kemudian budaya Minangkabau hadir dalam bentuk nilai dan standar yang baru pula sesuai dengan hasil pertemuan dua budaya. Keselarasan dan sinkronisasi yang terjadi karena antara agama Islam dan budaya Minangkabau dapat digandengkan denganterbukanyapertimbanganparapelakunya. Walaupunwujud diferensiasi, tetapi ada identitas kolektif yang bermakna kemudian digunakan untuk memaknai tradisi masa lalu dengan kehadiran Islam sebagai agama yang baru diterima. Temuan Irfan Ahmad menunjukkan adanya kritik yang tidak menempatkan tradisi sebagai bagian beragama. Padahal dalam pembentukan nilai selalu saja masa lalu masih memiliki posisi yang khas dalam setiap kebaruan yang muncul.53 Secara fungsional, tradisi bisa saja menolak perubahan dan menggantinya dengan ajaran agama yang datang. Pada sisi lain, justru legitimasi untuk kemudian mengikat budaya yang ada dengan legitimasi pandanganhidup, keyakinan, pranata dan aturan dengan kerangka Islam terbentuk menjadi sebuah kesatuan yang baru. Dua pola yang muncul dalam akulturasi budaya dengan agama adalah bentuk dialogis dan integratif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam tradisi Melayu mengambil bentuk integratif. Pada budaya Jawa, Islam berhadapan dengan budaya Kejawen bahkan muncul 53 Irfan Ahmad, “Immanent Critique and Islam: Anthropological Reflections”, Anthropological Theory, No. 01 (2011), hlm. 107.
105 dalam bentuk ketegangan ketika Islam mulai menyebar di masa kolonial. Ada pula resistensi dari budaya lokal dan tradisi yang sudah mengakar. Sehingga muncul perbedaan pandangan antara penafsiran legal dengan penafsiran mistis. Respon terhadap keyakinan dalam budaya senantiasa menunjukkan toleransi yang memadai, kalau tidak dikatakan sebagai penerimaan.54 Sementara pola integrasi, Islam berkembang dan masuk menjadi penyanggah terpenting dalam struktur masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Gambaran bentuk integratif ini seperti dalam budaya Melayu dan Islam. Islam terbentuk menjadi karakter bagi kelangsungan budaya di lapisan masyarakat. Ini semakin dipermudah dengan tersedianya struktur kerajaan dan kesultanan yang masih tetap berdiri berdampingan dengan nilai demokrasi. Secara kultur kemudian terjadi model yang berjalan sebagaimana struktur masyarakat yang ada.55 Sebagaimana diajukan pertama kali oleh Durkheim dengan melihat posisi agama dan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Australia, situasi ini berada dalam kondisi dimana arus modernisme berlangsung. Agama tetap menjadi salah satu tumpuan, termasuk dalam kondisi ketika tidak menerima salah satu agamaapapun. Adapun dalam budaya Minangkabau, Islam melembaga menjadi kekuatan sosial. Penghargaan terhadap pribadi orang Minangkabau ditentukan pada kemauan dan kemampuannya menjaga Kato nan Ampek; Raso, Pareso, Malu, dan Sopan (Kata yang Empat; Rasa, Periksa, Malu, dan Sopan). Pelembagaan Kato nan Ampek 54 Jonathan Mark Crosby, “An Analysis of the Contemporary Spiritual Warfare Movement in Light of Reader-Response Methodology and the Significance for Missionary Strategy Targeting Javanese Muslims”,Disertasi (Soutwestern: The Roy Fish School of Evangelism and Missions, 2011). 55 Stephen Todd dan Andrew Steele, “Modelling a Culturally Sensitive Approach to Fuel Poverty”, Structural Survey, no. 4 (2006), hlm. 300-310.
106 ke dalam kehidupan sosio kultural dan kemudian mengamalkan secara intens yang pada gilirannya melahirkan harmoni kehidupan. Gambaran ini menegaskan bahwa citra orang Minangkabau sebagai penganut agama yang fanatik sekaligus memegang teguh ajaran adat yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Mulder memandang bahwa ini dapat saja terjadi karena adanya keserasian dalam tradisi keagamaan sehingga terserap dalam tradisi yang sudah mapan. Sekaligus menolak adanya sinkretisasi dalam ajaran agama. Melainkan ajaran agama yang datang dalam status asing menemukan lahannya dalam budaya lokal.56 C. Pengaruh Islam Terhadap Sosial Masyarakat Perantauan Dalam pandangan orang Minangkabau, Islam tidak hanya sebagai referensi perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat Islam juga merupakan salah satu identitas etnis. Dalam perspektif antropologis, antara agama dengan orang Minangkabau merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam komunitas sangat ditentukan oleh kelekatan identitas tersebut.57 Artinya, jika ada seseorang tidak lagi memeluk agama Islam, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai orang Minangkabau. Konsekuensinya keanggotaan sebagai bagian kelompok etnis Minangkabau telah tiada. Kelekatan masyarakat Minangkabau dan Islam yang melahirkan sikap fanatisme itu juga terlihat dari kedekatan mereka terhadap pemimpin informal yang dikenal dengan sebutan Buya (orang-orangterpilih).StatusBuya,apalagi yang sudahdikenalkualitas keulamaannya, mempunyai kharisma yang tinggi 56 Niels Mulder, Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 3-18. 57 Kusnadi, Nelayan; Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, (Bandung: Utama Press, 2000), hlm. 50-51.
107 di hadapan mereka, melebihi posisi pemimpin formal sekalipun. Karena kedekatan dengan Buya, terutama bagi mereka yang pernah di didik di Surau itulah yang banyak mempunyai jiwa wiraswasta (enterpreunership) di perantauan. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan Surau secara nyata mampu mendidik manusia untuk lebih mandiri. Dengan demikian, bagi orang MinangkabauIslam memiliki landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang committed terhadap modal sosial. Islam juga memiliki komitmen terhadap kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama; sebagaimana diketahui bahwa bangunan masyarakat muslim ciri dasarnya adalah ta’awun (tolong menolong), takaful (saling menanggung), dan tadhomun (memiliki solidaritas).58 Ajaran Islam yang koheren dengan modal sosial itu terdokumentasikan dengan baik. Dalam perspektif sejarah,ditemukan bagaimana masyarakat Madinah dididik untuk membangun dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakatyang ideal yang kerap disebut dengan masyarakat madani atau civil society; masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial yang pada gilirannya terbentuk sebuah good governance yang tunduk pada sistem dan perundang-undangan yang akuntabel dan transparan. Pertanyaannya, jika secara das sollen (keharusan) Islam merupakan agama yang memiliki ajaran dan perangkat kapital sosial yang mapan, apakah secara das sein (kenyataan) Islam telah 58 Nana Mintarti, Modal Sosial, Pembangunan Komunitas Madani dan Peran Amilin, 2003, diakses 02 Agustus 2021.http://www.masyarakatmandiri.org/.
