Islam & Budaya Minangkabau

39 DEFINISI KAUM MUDO Sebenarnya Kaum Mudo ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional (ulama- ulama Kaum Tuo) terhadap beberapa ulama di Pantai Barat Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan oleh karena ulama- ulama ini dikatakan mencoba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran agama. Kaum Muda merupakan istilah sekelompok ulama yang berpikiran modern dan progresif. Mereka tidak menerima pemahaman keagamaan sebagaimana kaum tradisionalis yang pro kepada taklid. Bagi mereka pemahaman keagamaan bisa ditafsirkan dalam ruang ijtihad. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber al-Qur’an dan as- Sunnah16 Kaum Mudo dicap juga sebagai 'wahabi' yang menginginkan seluruh masyarakat lebih 'selamat' dan hampir kepada al-Quran & asSunnah (pada hemat dan penelitian mereka) yaitu dengan cara membawa mereka kepada pegangan Aqidah dan Ibadat yang dipaku dengan dalil sohih tanpa hanya terikat dan taqlid kepada satu aliran atau pendapat saja. Ia satu niat yang amat baik dengan mengembalikan fungsi aqal yang dikurniakan Allah SWT serta memurnikan ibadat dari rekaan-rekaan yang disangkakan boleh menghilangkan sasaran pahala yangdiletakkan oleh Rasulullah SAW. 16 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 7

40 Hakekat Kaum Tuo dan Kaum Mudo Ulama-ulama Kaum Tuo di Minangkabau serta para pengikut mereka, dengan bangga menyebut diri mereka sebagai penganut sejati dari paham Ahlusunnah Wal- Jama’ah dalam bidang ‘aqidah dan mazhab Imam Syafi’i dalam bidang Syari’ah. Maka sebutan Kaum Tua, Kaum Kuno, Kaum Taqlid, Ulama Kolot, dan sebagainya itu datang dari luar kalangan mereka, dan mereka tolak. Sedangkan sebutan sebagai Malin Baru, Faqih Baru, Kaum Wahabi dan sebagainya, untuk Kaum Muda, juga datang dari luar kalangan mereka juga tidak mereka terima. Tetapi sebutan sebagai Kaum Pembaharu, Kaum Moderrnis, Kaum Pemurni Agama dan sebagainya tentu mereka terima dengan senang hati, sebab sesuai dengan citacita gerakan mereka. Maksudnya adalah bahwa dalam bidang ‘aqidah mereka memandang diri mereka telah menganut keyakinan yang benar seperti yang di anut oleh semua pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sejak dahulu hingga sekarang, dalam bidang Syari’ah mereka menganut mazhab Imam Syafi’i semata-mata, walaupun mereka mengakui bahwa mazhab Imam Malik Hanafi dan Ahmad Hanbal juga dan sama benarnya dengan mazhab Imam Syafi’i. Sewaktu ditanyakan apa alasan mereka untuk hanya mengikuti mazhab Imam Syafi’i semata-mata padahal mereka mengakui juga kebenaran ketiga mazhab lainnya, mereka menjawab, “supaya amalan kami tidak menjadi kacau balau”. Di samping itu, para ulama Kaum Tua di Minangkabau aliranaliran thariqat yang mu’tabarah walaupun tidak semua mereka mengamalkannya. Mereka ingin mempertahankan tradisi - tradisi yang telah masuk dan melekat pada berbagai perbuatan keagamaan sehingga telah mereka pandang sebagai bagian dari ajaran- ajaran agama Islam. Sedang oleh kaum muda dipandang sebagai perbuatan bid’ah yang sama sekali tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam praktek amalan ulama-ulama Salaf, yaitu para

41 sahabat dan tabi’in. Misalnya membakar kemenyan sebelum berdo’a, membayangkan rupa guru sebelum berzikir, membaca niat shalat sebelum takbir pertama dengan suara yang di jaharkan, bertahlil serta makan- minum di rumah duka, dan sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kriteria atau hakekat kaum tua di Minangkabau ini mengandung empat macam prinsip utama. Sedang kriteria dari Kaum Muda mengandung tiga prinsip utama. Pertama, pemurnian agama dari segala hal yang tidak berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kedua, pembaharuan dalam pemikiran dan pemahaman ajaran agamaagama. Dan ini berarti keharusan Ijtihad dan menjauhi kejumudan. Ketiga, modernisasi dalam bidang pendidikan, sosial dan politik. Pertama, bahwa dalam bidang ‘aqidah, mereka adalah penganut aliran Ahlusunnah Wal Jama’ah yang dipimpin oleh Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Mansur al- Maturidi. Kedua, bahwa dalam syari’ah mereka menganut mazhab Syafi’i semata-mata. Ketiga, bahwa mereka membenarkan dan merasa berkewajiban untuk mempertahankan aliran-aliran thariqat yang mu’tabarah (sah dan boleh diamalkan, menurut penilaian mereka). Keempat, bahwa mereka ingin tetap mempertahankan tradisi, adat kebiasaan yang telah melekat dalam berbagai macam amalan keagamaan yang oleh Kaum Muda dipandang sebagai bid’ah. Keempat macam prinsip ini terlihat dalam anggota organisasi-organisasi Kaum Tua serta penjelasan dari pemimpin- pemimpinnya, sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.17 Selain dari empat prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip lainnya yang juga menjadi pegangan Kaum Tua, walaupun dalam beberapa hal tampak kurang konsisten dalam melaksankannya. Pertama, mengenai ijtihad, ittiba’ dan taqlid. Ijtihad 17 Majalah Soearti, Nomor. 7, Tahun I,

42 adalah menggunakan kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ditetapkan dalam al-Qur’an, Sunnah atau Ijma’para sahabat. Ittiba’ adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu, tetapi dengan mengetahui dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh ulama tersebut. Sedangkan Taqlid adalah mengikuti pendapat ulama terdahulu mengenai hukum sesuatu tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Ulama-ulama Kaum Tua berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, karena adanya mujtahid-mutlaq (yang mempunyai wewenang penuh untuk berijtihad) sudah berakhir masanya tahun 300 Hijriah, sedangkan mujtahid fatwa (yang berwenang memberikan fatwa hukum dalam lingkungan mazhab tertentu) sudah berakhir masanya pada tahun 400 Hijriah, adapun mujtahid mazhab dan mujtahid tarjih (yang hanya berwenang untuk melakukan ijtihad dan mentarjihkan hukum-hukum yang ada dalam mazhabnya sendiri) sudah berakhir pula masanya pada tahun 600 Hijriah. Dengan demikian, Kaum Tua berpendapat bahwa sesudah tahun 600 Hijriah tersebut tidak seorangpun juga di antara kaum Muslimin mempunyai hak dan wewenang untuk berijtihad dalam hukum-hukum agama, dalam bentuk apapun, termasuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang akan dijadikan sandaran hukum. Kedua, mengenai pengertian bid’ah dan cara penetapan hukumnya. Kaum Tua berpendapat bahwa bid’ah ada dua macam, yaitu bid’ah syar’iyyah dan bid’ah lughawiyyah. Bid’ah syar’iyyah adalah mengadakan amalan-amalan yang sama sekali tidak ada gantungannya pada al-Qur’an dan Hadits, hukumnya sudah pasti haram. Adapun bid’ah lughawiyyah adalah mengadakan sesuatu yang baru, dan hukumnya munkin wajib, haram, sunnat, makruh atau mubah, tergantung kepada manfaat dan mudharatnya.18 18 Sanusi Lathif, “Gerakan Kaum Tua..., h. 136-137

43 Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo Reaksi terhadap penyebaran pembaharuan di Minangkabau datang dari kalangan adat dan dari kalangan agama yang bersifat tradisi (Kaum Tuo). Reaksi pertama yang datang dari kalangan adat dipimpin oleh Datuk Sutan Maharaja anak seorang Laras (setingkat Bupati) di Sulit Air dan juga seorang pelopor di Padang. Sebenarnya sebagai orang pers ia termasuk seorang pembaharu juga, tetapi dalam arti yang umum Datuk Sutan Maharaja berniat untuk memurnikan adat dengan mengenyampingkan kalangan regen di Padang, suatu kedudukan yang diperkenalkan Belanda di negeri itu. Pertimbangan kepentingan pribadi juga turut bermain, karena ia ingin menggantikan regen dengan bantuan Belanda. Datuk Sutan Maharaja menerbitkan majalah tengah bulanan Pelita Kecil dalam tahun 1894, dan kemudian menjadi pemimpin redaksi Utusan Melayu dan Suluh Melayu. Minat dan kegiatan Datuk Sutan Maharaja dalam membersihkan adat dari pengaruh keluarga regen di Padang menyebabkan orang menyebut ia Datuk Bangkit, dari pepatah, membangkitkan batang terendam, ia melihat bahwa adat dipakai regen tersebut bercampur dengan kebiasaan Aceh. Datuk tersebut menyebut dirinya dan pengikutnya Kaum Mudo yang melawan regen, golongan ini disebutnya golongan tuo. Untuk Datuk Sutan Maharaja menerbitkan majalah tengah bulanan Pelita Kecil dalam tahun 1894 memperoleh dukungan yang kuat, ia minta bantuan kepada Belanda. Setelah gagal dalam usaha ini, tampak olehnya betapa pengaruh pikiran-pikiran Syeikh Ahmad Khatib berkembang di Minangkabau serta betapa pikiran tersebut telah berbentuk gerakan. Maka Ia menghadapi ini, Ia merupakan turunan dari keluarga yang sangat menentang kalangan Islam sebagai lanjutan kebangkitan

44 kembali kegiatan Paderi, apalagi karena Syeikh Ahmad Khatib memang turunan seorang hakim Paderi.19 Dalam tahun 1913 dengan dihapusnya lembaga regen di Padang, bagi Datuk Sutan Maharaja tidak perlu lagi berlomba dengan keluarga dalam merebut kepemimpinan, sehingga Ia dapat lebih banyak perhatiannya melakukan perlawanan terhadap gerakan pembaharuan, baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam tahun 1916, Ia dapat mencapai kesepakatan dengan sebagian kalangan bangsawan dengan membentuk Sarikat Adat Alam Minangkabau, suatu organisasi kalangan Adat, merupakan salah satu benteng perlawanan terhadap kalangan pembaharu di Minangkabau.20 Di masa-masa lalu terjadi persukuan bukan kehidupan individu, terutama dalam hubungan harta milik, maka warisan bukanlah masalah, warisan berada dalam lingkungan suku menurut garis keibuan. Tetapi kehidupan modern yang lebih menegakkan sistem keluarga, dan bukan sistem suku. Perubahan hidup seperti ini telah berjalan pada satu pemikiran pembaharuan dalam agama sudah mulai diperkenalkan. Pada saat kepala keluarga meninggal dunia, tumbuhnya perasaan yang dianggap wajar oleh keluarga besangkutan agar warisan yang dtinggalkan dibagi di antara anggota yang tinggal, terutama anak-anak yang bersangkutan. Maka muncullah masalah hak waris bagi kemenakan, dalam banyak hal, kemenakan memperjuangkan hak lamanya. Perkembangan ini muncullah jenis harta yang disebut harato pencaharian, yaitu harta yang diperoleh seorang ayah (secara sendiri atau bersama isterinya) dengan keringatnya sendiri. Milik suku yang dapat dinikmati oleh para 19 Fachri Samsudin, Pembaharuan Islam di Minangkabau Awal Abad XX, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2006), h. 205 20 Ibid.

