Jurnal RTH

Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 12 (2), Juni 2023 | 104 muda hingga orang dewasa. Pada ruang sirkulasi, aktivitas pengunjung mayoritas adalah berjalan menyusuri Kawasan Ruang Terbuka Publik Tepi Situ Mangga Bolong. Didapati juga anak kecil yang berlarian dan bermain di area ini. Pada waktu tertentu yaitu di Hari Minggu, didapati orang-orang dari komunitas kontes burung menaruh sangkar burung di pinggir-pinggir jalur sirkulasi. Adanya anak-anak kecil yang berlarian di area ini dapat membahayakan mereka karena ketinggian paving block jalur sirkulasi terlalu tinggi dari muka tanah. Jalur sirkulasi yang digunakan untuk menyebrangi jalur air juga kurang aman karena tidak ada pegangan berupa railing di kanan kirinya. Area duduk di ruang sirkulasi membuat ruang sirkulasi menjadi lebih sempit pada area tertentu sehingga dapat mengganggu sirkulasi pengunjung lain. Selain itu, didapati juga pengunjung yang duduk-duduk di pinggiran jalur sirkulasi. Hal ini semakin membuat sempit jalur sirkulasi. Sangkar-sangkar burung yang diletakkan di pinggiran jalur sirkulasi dapat mengganggu kenyamanan pengunjung yang berjalan. Tidak adanya ramp dapat membuat para disabilitas kesulitan memasuki Kawasan Setu Mangga Bolong. Selain ruang sirkulasi, ruang hijau & ruang berkumpul, di Zona 1 terdapat area cukup luas untuk parkir di sudut kawasan. Area ini terletak di dekat perempatan jalan. Di area ini elemen fisik ruangnya tidak berbeda dengan jalur sirkulasi dan ruang berkumpul yaitu paving block. Pelaku yang terdapat di area ini yaitu anak muda hingga orang dewasa. Di area ini, aktivitas yang paling sering dilakukan pengunjung adalah memarkir mobil, motor, serta kendaraan lain seperti sepeda. Selain untuk parkir, area ini juga sering digunakan masyarakat sekitar untuk senam bersama di pagi hari. Gambar 7 memperlihatkan kondisi eksisting ruang parkir. Ruang parkir yang digunakan untuk senam di pagi hari menandakan adanya fungsi ganda pada area parkir sehingga, apabila ada pengunjung yang ingin parkir di pagi hari, tidak bisa menggunakan area parkir di dalam kawasan. Pemanfaatan Ruang di Zona 2 (dua) Pada zona 2, ruang yang terbentuk berupa perbatasan antara daratan dan perairan situ, tepatnya pada area menurun di batas luar dekat perairan. Pelaku yang berada di zona ini mayoritas adalah orang-orang dewasa sekaligus pemancing. Didapati juga remaja yang duduk-duduk untuk menonton aktivitas memancing. Gambar 8 di bawah memperlihatkan kondisi eksisting zona 2 (dua) . Aktivitas yang banyak dilakukan pengunjung di zona ini yaitu memancing sambil duduk-duduk di pinggiran air. Dapat dikatakan bahwa aktivitas memancing sedikit terganggu oleh adanya tumpukan sampah yang berada di sepanjang area memancing. Gambar 9 memperlihatkan pengunjung yang sedang memancing bersebelahan dengan sampah-sampah yang berserakan. Dengan adanya banyak sampah di zona ini membuat zona ini memiliki fungsi ganda yaitu tempat pembuangan sampah dan memancing. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan pengunjung yang memancing karena bau dan kotor yang dihasilkan dari tumpukan sampah. Dilihat dari penyebaran pengunjung yang memancing, area yang memiliki intensitas paling tinggi yaitu berada di sudut kawasan. Sedangkan di area lain sepanjang perbatasan perairan intensitas pemancing rendah karena hanya beberapa jumlahnya. Dengan adanya kondisi seperti ini, untuk membuat area khusus memancing dapat difokuskan pada satu titik tertentu. Gambar 10 memperlihatkan area yang paling banyak digunakan pengunjung untuk memancing. Gambar 8 Area Parkir Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2022 Gambar 9 Zona 2 Sumber: Arcgis Pola Ruang Kota Depok & Hasil Observasi Penulis, 2022 Gambar 7 Aktivitas Memancing Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2022

B. D. Suryani, D. Astuti, A.D. Tohjiwa Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 12 (2), Juni 2023 | 101 Pemanfaatan Ruang di Zona 3 (Tiga) Zona 3 (tiga) terletak di sepanjang batas luar Kawasan Ruang Terbuka Publik Tepi Situ Mangga Bolong yang berbatasan dengan Jalan Kp Kalibata dan Jalan Setu Mangga Bolong. Elemen fisik ruang yang ada di zona ini yaitu hanya berupa tanah yang berbatasan dengan aspal jalan dan paving block. Para pelaku yang berada di zona ini yaitu orang-orang dewasa yang berjualan yaitu PKL (Pedagang Kaki Lima). Gambar 11 memperlihatkan kondisi eksisting zona 3 (tiga). Aktivitas yang dilakukan di zona ini mayoritas adalah berdagang. Para PKL yang berjualan di pinggir jalan & dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau Situ Mangga Bolong mayoritas menggunakan gerobak sederhana atau meja-meja kayu. Selain aktivitas PKL, zona 3 juga digunakan pengunjung untuk memarkir kendaraan. Mayoritas kendaraan yang terparkir di zona ini yaitu motor. Dengan adanya parkir di zona ini, menyebabkan Kawasan Situ Mangga Bolong tidak teratur dan mengganggu sirkulasi kendaaran di Jalan Kp Kalibata sehingga terkadang terjadi macet. Selain itu, berjejernya PKL di zona ini membuat kawasan menjadi tidak teratur dan sering menyebabkan kemacetan di Jln. Kp Kalibata. Gambar 12 memperlihatkan aktivitas di zona 3. C. Evaluasi Pemanfaatan Ruang Tabel 1 menunjukkan evaluasi pemanfaatan ruang Kawasan Situ Mangga Bolong berdasarkan standar dan landasan dari berbagai literatur. Zona Ruang di Dalam Zona Kondisi Standar / Landasan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 1 (satu) Ruang Hijau Ada PKL yang berjualan di area hijau kawasan serta banyak sangkar-sangkar burung yang ditaruh di area hijau. Minimnya area/ruang khusus PKL. Kurangnya tempat duduk Carr memberikan beberapa kualitas yang harus dimiliki Ruang Publik salah satunya yaitu Responsive, di mana ruang publik harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang terwujud dalam desain fisik dan pengelolaannya. [2] Peneliti menyarankan beberapa karakteristik penting dari ruang terbuka publik yang baik, seperti menghubungkan manusia dengan alam, mendorong aktivitas aktif dan pasif, memberikan kebebasan dalam tindakan dan akses, mempromosikan fasilitas rekreasi dan rekreasi, dan menyediakan panggung untuk seni dan pertunjukan publik. [9] Kawasan sudah menghadirkan pohon-pohon peneduh untuk menyejukkan pengunjung yang beraktivitas. Namun, ada kekurangan pada tidak teraturnya PKL yang berjualan sehingga, dibutuhkan area khusus PKL agar aktivitas PKL tidak meluber memasuki ruang hijau. Banyaknya kursi-kursi non permanen yang disediakan para pengunjung dan PKL menandakan adanya kekurangan tempat duduk yang disediakan kawasan. Gambar 10 Area Memancing dengan Intensitas Paling Tinggi Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2022 Gambar 12 Zona 3 Sumber: Arcgis Pola Ruang Kota Depok & Hasil Observasi Penulis, 2022 Gambar 11 Aktivitas PKL dan Parkir di Zona 3 Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2022

Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 12 (2), Juni 2023 | 106 Ruang Berkumpul Area berkumpul dimanfaatkan untuk dudukduduk & bersosialisasi, namun terkadang pengunjung yang menggunakan tikar sedikit meluber ke jalur sirkulasi kawasan. Selain itu, ruang berkumpul juga digunakan beberapa pengunjung untuk parkir kendaraan Carr memberikan beberapa kualitas yang harus dimiliki Ruang Publik salah satunya yaitu Responsive, di mana ruang publik harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang terwujud dalam desain fisik dan pengelolaannya. [2] Peneliti menyarankan beberapa karakteristik penting dari ruang terbuka publik yang baik, seperti menghubungkan manusia dengan alam, mendorong aktivitas aktif dan pasif, memberikan kebebasan dalam tindakan dan akses, mempromosikan fasilitas rekreasi dan rekreasi, dan menyediakan panggung untuk seni dan pertunjukan publik. [9] Dengan bentuk lingkaran dan tersedia di beberapa titik ruang ini bisa dimanfaatkan pengunjung untuk berkumpul namun, posisinya yang menyatu dengan jalur sirkulasi dapat mengganggu sirkulasi pengunjung lain, sehingga perlu ada sedikit pemisahan agar tidak terjadinya aktivitas yang tumpang tindih. Dengan adanya pengunjung yang memarkirkan kendaaran di ruang ini membuat adanya tumpang tindih aktivitas sehingga terciptanya ketidakteraturan dan dapat mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Ruang Sirkulasi Elevasi jalur sirkulasi cukup tinggi dibandingkan dengan elevasi ruang hijau, yaitu sekitar 30 -35 cm. Para pengunjung dudukduduk di pinggir kanan kiri paving block jalur sirkulasi dan juga terdapat area duduk di beberapa titik yang mempersempit jalan. Tidak adanya ramp untuk mengakses jalur sirkulasi. Jalur sirkulasi untuk menyeberangi jalur air hanya berupa susunan kayu tanpa railing atau pegangan di kanan kirinya. Dalam [9] terdapat beberapa aspek untuk parameter desain ruang terbuka publik diantaranya yaitu Inklusivitas, terkait dengan fungsional, parameter pengguna-sentris dan dimensi sosial. Orang lebih suka mengunjungi ruang di mana mereka menemukan lingkungan yang aman, terutama wanita, anakanak, dan warga lanjut usia. [13] Jalur sirkulasi yang continuous dikatakan cukup berfungsi untuk digunakan menyusuri kawasan. Namun, kurang aman untuk anakanak karena elevasi paving block jalur sirkulasi terlalu tinggi. Selain tidak aman untuk anak-anak, jalur sirkulasi yang digunakan untuk menyebrangi jalur air juga kurang aman untuk orang dewasa karena hanya berupa susunan kayu sederhana tanpa pegangan. Jalur sirkulasi terkesan sempit karena adanya bangkubangku, pengunjung yang duduk di pinggiran paving block, serta di waktu tertentu pengunjung ada yang menaruh sangkar burung di pinggir jalur. Jalur sirkulasi juga dikatakan kurang inklusif karena tidak mudah untuk diakses oleh kursi roda. Parkir Area dimanfaatkan untuk parkir berbagai kendaraan. Area yang digunakan untuk lahan parkir memiliki fungsi ganda pada waktu yang berbeda yakni fungsi parkir pada siang dan sore hari dan untuk senam bersama pada pagi hari. Bently et al (1985) menilai ruang publik yang tanggap dan bersahabat yaitu salah satunya Lingkungan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai fungsi baru pada masa yang akan datang. [14] Lahan parkir yang telah tersedia telah dimanfaatkan cukup baik untuk parkir kendaraan, namun, kurang luas karena masih didapati pengunjung yang parkir tidak sesuai tempatnya. Dengan adanya fungsi ganda pada lahan parkir, maka sebaiknya dapat dibuat area khusus yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan bersama seperti senam bersama. 2 (dua) Area Memancing Terdapat sampah-sampah yang menganggu area memancing. Tidak adanya area atau ruang yang dikhususkan untuk memancing. Empat kualitas/kriteria utama untuk lingkungan berkualitas tinggi di ruang publik yang diidentifikasi oleh Project for Public Spaces (2000) adalah akses dan keterkaitan, penggunaan dan aktivitas, kenyamanan dan citra, dan kemampuan bersosialisasi. [15] Dengan adanya area miring di perbatasan daratan dan perairan membuat area ini dengan mudah dimanfaatkan pengunjung untuk memancing. Namun, kekurangannya adalah area ini terkesan kotor karena ada tumpukan-tumpukan sampah sehingga menganggu kenyamanan pengunjung.