108 mempengaruhikapital sosial orang Minangkabau di perantauan? Pertanyaan ini cukup penting mengingat pembangunan manusia melibatkan proses menggali dan memunculkan modal sosial yang diwujudkan oleh perilaku aktual ummatnya dalam sebuah komunitas. Dari penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan terhadap perantau Minangkabau yang terdapat di beberapa kota besar Indonesia seperti Jakarta, Medan, dan Yogyakarta, dijumpaibahwa optimalisasi ajaran Islam yang dituliskandiatas telah mewarnai kapital sosial mereka. Ini terlihat ketika organisasiorganisasi kelompok etnis Minangkabau di perantauan tidak lagi menafsirkan ajaran Islam hanya sebatas ibadah rutinitas biasa, tetapi sudah sampai kepada gerakan-gerakan sosial yang produktif untuk membangun kehidupan masyarakat yang ideal berdasarkan ajaran Islam. Seperti yang terlihat pada Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta, Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Medan, dan Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta (IKBMY) di Yogyakarta. Organisasi-organisasi ini selain berfungsi sebagai jaringan perantauanjuga menjadi wadah yang mengorganisir berbagai aktivitas yang dianggap bermanfaat dalam meningkatkan kebersamaan dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesamaperantau Minangkabau. Kegiatan itu mencakup hubungan ke dalam dan ke luar organisasi. Pada dasarnya aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi tersebut merupakan implementasi dari program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan berbagai aktivitas ini mencakupberbagai aspek sosial kehidupan. Dalam bidang agama, organisasi ini rutin mengadakan aktivitas-aktivitas, seperti; pengajian, perayaan hari besar Islam, halal bi halal, dan majelis taklim. Pelaksanaan aktivitasaktivitas keagamaan ini, sangat terkait dengan upaya untuk
109 mempertahankan identitas keislaman etnis Minangkabau di tengahtengah kemajemukan daerah perantauan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa etnis Minangkabau sangat terikat dengan agama Islam.59 Selain itu, aktivitas-aktivitas ini merupakan salah satu kesempatan bagi etnis Minangkabau untuk saling bertemu dan saling mengenal. Dengan demikian hubungan silaturahmi di antara mereka akan semakin dekat dan kuat. Sebagai sebuah organisasi sosial,aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan juga mencakup kepada aspek sosial yang produktif dalam kehidupan bermasyarakat di perantauan. Berbagai permasalahan yang dihadapi etnis Minangkabau di perantauan diakomodir dan kemudian dicarikan jalan keluarsecara bersamasama melalui musyawarah. Selain itu, organisasi perantauan ini juga melaksanakan aktivitas-aktivitas sosiallainnya seperti mengkoordinir pengumpulan sumbangan untuk diberikan kepada anggota-anggota yang sedang kesusahan, pengumpulan zakat fitrahpada bulan puasa, dan memberikankepada masyarakat Minangkabau yang membutuhkan dan memang pantas untukmenerimanya. Sebagai interpretasi hubungan batin terhadap kampung halaman yang sudah lama ditinggal, para perantau yang tergabung dalam organisasi sosial keminangkabauan ini tetap mempedulikan keadaan dan perkembangan kampung halaman. Hal ini mereka ekspresikan dengan mengkoordinir pengumpulan dana dan mengirimkannya ke daerah-daerah kampung halaman yang membutuhkan. Lebih lanjut, biasanya dana ini digunakan untuk membantu daerah yang terkena bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain. 59 Usman Pelly. Urbanisasi dan Adaptasi, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 37.
110 Pengorganisasian berbagai aktivitas olehorganisasi sosial keminangkabauan ini, pada dasarnya tidak lain adalah sebagai media keterikatan antar etnis Minangkabau. Lewat aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi ini, orang Minangkabau yang ada di daerah perantauan bisa saling bertemu, saling mengenal, bahkan tidak jarang di antara mereka yang kemudian menemukan kerabatnya lewat berbagai aktivitas itu. Pada akhirnya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan berbagai aktivitas ini adalah untuk menyatukan dan merekatkan hubungan silaturahmi antar sesama orang Minangkabau. Terkait dengan hal ini, keterikatan etnis Minangkabau dalam organisasi-organisasi perantauan itu pada akhirnya membentuk sebuah jaringan sosial keminangkabauan. Jaringan tersebut diwujudkan dalam dua bidang, yaitu ekonomi dan hukum. a) Bidang Ekonomi Meski tinggal di perantauan, orang Minangkabau tetap menunjukkan sifat komunalnya.Hal ini diekspresikan dengan tolongmenolongyang terjadi di antara mereka. Tolong- menolong inibukan hanya di kehidupan sosial tetapi juga diaspek kehidupan lainnya, salah satunya di bidangekonomi. Dalam bidang ekonomi, salah satumasalah yang cukup menonjol adalah masalah pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara yang ditempuh oleh organisasiorganisasi perantauan itu adalah mengupayakan untuk mencari peluang menembus berbagai instansi pemerintahan dan perusahaan swasta untuk mencari informasi berkaitan dengan kesempatan kerja. Dalam hal ini, organisasi keminangkabauan ini bekerjasama dengan para pengusaha, pejabat pemerintah dan para pedagang Minangkabau yang telah sukses. Organisasi ini kemudian
111 menginformasikan peluang tersebut kepada anggotanya yang belum bekerja atau masih menganggur. Langkah selanjutnya yang dilakukanorganisasi ini di bidang ekonomi adalah dengan mendirikan berbagai koperasi. Koperasi ini diharapkan akan membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian orang Minangkabau di daerah perantauan. Berkaitan dengan tujuan itu kemudian organisasi-organisasi keminangkabauan ini mengupayakan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diprioritaskan untuk orang Minangkabau. Hal ini menjadi kenyataan denganberdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Gebu Prima di Medan Sumatera Utara,60BPR Panca Arta Monjali Yogyakarta dan BPR Arta Jakarta.61 Tujuan awal didirikannya beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini adalah untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik orang Minangkabau yang ada di daerah-daerah perantauan agar lebih berkembang dan maju. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini juga meminjamkan modal bagi masyarakat yang ingin memulai suatu usaha. Seperti diketahui, orang Minangkabau kalangan menengah ke bawah yang tinggal di perantauan pada umumnya menekuni pekerjaan di sektor informal dengan membuka berbagai usaha kecil 60 Melalui suatu proses yang cukup panjang, BankPerkreditanRakyat (BPR) Syari’ah Gebu Prima ini berhasil didirikan pada tahun 1997. Pemilik saham Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Gebu Prima ini seluruhnya adalah pengusaha-pengusaha Minangkabau, salah satunya adalah Ibu Djanius Djamin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah masyarakat Minang (BM3) SumateraUtara. 61 Pemilik dan direktur utama BPR Panca Arta Monjali Yogyakarta dan BPR Arta Jakarta adalah bapak Jufrial, SE (Ketua Ikatan Keluarga Besar Minangkabau Yogyakarta).
