93 bisa diidentifikasi. Apabila dibutuhkan, barang yang diambil dari penyimpanan cadangan akan secara langsung dikirimkan kepada konsumen. 3. Perintah Pengambilan Barang (Order Picking) Pada saat menerima pesanan dari konsumen, barang di gudang akan diambil dalam jumlah serta waktu yang pas untuk penuhi tingkat pelayanan yang diperlukan. Order Picking berisi beberapa lini order, tiap lini order membutuhkan sejumlah spesifik lini produk individu. Apabila lini order untuk unit beban penuh (full unit load) misalnya pallet, maka perintah ini bisa diambil langsung dari tempat penyimpanan cadangan. Tetapi, bila lini order kurang dari beban unit penuh (less than a unit load), maka barang umumnya akan diambil dari letak penyimpanan utama. 4. Sortasi (Sortation) Untuk ukuran kecil, lebih tepat melakukan pesanan secara bersamaan dalam jumlah (batch) dan menjadikan satu perintah pengambilan. Batch yang sudah diambil harus dipilah ke perintah pengambilan individu sebelum melakukan pengiriman. Menurut (Parji, 2018), Secara garis besar operasional pergudangan (warehouse operational) dibagi menjadi : • Receiving (Penerimaan) • Put away (Penempatan) • Storage (Penyimpanan) • Order Picking (Pemindahan) e.Shipping (Pengiriman) a. Receiving (Penerimaan) Aktivitas receiving (penerimaan) merupakan proses penerimaan barang yang melibatkan aktivitas bongkar muatan dari transportation carrier penghitungan jumlah barang yang diterima, pengecekan kualitas, dokumen penerimaan dan juga melakukan update sock barang
94 digudang. Barang yang diterima harus sesuai dengan aturan yang di miliki perusahaan atau gudang, bertujuan untuk : 1) Material yang diterima harus sudah sesuai dengan order pembelian, jumlah, jenis, kondisi dan harga. 2) Jumlah stok yang diterima sudah dicatat dalam catatan stok. 3) Pemisahan dan pembetulan ketidaksesuaian dalam pencatatan kualitas barang berdasarkan barang yang sudah ada. a) Aktivitas Penerimaan Material • Pemeriksaan dokumen (surat jalan dan lain-lain • Barang yang belum diperiksa disimpan di ”Transit Area” / “Preperation Area” • Pemeriksaan mutu (Quality Control) • 100 % Inspection • Sampling • Pemeriksaan mutu dapat dilakukan di tempat Supplier b) Pemeriksaan Material Ada beberapa kegiatan dalam pemeriksaan material, yaitu : • Pemeriksaan fisik (jenis, tipe, kualitas, jumlah, kondisi barang, kemasan). • Pemeriksaan dokumen (kelengkapan dan kesesuaian dokumen, uraian barang, jumlah, harga, waktu pengiriman) c) Sampling Inspection • Sampling Inspection dilakukan jika, • Adanya konsistensi mutu material yang dikirim dari supplier. • Tidak ada masalah yang serius dalam pengiriman • Prosentase sampling ditentukan berdasarkan,
95 • Konsistensi • Sistem dan prosedur internal supplier • Jika tidak terdapat masalah, maka prosentase sampling akan turun secara kontinu. d) Pencatatan Material • Berita Acara serah terima • Jumlah yang diterima sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak • Pemindahan keterangan jumlah yang diterima kedalam sistem penyimpanan stok b. Put Away (Penempatan) Penyimpanan barang adalah penempatan barang yang berstatus menunggu untuk di order atau menunggu proses berikutnya. Penyimpanan dilakukan berdasarkan karakteristik setiap barang. Terdapat 2 poin penting dalam melakukan aktivitas penyimpanan barang yaitu : • Menempatkan barang dalam posisi tunggu • Karakteristik barang Menempatkan barang dalam kondisi tunggu yaitu barang yang berada dalam beberapa waktu dan ditempatkan dalam karakteristik yang sesuai dengan barangnya. karakteristik barang tergantung dari jenis barang yang disimpan dan harus menyesuaikan dengan kondisi penyimpanannya. Contohnya buah atau sayuran membutuhkan penyimpanan di ruang pendingin sedangkan, penyimpanan bahan pangan biasa disimpan pada ruangan yang bersuhu normal. 1) Put Away dan Let Down Proses put away dan let down biasanya digunakan dalam penyimpanan yang membutuhkan rak yang tinggi. Put Away adalah penempatan barang yang sudah di cek dan dicatat menuju tempat penyimpanan barang yang aman dan sesuai dengan lokasi. Sedangkan
96 Let Down merupakan aktivitas pengambilan barang dari penyimpanan ke lokasi packing place. 2) Kombinasi antara put away dan let down Salah kaprah adalah suatu kesalahan yang kerap terjadi di lapangan, karena kesalahan ini sering terjadi maka dianggap sebagai "kaprah" (biasa). berikut beberapa salah kaprah yang harus dihindari dalam proses put away atau let down di gudang, • Lokasi yang jauh, letakan saja ditempat yang terdekat • Pallet bentrok, jalan juga berkelok • Forklift tidak ada, memanjat pun jadi • Konfirmasi dokumen put away sebelum put away c. Storage (Penyimpanan) Storage (Penyimpanan) merupakan penyimpanan material sementara selagi menunggu untuk digunakan atau dikirim kepada bagian yang membutuhkan atau pelanggan. Penyimpanan produk yang digunakan sesuai dengan ukuran, kualitas dan karakteristik produk. Penyimpanan adalah proses penahanan barang saat menunggu dikeluarkan, Penahanan ini dilakukan di gudang. Jadi dapat diartikan gudang (storage) adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang berupa barang baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang siap untuk dikirim kepada konsumen. Barang jadi yang disimpan dalam gudang bisa sampai waktu yang cukup lama sesuai dengan kebutuhan barang itu sendiri. Sehingga, dalam penyimpanan barang terdapat beberapa tipe yaitu macam - macam produk seperti, dengan umur yang pendek akan disimpan dalam waktu yang singkat sedangkan, produk dengan umur yang lama mampu disimpan dengan skala waktu yang cukup lama sehingga membutuhkan tempat penyimpanan.
97 d. Order Picking (Pemindahan) Penyimpanan Barang merupakan aktivitas pengeluaran barang dari gudang yang sesuai dengan dokumen pemesanan dan pengiriman sesuai dengan kondisi penangan barangnya. Order processing merupakan salah satu bagian dari kelengkapan order. Order Processing biasanya digunakan sebagai penggambaran suatu proses yang berkaitan dengan packing dan pengiriman barang kepada pelanggan. Setiap gudang mempunyai keunikan dalam order processing dan tidak ada satu pun proses yang “fit for al size”. Order diterima dari tim pabrik yang melakukan pengolahan produksi. Order juga bisa disampaikan melalui media elektronik seperti e-mail, telepon, fax, atau alat komunikasi lainnya yang memiliki kekuatan informasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum proses order sebagai berikut : • Customer mengirim order • Order di input ke dalam sistem (WMS) • Otoritas ke pihak berwenang (Supervisor) • Jika disetujui, maka WMS akan menerbitkan Picking list (PL) • Team Warehouse mempersiapkan barang sesuai dengan PL. • PL dikonfirmasi ke dalam WMS • Sistem akan update stock dan mencetak dokumen pengiriman (invoice) • customer menerima barang e. Shipping (Pengiriman) Shipping adalah pengiriman barang yang dengan membuat dokumen pengiriman, pemuatan barang ke truk dan pembaruan informasi barang yang sudah dimuat ke dalam truk (loading). Pada tahap ini stok dan booking pada lokasi shipping akan berkurang sebanyak jumlah
98 barang yang akan dikirim. Beberapa perusahaan, shipping disebut juga dengan good issue, shipment, dispatch.
