LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 96 data dari BPS Kabupaten Polewali Mandar, laju pertumbuhan penduduk pertahun di Kecamatan Polewali sebesar 1,15%. Berikut perhitungan proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Polewali tahun 2028: Pn = P0 ( 1 + r ) n Pn = 61.914 ( 1 + 0,0115 ) 10 Pn = 69.414 jiwa Berdasarkan proyeksi perhitungan jumlah penduduk tahun 2028 dapat diperoleh perkiraan jumlah penduduk tahun 2028 adalah 69.414 jiwa. Adapun proyeksi kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali mandar, yaitu: RTH pi = Pi x k RTH pi = 69.414 x 20 m2 RTH pi = 1.388.280 m2 RTH pi = 138,82 Ha. Dari hasil perhitungan diatas, kebutuhan Ruang terbuka hijau tahun 2028 diproyeksikan meningkat menjadi 138,82 Ha. Rasio Perbandingan Kebutuhan RTH dengan Ketersediaan RTH Rasio perbandingan antara Kebutuhan Ruang terbuka hijau dengan Ketersediaan Ruang terbuka hijau sebagai berikut: KEBUTUHAN RTH KETERSEDIAAN RTH Groundcheck Lapangan Hasil interpretasi citra penginderaan jauh membutuhkan groundcheck lapangan untuk mengetahui tingkat akurasi atau kebenaran hasil interpretasi. Menurut Kusumowidagdo (2008) dalam (Aftriana, 2013), keberhasilan sebuah interpretasi citra dapat dipercaya jika tingkat kebenarannya >80%. Jumlah titik yang diambil pada saat groundcheck lapangan sebanyak 23 titik dengan menggunakan metode acak. Hasil uji kebenaran interpretasi didapatkan 22 titik benar/sesuai dari total 23 titik, maka didapatkan tingkat kebanaran interpretasi RTH di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95%. Perhitungan nilai akurasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut: ( ) ( )
LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 97 SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Ketersediaan RTH di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2008 diketahui yaitu seluas 607,96 Ha. Dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2018 terjadi pengurangan lahan sebesar 107,29 Ha menjadi 500,67 Ha. Persebaran Ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tidak merata di semua kelurahan. 2. Kebutuhan RTH di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dilakukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan luas wilayah RTH yang harus disediakan minimal seluas 788,1 Ha. Hasil analisis yang telah dilakukan, jumlah ketersediaan Ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 yaitu seluas 500,67 Ha atau 19% dari luas wilayah. Hal ini berarti Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar belum memenuhi standar ketetapan dari pemerintah. 3. Hasil analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebesar 123,8 Ha dan ketersediaan RTH pada tahun 2018 yaitu seluas 500,67 Ha. Hal ini berarti kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk sudah memenuhi standar dengan rasio antara kebutuhan RTH dan ketersediaan RTH adalah 1/5. 4. Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2028 didapat dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2028. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% pertahun, didapatkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2028 mendatang sebanyak 69.414 jiwa maka proyeksi kebutuhan RTH di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2028 sebesar 138,82 Ha, terjadi kenaikan kebutuhan RTH sebesar 15 Ha dari 123,8 Ha untuk tahun 2018. Saran Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diajukan berupa: 1. Bagi pemerintah Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk menjaga keberadaan RTH yang ada serta menambah RTH agar dapat merata di semua kelurahan agar kebutuhan RTH dapat terpenuhi baik secara luas wilayah maupun jumlah penduduk. 2. RTH masih kekurangan 5% RTH publik dan 6% RTH privat untuk memenuhi standar keseluruhan 30%. Bentuk RTH yang dapat direkomendasikan untuk memenuhi standar berupa Taman Kelurahan, Jalur Hijau dan RTH perumahan yang tersebar di 9 kelurahan. 3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat lebih dalam mengkaji tentang ketersediaan serta kebutuhan RTH, agar kajian tentang RTH lebih banyak dilakukan serta diharapkan dapat memperbaiki kebijakan mengenai pengelolaan RTH.
LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 98 DAFTAR RUJUKAN Aftriana, C. V. (2013). Analisis Perubahan Kerapatan Vegetasi Kota Semarang Menggunakan Bantuan Teknologi Penginderaan Jauh. Universitas Negeri Semarang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. 2018. Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2018. Polewali Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Jakarta Selatan Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta Rijal, S. (2008). Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar tahun 2017. Jurnal Hutan Dan Masyarakat, 3(1), 8219. Rushayati, S. B., Alikodra, H. S., Dahlan, E. N., & Purnomo, H. (2011). Pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan distribusi suhu permukaan di Kabupaten Bandung. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) edisi 25. Bandung:Alfabeta Editor In Chief Erman Syarif [email protected] Publisher Geography Education, Geography Departemenr, Universitas Negeri Makassar Ruang Publikasi Lt.1 Jurusan Geografi Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata, Makassar. Email : [email protected] Info Berlangganan Jurnal 085298749260 / Alief Saputro
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 92 Optimalisasi Ruang Hijau: Pemberdayaan Masyarakat melalui Vertical Garden Ahmad Iskandar Rahmansyah1 , Khusnik Hudzafidah2* , Cahyasari Kartika Murni3 , Mohammad Saiful Bahri4 , Titin Krisnawati5 1,4)Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2,5)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga 3)Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Dan Bisnis Widya Gama Lumajang Email: [email protected] ABSTRAK Pengabdian masyarakat ini menguraikan proses detail dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan lokal, serta pelaksanaan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu. Tim proyek berkolaborasi aktif dengan perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK, dan guru sekolah melalui diskusi partisipatif, konsultasi, dan survei sistematis. Pendekatan inklusif ini memastikan Vertical Garden disesuaikan dengan aspirasi khusus masyarakat lokal. Tahap edukasi melibatkan workshop interaktif, sesi praktis, dan kolaborasi strategis dengan sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis masyarakat. Langkah pemantauan dan perawatan rutin melibatkan pembentukan tim pemantau lokal, pemeriksaan berkala, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perawatan berkelanjutan. Sistem pelaporan transparan dan evaluasi periodik memfasilitasi penyesuaian berkelanjutan. Secara keseluruhan, proyek Vertical Garden di Dringu berhasil menciptakan ruang hijau dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif serta pendidikan lingkungan yang lebih mendalam. Kata Kunci : Vertical Garden, Lingkungan Hijau, Pendidikan Lingkungan, Penggunaan Barang Bekas. ABSTRACT This community service outlines the detailed process of identifying local potential and needs, as well as implementing education and community participation in the development of the Vertical Garden in the Dringu Village. The project team actively collaborates with village officials, community cadres, PKK, and school teachers through participatory discussions, consultations, and systematic surveys. This inclusive approach ensures that the Vertical Garden is tailored to the specific aspirations of the local community. The education phase involves interactive workshops, practical sessions, and strategic collaborations with schools to enhance the community's understanding and practical skills. The steps of routine monitoring and maintenance include the formation of a local monitoring team, regular inspections, and active community involvement in ongoing care. A transparent reporting system and periodic evaluations facilitate continuous adjustments. Overall, the Vertical Garden project in Dringu has successfully created green spaces and empowered the community through active participation and deeper environmental education. Keywords: Vertical Garden, Green Environment, Environmental Education, Upcycling. PENDAHULUAN Desa Dringu, seperti banyak wilayah lainnya, menghadapi tantangan serius terkait manajemen sampah, khususnya sampah plastik yang sulit diuraikan. Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius. Di tengah pesatnya perkembangan industri dan pola konsumsi masyarakat, penggunaan plastik sebagai bahan kemasan dan barang konsumsi meningkat secara drastis. Kendati plastik memiliki kegunaan yang luas, dampak negatifnya terhadap lingkungan sangat besar. Sampah plastik tidak hanya mencemari tanah, air, dan udara, tetapi juga merugikan ekosistem dan makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut. Di Desa Dringu, sampah