112 dan menengah (UKM), seperti; penjaja kaki lima, usaha konveksi (jahit), percetakan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung upaya ini adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan juga meningkatkan kualitas perekonomian. Kendati prioritas utama Bank Perkreditan Rakyat ini adalah untuk orang Minangkabau di perantauan, namun dalam perkembangannya, BPR ini tidak hanya dimanfaatkan oleh orang Minangkabau saja. Banyak masyarakat dari etnis-etnis lain yang juga memanfaatkan jasa perkreditan yang disediakan oleh BPR tersebut.Saat ini, BPR-BPR ini telah berkembang dengan pesat dan telah bisa disejajarkan dengan bankbank lain yang ada di daerah-daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Nasabahnya sebagian besar adalah orang Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah di Perantauan itu. b) Bidang Hukum Pada bidang hukum, organisasi perantauan orang Minangkabau seperti BM3 di Medan, IKM di Jakartadan IKBMY di Yogyakarta telah membentuksebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).Lembaga hukum ini beranggotakan para pengacara yang berasal dari etnis Minangkabau. Sejak berdirinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini sudah sering membantu mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang Minangkabauyang ada di perantauan. Dalam setiap kasus yang dihadapi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini mengupayakan untuk tidak memungut bayaran dalam bentuk apapun dari kliennya yang tidak lain adalah orang Minangkabau juga. Ini merupakan salah satu bentuk keterikatan keminangkabauan mereka. Lebih lanjut, Lembaga Bantuan Hukum(LBH) ini lebih mengarahkan usahanya dalam membela kepentingan orang Minangkabau di perantauan. Kasus-kasus yang mereka tangani antara lain, sengketa tanah, kasus penggusuran bangunan, penggusuran
113 pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertumbuhan lembaga ekonomi dan lembaga hukum yang dilakukan oleh organisasi- organisasi perantauan ini adalah untuk membela kepentingan orang Minangkabau itu sendiri. Hal ini juga merupakan bukti keterikatan dan kepedulian mereka sebagai sesama orang Minangkabau. Dimensi modal sosial yang dimiliki itutidak hanya merupakan instrumen yang bisa meng-generate kapital sosial–sebagaimana dinyatakan Fukuyama. Melainkan juga mencerminkan adanya trust diantara jaringan kelompok dan anggota-anggotanya. Jaringan kelompok memberikan jaminan sosial kepada anggotanya sebagai timbal balik atas loyalitas kepercayaan anggota kepada kelompok. Kebijakan jaringan organisasi kelompok di bidang ekonomi dan hukum ini bisa dipandang sebagai instrumen dan sekaligus parameter modal sosial yang ideal dan progesif.62 Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial semestinya memiliki kontribusi penting dalam menopang pembangunan komunitas. Pendekatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan memerangi kemiskinan dalam sebuah komunitas tidak hanya dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi saja, melainkan juga melalui penguatan modal sosial. Skema-skema perlindungan sosial, seperti asuransi sosial, bantuan sosial (social assistance), dansocial safety bisa dijadikan pendekatan dalam mengentaskan ketimpangan di antara anggota komunitas. Model-model jaminan sosial berbasis masyarakat yang berazaskan Islam ini bisa menjadi pilihan terbaik dan patut ditumbuh kembangkan dimasa yang akan datang. 62 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 25.
114 Konflik Islam, Adat Dan Modernitas Dalam Budaya Minangkabau Perubahan dalam kebudayaan merupakan sebuah kemestian. Oleh sebab itu tidak ada kebudayaan manapun di dunia yang tidak mengalami perubahan, karena manusia sebagai pencipta dan pelaku kebudayaan itu hidup dalam zaman yang berubah, berbeda dari waktu-ke waktu yang membuat manusia harus menyesuaikan semua sistem dalam kebudayaan itu dengan keadaan zaman. Demikian juga dengan kebudayaan Minangkabau. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku dan juga hubungan sosial. Selain itu, perubahan budaya juga bisa mengacu pada gagasan untuk sebuah kemajuan sosial dan juga evolusi sosial dan budaya. Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung dengan sangat cepat atau pun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Karena hanya beberapa orang yang mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan masa saat ini.
115 Perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat biasanya dapat terjadi karena, a. Masyarakat itu sendiri menginginkan sebuah perubahan (faktor internal) dan b. Bisa juga akibat munculnya desakan dari kebudayaan atau unsur-unsur dari luar kebudayaan itu sendiri. Sepertinya, dalam kebudayaan Minangkabau kedua faktor ini berjalan bersamaan dan merupakan sebuah pola interaksi yang ketat sepanjang masa. Berikut akan dipaparkan bagaimana konflik antara Islam, adat dan modernitas di Minangkabau yang pada akhirnya terbentuk (terintegrasinya) unsur luar (agama dan modernitas) dalam kebudayaan Minangkabau. A. Memahami Konflik dalam Kebudayaan Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan adalah 1) faktor invention, discovery, inovation (ketiganya dapat diartikan penemuan baru) dan 2) kontak dengan kebudayaan lain. 63 Faktor yang ke dua, yaitu kontak (interaksi) dengan kebudayaan lain dapat digunakan untuk menganalisis konflik dan perubahan dalam kebudayaan. Interaksi secara etimologi berarti hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam sosiologi, interaksi diartikan sebagai suatu proses timbal balik yang saling mempengaruhi terhadap perilaku para pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat terjadi 63 Ralph Linton, Antropologi; Suatu Penyelidikan tetang Manusia, Bandung: Jemmars, 1984, hal. 204