45 anggota suku sebagai pemegang amanah (bukan milik) disebut harato pusako. 21 Dalam pergantian abad yang lalu banyak muncul pemikiran dibeberapa tempat di Minangkabau untuk meletakkan harato pencaharian secara hukum faraid, yaitu hukum waris Islam yang menempatkan anak pada kedudukan penting dalam warisan, sedangkan kemenakan diabaikan. Kedudukan hukum faraid ini lebih banyak tergantung pada kedudukan ulama di tempat bersangkutan. Ulama yang berwibawa mudah saja memperlakukan hukum faraid dalam kampungnya, tetapi bila ulama yang kurang berwibawa diganti dengan ulama yang kurang berwibawa segera timbul pertentangan anak dan kemenakan dalam harta waris. Contohnya, faraid dijalankan di Batu Hampar Payakumbuh, sewaktu seorang ulama yang berpengaruh besar Syeikh Abdurrahman masih hidup. Setelah ia meninggal dunia timbul pertikaian antara anak kemenakan di kampung tersebut. Syeikh Abdurrahman adalah kakek dari Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI pertama. Perlu diingat bahwa Syeikh Ahmad Khatib sangat kritis, dalam harta warisan ini. Ia malah tidak membedakan antara kedua jenis harta pusaka ini. Menurutnya kedua harta ini harus tunduk kepada hukum faraid. Bekas murid- muridnya yang memperkenalkan pemikiran pembaharuan di Minangkabau mulai menyadari bahwa antara kedua jenis harta ini harus diadakan pembedaan. Dalam hal harta suku, mereka melihat bahwa pemilik harta itu tetap ada, walaupun anggota suku sudah meninggal dunia, pemiliknya ialah suku itu sendiri. 21 Ibid., h. 206

46 Oleh karena itu tidak terdapat soal faraid, harta suku tetap lanjut, disebut harato pusako, sebagai harta wakaf bagi suku yang hasilnya dinikmati anggota suku bersangkutan menurut kesepakatan. Hanya harato pencaharian yang dapat tunduk kepada hukum faraidh. Harato pusako tadi mereka sebut harato musabalah. Oleh sebab itu dalam soal itu Datuk Sutan Maharaja bekerja sama dengan kaum bangsawan di Padang untuk melawan pihak pembaharu, ia kehilangan alasan dengan perlawanannya dalam hal waris itu. Faktor-faktor lain turut memperlemah kedudukannya. Pertama, pada masa Paderi sebenarnya telah terdapat kesepakatan antara ulama dan kaum adat mengenai harta warisan dan juga mengenai kedudukan mereka masing-masing dalam masyarakat. Tentu persetujuan antara ulama dan penghulu tidak begitu saja berjalan lancar, apalagi dalam suasana penjajahan, dengan pilih kasih penjajah dalam hal ini lebih memihak kepada pihak penghulu, senantiasa muncul hambatan. Tetapi yang pokok adalah bahwa suatu ukuran tentang nilai yang dianut masyarakat telah dapat dirumuskan, dan dalam kemungkinan pertentangan telah ada pula pedoman yang dapat diikuti. Sifat adat sendiri sangat menguntungkan Islam, atau boleh juga dikatakan bahwa sifat Islam sendiri telah menguntungkan adat. Adat yang tidak mempunyai peraturan tertulis yang kaku mampu menerima dan menyerap pikiran baru serta perbuatan baru sehingga peraturan adat bisa mencair, ini tergantung pula pada kemampuan penyerapan oleh suku-suku bersangkutan. Namun dalam jangka panjang tidak lagi dijumpai batas yang tegas antara adat dan Islam, keduanya telah terjalin sesamanya. Di pandang dari satu segi, adat kian lama kian menyesuaikan diri dengan tuntutan Islam. Kedua, suku terutama nagari tidak pernah mampu memperlancar aksi bersama. Sampai-sampai raja di Minangkabau tidak pernah melebihi fungsi sekedar simbol kerajaan. Peraturan-

47 peraturan yang biasa (tradisional) lebih banyak berlaku untuk nagari masing-masing, daripada untuk seluruh wilayah kerajaan. Wewenang seorang penghulu terbatas pada sukunya saja, atau paling-paling dalam batas satu nagari, di luarnya Ia tidak berkuasa sama sekali. Itulah mengapa organisasi Serikat Adat Minangkabau yang didirikan oleh Datuk Sutan Maharaja atau organisasi Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang didirikan kemudian tidak pernah mampu berfungsi sebagai pemegang wewenang tertinggi dalam soal adat. Lagipula kebebasan satu-satu nagari, serta kebebasan satusatu suku, dalam memilih kepalanya masing-masing mempermudah penetrasi para pembaharu Islam ke kalangan adat sendiri. Para pembaharu ini dapat menjadi penghulu seperti Haji Djalaluddin Thaib dari PERMI, ia bergelar Datuk Penghulu Basa dan Hamka dari Muhammadiyah bergelar Datuk Indomo. Apalagi lambat laun penghulu menjadi pimpinan yang sekedar sebagai simbol saja tanpa mempunyai wewenang memaksa. Perlawanan yang lebih serius lagi terhadap kalangan pembaharu datang dari kalangan Islam tradisi (Kaum Tuo). Ini terjadi pada waktu Syeikh Ahmad Khatib mulai melancarkan pemikirannya dari Mekkah. Kecamannya mengenai tarekat dijawab oleh Syiekh Muhammad Saad bin Tahta’ di Mungka (Syeikh Mungka) dan Syeikh Haji Muhammad Ali bin Abdul Muthalib (Syeikh Khatib Ali) di Padang yang juga menerbitkan tulisan tentang ini. Debat umum tentang masalah tarekat ini diadakan pula oleh ulama kedua belah pihak. Dari semua sarana yang dimiliki, Kaum Mudo Minangkabau meniupkan semangat gerakan pembaharuannya dengan gencar. Di lain pihak, Kaum Tuo yang memang sejak semula tidak setuju dengan cara yang digunakan Kaum Mudo. Untuk menentang majalah Al- Munir, dikeluarkan majalah Suluh Melayu, pada pokoknya mempertahankan paham Kaum Tuo dan menangkis semua gerakan yang dilakukan Kaum Mudo. Dengan terbitnya majalah Suluh

48 Melayu, kata Hamka, Minangkabau telah terjadi belah dua. Al-Munir yang bintang-bintang utamanya Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, dan Muhammad Jamil Jambek berlawanan dengan Suluh Melayu dengan tokoh-tokohnya Syekh Ali Padang, Syekh Saad Mungka dan Syekh Bayang. Masing-masing kelompok ini mempunyai pengikut yang cukup banyak dan boleh dikatakan sama kerasnya. Polemik itu berjalan cukup lama, dan puncaknya berlansung antara tahun 1914 sampai tahun 1918.22 Agaknya, reaksi suatu gerakan akan muncul dalam irama yang sama dengan aksi yang ditampilkan oleh gerakan itu sendiri. Artinya bila dulu kaum Paderi melakukan aksi radikal fisik dalam melancarkan gerakannya, maka lawannya adat memberikan perlawanan yang sama sehingga lahirlah perang fisik. Di samping itu datang Kaum Mudo melancarkan serangan tidak kalah gencarnya dari kaum radikal di atas. Hanya mereka tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan kemampuan intelektual. Oleh sebab itu, Kaum Tuo yang merasa diserang itu menangkisnya dengan senjata yang sama. Maka yang lahir bukan perang fisik tetapi perang pena, perang mulut, sekalipun tidak sedikit yang emosional, namun dalam batas-batas yang masih dapat diterima. Kecuali itu, perang Kaum Tuo dan Kaum Mudo banyak manfaatnya bila dibandingkan dengan perang yang dilancarkan kaum Paderi sebelumnya. Bila perang Paderi menghasilkan kalah menang antara pihak yang bertarung (kaum adat yang dibantu Belanda dengan kaum ulama) dan banyak membawa “trauma religious” seperti tersebut di atas, maka perang Kaum Tuo dan Kaum Mudo para prinsipnya melahirkan era modern Islam Minangkabau. Ia dengan segenap nilai plus minusnya telah meransang minat anak 22 Hamka, Ayahku..., h. 105-108

49 Minang untuk mengkaji agamanya dengan lebih intens. Hal ini terlihat dari usaha Kaum Tuo yang menerbitkan majalah-majalah mereka berikutnya seperti: Al- Mizan yang terbit di Maninjau tahun 1921 sampai tahun 1923, Al-Rad wa al-Mardud yang terbit di Bukittinggi tahun 1926, Soearti yang terbit di Bukittinggi tahun 1937, dan bahkan sempat menyiarkan proklamsi kemerdekaan Indonesia. Kecuali itu, Kaum Tuo juga banyak menerbitkan buku-buku keagamaan, baik yang bersifat polemik atau bukan. Menurut M. Sanusi Latif buku-buku itu lebih kurang berjumlah 90 jilid banyaknya.23 Sesungguhnya keinginan Kaum Mudo di atas dapat dipahami sebagai keinginan positif. Mereka ingin agar masyarakat muslim Minangkabau mau memahami dan mengamalkan Islam secara murni dan bebas dari praktek-praktek yang menurut mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, namun menurut Kaum Tuo maksud baik itu tidak didukung oleh cara yang baik sehingga tidak dapat diterima oleh Kaum Tuo. Tetapi sikap mereka tambah lunak terhadap masing-masing. Mereka tidak lagi bermusuhan sebagaiman semula, tetapi telah bersahabat.24 23 Fachri Syamsuddin, Pembaharuan Islam..., h. 213-214 24 Deliar Noer, Gerakan Modern..., h. 241.