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 93 plastik menjadi salah satu masalah utama karena kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas daur ulang, serta minimnya kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan plastik semakin memperparah isu ini. Botol plastik, kemasan makanan, dan berbagai produk plastik sekali pakai menjadi penyumbang utama sampah plastik yang sulit diuraikan di Desa Dringu. Ketidakmampuan plastik untuk mengurai dengan cepat membuatnya bertahan dalam lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun, menyebabkan akumulasi yang merugikan. Pentingnya menyikapi isu sampah plastik tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh sampah plastik yang menumpuk, seperti pencemaran air minum dan kerusakan tanah pertanian, menjadi landasan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mengatasi isu sampah plastik yang sulit diuraikan, langkah-langkah perbaikan sistem pengelolaan sampah perlu diimplementasikan di Desa Dringu. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pentingnya daur ulang menjadi kunci dalam mengatasi isu ini. Diperlukan kampanye edukasi yang intensif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga tokoh masyarakat. Selain itu, investasi dalam fasilitas daur ulang dan sistem pengelolaan sampah yang efisien akan memberikan dampak jangka panjang terhadap mengurangi sampah plastik. Pengoptimalan lahan di Desa Dringu dapat dicapai melalui pendekatan berbasis masyarakat yang menggabungkan inovasi pertanian dan perencanaan ruang. Program pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan sempit, seperti konsep vertical garden, dapat menjadi solusi yang memadai (Dewadi et al. 2022; Dina et al. 2023; Lubis et al. 2023; Radilla and Istiqomah 2020). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menciptakan ruang hijau di lahan terbatas tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Penggunaan limbah plastik sebagai elemen utama dalam pembuatan taman vertikal memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan (Nurfitriyani 2021; Nurhalizah et al. 2020). Penggunaan sampah botol plastik dalam taman vertikal adalah contoh nyata dari upaya daur ulang yang kreatif. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, tetapi juga mengubahnya menjadi suatu keberlanjutan yang memiliki dampak positif. Dengan merangkai botol plastik menjadi struktur vertikal untuk menanam tanaman, kita dapat mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai. Metode vertical garden pada dasarnya adalah pendekatan di mana sekelompok tanaman ditanam di atas media tanam dan diatur secara vertikal dengan menggunakan rangka yang sesuai (Rahman et al. 2021; Salamah et al. 2021; Triandini, Gumangsari, and Hidayati 2020; Zati, Murdhiani, and Rosalina 2020). Sistem ini umumnya melibatkan penggunaan pot atau geotekstil sebagai wadah untuk menanam tanaman, serta dilengkapi dengan sistem irigasi yang memastikan pasokan air yang memadai. Pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas, baik di lingkungan indoor maupun outdoor, sehingga menjadi solusi yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan ruang (Madawistama et al. 2022; Paramitha, M, and Pratiwi 2023; Salamah et al. 2021). Vertical garden memanfaatkan ruang secara vertikal untuk menanam beragam tanaman, menciptakan suatu struktur yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional. Rangkaian tanaman pada taman vertikal ditempatkan di atas media tanam, yang dapat berupa pot tradisional atau menggunakan geotekstil yang memungkinkan pertumbuhan tanaman secara vertikal. Pilihan antara pot dan geotekstil memungkinkan penyesuaian dengan kondisi lingkungan dan preferensi desain tertentu. Sistem irigasi menjadi komponen kritis, memastikan bahwa tanaman menerima pasokan air yang sesuai untuk pertumbuhan optimal. Pemilihan tanaman untuk vertical garden dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang umum dijumpai dan mudah tumbuh, sehingga pasokan tanaman dapat dijamin tanpa perlu khawatir kehabisan stok (Salamah et al. 2021). Ketersediaan tanaman yang melimpah memudahkan pelaksanaan proyek vertical garden dan mengurangi risiko terkait ketersediaan tanaman. Tanaman yang dipilih untuk proyek ini dipertimbangkan karena kemampuannya untuk tumbuh dengan baik, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk dikembangkan dalam lingkungan vertical garden. Keunggulan ini memastikan kesinambungan dan kesuksesan proyek, sambil mempermudah partisipasi aktif masyarakat dalam merawat vertical garden. Oleh karena itu, kesederhanaan dan ketersediaan tanaman yang dipilih menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi vertical garden.
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 94 Vertical garden tidak hanya menyuguhkan keindahan visual tetapi juga menyumbangkan manfaat ekologis yang signifikan. Keberadaannya membawa perubahan positif dalam estetika lingkungan dengan menciptakan suasana indah dan alami, menjadi solusi efektif untuk menghadirkan ruang hijau pada lahan yang terbatas. Proyek ini memainkan peran kunci dalam mengurangi panas dari luar, menciptakan mikroekosistem yang mendukung kesehatan udara, dan menawarkan solusi inovatif untuk meredam tingkat polusi di sekitarnya. Diluar aspek estetis dan ekologis, kehadiran vertical garden memberikan dampak positif lainnya. Ruang hijau yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga berperan sebagai penghalang alami dalam meredam kebisingan suara. Dengan demikian, vertical garden membawa nuansa ketenangan dan kenyamanan ke lingkungan sekitar, menciptakan ruang yang ideal untuk beraktivitas dan beristirahat. Selanjutnya, peran ekosistem tanaman dalam vertical garden turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas udara. Tanaman yang tumbuh secara vertikal membantu menyaring polutan udara dan menghasilkan oksigen, mendukung atmosfer yang lebih bersih dan sehat. Dengan demikian, vertical garden bukan hanya menjadi pemanis lingkungan visual, melainkan juga solusi fungsional yang berdampak positif pada kesejahteraan manusia dan ekosistem sekitarnya (Khotjiah et al. 2021). Tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah menciptakan kesadaran lingkungan dan meningkatkan keterlibatan warga Desa Dringu dalam upaya pelestarian lingkungan melalui edukasi dan pelatihan pembuatan vertical garden. Proyek ini bertujuan untuk mengajak warga desa terlibat aktif dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka. Pertama, tujuan pengabdian adalah memberikan edukasi dan pelatihan pembuatan vertical garden kepada warga Desa Dringu (Widianti 2022). Hal ini sejalan dengan konsep menciptakan ruang hijau yang estetis dan fungsional di lingkungan mereka. Edukasi ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga bermaksud memberdayakan masyarakat agar dapat menciptakan sendiri taman vertical garden, meningkatkan keahlian mereka, dan menciptakan ruang hijau yang indah. Kedua, pengabdian ini bertujuan untuk mendorong penanaman kepedulian terhadap lingkungan di kalangan warga (Dina et al. 2023; Oktaviani, Byzzanthi, and Nursyamsiah 2020). Pelatihan dalam pembuatan taman vertical garden diharapkan dapat menjadi salah satu cara nyata untuk merealisasikan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dengan kreativitas masing-masing individu, warga dapat mengembangkan taman-taman vertikal yang unik, menciptakan lingkungan yang lebih hijau, dan secara bertahap merespons isu-isu kerusakan lingkungan. Terakhir, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan asri (Febrianti et al. 2021). Dengan demikian, tujuan pengabdian adalah tidak hanya sekadar menciptakan ruang hijau, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung upaya global untuk mengurangi pemanasan global. Melalui partisipasi dalam pembuatan taman vertical garden, masyarakat Desa Dringu diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas udara, penghijauan, dan penanggulangan isu-isu lingkungan yang semakin marak. Dengan mencapai tujuantujuan ini, proyek pengabdian diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku lingkungan masyarakat Desa Dringu, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta memberikan kontribusi dalam menanggulangi isu-isu global terkait kerusakan lingkungan. METODE Metode pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu merupakan langkah-langkah sistematis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang hijau yang estetis, edukatif, dan berkelanjutan. Metode ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan proyek, melibatkan warga secara maksimal, dan menciptakan Vertical Garden yang optimal dalam aspek fungsional dan keindahan. 1. Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Lokal: Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami potensi dan kebutuhan lingkungan lokal di Desa Dringu. Identifikasi ini melibatkan survei dan diskusi dengan warga untuk mengetahui potensi lahan yang dapat dimanfaatkan dan kebutuhan lingkungan sekitar. Informasi ini menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan Vertical Garden agar sesuai dengan kondisi setempat. 2. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 95 Maksud dari tahap ini adalah memberikan pemahaman kepada perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), guru, dan siswa-siswi SDN Dringu, tentang konsep Vertical Garden dan manfaatnya. Sesi penyuluhan dan workshop bertujuan agar masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan Vertical Garden, sehingga proyek ini tidak hanya menciptakan ruang hijau tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan. 3. Pemantauan dan Perawatan Rutin: Maksud dari tahap ini adalah untuk memastikan keberlanjutan Vertical Garden. Pemantauan dan perawatan rutin dilakukan untuk memastikan Vertical Garden tetap berfungsi dengan baik. Keterlibatan aktif warga Desa Dringu dalam perawatan menciptakan tanggung jawab bersama dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap proyek ini. Metode ini mencerminkan pendekatan partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan dalam pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah, metode ini tidak hanya menciptakan ruang hijau yang estetis tetapi juga membangun kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dalam komunitas. Dalam implementasinya, metode ini dapat diadaptasi untuk proyek serupa di berbagai konteks lokal, memberikan kontribusi nyata pada upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Lokal Proses pelaksanaan Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Lokal dalam pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu melibatkan sejumlah langkah strategis yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, tim proyek terlibat aktif dalam berbagai diskusi dan kerjasama dengan perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), serta guru-guru sekolah SDN Dringu di wilayah Desa Dringu. Langkah awal melibatkan diskusi dengan perangkat desa, seperti kepala desa dan staf pemerintahan setempat. Tim proyek membahas potensi dan tantangan lingkungan Desa Dringu. Informasi mengenai lahan yang dapat dimanfaatkan, kondisi iklim, dan aspek-aspek lainnya diidentifikasi. Keterlibatan perangkat desa menjadi penting untuk mendapatkan perspektif pemerintah lokal yang mendukung dan mengarahkan proyek sesuai dengan rencana pembangunan desa. Kerjasama dengan kader masyarakat menjadi tahap selanjutnya. Kader merupakan tokoh atau perwakilan masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi warga di tingkat yang lebih terdekat. Melalui konsultasi ini, tim proyek mendapatkan wawasan tentang potensi lahan yang belum termanfaatkan, ketersediaan sumber daya, dan keinginan masyarakat terkait ruang hijau di Desa Dringu. Ibu PKK memiliki peran sentral dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks kesejahteraan keluarga. Melalui kolaborasi ini, tim proyek mendiskusikan bagaimana Vertical Garden dapat menjadi bagian dari inisiatif pemberdayaan keluarga di Desa Dringu. Ibu PKK dapat memberikan masukan berharga terkait preferensi tanaman yang berguna untuk kebutuhan keluarga, serta memberikan wawasan tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan Vertical Garden ke dalam pola hidup sehari-hari. Guru sekolah memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan lingkungan. Proses identifikasi potensi dan kebutuhan lokal melibatkan interaksi dengan para guru di SDN Dringu. Diskusi ini membahas bagaimana Vertical Garden dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga proyek tidak hanya menciptakan ruang hijau tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi siswa. Selain interaksi langsung, tim proyek juga melakukan survei dan pengumpulan data lapangan secara sistematis. Survei ini dapat mencakup aspek-aspek seperti jenis tanaman yang tumbuh secara alami, potensi lahan kosong yang dapat dimanfaatkan, serta kebutuhan dan harapan masyarakat terkait Vertical Garden. Data ini menjadi dasar informasi untuk perencanaan pengembangan Vertical Garden yang lebih terarah. Fokus Group Discussion (FGD) merupakan forum terbuka yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam FGD ini, tim proyek menyampaikan ide tentang Vertical Garden, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mendapatkan masukan langsung dari warga Desa Dringu. Diskusi ini menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah dan desain Vertical Garden yang diinginkan. Langkah terakhir adalah validasi hasil identifikasi. Tim proyek kembali berinteraksi dengan semua pihak yang terlibat, seperti perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK,
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 96 dan guru sekolah, untuk memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan mencerminkan pemahaman yang akurat tentang potensi dan kebutuhan lokal. Validasi ini memastikan bahwa perencanaan Vertical Garden benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Dringu. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, proses identifikasi potensi dan kebutuhan lokal menjadi langkah yang inklusif dan menyeluruh. Melalui dialog yang terbuka dan partisipasi aktif, Vertical Garden yang dikembangkan di Desa Dringu dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Proses Edukasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan dan berkelanjutan proyek ini. Tahap awal melibatkan perencanaan penyelenggaraan sesi penyuluhan yang efektif. Tim proyek merancang materi yang informatif dan menarik tentang konsep Vertical Garden, manfaatnya, serta cara pengembangannya. Penyusunan materi ini didasarkan pada pemahaman karakteristik audiens yang beragam, seperti perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK, guru, dan siswa-siswi SDN Dringu. Sesi penyuluhan dilakukan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti balai desa atau aula sekolah. Materi disampaikan secara interaktif dan inklusif, memungkinkan partisipasi aktif dari semua peserta. Penggunaan media visual, contoh nyata, dan dialog interaktif membantu memahamkan konsep Vertical Garden secara lebih konkret. Kerjasama dengan pihak sekolah menjadi kunci untuk melibatkan secara optimal siswa-siswi SDN Dringu. Tim proyek berkomunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru untuk mendapatkan dukungan dan menjadwalkan sesi penyuluhan di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini memastikan bahwa edukasi Vertical Garden tidak hanya terbatas pada pengertian konsep, tetapi juga melibatkan pendidikan lingkungan secara menyeluruh. Setelah sesi penyuluhan, diadakan workshop praktis untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Ini melibatkan perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK, guru, dan siswa-siswi SDN Dringu dalam tahapan awal pembuatan Vertical Garden. Workshop ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam mengelola dan merawat Vertical Garden. Berikut ini adalah tahapan pembuatan vertical garden pada kegiatan workshop tersebut: 1. Persiapan Botol Plastik: Proses persiapan botol plastik dimulai dengan pengumpulan botol dari sumber daya lokal, seperti rumah tangga atau tempat umum. Tim proyek bekerja sama dengan masyarakat untuk menggalang botol plastik yang tidak terpakai. Tahap ini melibatkan kerjasama aktif dengan warga setempat, perangkat desa, dan pihak sekolah untuk mendapatkan suplai botol yang cukup. Setelah pengumpulan, botol plastik dibersihkan dengan teliti. Tim proyek memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan botol plastik untuk menghindari kontaminasi yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman. Proses pembersihan melibatkan pencucian, penyemprotan disinfektan ringan, dan penjemuran botol secara efektif. 2. Pemotongan dan Pemasangan Lubang: Setelah botol plastik bersih, langkah selanjutnya adalah pemotongan dan pemasangan lubang. Tim proyek memandu peserta, termasuk perangkat desa, kader masyarakat, dan siswa-siswi SDN Dringu, untuk memotong botol menjadi dua bagian secara vertikal. Pemotongan ini dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat yang tepat, memastikan keamanan dan konsistensi potongan. Setelah pemotongan, lubang diberikan pada bagian samping dan bawah botol. Lubang di bagian samping berfungsi sebagai tempat pengait pada dinding, sementara lubang di bagian bawah berperan sebagai drainase air. Pemasangan lubang dilakukan dengan presisi untuk memastikan fungsi optimal pot tanam dan memastikan keseimbangan yang baik. 3. Pemasangan Tali Tampar: Proses pemasangan tali tampar menjadi tahap penting dalam menjaga stabilitas Vertical Garden. Tim proyek memandu peserta untuk memasang tali tampar sebagai penyanggah pot. Hal ini dilakukan dengan merata dan hati-hati agar setiap pot memiliki distribusi berat yang seimbang. Pemasangan tali tampar memerlukan keahlian dan presisi agar Vertical Garden dapat tergantung dengan aman di dinding.