B. D. Suryani, D. Astuti, A.D. Tohjiwa Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 12 (2), Juni 2023 | 101 3 (tiga) Area Parkir Banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan (on street parking). Carr memberikan beberapa kualitas yang harus dimiliki Ruang Publik salah satunya yaitu Responsive, di mana ruang publik harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang terwujud dalam desain fisik dan pengelolaannya. [2] Pemanfaatan ruang di area ini tidak teratur karena banyaknya parkir sembarangan yang menimbulkan ketidakteraturan dan penyempitan jalan. Area Berjualan PKL Banyak stand atau gerobak PKL yang berjualan di pinggir jalan. Carr (1992) memberikan beberapa kualitas yang harus dimiliki Ruang Publik salah satunya yaitu Responsive, di mana ruang publik harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan warga yang terwujud dalam desain fisik dan pengelolaannya. [2] PKL masih berjualan di pinggir jalan kawasan sehingga menimbulkan ketidakteraturan & mengganggu sirkulasi kendaraan sehingga diperlukan area khusus PKL agar para PKL tidak menganggu sirkulasi kendaraan dan juga agar menciptakan kawasan yang lebih rapih dan teratur. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, Kawasan Terbuka Publik Tepi Situ Mangga Bolong memiliki ruang-ruang yang kurang optimal dalam pemanfaatannya dikarenakan memiliki kekurangan pada ruang fisiknya sehingga mempengaruhi aktivitas dan perilaku pengunjung dalam pemanfaatan ruangnya. Contohnya seperti kurangnya ruang khusus untuk aktivitas PKL sehingga aktivitas PKL meluber ke ruang yang seharusnya dimanfaatkan untuk ruang hijau, ruang berkumpul dan pinggir jalan. Kurangnya ruang khusus parkir menyebabkan aktivitas parkir meluber ke pinggir jalan raya dan ruang berkumpul. Kurangnya fasilitas ruang di dalam kawasan menyebabkan terjadinya aktivitas ganda yang terjadi di satu area yaitu aktivitas senam bersama yang dilakukan di pagi hari di ruang parkir. Area memancing dipenuhi sampah-sampah sehingga mengganggu aktivitas memancing para pengunjung. Ruang sirkulasi memiliki ketinggian yang cukup tinggi sehingga dapat membahayakan anak-anak kecil yang beraktivitas. Selain itu ruang sirkulasi tidak tersedia ramp sehingga sulit diakses oleh kursi roda. Kurangnya fasilitas untuk duduk-duduk membuat para pengunjung dan Pedagang Kaki Lima menyediakan banyak tempat duduk non-permanen seperti kursi plastik dan tikar. Selain ruang fisik yang mempengaruhi aktivitas & perilaku pengunjung, terdapat juga aktivitas dan perilaku pengunjung yang dapat mempengaruhi ruang fisik untuk ke depannya. Seperti aktivitas memancing yang lebih banyak dilakukan di area sudut kawasan sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan desain untuk membuat area khusus memancing di satu area tertentu. Adanya aktivitas para pengunjung dari komunitas kontes burung dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat area khusus untuk aktivitas tersebut. Daftar Pustaka [1] M. Carmona, Public places urban spaces: The dimensions of urban design. Taylor and Francis, 2021. doi: 10.4324/9781315158457. [2] S. Carr, M. Francis, L. G. Rivlin, and A. M. Stone, Public Space. Cambridge University Press, 1992. [3] S. Begum, “Reclaiming public open space within the shifting landscape of dhaka, bangladesh,” Civil Engineering and Architecture, vol. 8, no. 6, pp. 1178–1193, 2020, doi: 10.13189/cea.2020.080603. [4] A. Addas, A. Maghrabi, and R. Goldblatt, “Public open spaces evaluation using importanceperformance analysis (IPA) in Saudi Universities: The case of King Abdulaziz University, Jeddah,” Sustainability (Switzerland), vol. 13, no. 2, pp. 1–16, Jan. 2021, doi: 10.3390/su13020915. [5] A. Skaržauskiene and M. Mačiuliene, “Assessment of digital co-creation for public open spaces: Methodological guidelines,” Informatics, vol. 6, no. 3, Sep. 2019, doi: 10.3390/informatics6030039. [6] T. Herry Rachmatsyah and Chicilia, “Study of Effectiveness of Integrated Public Space,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Oct. 2020, vol. 924, no. 1. doi: 10.1088/1757-899X/924/1/012009. [7] C. P. Marhendra, L. Dwi Wulandari, and S. T. Pamungkas, “POLA AKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI ALUN-ALUN BATU.”

Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 12 (2), Juni 2023 | 108 [8] L. Suminar, S. Khadijah, and R. H. Nugroho, “Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Di Alun-Alun Karanganyar,” Arsir, 2021, doi: 10.32502/arsir.v0i0.3644. [9] P. Ahirrao and S. Khan, “Assessing public open spaces: A case of city nagpur, india,” Sustainability (Switzerland), vol. 13, no. 9, May 2021, doi: 10.3390/su13094997. [10] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” HUMANIKA, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, Apr. 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. [11] Haryadi and B. Setiawan, Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku. YOGYAKARTA: Gadjah Mada University Press, 2015. [12] W. J. Makalew, LV. Obed, “Pengamatan Arsitektur dan Perilaku Studi Kasus Paud GMIM Karunia Tumpaan–Kakas,” Temu Ilmiah Iplbi, no. 1, pp. 159–166, 2015. [13] T. G. Williams, T. M. Logan, C. T. Zuo, K. D. Liberman, and S. D. Guikema, “Parks and safety: a comparative study of green space access and inequity in five US cities,” Landsc Urban Plan, vol. 201, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.landurbplan.2020.103841. [14] I. Bentley, “Responsive environments: A manual for designers,” in In Responsive environments: A manual for designers, 1985. [15] S. Praliya and P. Garg, “Public space quality evaluation: prerequisite for public space management,” The Journal of Public Space, no. Vol. 4 N. 1 | 2019 | FULL ISSUE, pp. 93–126, May 2019, doi: 10.32891/jps.v4i1.667.

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 445 EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU PADA TAMAN KOTA WADUK PLUIT, JAKARTA UTARA Daniel Andrea1), Priyendiswara Agustina Bella 2)* 1)Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, [email protected] 2)*Program Studi S1 PWK, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, [email protected] *Penulis Korespondensi: [email protected] Masuk: 08-02-2023, revisi: 20-02-2023, diterima untuk diterbitkan: 10-04-2023 Abstrak Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Terdapat beberapa aspek yang diperlukan untuk sebuah taman kota yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Fungsi ekologis akan dievaluasi dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria standar ekologi. Pada fungsi sosial dievaluasi dari aktivitas taman dan hasil kuesioner. Pada ekonomi dievaluasi dari peraturan yang diatur DPMPTSP. Hasil pengukuran suhu Taman Kota Waduk Pluit dapat direduksi hingga 2,7ºC. Pada fungsi pengontrol Kelembaban dapat meningkatkan kelembaban hingga 7,8%. Pada fungsi pengontrol kebisingan dapat direduksi hingga 10,5 dBA . Pada fungsi penahan angin, berdasarkan dari hasil penilaian berdasarkan KPI, adalah berkategori baik. Pada hasil analisis aktivitas pengunjung, mayoritas pengunjung yang berkunjung ke Taman Kota Waduk Pluit adalah dari Jakarta Utara dengan kelompok usia paling banyak adalah 21 – 25 tahun yang beraktivitas mayoritas adalah duduk – duduk, jogging, dan jalan santai. Pada analisis kondisi fisik yang masuk ke dalam prioritas utama atau kuadran 1 (Penting tetapi belum sesuai harapan) adalah bangku taman, tempat sampah, dan lampu taman. Adapun hal lainnya seperti perkerasan yang masih belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri No.30 Tahun 2006. Pada hasil analisis perekonomian, taman ini dapat digunakan dalam kegiatan komersil seperti event, perlombaan, bazaar, pernikahan, dll. Sehingga taman ini dapat meraup pendapatan dimulai dari Rp1.250.000,- /lokasi hingga Rp2.500.000/ lokasi. Kata Kunci: Taman Kota, fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi perekonomian. Kata kunci: Fungsi ekologis; fungsi perekonomian; fungsi sosial; taman kota Abstract City parks are a type of public green open space that play an important role in improving the quality of the urban environment. There are several aspects needed for an urban park, namely ecological, social, and economic. Ecological function will be evaluated by comparing the existing conditions with standard ecological criteria. The social function is evaluated from the activity of the park and the results of the questionnaire. The economy is evaluated from the regulations set by DPMPTSP. The results of temperature measurements at Pluit Reservoir City Park can be reduced to 2.7ºC. The humidity control function can increase humidity up to 7.8%. The noise control function can be reduced to 10.5 dBA . In the windbreak function, based on the results of the assessment based on the KPI, it is in a good category. Based on the results of the analysis of visitor activity, the majority of visitors who visited the Pluit Reservoir City Park were from North Jakarta with the most age group being 21-25 years whose activities were mostly sitting, jogging, and leisurely walking. In the analysis of physical conditions that are included in the top priority or quadrant 1 (Important but not as expected) are park benches, trash cans, and garden lights. As for other things, such as pavements that are still not in accordance with the standards of Ministerial Regulation No. 30 of 2006. Based on the results of the economic analysis, this park can be

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 446 used for commercial activities such as events, competitions, bazaars, weddings, etc. So that this park can reap revenue starting from IDR 1,250,000 / location to IDR 2,500,000 / location. Keywords: City park; ecological function; economic function; social function 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Taman kota memiliki fungsi jasa ekosistem. Jasa ekosistem merupakan barang atau jasa yang memiliki manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia yang dihasilkan oleh proses ekosistem yang menyertakan interaksi baik unsur hidup dan unsur tak hidup (Sustainable Sites Initiative 2009a). Adapun maksud dari jasa ekosistem sebagai gambaran dengan membayangkan kehidupan manusia yang meningkat karena akibat apa yang terjadi pada ekosistem.Taman Kota Waduk Pluit merupakan taman kota yang diresmikan oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menggerakkan PT Jakarta Propertindo (BUMD) yang menata dan mengelola kawasan Waduk Pluit yang kemudian diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Waduk Pluit setelah direvitalisasi sudah lebih baik dari sebelumnya. Sehingga bagian barat waduk yang merupakan sebuah taman kota sudah layak menjadi tempat rekreasi warga sekitar karena konsep taman yang modern dan minimalis, terdapat fasilitas yang lengkap seperti jogging track dan jalur sepeda yang panjang dan luas, fasilitas gym dan olahraga, dan di sore hari terdapat banyak sekali booth – booth permainan untuk anak – anak yang sangat seru dan tidak sedikit juga yang menggelar tikar di pinggiran waduk untuk bersantai bersama keluarga. Taman Kota Waduk Pluit sebagai RTH seharusnya mendukung fungsi RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang terdiri dari ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika dan bermanfaat bagi ekosistem kota. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti fungsi RTH berupa ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika serta fasilitas pendukungnya. Rumusan Permasalahan Menurut pengamatan penulis kualitas Taman Kota Waduk Pluit sebagai Ruang Terbuka Hijau terlihat belum konsisten, terkadang terlihat kurang tertata dan terkadang cukup tertata. Taman Kota Waduk Pluit seharusnya mendukung fungsi RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH memiliki fungsi berupa ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika. Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan Taman Kota Waduk Pluit ini dapat berkontribusi positif bagi masyarakat perkotaan dari sisi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika. Tujuan Adapun tujuan penelitian yang dilakukan untuk Studi Evaluasi Taman Kota Waduk Pluit dengan rincian sebagai berikut: Mengetahui fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Waduk Pluit; Mengetahui persepsi pengunjung terhadap Taman Kota Waduk Pluit. 2. KAJIAN LITERATUR Ruang Terbuka Hijau Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 447 pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan untuk Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Tabel 1. Fungsi RTH Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis Fungsi tambahan (ekstrinsik) ● memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota); ● pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; ● penahan angin. ● Fungsi sosial dan budaya: ● Fungsi ekonomi: ● Fungsi estetika: Sumber: Penulis, 2022 Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Pengelolaan Taman Kota Menurut teori Carmona dalam (Priyatmono, 2004), ruang terbuka publik paling tidak harus memiliki 5 unsur agar ruang publik berperan secara baik, yaitu : Comfort, merupakan kunci keberhasilan ruang publik, lamanya waktu pengunjung dapat menjadi tolok ukur kenyamanan sebuah taman. Kenyamanan dipengaruhi oleh environmental comfort (cth : perlindungan sinar matahari, angin,dll.) physical comfort (Fasilitas Penunjang); Relaxation, yang berhubungan dengan psychological comfort. Kondisi ini dapat diadakan dengan unsur – unsur alam seperti pohon, air dengan lokasi yang terpisah / terhindar dari kebisingan dan hiruk pikuk kendaraan di sekelilingnya; Passive Engagement, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti, duduk – duduk atau berdiri atau melihat pemandangan taman seperti taman, air mancur, patung, dll; Active Engagement, seperti aktivitas kontak / interaksi antar masyarakat; Discover, merupakan proses mengelola ruang publik supaya tidak monoton. Ecosystem Based Management Model Menurut (Inglis, Whitelaw, & Pearlman, 2005) Ecosystem Based Management Model di mana ekosistem besar melintasi perbatasan dan memerlukan fokus pada pemeliharaan sistem untuk kelangsungan hidup spesies, yang meliputi manusia sebagai bagian dari ekosistem. Kekuatan pendorong inti di balik semua keputusan yang dibuat dalam pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem memiliki fokus utama ekosistem dan integritas ekologi. Pengelolaan berbasis ekosistem digunakan secara luas di Polandia. 3. METODE Metode Pengumpulan Data Observasi Lapangan Observasi lapangan merupakan salah satu cara pengumpulan data untuk meneliti, memahami, serta mengamati objek studi secara langsung yang mana adalah Taman Kota Waduk Pluit. Untuk itu, penulis mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan hasil survey lapangan pada objek studi tersebut.