99 Bab 7. Perusahaan Asuransi Maritim Sebagai Penjamin Keselamatan Dan Keamanan Bisnis Perusahaan Maritim Di Indonesia 7.1 Pendahuluan Sejarah asuransi maritim berawal dari abad ke-15, saat pelayaran mulaiberkembang dan membutuhkan perlindungan terhadap risiko maritim. Asuransi maritim pertama kali diterapkan di Inggris pada abad ke-17 dan segera menyebar ke negara-negara lain. Di Indonesia, asuransi maritim mulai berkembang pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19. Namun, pada masa itu hanya kapal-kapal besar yang memiliki perlindungan asuransi (Templeman, 2011). Setelah era kolonial berakhir, perkembangan asuransi maritim di Indonesia mengalami stagnasi hingga tahun 1970-an. Saat ini, asuransi maritim di Indonesia sedang berkembang dan menjadi salah satu faktor satu sektor penting dalam industri asuransi Nasional. Namun, meskipun perkembangan asuransi maritim di Indonesia sedang berkembang, tingkat penetrasinya masih rendah dibandingkan negara- negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan asuransi maritim di Indonesia, seperti keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat, regulasi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kompetisi di pasar asuransi maritim Nasional. Asuransi Maritim merupakan salah satu jenis asuransi yang banyak dibutuhkan di Indonesia, terutama karena Negara ini memiliki garis pantai yang sangat panjang dan posisi geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan
100 Internasional. Banyak perusahaan pengangkut barang dan penumpang, pelabuhan, dan perusahaan – perusahaan lain yang berhubungan dengan industri maritim yang membutuhkan perlindungan asuransi maritim (Gilman et al., 2016). Asuransi maritim di Indonesia diterima dan diterapkan dengan baik, dan ada banyak perusahaan asuransi yang menawarkan jenis – jenis asuransi maritim, seperti asuransi pengangkutan barang, asuransi armada, asuransi war, asuransi jiwa dan kesehatan dan asuransi kapal grup. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia sangat tergantung pada sektor maritim. Oleh karena itu pemerintah dan industri maritim sangat menyadari pentingnya asuransi maritim untuk melindungi bisnis dan aktivitas maritim dari risiko-resiko yang terkait. Namun meskipun asuransi maritim di Indonesia sudah banyak diterima dan diterapkan, masih ada beberapa hambatan yang harus diatasi, seperti masalah birokrasi dan proses klaim yang rumit (Hudson & Tim Madge, 2013). Oleh karena itu, pemerintah dan industri asuransi terus berusaha untuk memperbaiki sistem asuransi maritim di Indonesia dan memastikan bahwa perusahaanperusahaan dan individu memiliki akses yang mudah dan tersedia kepada produk dan layanan asuransi maritim yang berkualitas. 7.2 Jenis-jenis Asuransi Peneliti Madya Puslitbang Perhubungan Laut, Sunarto selaku pembicara menyampaikan, jenis atau tipe kapal merupakan salah satu aspek yang selalu dilihat oleh pihak asuransi dalam rangka penutupan pertanggungan asuransi, jenis atau tipe kapal yang kemungkinan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi atau memiliki tingkat keselamatan yang rendah akan mengakibatkan pihak asuransi tidak bersedia untuk menutup pertanggungan yang berkaitan dengan risiko kerugian pihak ketiga (Parwata et al., 2023).
101 Lebih lanjut disampaikan kendala pemenuhan wajib asuransi dari sisi perusahaan pelayaran sebagai berikut: Manajemen perusahaan belum berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan tentang asuransi, belum tegasnya pelaksanaan aturan hukum untuk menindak bagi pemilik kapal yang tidak mengasuransikan kapalnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi. Asuransi maritim adalah jenis asuransi yang mencakup risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas maritim seperti pengangkutan barang atau penumpang melalui laut. Ini melindungi perusahaan pengangkutan barang atau penumpang dari kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, kecelakaan kapal, kerusakan kargo, atau kondisi cuaca buruk (Dover & Brown, 2016). Jenis asuransi maritim meliputi: 1. Asuransi pengangkutan barang Ini melindungi perusahaan pengangkutan barang dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau hilangnya kargo selama pengiriman. Asuransi pengangkutan barang melindungi barang yang dikirim melalui laut dari kerusakan, kehilangan atau kerugian lainnya selama perjalanan. Asuransi ini sangat penting bagi para eksportir, importir dan pemilik kargo yang ingin melindungi barang mereka dari risiko yang mungkin terjadi selama pengiriman melalui laut. Di Indonesia, asuransi pengangkutan barangdalam asuransi maritim dapat ditemukan melalui berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan jenis asuransi ini. Kebanyakan perusahaan asuransi maritim di Indonesia menawarkan jaminan untuk pengiriman barang dalam jangka waktu yang terbatas, seperti perjalanan dari pelabuhanke pelabuhan atau selama waktu yang ditentukan. Beberapa perusahaan asuransi juga menawarkan jaminan untuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kebakaran, badai, atau bencana alam lainnya (Trujillo, 2019). Nilai asuransi pengangkutan barang dalam asuransi maritim biasanya ditentukan berdasarkan nilai barang yang dikirim dan
102 jarak yang ditempuh. Semakin besar nilai barang dan jarak yang ditempuh, maka semakin besar pula nilai asuransi yang dibutuhkan. Secara umum, asuransi pengangkutan barang dalam asuransi maritim sangat berguna bagi para pemilik kargo yang ingin melindungi barang mereka selama perjalanan melalui laut. Ini membantu meminimalisir risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi selama pengiriman barang. 2. Asuransi Armada Ini melindungi armada kapal dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, kecelakaan, atau kehilangan kapal. Asuransi armada adalah jenisasuransi maritim yang melindungi armada atau flotilla dari kerusakan, kehilangan atau kerugian lainnya. Ini termasuk kapal-kapal, platform pertambangan, kapal-kapal pengeboran, dan unit-unit laut lainnya yang digunakan dalam industri maritim. Asuransi ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri maritim karena membantu mereka meminimalisir risiko finansial yang mungkin terjadi selama operasi mereka. Di Indonesia, asuransi armada dapat ditemukanmelalui berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan jenis asuransi ini. Kebanyakan perusahaan asuransi maritim di Indonesia menawarkan jaminan untuk armada yang beroperasi di laut dalam jangka waktu yang terbatas, seperti perjalanan dari pelabuhan ke pelabuhan atau selama waktuyang ditentukan. Beberapa perusahaan asuransi juga menawarkan jaminan untuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kebakaran, badai atau bencana alam lainnya. Nilai asuransi armada ditentukan berdasarkan nilai armada yang dilindungi dan jarak yang ditempuh. Semakin besar nilai armada dan jarak yang ditempuh, maka semakin besar pula nilai asuransi yang dibutuhkan (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Beberapa perusahaan asuransi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia kapal, jenis kapal, dan operasi kapal untuk menentukan nilai asuransi.