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 97 4. Pengisian Media Tanam: Setelah pot siap, langkah selanjutnya adalah pengisian media tanam. Tim proyek memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kriteria media tanam yang ideal, termasuk kebutuhan akan ringan, daya serap air yang baik, dan nutrisi yang mencukupi. Bersama-sama, mereka memilih dan mengisi pot dengan media tanam yang telah disiapkan sebelumnya. 5. Penanaman Bibit Tanaman: Proses penanaman bibit tanaman dilakukan secara kolektif. Tim proyek bersama-sama dengan masyarakat menanam bibit tanaman dalam pot Vertical Garden. Pemilihan bibit tanaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, seperti intensitas sinar matahari, kebutuhan air, dan tujuan dari Vertical Garden itu sendiri. 6. Penempatan Vertical Garden di Dinding: Langkah terakhir adalah penempatan Vertical Garden di dinding. Tim proyek memberikan panduan kepada peserta mengenai penempatan yang strategis untuk memastikan akses sinar matahari optimal. Penempatan yang tepat juga berkontribusi pada manfaat tambahan, seperti penahan panas matahari dan pengurang polusi udara di sekitar area Vertical Garden. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, proses ini bukan hanya menciptakan Vertical Garden yang estetis tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan keterampilan praktis masyarakat dalam mengelola proyek ini. Melibatkan berbagai pihak dalam proses implementasi Vertical Garden di Desa Dringu memastikan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang. Gambar 1. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat Pemantauan dan Perawatan Rutin: Setelah tahapan pembuatan Vertical Garden di Desa Dringu selesai, proses pemantauan dan perawatan rutin menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan proyek ini. Langkahlangkah pemantauan dan perawatan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aktifitas partisipatif dari warga Desa Dringu. 1. Penyuluhan Pemantauan dan Perawatan: Langkah awal dalam tahap pemantauan dan perawatan adalah melakukan penyuluhan kepada warga Desa Dringu tentang pentingnya aktivitas ini. Tim proyek memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek kunci yang perlu dipantau, seperti kesehatan tanaman, tingkat kelembaban media tanam, dan tanda-tanda adanya hama atau penyakit. Penyuluhan ini juga mencakup caracara perawatan yang tepat, termasuk penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan. 2. Pembentukan Tim Pemantau dan Perawatan: Untuk melibatkan secara aktif masyarakat dalam pemantauan dan perawatan, tim pemantau lokal dibentuk. Anggota tim ini dapat terdiri dari perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan siswasiswi yang sebelumnya telah terlibat dalam proyek Vertical Garden. Pembentukan tim bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab dengan lebih efektif, sehingga setiap area Vertical Garden dapat dipantau secara cermat. 3. Jadwal Pemantauan dan Perawatan Berkala:
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 98 Pemantauan dan perawatan dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tim pemantau dan perawatan akan melakukan kunjungan rutin ke lokasi Vertical Garden untuk memeriksa kondisi tanaman, kesehatan tanah, dan sistem pengairan. Penjadwalan ini dapat disesuaikan dengan siklus hidup tanaman yang ditanam dan kebutuhan perawatan khusus pada periode tertentu. 4. Pelibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan: Masyarakat Desa Dringu aktif terlibat dalam aktivitas pemantauan dan perawatan. Setiap warga yang memiliki pot Vertical Garden bertanggung jawab atas perawatan pot tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, tercipta rasa memiliki terhadap proyek ini. Pelibatan ini juga memberikan peluang bagi warga untuk saling bertukar pengalaman, kiat, dan pemahaman dalam merawat Vertical Garden. 5. Sistem Pelaporan dan Umpan Balik: Dalam upaya menjaga transparansi dan koordinasi yang baik, diterapkan sistem pelaporan dan umpan balik. Tim pemantau dan perawatan dapat memberikan laporan secara berkala kepada perangkat desa dan tim proyek mengenai kondisi Vertical Garden. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan umpan balik terkait permasalahan atau saran perbaikan melalui mekanisme yang telah disediakan. 6. Pelatihan Lanjutan untuk Masyarakat: Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemeliharaan Vertical Garden, pelatihan lanjutan dapat diadakan. Pelatihan ini mencakup teknik-teknik perawatan yang lebih spesifik, identifikasi hama atau penyakit tanaman, dan solusi yang tepat. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi semakin mandiri dalam menjaga keberlanjutan Vertical Garden. 7. Evaluasi dan Penyesuaian Program: Pemantauan tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup evaluasi keseluruhan program. Hasil pemantauan, umpan balik masyarakat, dan evaluasi tim proyek digunakan untuk melakukan penyesuaian program jika diperlukan. Evaluasi berkala ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program Vertical Garden di Desa Dringu. Melalui langkah-langkah tersebut, pemantauan dan perawatan rutin Vertical Garden di Desa Dringu dapat terlaksana dengan baik. Aktivitas ini tidak hanya menjaga keberlanjutan proyek tetapi juga memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan melalui edukasi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. KESIMPULAN Proyek pengembangan Vertical Garden di Desa Dringu merupakan sebuah inisiatif yang melibatkan peran aktif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK, guru, siswa-siswi SDN Dringu, dan seluruh warga masyarakat. Dengan menggabungkan langkah-langkah identifikasi potensi dan kebutuhan lokal, edukasi, serta pemantauan dan perawatan rutin, proyek ini berhasil menciptakan sebuah ruang hijau berkelanjutan yang tidak hanya estetis tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Langkah awal dalam proses identifikasi potensi dan kebutuhan lokal melibatkan dialog intensif dengan perangkat desa. Keterlibatan pemerintah lokal menjadi kunci untuk memastikan keselarasan proyek dengan arah pembangunan desa. Konsultasi dengan kader masyarakat dan ibu PKK memberikan dimensi partisipatif yang lebih dalam, menciptakan proyek yang benar-benar berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Interaksi dengan guru sekolah memperkaya pendekatan edukatif proyek ini, menjadikannya tidak hanya sebagai sumber hijau tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda. Proses edukasi menjadi pondasi penting untuk memastikan pemahaman yang luas terkait Vertical Garden. Sesi penyuluhan yang interaktif dan inklusif berhasil menyampaikan konsep proyek secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat. Kolaborasi dengan sekolah memberikan peluang untuk melibatkan siswa-siswi dalam tahap praktis pembuatan Vertical Garden, menjadikan mereka agen perubahan lingkungan sejak usia dini. Tahapan workshop, yang mencakup persiapan botol plastik, pemotongan dan pemasangan lubang, pemasangan tali tampar, pengisian media tanam, penanaman bibit tanaman, dan penempatan di dinding, melibatkan partisipasi