116 melalui kontak langsung, atau maupun tidak langsung.64 Interaksi dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (conflict).65 Proses adaptasi dan akomodasi yang terjadi di antara konflik dan integrasi dapat melahirkan sintesis, yaitu perpaduan dari beberapa pengertian yang terdapat dalam masing-masing nilai budaya untuk mencapai satu kesatuan yang sesuai. Interaksi antara Islam, adat dan modernitas dalam hal ini dapat dilihat dalam tiga pola atau bentuk tersebut yaitu 1) kerjasama (co-operation), 2) persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan (conflict). Format yang dapat dirumuskan lebih jauh mengenai interaksi tiga entitas tersebut adalah dapat berupa: 1) konflik, 2) adaptasi/akomodasi, 3) integrasi/asimilasi. Konflik dapat berupa penolakan terhadap budaya luar/asing atau mendiamkannya. Adaptasi/akomodasi merupakan penyesuaian yang terjadi antara budaya lokal dan unsur dari luar (agama dan modernitas) ketika interaksi berlangsung. Integrasi dan asimilasi adalah perpaduan antara yang lokal dan budaya luar (pendatang). Di antara konflik dan integrasi mengandaikan adanya kompromi yang bisa berupa adaptasi, akomodasi, dan asimilasi. Konflik dan Integrasi merupakan dua konsep yang tak boleh dipisahkan. Kedua konsep ini biasanya digunakan secara bersamasama.66 Menurut Lewis Coser (1956), konflik merupakan suatu gejala yang wajar dalam masyarakat. Konflik tidak selamanya negatif, tetapi 64 J.S Rouck dan Warren R.R., Sosiology: an Introduction (London: Routledge dan Kegan Paul Ltd., 1963), hal.34 65 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1970), hal. 192 66 Achmad Fedyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hal. 7
117 juga positif dalam hal membantu terwujudnya integrasi (persatuan) dan kesadaran dalam hidup bermasyarakat.67 Hal yang semakna juga disampaikan oleh Georg Simmel (1904). Simmel mengutip peribahasa latin “siapa yang menghendaki perdamaian, maka bersiaplah untuk berperang (a vis pacem para bellum). Artinya, secara tersirat bahwa konflik dan integrasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dalam sejarah masyarakat. Dalam kebudayaan Minangkabau juga ditemukan ungkapan basilang kayu dalam tungku, di situ nasi mangko masak (tersebab bersilang kayu dalam tungku, maka nasi bisa masak). Basilang kayu dalam tungku dapat dipahami sebagai konflik dan nasi masak sebagai bentuk integrasi (hasil) dari konflik. Teori konflik yang seperti ini memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.68 Artikel ini akan mencoba melihat bagaimana proses interaksi antara entitas Islam (agama), Adat dan Modernitas dalam bentuk konflik yang mengarah kepada integrasi antara ketiga unsur tersebut dalam adat Minangkabau dewasa ini. Konflik ini menurut M Joustra (1921) pengamat kolonial sebagaimanan dikutip Jeffrey Hadler (2010) merupakan suatu pergumulan, yang bisa disebut konflik tiga segi, antara adat istiadat lokal, Islam, dan konsep-konsep ‘modernBarat’.69 67 Lewis A Coser, The Function of Social Conflict, New York: The Free Press, 1956, hal.151 68 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007. hal. 54 69 Jefrey Hadler, Sengketa Tiada Putus; Matriarkat, Reformisme Agama, dan. Kolonialisme di Minangkabau, Jakarta: Freedom Institut, 2010, hal. 25
118 B. Bentuk-Bentuk Konflik Lewis A Coser (1956), membagi konflik kepada dua bentuk, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis.70 Pertama, Konflik Realistis yaitu konflik yang berasal dari tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan di internal masyarakat Minangkabau. Misalnya dalam konflik adat dan agama antara kelompok adat dan kelompok agama dalam Padri gelombang pertama di Minangkabau pada awal abad ke-19 yang lazim disebut dengan gerakan Padri gelombang pertama. Kelompok agama menginginkan diterapkannya hukum syari’at yang berdasarkan agama Islam dalam adat Minangkabau yang tercampur dengan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Konflik ini realistis, karena berangkat dari tuntutan dari anggota masyarakat atau bagian dari warga kebudayaan Minangkabau sendiri. Artinya, sebagian anggota masyarakat Minangkabau menginginkan adanya perubahan mendasar dalam adat Minangkabau. Di Sumatra Barat, reformisme Padri membatasi diri sendiri dan akhirnya menjadi fleksibel, bahkan mau berdamai. Dan adat matriarkat selamat melalui kolonialisme karena ia terlebih dahulu sudah terideologisasi dan diperkuat waktu menghadapi kritik Padri. Tradisi matriarkat bertahan bukan walaupun ada serangan Padri neoWahabi, melainkan karena keinginan berdamai di antara Kaum Padri dengan Kaum Adat. Dengan formula “adat basandi syarak, syarak basandi adat” pemimpin-pemimpin Padri dan adat berhasil berkompromi dan mempertahankan kekhasan budaya Minangkabau.71 70 Lewis A Coser, Op.cit., hal. 32-37 71 Jeffrey Hadler,Op.cit., hal. xi
119 Di antara tema konflik antara Islam dengan Adat Minangkabau antara lain tentang adat matrilineal yang berimplikasi kepada: 1) Perkawinan eksogami (kawin ke luar suku) yang dianggap lebih mengutamakan adat dari pada ketentuan syara’. 2) Sistem residensi matrilokal (laki-laki Minangkabau yang sudah menikah tinggal di rumah keluarga besar istrinya) dianggap sebagai bentuk pengerdilan terhadap peran laki-laki sebagai kepala keluarga. 3) Pembagian harta pusako yang berorientasi kepada perempuan sebagai penerima waris dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 4) dan lain-lain. Tema-tema di atas menunjukkan bahwa konflik tersebut berlangsung dalam dan di antara masyarakat pendukung kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Tujuannya jelas agar terjadi perubahan dalam praktik adat sebagaimana yang disebutkan di atas. Sementara konflik realistis dalam kebudayaan Minangkabau dalam tema modernitas berlangsung pada gerakan pembaharuan gelombang kedua pada awal abad ke-20. Modernisasi ini terkait dengan modernisasi pemikiran dan aksi keagamaan dan modernisasi adat Minangkabau. Konflik berlangsung antara kaum tua (kelompok tradisionalis) dan kaum muda (kelompok pembaharu). Tema konfliknya berkisar sekitar keharusan bermazhab, persoalan ijtihad dan persoalan tarekat. Pada level tertentu tentang praktik-praktik adat yang dianggap berlebihan yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia modern, Misalnya tentang tradisi-tradisi adat