103 Secara umum, asuransi armada adalah jenis asuransi maritim yang sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri maritim. Ini membantu mereka meminimalisir risiko finansial yang mungkin terjadi selama operasi mereka, memastikan bahwa armada mereka dilindungi dari kerugian dan memberikan dukungan finansial jika terjadi kerugian. 3. Asuransi War Ini melindungi perusahaan pengangkutan barang atau penumpang dari resiko perang, pemogokan, atau bencana alam. Asuransi War adalah jenis asuransi maritim yang melindungi kapal dan muatan dari kerugian yang disebabkan oleh perang, revolusi, atau aksi kejam lainnya. Asuransi ini memastikan bahwa perusahaan pemilik kapal atau pemilik muatan tidak mengalami kerugian finansial jika kapal mereka rusak atau muatan mereka hilang selama perang atau aksi kejam lainnya. Di Indonesia, asuransi War dapat ditemukan melalui berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan jenis asuransi ini. Kebanyakan perusahaan asuransi maritim di Indonesia menawarkan jaminan untuk kapal-kapal yang beroperasi di air laut dan mengalami kerugian selama perang atau aksi kejam lainnya. Beberapa perusahaan asuransi juga menawarkan jaminan untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakan pemerintah, seperti embargo atau tindakan militer. Nilai asuransi War ditentukan berdasarkan nilai kapal dan muatan yang dilindungi. Semakin besar nilai kapal dan muatan, maka semakin besar nilai asuransi yang dibutuhkan. Beberapa perusahaan asuransi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jenis kapal, jarak yang ditempuh, dan lokasi operasi untuk menentukan nilai asuransi. Secara umum, asuransi War adalah jenis asuransi maritim yang sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan bergerak di industri maritim. Ini membantu merekameminimalisir risiko finansial yang mungkin
104 terjadi selama perang atau aksi kejam lainnya, memastikan bahwa kapal mereka dan muatan mereka dilindungi dari kerugian, dan memberikan dukungan finansial jika terjadi kerugian. 4. Asuransi Jiwa dan Kesehatan Ini melindungi pelaut atau crew dari kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit selama bekerja di kapal. Asuransi jiwa dan kesehatan dalam asuransi maritim adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan bagi kapal dan awak kapal selama berlayar/bekerja di atas kapal. Dalam asuransi ini, awak kapal dan kapal akan dilindungi dari risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, sakit, atau bahkan kematian. Beberapa pilihan pembiayaan yang tersedia dalam asuransi jiwa dan kesehatan maritim adalah asuransi jiwa perjalanan, asuransi kesehatan, danasuransi jiwa pekerja. Asuransi jiwa perjalanan memberikan perlindungan bagi awak kapal selama berlayar. Dalam hal ini, jika awak kapal mengalami kecelakaan atau meninggal selama bekerja, maka keluarga mereka akan menerima manfaat dari asuransi. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan bagi awak kapal yang terkena sakit atau cedera saat bekerja. Dalam hal ini, biaya perawatan kesehatan akan ditanggung oleh asuransi danawak kapal akan diberikan bantuan untuk pulih secepat mungkin. Asuransi jiwa pekerja memberikan perlindungan bagi awak kapal jika terjadikecelakaan atau meninggal saat bekerja. Dalam hal ini, keluarga awak kapal menerima manfaat dari asuransi. Asuransi jiwa dan kesehatan maritim bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal dan kapal selama berlayar. Ini memastikan bahwa awak kapal dan keluarga mereka akan memiliki dukungan finansial jika terjadi suatu risiko selama berlayar/bekerja di atas kapal.
105 5. Asuransi Kapal Grup Melindungi sekelompok kapal yang terdaftar dalam polis yang sama dari kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kerusakan. Asuransi tersebut melindungi flotilla kapal (penjelasan terlampir) atau armada kapal dalam satu polis asuransi. Dalam asuransi ini, beberapa kapal dapat ditambahkan dalam satu polis asuransi, dan semua kapal akan dilindungi dari risiko yang mungkin terjadi seperti kerusakan, kecelakaan, dan kerugian financial (Souza & Soares, 2014). Beberapa manfaat dari asuransi kapal grupadalah: Biaya lebih efisien: asuransi kapal grup memberikan biaya yang lebih efisien dibandingkan jika setiap kapal memiliki polis asuransi sendiri., perlindungan yang lebih luas bagi armada kapal, termasuk kerusakan pada kapal dan barang-barang yang dikirim melalui kapal., Kemudahan administrasi: asuransi kapal grup menyediakan kemudahan administrasi karena hanya satu polis yang perlu dikelola untuk armada kapal., Perlindungan yang lebih konsisten: asuransi kapa grup memberikan perlindungan yang lebih konsisten bagi armada kapal karena semua kapal memiliki tingkat perlindungan yang sama. Asuransi kapal grup bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi armada kapal dan memastikan bahwa armada kapal memiliki dukungan finansial jika terjadi suatu risiko selama berlayar. Ini memastikan bahwa bisnis maritim dapat beroperasi dengan aman dan stabil : (Penjelasan tentang Flotilla kapal : Flotilla kapal adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok kapal yang berlayar bersama-sama dengan tujuan yang sama. Flotilla kapal biasanya digunakan dalam konteks militer, namun juga dapat digunakan dalam bisnis maritim. Flotilla kapal dapat terdiri dari beberapa kapal yang dikelola oleh satu perusahaan atau organisasi, atau dapat terdiri dari beberapa kapal yang dikelola oleh beberapaperusahaan atau organisasi yang bekerja sama).
106 7.3 Biaya Asuransi Asuransi maritim sering digunakan oleh perusahaanperusahaan yang berhubungan dengan Industri maritim seperti perusahaan pengangkutan barang, pelabuhan dan perusahaan pembuat kapal. Dokumenutama dalam asuransi maritim adalah polis asuransi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengiriman barang seperti Bill Of Lading. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari asuransi maritim meliputi insurable interests, utang dan kepastian. Dalam asuransi maritim, perusahaan pengangkutan barang atau penumpang harus membayar premi untuk membeli perlindungan asuransi. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian lain, perusahaan asuransi akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak. Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya asuransi maritim meliputi: 1. Jenis kapal dan jenis muatan: jenis kapal dan muatan yang di asuransikan dapat mempengaruhi biaya asuransi maritim, seperti jenis kapal, ukuran dan kondisi serta jenis muatan dan lokasi pengiriman. 2. Risiko dan faktor lingkungan: faktor lingkungan seperti cuaca buruk, aktivitas pencurian dan risiko terorisme mempengaruhi biaya asuransi maritim. 3. Kelas Kapal: kelas kapal atau klasifikasi yang diberikan oleh organisasi klasifikasi seperti Lloyd’s Register atau American Bureau of shipping mempengaruhi biaya asuransi maritim 4. Kondisi ekonomi dan pasar: Kondisi pasar asuransi, seperti tingkatpermintaan, tingkat suplai dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi biayaasuransi maritim. 5. Riwayat pengoperasian kapal: Riwayat pengoperasian kapal, seperti insiden masa lalu dan pemeliharaan yang tidak memadai, dapat mempengaruhi biaya asuransi maritim 6. Peraturan dan Regulasi: Peraturan dan regulasi pemerintah dan industri yang berlaku di wilayah tertentu dapat mempengaruhi biaya asuransi maritim.