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 99 aktif dari seluruh elemen masyarakat. Proses partisipatif ini bukan hanya menciptakan Vertical Garden yang berfungsi, tetapi juga membangun keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek ini. Setelah Vertical Garden terbentuk, pemantauan dan perawatan rutin diimplementasikan sebagai langkah kritis untuk memastikan keberlanjutan proyek. Melibatkan warga dalam proses ini menciptakan tanggung jawab bersama dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan proyek. Dengan demikian, proyek Vertical Garden bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai bagian hidup masyarakat Desa Dringu. Dalam keseluruhan proyek ini, integrasi berbagai aspek keberlanjutan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Proyek ini tidak hanya menciptakan ruang hijau, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam merawat dan mengelola lingkungan mereka. Dengan keterlibatan penuh dari masyarakat, proyek Vertical Garden di Desa Dringu memberikan contoh nyata bagaimana pemberdayaan lokal dapat menciptakan perubahan positif dalam skala yang lebih luas. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua yang terlibat dalam pengabdian masyarakat di Desa Dringu. Terima kasih khususnya kepada warga Desa Dringu yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan pelatihan pembuatan vertical garden. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada perangkat desa, kader masyarakat, ibu PKK, guru, dan siswa-siswi SDN Dringu yang telah menjadi tulang punggung kesuksesan proyek ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah setempat yang telah memberikan dukungan dan fasilitas untuk kelancaran kegiatan. Tanpa kerjasama dan partisipasi semua pihak, proyek ini tidak akan mencapai hasil yang gemilang. Terima kasih atas dedikasi dan semangat gotong-royong dalam menciptakan perubahan positif di Desa Dringu. DAFTAR PUSTAKA Dewadi, Fathan Mubina, Amir, Muhammad Arif Rahman, Rizky Tri Ramdani, and Qori Putri Suciyanti. 2022. “Upaya Meminimalisir Kadar Debu Pada Laboratorium Teknik Mesin Dengan Vertical Garden.” Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring 4(2):128–35. doi: 10.24167/PRAXIS.V4I2.3688. Dina, Hana Maulid, Nabila Amelia Putri, Natasya Ayu Ad’ha Ningtias, Nisa Hafi Idhoh Fitriana, and Kalvin Edo Wahyudi. 2023. “PELATIHAN PEMBUATAN TANAMAN VERTICAL GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DESA AMBULU DAN DESA SUMURMATI, KABUPATEN PROBOLINGGO.” KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3(2):153–57. Febrianti, Dian, Meylis Safriani, M. Arie Rafshanjani, and Inseun Yuri Salena. 2021. “Pendampingan Pembuatan Vertical Garden Sebagai Upayah Peningkatan Green Building Concept Pada Gedung Sekolah SD IT Meulaboh.” Jurnal Karya Abdi Masyarakat 5(3):453–62. doi: 10.22437/JKAM.V5I3.16279. Khotjiah, Lilis, Annisa Maulidya Wijayanti, Asri Melani, Berlin Miralda Ramadhani, Muhammad Dimas Permana, Mohamad Nur Alief, Rismawati Rismawati, Amelia Fitrianaldi, Andhika Prasetiadji, Ainiyah Miskiyah, and Febrina Chairunisa. 2021. “Optimalisasi Potensi Lingkungan Melalui Pembuatan Vertical Garden Dan Pengolahan Limbah Organik.” Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM) 2(Khusus 1):20–28. Lubis, Adelina, Ihsan Effendi, Marizha Nurcahyani, Sari Bulan Tambunan, and Dhian Rosalina. 2023. “BERTANAM SAYUR MENGGUNAKAN METODE VERTICAL GARDEN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DI KELURAHAN PALUH KEMIRI KECAMATAN LUBUK PAKAM.” JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 29(1):150–52. doi: 10.24114/JPKM.V29I1.41693. Madawistama, Sri Tirto, Khomsatun Ni’mah, Yeni Heryani, and Dian Kurniawan. 2022. “Pola Tanam Polikultur Sayuran Pada Pekarangan Sempit Melalui Sistem Vertikal Garden Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) 2(1):47–53. doi: 10.51805/JPMM.V2I1.55.
Jurnal Abdi Panca Marga, Vol. 4 No. 2, November 2023 e-ISSN 2746-4105 100 Nurfitriyani, Bella Ayu. 2021. “SOCIALIZATION AND TRAINING OF VERTICAL GARDEN MAKING TO OVERCOME WASTE PROBLEMS IN MOJOSARI VILLAGE, KALITIDU.” Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services) 5(1):201–11. doi: 10.20473/JLM.V5I1.2021.201-211. Nurhalizah, Siti, Endah, Pradini Syarifah Ramadhani, and Andi Mustofa. 2020. “Pelatihan Pengolahan Vertical Garden Dan Penggunaan Alat Kesehatan Masyarakat Di Dusun Samirono, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.” Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA Dan Pendidikan MIPA 4(1):33–41. doi: 10.21831/JPMMP.V4I1.34073. Oktaviani, Ananda Diah, Valyanisa Byzzanthi, and Tita Nursyamsiah. 2020. “Pengembangan Sumberdaya Wilayah Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Narimbang.” Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM) 2(3):474‒477-474‒477. Paramitha, Astrid Ika, Muhammad Mussa A. M, and Anggraeni Hadi Pratiwi. 2023. “Uji Pemanfaatan Penggunaan Urine Kelinci Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kailan (Brassica Oleracea) Dengan Metode Penanaman Vertical Garden.” RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian 2(1):50–60. doi: 10.33379/RADIKULA.V2I01.2936. Radilla, Nada, and Asti Istiqomah. 2020. “Pemanfaatan Pekarangan Dengan Menerapkan Vertical Garden Di Desa Padaasih, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang.” Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM) 2(4):685‒689-685‒689. Rahman, M. Rifaldi, A. Defi Yulita Pratiwi, Aina Ul Mardiati, Damarizki Ideatami, Laili Ruhyani Udlhi, Lalu Aulia Rahman Hakim, Patika Azmia Putri, Puspita Ariyaningsih, Siti Aisah Purnamasari, Yulistiana Ummami, and Immy Suci Rohyani. 2021. “Budidaya Tanaman Hortikultura Menggunakan Metode Vertikultur Dan Vertical Garden Sebagai Alternatif Usaha Pemanfaatan Lahan Masyarakat Kelurahan Sekarteja.” Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4(2). doi: 10.29303/jpmpi.v4i2.690. Salamah, Umi, Muhimmatul Husna, Refpo Rahman, Ridha Rizki Novanda, Ahmad Syarkowi, and Helfi Eka Saputra. 2021. “Pengembangan Agrowisata Dengan Konsep Design Rainbow Vertical Garden Sederhana Di Desa Wisata Rindu Hati.” Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS 19(2):356–71. doi: 10.33369/DR.V19I2.18408. Triandini, I. Gusti Agung Ayu Hari, Ni Made Gita Gumangsari, and Diana Hidayati. 2020. “SOSIALISASI BUDIDAYA TOGA DI LAHAN TERBATAS DENGAN VERTICAL GARDEN UNTUK MENUNJANG PRIMARY HEALTH CARE DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN BENDEGA.” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4(1):594–600. doi: 10.31764/JPMB.V4I1.3378. Widianti, Emma. 2022. “Pemanfaatan Lahan Perkotaan Dengan Vertikal Garden Dan Wall Garden Pada KWT Sanggrahan Umbulharjo Bantul.” IBSE Jurnal Pengabdian Masyarakatnya 1(1):12–16. Zati, Muhammad Rizqi, Murdhiani, and Dhian Rosalina. 2020. “PELATIHAN BUDIDAYA METODE VERTICAL GARDEN DALAM MENGHADAPI MASA PANDEMI COVID 19.” SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4(1):306–10. doi: 10.31764/JPMB.V4I1.3006.