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 448 Kuesioner dengan Responden Kuesioner merupakan salah satu alat yang digunakan untuk penelitian yang dimana terdapat beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada responden di area Taman Kota Waduk Pluit. Melalui itu, jawaban – jawaban tersebut, kemudian dikumpulkan dan dijadikan hasil penelitian. Dokumentasi Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara visual atau melalui foto – foto objek studi Taman Kota Waduk Pluit. Metode Pengolahan Data Analisis Kebijakan Pada analisis kebijakan ini akan membahas tentang kebijakan taman kota dan dibandingkan dengan RTH di DKI Jakarta dan Taman Kota Waduk Pluit. Pada analisis ini menggunakan analisis deskriptif yang dimana analisis ini menggunakan beberapa peraturan dari kebijakan pemerintah terkait RTH di kawasan perkotaan. Analisis Lokasi Pada analisis lokasi ini akan membahas tentang kondisi eksisting objek studi Taman Kota Waduk Pluit yang dapat berupa aksesibilitas, transportasi, gambaran objek studi atau denah. Dalam analisis ini menggunakan analisis spasial dan deskriptif yang dimana analisis ini menggunakan data spasial seperti peta karakteristik lokasi, peta jalur transjakarta dan peta jalur mikrolet yang melewati Taman Kota Waduk Pluit. Evaluasi Fungsi Ekologis Pada analisis tapak akan membahas tentang analisis ekologi yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu peredaman kebisingan, modifikasi suhu, pengontrol kelembaban, dan penahan angin yang dihitung menggunakan rumus KPI (Key Performance Analysis). Selain itu, hasil penilaian dibandingkan dengan pengukuran iklim mikro termasuk suhu udara dan kelembaban untuk dianalisis dengan cara membandingkan kondisi iklim mikro pada tapak dengan kenyamanan ideal manusia. Indeks kenyamanan iklim mikro dihitung menggunakan rumus Thermal Humidity Index (THI). Menurut (Kota, 2008), orang-orang di daerah tropis terasa relatif nyaman jika suhu berkisar 25ºC -28ºC. Adapun tingkat kebisingan dibandingkan dengan baku mutu kebisingan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Rumus THI adalah sebagai berikut. Evaluasi Fungsi Sosial Analisis aktivitas masyarakat di dalam area tapak akan membahas tentang aktivitas kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh orang – orang di area dalam tapak yang dimana adalah masyarakat itu sendiri dan pekerja di Taman Kota Waduk Pluit. Analisis aktivitas terdiri atas aktivitas pedagang, aktivitas pengunjung, dan aktivitas pengelola. Serta untuk melengkapi fungsi RTH juga menganalisis perekonomian pada Taman Kota Waduk Pluit. Metode ini menggunakan kuesioner untuk responden dan wawancara kepada pedagang, dan pengelola yaitu pihak Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara. Evaluasi Fungsi Ekonomi Evaluasi fungsi ekonomi ini akan membahas tentang bagaimana Taman Kota Waduk Pluit dapat menjalankan fungsi ekonomi. Seperti dari acara-acara yaitu pernikahan, konser, event, perlombaan, dll.

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 449 4. DISKUSI DAN HASIL Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Menurut Undang Undang RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 tersebut dengan jelas mengatur bahwa setidaknya 30% dari kawasan perkotaan harus disediakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Sebagai objek penelitian dari penelitian ini, Taman Kota Waduk Pluit berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan juga memiliki ruang terbuka hijau dengan vegetasi yang rimbun. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk menambah ruang terbuka hijau yang masih belum memenuhi luas minimal 30% dari luas DKI Jakarta. Sedangkan untuk RTH DKI Jakarta sendiri masih dibawah 10% atau sekitar 9,79% yang artinya adalah masih kurang sekitar 20,21%. Dan Jika Jakarta ingin mencukupi kebutuhan minimal RTH sebesar 30%, maka Jakarta masih kurang sekitar 13.368 Ha RTH dari luas Jakarta yakni 66.150 Ha. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Menurut Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, penataan RTH Kawasan Perkotaan atau disingkat RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian RTHKP. Pemanfaatan RTHKP dikembangkan dengan mengisi memasukan bermacam-macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah. Vegetasi tersebut disesuaikan dengan bentuk dan karakternya serta tujuannya, yaitu: Secara botani, itu adalah campuran dari spesies pohon kecil, sedang dan besar Besar, semak, semak, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan; Secara arsitektural, heterogenitas berbentuk membulat, menyebar, segitiga, kolom, tiang, memayung, merambat, semuanya memiliki nilai Eksotis dari segi warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur cabang; dan tumbuhan yang tumbuh tidak membahayakan manusia serta memperhatikan nilai estetika. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Menurut Menurut PERMEN Pekerjaan Umum no: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, penyediaan taman kota seharusnya dapat melayani 480.000 jiwa dan luas minimal per kapita adalah 0,3 sehingga didapatlah luas minimum taman kota yaitu 144.000 m2 atau 14,4 ha. Sedangkan pada Taman Kota Waduk Pluit memiliki luas 6,47 Ha yang mana secara peraturan masih belum dikatakan sebagai taman kota. Namun apabila dikatakan taman kecamatan, Taman Kota Waduk Pluit terlalu luas karena persyaratan taman kecamatan hanya 2,4 Ha. Analisis Lokasi Analisis ini akan membahas tentang analisis lokasi yang terdiri atas, analisis aksesibilitas dan analisis lokasi yang berkaitan dengan Taman Kota Waduk Pluit. Taman Kota Waduk Pluit berada di Jalan Pluit Timur Raya, Pluit, Jakarta Utara yang di sekitar lokasi taman didominasi oleh penggunaan lahan hunian, beberapa sekolah dan pusat perbelanjaan sehingga masyarakat perumahan di area Kecamatan Penjaringan sangat mudah untuk mengakses Taman Kota Waduk Pluit.

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 450 Gambar 1. Karakteristik Lahan Sekitar Taman Kota Waduk Pluit Sumber: Olahan Penulis, 2022 Aksesibilitas Lokasi objek studi berada di Jalan Pluit Timur Raya, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jalan Pluit Timur Raya merupakan Jalan Kolektor dengan ROW 21 m yang terdiri dari masing – masing 2 lajur untuk 1 jalur sehingga sangat mudah untuk mengakses menggunakan kendaraan pribadi. Pemberhentian bus Waduk Pluit dilewati satu rute transjakarta Kota – Pelabuhan Kaliadem (12A) yang dapat mengakses Jakarta kota dan Muara Karang. Adapun rute mikrolet yang melewati Jalan Pluit Timur Raya ini antara lain rute mikrolet KWK B01 Jurusan Grogol - Muara Angke dan dapat turun di Jalan Pluit Timur Raya 1 lalu jalan beberapa meter ke Taman Kota Waduk Pluit. Gambar 2. Rute Transjakarta Kota – Pelabuhan Kaliadem Sumber: Olahan Penulis, 2022 Gambar 3. Rute Mikrolet KWK Grogol – Muara Karang Sumber: Olahan Penulis, 2022

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 451 Gambar 4. Akses Masuk Taman Kota Waduk Pluit Sumber: Olahan Penulis, 2022 Evaluasi Fungsi Ekologis Pada pembahasan ini akan membahas tentang evaluasi fungsi ekologis yang berkaitan dengan vegetasi dari Taman Kota Waduk Pluit yang memberikan dampak ekologi taman dan juga dapat dirasakan langsung pada pengunjung Taman Kota Waduk Pluit seperti suhu, kelembaban, kebisingan, dan penahan angin. Fungsi Modifikasi Suhu Adapun dari hasil penilaian berdasarkan KPI, menunjukkan bahwa Taman Kota Waduk Pluit dalam fungsi peneduh (modifikasi suhu) mayoritas adalah berkategori baik. Tanaman/pohon yang berkategori sangat baik ditanam secara menyebar, berjajar, dan soliter. Untuk tanaman dengan skor tertinggi sebagai peneduh (modifikasi suhu) antara lain Pohon Beringin (Ficus Benjamina) dan Pohon Bodhi (Ficus Religiosa L) dengan skor mencapai 94%. Untuk pengukuran suhu berdasarkan penelitian penulis, suhu rata-rata terendah berada pada titik kategori 6 yaitu berkategori berada di atas rumput di bawah naungan pohon dekat air (31,1ºC) dibandingkan dengan titik pengukuran kategori lainnya di dalam taman dan mampu mengurangi suhu hingga 2,7ºC jika dibandingkan dengan suhu yang berada di luar taman (33,9 ºC). Sedangkan suhu tertinggi di dalam taman berada di titik kategori 2 dan 5 yaitu berkategori di atas perkerasan yaitu 33,2 ºC. Fungsi Pengontrol Kelembaban Adapun dari hasil penilaian berdasarkan KPI, menunjukkan bahwa Taman Kota Waduk Pluit dalam fungsi pengontrol kelembaban mayoritas adalah berkategori sedang. Tanaman/pohon yang berkategori sangat baik ditanam secara menyebar, berjajar, dan soliter. Untuk tanaman dengan skor tertinggi sebagai pengontrol kelembaban antara lain Pohon Palem (Arecaceae) dan Pohon Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) dengan skor mencapai 88%. Untuk pengukuran kelembaban pada Taman Kota Waduk Pluit dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, Sabtu tanggal 1 September 2022. Senin tanggal 3 Oktober 2022, dan Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Berdasarkan penelitian penulis, kelembaban rata-rata tertinggi berada pada titik kategori 6 yaitu berkategori berada di atas rumput di bawah naungan pohon dekat air 66,7% dibandingkan dengan titik pengukuran kategori lainnya di dalam taman dan mampu meningkatkan kelembaban hingga 7,8% jika

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 452 dibandingkan dengan kelembaban yang berada di luar taman. Sedangkan kelembaban terendah di dalam taman berada di titik kategori 2 yaitu berkategori di atas perkerasan yaitu 60,5%. Fungsi Peredam Kebisingan Berdasarkan penilaian berdasarkan KPI, menunjukkan bahwa Taman Kota Waduk Pluit dalam fungsi pengontrol kebisingan mayoritas adalah berkategori sedang. Tanaman/pohon yang berkategori sangat baik ditanam secara menyebar, berjajar (berkelompok), dan soliter. Untuk tanaman dengan skor tertinggi sebagai pengontrol kebisingan antara lain Pohon Bodhi (Ficus Religiosa L.) dan Pohon Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis) dengan skor mencapai 81%. Taman Kota Waduk Pluit menggunakan 4 jenis pohon yang berjajar di pinggir taman, yaitu Pohon Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis), Pohon Anggur laut (Coccoloba Uvifera), Pohon Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), dan Pohon Tabebuya (Tabebuia Chrysanta). Untuk pengukuran kebisingan pada Taman Kota Waduk Pluit dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, Sabtu tanggal 1 September 2022. Senin tanggal 3 Oktober 2022, dan Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, tingkat kebisingan pada Taman Kota Waduk Pluit adalah 63,67 dBA. Tingkat reduksi kebisingan dalam taman dapat direduksi hingga 10,5 dBA jika dibandingkan dengan di luar taman (74,13 dBA). Fungsi Penahan Angin Berdasarkan dari hasil penilaian berdasarkan KPI, menunjukkan bahwa Taman Kota Waduk Pluit dalam fungsi penahan angin mayoritas adalah berkategori baik. Tanaman/pohon yang berkategori sangat baik ditanam secara menyebar dan soliter. Untuk tanaman dengan skor tertinggi sebagai penahan angin antara lain Pohon Bodhi (Ficus Religiosa L.) dan Pohon Beringin (Ficus Benjamina) dengan skor mencapai 94%. Evaluasi Fungsi Sosial Aktivitas pengunjung pada Taman Kota Waduk Pluit didominasi oleh kegiatan duduk-duduk yaitu sebesar 25%. Adapun disusul dengan kegiatan jogging sebesar 20% dan aktivitas jalan santai sebesar 18%, aktivitas lain seperti piknik sebesar 9%, aktivitas bermain dan basket masing-masing 7%, aktivitas fotografi 4%, sepak bola dan sepeda masing-masing sebesar 3%, serta aktivitas memancing dan lainnya masing-masing sebesar 2%. Gambar 5. Titik Keramaian Aktivitas Pengunjung Sumber: Olahan Penulis, 2022

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 453 Gambar 6. Diagram Aktivitas Pengunjung Taman Kota Waduk Pluit Sumber: Olahan Penulis, 2022 Tabel 2. Crosstab Jenis Kelamin dengan Aktivitas Taman Sumber: Olahan Penulis, 2022 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa paling banyak pengunjung Laki – laki mengunjungi Taman Kota Waduk Pluit dengan duduk-duduk yaitu 18%. Kemudian disusul dengan aktivitas jogging dan jalan santai yang masing – masing sebanyak 12%. Tabel 4. Crosstab Usia dengan Aktivitas Taman Sumber: Olahan Penulis, 2022 4% 25% 2% 7% 20% 9% 7% 3% 3% 18% 2% Aktivitas Pengunjung Fotografi Duduk-duduk Memancing Bermain Piknik Jogging

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 454 Dapat dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa paling banyak pengunjung di kelompok usia 21 – 25 tahun mengunjungi Taman Kota Waduk Pluit dengan tujuan duduk – duduk yaitu 11%. Tabel 4. Crosstab Usia dengan Lama di Taman Sumber: Olahan Penulis, 2022 Dapat dilihat pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa paling banyak pengunjung di kelompok usia 21 – 25 tahun mengunjungi Taman Kota Waduk Pluit dengan lama berada di taman adalah 27%. Tabel 5. Crosstab Domisili dengan Aktivitas Taman Sumber: Olahan Penulis, 2022 Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Jakarta Utara paling banyak melakukan aktivitas duduk – duduk yaitu sebesar 13%, disusul dengan aktivitas jalan santai sebesar 8%. Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Fasilitas di Taman Kota Waduk Pluit Keterangan: Kuadran I, wilayah utama yang dianggap penting tetapi belum sesuai harapan (lampu taman, bangku taman, tempat sampah); Kuadran II, wilayah yang harus dipertahankan karena dianggap penting dan sudah sesuai harapan (toilet, tempat parkir, mushola); Kuadran III, wilayah yang dianggap kurang penting dan kenyataannya juga kurang penting; Kuadran IV, wilayah yang dianggap kurang penting dan dirasa terlalu berlebihan (area bermain anak, lapangan olahraga, pedagang kaki lima).