50 Gerakan Kaum Tarekat dalam Sosial Keagamaan Membicarakan terekat berarti membicarakan tasawuf. Secara sederhana tasawuf ialah usaha untuk membersihkan jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan. Caranya, dengan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, memperbanyak ibadah dan menjadikan hati senantiasa mengingat kepada Tuhan. Dalam tasawuf terdapat beberapa teori tentang latihan kejiwaan. Seorang sufi yang telah merasa dekat dengan Tuhan dapat mengenal Tuhan secara langsung dengan hati atau kesadaran rohaninya. Kesadaran rohani sufi berbeda dengan kesadaran rohani orang awam yang mengenal Tuhan hanya dengan mendengar atau membaca dan meminta dalil-dalil nash. Juga berbeda dengan para filosof yang mengenal Tuhan melalui sebuah argumen rasional. Mengenal Tuhan secara langsung dalam istilah tasawuf disebut ma’rifat. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan tidak sama pada setiap orang. Setiap sufi mempunyai jalan atau caranya masing-masing. Di sinilah timbul istilah tarekat, yang berasal dari bahasa Arab thariqoh.

51 Secara bahasa, berarti jalan atau cara yang ditempuh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat berarti cara yang ditempuh sekelompok orang dengan bimbingan gurunya melakukan latihan-latihan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tarekat biasanya mempunyai pusat latihan, yang dinamakan “khangah atau zawiyah”. Di Jawa disebut pasulukan atau patarekan. Dan penamaan sebuah tarekat biasanya dikaitkan dengan nama pendiri atau pencetusnya. Seperti tarekat Syatariyah yang dibicarakan ini. Tarekat Syatariyah didirikan seorang sufi bernama Abdullah Ibn al-Syatar25 (w. 1428). Pendapat ini sekaligus menolak anggapan Margholouth yang menyatakan bahwa tidak ada seorang sufi bernama Syatar. Karena itu ia cendrung dengan Syutariyah, berasal dari kata Syuttor, bentuk jamak dari Syatir, berarti sufi yang memutuskan diri dengan keduniaan. Syeikh Abdullah al-Syatar berasal dari India, murid dari seorang alim bernama Muhammad Arif tinggal di Jawnpur pada waktu Ibrahim Syah Syarqi menjadi penguasa di negeri tersebut. Karena banyak mendapatkan kesulitan, ia kemudian pindah ke Malwa dan wafat di sana tahun 1428 M. Sepeninggal Syeikh Abdullah al- Syatar, ajaranya dikembangkan oleh murid-muridnya, terutama oleh Muhammad Ala dari Bengali, yang terkenal dengan nama Qazan Syatari. Selanjutnya orang yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan tarekat ini adalah Muhammad Ghowth dari Gwalior (w. 1562); pengganti urutan ke empat dari al-Syatar. Dialah yang menyempurnakan ajaran tarekat Syatariyah, sehingga menjadi formula tarekat yang berdiri tegak. Pengganti selanjutnya adalah seorang Syeikh bernama Wajih al-Din. Juga seorang tokoh penting dalam tarekat ini. Ia menulis berbagai karangan dan mendirikan madrasah yang murid-muridnya terdiri 25 Trimingham, The Sufi Order in Islam, (London: Oxford Universiti Press, 1973)

52 dari para orang tua yang lanjut usia . Ia dikenal sebagai wali agung dari Gujarat. Dari India, tarekat ini berkembang sampai ke Makkah dan Madinah, juga ke negeri-negeri lainnya, termasuk Malaysia dan Indonesia. Menurut Trimingham, tarekat ini dikenal pula di Iran dengan nama Ishqiyya, dan di Turki Ottoman dengan nama Bisthamiya. Tarekat Syaraiyah masuk ke Indonesia lebih kurang pada tahun 1665, ini berarti peristiwa masuknya tarekat tersebut setelah terjadinya “Penganyangan” terhadap kaum wujudiyah. 26 Disebut demikian karena mereka adalah penganut paham widhatul wujud, yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsudin al-Sumatrani. Meskipun tarekat Syatariyah menganut ajaran yang bercorak pantaistik, namun ajaran resmi tarekat ini amat menekankan kewajiban melaksanakan syariat dan aqidah ahlu alsunah. Misalnya, sebelum orang sebelum melakukan latihan tarekat ini, harus terlebih dahulu memahami sifat dua puluh yang dipandang sebagai landasan dasar. Ini agaknya merupakan sebab mengapa tarekat ini dapat diterima meskipun ajaran-ajarannya bersifat pantaistik. Tokoh penting berkenaan dengan perkembangan tarekat ini di Indonesia adalah Syeikh Abdur Ra’uf Singkel yang meninggal pada tahun 1693. Diriwayatkan, Syeikh ini menerima ajaran tarekat dari seorang alim di Makkah. Syeikh Ahmad Qusyasyi (1538-1660), dan dari seorang alim di Madinah, Syeikh Ibrahim Kurani (1616-1689). Disebutkan pula bahwa Abdur Ra’uf menerima khirqah, semacam ijazah berupa selendang putih dari gurunya untuk mengajarkan tarekat ini. 27 26 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hal 84 27 Hawwash Abdullah, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh- tokohnya di Nusantara, (Surabaya: Al-Ikhlas, tth) hal 49-53

53 Dari keterangan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa tarekat Syatariyah masuk ke Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Barat melalui Makkah, bukan dari India, tempat lahirnya tarekat ini. Mungkin tarekat ini pada zaman itu mempunyai penganut-penganutnya di Makkah, termasuk orang-orang Indonesia yang datang ke sana untuk mengaji atau mengerjakan ibadah haji. Pertama masuknya tarekat ini ke Indonesia adalah di wilayah Aceh. Dari sini terus tersebar ke Sumatera Barat, dan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam penyebaran ini adalah Syeikh Burhanudin Ulakan (w. 1691), salah seorang murid Abdur Ra’uf yang dihormati sebagai seorang wali. A. Ajaran-Ajaran Tarekat Syatariyah Pada dasarnya ajaran tarekat ini dapat dibedakan menjadi dua: ajaran yang bersifat praktis dan konsep-konsep yang bersifat falsafi. Ajaran-ajarannya yang bersifat praktis intinya adalah dzikir kepada Tuhan. Sedangkan ajaran yang bersifat falsafi adalah uraian tentang makna “la ilaha iila Allah” yang menjadi dasar dan memberi makna kepada perbuatan dzikir. Dzikir dalam tarekat Syatariyah juga mempunyai tujuan yang berkaitan dengan paham kesatuan wujud. Dzikir berarti mengingat Tuhan, secara teknis dilakukan dengan membaca berulang-ulang ucapan la ilaha illa Allah. Hal lain yang ada dalam tarekat ini adalah dasar intelektual yang pada umumnya lebih luas dipelajari dan dipratekkan. Dasar teoritis dan spekulatif untuk tarekat Syatariyah adalah ajaran martabat tujuh, dalam hal ini tidak dibicarakan. Karena memerlukan spesialisasi yang dalam, sementara kajian di sini hanya luarnya saja yang sebenarnya tidak begitu erat kaitannya dengan pratik ritual tarekat ini. Dengan demikian, sejarah ini dibicarakan dengan maksud untuk mengemukakkan hipotesa, bahwa ajaran tasawuf al-Ghazali

54 lebih lama dan lebih kuat di Indonesia dari ajaran panteisme, seperti yang sering muncul dalam kalangan tarekat Syatariyah, bukan berasal dari monisme atau mistisisme Hindu, melainkan dari sumber dunia Islam sendiri. Maksud lain adalah untuk memberikan latarbelakang pada hipotesis, bahwa proses sebaliknya telah terjadi pada abad ke-19. Dari dunia pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh tarekat Syatariyah dan paham widhatul wujud, Islam di Indonesia sejak pertengahan abad ke-19 lebih cendrung ke arah tasawuf moderat, dan seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa penulisan ini hanyalah merupakan pengamatan literatur dan gambaran umum, dan tidak mendalam. Karena kajian yang bersifat kritis dan analitis memerlukan tempat dan pemikiran yang serius dan mendalam. Bila masih ditemukan kesalahan dan ketidakberesan, itu adalah wajar. Karena kajian ini hanya bersifat perspektif historis yang memerlukan kajian dan analisis mendalam dengan berbagai pendekatan, sehingga ditemukan benang merah mengenai perkembangan Islam di daerah Minangkabau. Tulisan ini bukan merupakan kajian final, karenanya diperlukan studi secara konfrehensif, dan studi-studi selanjutnya. B. Tarekat Syatariyah di Sumatera Barat Pengembangan Islam oleh ulama di Minangkabau secara umum menggunakan jalur tarekat, begitu oleh Syekh Burhanuddin, sampai pada gurunya Syekh Abdur Rauf juga memakai pendekatan tarekat sebagai media. Peran tarekat dalam penyebaran agama Islam di Minangkabau tidak diragukan lagi. Pendekatan empati, rasionil, dan menonjolkan nilai-nilai moral serta melakukan adaptasi terhadap budaya lokal menjadi sangat ampuh dalam Islamisasi. Tasawuf yang berkembang di Nusantara, termasuk Minangkabau sudah melembaga dalam tarekat. Diterimanya tarekat oleh

55 masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek historis. Sebelum Islam datang, masyarakat sudah menganut kepercayaan yang berkaitan dengan kebatinan. Pengembangan Islam yang demikian pesat dan masuk jauh kepedalaman Minangkabau dapat terjadi melalui institusi surau. Surau dapat memainkan perannya sebagai unsur kebudayaan asli suku Melayu dan berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya. Ajaran yang dikembangkan di surau pada masa awal, umumnya bercorak tasawuf, dalam bentuk tarekat. Tarekat Syathariyah adalah tarekat yang dipelajari dan diamalkan di surau-surau priode awal Islam di Minangkabau. Melalui pendekatan ajaran tarekat Syathariyah, Syeikh Burhan al-Din menanamkan ajaran Islam kepada masyarakat Ulakan. Bahkan sampai saat ini di Ulakan Pariaman tarekat Syathariyah masih tetap eksis dan berpengaruh besar di Minangkabau. Tumbuhnya surau sebagai lembaga pendidikan agama dan tarekat terus berkembang pesat. C. Silsilah Pewaris Tarekat Syatariyah Tarekat Syatariyah dalam mempertahankan eksistensi ajaranajarannya dari kepunahan, maka para pemegang amanah menurunkan ajaran-ajaran Tarekat Syatariyah tersebut kepada pengikut setiannya. Di antara silsilah tersebut sampai sekarang adalah : 1) Syahril Luthan Tuanku Kuning diberi amanah oleh 2) Saidi Syekh Tuanku Mudo Luthan Ulakkani diwariskan oleh 3) Saidi Syekh Tuanku Mudo Bonta Ulakkani 4) Saidi Syekh Tuanku Mudo Abdur Rahman Ulakkani 5) Saidi Syekh Abdul Sani Ulakkani