73 ANALISIS YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENCEGAHAN BANJIR DI SEBAGIAN JAKARTA BARAT Parts of West Jakarta's Green Open Space for Flood Prevention: Juridical Analysis ISSN 2657-182X (Online) REFORMASI HUKUM TRISAKTI Volume 5 Nomor 1 Februari 2023 • Diterima September 2022 • Revisi November 2022 • Disetujui Januari 2023 • Terbit Online Februari 2023 *Email Koresponden: [email protected] Kata Kunci: • pencegahan banjir • ruang terbuka hijau Keywords: • flood prevention • green open space Nadya Rahma Putri, Hasni Hasni* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia ABSTRAK Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi 2 jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat. Mengenai proporsi ruang terbuka hijau yang harus dimiliki oleh kawasan perkotaan diatur di Undang-undang tentang penataan ruang nomor 26 Tahun 2007. Rumusan masalah adalah bagaimanakah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap pencegahan banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai minimal 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan deskriptif analisis dengan bersumber pada dua data yaitu data sekunder dan primer. Selain itu analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan menarik kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan ruang terbuka hijau pada wilayah Jakarta Barat masih dibawah presentase minimal yaitu 30%, sehingga belum dapat berfungsi sebagai daerah resapan air guna sebagai pencegahan banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat dengan baik dan maksimal. Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat saat ini mencapai 8,64% yang artinya angka tersebut masih jauh dari target yang telah ada yaitu minimal 30% sehingga Ruang Terbuka Hijau saat ini belum dapat mencegah terjadinya banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi target minimal 30% Ruang Terbuka Hijau yaitu dilakukannya pembebasan tanah. ABSTRACT Public and private green open space are the two categories that make up green open space. The 2007 Law on Spatial Planning Number 26 regulates the percentage of green open space that urban areas must own. How can efforts be made to obtain at least 30% green open space in the West Jakarta region and how is the availability of public green open space for flood prevention in some areas of West Jakarta formulated as the problem? Utilizing normative and descriptive analysis techniques on two types of data-namely, secondary and primary data-in this study. Additionally, the analysis was conducted utilizing qualitative techniques, and results were reached using deductive reasoning. The findings of the study Discussion explain that the West Jakarta region's green open spaces still fall below the recommended minimum of 30%, making it impossible for them to effectively and efficiently serve as water catchment areas to prevent flooding in some regions of West Jakarta. The amount of green open space in West Jakarta is currently 8.64%, which is far below the existing target of at least 30%. As a result, green open space cannot currently prevent flooding in some areas of West Jakarta, and the Regional Government is making efforts to achieve the minimum target of 30% green open space, including land acquisition. Sitasi artikel ini: Putri, Hasni. 2023. Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat. Reformasi Hukum Trisakti. 5(1): 73-81. Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15416
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 74 I. LATAR BELAKANG Lingkungan dan masyarakat adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Lingkungan memerlukan masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan serta pemeliharaan lingkungan begitupun masyarakat memerlukan keberadaan lingkungan yang baik dan sehat demi menunjang kehidupan yang baik bagi masyarakat dari generasi ke generasi. Disamping itu mengingat bahwa pesatnya perkembangan yang terjadi khususnya diperkotaan seperti Ibukota Jakarta dapat berdampak buruk bagi lingkungan apabila tidak mengindahkan presensi dari Ruang Terbuka Hijau, hal ini pun telah diatur didalam Undangundang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang Terbuka Hijau pada perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka pada suatu wilayah perkotaan yang diisi tumbuhan dan vegetasi guna dapat mendukung manfaat ekologis, sosial budaya dan arsitertural yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.1 Pada saat ini masalah mengenai lingkungan cukup menjadi momok yang banyak dibicarakan karena memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat hingga dampak yang juga mungkin di tuai oleh generasi masa depan. Permasalahan lingkungan dimungkinkan terjadi apabila penggunaan atau penerapan Undang-undang Penataan Ruang tidak dijalankan dengan baik. Salah satu isu yang sering menjadi pembicaraan permasalahan lingkungan yaitu terjadinya banjir diberbagai kawasan perkotaan seperti salah satunya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini juga mengingat karena lebih banyaknya bangunan-bangunan dibandingkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan diiringi juga dengan kemungkinan terjadinya banjir yang lebih luas karena kebutuhan lahan untuk pemenuhan kegiatan penduduk juga akan meningkat sehingga semakin terbatasnya lahan perkotaan yang seharusnya diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau. Dengan adanya masalah lingkungan yang ada, penulis pun tertarik untuk membuat analisis terkait ketersediaan Ruang Terbuka Hijau terhadap banjir yang terjadi pada wilayah Jakarta Barat karena Jakarta Barat masuk ke dalam tiga wilayah Jakarta dengan tingkat banjir yang tinggi, tercatat dalam laporan tahunan terkakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 bahwa sebanyak 308 Rukun Warga, 118 Kelurahan dan 35 Kecamatan di wilayah Jakarta Barat terkena bencana banjir dan wilayah Jakarta Barat merupakan wilayah dengan laporan banjir terbanyak disamping wilayah Jakarta Timur 1 Agung Dwiyanto. 2009. Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. Teknik. 30(2): 88-92, http://eprints.undip.ac.id/20182/.