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 455 Gambar 5 Diagram Cartesius pada Komponen Fasilitas Sumber: Olahan Penulis, 2022 Evaluasi Fungsi Perekonomian Taman yang ada di DKI Jakarta merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat antara lain bazar, shooting film, perlombaan, pernikahan, perkemahan, dll. Untuk perizinan penggunaan seluruh taman di DKI Jakarta (termasuk Taman Kota Waduk Pluit) diatur oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Landasannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Untuk warga DKI Jakarta yang ingin menggunakan fasilitas taman dengan melakukan kegiatan komersil dan keramaian, Berikut merupakan rincian tarif retribusi pemakaian taman yang dapat menjadi rujukan: 1 sampai dengan 2 hari dikenakan Rp1.250.000/lokasi; 3 sampai dengan 4 hari dikenakan Rp2.000.000/lokasi; 5 sampai dengan 8 hari dikenakan Rp2.500.000/lokasi; Diatas 8 hari, biaya tambahan Rp250.000/hari/lokasi. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Taman Kota Waduk Pluit berada di Jalan Pluit Timur Raya, Pluit, Jakarta Utara yang di sekitar lokasi taman didominasi oleh penggunaan lahan hunian. Dari aksesibilitas, Taman Kota Waduk Pluit terbilang cukup mudah karena dapat diakses menggunakan transjakarta, mikrolet, maupun kendaraan pribadi. Untuk evaluasi fungsi ekologis menunjukkan, pada fungsi modifikasi suhu, Taman Kota Waduk Pluit mampu mengurangi suhu hingga 2,7ºC jika dibandingkan dengan suhu yang berada di luar taman tetapi masih terbilang cukup panas. Kemudian pada fungsi pengontrol kelembaban, mampu meningkatkan kelembaban hingga 7,8% jika dibandingkan dengan kelembaban yang berada di luar taman. Kemudian pada pengontrol kebisingan, tingkat reduksi kebisingan dalam taman dapat direduksi hingga 10,5 dBA jika dibandingkan dengan di luar taman, tetapi untuk Ruang Terbuka Hijau hal ini masih terbilang cukup bising. Kemudian pada penahan angin, berdasarkan dari hasil penilaian berdasarkan KPI, menunjukkan bahwa Taman Kota Waduk Pluit dalam fungsi penahan angin mayoritas adalah berkategori baik. Pada evaluasi fungsi sosial, mayoritas pengunjung yang berkunjung ke Taman Kota Waduk Pluit adalah dari Jakarta Utara dengan kelompok usia paling banyak adalah 21 – 25 tahun yang beraktivitas mayoritas adalah duduk – duduk, jogging, dan jalan santai. Pada evaluasi perekonomian, taman ini dapat digunakan dalam kegiatan komersil seperti event, perlombaan, bazaar, pernikahan, dll. Sehingga taman ini dapat meraup pendapatan dimulai dari Rp1.250.000,-/lokasi hingga Rp2.500.000/ lokasi.

Vol. 5, No. 1, April 2023. hlm: 445-456 ISSN 2685-5631 (Versi Cetak) ISSN 2685-6263 (Versi Elektronik) doi: 10.24912/stupa.v5i1.22700 | 456 Rekomendasi Dalam evaluasi fungsi ekologis yang menjadi masalah utama pada Taman Kota Waduk Pluit setelah diteliti adalah fungsi modifikasi suhu dan fungsi peredam kebisingan. Untuk itu diperlukan penambahan tanaman sesuai dengan karakter dari modifikasi suhu dan peredam kebisingan. Dari evaluasi fungsi sosial, aktivitas pengunjung paling banyak adalah duduk – duduk 25%, jogging 20%, jalan santai 18%. Hal ini sangat menyinggung kondisi fisik taman yang harus diperbaiki dan ditambahkan seperti tempat duduk dan lampu taman yang juga masuk ke dalam kategori penting tetapi belum sesuai harapan (kuadran I). Kemudian yang perlu diperbaiki adalah perkerasan jalan yang masih bolong-bolong dan rusak karena fasilitas ini sangat berdampak pada aktivitas seperti jogging dan jalan santai. Dari aktivitas pedagang liar yang merupakan sumber terjadinya sampah yang berserakan setiap hari yang menjadi keluhan banyak petugas kebersihan. Adanya banyak PKL liar memang membuat suasana taman menjadi lebih meriah, tetapi hal ini membuat taman kota menjadi tidak sehat karena terlalu banyaknya PKL liar yang tidak mematuhi aturan seperti buang sampah sembarangan. Seharusnya taman kota harus mengikuti prinsip dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai fungsi utama adalah ekologis, yang kemudian diikuti dengan fungsi tambahan seperti sosial, ekonomi, dan estetika. Rekomendasi untuk pegelola Taman Kota Waduk Pluit adalah perlu adanya perbaikan atau penambahan fasilitas taman yang berada pada kuadran 1 terlebih dahulu. Kemudian pengelola perlu melakukan tindakan kepada PKL liar. REFERENSI Inglis, J., Whitelaw, P., & Pearlman, M. (2005). Best Practice in Strategic Park Management: Towards an Integrated Park Management Model. 13. Kota, M. H. (2008). Suhu Netral Dan Rentang Suhu Nyaman Manusia Indonesia. Metropilar - Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik, 6(1), 23–29. Retrieved from http://ojs.uho.ac.id/index.php/metropilar/article/view/447/287 Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Priyatmono, A. F. (2004). Peran Ruang Publik di Permukiman Tradisional Kampung Laweyan Surakarta. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol.19, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2774-8987; p-ISSN: 1411-5077, Hal 55-62 Received November 30, 2022; Revised Desember 2, 2022; Januari 30, 2023 * Syifa Alifia Putri, [email protected] Dampak Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Bagi Pariwisata (Studi Kasus: Tebet Ecopark) Syifa Alifia Putri¹, Mercynda Tshania² Universitas Nasional Jl. Sawo Manila No.61, RW.7, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520 E-mail: [email protected] , [email protected] Abstract Green open space is an area that stretches from a pedestrian bridge and/or a quiet area based on an open appearance and planted with plants, both artificial (planted intentionally) and those that grow naturally. The city of Jakarta, especially South Jakarta, has great potential in the use of open space. One of them is the Tebet Eco Park, which has been the talk of the town lately. Not only as a park in general, Tebet Eco Park is a tourist destination, both for the people of Jakarta and outside Jakarta. Utilization of this green open space, has many meanings. And also as the government's plan to make the City of Jakarta a Healthy City. Keywords: Destinations, Green Open Spaces, Park Development. Abstrak Ruang terbuka hijau yang dikenal dengan adalah suatu kawasan yang terbentang melintasi jalan setapak dan/atau kawasan yang dikelompokkan berdasarkan kenampakan yang bersifat terbuka dan ditanami tanaman baik buatan (ditanam dengan sengaja) maupun yang tumbuh secara alami. Kota Jakarta khusus nya Jakarta Selatan memiliki potensi yang besar untuk pemanfaatan ruang terbuka tersebut. Salah satu nya ialah Tebet Eco Park yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Tidak hanya sebagai taman pada umum nya, Tebet Eco Park menjadi sebuah destinasi wisata, baik untuk masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta. Pemanfaatan ruang terbuka hijau ini, memiliki banyak makna. Dan juga sebagai rencana pemerintah untuk mejadikan Kota Jakarta sebagai Kota Sehat. Kata kunci: Destinasi, Ruang Terbuka Hijau, Pengembangan Taman. I. PENDAHULUAN Keberadaan ruang terbuka hijau sangat di perlukan di berbagai kota besar khusus nya di Kota Jakarta. Banyak nya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan efek yang cukup serius. Tidak hanya berimbas pada lingkungan namun juga kesehatan banyak orang. Salah satu efek tersebut yakni, banyak nya polusi udara disebabkan oleh berbagai hal. Ada 3 penyebab utama permasalahan udara yang buruk di Jakarta, yaitu

DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN BAGI PARIWISATA (STUDI KASUS: TEBET ECOPARK) 56 GEMAWISATA - VOLUME 19, NO. 1, JANUARI 2023 kemacetan lalu lintas, penggunaan energi tidak terbarukan yang dominan dan persoalan sampah yang tidak kunjung usai. Ruang terbuka hijau yang dikenal dengan RTH adalah suatu kawasan yang terbentang melintasi jalan setapak dan/atau kawasan yang dikelompokkan berdasarkan kenampakan yang bersifat terbuka dan ditanami tanaman baik buatan (ditanam dengan sengaja) maupun yang tumbuh secara alami. Pada pasal 29 ayat 2, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Taman sering tersebar di sekitar kota, dan banyak kota memiliki terlalu sedikit taman. Berdasarkan temuan penelitian selama beberapa dekade, taman harus dikelola sebagai sistem, tidak hanya untuk tujuan keindahan dan rekreasi biasa, tetapi juga untuk membantu warga berfungsi sebaik mungkin. Saat kita menyebut kata "taman", penting untuk memulai dari awal, dengan gagasan tentang alam (Deming, 2011). Di tahun 2022 ini pemerintah banyak merenovasi ruang terbuka hijau (RTH) tersebut menjadi sebuah taman, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat dipakai oleh masyarakat umum. Dari mulai tersedia nya alat untuk berolahraga, area bermain anak, jalur lintasan pijat refleksi, pemandangan danau atau pun jembatan yang dapat di jadikan tempat berfoto, serta tempat beribadah dan area berjualan makanan dan minuman. Salah satu ruang terbuka hijau (RTH) atau sekarang yang dijadikan taman untuk masyarakat beraktivitas ialah Tebet Eco Park yang berlokasi di daerah Tebet yang baru beberapa bulan ini dibuka. Taman ini sangat menarik perhatian banyak orang, tidak hanya masyarakat sekitar bahkan orang dari luar daerah pun berbondong-bondong mendatangi Tebet Eco Park tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan dengan menyoroti bagaimana dampak dari kebijakan ruang terbuka hijau yang dibangun sebagai taman yang ramah lingkungan, yang nanti nya bisa dijakadikan sebagai salah satu destinasi di Jakarta. Model destinasi kawasan eco-park ini diduga menjadi salah satu model kawasan wisata dan rekreasi yang memiliki nilai tinggi tingkat kunjungan (Indira Anggraini & Gunawan, 2021; Zamzami et al., 2021) dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus melestarikan alam (Indira Anggraini & Gunawan, 2021). Model destinasi ini juga sedikit memiliki dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun budaya sekitar.

Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol.19, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2774-8987; p-ISSN: 1411-5077, Hal 55-62 II. METODE Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Anthony Flew yang dikutip Wardi Bachtiar mengatakan bahwa metodologi adalah metode penelitian; dimana penelitian membahas metode, tujuan ilmu itu sendiri, dan cara yang dilakukan agar informasi dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, metodologi adalah proses untuk mencapai tujuan. Penelitian kualitatif berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti yang tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif memiliki fokus multimetode dan pokok bahasannya terkait dengan pendekatan interpretatif dan naturalistik. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal di lingkungan alaminya dan mencoba memahami atau menginterpretasikan fenomena berdasarkan makna yang diberikan orang kepadanya. Sumber pengumpulan data yang berbeda sering digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri mempunyai empat strategi pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumenter dan teknik pelengkap. Artikel ini membahas studi dokumen penelitian kualitatif.Teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan konteks taman. Metode ini dipilih karena dapat mengungkapkan suatu peristiwa maupun interaksi yang berada di wilayah tersebut. Studi kasus penelitian ini yaitu Tebet Eco Park. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena banyak nya taman yang sedang dibangun pemerintah sebagai ruang terbuka hijau di Jakarta terutama wilayah Jakarta Selatan. Namun, tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau semata, taman tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata. III. HASIL DAN PEMBAHASAN Tebet Eco Park merupakan taman yang memiliki dua alamat di Jalan Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya, perbatasan nya ditandai dengan sebuah sungai. Sebelum nya Tebet Eco Park dikenal dengan sebutan Taman Seno dan Taman Honda, yang memiliki lokasi yang terpisah oleh jalan raya. Memiliki luas 7,3 Hektar, taman ini dibangun pada tahun 1960 dan sempat terbengkalai pada tahun 1970. Taman ini juga pernah menjadi pemukiman liar sampai tahun 2006.

DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN BAGI PARIWISATA (STUDI KASUS: TEBET ECOPARK) 58 GEMAWISATA - VOLUME 19, NO. 1, JANUARI 2023 Pada 2010, taman ini direvitalisasi melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan salah satu perusahaan swasta yakni PT. Honda Prospect Motor. Taman ini diresmikan pada tanggal 28 Juli 2010 oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama Yukihiro Aoshima, President Director HPM. Bantuan HPM tersebut adalah hasil dari penjualan mobil HPM pada Indonesian International Motor Show (IIMS) 2009. cr: detik.com Pada saat itu tertanam sebanyak 1.180 buah tanaman di taman ini dari berbagai jenis pohon. Dengan ditanam nya pohon dan tumbuhan tersebut, dapat meningkatkan pelestarian pohon ataupun tanaman. Namun sayang nya taman itu terlihat tidak begitu tertata dan terurus lagi setelah beberapa tahun. Terlebih di samping taman terdapat tempat pembuangan sampah yang terkadang menimbulkan aroma tidak enak. Sebelum direvitalisasi Tebet Eco Park sudah memiliki berbagai macam fasilitas, dari mulai taman bermain anak, mushollah, toilet, dan alat olahraga. Namun, seiring berjalan nya waktu banyak alat-alat yang sudah kurang layak untuk dipakai. Suasana taman juga tidak seramai dahulu sewaktu pertama kali diresmikan. Hanya hari-hari tertentu saja taman tersebut ramai, seperti saat ada anak sekolah yang memakai lapangan untuk latihan gabungan, ibu-ibu yang senam di hari sabtu/minggu, dan saat diadakan bazar. Pada tahun 2021 Taman ini kembali direvitalisasi untuk membangun suasana yang lebih nyaman lagi. Banyak tempat-tempat baru yang dibangun untuk memuaskan masyarakat yang datang berkunjung. Setelah beberapa bulan direvitalisasi taman tersebut kembali dibuka dan diresmikan pada Sabtu 23 April 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta

Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol.19, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2774-8987; p-ISSN: 1411-5077, Hal 55-62 Anies Baswedan dengan nama yang baru yakni Tebet Eco Park yang mengusung konsep yang lebih kekinian dan menarik. Banyak spot-spot baru yang dibangun sebagai daya tarik taman tersebut. Tebet Eco Park dibuka setiap hari pada pukul 06.00-19.00 WIB. Taman ini memiliki visi untuk menghubungkan manusia dengan alam. Dengan kata lain, secara ekologis dibangun kembali fungsi taman sebagai sarana interaksi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat. Tebet Eco Park adalah salah satu langkah perlindungan iklim yang diterapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sisi taman terbagi menjadi dua area yaitu utara dan selatan yang setiap sisi memilihi fasilitas yang berbeda-beda. 1. Infinity link bridge Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan kedua sisi taman. Di antara pohon- pohon tinggi ada jembatan setinggi enam meter. Dikutip oleh Tebetecopark.id, penataan vegetasi di sekitar kawasan ini didesain dengan nuansa berbeda yang terinspirasi dari pohon Leda. 2. Children Playground Setelah direvitalisasi, taman bermainan anak lebih beragam dan banyak permainan baru dengan desain yang lebih menarik. 3. Forest Buffer Forest Buffer didesain berdekatan dengan kawasan Community Garden sebagai pendukung kegiatan sosial yang lebih santai. Pengunjung bisa berjalan di bawah naungan pepohonan dan menikmati alam. Plakat kayu dan trivia juga disediakan untuk memberitahu pengunjung. 4. Thematic Garden Kawasan ini terletak di bawah Jembatan Infinity Link yang mengantar dan menyapa pengunjung yang akan naik atau baru turun. Kawasan taman yang terletak di tepi sungai ini cocok untuk ditempatkan nya berbagai instalasi seni karya dari seniman lokal dan sebagai tempat fotografi. 5. Community Garden Kawasan ini merupakan tempat bagi masyarakat yang ingin melakukan hobi/bercocok tanam dan berkebun bagi anak sekolah dan masyarakat umum. Pemanfaatan kawasan ini di harapkan dapat meningkatkan guna dan nilai lahan tersebut.

DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN BAGI PARIWISATA (STUDI KASUS: TEBET ECOPARK) 60 GEMAWISATA - VOLUME 19, NO. 1, JANUARI 2023 6. Community Lawn Area ini dikelilingi oleh pohon bunga kupu-kupu. Community Lawn menawarkan aktivitas kelompok yang lebih intim dan publik. Area ini diakomodasi dengan gundukan tanah berumput yang membagi area yang luas menjadi beberapa ruang yang lebih kecil dan privat, yang berada di dalam lanskap. 7. Plaza Area ini merupakan landmark yang berada di area utara. Perencanaan/desain zona ini mempertimbangkan hasil studi lokasi dan analisis kondisi sosial dan kemasyarakatan. Penjual tanaman berbaris di trotoar. 8. Wetland Boardwalk Wetland Boardwalk dapat membantu mengontrol aliran air dan meningkatkan kapasitas retensi air. Area ini dapat meningkatkan kualitas air dengan menggunakan tumbuhan yang dapat membantu pemurnian air. Agar air yang keluar adalah air bersih. Eco Park bukan hanya tentang pelestarian alam sekitar tetapi juga dapat memulihkan konservasi alam dan transformasi lanskap dalam skala besar. Banyak nya pohon dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di taman tersebut dapat menjaga sekaligus melestarikan agar tidak punah dan disalah gunakan. Hal ini juga dapat mempertahankan serta membuat lingkungan menjadi lebih baik dan terjaga. Kontrubusi ruang terbuka public pada kesehatan diwilayah perkotaan sangatlah penting. Revitalisasi ruang terbuka hijau yang dilakukan, memiliki banyak pemaknaan seperti makna social antar individu dan dengan lingkungan sekitar nya. Makna tersebut dapat terbentuk melalui tatanan ruangnya. Startegi perbaikan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sangat berpengaruh pada keberlajutan kota sehat. Banyak manfaat atau dampak positif yang di dapat dengan ada nya kebijakan ruang terbuka hijau yang dibangun sebagai taman yang ramah lingkungan, seperti menjadikan nya sebagai paru-paru kota, mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh factor manusia, mencegah banjir karena tersedia nya area resapan air, sebagai sarana olahraga bagi masyarakat, serta dapat menciptakan keindahan dan kenyamanan dengan ada nya berbagai macam pohon yang ditanam.

Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol.19, No.1 Januari 2023 e-ISSN: 2774-8987; p-ISSN: 1411-5077, Hal 55-62 IV. KESIMPULAN Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Jakarta khusus nya Jakarta Selatan memberikan dampak yang luar biasa untuk banyak orang. Eco park menjadi trend sendiri yang banyak disukai masyarakat sekitar, karena revitalisasi lahan tersebut tidak hanya menguntungkan satu orang semata. Banyak pihak yang diuntungkan dengan adanya Eco Park ini, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Seiring berkembang nya zaman, banyak ide-ide dan terobosan baru yang diciptakan. Tidak hanya sebagai paru-paru kota, dibuka kembali nya Tebet Eco Park setelah beberapa bulan direvitalisasi ini menambah destinasi wisata taman yang dapat dikunjungi di wilayah Kota Jakarta Selatan. Tidak hanya sebagai salah satu destinasi, pembangunan ulang Tebet Eco Park menjadikan taman tersebut sebagai tempat melestarikan pohon dan tanaman agar tidak punah.

DAMPAK KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN BAGI PARIWISATA (STUDI KASUS: TEBET ECOPARK) 62 GEMAWISATA - VOLUME 19, NO. 1, JANUARI 2023 DAFTAR PUSTAKA Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman di Kota Jambi. Jurnal SainsSosio Humaniora, 4(1), 132-140. 10.22437/jssh.v4i1.9777 Indahsari, E. N. (2013, Desember 31). Taman Honda Tebet, Ruang Hijau di Jakarta. Jamila, R. F. (2019). Tingkat Kenyamanan Taman Honda Tebet Sebagai Ruang Interaksi Sosial. Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan Vitruvian, 8(3), 163-168. 10.22441/vitruvian.2019.v8i3.007. Rahardjo, P. N. (2007). Kajian Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Aplikasi Konsep Ecopark Pada Taman Kota Yang Berukuran Besar Di DKI Jakarta. Jurnal Teknologi Lingkungan, 8(2), 143-149. 10.29122/jtl.v8i2.418. Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Simangunsong, W. S. (2020, Februari 8). Tebet Eco Park Segera Diresmikan, Bisa Coba Sederet Aktivitas Ini. Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. Pandecta Research Law Journal, 15(2), 242-260. 10.15294/pandecta.v15i2.23717. Tampi, D. M., & Mustika, L. (2022). Analisis Kontribusi Ruang Terbuka Publik Bagi Pembangunan Kota Sehat (Studi Kasus: Taman Tebet Eco-Park). TRAVE Arsitektur Sains Teknologi, 26(2), 10-18. Wicaksono, M. A. A. (2020). Pengaruh Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Persepsi Sehat Penghuni Perumahan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. (Skripsi Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti).

Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 04, Nomor 01, Februari 2023 ISSN (Print): 2775-1333, ISSN (Online): 2774-6127 Sanksi Pidana dalam Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Zam Zam Mutiara Aulia* 1 , Moh. Bagus2 , Arief Firmansyah3 1-2Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya 3Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya Correspondent Author* : [email protected] Abstract: Research with the title "Criminal Sanctions in the Transfer of Functions of Green Open Spaces" is an abstraction of the problems of transferring functions of green open spaces. This study aims to answer the case of the transfer of the function of RTH (Green Open Space) which has been carried out by the management of RW (Rukun Tetangga) Citra Sentosa Mandiri Housing Complex located in Sidoarjo district. The transfer of function of the Green Open Space to utilize the Green Open Space as a place to sell street vendors provided for the housing residents themselves. In this study, the authors used normative research methods, which are scientific research procedures to find truth based on scientific logic from a normative perspective. This research is basically based on a critical and in-depth study of literature and legal documents that are relevant to the legal issues studied. The results of the research that the author has reviewed using normative research methods show that the RW (Rukun Warga) Citra Sentosa Mandiri Housing Management has transferred functions that are not in accordance with applicable laws and received criminal sanctions in accordance with laws. Keywords: Diversion, Function, Space, Sanctions, Criminal. Abstrak: Penelitian dengan judul “Sanksi Pidana dalam Pengalihan Fungsi Ruang Terbuka Hijau” merupakan abstraksi dari problematika pengalihan fungsi ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab Kasus pengalihan fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang telah dilakukan oleh kepengurusan RW (Rukun Tetangga) Perumahan Citra Sentosa Mandiri yang terletak di kabupaten Sidoarjo. Pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima yang disediakan untuk warga perumahan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian yang telah penulis telaah menggunakan metode penelitian normatif bahwasannya Pengurus RW (Rukun Warga) Perumahan Citra Sentosa Mandiri melakukan pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 41 undang-undang yang berlaku dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Kata Kunci: Pengalihan, Fungsi, Ruang, Sanksi, Pidana. Pendahuluan Sanksi pidana menurut Andi Hamzah yaitu sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Sanksi sendiri ialah sebagai alat paksaan atau dorongan atau sebuah penjamin agar norma hukum yang sudah ada ditaati oleh setiap orang atau masyarakat dan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang telah melanggar norma hukum. Sanksi pidana ini dilakukan untuk membuat seseorang jera terhadap apa yang sudah diperbuat. Suatu kejahatan atau tindak pidana itu selalu ada dan melekat dengan tubuh masyarakat, sebagai upaya pencegahan dan kendali kejahatan tersebut dengan diberikannya sanksi kepada pelaku yang melakukan kejahatan dengan berupa diberikannya sanksi pidana.1 Oleh karena itu, artikel ini membahas sanksi pidana dalam pengalihan fungsi RTH. RTH atau singkatan dari Ruang Terbuka Hijau ini merupakan milik pemerintah dan diolah oleh pemerintah. Ruang Terbuka Hijau ini terletak di beberapa tempat salah satunya berada pada vasum atau lahan depan perumahan Citra Sentosa Mandiri, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Vasum atau lahan di depan perumahan Citra Sentosa Mandiri ini atau yang disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau yang awalnya banyak tumbuhan ilalang dan tidak pernah terurus oleh masyarakat sekitar. Setelah ada kepengurusan baru pada daerah tersebut, maka vasum atau lahan yang terdapat pada depan perumahan dibersihkan dan akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL). Dalam hal ini dilakukan tidak dengan semena-mena satu pihak saja, melainkan telah dilakukan musyawarah dengan beberapa warga setempat dan sekaligus telah diketahui oleh kepala desa Jambangan atas pemanfaatan lahan atau vasum tersebut yang digunakan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) oleh warga Citra Sentosa Mandiri. Pada 19 September 2019 telah disahkan dan akan dilakukan pemanfaatan lahan tersebut untuk digunakan sebagai tempat berjualan oleh warga Citra Sentosa 1 Revel Devsing Hilinder, t.t., 1.