107 Berikut adalah daftar beberapa Perusahaan Asuransi Maritim di Indonesia : a. PT.Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) b. PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia c. PT. Asuransi Asei d. PT. Asuransi Bina Dana Arta e. PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia f. PT. Asuransi Bintang g. PT. Asuransi Reliance Indonesia h. PT. Asuransi Reliance Indonesia i. PT. Asuransi Wahana Tata j. PT. Asuransi Cigna Indonesia 7.4 Prosedur Asuransi Prosedur pendaftaran Asuransi Maritim bagi perusahaan pelayaransecara umum sebagai berikut: 1. Menentukan jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: a. Tipe kapal: tipe kapal akan mempengaruhi jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan. Kapal tanker, misalnya, memerlukan asuransi yang berbeda dengan kapal pengangkut barang atau kapal penumpang.Rute kapal: rute yang diambil oleh kapal juga mempengaruhi jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan. Kapal yang berlayar melalui lautan
108 b. Terbuka memerlukan perlindungan asuransi yang berbeda dibandingkan kapal yang berlayar melalui sungai atau saluran. c. Nilai kapal: nilai kapal juga mempengaruhi jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan. Kapal dengan nilai lebih tinggi memerlukan asuransi yang lebih besar dan lebih komprehensif. d. Barang bawaan: barang bawaan yang dibawa oleh kapal juga mempengaruhi jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan. Kapal yang membawa barang bernilai tinggi memerlukan asuransi yang lebih besar dan lebih komprehensif. e. Awak kapal: awak kapal juga mempengaruhi jenis dan jumlah asuransiyang diperlukan. Jumlah awak kapal yang lebih besar memerlukan asuransi kesehatan jiwa yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan atau individu dapat menentukan jenis dan jumlah asuransi yang diperlukan untuk melindungi kapal mereka. Rekomendasi asuransi terbaik dapat diberikan oleh broker asuransi yang berpengalaman dalam industri maritim. 2. Memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu untuk memilih perusahaan asuransi maritim yang sesuai dengan kebutuhan: a. Menentukan jenis perlindungan yang dibutuhkan seperti asuransi bagikapal, barang atau crew kapal. b. Mencari perusahaan asuransi terkemuka: perushaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan memiliki pengalaman dalam industri asuransi maritim. c. Baca dan memahami polis asuransi: memastikan bahwa polis asuransiyang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan
109 dan memiliki jaminan yang memadai d. Membandingkan harga dan jaminan: membandingkan harga dan jaminan dari beberapa perusahaan asuransi yang dipertimbangkan untuk memastikan memperoleh nilai terbaik. e. Diskusi dengan agen asuransi: diskusi dengan agen asuransi untuk memastikan bahwa telah memahami semua jaminan dan kondisi dalampolis asuransi. f. Memilih perusahaan asuransi yang menawarkan solusi terbaik untuk kebutuhan dan memiliki jaminan yang memadai. 3. Menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan seperti detail kapal, rute pelayaran, dan histori pelayaran. Informasi tersebut membantu perusahaan asuransi untuk menentukan risiko dan memastikan bahwa mereka memberikan jaminan yang sesuai untuk kapal dan barang yang ingin dilindungi. Berikut adalah beberapa informasi dan dokumen yang sering dibutuhkan dalam asuransi maritim: a. Detail kapal: ini termasuk nama kapal, ukuran, jenis, tahun pembuatan, dan nomor IMO (International Maritime Organization) b. Rute Pelayaran: rute pelayaran yang direncanakan termasuk titik awak dan akhir, harus disediakan untuk membantu perusahaan asuransi menentukan risiko c. Histori pelayaran: histori pelayaran kapal, termasuk riwayat insiden dan kecelakaan sebelumnya, sangat penting untuk membantu perusahaan asuransi menentukan risiko d. Dokumen kapal: dokumen kapal seperti sertifikat klasifikasi, sertifikat kapal, dan laporan inspeksi, juga dibutuhkan untuk membantu perusahaan asuransi menentukan risiko e. Daftar barang: daftar barang yang akan dibawa oleh kapal
110 harus disediakan, termasuk jumlah, jenis, dan nilai barang tersebut. Informasi dan dokumen ini membantu perusahaan asuransi untuk membuat keputusan tentang jaminan yang akan diberikan dan memastikan bahwa risiko yang terkait dengan kapal dan barang yang ingin dilindungi dapat dikenali dan diwakili secara adil. 4. Menentukan jumlah premi yang harus dibayar. Jumlah premi yang harus dibayar dalam asuransi maritim ditentukan oleh beberapa faktor, seperti (Sugiyanto, 2008): a. Nilai asuransi: nilai auransi adalah jumlah uang yang ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai ganti rugi jika terjadi kerugian. Nilai ini menentukan jumlah premi yang harus dibayar. b. Risiko: risiko adalah probabilitas kerugian yang terkait dengan kapal dan barang yang ingin dilindungi. Semakin tinggi risiko, semakin tinggipremi yang harus dibayar. c. Histori pelayaran: histori pelayaran kapal, termasuk riwayat insiden dan kecelakaan sebelumnya, mempengaruhi premi yang harus dibayar. Kapal yang memiliki riwayat pelayaran yang baik akan membayar premi yang lebih rendah dibandingkan dengan kapal yang memiliki riwayat pelayaran yang buruk. d. Rute pelayaran: rute pelayaran yang direncanakan mempengaruhipremi yang haru dibayar. Rute pelayaran yang memiliki risiko tinggi, seperti melintasi wilayah yang rawan konflik atau bencana alam, akan membuat premi yang harus dibayar lebih tinggi.
111 5. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran. Untuk mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dalam asuransi maritim, berikut adalah langkah-langkah yang harus diambil: a. Mengambil formulir pendaftaran dari perusahaan asuransi: banyak perusahaan asuransi menyediakan formulir pendaftaran secara online atau dapat diambil langsung di kantor mereka b. Isi formulir yang diperlukan: isilah informasi yang diperlukan seperti nama kapal, nama pemilik, alamat dan informasi kontak. Juga sertakan informasi tentang rute pelayaran, histori pelayaran, dan nilai asuransi yang diinginkan c. Lengkapi dokumen yan diperlukan: perusahaan asuransi mungkin meminta untuk menyertakan dokumen tambahan seperti sertifikat klasifikasi, sertifikat kapal, dan surat-surat lain yang relevan. Pastikan untuk membaca formulir pendaftaran dengan cermat untuk memastikan bahwa telah memahami dokumen apa saja yang diperlukan d. Membayar premi: setelah formulir pendaftaran dan dokumen yang diperlukan selesai diisi, selanjutnya membayar premi yang diperlukan e. Menandatangani formulir: setelah membayar premi, menandatangani formulir pendaftaran sebagai tanda bahwa telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan asuransi f. Simpan salinan formulir dan dokumen: pastikan untu menyimpan salinan formulir pendaftaran dan dokumen yang diterima dari perusahaan asuransi. In berguna jika terjadi masalah atau pertanyaan selama masa berlaku asuransi. Pastikan untuk membaca formulir pendaftaran,
112 syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum menandatangani. Ini memastikan bahwa telah memahami jaminan dan perlindungan yang diterima serta meminimalisir risiko masalah atau kesalahpahaman selama masa berlaku asuransi. g. Menyerahkan formulir pendaftaran beserta dokumen pendukung ke perusahaan asuransi. h. Menunggu proses verifikasi dan pengesahan oleh perusahaan asuransi. i. Mendapatkan polis asuransi dan memastikan bahwa semua informasiyang diberikan benar. 7.5 Regulasi Asuransi Maritim Regulasi tentang asuransi maritim di Indonesia meliputi beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan: 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perhubungan Laut Adalah undang-undang yang mengatur tenta perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan perhubungan laut di Indonesia. Ini mencakup semua aspek perhubungan laut, termasuk pembangunan pelabuhan, pelayaran dan industri maritim. Undang- undang ini juga menetapkan peraturan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Undang-undang tersebut mengatur tentang asuransi maritim dibagian XVIII. Bagian ini membahas tentang pembiayaan risiko dan asuransi yang harus diterima oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melindungi kapal, barang bawaan, dan penumpang dari risiko yang terkait dengan pelayaran. 2. Undang-undangNomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang tersebut membahas tentang asuransi maritim dalam pasal 49. Bagian ini menyatakan bahwa setiap
113 kapal yang melakukan pelayaran arus memiliki asuransi untuk melindungi kapal, barang bawaan dan penumpang dari risiko yang terkait dengan pelayaran. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa setiap kapal harus memiliki polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang berlisensi di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang ini mengatur tentang kondisi kapal yang harus memenuhi syarat untuk memperoleh asuransi dan prosedur untuk memperoleh asuransi maritim. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2018 tentang penyelenggaraanAsuransi Pelayaran. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang penyelenggaraan asuransi pelayaran di Indonesia. Ini menetapkan persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan asuransi pelayaran, termasuk persyaratan lisensi, pemantauan dan pengawasan perusahaan asuransi, dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam penyelnggaraan asuransi. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan dan pengungkapan informasi oleh perusahaan asuransi danmembahas tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap perusahaan asuransi yang melanggar peraturan ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan keselamatan pelayaran, memastikan perlindungan bagi pemilik kapal, operator kapal, dan penumpang dan menjamin stabilitas pasar asuransi pelayaran di Indonesia. 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2015 tentang penyelenggaraan dan Pembinan Usaha Penjamin. Dalam hal asuransi maritim, peraturan ini mengatur tentang penerbitan dan pemeliharaan polis asuransi maritim oleh perusahaan asuransi dan membahas tentang pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perusahaan asuransi yang mengelola asuransi
114 maritim. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan model minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi yang melakukan asuransi maritim dan membahas tentang pengungkapan informasi dan pelaporan yang harus dilakukan olehperusahaan asuransi kepada Bank Indonesia. Tujuan dari peraturan iniadalah untuk memastikan stabilitas dan transparansi pasar asuransi maritim di Indonesia dan untuk melindungi hak-hak konsumen asuransi. Regulasi-regulasi tersebut mengatur segala aspek dari asuransi maritim, termasuk pengaturan tentang jenis asuransi, peran pihak yang terlibat, tata cara pengajuan klaim, dan pengawasan dan pembinaan usaha penjamin. 7.6 Klaim Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses klaim asuransi maritim oleh Perusahaan Pelayaran: 1. Melaporkan kejadian: Pertama, perusahaan pelayaran harus segera melaporkan kejadian ke perusahaan asuransi setelah terjadi musibah ataukecelakaan. 2. Mempersiapkan dokumen: Perushaan pelayaran harus mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk memproses klaim, seperti laporan investigasi kecelakaan, laporan medis dan laporan pemeriksaan kapal. 3. Mengajukan klaim: setelah dokumen yang diperlukan tersedia, perusahaan pelayaran dapat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi melalui formulir klaim yang disediakan. 4. Verifikasi klaim: perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan dan memastikan bahwa klaim tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi. 5. Pembayaran klaim: setelah verifikasi selesai, perushaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam polis asuransi.