120 yang dianggap mubazir dan tidak sesuai dengan semangat zaman yang serba krisis menghadapi kolonialisme Belanda. Sementara, masih dalam tema adat, Belanda juga ikut campur dalam bidang adat dengan melakukan upaya pembaharuan struktur kepemimpinan adat dengan menambahkan kepemimpinan Angku Lareh yang bertindak sebagai wakil masyarakat Minangkabau dalam bernegosiasi dengan pemerintah Belanda. Kepemimpinan penghulu yang sudah ada dianggap Belanda terlalu gemuk dan rumit. Belanda bermaksud memperkecil jumlah penghulu yang akan diajak berunding. Penghulu yang diangkat Belanda ini dikenal dengan Pangulu Basurek atau Pangulu Besluit Tentang hal ini, HAMKA (1982) menulis: “Belanda jadi pusing karena terlalu banyak Datuk, sebagai pepatah: "Datuk banyak. nagari sempit". Lalu diadakan peraturan Pengulu yang berbesluit, disebut "nan basurek." 72 Di zaman sekarang, konflik Islam dengan unsur modernitas berlangsung lebih cepat. Namun, meskipun perdebatan-perdebatan di antara masyarakat Minangkabau berlangsung sengit, hal tersebut tak dapat menghambat gempuran entitas-entitas modernitas. Di antara entitas dunia modern yang paling berpengaruh antara lain kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan struktur pemerintahan yang terbangun dari pusat pemerintahan RI hingga ke pusat pemerintahan adat Minangkabau di nagari. Meskipun belakangan pemerintahan Nagari kembali diakui sebagai bagian dari pemerintahan NKRI, tetapi unsur-unsur pemerintahan adat sudah kehilangan elan vital-nya, relatif sulit untuk dibangkitkan. Selain negara, faktor globalisasi telah menghadirkan tradisi baru dalam masyarakat dunia. Melalui trilogi food, fun and fashion yang 72 Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra, ed. ke-4, Jakarta: Umminda, 1982, hal. 70
121 menginfiltrasi kebudayaan lokal, membuat makna tradisi yang terkait dengan nilai-nilai kultural mengalami bergeser. Kedua, Konflik Non-Realistis yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Lewis Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka. Dalam sejarah Minangkabau, meskipun pembalasan dendam dengan cara-cara ghaib ini juga dikenal, namun konflik seperti ini tidak tersiar secara terbuka, namun hidup dalam komunikasi sosial masyarakat Minangkabau. Contohnya tradisi Tubo-Manubo. Tubo (Bahasa Indonesia: tuba, racun) dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan digolongkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (the Intangible Cultural Heritage) Minangkabau. Menurut kebiasaan dalam tradisi ini seseorang akan menubo bila ingin membalas kasam (dendam) kepada orang lain. Cara pemberiannya dapat dilakukan melalui makanan maupun minuman. Orang dahulu bila dia tersinggung atau disakiti oleh seseorang, maka ia akan selalu berusaha untuk membalas. Berbagai cara ia lakukan asalkan sakit hatinya terbalaskan termasuk menganiaya dengan cara memberi racun/tubo. Ini dilakukan secara secara diam-diam. Sebagaimana bentuknya, konflik yang non realistis ini merupakan kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Konflik seperti ini secara baik digambarkan oleh
122 Damhuri Muhammad dalam cerpennya berjudul Tuba (Kompas, 2006), berikut petikanya: Tersiar kabar perihal bupati yang mati mendadak berselang beberapa saat setelah meresmikan peletakan batu pertama proyek pembangunan masjid di kecamatan Bulukasap. Saat ditemukan, mayatnya terkapar di lantai kamar dalam keadaan mulut berbusa, seperti korban overdosis, lidah terjulur hingga dagu dan mata terbelalak serupa orang mati setelah gantung diri. Di nagari Sungai Emas, musibah kematian macam itu sudah lumrah dan kerap terjadi. Meski diam-diam, hampir semua warga sepakat berkesimpulan bahwa bupati mati karena di-tuba. Dibunuh secara halus melalui kekuatan gaib. Namun, tidak mungkin disebutkan siapa pelakunya. Bila ada yang berani menyebutkan nama pembunuh bupati, itu sama saja artinya dengan bunuh diri. Kenekatan macam itu, hanya akan mengundang musibah baru, kematian selanjutnya, bisa saja jauh lebih mengerikan.” Namun dalam konteks ini, konflik non realitis yang terjadi di masyarakat tidak berlangsung secara terbuka. Kaum agama (padri) misalnya lebih cendrung menjadikan konflik seperti ini sebagai contoh perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tak patut dilakukan. Oleh sebab itu, tak banya tercatat perdebatan antara kaum agama dan kaum adat dalam tema-tema seperti ini. C. Proses Adaptasi Hubungan antar kebudayaan adalah perkenalan, kata Gazalba (1968). Perkenalan antar kebudayaan memiliki faktor kendali yang disebut oleh Gazalba dengan adaptasi dan adoptasi. Koentjaraningrat (1980) mengatakan hubungan antar kebudayaan adalah saling belajar, terutama pada bagian unsur kebudayaan yang universal, seperti sains dan teknologi. Adaptasi
123 adalah proses yang mudah-mudah sukar, yaitu proses kesediaan (kesukarelaan) menerima unsur kebudayaan lain yang bernilai baik sembari bersedia pula berdamai dengan diri saat harus menghilangkan nilai-nilai dalam kebudayaan asli yang tak begitu berguna. Menurut M. Sanusi Latif (1988) proses penerimaan Islam oleh masyarakat Minangkabau berlangsung damai dan relatif mudah. Hal ini disebabkan beberapa hal. Dua yang terpenting adalah kesesuaian Islam dan Adat Minangkabau. Saat ajaran Islam di Minangkabau, para peyebar agama Islam hanya menemukan pengaruh adat yang kuat, dan tidak ditemukan rintangan dari penganut agama Budha dan Hindu. Dapat dikatakan bahwa agama masyarakat Minangkabau yang sebenarnya adalah adat mereka sendiri dan dapat diduga bahwa masyarakat Minangkabau bukanlah penganut ajaran Budha dan Hindu yang taat. Selain faktor adat, ajaran Islam menghormati adat-istiadat selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Hal Ini membuat ajaran Islam akrab dengan adat Minangkabau. Selain itu, ajaran Islam dianggap cocok dengan adat Minangkabau, di antaranya ajaran Islam yang demokratis yang mengajarkan musyawarah dan mufakat, agama Islam tidak mengenal kasta dalam masyarakat serta mengahargai wanita sebagaimana adat Minangkabau menghargai wanita sebagai unsur penting kebudayaan matrilineal.73 Kedatangan Islam secara umum memberikan perubahan dalam kebudayaan Minangkabau. Tidak hanya orangnya saja yang memeluk Islam tetapi banyak aspek kehidupan terbawa serta. Mansoer (1970) menulis: 73 M Sanusi Latief, Gerakan Kaum Tua di Minangkabau 1907-1969,(Disertasi) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:1988, hal. 47-48