56 6) Saidi Syekh Jakfar Tahir Ulakkani 7) Saidi Syekh Sultanul Qusa’i Habibullah Ulakkani 8) Saidi Syekh Hasrullah Ulakkani 9) Saidi Syekh Khalidin Ulakkani 10) Saidi Syekh Abdul Hasan Ulakkani 11) Saidi Syekh Abdul Muhsin Ulakkani 12) Saidi Syekh Idris Khatib Majolelo Ulakkani 13) Saidi Syekh Jalauddin Ulakkani 14) Saidi Syekh Khairuddin Ulakkani 15) Saidi Syekh Abdur Rahman 16) Maulana Syekh Burhanuddin 17) Maulana Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili 18) Maulana Syekh Ibrahim Al-Qurani Madinah 19) Maulana Syekh Ahmad Al-Qusyasi Makkah 20) Maulana Syekh Abil Mabib Abdullah bin Ahmad 21) Maulana Sultan Al-Arifin Saidi Sibgatullah 22) Saidina Wajh al-Ddin Al- Alawi 23) Saidina Syekh Muhammad Gahoust 24) Saidina Syekh Haji Hushur 25) Auliaul Arifin Syekh Hadiatullah Sarmasat

57 26) Maulana Syekh Qadhim Al- Syathary 27) Syekh Abdullah Al-Syathary 28) Al-Arifi billah Al-Rabbani Syekh Hadqali 29) Al-Muhaqiqin Syekh Abu al-Hasan Al-Kharqani 30) Jami’ut al-Awtad Syekh Abdul Mudhafir Al-Thusi 31) Qutb al-Awtad Syekh Abu Yazid Al-Isyiqi 32) Al-Arif Billahi Syekh Muhammad al-Maghribi 33) Ruhaniyah Suktanul Arifin Aulia Allagh Al-Muhaqqin Syekh Abu Yazid al-Bustami 34) Maulana Syekh Ma’ruf al-Kharakhi 35) Maulana Syekh Al-Imam Ali Ridho 36) Maulana Syekh Al-Imam Musa Al-Khadhim 37) Ruhaniyah Syekh Imam Ja’far Al-Sadhiq 38) Ruhaniyah Syekh Al-Imam Muhammad al-Baqir 39) Syekh Imam Zainil Abidin 40) Al-Imam Husein bin Ali Al-Syahid 41) Al-Imam Al-Masriq wal Magharib Saidina Ali bin Abi Thalib 42) Nabi Muhammad SAW dari Jibril atas Titah Allah SWT

58 D. Tradisi Dakwah Tarekat Syatariah 1. Menjadikan surau pusat dakwah Prosesi dakwah di Sumatera Barat tidak dapat terlepas dari peran Syekh Burhanuddin sebagai pengembang Islam di Minangkabu. Sekembali Syekh Burhanuddin dari Aceh menuntut ilmu ia segera mendirikan surau sebuah lembaga pendidikan sejenis ribat, di Ulakan. Tak lama kemudian surau Ulakan termasyhur sebagai satusatunya pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Suaru Ulakan menarik banyak murid dari seluruh wilayah Minangkabau. Mereka mengambil keahlian dalam berbagai cabang disiplin ilmu Islam dan kemudian juga mendirikan surau-surau sendiri ketika telah kembali ke desa- desa lehiran masing-masing. Surau di Minangkabau setelah kedatangan Islam secara umum dapat dikelompokkan kepada dua bentuk. Pertama; Surau gadang (surau besar), yaitu surau yang menjadi induk dari beberapa surau surau kecil di sekitarnya. Surau ini biasanya sekaligus tempat kediaman guru syekh yang masyhur dengan keilmuannya. Di surau ini dilakukan pengajian rutin oleh syekh dengan murid-muridnya yang menjadi guru pada surau-surau di daerah sekitar surau gadang tersebut. Penamaan surau gadang ini biasanya dikaitkan dengan nama syekh yang mendiami surau itu atau nama daerah tempat surau itu berdiri. Misalnya surau gadang Tanjung Medan di Ulakan, surau Koto Tuo di Koto Tuo Ampek Angkek, suaru Inyiak Canduang di Bukittinggi, surau Inyiak Jaho di Padang- Panjang, surau Inyiak Parabek dan lain-lain sebagainya. Surau surau gadang ini pada akhirnya ada yang difungsikan sebagai masjid, madrasah / pesantren dan tempat pengajian. Kedua Surau Ketek (surau kecil). Surau ini dilihat dari jenis nya ada dua bentuk, yaitu: Surau yang didirkan oleh suku, indu, Korong

59 kampung, dan pedagang. Contohnya surau- surau yang banyak ditemukan di kampung atau nagari di Sumatera Barat. Pada umumnya pada jenis ini memiliki akar dan posisi yang kuat dalam masyarakat, karena di surau ini dilakukan bermacam-macam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, seperti mengaji AlQur’an, wirid agama, pengajian tarekat, bela diri silat, belajar panitahan (pidato adat) dan kesenian masyarakat lainnya. Model surau ketek kedua adalah surau yang didirikan disekitar surau gadang (besar) yang didiami oleh murid murid yang belajar pada seorang syekh 2. Menjadikan surau Sebagai Skriptorium Manuskrip Atas usaha Syekh Burhanuddin dan murid-muridnya, ajaranajaran tarekat Syathariyah terus dilestarikan. Teks-teks lama yang tersimpan dalam manuskrip-manuskrip, yang berisi sekumpulan ajaran-ajaran keagamaan dimamfaatkan untuk menyebarkan Islam ketengah masyarakat. Walaupun sekarang memang jarang atau bahkan tidak pernah disentuh lagi saat ini kajian tentang manuskrip, namun dengan usaha-usaha Syekh Burahanuddin hingga muridmuridnya tetap mempertahankan eksistensi ajaran-ajaran tradisional, dengan menyalin ulang atau mengarang naskah-naskah yang lebih membumi. Ajaran- ajaran itu tetap eksis hingga saat ini, disampaikan melalui pengajian-pengajian pada majelis taklim tertentu di surausurau berbasis tarekat Syathariyah di Sumatera Barat dan sekitarnya. Secara garis besar koleksi manuskrip yang terdapat di Surau Tarekat Syattariyyah bisa dipilah menjadi tiga bagian: Pertama, manuskripmanuskrip yang dibawa oleh Syekh Burhanudin dari Aceh tempat ia belajar dan Surau-Surau tempat ia mengajar, Kedua, manuskripmanuskrip karangan Syekh Burhanuddin sendiri atau salinan dari kitab-kitab terdahulu, Ketiga, manuskrip-manuskrip yang dikarang atau disalin ulang oleh para murid, baik ketika menetap di Surau,

60 maupun setelah tamat belajar di Surau dan mendirikan surau di tempat masing-masing. Sebagai sebuah karya tertulis, manuskrip dapat dijadikan objek kajian dalam studi-studi humaniora, terutama sastra dan sejarah. Ia bisa dilihat sebagai karya kesusasteraan, oleh karena di dalamnya terdapat ketrampilan olah tulis dan aspek-aspek kesusasteraan. Pada sisi lain, manuskrip adalah anak zamannya yang menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa pada masa lalu meskipun dalam taraf tertentu ulasan sejarah yang dikandung masih perlu ditinjau lebih jauh. Setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi objek penelitian sastra dan sejarah terhadap manuskrip: aspek fisik dan aspek teks. Aspek fisik mengacu pada bahan-bahan material manuskrip, seperti kertas, tinta dan sampul, jumlah kuras serta pernak-pernik yang terdapat dalam manuskrip tetapi bukan teks, seperti iluminasi dan dekorasi. Termasuk wilayah fisik, pembicaraan mengenai tempat penyimpanan dan penulisan manuskrip, usia dan perkiraan penulis manuskrip. Secara keilmuan tekstologi diperkenalkan pertama kali oleh D.S.Likhacev sekitar pertengahan abad 20. Ia memberi pijakan bagi studi filologi guna mengungkap sejarah teks, terutama dalam menjajaki keaslian sebuah teks yang diteliti. Pada dasarnya ia berupaya menjelaskan bahwa teks memiliki ruang penafsiran yang demikian luas, tidak terbatas pada pencapaian-pencapaian dalam dunia filologi, yang terpenting misalnya menghadirkan kembali teks yang sudah terkubur dalam ruang masa lalu. Oleh karenanya dalam pandangan ini, seluruh perjalanan sebuah teks, mulai dari karya asli hingga kemunculan varian terakhirnya sejauh yang dapat ditemukan harus diletakkan dalam kontek lingkungan historis, sosial, politik dan atmosfir ideologi-nya, kondisi kehidupan penulis dan seterusnya.

61 Suatu hal yang mengharuskan peneliti belakangan untuk lebih berhati-hati dalam memberi interpretasi dan penafsiran baru ketika meneliti teks dari masa lalu. Oleh karenanya, setiap teks menurut Panuti Sudjiman, merupakan cermin dari zamannya yang patut mendapat penilaian tersendiri. Tidak ada sebuah makna tunggal dalam teks, begitu Derrida memberi landasan dekonstruksi atas teks. Namun penegasan itu tentu tidak dapat diberlakukan sepenuhnya terhadap teks-teks kuno, dengan alasan bahwa teks dari masa lalu seharusnya terikat dalam spektrum tertentu yang tidak dapat lepas begitu saja tanpa alasan memadai. E. Mempengaruhi Nilai-Nilai Adat Peleburan agama Islam dengan adat Minangkabau, mengemukakan setelah Syekh Burhanuddin mendapatkan ijazah dari Syekh Abdurrauf Singkil untuk menyebarkan Islam ke ranah Minangkabau, bertepatan dengan kembalinya ia dari merantau menuntut ilmu. Syekh Buhanuddin dapat mempengaruhi corak pergaulan masyarakat di Sumatera Barat dengan memakai falsafah hidup yang teratur sejak dahulunya. Berhubungan dengan itu, Syekh Burhanuddin sebagai tokoh tarekat Syattariyah di Sumatera Barat mewarnai empat jenis keharmonisan yang mesti diperhatikan yaitu, harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan sesama manusia, harmonis dengan alam yang nyata dan harmonis dengan yang ghaib. Pelaksanaan empat unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh perimbangan manusia yaitu: pikiran, rasa, dan keyakinan. Perkembangan Islam begitu cepat diterima oleh orang Minangkabau disebabkan oleh beberapa factor, Pertama, kedatangan Islam dengan cara damai dan penuh penyesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang dimasukinya. Kedua, Islam sebagai ajaran bertemu dengan ajaran adat yang juga mengajarakan tentang moralitas, sopan santun, budi pekerti dan tata