115 Catatan: proses klaim asuransi maritim bisa berbeda-beda tergantungpada perusahaan asuransi dan jenis musibah atau kecelakaan yang terjadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan pelayaran untuk memahamisyarat dan ketentuan polis asuransi dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia sebelum mengajukan klaim. Birokrasi dan proses klaim yang rumit adalah dua hambatan utama yang harus diatasi dalam sistem asuransi maritim di Indonesia. Birokrasi sering menyebabkan keterlambatan dan kesulitan bagi pelaku industri, sementara proses klaim yang rumit dapat menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan bagi nasabah (Hukum et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan peningkatan efisiensi dalam sistem asuransi maritim untuk memastikan pelayanan yang baik bagi industri dan nasabah, berikut adalah beberapa hal yang dapat membuat proses birokrasi dan klaim asuransi maritim menjadi rumit: a. Persyaratan Dokumen yang banyak: Perusahaan asuransi mungkin meminta banyak dokumen seperti laporan investigasi kecelakaan, laporan medis, dan laporan pemeriksaan kapal untuk memproses klaim. b. Proses verifikasi yang ketat: Perusahaan asuransi mungkin melakukan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan valid dan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi. c. Kurangnya koordinasi antar pihak: terkadang kurangnya koordinasi antara perusahaan asuransi, pemilik kapal, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memperlambat proses klaim. d. Regulasi yang kompleks: regulasi asuransi maritim di Indonesia mungkin cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik mengenai hukum dan peraturan yang berlaku.
116 Sementara, Adolf Tambunan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, menyampaikan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pemenuhan wajib asuransi sebagai berikut: Pertama Pemerintah akan mempersiapkan peraturan pelaksanaan wajib asuransi bagi kapal-kapal berbendera Indonesia, lebih khusus lagi bagi kapal-kapal non klas, yang antara lain mengatur: kewajiban asuransi yang berhubungan dengan pertanggungan pihak ketiga (Third Party Liability) dan pilihan periode asuransi muatan tidak harus selama setahun tetapi dapat dijadikan opsi yang bisa untukperiode 3 bulan, 4 atau 6 bulan, tergantung kebutuhan operator kapal dan kondisi bisnis (Sumali et al., 2018). Untuk mengatasi masalah birkokrasi dan proses klaim yang rumit dalam sistem asuransi maritim, beberapa solusi yang bisa diterapkan antaralain: 1) Penyederhanaan prosedur: mempermudah dan mempercepat proses klaim dengan menyederhanakan dan mempercepat prosedur yang terkaitdengan klaim. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu mempermudah dan mempercepat prosedur klaim(Guntara, 2016) : a) Persiapan dokumen: pastikan untuk memiliki salinan lengkap dari dokumen yang relevan seperti polis asuransi, bukti pembelian, dan dokumen pelayaran sebelum mengajukan klaim. b) Jangan tunda pengajuan klaim: jangan menunda pengajuan klaim setelah kejadian terjadi. Segera hubung perusahaan asuransi dan berikan informasi sebanyak mungkin mengenai kejadian. c) Berikan informasi yang akurat: berikan informasi yang akurat dan terperinci kepada peruahaan asuransi saat mengajukan klaim. InI membantu perusahaan asuransi untuk mengevaluasi dan memproses klaim dengan
117 cepat. d) Komunikasi yang efektif: pastikan untuk berkomunikasi dengan perushaan asuransi secara terbuka dan efektif saat mengajukan klaim. Ini memastikan bahwa perusahaan asuransi memahami situasi dan memberikan bantuan yang diperlukan. e) Penyelidikan: perusahaan asuransi mungkin memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan sebelum memproses klaim. Pastikan untuk membantu dan memenuhi permintaan informasi atau dokumen yang diperlukan. f) Kepercayaan pada perusahaan asuransi: percayakan proses klaim pada perusahaan asuransi yang memiliki pengalaman dan sumber daya yang tepat untuk memproses klaim dengan cepat dan efisien. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, proses klaim dalam asuransi maritim dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat, memastikan bahwa nasabah menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan. 2) Sistem elektronik: menggunakan sistem elektronik untuk mengatasi birokrasi dan mempermudah proses klaim, seperti e-claim dan e-policy. Sistem elektronik merupakan teknologi yang sangat membantu dalam mengatasi birokrasi dan mempermudah proses klaim dalam asuransi maritim. Beberapa sistem elektronik yang sering digunakan dalam asuransi maritim meliputi: • E-Claim: sistem e-claim memungkinkan nasabah untuk mengajukan klaim secara online, tanpa harus datang ke kantor perusahaan asuransi. Nasabah dapat mengisi formulir klaim secara online dan mengirimkandokumen pendukung secara elektronik. • E-Policy: sistem e-policy memungkinkan nasabah untuk mengakses polis asuransi secara online. Ini memastikan
118 bahwa nasabah memiliki akses ke polis asuransi kapan saja dan dimana saja, tanpa harus membawa fisik polis asuransi. • Sistem monitoring: sistem monitoring memungkinkan perusahaan asuransi untuk melacak kondisi kapal dan mengidentifikasi potensi risiko sebelum terjadi kejadian yang memerlukan perlindungan asuransi. Dengan menggunakan sistem elektronik ini, proses klaim dalam asuransi maritim menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Nasabah dapat mengajukan klaim dan mengakses polis asuransi dengan lebih mudah, serta perusahaan asuransi dapat melacak dan memantau kondisi kapal dengan lebih efektif. Ini memastikan bahwa nasabah menerima perlindungan dan bantuan yang diperlukan dengan cepat dan efisien. 3) Koordinasi antar pihak: memperkuat koordinasi antar pihak seperti asuransi, pelayaran dan pemerintah untuk memastikan prosedur yang efisien dan transparan. Koordinasi antar pihak merupakan hal yang penting dalam asuransi maritim untuk memastikan prosedur yang efisien dan transparan. Koordinasi antar pihak melibatkan perusahaan asuransi,pelayaran dan pemerintah. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar pihak antara lain: • Kerjasama antar pihak: perusahaan asuransi, pelayaran dan pemerintah harus bekerja sama secara efektif untuk memastikan bahwa prosedur asuransi maritim berjalan dengan lancar dan efisien. • Pertukaran informasi: semua pihak harus saling bertukar informasi untuk memastikan bahwa semua dokumen data dana yang diperlukan tersedia dan akurat. • Sinkronisasi prosedur: perusahaan asuransi, pelayaran dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyinkronkan prosedur asuransi maritim untuk
119 memastikan bahwa prosedur yang sama berlaku untuk semua pihak. • Monitoring dan evaluasi bersama: semua pihak harus berkontribusi dalam monitoring dan evaluasi prosedur asuransi maritim untuk memastikan bahwa prosedur terus berjalan dengan efisien dantransparan. Koordinasi antar pihak yang kuat dan efektif memastikan bahwa proses asuransi maritim berjalan dengan lancar dan efisien, sehingga nasabah dapat menerima bantuan dan perlindungan yang diperlukan dengan cepat dan tepat. 4) Edukasi dan sosialisasi: memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri dan nasabah tentang manfaat dan cara kerja asuransi maritim agar mereka lebih memahami dan mempercayai sistem tersebut. Edukasi dan sosialisasi asuransi maritim sangat penting untukmemastikan bahwa pelaku industri dan nasabah memahami dan mempercayai sistem asuransi maritim. Edukasi dan sosialisasi asuransi maritim dapat meliputi hal-hal berikut : • Manfaat asuransi maritim: memberikan informasi tentang manfaat dari asuransi maritim, seperti perlindungan dari risiko pelayaran, kerugian finansial dan lain-lain. • Cara kerja asuransi maritim: memberikan penjelasan tentang cara kerja asuransi maritim, termasuk bagaimana premi ditentukan, bagaimana klaim dapat diajukan, dan bagaimana nasabah dapat memperoleh bantuan dan perlindungan yang diperlukan. • Prosedur asuransi maritim: memberikan penjelasan tentang prosedurasuransi maritim, termasuk bagaimana memilih perusahaan asuransi yang sesuai, bagaimana menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan, dan bagaimana memproses klaim. • Faktor-faktor yang mempengaruhi premi: memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
120 premi asuransi maritim, seperti ukuran kapal, rute pelayaran, dan histori pelayaran. Edukasi dan sosialisasi asuransi maritim membantu nasabah memahami sistem asuransi maritim, sehingga mereka lebih mampu memilihdan memanfaatkan asuransi maritim yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga membantu perusahaan asuransi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, sehingga dapat membantu memperkuat posisi perusahaan dalam industri asuransi maritim. Solusi-solusi tersebut akan membantu mengatasi masalah birokrasi dan proses klaim yang rumit, dan memas tikan pelayanan yang baik bagi industri dan nasabah maritim di Indonesia.