124 Karena itu bukan sadja penduduk sesuatu daerah tempat agama Islam masuk dan berkembang jang di-Islamkan, tetapi djuga seluruh lembaga masjarakat dan hasil-hasil kebudajaannja, termasuk tambo2 dan tjerita2 lamanja peninggalan dari zaman djahiliah." 74 Dua sumber di atas menunjukkan bahwa mudahnya adaptasi masyarakat Minangkabau dengan nilai-nilai Islam disebabkan banyaknya kemiripan dan kesesuaian ajaran Islam dengan adat Minangkabau, sekurang-kurangnya –tidak bertentangan. D. Proses Integrasi Integrasi adalah perpaduan antara yang budaya lokal dengan unsur budaya luar (pendatang). Islam dalam pandangan orang Islam bukanlah kebudayaan, tetapi agama. Agama dalam kajian kebudayaan merupakan sebuah sistem religi yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, agama Islam merupakan sumber baru bagi sistem religi masyarakat Minangkabau. Proses masuknya pengaruh ajaran agama Islam ke dalam masyarakat adat Minangkabau tidaklah berlangsung instan dan mudah. Sejak masyarakat Minangkabau mengenal agama Islam dan beralih secara massal memeluk agama ini, terlihat ada masa yang panjang di mana tidak dijumpai informasi tentang pergulatan agama ini dengan adat Minangkabau. Andaipun diterima teori masuknya Islam ke Minangkabau sejak abad ke-7 masehi, atau abad ke-12 masehi, pergulatan atau interaksi yang intensif justru terjadi di akhir abad ke-18 masehi hingga ke paruh pertama abad ke-20 masehi. 74 M.D. Mansoer, Sedjarah Minangkabau, Jakarta: Bhratara, 1970, hal.38
125 Dalam periodesasi sejarah Minangkabau, masa ini dikenal dengan fase pemurnian dan pembaharuan. Fase ini merupakan fase terpenting integrasi antara agama Islam dan Adat Minangkabau. Kehadiran surau-surau pengajaran agama Islam di Minangkabau pasca-Syekh Burhanuddin memberi andil besar munculnya ulamaulama yang memegang kendali atas pengajaran Islam di daerahnya masing-masing. Kesadaran beragama mulai tumbuh dan para ulama tersebut mulai melirik dan mengkritik praktik beragama masyarakat muslim Minangkabau yang masih bercampur dengan ajaran-ajaran lama serta praktik-praktik adat yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Fase ini dibagi kepada dua periode, yaitu: a. Periode Pembaharuan Gelombang Pertama Yang dimulai sejak revolusi Paderi (1803-1838) yang digagas Tuanku nan Renceh (1780-1825) serta disokong oleh tiga orang ulama Minang yang pulang dan Mekkah pada tahun 1803 M, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Gerakan ini mengusung agenda pemurnian (purifikasi) agama Islam, kritik adat dan kebiasaan lama yang mereka anggap tidak sesuai, dan mendesak masyarakat untuk melakukan kewajiban formal agama Islam. Revolusi ini menyulut terjadinya perang saudara antara Kaum Padri (kelompok pendukung) dan Kaum Adat (kelompok penentang) gerakan tersebut. Perang ini yang diawali masalah konflik adat dan agama akhirnya berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda. b. Periode Pembaharuan Gelombang Kedua Yang dilaksanakan oleh murid-murid Syekh Ahrnad Khatib Minangkabawi yang baru pulang dari Mekkah. Kondisi sikap keberagamaan dan tradisi yang sudah turun temurun yang tidak dapat dirobah kembali mendapat tantangan dari kelompok
126 pembaharu. Pembaharuan tahap kedua tampil dengan corak yang berbeda dengan yang dilakukan oleh gerakan Paderi. Gerakan Paderi lebih cenderung mengedepankan corak militerisme, tetapi pembaharuan tahap dua lebih kepada pergolakan inteletual. Hal ini dapat dilihat dengan dimunculkannya majalahmajalah, diadakannya perdebatan umum, dibentuknya organisasiorganisasi masyarakat dan didirikannya sekolah-sekolah yang bercorak modern. Selama dua abad pergulatan Islam dan Adat Minangkabau tersebut berlangsung alot, mulai dari bentuk interaksi yang keras yang berujung bentrok fisik hingga bentuk yang lebih elegan dalam bentuk debat-debat intelektual. Namun dibalik bentrokan tersebut juga tersedia informasi tentang bentuk penerimaan, baik secara natural maupun melalui proses perdamaian. Dengan demikian, dapat dikatakan reaksi yang dimunculkan oleh masyarakat adat Minangkabau terhadap nilai-nilai yang bersumber dari agama Islam adakalanya berbentuk positif (dalam bentuk penerimaan) dan ada kalanya dalam bentuk negatif (dalam bentuk penolakan). Reaksi ini sekilas terbaca sebagai bentuk dilematika masyarakat Minangkabau yang sedang dihadapkan pada dua pilihan antara menerima agama atau tetap mempertahankan adat. Bahkan dalam banyak literatur -bahkan literatur modern- masih menulis reaksi ini sebagai bentuk pertentangan Islam dan adat Minangkabau. Mestinya, keadaan ini ditulis sebagai konsekwensi logis datangnya nilai-nilai baru yang bersumber dari agama Islam menghampiri nilai-nilai adat Minangkabau yang sudah tersusun sejak lama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang sudah memeluk Islam.
127 Masyarakat Minangkabau dalam posisi ini sesungguhnya sedang menghadapi proses penyesuaian diri dan menghadapi keharusan mereformasi adat dengan datangnya ajaran Islam. Akhirnya, dilema yang dihadapi masyarakat Minangkabau itu justru dapat diselesaikan sebagian besarnya dalam sebuah konsensus Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). ABSSBK ini pada akhirnya diterima sebagai falsafah adat alam Minangkabau. Proses integrasi (berbaurnya) atau masuknya (penetrasi) Islam ke dalam adat Minangkabau dapat dilihat dalam pola berikut: 1) Akulturasi: Gabungan antara budaya lokal dan budaya asing dengan tujuan membentuk suatu kebudayaan baru namun tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Misalnya, masuknya prosesi nikah dalam acara perkawinan di Minangkabau. Nikah merupakan elemen ajaran Islam dan tatacara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku setempat. ABS-SBK diikuti dengan ungkapan syara’ mangato-adat mamakai, adat nan qawi-syara’ nan lazim merupakan simbol akulturasi Isalam dan Adat Minangkabau. 2) Asimilasi: Gabungan antara budaya lokal dan budaya asing dengan tujuan membentuk suatu kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan lama. 3) Sintesis: Percampuran antara dua kebudayaan yang membentuk kebudayaan baru dimana kebudayaan baru tersebut berbeda jauh dari kebudayaan asli.