62 cara kehidupan yang didasarkan pada hasil olah pikir dengan memperhatikan alam semesta, seperti yang tercermin bidal adat alam takambang jadi guru (Alam semesta sebagai guru). Ketiga, Islam sangat memberikan perhatian terhadap ajaran adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam terutama prinsip-prinsip pokoknya. Kaedah Ushul Fiqh “al-Adat al-Muhakamah” artinya adat dapat diterima dan dikokohkan sebagai salah satu sumber hukum. Keempat, beberapa prinsip pokok adat Minangkabau sesuai dan sama dengan yang dimaksudkan oleh ajaran Islam, seperti ajaran musyawarah, menghapuskan adanya kasta-kasta dalam masyarakat (egaliter), memuliakan perempuan, adat menjadikan wanita sebagai simbol kebanggaan kaum, sesuai dengan prinsip adat matrilineal. Kelima, para penyebar Islam atau dakwah Islamiyah pada tahap awal itu sangat akomodatif sekali dengan bahasa adat dan sopan santun yang tinggi. Sebelum bangsa Barat datang ke Sumatera Barat, kehidupan masyarakat Minangkabau sangat menonjol dalam hal adat istiadatnya. Mereka menata kehidupannya dengan menjunjung tinggi adat. Bagi masyarakat Sumatera Barat adat merupakan aturan kehidupan sosial, bahkan tidak tokoh bandingannya, karena mereka sangat teguh memegang adat. Karena keteguhannya, orang Sumatera Barat mungkin dapat menerima cacian, tetapi mereka akan sangat marah kalau dikatakan sebagai orang yang tidak tahu adat atau tidak beradat. Sikap orang Sumatera Barat menjunjung tinggi adat ini disebabkan mereka meyakini bahwa adat yang mereka pedomani merupakan warisan leluhur yang harus dipelihara. Dalam Tambo Alam Minangkabau dijelaskan bahwa adat Minangkabau merupakan ciptaan asli leluhur suku asli Melayu, yaitu Sri Maharaja Diraja, dengan demikian dapat dikatakan bahwa memelihara adat dan mengamalkannya adalah bentuk penghormatan

63 masyarakat Minangkabau terhadap leluhurnya. Masyarakat Sumatera Barat dalam berprilaku mesti mempertimbangkan orang lain seperti ungkapan falsafah “ “nan rancak diawak itu, katujo diurang handaknyo” (yang bagus bagi kita itu, hendaklah disetujui oleh orang lain) “sakik diawak sakik diurang, lamak diawak lamak diurang”. (yang sakit bagi kita itu, sakit pula bagi orang lain. Yang enak bagi kita itu, Enak pula bagi orang lain).28 Dalam hubungan kekarabatan, mereka saling kunjung mengunjungi baik acara pesta maupun acara kemalangan. Hal ini terdapat dalam pepatah Minangkabau “kaba baiek baihimbauan, kaba buruak bahambauan” (kabar baik diberitakan, kabar buruk sama dimaklumi). Begitu pula hubungan perkawinan selain terikat hubungan suami dan istri antara seorang laki-laki dengan perempuan juga terjalin hubungan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak seperti “mamak rumah, rang sumado, ipar bisan” 29 dan sebagainya. Hubungan kekerabatan seperti ini di Sumatera Barat masih dijunjung tinggi sampai sekarang. Masyarakat Sumatera Barat dalam rangka menjalin hubungan kekerabatan dan persaudaraan memiliki empat tingkat jenis bertutur kata, yang terdapat dalam falsafah: “Kato mendata, kato malereng, kato mandaki, kato manurun” (Kata mendatar; sama besar, kata melereng; kata kiasan, kata mendaki; bicara dengan orang lebih besar, kata menurun; bicara dengan lebih kecil) 28 M. Nasrun, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) hal 30 29 Mamak rumah: saudara laki istri, sumando: suami adik/kakak, atau istri adik/kakak, ipar: saudara istri/suami, bisan: hubungan orang tua suami dengan orang tua istri.

64 Menurut sifat dasar dari adat budaya yang dipakai oleh orang Minangkabau terdapat empat tingkatan adat yaitu: adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradat dan adat istiadat. 1) Adat yang sebenar adat Yang dimaksud dengan adat sebenarnya adat itu adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Allah; atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti: “adat api membakar, adat air membasahi, adat ayam berkokok, adat murai berkicau, adat laut berombak”. Diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh di atas, terlihat adanya kelaziman hubungan. Walaupun demikian masih dipergunakan kata “adat” (pada umumnya berarti kebiasaan) dalam setiap hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu sewaktu-sewaktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Oleh karena itu kelaziman seperti disebutkan di atas tetap disebut kelaziman secara adat. Kalau ada pengertian adat, maka yang dimaksud dengan adat yang sebenarnya, adalah adat yang lazim tersebut. Keseluruhan adat itu didasarkan kepada alam nyata ia menjadi dasar bagi filsafat adat Minangkabau. 2) Adat yang diadatkan Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang mula menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat yang diadatkan itu dahulunya adalah dua orang tokoh adat yaitu: Datuk

65 Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, sebagai mana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat. Kedua tokoh adat tersebut merumuskan adat atas dasar pengalamannya dalam kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan alam terkembang ini. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu ialah kenyataan yang hidup dalam alam ini yang disebut adat yang sebenarnya adat. Kedua tokoh tersebut adalah lambang dari ide atau paham yang dipakai dalam bentuk sistem pemerintahan di Minangkabau. 3) Adat yang teradat Adat yang teradat yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak, pemangku adat dalam suatu negeri untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan stuasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat berbeda antara satu negeri dengan negeri lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Adat seperti ini dalam pepatah adat: “Lain padang lain balalang Lain lubuak lain ikan Cupak sapanjang batuang Adaik sapanjang nagari” ( Lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya cupak sepanjang betung adat selingkaran negeri ) Bila dibandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang diadatkan, terlihat perbedaan antara masing-masing dari segi keumuman berlakunya. Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya yaitu pada seluruh negeri yang terlingkup dalam suatu lingkaran adat, dalam hal ini ialah seluruh lingkungan Minangkabau.

66 Walaupun kemudian mengalami perubahan, namun perubahan itu berlaku dan merata di seluruh negeri. 4) Adat istiadat Adat istiadat dalam artian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan dengan akhlak mulia. Umpamanya adat main layang-layang sesudah musim menyabit padi; adat berburu pada waktu musim panas; sepak takraw pada waktu senggang sesudah musim ke sawah; adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat sudah terkubur. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang- kadang menjurus kepada kebiasaan buruk menurut ukuran umum seperti seperti kebiasaan mengadu ayam yang menjurus penganiayaan terhadap binatang. Kebiasaan menghamburkan uang pada saat-saat ada keramaian yang tujuannya meramaikan gelanggang, berubah menjadi perbuatan maksiat. Adat yang bertentangan dengan ajaran agama atau yang disebut adat jahiliyah, terdapat dalam pemakaian yang salah dalam adat istiadat tersebut. Keempat macam adat yang disebutkan di atas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ke tingkat adat yang teradat bila mana telah dibiasakan secara luas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah merata di seluruh negeri dan telah

67 disepakati kebaikannya oleh orang banyak. Bila telah diyakini kebenaranya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat. Umpamanya kata pepatah: “Yang tua dimuliakan, yang kecil dikasihi”, sudah menjadi suatu yang bersifat universal; begitu pula adat gotong royong yang berlaku pada orang Timur. Keempat tingkat adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya adat yang sebenar adat, dan adat yang diadatkan. Kedua: istiadat, tersimpul di dalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti yang sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata “adat istiadat minangkabau”. Dalam hubungannya dengan pengertian adat dan hukum adat, walaupun keduanya sangat tipis perbedaannya, dua kelompok pertama yang disebut adat, mempunyai daya mengikat dan dijalankan oleh badan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, dapat disebut hukum adat; sedangkan kelompok kedua yang banyak bersifat tuntunan tingkah laku baik, tidak dapat disebut hukum. 30 Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tradisi dakwah tarekat Syattariyah, berusaha masuk dan mempengaruhi nilai- nilai tradisi masyarakat yang telah berkembang sebelumnya. a) Corak dakwah tarekat pada zaman kontemporer Azyumardi Azra membagi corak dakwah sufisme yang berkembang di masyarakat belakangan ini kepada tiga kategori besar, yaitu: 30Amir Syarifudin , Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hal 143-146

68 Pertama, Student Sufisme adalah mereka yang aktif mempelajari secara serius nilai-nilai spiritualitas Islam yang terdapat dalam literatur suci dan pengalaman keagamaan generasi masa lampau (salaf) dan kemudian sekaligus mencoba menerapkan dalam prilaku keseharian mereka. Halaqah- halaqah student sufisme justru muncul di lingkungan Perguruan Tinggi Umum, seperti UGM, UI, ITB, dan IPB serta kampus-kampus lainnya. Berdasarkan kreatifitas mereka pendekatan spiritual menjalankan kehidupan lebih bernuansa relegius. Sayyed Hosen Nasr (1972) paling sering menggunakan istilah kearifan tradisional untuk masyarakat agar terbebas dari belenggu-belenggu dunia material yang cendrung menyengsarakan sehingga akhirnya manusia bisa mencapai kehidupan primodial yang merupakan kehidupan alami manusia. Lebih tegas lagi Sayyeh Hosen Nasr (Kompas, 2000) menyatakan bahwa dunia modern tidak lagi memiliki horizon spritual karena hidup manusia modern hidup di pinggir lingkaran eksistensi. Bertahan dengan tradisi merupakan cara tradisionalisme Islam untuk membentengi aspek keyakinan yang benar dalam pandangan kelompok ini. Kedua, Ortodox Sufism adalah kelompok sufi yang secara umum dikenal masyarakat sejak lama, seperti yang tergabung dalam tarekat Naqsabandiyah, Syattariyah, Tijaniyah, dan tarekat mu’tabarah lainnya. Kelompok Sufism orthodok ini tidak kalah gencarnya dalam melakukan inovasi dan pengembangan mamfaat dari latihan spiritual mereka. Fenomena pemamfaatan metode dzikir tarekat dalam pengobatan Narkoba dan penyakit ketergantungan obat lainnya adalah bentuk baru dari Sufism ortodok. Kasus penyembuhan para morphinis melalui teknik dzikir dan pencerahan