121 Bab 8. Ekspor 8.1 Pengertian Ekspor Ekspor adalah salah satu istilah dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan Ekspor berupa pengiriman barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri, atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri (Todaro, 2011). Merujuk pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan ruang udara di atasnya, juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen (Jafar, 2015). Secara sederhana, ekspor adalah kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya. Sehingga, kelebihan barang tersebut dikirim ke negara lain untuk dijual (Dwi Siswaningsih, 2017). Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan kegiatan ekspor karena ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Adapun orang atau badan yang melakukan ekspor adalah disebut eksportir. Ekspor barang dilakukan oleh pelaku
122 usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan lain oleh menteri. Ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Jika suatu negara sudah mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka negara tersebut dapat mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Dalam kegiatan ekspor memiliki istilah yang disebut eksportir. Eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan expor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Setiap barang yang akan diekspor memiliki ketentuannya sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua individu atau masyarakat mampu melakukan kegiatan ekspor karena ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Kegiatan ekspor mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barangbarang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kegiatan ekspor juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di negara lain untuk barang-barang tertentu. Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan ekspor, yakni expor biasa dan ekspor tanpa L/C. Apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya terletak pada penggunaan Letter of Credit sebagai alat pembayaran. Kegiatan expor akan melakukan penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku. Kemudian kegiatan ekspor biasa ditujukan ke pembeli menggunakan L/C. Sedangkan kegiatan
123 ekspor tanpa L/C dapat dilakukan jika departemen perdagangan telah mengeluarkan izin khusus. 8.2 Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekspor suatu negara maka iklim investasi dan pertumbuhan ekonominya juga semakin baik (Mankiw, 2013). Sebagai salah satu sektor perekonomian, peran kegiatan ekspor adalah cukup penting melalui perluasan pasar beberapa negara. Jika dibandingkan dengan kegiatan impor, kegiatan ekspor adalah jauh lebih mudah untuk dilakukan. Dalam kegiatan ekspor, hanya ada beberapa produk yang dikenakan pajak expor, yakni expor rotan, kayu, dan crude palm oil. Di sisi lain, kegiatan ekspor adalah dianggap mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas (Ginting, 2013). Selain itu, kegiatan expor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di seberang lautan bagi barangbarang tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dari sektor perdagangan luar negeri, yaitu salah satunya adalah kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi. Sumbangan yang diberikan oleh sektor export dalam pembangunan dibedakan menjadi sumbangan langsung dan sumbangan tidak langsung. Sumbangan langsung dari sektor ekspor dalam pembangunan (Feriyanto, 2015), yakni : 1. Kenaikan dalam jumlah ekspor memungkinkan sesuatu negara untuk menaikkan jumlah impor, termasuk impor barang modal yang penting peranannnya dalam pembangunan ekonomi.
124 2. Dengan mengembangkan sektor ekspor maka dana pembangunan yang tersedia akan dialirkan ke dalam sektor yang paling efisien, yaitu sektor penghasil barang ekspor yang dapat bersaing dengan industri-industri lain di luar negeri. 3. Memperluas pasar untuk produksi dalam negeri dan memungkinkan perluasan skala produksi industri-industri dan selanjutnya menciptakan skala ekonomi. 4. Mempertahankan kedudukan yang kompetitif dalam pasaran dunia dengan menekan ongkos produksi dan mempertinggi efisiensi kegiatan. Sumbangan tidak langsung dari sektor ekspor dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga golongan. a. Pertama, ekspor akan mendorong dan meningkatkan perkembangan penanaman modal dari dalam maupun luar negeri, hal ini dikarenakan banyak industri mengalami perluasan pasar sebagai akibat dari perkembangan sektor ekspor. b. Kedua, perkembangan sektor ekspor dalam pembangunan akan memudahkan masuknya inovasi dalam teknologi, pasaran dan keahlian usahawan. Industri-industri akan terdorong untuk mengimpor teknologi baru dari luar negeri dalam menghadapi persaingan luar negeri. c. Ketiga, dengan adanya barang-barang yang dapat di impor dari luar negeri variasi barang yang menjadi semakin banyak dan akan mendorong pertambahan dalam konsumsi. 8.3 Komoditas ekspor Indonesia Secara umum, komoditas ekspor Indonesia ada beberapa macam. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian adalah kelapa sawit yang selama ini jadi andalan. Selain minyak sawit, jenis komoditas ekspor perkebunan
125 Indonesia adalah kopi, karet, rempah-rempah, teh, kakao, dan kopra (Shaid, 2022). Komoditas pertanian meliputi hasil perkebunan, tanaman pangan, perikanan budidaya dan tangkap, peternakan, tanaman hortikultura kelompok sayuran dan buah-buahan, dan komoditas kehutanan. Di luar pertanian, Indonesia juga memiliki beberapa komoditas utama dari barang industri. Salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dihasilkan dari usaha industri adalah produk tekstil, otomotif, elektronik, alas kaki, dan makanan olahan. 1. Tujuan dan Manfaat Ekspor a. Mengendalikan Harga Produk Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor memberikan gambaran mengenai pemanfaatan over kapasitas pada suatu produk. Dengan demikian, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Karena produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, maka melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut. b. Menumbuhkan Industri Dalam Negeri Suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dari dalam negeri. Aktivitas ekspor juga dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan yang melibatkan pasar internasional. Kegiatan ekspor suatu negara akan melahirkan industri-industri lain yang jauh lebih besar. Permintaan ekspor yang meningkat pada suatu produk akan berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Dengan begitu, kegiatan ekspor akan menghasilkan iklim usaha
126 yang lebih kondusif. Kemudian negara tersebut akan membiasakan dirinya untuk bersaing dengan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional. c. Menambah Devisa Negara Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing yang biasa disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. d. Memperbanyak Lapangan Kerja Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. 2. Jenis Ekspor Adapun jenis ekspor adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu : a. Ekspor Langsung Ekspor langsung berarti penjualan barang ke luar negeri tanpa melibatkan perantara. Artinya, perusahaan menjual sendiri produknya ke luar negeri dan berurusan langsung dengan perusahaan asing. Sebuah perusahaan dapat melakukan ekspor langsung dengan salah satu metode berikut ini : • Dengan menetapkan ketentuan ekspor perusahaan sendiri. • Dengan menunjuk perwakilan dan agen penjualan asing.