128 Instegrasi Islam, Adat dan Modernitas Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau hanya baru mampu mengetahui tentang ketentuan-ketentuan alam terkembang yakni yang dapat diraba dan dilihat, alam yang nyata, belum lagi dapat mengetahui tentang alam hakekat. Ketentuan dari alam yang nyata seperti daratan, lautan, gunnung,bukit.lurah, batu, air, api ,besi, tumbuhtumbuhan, binatang, langit, bumi, bintang, matahari bulat, warnawarna, bunyi- bunyian dan lain sebagainya yang mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri-sendiri.(.(Idrus Hakimy,1978: 2). Seumpama ketentuan lautan berombak, gunung berkabut,lurah berair, air menyuburkan, api membakar, batu dan besi keras, kelapa bermata, bulu berbuku, pokok bertunas, ayam berkokok, murai berkicau, elang berkulit, merah, putih hitam, dan lain- lainnyaUntuk lebih jelasnya alam terkembang merupakan sumber dasar Adat Minangkabau, dapat dipahami dalam pepatah
129 dan petith seperti berasal dari “kata mufakat” yang menjadi tempat bertolak mencapai kebahagiaan dalam masyarakat. Yang merupakan sumber dari kata mufakat adalah ketentuan alam seperti air: Bulek aieh kapambuluan; bulek kato kamufakat Bulek baru digolekkan; pipieh baru dilayangkan (bulat air dengan pembuluh; bulat kata dengan mufakat) (Bulat baru digolekkan; tipis baru dilayangkan) Saciok bak ayam; sadanciang bak basi Data balantai papan;licin balantai kuliek Tapawiek makanan lantak; takuruang makanan kunci ( seciap umpama anak ayam, sedecing umpama besi) (datar belantai papan, licin berlantai kulit) (terpaut diberi lantak, terkurung diberi kunci) Sifat Adat Minangkabau dinamis dan dapat bertahanlama adalah karena melaksnakan ketentuan alam terkembang jadiguru. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, sifatnya hampir sama yaiktu universal dan dinamis,sehingga dapat menyahuti dan dapat dipedomani oleh setiap zaman. Ketentuan dalam alam ini dapat diketahui melalui pepetah: Tak lakang dek paneh, tak lapuak de hujan Dianjak tak layuah, dububuiek tak mati (tidak lekang karena panas,tidak lapuk karena hujan) (dipindahkan tidak layur, dicabut tidak mati)
130 Selanjutnya dalam Masyarakat Minangkabau dikenal pula 4 pembagian adat, ( Suardi dkk, 2002: 23) yakni: 1. Adat Nan Sabana Adat. Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalamkata-kata adat. “Nan tidak lakang dek paneh. Nan indak lapuak dek ujan. Paling-paling balumuik dek cindawan”. 2. Adat Nan Diadatkan. Adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang- undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” (kesepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ada juga yang mengartikan sebagai Peraturan yang dibuat oleh Dt Perpatih nan Sabatang dan Dt Ketemangungan yang dicontoh dari adat nan sabana adat yang dilukiskan peraturan itu dalam pepatah 3. Adat Nan Teradat. Adalah peraturan yang dibikin oleh penghulu-penghulu dalam suatu nagari atau dalam beberapa nagari peraturan mana untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat. Dimana adat Teradat ini tidak sama ditiap-tiap nagari atau bisa berbeda di tiap negari. " Adat sepanjang jalan. . Bacupak sepanjang batuang. Lain lubuak lain ikan. Lain padang lain bilalang. Lain nagari lain adatnyo. Adat sanagarinagari" 4. Adat Istiadat Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan masyarakat dalam nagari
131 Memahami 4 macam pembagian adat Minangkabau tersebut, maka dapat diringkas menjadi dua pengelompakan yang penting yakni; 1. Adat nan babua mati. Ialah adat dan sabana adat adat nan teradatkan (berlaku umum di Minangkabau) ini adalah hukum yang sudah permananet dan tidak dapat dirubah.. Dalam hukum Islam disebutkan hukum yang qat’i 2. Adat nan babuhua sintak:. Ialah adat teradat dan adat istiadat; (adat Salingka Nagari), sifatnya dinamis dan berkembang, dalam hukum Islam disebut dengan hukum yang bersifat zani. Ajraan Adat Minangkabau yang bersiat supel dan dinamis , sehinggadapat mengikuti setiap perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi. Dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi niali nilai yang baik berupa mustika berharga dalam kandungan Adat Minangkabau adalah ajaran budi pekerti yang luhur. Ajaran budi pekerti yang baik berfungsi memberikan arah yang baik dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai segala tujuan yang baik, dan mengujudkan perdamaian, agar tercapainya kebahagiaan dan kemakmuran yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam menghadapi setiap masalah, masyarakat dituntut untuk membiasakan diri melakukan raso jo pareso (mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani), dengan melalukukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa gesa dalam bertindak. Yang dimaksud dengan raso dalam adat adalah” budi baik Amir MS,,2003:86)“.Dalam pepetah dijelaskan:
132 Nan kuriekiyolah kundi, nan merah iyolah sago Nan baik iyolah budi, dan indah iyolah baso (basa basi) Perbedaan antra raso dengan pareso dalam pepatah adat disebutkan:Raso tumbuah di dado, pareso tumbuah di kapalo. Masyarakatnya dikenal kuat dalam memegang ajaran adat Minangkabau dan agama Islam. Mereka mempunyai falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Ikrar ini dicetuskan di Tanah Datar tepatnya di Bukit Marapalam Puncak Pato Kecamatan Lintau Buo dan lebih populer dengan sebutan “Sumpah Satie Bukit Marapalam” yang berarti bahwa ajaran Islam telah menjadi fundamental dalam kehidupan masyarkat Minang yang juga sejalan dengan ajaran adat istiadat. Adat dan syara’ bersumber dari dua sumber budaya yang berbeda, tetapi keduanya secara fundamental, memiliki kesamaan dan kesejalanan dalam cara pandang. Adat disatu sisi adalah ajaran kehidupan yang bersifat filosofi kultur, yang menawarkan kearifan-kearifan budaya dengan cara berguru pada alam yang bersifat kontekstual dengan konsep Alam Takambang Jadi Guru. Syara’ adalah norma dan ketentuan agama yang berorientasi keimanan mengacu pada kitab suci Alguran dan Hadis Rasulullah SAW yang bersifat absolut. Falsafah adat memberikan nilai tambah terhadap psikologis bahwa adat mengacu pada ajaran budi dan kearifan budaya, sementara ajaran Islam memberi isi kepada hal-hal yang bersifat spiritual.. Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Tentang Budi Luhur Dalam Masyarakat Minangkabau Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping berdampak positif juga membawa dampak negatif. Kontak dengan