42 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 Mandiri, terdapat 38 orang yang mengajukan untuk berjualan kepada kepengurusan RW (Rukun Warga) Citrra Sentosa Mandiri, tetapi hanya 20 orang yang aktif berjualan di lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berikut adalah pendekatan yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini. penelitian hokum yuridis normatif (regulatory research method). Metode penelitian hukum adalah pemeriksaan hukum perpustakaan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau sekedar data sekunder. Menggunakan metode penalaran deduktif (cara berpikir tentang menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum, yang kebenarannya telah dibuktikan, dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus). Dengan demikian, dengan pendekatan kualitatif, objek analisisnya adalah metode penelitian yang mengacu pada normanorma hukum yang terkandung dalam perbuatan hukum yang mengatur. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian pencarian kebenaran ilmiah berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif. 2 Aspek normatif tidak terbatas pada peraturan hukum. Artinya, menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif, bukan hanya penelitian hukum positivis.3 Norma tidak hanya ditafsirkan sebagai hukum positif, aturan oleh politisi yang lebih tinggi seperti yang dirumuskan oleh John Austen, atau oleh otoritas seperti yang dirumuskan oleh Hans Kelsen. Penelitianl Hukuml Normatif merupakanl kajian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif. Penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumendokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Telaah pustaka dokumen hukum semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan 2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2013), 57. 3Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 42– 56.

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 43 (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach) atau gabungan dari dua atau lebih pendekatan tersebut dan pendekatanpendekatan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian terhadap bahanbahan hukum, yang berupa bahan hukum primer (Regulasi, Putusan Hakim, Kontrak, dll) bahan hukum sekunder (hasil penelitian ilmiah, jurnal hukum, buku hukum, dll). Sanksi Pidana dan Pemidanaan Perspektif Hukum di Indonesia Istilah tersendiri dari kata ‘sanksi’ yaitu seringkali digunakan di berbagai aturan hukum di lingkup masyarakat, yang menjadi salah satu contohnya yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi juga diartikan sebagai tanggungan, Tindakan, hukum untuk memkasa seseorang untuk menepati suatu perjanjian atau ketentuan dari Undang-Undang. Sanksi pidana merupakan sebuah dari ancaman hukuman yang sifatnya berupa penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana sejatinya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, tetapi sanksi pidana juga menjadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia.4 Dalam ketentuan yang dituliskan dalam hukum pidana juga menggunakan istilah lain yaitu contohnya hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari sanksi pidana, diantaranya; 1. Moeljanto Perbuatan dari pidana atau tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 2. Simmons Pidana ialah hal penderitaan yang berasal dari Undang-Undang Pidana yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu 4 “pidana.pdf,” t.t., 17.

44 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 norma, yang dengan suatu putusan hakim dan telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah. 3. Roeslan Saleh Pidana merupakan sebagai perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Pidana telah terkonsep dalam sebuah bidang dari hukum pidana, sebagaimana dikatakan masih perlunya penjelasan yang secara berkelanjutan untuk memahami arti dan hakekatnya. Roeslan Saleh memberikan pendapatnya mengenai pidana, bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan menjadikan terwujudnya dari suatu nestapa yang secara sengaja diberikan negara kepada pembuat atau yang melakukan delik tersebut. Sedangkan menurut pemikiran dari Sudarto bahwa pidana merupakan salah satu dari beberapa sanksi sebagaimana memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjalankan norma. Dari beberapa penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, pidana ialah sebuah hukuman yang akan menjadi penderitaan dan hukuman tersebut telah diberuntukkan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana yang mana hal tersebut sudah ditetapkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5Dijatuhi nestapa atau hukuman, bukan berarti bahwa negara dikatakan antagonis untuk melakukan kesewenang-wenangan. Menjatuhkan sanksi pidana sebagai usaha untuk memberikan bentuk perwujudan tujuan dari hukum pidan aitu sendiri. Hal tersebut telah diisyaratkan dari Andi Hamzah yang memberikan penjelasannya, bahwa hukum pidan aitu mempunyai empat tujuan yang diringkas dengan 3R + 1D, yaitu Reformation (reformasi), Restraint (pengasingan), Retribution (pembalasan), dan Deterence (mencegah). Dapat disederhanakan lagi, bahwa penjatuhan hukuman atau sanksi bertujuan untuk mencegah dan menindak perbuatan yang memiliki potensi merusak tata tertib dalam lingkungan masyarakat. Sanksi pidana merupakan satu dari beberapa sarana yang terpandang paling efektif dan digunakan sebagai penanganan apabila terjadinya kejahatan. Menurut Sudarto hakekat dari sanksi pidana sendiri memiliki beberapa unsur dan ciri-ciri, diantaranya adalah: 5 Ketut Maliarsa dan I Ketut Surata, Kahyangan jagat Pura Purwa Siddhi Ponjok Batu Buleleng, Bali (Denpasar: Pustaka Larasan, 2020), 139.

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 45 1. Pidana sejatinya adalah suatu pengenaan untuk memberikan penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan. 2. Pidana diberikan secara sengaja dari orang atau badan yang memiliki kedudukan tinggi atau kekuasaan (orang yang berwenang). 3. Pidana akan dikenakan apabila seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana menurut dengan undang-undang.6 Dapat dilihat dari pengertian beserta dengan unsur-unsur sanksi dan pidana yang mana di atas telah dijelaskan dan dapat kita simpulkan bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan sebuah Tindakan yang ditimpakan secara sengaja dari badan yang memiliki kekuasaan tinggi atau wewenang yang berupa dikenai penderitaan atau akibat yang dirasa tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pidana dengan lebih mempertegas pada sanksi yang telah dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana. Maka, sejatinya hukum pidana ialah memiliki sanksi yang dipandang negatif, sehingga dengan sanksi yang negative tersebut akan menumbuhkan pandangan bahwa pidana baiknya diterapkan apabila upaya atau cara yang lain sudah tidak dapat memadai. Jenis-jenis Sanksi Pidana Dalam ketentuan dari Pasal 10 KUHP telah menggolongkan sanksi pidana yang terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri memiliki arti ragam sanksi yang telah ditetapkan dan dijatuhi kepada pelaku tindak pidana, sedangkan pidana tambahan yaitu, sanksi yang telah ditetapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku dari tindak pidana di samping pidana pokok.7 Pidana pokok meliputi: 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana Bersyarat 4. Pidana kurungan 6 Maliarsa dan Surata, 140–41. 7 nafi’ mubarok, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana, 2 (surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 41.

46 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 5. Pidana Denda 6. Pidana tutupan Pidana tambahan meliputi: 1. Pencabutan atas beberapa hak tertentu (ontzetting van bepaalde rechten) 2. Perampasan atas barang-barang tertentu (verbeurdverklaring van bepaalde voorwpen) 3. Pengumuman putusan hakim (openbaardmaking van de rechterlijke uitspraak) Pidana Mati Pada dasarnya penyebutan beberapa sanksi pidana di atas dan dalam pasal 10 KUHP diawali dengan yang paling berat, hingga yang ringan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidana mati merupakan sebagai sanksi yang paling berat dalam pemidanaan di Indonesia. Sanksi pidana mati yang telah diterapkan di Indonesia telah mencerminkan sedikit banyaknya bahwa politik hukum pemidanaan di Indonesia masih terbilang berorientasi dengan pembalasan (Retribution) dan pencegahan (Deterence). Pemberian sanksi pidana mati di Indonesia terdapat dalam KUHP di berbagai pasal, yakni:8 1. Pasal 104 KUHP mengenai perbuatan makar yang memiliki maksud membunuh, merampas kemerdekaan atau membuat presiden dan wakil presiden tidak lagi memerintah. 2. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengenai penghasutan kepada negara asing yang akan menimbulkan peperangan. 3. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengenai perlakuan penghianatan dan menghasut di dalam tubuh Angkatan perang sebagai keuntungan musuh. 4. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengenai makar terhadap raja ataupun kepala negara dengan perencanaan yang mengakibatkan kematian. 5. Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. 6. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian yang diawali, disertai, dan pula diikuti kekerasan yang berakibatkan luka berat ataupun kematian. 8 mubarok, 42.

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 47 7. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengenai pemerasan yang diawali, disertai, dan pula diikuti dengan kekerasan yang berakibat luka berat ataupun kematian. 8. Pasal 444 KUHP mengenai pembajakan laut, pesisir, dan juga sungai yang berakibat kematian. Selain pasal yang telah dijabarkan di atas, sejatinya masih terdapat beberapa undang-undang lain yang mengancam dari suatu tindak pidana dengan pidana mati, contohnya seperti UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, ada pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lainnya. Dahulunya praktek jatuhan pidana mati dalam KUHP dijelaskan di dalam pasal 11 bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat berdiri.” Tetapi, saat ini praktek pidana mati gantung di negara Indonesia tidak dilakukan lagi, yang telah diatur melalui ketetapan Presiden 27 April 1964 No. 2/1964 Lembaran Negara No.38/1964 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor. 2/Pnps/1964, maka pidana mati dilaksanakan melalui cara ditembak sampai mati. 9 Pidana Penjara Pidana penjara merupakan pidana hilang kemerdekaan terberat, yang bentuknya bisa berupa (pasal 12 (1) KUHP): 1. penjara seumur hidup; dijatuhkan selama sisa hidup terpidana. Bisa berubah menjadi penjara sementara, jika telah menjalani lima tahun dan berkelakuan baik. 2. penjara sementara; minimal umumnya satu hari dan maksimal umumnya lima belas tahun. Namun bisa lebih dari itu, karena adanya pemberatan. Menurut Pasal 13 KUHP, narapidana dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 KUHP, di dalam Lapas, narapidana harus menjalankan tugas yang diberikan 9 mubarok, 43.

48 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 kepadanya. Penjara pertama didirikan pada tahun 1557 di Bridewell, London dengan nama English House of Corrections. Tujuannya adalah untuk menampung dan merawat para pengemis dan tunawisma. Saat berada di Amerika Serikat, penjara pertama adalah Penjara Walnut Street tahun 1773 miliknya di Philadelphia, tempat sistem pemisahan dan keheningan pertama kali diterapkan. Pada awal abad ke-19, penjara berfungsi sebagai pusat pendidikan,terdapat dua system yang terkenal, yaitu: 1. Pensylvania; pemisahan ketat (makan, tidur dan bekerja sendirian di dalam sel). 2. Auburn; pemisahan pada malam hari. Di Indonesia pemanfaatan penjara sebagai upaya pembinan dimulai sejak 27 April 1974. Pidana Bersyarat Hukuman bersyarat bukan merupakan tindak pidana tetapi suatu bentuk hukuman yang ditangguhkan dengan kurungan, kurungan atau denda. Termasuk dalam KUHP 1926. Tahun 1926 251 jo. 486 dalam Pasal 14 KUHP. Berdasarkan Pasal 14a(1) KUHP, jika hukuman maksimumnya satu tahun, jika hukuman penjara bukan merupakan hukuman alternatif, atau jika denda dianggap mengganggu terpidana, Ditetapkan bahwa putusan bersyarat dapat dijatuhkan.Prasyarat yang harus dipenuhi:10 1. Syarat umum, dan bersifat imperatif, (pasal 14a (4) KUHP), “selama masa percobaan tidak melakukan tindak pidana”. 2. Syarat khusus, bersifat fakultatif, (pasal 14c (1 dan 2) KUHP); kewajiban membayar ganti rugi untuk seluruh atau sebagaian kerugian yang diderita korban. Pasal 14b KUHP memberikan masa percobaan selamalamanya tiga tahun bagi yang melakukan pelanggaran dan dua tahun bagi yang melakukan pelanggaran. Ide kriminal bersyarat ini lahir pada tahun 1841 oleh John Augustus.11 Beliau menggunakan istilah probation, yaitu menghindarkan terpidana menjalani pidana dalam penjara. Terdapat keuntungan dari pemberlakuan pidana bersyarat, yaitu: 10 mubarok, 46. 11 Muladi, Lembaga Pindan Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), 33.