127 • Melalui distributor dan pengecer/agen yang berbasis di luar negeri. • Melalui perusahaan perdagangan negara yang berbasis di luar negeri. • Melalui cabang penjualan di luar negeri. b. Ekspor Tidak Langsung Ekspor tidak langsung berarti penjualan barang ke luar negeri melalui perantara. Ini melibatkan bantuan perantara penjualan yang bertanggung jawab mengirimkan produk ke luar negeri. Beberapa jenis perantara ekspor tidak langsung adalah sebagai berikut : • Agen komisi. • Pedagang ekspor berbasis domestik atau perusahaan perdagangan ekspor. • Agen ekspor. • Perusahaan manajemen ekspor. • Organisasi koperasi. 3. Barang Yang Dilarang Dalam Ekspor a. Terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; b. Terkait dengan keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/atau c. Termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang perlu dijaga kelestariannya. Bidang lainnya yang memiliki aturan larangan dan pembatasan ekspor. Ada empat bidang yaitu bidang pertanian, kehutanan, pertambangan serta bidang cagar budaya (Boediono,2016). Dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Bidang Pertanian Indonesia sebagai negara agraris yang menyebabkan adanya larangan ekspor pada bidang pertanian. Terdapat
128 beberapa produk pertanian yang sebenarnya harus dilestarikan keberadaannya. Jenis barang pertanian yang memiliki larangan untuk diekspor ialah karet. Banyak perusahaan di luar negeri yang sebetulnya memiliki kebutuhan bahan baku berupa karet membuat bahan ini semakin berkurang keberadaannya. 2) Bidang Kehutanan Terdapat 3 barang kehutanan yang dilarang untuk diekspor. Barang tersebut meliputi: a) Kayu kasar, jenis kayu kasar ini meliputi beberapa spesifikasi yaitu kayu yang dikuliti, dibentuk bujur sangkar kasar, namun tanpa termasuk jenis kayu gaharu. b) Jenis Kayu Simpai dalam bentuk apapun, c) Kayu Pohon Konifer. Anda juga dapat mengetahui jenis larangan pada bidang kehutanan sesuai dengan jasa ekspor yang akan anda gunakan. 3) Bidang Pertambangan Terbatasnya bahan tambang yang ada di Indonesia yang melandasi adanya larangan barang pertambangan untuk dikirim ke luar negeri. Barang yang ada di bidang pertambangan yang tidak memiliki ijin untuk ekspor ialah berupa pasir alam, bahan mineral dan juga tanah liat. 4) Bidang Cagar Budaya Bidang keempat yang memiliki larangan dan juga pembatasan ekspor ialah bidang cagar budaya. Terdapat 3 barang dari bidang cagar budaya yang dilarang untuk dikirim, yang pertama yaitu barang koleksi Negara, barang bersejarah, hingga barang antik yang berusia lebih dari 100 tahun lamanya. 4. Prosedur Ekspor Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan
129 dalam mengekspor suatu barang, ada dasar-dasar tata cara dan beberapa langkah yang harus dilakukan : a. Surat kontrak penjualan atau Sales Contract Process Pertama membuat surat perjanjian berupa dokumen antara eksportir dengan importir. Dokumen tersebut berisi syarat pembayaran, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan atau pengiriman, asuransi dan sebagainya. b. Penerbitan Surat Jaminan Pembayaran Importir kepada Eksportir atau Letter of Credit (L/C) Opening Process : Importir meminta bank devisa untuk membuka letter of credit. Surat jaminan atas uang yang akan dibayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertera dalam sales contract. Bank devisa akan membuka letter of creditdi bank jaringannya yang ada di negara eksportir. Bank ini disebut sebagai advising bank. Advising Bank memeriksa kebenaran dari letter of credit dari bank devisa calon importir tadi. Setelah itu Advising Bank mengirimkan Letter of Credit sebagai jaminan barang yang diekspor. c. Penerbitan Dokumen Pengapalan atau Pengiriman atau Cargo Shipment Process Setelah eksportir menerima letter of credit dari Advising Bank, yang dilakukan calon eksportir adalah memesan kapal di perusahaan pengapalan ekspor-impor. Calon eksportir wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Kantor Bea Cukai di pelabuhan. Selain itu calon eksportir harus membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bankatau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor dan impor sesuai dengan yang ada di sales contract. Selanjutnya perusahaan pengapalan memuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengapalan. Bukti-bukti itu diserahkan eksportir
130 kepada advising bankuntuk meneruskannya ke bank devisa tempat importir berada. Importir menerima dokumen pengapalan jika sudah melakukan pembayaran ke bank devisa. Dokumen penting bagi importir karena merupakan syarat pengambilan barang. Untuk pengambilan barang, importir harus menunjukkan bukti pembayaran terhadap agen jasa pengapalan barang impornya. d. Pencairan Dokumen Pengapalan atau Klaim atas Barang yang sudah dibayarkan Importir atau Shipping Documents Negotiations Process Merupakan pengambilan uang yang sudah dibayarkan oleh importir ke bank. Dengan tatacara, setelah menerima dokumen dari pengapalan, eksportir menyiapkan dokumen lain yang disyaratkan letter of credit, seperti invoice, packing list, surat keterangan negara asal, daftar packing, dan lainnya. Setelah lengkap diserahkan ke Advising Bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai di Letter of Credits. Advising Bank memeriksa kelengkapan dokumen dan keakuratan dokumen pengiriman barang untuk mengeluarkan uang pembayaran. Dokumen-dokumen pengirim barang yang lengkap akan dikirimkan ke bank devisa di negara importir untuk mendapatkan uang pembayaran eksportir Bank devisa memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima. Lalu bank devisa melunasi pembayaran kepada advising bank di Jakarta. Setelah itu, bank devisa menyerahkan dokumen itu kepada importir yang akan digunakan untuk mengambil barang yang diimpor.
131 5. Kepabeanan dan Ekspor Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan diberitahukan oleh Konsolidator ke Kantor Pabean. Nantinya terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan pabean berupa penelitian dokumen. Dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan pabean berupa pemeriksaan fisik atas barang ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (UndangUndang No.17 Tahun 2006), yang dilakukan terhadap : a. Barang diekspor kembali b. Barang yang mendapat kemudahan ekspor c. Barang yang berdasarkan hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan dibidang ekspor. Pemeriksaan fisik atas barang ekspor meliputi : 1) Jenis barang 2) Jumlah barang 3) Identitas barang 4) Spesifikasi teknis barang 5) Kondisi barang 6) Klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS) 7) Nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan 8) Pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Pemeriksaan dilaksanakan di Kawasan Pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. Hasil pemeriksaan fisik barang akan dicantumkan pada halaman belakang PEB atau pada laporan hasil pemeriksaan. Penelitian dokumen dilakukan Pejabat setelah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diajukan ke Kantor Pabean. Penelitian dokumen meliputi : a) Kebenaran dan kelengkapan pengisian data PEB
132 b) Kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, meliputi : • Invoice dan packing list • Surat Tanda Bukti Setor (STBS) dalam hal barang ekspor terkena Pungutan Ekspor (PE) • Dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor c) Kebenaran perhitungan PE yang tercantum dalam bukti pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE d) Pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 6. Pemuatan dan Pengangkutan Barang Ekspor Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkutan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Kantor Bea dan Cukai. Persetujuan diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen atau pemeriksaan fisik barang. Pemuatan barang ekspor dilakukan di Kawasan Pabean atau di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan. Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan pabean berupa outward manifest barang ekspor kepada Pejabat di Kantor Pabean, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut. Barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus melalui tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat transit paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut dengan menggunakan Daftar Pemberitahuan barang Ekspor / DPBE (Purwito, 2006). Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat di
133 Kantor Pabean sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan. Barang yang diberitahukan dalam PEB yang telah didaftarkan, jika dibatalkan ekspornya, harus dilaporkan kepada Pejabat di Kantor Pabean paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.