69 spiritual oleh Abah Anom di Suralaya adalah contok menarik dari eksistensi dan relevansi tarekat di era modern. Ketiga, Urban Sufism ini adalah jenis perkumpulan tasawuf yang memiliki model dan gaya tersendiri . sehingga ia menjadi kategori baru dalam diskursus tasawuf. Di antara ciri-ciri urban Sufism adalah: Tidak hanya sekedar melepaskan diri dari tarekat, bahkan ada yang melangkah lebih jauh dengan terlibat pada kegiatan ibadah yang diselenggarakan oleh jama’ah yang berbeda agama. Pagi mengikuti ritus mistik dari perkumpulan Agama A, siang mendengar ceramah spiritual dari agama B dan sore mengamalkan dzikir ala tasawuf Islam. Pendeknya, urban Sufism adalah orang-orang yang sangat inklusif dalam memandang aliran, bahkan agama. Tokoh spiritual semacam Anand Krisna adalah model yang bisa masuk kelompok ini. Tidak memiliki ketergantungan dengan guru (mursyid). Tidak ada bai’at antara murid dengan guru. Hubungan murid dan guru bersifat “demokratis”, seorang murid bisa mendebat guru bila salah, dan pada saat tertentu murid bisa berbalik menjadi guru. Tanpa identitas (seragam khusus), bagi mistikus perkotaan mereka tetap terlibat dalam berbagai tradisi modern. Mereka tetap pergi ke Mall, nonton di bioskop, main golf santai di kafe-kafe. Begitu juga performance nyaris tidak ada bedanya antara orang yang aktif dalam kegiatan tasawuf dengan orang banyak. Dominasi oleh orang-orang terpelajar (mostly and educated people). Kelompok ini berasal dari kalangan professional perusahaan, orang-orang perbankan, pimpinan lembaga Negara, dosen dan mereka sudah terlatih berpikir rasional, matang menggunakan logika.

70 Urban Sufism orang yang berkecukupan (the have, nice life). Komunitas ini mereka yang tinggalnya dikawasan elit dengan rumah megah, mobil Mercedes dan styel hidup gagah, dan percaya diri. Lebih tertarik pada sufi filosofis, seperti Ibn Arabi, Al-Jilli, Suhrawardi dan Mansur Al-Hallaj. Mereka tidak hanya terlibat pada amalan praktis tetapi mereka melakukan kajian kritis dan diskursus pemikiran tentang berbagai yang berkembang sepanjang sejarah tasawuf31 31 Duski Samad, Tradisionalisme Islam di Tengah Modernis, Kajian Kontinuitas, Perubahan dan Dinamika Tarekat di Minang Kabau, (Disertasi: UIN Syahid, 2003)

71 Islam dalam Kekerabatan Minangkabau A. Sistem Kekerabatan Minangkabau Sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau oleh para ahli hukum lazim disimpulkan dalam katakata rumusan/ rumusan kata-kata matrilineal, genologis dan teritorial. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini garis keturunan adalah dari ibu dan wani- ta: anak-anaknya hanya mengenal ibu dan saudarasaudara ibunya; ayah dan keluarganya tidak masuk clan anaknya karena ayah termasuk clanibunyapula. Para ahli antropologi sependapat bahwa garis-garis keturunan matrilineal merupakan yang tertua dari bentuk garis keturunan lain- nya. Salah seorang dari ahli tersebut bernama Wilken yang terkenal de- ngan teori evolusinya. Wilken mengemukakan

72 proses dari garis ketu- runan ini pada masa pertumbuhannya adalah sebagai berikut: a. Garis keturunanibu; b. Garisketurunanayah; c. Garisketurunanorangtua. 32 Menurut teori evolusi, garis keturunan ibu dianggap yang tertuadankemudiangarisketurunanayah.Selanjutnyasianakti- dak hanyamengenalgarisketurunanibunya,tetapijugagarisketurun- an ayahnya. Alasan yang digunakan oleh penganut teori evolusi ini menitikberatkanterhadapevolusikehidupanmanusia. Pada masa lalu pergaulan antara laki-laki dan wanita masih bebas, belum mengenal norma-norma perkawinan. Untuk memudahkan silsilah seorang anak dengan berdasarkan kelahiran, berdasarkan alam yang terkembang menjadi guru, dalam kenyataan, yang beranak itu adalah wanita atau betina. Dengan demikian, keturunan berdasarkan perempuan adalah yang mendapat tempat pertama. Dalam kenyataan sampai saat ini, masyarakat Minangkabau masih bertahan dengan ga- ris keturunan ibu dan tidak mengalami evolusi. Di samping itu, garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangka- bau sendiri. Oleh karena itu, bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar 32 M.S Amir,Adat Minangkabau:Pola danTujuanKidup Orang Mi- nang, (PT.MutiaraSumber Media,Jakarta. 2006) hal 8-9

73 menentukan garis keturunan anak-anaknya me- lainkan erat sekali hubungannyadengan adatnya. Banyak ahli Barat menulis tentang Minangkabau yang ada kait- annya dengan sistem kekerabatan Minangkabau. Salah seorang dari para ahli tersebut adalah Branislaw Malinowsky yang mengemukakan sebagaiberikut: Keturunandihitung menurutgaris ibu. 1) Sukudibentukmenurut garis ibu. 2) Pembalasan dendam merupakan tata kewajiban bagi seluruh suku. 3) Kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan ibu teta- pi jarangdipergunakan. 4) Tiap-tiaporangdiharuskankawindenganorangluarsuku. 5) Yangsebenarnyaberkuasaadalahsaudara laki-lakinya. 6) Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri. 33 Pembahasan di atas, yang tidak ditemui sekarang adalah pemba- lasan dendam yang merupakan tata kewajiban seluruh suku, mungkin itu terjadi pada masa dahulu. Selanjutnya akan dibicarakan sistem ke- kerabatan matrilineal di Minangkabau. Garis kekerabatan dan kelompok-kelompok masyarakat. 33 P. Pauda, “Sistem Matrilinial dalam Adat dan Budaya Minang- kabau”, dalam Ch. N. Latif, MinangkabauYangGelisah: Men- cari Jtrategi Josialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untukGenerasiMuda,(CV.LubukAgung,Bandung, 2004) hal 214

74 Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah paruik. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, hal itu disebut kaum.Kelompok sosial lainnya yang merupakan pecahan dari paruik adalah jurai. Interaksi sosial yang terjadi antar orang, atau seseorang dengan kelompoknya, secara umum dapat dilihat pada sebuah kaum. Dahulu, mereka pada mulanya tinggal dalam sebuah rumah gadang. Bahkan pada masa dahulu didiami oleh berpuluh-puluh orang. Ikatan batin sesama anggota kaum besar sekali dan hal ini bukan hanya dida- sarkan atas pertalian darah saja, tetapi juga di luar faktor tersebut. Seca- ra garis besar faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai beri- kut. 1) Orangsekaumseketurunan Walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan betul asal-usul keturunannya agak sulit dibuktikan. Lain halnya dengan orang yang sekaum, walaupun orang yang sekaum itu sudah puluhan orang dan bahkan sampai ratusan, namun untuk membuktikan mereka seketurunan masih bisa dicari. Untuk menguji silsilah keturunan mereka, dari ranji dapat dilihat generasi mereka sebelumnya dan sampai sekarang, yang ditarik dari garis keturunan wanita. Faktor keturunan sangat erat hubungannya dengan harta pusaka dari kaum tersebut. Ranji yang tidak jelas atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum tersebut dan juga mengenai sako. 2) Orangyangsekaum sehinasemalu Anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum, dan yang paling terpukul adalah mamak kaum dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaum. Kare-

75 na perasaan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu diajak agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaum. Mengenai rasa sehina semalu ini, adat mengatakan: malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak (malu tak dapat dibagi, suku tidak dapat dianjak). Artinya, malu satu orang adalah malu bersama. Mamak atau wanita-wanita yang sudah dewasa selalu mengawasi rumah gadangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3) Orangyangsekaumsepandamsepekuburan Untuk menunjukkan orang itu sekaum, maka sebuah kaum mempunyai pandam tempat berkubur khusus bagi anggota kaumnya. Barangkali ada yang perlu dibicarakan berkaitan dengan pandam ini. Di Minangkabau terdapat beberapa istilah untuk tempat memakamkan mayat, seperti pandam, pekuburan, ustano dan jirek. Kuburan ini merupakan tempat kuburan umum dan di sini tidak berlaku seketurunan dan siapa saja atau mamak mana asalnya tidak jadi soal. 4) Orangyangsekaumseberat seringan Orang yang sekaum seberat seringan, sesakit sesenang sebagi- an, dikemukakan dalam adat “kaba baik baimbauan, kaba buruk baham- bauan” (kabar baik dihimbaukan, kabar buruk berhamburan). Arti- nya bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan, seperti perka- winan, berdoa dan lain-lain, maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan. Tetapi sebaliknya semua sanak famili akan ber- datangan jika mendengarkan kabar buruk dari salah seorang anggo- ta keluarganya tanpa dihimbau, sebagai contohnya seperti ada kematian atau malapetaka lain yang menimpa.

76 5) Orangyangsekaumsehartasepusaka Menurut adat Minangkabau, tidak dikenal harta perseorangan. Harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun-temurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan juga bahwa nenek moyangnya merupakan orang asal di kampung itu sebagai peneruka pertama, dan kaum yang sedikit mempunyai harta pusaka bisa dianggap orang yang datang kemudian. Oleh sebab itu di dalam adat sebuah kaum yang memiliki banyak harta tetapi hasil tembilang emas atau dengan cara membeli, maka statusnya dalam masyarakat adat tidak sama dengan orang yang mempunyai harta pusaka tinggi. Justru orang yang seperti ini disebut sebagai orang pendatang. Harta pusaka kaum merupakan kunci yang kokoh sebagai alat pe- mersatudantetapberpegangkepadaprinsipharatosalingkakaum, adat salingka nagari (harta selingkar kaum, adat selingkar nagari). Selanjutnya garis kekerabatan yang berkaitan dengan kaum ini adalah jurai. Sebuah kaum merupakan kumpulan dari jurai dan tiap jurai tidak sama jumlah anggotanya. Setiap jurai membuat rumah gadang pula, tetapi rumah gadang asal tetap dipelihara bersama sebagai rumah pusaka kaum. Pimpinan tiap jurai ini disebut tungganai atau mamak rumah sebuah anggotajurai. Pecahan dari jurai disebut samande (seibu), yaitu ibu dengan anak- anaknya, sedangkan suami atau orang sumando tidak termasuk orang samande. Orang yang samande diberi ganggam bauntuk, pagang bamasieng (genggam yang sudah diperuntukkan, dan masing-masing sudah di- beri pegangan). Artinya, masing-masing orang yang samande telah ada bagian harta pusaka milik kaum. Bagi mereka hanya diberi hak untuk memungut hasil dan tidak boleh menggadaikan, apalagi menjual bila tidak semufakat dengan anggota kaum.