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 75 berdasarkan data dari Pantau Banjir Jakarta.2 Selain curah hujan tinggi yang dapat menimbulkan air pada sungai meluap hingga terjadi banjir, Jakarta Barat juga merupakan dataran rendah yang diperkirakan sekitar 7 m di atas permukaan laut dan hal lainnya mengingat walaupun Jakarta Barat tidak berdampingan langsung dengan bibir pantai seperti Jakarta Utara, namun Jakarta Barat juga mengalami banjir karena adanya banjir rob dari Jakarta Utara atau bisa dikatakan limpahan banjir yang terjadi di Jakarta Barat. Dari hal tersebut diatas maka timbul ketertarikan dari penulis untuk membahas apakah ruang terbuka hijau publik wilayah Kota Jakarta Barat masih tidak efektif dalam membantu peresapan air hujan sehingga terjadi begitu banyak wilayah yang tergenang air. Sebagai contoh terjadinya bencana banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat yaitu pada tanggal 18 Januari 2022 terjadi banjir di DKI Jakarta yang berdasarkan wawancara dari M. Insyaf selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dengan Kompas bahwa tercatat oleh BPDP DKI setidaknya ada 7 Kelurahan dan 46 Rukun Tetangga (RT) atau 0,033% dari 30.470 Rukun Tetangga yang tergenang banjir. Lokasi yang tergenang banjir dimayoritasi di Jakarta Barat, titik-titik banjir di antaranya satu Kelurahan Kapuk terdiri dari 18 RT dengan ketinggian 40 s.d 50 cm, Kelurahan Cengkareng Timur terdiri dari 6 RT dengan ketingian 40 s.d 70 cm, Kelurahan Cengkareng Barat terdiri dari 1 RT dengan ketinggian 40 cm, Kelurahan Kamal terdiri dari 3 RT dengan ketinggan 45 cm, Kelurahan Tegal Alur terdiri dari 16 RT dengan ketinggian 50 s.d 90 cm, Kelurahan Kembangan Utara terdiri dari 1 RT dengan ketinggian 50 cm, dan Kelurahan Wijaya Kusuma terdiri dari 1 RT dengan ketinggian 40 cm.3 Kemudian pada tanggal 20 Februari 2022 terjadi banjir pada 113 Rukun Warga di Jakarta Barat yang merupakan limpasan air dari hujan yang terjadi di Depok.4 Dari hal tersebut diatas maka timbul ketertarikan dari penulis untuk menjadikan rumusan masalah mengenai apakah Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah Kota Jakarta Barat masih tidak efektif dalam membantu peresapan air hujan sehingga terjadi begitu banyak wilayah yang tergenang air. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dikemukakan suatu pokok masalah. Bagaimanakah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap pencegahan banjir disebagian wilayah Jakarta Barat dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai 2 Pantau Banjir, Dasbor Pantau Banjir, diakses April 28, 2022, https://pantaubanjir.jakarta.go.id/dasbor-pantau-banjir. 3 Mita Amalia Hapsari, 46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore, Kompas, diakses Februari 22, 2022, https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/18/21204011/46-rt-dan-5-ruas-jalan-tergenang-banjir-dijakarta-barat-hingga-selasa?page=all#page2. 4 Muhamad Agil Aliansyah, 8 Kelurahan di Jakarta Barat Terdampak Banjir, Merdeka, diakses Maret 1, 2022, https://www.merdeka.com/jakarta/8-kelurahan-di-jakarta-barat-terdampak-banjir.html.
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 76 minimal 30% Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam sebuah artikel dengan judul Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di Sebagian Jakarta Barat. II. METODE PENELITIAN Tipe yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif. Sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada dan berdasarkan keilmuan hukum. Deskriptif analisis merupakan sifat dari penelitian ini, dengan memberikan suatu data yang akurat mengenai situasi ataupun kejadian-kejadian.5 Dalam penulisan ini data yang akan digunakan yaitu: a. Data Sekunder yang meliputi: 1) Bahan Hukum Primer yaitu akan menggunakan beberapa peraturan perundangundangan terkait dengan penanggulangan bencana, penataan ruang terbuka hijau, pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan-peraturan lainnya terkait penulisan artikel ini. 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan beberapa bahan hukum untuk membantu atau mendukung bahan hukum primer. b. Data Primer yang berupa wawancara kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Menganalisis dengan menggunakan Metode Kualitatif. Penarikan Kesimpulan yang akan digunakan yaitu Logika Deduktif. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, luas Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Jakarta Barat yaitu sebanyak 8,64% dengan luas total Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2.880.269.909 M2 dan dengan perbandingan luas total Jakarta 0,448%. Adapun target Ruang Terbuka Hijau pada kawasan kota Jakarta Barat yaitu 1,68% dari luas total wilayah Kota Jakarta.6 5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-PRESS, 2019. 6 Hasni dan Gunawan Djayaputra, Hukum Penataan Ruang dn Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Kencana, 2020, hal 193.
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 77 Dalam upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat terdapat kesulitan dalam upaya penyediaan tanah karena adanya keterbatasan tanah baru dengan skala yang cukup luas di wilayah Jakarta Barat untuk dikembangkan, hal ini juga karena Jakarta Barat merupakan pusat komersial, sehingga untuk saat ini mengenai ruang terbuka hijau dinas pertamanan dan hutan kota DKI Jakarta lebih memperbanyak lagi penegakan mengenai pohon-pohon, membersihkan area-area yang tidak terawatt atau area yang diisi oleh penghuni- penghuni liar.7 Maka dari itu persentase pembebasan tanah untuk ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tidak seluas daerah lainnya seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Selain pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan juga penambahan luas, peningkatan kualitas dan pembersihan Ruang Terbuka Hijau. Penambahan dari luas ini artinya bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembelian lahan yang sebelumnya dimiliki oleh pihak lain yang kemudian peruntukannya memang ditujukan untuk penghijauan, kemudian apabila sudah pindahkan kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Daerah barulah dapat dimulai proses peningkatan kualitas dari Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada. pembersihan ruang terbuka hijau dilakukan oleh pasukan yang biasa dikenal dengan pasukan hijau, yang memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta.8 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menjaga dan memastikan agar dapat mengendalikan dan memanfaatkan ruang secara efektif dan efesien sebagaimana tercantum dalam rinci rencarna tata ruang dan peraturan zonasi. Pemerintah Provinsi telah berupaya untuk meningkatkan ruang terbuka hijau pada wilayah DKI Jakarta dengan cara mengatur zonasi-zonasi khusus untuk kawasan hijau, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah terkait rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Nomor 1 Tahun 2014.9 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi untuk seluruh instansi terkait dalam menyusun dokumen rencana tata ruang untuk mewujudkan kualitas ruangan diukur menurut standar dan pedoman teknis peraturan dan perundangundangan. Selain itu juga memberikan informasi kepada Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta tentang setiap kegiatan pembebasan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi pencapaian kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta. Mengenai target 7 Wawancara dengan Merlinda Herlina, tanggal 08 April 2022 di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta 8 Ibid 9 Wawancara dengan Eko Nurrizky Wicaksono, tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 78 pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau setiap tahunya tergantung pada anggaran berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.10 3.1 Analisis mengenai Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Wilayah Jakarta Barat Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau di wilayah Kota Jakarta Barat yaitu baru mencapai 8,64% sedangkan proporsi dari ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota.11 Dengan perbandingan luas kota Jakarta yaitu 0,448% sedangkan target yang ditetapkan untuk kota Jakarta Barat yaitu 1,68% dari total luas wilayah Jakarta. Artinya Kota Jakarta Barat masih jauh dari minimal target yang telah di tentukan didalam undang-undang. Sehingga belum dapat mencapai tujuan untuk menjaga keserasian, keseimbangan dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkotaan, serta belum dapat mencapainya fungsi Ruang Terbuka Hijau baik dari fungsi ekologis, ekonomi, sosial budaya dan estetika secara maksimal. Pada proses untuk terpenuhinya 30% Ruang Terbuka Hijau terdapat hambatan yang dialami oleh pemerintah Kota Jakarta Barat yaitu terbatasnya tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, sehingga harus dilakukan pembebasan tanah. Dimana dalam melakukan pembebasan tanah ini, ada tahap negosiasi kepada pemilik tanah untuk mempertimbangkan ganti kerugian yang sesuai sehingga akan memakan waktu yang cukup lama dan juga bergantung pada ada atau tidaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu juga mungkin saja apabila ganti kerugian yang dipilih adalah uang, pemilik tanah memberikan nilai ganti kerugian diatas nilai objek tanah sehingga dapat menghambat perolehan pembebasan tanah. Meskipun laju pertumbuhan penduduk Kota Jakarta Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2020 sebanyak 0,63% merupakan laju pertumbuhan penduduk per tahun yang paling kecil di banding dengan wilayah Kota Jakarta lainnya, namun pada kenyataanya lebih dari 50% Kelurahan di Jakarta Barat tergenang banjir pada tahun 2020 dan merupakan wilayah kota Jakarta ketiga terbesar yang terdampak banjir. Maka dapat diketahui bahwa memang diperlukan dilakukan penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air pada wilayah Jakarta Barat untuk dapat menyeimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 10 Ibid. 11 Pemerintah Pusat, Pasal 29 (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LN.2007/NO.68, TLN No.4725, LL SETNEG: 50 HLM, 2007.