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 49 1. Upaya meningkatkan usaha pembinaan atas dasar kemasyarakatan. 2. Upaya memperkecil kemerosostan fisik dan mental terpidana. 3. Lebih manusiawi 4. Biaya lebih ringan. Sedangkan keuntungan pidana bersyarat bagi terpidana adalah: 1. Meningkatkan perkembangan hidupnya sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Menghindarkan pengaruh negatif di penjara. 3. Mencegah cacat (stigma) pidana penjara. Pidana Kurungan Penjara adalah kejahatan kehilangan kemerdekaan yang lebih mudah daripada penjara. Oleh karena itu, itu hanya dikenakan dalam kasus pelanggaran dan kejahatan.Ini bisa dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 1. Urutannya di bawah pidana penjara (lihat pasal 69 (1) dan pasal 10 KUHP). 2. Maksimum umumnya lebih ringan dari pidana penjara. 3. Mendapatkan hak pistol, yaitu hak memperbaiki kehidupannya dalam lembaga pemasyarakatan dengan biaya sendiri. 4. Bisa dijalankan di daerah terpidana bertempat tinggal, sedangkan pidana penjara, di mana saja dalam wilayah Indonesia. 5. Hanya bekerja 8 jam sehari, sedang pidana penjara, 8 jam sehari. Pasal 18 (2) KUHP menjelaskan, bahwa minimal umum pidana kurungan satu hari, dan maksimal umumnya satu tahun.12 Pidana Denda Denda adalah salah satu jenis delik berupa penyitaan harta benda atau kewajiban membayar sejumlah tertentu. Pasal 30 (1) KUHP, pidana denda minimal 25 sen. Namun dengan Undangundang no. 18 Prp. 1960, maka dilipatkan 25 kali. Pasal 30 (2) KUHP menjelaskan bahwa Denda dapat diganti (sebagian atau seluruhnya) dengan pidana penjara. Minimal 1 hari, maksimal 6 bulan.13 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 13 Ibid

50 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 Pidana Tutupan Pada dasarnya pemenjaraan sama dengan pemenjaraan, hanya saja dilakukan di “rumah kurungan”. Ini lebih baik daripada penjara, dengan pakaian sendiri dan makanan serta uang rokok yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena dimotivasi oleh niat yang baik.14 Pencabutan atas bebeberapa hak tertentu Pencabutan hak tidak boleh dikenakan pada semua hak, karena berarti mengakhiri hidup. Oleh karena itu, hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 (1) KUHP adalah: 1. Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan –aturan umum. 4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri. 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri. 6. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu. Perampasan atas barang-barang tertentu Perampasan hanya pada barang-barangl tertentu, bukan semua barang, dimana tujuannya adalah dalam rangka “pencegahan umum”. Dalam Pasal 39 (1) KUHP dinyatakan, yang boleh dirampas hanya barang milik terdakwa, kecuali dalam hal Tindak Pidana Ekonomi, dan Pemberasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan syarat; “perampasana barang-barang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu”. Sifat barang boleh yang dirampas, bisa berupa: 1. Barang yang diperoleh dari kejahatan (corpora delicti). 2. Barang yang digunakan melakukan kejahatan (instrumen delicti). Namun yang dolus, bukan colpus. 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 51 Pidana perampasan barang tertentu bisa diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana dalam Pasal 41 (2) KUHP, dengan ketentuan bahwa minimal satu hari dan maksimal 6 bulan. Pengumuman putusan hakim Pengumumanl putusan hakim di sini bukan pengumuman putusan hakim sebagaimana dalam Pasal 195 KUHAP, yang menyatakanl bahwal setiapl putusanl hakim harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Ini demi memenuhi asas keterbukaan dalam proses peradilan. Namun, putusan hakim di sini adalah pengumuman tambahan selain dalam pasal 195 KUHAP, semisal melalui media massa. Pengumumanl keputusanl hakiml di sini adalah bertujuan agar keputusan hakim tersebar luas di kalangan masyarakat; dengan cara mengumumkan lewat media cetak dan elektronik. Tujuannya adalah bersifat preventif dan bersifatl melindungil masyarakat.l Telaah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Indonesia sebagai negara berkembang sedang berusaha melakukan hal tersebut Pembangunan segala bidang kehidupan menuju masyarakat sejahtera, Pada dasarnya tujuan didirikannya suatu bangsa hanya didasarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan rakyat, Indonesia sebagai negara termasuk tujuan tersebut termasuk dalam alinea keempat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangunan lokal diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 mengenai penempatan prefektur dan kota sebagai daerah oleh pemerintah daerah otonomi dan distrik administratif. Pengaturan seperti itu akan ada hubungan dan hierarki antara negara bagian, provinsi, dan kota baik dari segi status teritorial maupun dari segi kelembagaan dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan.15 Kota merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, sekaligus menempati posisi yang sangat strategis dalam tatanan nasional sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. meningkat. Perhatian khusus harus diberikan pada desain dan 15 Muhi Nasrul, “Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 1, Vol. 22 (2017): 1–2.

52 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 penggunaan ruang perkotaan, terutama dalam penyediaan kawasan pemukiman, fasilitas umum dan sosial serta ruang hijau di kawasan perkotaan. Berdasarkan imperatif pemerintahan, salah satunya mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola penataan ruang, pemanfaatan, dan pengawasan kawasannya masing-masing, termasuk penempatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, berdasarkan pendekatan pengelolaan. wajib melakukannya. Tingkat penggunaan yang berbeda. Sistem dan pola hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota di bidang penataan ruang sama dengan pola hubungan di bidang pemerintahan lainnya. Urusan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom.16 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas kota, dengan pembagian 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat. Berdasarkan urusan wajib dan sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ruang adalahi sebagaimanai yangi disebutkani dalami Pasali 1i angkai (1)i Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahuni 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitui sebagai berikut: “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”17 Pengertiani ataui rumusani inii menunjukkani bahwai “Ruang”i itui sebagaii wadahi memilikii artii sangati luas,i mencakupi tigai dimensi,i yaknii darat,i laut,i dani udarai yangi disorotii baiki secarai horizontali maupuni vertikal.i Dengani demikian,i penataani ruangi (PR)i jugai menjangkaui ketigai dimensii itui secarai vertikali maupuni horizontali dengani berbagaii aspeki yangi terkaiti dengannya,i seperti:i ekonomi,i ekologi,i sosial,i dani budayai sertai berbagaii kepentingan di dalamnya. 16 Juniarsoi Ridwani dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, (Bandung: Nuansa, t.t.), 82. 17 Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruang

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 53 Menuruti Jayadinatai mendefinisikani ruangi berdasarkani aspeki geografii umumi dani geografii regional. Menuruti aspeki geografii umum, ruangi (space)i adalahi permukaani bumii yangi merupakani lapisani biosfera,i tempati hidupi tumbuh-tumbuhan,i hewani dani manusia. Berdasarkani geografii geografii regional, ruangi merupakani suatui wilayahi yangi mempunyaii batasi geografi,i yaitui batasi menuruti keadaani fisik,i sosiali ataui pemerintahani yangi terjadi darii sebagiani permukaani bumii dani lapisani tanahi dii bawahnyai sertai udarai dii atasnya.18 Tatai ruang,i dengani penekanani padai katai “Tata”i adalahi pengaturani susunani ruangani suatui wilayah/i daerahi (kawasan)i sehinggai terciptai persyaratani yangi bermanfaati secara ekonomi,i sosiali budayai dani politik,i sertai menguntungkani bagii perkembangan masyarakati wilayahi tersebut. Tatai Ruang,i dani penekanani padai katai “Ruang”i mempunyai artii wadahi dalami dalami tigai dimensii (trimatra):i tinggi,i lebar,i dani kedalamani yang menyangkuti bumi,i airi (sungai,i danau,i dani lautan)i sertai kekayaani alami yangi terkandung dii dalamnya,i dani udarai dii atasnyai secarai terpadui sehinggai peruntukan,i pemanfaatan dani pengelolaannyai mencapaii tarafi yangi optimali bagii kesejahteraani masyarakat Indonesia.iTatai Ruangi mempunyaii artii tersendirii berdasarkani Pasali 1i angkai (2)i Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruangi yaitu “Tatai Ruangi adalahi Wujudi Strukturi ruangi dani polai ruang”.19 Penataani Ruangi memilikii artii sebagaimanai yangi disebutkani padai Peraturan Pemerintah Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruang,i Pengertiani penataani ruangi menurut Pasali 1i ayati (8)i Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruang menyebutkani bahwa: “Penataani ruangi adalahi suatui sistemi prosesi perencanaani tatai ruang,i pemanfaatan tatai ruangi dani pengendaliani pemanfaatani ruang”. Setiapi kegiatani pembangunani akani membutuhkani ruang,i olehi karenai itui penataani Ruangi sangatlahi perlui dani dii jadikani prioritasi dalami 18 Jayadinata Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang (Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.), 254. 19 Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruang

54 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 sebuahi pembangunan.i Penataan ruangi menyangkuti rencanai strukturi ruangi berikuti pembangunani infrastruktur dani pola ruang. Rencanai strukturi ruangi berkaitani dengani pusat-pusati pelayanani yangi dii dukungi olehi jaringani infrastruktur,i sedangkani polai ruangi menyangkuti alokasii pemanfaatani ruang.i Pengaturani ruangi tersebuti dilakukani agari adai kejelasani dalami peruntukani dani keserasiani pemanfaatani ruang,i dengani terwujudnyai rencanai tatai ruangi maka kabupaten/kotai akani menjadii lebihi aman,i nyaman,i hijau,i indah,i dani jugai lestari.20 Pemanfaatani ruangi sebagaimanai yangi disebutkani dalami Pasali 1i angkai 14 Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruangi yaitu “Upayai untuki mewujudkani strukturi dani polai ruangi sesuaii dengani rencanai tatai ruangimelalui penyusunani dani pelaksanaani programi sertai pembiayaannya”21 Hali inii mengindikasikani bahwai pelaksanaani programi pemanfaatani ruangi merupakani aktifitasi pembangunan,i baiki yangi dilaksanakani olehi pemerintahi maupuni masyarakat untuki mewujudkani rencanai tatai ruangi yangi dilakukani secarai bertahapi sesuaii denganijangkai waktui yangi ditetapkani dalami rencanai tatai ruang. Pengendaliani pemanfaatani ruangi sebagaimanai diaturi dalami Pasali 1iangkai 15i Peraturan Pemerintahi Nomori 21i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraan Penataani Ruangi disebutkani bahwa “Pengendaliani pemanfaatani ruangi adalahi upayai untuki mewujudkani tertibi tatai ruang”22 Upayai mewujudkani tertibi tatai ruangi yaitui dengani melakukani penetapani zonasii(peraturani zonasii merupakani ketentuani yangi mengaturi pemanfaatani ruangi dani unsur-unsuri pengendaliani yangi disusuni untuki setiapi zonai peruntukani sesuaii dengani rencanairincii tatai ruang),i perizinan,i pemberiani insentifi dani disinsentif,i sertai pengenaani sanksi.iPengendaliani pemanfaatani ruangi dilakukani sesuaii dengani rencanai tatai ruangi untukimeminimalisiri adanyai ketidaksesuaiani pemanfaatani ruangi 20Ernady Syaodih, Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota (Bandung: Refika Aditama, t.t.), 85. 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 22 Ibid

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 55 sehinggai terjagai kesesuaianipemanfaatani ruangi dengani fungsii ruangi yangi telahi ditetapkani dii rencanai tatai ruang. Penegakani hukumi menuruti bahasai inggrisi dii sebuti Lawi Enforcementi sedangkani menuruti bahasai Belandai yaitui Rechtshandhaving.i Penegakani hukumi merupakani suatui hali yangi bersifati esensiali dani substansiali padai negarai hukum,i penegakani hukumi adalahi prosesi dilakukannyai upayai agari tegaknyai ataui berfungsinyai normai hukumi dengani nyatai sebagaii pedomani perilakui dalami lalui lintasi ataui hubungani hukumi yangi berhubungani dengani masyarakati sertai negara. Ruangi Terbukai Hijaui (RTH)i menuruti Ernawii dani Imam.S,i yaitui bisai berbentuki jaluri (path),i sepertii jaluri hijaui jalan,i tepiani airi waduki ataui danaui dani bantarani sungaii bantarani reli keretai api,i saluran/jejaringi listriki tegangani tinggi,i dani simpuli kota,i berupai ruangi tamani rumah,i tamani lingkungan,i tamani kota,i tamani pemakaman,i tamani pertaniani kotai dani seterusnya.i Sedangkani pengertiani mengenaii ruangi terbukai hijaui menuruti Undang-Undangi Nomori 26i Tahuni 2007i tentangi Penataani Ruangi adalahi areai memanjang/jaluri dani ataui mengelompok,i yangi penggunaannyai lebihi bersifati terbuka,i tempati tumbuhi tanaman,i baiki yangi tumbuhi tanamani secarai alamiahi maupuni yangi sengajai ditanam.23 Terkait permasalahan dari penyalahgunaan vasum Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Cinta Sentosa Mandiri (CSM) telah terjadi pengalihan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi lahan bagi pedagang kaki lima atau yang bias akita sebut PKL, dalam proses pengalihan fungsi ini tak terlepas dari permusyawaratan yang dilangsungkan oleh warga dan di ketuai oleh Rukun Warga (RW) selaku pimpinan pemerintah di wilayah tersebut. dalam musyawarah tersebut menghasilkan kata mufakat untuk pengalihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi lahan untuk para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Termuat didalam pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 23Chintya Putri, Lely Mindarti, dan Farida Nurani, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Environmental Governance” Vol. 1 (2016): 43.