77 B. Rumah Gadang dalam Sistem Matrilineal Sistem kekerabatan matrilineal di Sumatera Barat merupakan bagian dari adat istiadat Minangkabau sekaligus merupakan suatu sistem yang masih dijalankan di kalangan suku Minangkabau baik itu yang berdomisili di Sumatera Barat maupun yang sudah merantau ke luar dari Sumatera. Sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis ibu, sehingga keturunan diatur menurut garis ibu.34 Radjab (1969) menyebut ada delapan ciri yang menggambarkan sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau, yakni: 1) keturunan dihitung menurut garis ibu; 2) suku terbentuk menurut garis ibu; 3) tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya; 4) pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh sukunya; 5) kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan ibu, walaupun jarang sekali dipergunakan; 6) yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki; 7) perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isterinya; 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. 34 T Kato, Matriliny and Migration (Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia). (Cornell University Press, tth)

78 Mengaitkan sistem matrilineal dengan perlindungan sosial, maka perlu untuk memahami terlabih dahulu bagaimanakah sistem rumah gadang dalam menggerakkan berbagai komponen di dalamnya untuk saling terkait membentuk skema perlindungan sosial. Banyak peneliti yang tertarik pada keberadaan rumah gadang. Elda Franzia, menyebut bahwa rumah gadang adalah rumah besar berbentuk persegi panjang besar dengan atap bertingkat yang dikenal dengan bagonjong, merupakan rumah tradisional Minangkabau, di mana arsitektur, konstruksi, dekorasi internal dan eksternal, dan fungsi rumah mencerminkan budaya dan nilai-nilai suku Minangkabau. Dia juga menyebut rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal, aula untuk pertemuan keluarga, dan untuk kegiatan seremonial. Itu dimiliki oleh wanita dari keluarga yang tinggal di sana, dan kepemilikannya diturunkan dari ibu ke anak perempuan.35 Radjab menjelaskan keberadaan rumah gadang pada masyarakat Minangkabau: Rumah gadang itu umumnya didiami oleh tiga generasi, biasanya dapat berjumlah antara 30-50 orang. Satuan genealogis yang mendiami rumah gadang dikenal dengan istilah sabuah paru’, yang artinya keluar dari satu kandungan oleh seorang nenek. Sabuah paru’ terdiri dari beberapa samande yang merupakan saudara seibu. Setiap satuan genealogis ini dipimpin dan diawasi oleh seorang datuk atau mamak disebut sebagai ”kapalo parui”.36 Lebih lanjut, Radjab juga menyebut mengenai ukuran maupun jumlah rumah gadang yang dimiliki oleh setiap keluarga 35 Franzia, E., Piliang, Y.A. & Saidi, A.I. (2015). Rumah Gadang as a Symbolic Representation of Minangkabau Ethnic Identity. International Journal of Sience and Humanity, 5 No 1, 44–49. https://doi.org/DOI: 10.7763/ IJSSH.2021.V5.419 36 M. Radjab,Sistem Kekerabatan di Minangkabau. (Padang: Center for Minangkabau Studies.) hal 24-25

79 dapat bertambah seiring dengan betambahnya jumlah penghuni rumah gadang: Jika rumah gadang bersama itu mulai sempit karena penghuninya bertambah, maka didirikan sebuah rumah gadang baru untuk anak-anak perempuan. Rumah gadang baru didirikan di dekat yang lama, di atas kepunyaan komunal, atau bisa juga ditanah kampung lain, tetapi rumah baru dan penghuninya masih terhitung dari lingkungan kampung atau suku asli. Sekelompok dari anggota sabuah paru’ atau samande menjadi penghuni rumah baru tersebut, dibawah pengawasan penghulu yang lama atau bisa juga mengangkat penghulu yang baru. Dengan adanya keberadaan rumah gadang untuk keluarga, maka tidak ada anggota keluarga yang terlantar karena tidak memiliki rumah. Rumah gadang memiliki beberapa aturan bagi penghuninya berikut ini: Berhubung dengan adanya pertalian darah yang rapat, maka tiap-tiap orang di dalam sebuah rumah gadang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota lainnya. Di dalam rumah gadang anakanak diajarkan oleh orang- orang dewasa bahwa mereka semua satu keluarga, harus tolong menolong, bantu membantu saling mencinta37 Pada sistem rumah gadang ada aturan yang mengatur pengelolaan harta warisan keluarga (sabuah paru). Sistem matrilineal Minangkabau memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan harta yang diwariskan kepada keturunannya. Tanah yang “diperoleh” melalui warisan adalah harta pusaka (properti akestral) yang diperoleh melalui garis ibu, dengan memberikan kepada tiap orang yang berhak atas sebidang sawah, tanah, kebun 37 Ibid. hal 28

80 atau ladang dari harta pusaka, untuk dipergunakan oleh kemenakannya tersebut. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya, dan bukan dari ayah melainkan dari ibu, mamak dan bibinya seorang anak menerima warisan harta-benda. Tanah pusaka yang diwarisi secara turun temurun ini akhirnya dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota suku dan kaum di mana oleh sistem adat tidak boleh dijual dan digadaikan kecuali dengan persetujuan keluarga yang harus didasarkan kepada 3 hal yaitu jika tidak memiliki biaya untuk pemakaman anggota keluarga, tidak memiliki biaya untuk menikahkan anak perempuannya dan tidak memiliki biaya untuk memperbaiki rumah gadang yang rusak.38 Selain itu, pemindahan kepemilikan harta pusaka pun harus dilakukan ke payung terdekat dalam suku yang sama Lahan pertanian yang dimiliki keluarga bersifat komunal maka pemanfaatannya juga bersifat komunal. Lahan-lahan yang diperuntukkan itu harus dikerjakan dan ditanami sendiri oleh perempuan-perempuan itu dengan dibantu oleh saudara laki-lakinya dan kemudian oleh anak laki-lakinya jika sudah dewasa, suaminya boleh membantunya, tetapi tidak diwajibkan oleh adat, sebab menurut adat ia diwajibkan bekerja untuk saudara perempuan dan kemenakannya. Namun bagi laki-laki yang memperoleh sebidang tanah pusaka dari mamaknya untuk ditanaminya, hanya boleh memberikan sebagian saja dari hasil bercocok tanam untuk isteri dan anak-anaknya, selebihnya diberikan untuk saudara perempuannya. 38 Hanifuddin, Posisi Perempuan Minangkabau dalam Sistem Ulayat Menurut Adat Matrilineal dan Syarak. Faculty of Shariah of State Institute for Islamic Studies Batusangkar, Indonesia, 10 No 2, 94–111. https://doi. org/10.1234/juris.v10i2.927

81 Dalam pelaksanaan sehari-hari, sistem matrilineal menempatkan posisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ialah pemilik harta yang berperan sosial secara mendalam, sedangkan laki-laki pemimpin yang berperan politik secara luaran. Menurut Sutan Mangkuto harta pusaka berfungsi untuk mendukung kehidupan di rumah gadang, sehingga anggota rumah yang sama mengolah tanah pertanian yang diberikan kepada mereka secara bersama, selanjutnya beras yang dihasilkan disimpan dalam 3 lumbung, yaitu satu untuk penggunaan sehari-hari anggota rumah, satu untuk memberi makan tamu dan orang yang lewat, dan satu lagi untuk upacara dan keperluan khusus. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi masyarakat Minangkabau menerapkan prinsip komunal dalam pemanfaatan harta pusakanya. Hakekat pemusakaan tanah ulayat secara komunal dan turun temurun ini adalah untuk menghalangi terjadinya pemilikan oleh individu untuk memberi kesempatan kepada sesama anggota masyarakat dan generasi masa depan supaya turut memperoleh kesejahteraan dari aspek tanah, dan hal ini disebabkan oleh: a. secara geoekonomi, Sumatera Barat merupakan propinsi yang mempunyai aset ekonomi paling sedikit, baik dari dalam bumi maupun dari permukaan tanahnya; dan b. secara topografi, tanah di sini dapat dianggap sempit karena permukaan tanahnya dipenuhi oleh lembah, perbukitan, dan jalan berliku. Selain mengatur pengelolaan harta pusaka keluarga (sabuah paru), rumah gadang juga mengatur fungsi maupun peran dari lakilaki dalam rumah gadang, dalam hal ini adalah saudara laki-laki dari perempuan maupun paman yang ada dalam sabuah paru yang

82 dikenal dengan istilah mamak. Kakak laki-laki perempuanlah yang bertanggung jawab atas anak-anaknya daripada suaminya sendiri, mamak merupakan pusat dan inti dari sistem kekerabatan matrilineal dan rumah gadang sebagai basis tempat tinggal anggota secara luas. Di dalam rumah gadang inilah eksistensi mamak akan diakui oleh seluruh anggota keluarga, dengan mempunyai tanggungjawab sebagai pemelihara dan pemberi kesejahteraan kepada anggota rumah gadang tersebut, sehingga semua aktivitas yang berhubungan dengan rumah gadang akan selalu melibatkan mamak. Esensi matrilineal Minangkabau terutama terkonsentrasi dalam hubungan dua generasi mamak dan dan kemenakan (keponakan), sehingga kewajiban dan tugas timbal balik dari mamak dan kemenakan diatur oleh adat, di mana mamak sebagai penjaga kemenakan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kemenakan yang akan melanjutkan garis keturunan mereka, sehingga mamak diberkahi dengan otoritas sebagai tungganai atau penghulu, dan diharapkan untuk melindungi dan meningkatkan harta pusaka.39 Lebih lanjut dijelaskan oleh Radjab (1969), kepala rumah tangga adalah mamak, bukan ayah dari anak-anaknya, dan kewajiban seorang mamak terhadap kemenakannya terutama yang perempuan adalah memberi makan, pakaian, rumah, dll, bahkan jika sabuah parui’ atau djurai mempunyai sedikit tanah untuk dijadikan sawah atau kebun yang hasilnya hanya cukup untuk dimakan bersama-sama, maka tiap laki-laki dewasa di keluarga diajarkan pergi berdagang keluar nagarinya atau pergi merantau, dan penghasilan kerjanya dirantau dapat dipergunakan untuk membantu saudara-saudara perempuan serta kemenakan-kemenakannya, 39 T Kato, Matriliny and Migration (Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia). (Cornell University Press, tth)