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 79 pemukiman, karena apabila tidak maka dampak-dampak negatif sebagai akibat dari kurangnya penhijauan pada kawasan perkotaan akan semakin meningkat, artinya banjir yang terjadi pun akan jadi semakin parah setiap tahunnya. Dengan kurangnya ruang terbuka hijau pada Kota Jakarta Barat sehingga pemerintah harus memerlukan penambahan untuk dapat mencegah terjadinya banjir. Walaupun keberadaan Ruang Terbuka Hijau tidak dapat sepenuhnya menjamin tidak terjadi banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat, namun setidaknya dengan adanya daerah resapan air dimungkinkan untuk mencegah terjadinya banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat. 3.2 Analisis Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai Minimal 30% Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Jakarta Barat Upaya guna mewujudkan minimal 30% ruang terbuka hijau pada Wilayah Jakarta Barat bisa dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki ranah dengan melakukan pembebasan tanah karena tidak banyak tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di wilayah Jakarta Barat untuk kemudian dibangun menjadi Ruang Terbuka Hijau, dimana pembebasaan tanah memakan waktu dalam proses negosiasi atau musyawarahnya, dalam proses ini perlu dilakukan pendekatan sosial ekonomi dengan memberikan penjelasan kepada pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya, bahwa tanah tersebut dibutuhkan untuk pelestarian lingkungan hingga memberikan ganti kerugian yang wajar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi meskipun nominal ganti kerugian berbentuk uang sudah sesuai dengan hitungan. Pemerintah Daerah sendiri memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan anggaran guna memenuhi kebutuhan tanah yang diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau penting untuk mewujudkan pelaksanaannya. Keterbatasan dana tidak hanya muncul dalam ganti kerugian berbentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk tanah pengganti dan pemukiman kembali. Ketiga bentuk ganti kerugian tersebut sama-sama memerlukan anggaran yang besar sedangkan anggaran tidak hanya dipergunakan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau saja tetapi juga untuk melakukan pembangunan lain pada sektor-sektor publik lainnya. Perlu diketahui bahwa anggaran yang diperlukan untuk melakukan pembebasan tanah dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau adalah hal yang berbeda meskipun sudah terdapat tanah yang dilakukan pembebasan tanah oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta guna Ruang Terbuka Hijau, pembangunan belum tentu dapat langsung
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 80 dilaksanakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta karena tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga pemerintah seharusnya lebih dapat memisahkan dana-dana yang memang secara khusus diperuntukan untuk kebutuhan tersedianya Ruang Terbuka Hijau mengingat pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik pada setiap wilayah kota. Kota Jakarta Barat yang setiap tahunnya memilki persoalan banjir yang tidak terselesaikan seharusnya mendapatkan perhatian khusus mengenai pencegahan yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah sudah mendapatkan atau menguasai tanah baru yang dapat diperuntukan menjadi Ruang Terbuka Hijau kemudian terhambat pada anggaran pembangunan, Pemerintah Daerah juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk menambahkan anggaran dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau. Sehingga apabila penambahan ini dijadikan priotitas oleh Pemerintah Pusat maka hal tersebut dapat diupayakan. Penyelenggaraan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat terlaksana dengan baik apabila setiap stakeholders berkesinambungan untuk memiliki tujuan yang sama demi menciptakan terselanggaranya pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan yang akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup. Bila ketersediaan tanah sebagai kawasan peresapan air terjaga dan/atau berfungsi dengan baik maka akan tercipta pula keseimbangan ekosistem perkotaan yang lebih sehat untuk kehidupan masyarakat perkotaan. IV. KESIMPULAN Saat ini Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat baru memiliki presentase 8,64% yang artinya masih jauh dari target minimal 30% dari yang sudah ditentukan didalam undangundang terkait penataan ruang Nomor 26 Tahun 2007. Sehingga ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada bagian Jakarta Barat saat ini belum mampu untuk dapat mencegah terjadinya banjir di sebagian wilayah Jakarta Barat. Sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan suatu upaya dengan melakukan pembebasan tanah. Namun dalam upaya ini terdapat kendala karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbatas sehingga Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, swasta, dan Pemerintah Pusat untuk dapat mencapai 30% Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat.
Analisis Yuridis Ruang Terbuka Hijau terhadap Pencegahan Banjir di sebagian Jakarta Barat Putri, Hasni Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 5 No. 1, Halaman 73-81, Februari 2023 e-ISSN 2657-182X, Doi: https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15869 81 DAFTAR PUSTAKA Aliansyah, Muhamad Agil. 8 Kelurahan di Jakarta Barat Terdampak Banjir. Merdeka. Diakses Maret 1, 2022. https://www.merdeka.com/jakarta/8-kelurahan-di-jakarta-baratterdampak-banjir.html. Dwiyanto, Agung. 2009. Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan. Teknik 30(2): 88-92. http://eprints.undip.ac.id/20182/. Hapsari, Mita Amalia. 46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore. Kompas. Diakses Februari 22, 2022. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/18/21204011/46-rt-dan-5-ruas-jalantergenang-banjir-di-jakarta-barat-hingga-selasa?page=all#page2. Hasni, dan Gunawan Djayaputra. Hukum Penataan Ruang dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Kencana, 2020. Pantau Banjir. Dasbor Pantau Banjir. Diakses April 28, 2022. https://pantaubanjir.jakarta.go.id/dasbor-pantau-banjir. Pemerintah Pusat. Pasal 29 (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. LN.2007/No.68, TLN NO.4725, LL SETNEG: 50 HLM, 2007. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia, UI-PRESS, 2019. Wawancara dengan Eko Nurrizky Wicaksono, tanggal 24 Juni 2022 di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, n.d. Wawancara dengan Merlinda Herlina, tanggal 08 April 2022 di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, n.d.