56 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 1. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan 3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang. Dalam implementasinya ketua RW dan beberapa masyarakat yang telah mencapai kata mufakat, tidak memahami betul apa saja yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terkait rencana tata ruang yang sedari awal sudah ditetapkan bahwasannya lokasi diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) bukan untuk pedagang kaki lima. Dalam perubahan atau alihfungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pihak RW belum melakukan perizinan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo maupun Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo selaku pejabat yang berhak mengatur maupun mengelola. Hal ini membuat persoalan dalam lingkungan Perumahan Citra Sentosa Mandiri (CSM) karena ada salah satu warga yang tidak terima akibat perubahan atau alihfungsi ini tidak sesuai prosedur membuat laporan kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur menggunakan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penaatan Ruang “Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” yang mana bunyi tersebut tersebut telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Kemudian pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan “Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 Februari 2023 57 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Ketentuan pasal 70 diubah kedalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Analisis yuridis terkait kasus ini adalah terlapor selaku ketua RW tidak mentaati kewajiban orang atau individu seperti yang dijelaskan di dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan melanggar hukum sehingga terkena sanksi pidana penjara dan pidana denda seperti yang telah disebutkan dalam pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang yang ketentuannya telah di ubah kedalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penutup Sanksi pidana merupakan sebuah dari ancaman hukuman yang sifatnya berupa penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana sejatinya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan, tetapi sanksi pidana juga menjadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia. Beberapa jenis sanksi pidana. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana Bersyarat, Pidana kurungan, Pidana Denda, Pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi: Pencabutan atas beberapa hak tertentu (ontzetting van bepaalde rechten), Perampasan atas barang-barang tertentu (verbeurdverklaring van bepaalde voorwpen), Pengumuman putusan hakim (openbaardmaking van de rechterlijke uitspraak). ketua RW tidak mentaati kewajiban orang atau individu seperti yang dijelaskan di dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan melanggar hukum sehingga terkena sanksi pidana penjara dan pidana denda seperti yang telah disebutkan dalam pasal 69 ayat 1, pasal 70 ayat 1 Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang yang ketentuannya telah di ubah kedalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

58 Zam-Zam Mutiara Aulia, dkk.| Sanksi Pidana dalam Pengalihan ... 40-58 Daftar Pustaka Adisasmita, Jayadinata. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t. Hilinder, Revel Devsing, t.t. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2013. Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005. Maliarsa, Ketut, dan I Ketut Surata. Kahyangan jagat Pura Purwa Siddhi Ponjok Batu Buleleng, Bali. Denpasar: Pustaka Larasan, 2020. mubarok, nafi’. Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana. 2. surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2002. Muladi. Lembaga Pindan Bersyarat. Bandung: Alumni, 1985. Nasrul, Muhi. “Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.” Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 1, Vol. 22 (2017). “pidana.pdf,” t.t. Putri, Chintya, Lely Mindarti, dan Farida Nurani. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Environmental Governance” Vol. 1 (2016). Ridwani, Juniarsoi, dan Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah,. Bandung: Nuansa, t.t. Syaodih, Ernady. Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota. Bandung: Refika Aditama, t.t.

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 90 The Level of Needs Green Open Space Alfita Fitri1 , Ichsan Invanni2 , Amal3 1 2 3 JURUSAN GEOGRAFI / FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Email : [email protected] (Received: Jan 2020; Reviewed: Jan 2020; Accepted: Feb 2020; Published: Feb 2020) Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-SA ©2019 oleh penulis (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). ABSTRACT This research was conducted in Polewali District Polewali Mandar Regency. This study aims to determine the availability of green open space in 2018 in Polewali District Polewali Mandar Regency and calculate the need for open green space in 2018 by area, population and green open space projected needs for 2028. This type of research is quantitative descriptive. This study uses the application's help Geographic Information System (GIS), groundcheck field and observation. The results of this study indicate the need of green open space in Polewali District Polewali Mandar Regency to meet the standard of 30% by area of 788.1 Ha should be available, but the green open space available in 2018 only 500.67 Ha or 19% of the area with details 383, 49 Ha or 15% of public green open space and 117.18 Ha or 4% private green open space. The results of calculation of green open space needs based on population in 2018 amounted to 123.8 Ha. The projection of green open space needs in 2028 amounted to 138.8 Ha. Green open space needs in 2018 based on an area not yet fulfilled, while based on population needs were already met by a ratio of 1/5 between the need for open green space with availability of green open space in Polewali District Polewali Mandar Regency. Keywords: Needs Green Open Space, Availability of Green Open Space ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan Ruang terbuka hijau tahun 2018 di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar serta menghitung kebutuhan Ruang terbuka hijau tahun 2018 berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan Ruang terbuka hijau untuk tahun 2028. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG), groundcheck lapangan dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan Ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk memenuhi standar 30% berdasarkan luas wilayah harus tersedia 788,1 Ha, namun Ruang terbuka hijau yang tersedia tahun 2018 hanya 500,67 Ha atau 19% dari luas wilayah dengan rincian 383,49 Ha atau 15% Ruang terbuka

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 91 hijau publik dan 117,18 Ha atau 4% Ruang terbuka hijau privat. Hasil perhitungan kebutuhan Ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 123,8 Ha. Hasil proyeksi kebutuhan Ruang terbuka hijau tahun 2028 sebesar 138,8 Ha. Kebutuhan Ruang terbuka hijau tahun 2018 berdasarkan luas wilayah belum tercukupi, sedangkan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk telah tercukupi dengan rasio 1/5 antara kebutuhan Ruang terbuka hijau dengan ketersediaan Ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Kata Kunci : Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau PENDAHULUAN Ruang terbuka hijau merupakan area yang luas baik dalam bentuk memanjang/jalur yang berisi tumbuhan dan tanaman yang memiliki berbagai manfaat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau harus dikembangkan di lokasi dengan suhu udara yang tinggi untuk mencapai efektifitasnya (Rushayati et al., 2011). Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan, seperti juga halnya fasilitas sosial lainnya, ruang terbuka hijau termasuk salah satu elemen kota dan kehadirannya dalam suatu kota didasarkan pada ketentuan dan standar-standar tertentu (Rijal, 2008). Keberadaan ruang terbuka hijau di sebuah perkotaan memiliki peran penting. Fungsi ruang terbuka hijau sendiri yaitu sebagai paru-paru kota, oleh karenanya diharapkan dapat menjadi penyeimbang lingkungan alam perkotaan. Oleh karenanya, ruang terbuka hijau perlu disediakan oleh suatu kawasan perkotaan dan standar kebutuhan ruang terbuka hijau dapat dihitung berdasarkan luas wilayah serta jumlah penduduk. Dalam Undang-undang RI No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% dari luas wilayah kota. Polewali merupakan sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kecamatan Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 26,27 km2 (2.627 ha) atau 1,30% dari luas Kabupaten Polewali Mandar (BPS, 2018). Dalam kurun waktu 2008- 2018 jumlah penduduk Kecamatan Polewali mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor yang mengakibatkan permintaan lahan terus bertambah karena didirikannya perumahan dan akan berdampak pada keberadaan Ruang terbuka hijau. Berdasarkan permasalahan di atas maka menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melakukan penelitian berjudul: Tingkat Kebutuahan Ruang Terbuka Hijau. METODE Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Laptop, 2) Aplikasi ArcGIS 10.3, 3) Software SAS Planet, 4) GPS, dan 5)

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 92 Kamera. Adapun bahan penelitian yang digunakan yaitu 1) Citra Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar perekaman tahun 2008 dengan resolusi 16.385x14.081, 2) Citra Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar perekaman tahun 2018 dengan resolusi 16.385x13.761, 3) Data dari instansi terkait (BPS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Teknik Analisis Data 1. Pengolahan citra Setelah citra di download, maka langkah selanjutnya yaitu menginterpretasi citra. Interpretasi yang dimaksud yaitu interpretasi visual/manual berdasarkan karakteristik objek yang diamati dengan memerhatikan sembilan unsur, yaitu bentuk, ukuran, pola, warna/rona, bayangan, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. 2. Menghitung kebutuhan RTH a. Berdasarkan luas wilayah Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 ketersediaan RTH harus mencapai minimal 30% dari luas wilayah. Dimana proporsi 30% tersebut dibagi menjadi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut : Keterangan : K = Ketersediaan ruang terbuka hijau L = Luas wilayah b. Berdasarkan jumlah penduduk Untuk menentukan luas ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan mengalikan jumlah penduduk dengan standar luas ruang terbuka hijau per penduduk. Berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk telah ditetapkan yaitu 20 m 2 /penduduk. Rumus untuk menghitung kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk seperti dibawah ini : Keterangan : k = nilai ketentuan luas ruang terbuka hijau per penduduk Pi = jumlah penduduk pada wilayah “i” c. Proyeksi kebutuhan RTH 2028 Sebelum menghitung kebutuhan Ruang terbuka hijau tahun 2028, terlebih dahulu dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk tahun 2028. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut: Keterangan: Pn = Jumlah penduduk tahun ke n P0 =Jumlah penduduk tahun dasar r = Laju pertumbuhan penduduk n = Jumlah interval Setelah mendapat hasil perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2028, maka 30 = L 100 RTH pi = Pi x k Pn = P0 (1 + r)n

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 93 langkah selanjutnya menghitung proyeksi kebutuhan Ruang terbuka hijau di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2028. Dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: k = nilai ketentuan luas ruang terbuka hijau per penduduk Pi = jumlah penduduk pada wilayah i 3. Rasio perbandingan kebutuhan RTH dengan ketersediaan RTH Rasio biasanya dinyatakan dalam ekspresi pembagian atau dalam notasi pecahan HASIL DAN PEMBAHASAN Ketersediaan RTH 2008- 2018 Gambar 1. Peta Ketersediaan RTH 2008 Adapun ketersediaan RTH dari peta RTH Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008 – 2018 berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: RTH pi = Pi x k

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 94 Gambar 2. Ketersediaan RTH 2018 Tabel 1. Ketersediaan RTH 2008 -2018 No Jenis RTH Kepemilikan RTH Luas RTH 2008 (ha) Luas RTH 2018 (ha) Selisih Perubahan Publik Privat (ha) 1 Taman 21,56 31,79 (+) 10,23 2 Jalur Hijau 10,22 13,60 (+) 3,38 3 Sabuk Hijau 418,45 338,40 (-) 80,05 4 Pemakaman 1,28 1,78 (+) 0,5 5 Pekarangan 156,43 115,1 (-) 41,33 Jumlah 607,96 500,67 (-) 107,29 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa luas Rth yang ada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2008 total luas Ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yaitu seluas 607,96 Ha yang tersebar di 9 kelurahan. Sedangkan pada tahun 2018, luas RTH mengalami penurunan menjadi 500,67 Ha. Dalam kurun waktu 10 tahun luas RTH mengalami penurunan sebesar 107,29 Ha.

LA GEOGRAFIA VOL. 18 NO 2 Februari 2020 p-ISSN: 1412-8187 e-ISSN: 2655-1284 email: [email protected] Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia Alfita Fitri, 2020, Tingkat Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 95 Tingkat Kebutuhan RTH 1. Berdasarkan luas wilayah Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah sebagai berikut: Keterangan : K = Ketersediaan RTH L = Luas wilayah Jadi, kebutuhan Ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: 30 K = 2.627Ha 100 K = 788,1 Ha Dari rumus diatas, diperoleh kebutuhan RTH sebesar 788,1 Ha. Sedangkan Ruang terbuka hijau yang tersedia tahun 2018 sebesar 500,67 Ha. Sehingga disimpulkan bahwa Ruang terbuka hijau tahun 2018 masih belum mencukupi proporsi berdasarkan luas wilayah. Berdasarkan jumlah penduduk Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008, standar kebutuhan Ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk adalah 20 m 2 /penduduk. Perhitungan kebutuhan RTH adalah sebagai berikut: RTH pi = Pi x k Keterangan : k = nilai ketentuan luas RTH per penduduk Pi = jumlah penduduk pada wilayah “i” Jadi, kebutuhan Ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: RTH pi = Pi x k RTH pi = 61.914 x 20 m2 RTH pi = 1.238.280 m2 RTH pi = 123,82 Ha Dari rumus di atas, diperoleh kebutuhan Ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk yaitu 1.238.2802 atau 123,82 Ha. 2. Proyeksi kebutuhan RTH 2028 Pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahun, akan mempengaruhi ketersediaan Ruang terbuka hijau. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan Ruang terbuka hijau beberapa tahunkedepan dengan sampel proyeksi pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu 10 tahun ke depan dimulai dari tahun 2018. Berdasarkan 30 = L 100