133 sosiobudaya asing dapat mengoncangkan keadaan sosiobudaya sendiri. Apa yang datang dari negara- negara maju akan menyilaukan dan menarik perhatian masyarakat. Hal ini dapat mengoyahkan dan mengubah nilai-nilai dan aturan-aturan moral dan pelaksanaan ajaran agama pada masyarakat yang selanjutnya akan mengubah sikap hidupnya. Pengaruh perubahan sosial ini, dampaknya sangat singnifikan terhadap keluarga. Melalui media masa cetak dan elektronik, dapat diketahui bahwa pada zaman kemajuan tehnologi dan imformasi, dapat membantu masyarakat atau keluarga dalam memperoleh kecukupan material bahkan serba mewah tetapi membawa dampak yang kebanyakan mengeringkan kebutuhan spritual (kejiwaan) banyak masyarakat yang tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau ketenangan . banyak terjadi hubungan suami isteri sangat rapuh dan hubungan anak dengan orang tua kurang erat juga hubungan antar masyarakatpun. Akibat rapuhnya hubungan antar kelompok masyarakat, besar pengaruhnya bagi pendidikan dan pem- bangunan karakter serta menimbulkan kenakalan remaja dan orang dewasapun, tengelam dalam penyalahgunaan narkotika, malas belajar, hidup tak tentu arah dan sebagainya. Depresi mental, tekanan kejiwaan, stres, penderitaan bathin banyak terjadi dalam masyarakat. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa tehnologiinformasi dan media komunikasi semakin hari bertambah maju danarus budayanya semakin deras yang menurut futurolog kondang John Naisbitt dalam bukunya High Tech, High touch, Technology and Our Search for Meaning (1999) semakin menggiring masyarakat ke zona mabuik tehnologi yang ditandai dengan berbagai gejala sosiologis (Budi Utomo,2003: 113) yaitu:
134 1. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari pada masalah agama sampai masalah gizi 2. Suka memuja tehnologi 3. Mengaburkan perbedaan antra yang nyata dengan yang semu 4. Menerime kekerasan sebagai suatu hak yang wajar 5. Mencintai tehnologi dalam wujud mainan 6. Menjlani suatu kehidupan yang berjarak dan global Keadaan masyarakat atau keluarga seperti yang digambarkan di atas sangatlah rawan dan rentan terjadinya ketidak seimbangan antara kehidupan material dan spritual, antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kehidupan lahir dan bathin, penghormatan dari yang muda kepada yang tua dan pemicu berkembangnya akhlak yang tercela dan menipisnya akhlak yang mulia, yang sudah diamanahkan oleh Allah dalam surat al-Qalam ِظي َ ٍ ع ق ُ ل ُ ٰ خ َ َل َ ع َ ل كَ َّ ِإَون ٖم (Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung). Dan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah (Aku diangkat mrnjadi Rasul semata-mata untuk memperbaiki akhlak yang mulia ( HR Hakim dan, Baihaqi )
135 Solusi Yang Ditawarkan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping berdampak positif juga membawa dampak negatif. Melalui media masa cetak dan elektronik, dapat diketahui bahwa pada zaman kemajuan tehnologi dan informasi, dapat membantu masyarakat atau keluarga dalam memperoleh kecukupan material bahkan serba mewah tetapi membawa dampak yang kebanyakan mengeringkan ke-butuhan spritual (kejiwaan) banyak masyarakat yang tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau ketenangan, banyak terjadi hubungan suami isteri sangat rapuh dan hubungan anak dengan orang tua kurang erat juga hubungan antar masyarakatpun. Strategi pembangunan Akhlak dapat dilakukan dengan menonjolkan keteladanan (idola) dalam kehidupan keseharian, meningkatkan pedidikan dalam semua lapisan masyarakat dan me-wujudkan lingkungan yang IslamiPembentukan karakter dalam masyarakat minimal ada 9 yang harus diwujudkan, yakni : 1. cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, 2. tanggung jawab, disiplin dan mandiri, 3. jujur, 4. hormat dan santun, 5. kasih sayang, peduli, dan kerja sama, 6. percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, 7. keadilan dan kepemimpinan, 8. baik dan rendah hati,
136 9. toleran Fungsi keluarga dalam membina akhlak (karakter ) masyarakat antara lain: 1. Fungsi Pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. 2. Fungsi Sosialisasi anak dilihat dari bagaimana keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. 3. Fungsi Perlindungan dilihat dari bagaimana keluarga melindungi anak sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman, terhindar kekerasan dan penyakit masyarakat 4. Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya melalui kepala keluarga dan ninik mamak menanamkan keyakinan kepada Allah SWT yang mengatur kehidupan dumia dan akhirat. Mengatasi kedangkalan Budi mendapat tempat yang utama dalam pergaulan hidup masyarakat Adat Minangkabau, begitu juga dalam konsep dasar Hukum Islam. Sifat sifat yang lain seperti baso dan malu merupakan pecahan dari budi. Dalam Hukum Islam di kenal dengan sifat sifat mahmudah (terpuji) dan mazmumah ( tercela). Pembiasaan ajaran budi dapat dilestarikan dengan melakukan 3p (peduli, peka, dan percaya):
137 Peduli merupakan sikap atau tindakan seseorang untuk memperhatikan, meng- indahkan atau menghiraukan orang lain Peduli berarti menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Menumbuhkan sifat peduli adalah sering melakukan kegiatan sosial kemasyarkatan seperti mengunjungi saudara yang sakit. 1. Peka adalah merupakan kemampuan nenangkap dan menilai gejala- gejala yang muncul dilingkungan dan dilanjutkan dengan tindakan positif untuk segera bertindak dan membantu menyelesaikan masalah yang timbul. 2. Percaya adalah suatu sikap untuk mengakui atau meyakini sesuatu yang benar terjadi ditunjukan dengan data dan fakta. Artinya memufuk sikap jujur dan tidak mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran sesuatu. Berdsar uraian di atas dapat dipahami bahwa Adat Minangkabau itu terintegrasi dengan Hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkah laku dan aktifitas masyarkat dalam kehidupan sehari-hari. Adat dan agama dalam diri oranmg Minangkabau merupakan kebutuhan rohani yang mutlak.hal ini memotivasi orang Minangkabau selalu menghayati budu luhur dan senantiasa mempunyai raso, pareso, malu dan sopan.. terlihat dalam pepatah dan petitih Adat Minangkabau:
138 Pariangan manjadi tampuak tangkai, pagaruyuang pusek tanah data Tigo luhak rang mangatokan, adat jo syarak ko bacarai Bakeh bagantuang nan lan sakah (habis/hilang) Tampek bapijak nan lah taban Tasindorong jajak manuyrut, tatukiek jak mandaki Adat jo syarak kok taksusun, bumi sanang padi manjadi