83 biasanya dengan mengirimkan sejumlah uang tiap bulan, bahan pakaian, perhiasan dan sebagainya. C. Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dapat membentuk ketahanan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga jika suatu keluarga mengalami ketidakmampuan dalam hal ekonomi dapat mengakibatkan suatu keluarga mengalami kondisi kemiskinan. Untuk itu diperlukan upaya untuk dapat melindungi kekuatan ekonomi suatu keluarga agar terhindar dari kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi kelompok miskin beserta anak-anak mereka.40 Sanusi menyebut bahwa skema perlindungan sosial didasarkan pada 4 komponen utama, yaitu lapangan pekerjaan, jaminan sosial, asuransi sosial dan pola perlindungan berbasis lokal. 41 Dan keberadaan tradisi lokal berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk mempertahankan laju pertumbuhan perlindungan sosial pada tingkat nasional. Jaminan sosial diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk tunjangan pendapatan secara langsung kerap meliputi pula berbagai skema peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Hal inilah yang dilihat implementasinya pada filosofi sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat minangkabau. Terdapat beberapa komponen utama pada sistem kekerabatan matrilineal yang memiliki kesamaan dengan skema perlindungunan sosial di bidang pertanian dan sektor informal di 40 Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Vol. 2). Alfabeta. 41 Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Kementerian Sosial, Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial : Konsepsi dan Strategi. (Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Kementerian Sosial, 2004)

84 perkotaan, terutama sistem rumah gadang, pengelolaan harta pusaka keluarga (sabuah paru) dan peranan mamak terhadap para kemenakannya. Keberadaan rumah gadang dapat dihubungkan dengan perspektif jaminan sosial berbasis kekerabatan yang disebutkan oleh Suharto (2008) di mana fungsi utama skema jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk mempertahankan keberlanjutan kesejahteraan kehidupan bagi keluarga di pedesaan mempergunakan mekanisme informal untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari melalui dukungan dan bantuan dari kerabat. Fungsi rumah gadang sebagai rumah bersama terhadap beberapa keluarga dari 2-3 generasi, sehingga bisa menampung puluhan orang. Rumah gadang ini dapat bertambah jumlahnya pada suatu keluarga (sabuah paru) seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga yang akan menikah. Hal ini dapat menjadi suatu bentuk pelindungan yang diberikan oleh sistem kekerabatan untuk melindungi anggota keluarga dari ketidakmampuan memiliki tempat tinggal bahkan juga ketelantaran. Demikian pula halnya dengan pengelolaan harta warisan atau yang dikenal dengan harta pusaka yang diberikan kepada keturunan dan garis ibu, dengan ketentuan tidak untuk dimiliki oleh individu melainkan kepemilikan komunal, sehingga pemanfaatannya pun bersifat komunal. Sistem ini dapat dihubungkan dengan pola perlindungan berbasis lokal, sebagai suatu program yang ditujukan untuk menghadapi rintangan-rintangan pembangunan ekonomi di pedesaan. Secara geoekonomi dan topografi Sumatera Barat memiliki keterbatasan sumberdaya alam untuk mendukung perekonomian sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Dengan kedua keterbatasan ini tidak dapat dibayangkan seandainya aset tanah

85 yang sempit dan sedikit nilai ekonominya ini dikuasai oleh beberapa individu saja melalui pemilikan pribadi. Sehingga pengelolaan secara komunal dapat dijadikan sebagai alat untuk memastikan setiap individu akan selalu memiliki aset ekonomi dan memiliki pekerjaan dengan mengelola aset keluarga. Terlebih lagi sistem kekerabatan matrilineal menempatkan wanita sebagai pengelola harta pusaka, mereka tidak tergantung kepada suami sebagai tulang punggung keluarga, sehingga pola-pola pemberdayaan wanita di bidang ekonomi terlihat kental pada sistem matrilineal. Suharto (2008) menyebutkan terdapat 4 bentuk jaminan kesejahteraan berbasis masyarakat yaitu asuransi mikro, asuransi pertanian, dana/tunjangan sosial yang mengedepankan modal sosial, dan persiapan bencana lokal. Pada masyarakat minangkabau, setidaknya dua bentuk jaminan kesejahteraan berbasis masyarakat yaitu asuransi mikro dan dana/tunjangan sosial yang mengedepankan modal sosial, telah menjadi bagian dalam sistem kekerabatan matrilineal. Pola jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat berupa asuransi mikro yang dikelola secara lokal, dapat terlihat pada sistem kekerabatan matrilineal yang menyediakan lahan pertanian melalui harta pusaka tinggi maupun rendah kepada keturunannya, sehingga setiap keturunan keluarga (sabuah paru) memiliki modal fisik sekaligus finansial, dengan memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian melalui pengelolaan aset harta pusaka, di mana mereka dapat mengelolanya dan menghidupi keluarganya dari hasil lahan pertanian, perikanan, dan lain-lain, serta kebutuhan setiap keluarga dalam ikatan (sabuah paru) akan dipenuhi secara bergotong royong. Terlebih dengan adanya aturan bahwa harta pusaka tidak boleh diperjualbelikan, kecuali sesuai dengan alasan yang telah

86 ditentukan oleh sistem matrilineal, secara tidak langsung dapat menjaga keberlanjutan kepemilikan mereka akan asset keluarga. Berdasarkan hal ini maka sistem kekerabatan matrilineal telah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk melindungi anggota kelompok dari resiko ekonomi yang mungkin terjadi yaitu mencegah mereka dari kehilangan mata pencaharian. Lebih lanjut konsep modal sosial menjadi landasan dalam pengelolaan harta pusaka oleh pihak laki-laki maupun perempuan pada suku minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan seorang suami dapat mengelola lahan pertanian (harta pusaka keluarga) namun keuntungannya tidak boleh diberikan kepada anak maupun isterinya, karena keuntungan dari lahan pertanian harta pusaka wajib diberikan kepada para kakak/adik perempuan maupun kemenakannya. Ketentuan ini dapat berjalan dengan adanya kepercayaan dari kakak/adik perempuan maupun kemenakan kepada para mamak yang mengelola harta pusaka. Sedangkan para mamak yang sekaligus suami juga mempercayai bahwa kebutuhan anak-anak maupun isterinya juga telah dipenuhi oleh harta pusaka matrilineal keluarga isterinya. Berdasarkan hal ini terlihat ada kepercayaan dan kerjasama dalam setiap keluarga matrilineal untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya, yang ditujukan kepada keturunannya. Skema jaminan kesejahteraan sosial berupa dana/tunjangan terlihat pada pemanfaatan harta pusaka di mana anak-anak keturunan (sabuah paru) dibesarkan oleh harta pusaka matrilinealnya. Terlebih lagi adanya peran mamak yang bertanggung jawab dan bertugas melindungi para kemenakan yang merupakan anak-anak dari saudara perempuannya. Para kemenakan ini akan menjadi penerus garis keturunan (khususnya perempuan), sehingga mamak berkewajiban untuk melindungi dan meningkatkan jumlah harta pusaka keluarga, agar dapat membiayai dan memenuhi

87 kebutuhan keturunan keluarganya baik biaya sekolah, pakaian, kesehatan maupun rumah. Jika harta pusaka keluarga tidak cukup, maka setiap laki-laki dewasa di keluarga diajarkan pergi merantau untuk berdagang. Penghasilannya dirantau sebagian dipergunakan untuk membantu saudara-saudara perempuan serta kemenakan- kemenakannya, biasanya dengan mengirimkan sejumlah uang tiap bulan, bahan pakaian, perhiasan dan sebagainya. Terkait dengan ketersediaan daya tampung rumah gadang, para mamak dalam (sabuah paru) berkewajiban untuk memperluas rumah gadang bahkan membangun rumah gadang baru, jika daya tampung rumah gadang telah berkurang. Pembiayaan perluasan maupun pembangunan rumah gadang baru diperoleh dari keuntungan pengelolaan harta pusaka dan kiriman uang dari para mamak yang bekerja di perantauan. D. Perubahan Sosial pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Perubahan sosial pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Seperti kajian perpindahan masyarakat suku Minangkabau ke daerah lain (merantau) secara tidak langsung membuat hubungan kekeluargaan yang erat dengan keluarganya menjadi berkurang, khususnya peranan danwewenang mamak dalamsistemkekerabatan matrilineal yang semakin memudar seiring berjalannya waktu. Secara fisik mereka akan jauh dari sanak saudaranya yang berada di kampong halaman sehingga mereka akan mengalami kesukaran untuk mengontrol keluarga maupun harta pusakanya, dan pada akhirnya tanggung jawab terhadap kemenakan dan kerabatnya baik secara moral maupun ekonomipun menjadi berkurang. 42 Pergeseran terhadap 42 Siti Fatimah, Mencermati Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau melalui Novel Tamu Karya Wisran Hadi. (Humaniora, 20 No. 3), hal 278–285.

88 tempat tinggal juga dialami oleh masyarakat Minangkabau. Sebelum 1970-an, rumah gadang adalah tempat tinggal komunal yang dapat menampung puluhan orang, namun saat ini perlahan-lahan mereka tidak lagi tinggal dalam bentuk kelompok paruik tetapidalam bentuk keluargainti. 43 Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berdampak terhadap kemampuan harta pusaka dalam memberikan manfaat kepada anggota keluarganya, karena setiap tahunnya anggota keluarga bertambah sementara jumlah harta pusaka tinggi tidak, sehingga akhirnya rumah gadang tidak mampu menampung penghuninya dan hasil pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga. Hal ini kemudian berdampak kepada bergesernya budaya matrilineal juga berakibat tanggung jawab para mamak/paman juga semakin berkurang kepada para keponakannya karena yang lebih dominan adalah orang tuanya masing- masing, sehingga budaya individualis semakin kuat, dan kalau pun mamak/ paman berperan terhadap kemenakannya, itu sifatnya sebagai pertolongan biasa. Modernisasi juga berdampak pada perubahan dalam sistem pembagian warisan, dahulunya memakai sistem kekerabatan matrilineal namun lambat laun harta-harta pusaka rendah atau harta gono gini suatu keluarga hanya akan dibagi menurut hukum islam untuk anak-anaknya saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan adanya perpindahan masyarakat karena merantau ini juga akan mengakibatkan transfer pengetahuan budaya kepada generasi mudanya menjadi terhambat atau bahkan semakin menghilang, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan generasi mudanya akan budaya daerah asalnya. 43 Syahrizal & Meiyenti, Sistem Kekerabatan Minangkabau Kontempo- rer: Suatu Kajian Perubahan dan Keberlangsungan Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau. Prociding 4th International ( Conference on Indo- nesian Studies: Unity, Diversity, Future. Presented at the the 4th Interna- tional Conference on Indonesian Studies, Bali, 2012)