134 Bab 9. Import 9.1 Impor Dalam Perdagangan Internasional Pada era globalisasi sekarang ini pertumbuhan perekonomian dunia berkembang pesat dengan tingkat persaingan bisnis yang semakin tinggi baik di tingkat domestik, regional maupun internasional. Pasar internasional yang ada saat ini seolah tanpa batas negara. Perdagangan internasional menjadi sesuatu yang vital bagi suatu negara. Melalui perdagangan internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan suatu negara, memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi sendiri, memperoleh laba dari spesialisasi produk, serta sebagai sarana memperoleh akses atas sumber daya dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan produksinya serta sebagai sarana transfer teknologi moderen (Kartawinata, Budi Rustandi; Wardhana, 2014). Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan entitas bisnis dalam perdagangan internasional antara lain melalui ekspor, impor, dan investasi. Beberapa alasan suatu entitas bisnis turut serta dalam kegiatan perdagangan internasional adalah meningkatkan penjualan produknya, akuisisi sumber daya yang dibutuhkan dan diversifikasi usaha (Kartawinata, Budi Rustandi; Wardhana, 2014). Seperti halnya ekspor dan investasi, dalam melaksanakan impor suatu negara akan menentukan kebijakan impor sesuai kebutuhannya. Kebijakan impor adalah peraturan dan berbagai tindakan yang ditetapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, arah transaksi, kelancaran usaha dengan tujuan melindungi dan
135 mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta menghemat devisa (Supriyono, 2017). Kebijakan di bidang impor menurut (Supriyono, 2017) dibedakan menjadi : 1. Kebijakan Tariff Barrier Kebijakan Tariff Barrier pelaksanaannya melalui pengenaan bea masuk sebagai berikut: • Pembebasan bea masuk/tarif rendah (0% - 5%), tarif ini berlaku untuk impor bahan kebutuhan pokok dan vital. • Tarif sedang (>5% - 20%), berlaku untuk impor produk setengah jadi dan produk lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. • Tarif tinggi (>20%), berlaku untuk impor barang-barang mewah dan produk lain yang cukup diproduksi di dalam negeri. 2. Kebijakan Non Tariff Barrier Kebijakan Non Tariff Barrier pelaksanaannya melalui kebijakan sebagai berikut: • Pembatasan spesifik melalui larangan impor mutlak, pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kebudayaan, dan embargo. • Peraturan bea cukai antara lain melalui tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs valas dan pengawasan devisi, peraturan packaging/labelling, persyaratan dokumen, pengecekan standar dan kualitas serta pungutan administrasi. • Partisipasi pemerintah. • Pengenaan bea impor. 9.2 Kegiatan Impor Impor secara umum didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan/membeli produk dari luar negeri ke dalam negeri.
136 Sedangkan menurut Undang-Undang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan produk ke daerah pabean. Dari pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan produk dari luar negeri ke dalam negeri melalui daerah pabean suatu negara dengan mengikuti peraturan di negara tersebut (Budi Sasono, 2021). Apabila dirunut ke belakang, menurut (Adryamarthanino, 2022) sebenarnya aktifitas perdagangan internasional khususnya impor telah dilakukan sejak lama. Masuknya pedagang-pedagang dari negeri asing ke Nusantara dan terdapatnya kemiripan barang-barang atau peninggalan di Nusantara dengan produk India, Persia, Arab dan Cina, menunjukkan bahwa saat itu perdagangan antara negara ataupun kerajaan telah dilakukan. Kegiatan saat itu sebagian besar dilakukan melalui sistem barter meskipun sebagian sudah menggunakan uang emas dan perak. 1. Pelaku Impor Importir merupakan pelaku dalam kegiatan impor. Importir adalah pihak perorangan atau badan usaha pemilik Angka Pengenal Impor (API) dan Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) yang memasukkan produk dari luar negeri serta melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan (Budi Sasono, 2021). Menurut (Susilo, 2013), importir adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan pembelian produk dari luar negeri melalui pabean Indonesia untuk keperluan sendiri, atau dijual kembali ataupun untuk kepentingan indentor atas resiko sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan indentor menurut (Susilo, 2013) adalah badan usaha atau perorangan yang memerlukan produk impor, tetapi tidak melakukan impor sendiri melainkan membeli melalui importir dalam negeri. Dalam pelaksanaan impor terdapat tahapan yang harus dilakukan importir yaitu:
137 a. Melakukan persiapan persyaratan impor sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia, yang meliputi: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenalan Impor (API) + Nomor Induk Kepabeanan (NIK) atau Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP), Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda Daftar Industri (TDI), dan rekomendasi teknis. b. Menentukan produk impor. 1) Penentuan jenis produk impor harus sesuai standar Peraturan Kementerian Perdagangan Indonesia melalui daftar Harmonized System (HS). HS adalah nomenklatur klasifikasi produk yang digunakan di seluruh dunia (Suwaji, 2022). HS merupakan daftar penggolongan produk yang dibuat secara sistematis untuk memudahkan penentuan tarif, transaksi perdagangan, pengawasan komoditi, penentuan proses pengangkutan dan pelaporan statistik perdagangan komersial. c. Memastikan produk yang akan diimpor dalam kategori Barang Bebas, Barang yang Diatur atau Barang Dilarang. 2. Kalkulasi Biaya Impor Dalam pembiayaan impor, importir memerlukan kecukupan dana operasional, yang pada kenyataannya seringkali diperlukan tambahan dana karena modal kerja yang dimiliki kurang mencukupi. Adapun sumber dana operasional yang dapat diakses importir (Suwaji, 2022) antara lain dari sumber internal (laba ditahan, depresiasi) dan sumber eksternal (pemasok, bank, pasar modal). Sedangkan berdasarkan jangka waktunya sumber dana terdiri dari sumber dana jangka pendek, jangka menengah menengah dan jangka panjang. Selanjutnya sebelum proses impor dilakukan, seorang importir perlu melakukan kalkulasi biaya impor. Kalkulasi biaya impor adalah penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam
138 rangka memasukkan produk impor sampai gudang importir (Sugiono, 2022). Gambar 32. Ilustrasi Biaya Impor Sumber : Sugiono (2022) Gambar 33. Kalkulasi Biaya Impor Sumber : Sugiono (2022) NILAI BARANG (FOB, CFR, CIF) $? ILUSTRASI BIAYA IMPOR FREIGHT $? INSURANCE $? BIAYA BANK RP? BEA MASUK DAN PAJAK RP? BIAYA INKLARING RP? BIAYA LAIN RP? RP. 30.000,-/ KG HARGA IMPOR LANDED COST HARGA ENTREPORT (HARGA PRODUK + BIAYA ENTREPORT) BEA MASUK IMPOR (TARIF BM X NILAI PABEAN) PPN IMPOR (TARIF % X NILAI IMPOR) PPNBM IMPOR (TARIF % X NILAI IMPOR) PPh PASAL 22 IMPOR (TARIF % X NILAI IMPOR) BIAYA INKLARING BIAYA BANK BIAYA PERIJINAN LARTAS BIAYA TRUCKING (IN LAND) BIAYA ADMINISTRASI DAN LAIN-LAIN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR POST IMPORTATION COST = + + KALKULASI BIAYA IMPOR
139 Dari bagan Kalkulasi Biaya Impor (Sugiono, 2022) di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Harga Impor suatu produk impor merupakan hasil penjumlahan dari Landed Cost + Pajak Dalam Rangka Impor + Post Importation Cost. b. Landed Cost adalah hasil penjumlahan Harga Entreport + Bea Masuk Impor. c. Harga Entreport diperoleh dari Harga Produk yang menggunakan Incoterms FOB/CFR/CIF (termasuk Biaya Freight dan Asuransi) ditambah Biaya Entreport. Biaya Entreport menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Penetapan Harga Indonesia terdiri dari Biaya Pelabuhan dan Biaya Depo. d. Bea Masuk Impor merupakan perkalian antara Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabean. e. Untuk Pajak Dalam Rangka Impor merupakan perhitungan Tarif Pajak (PPN, PPBM, PPh Pasal 22 dikalikan dengan Tarif Impor). f. Selanjutnya Post Importation Cost yang didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan diluar Biaya Entreport atau setelah produk impor dikeluarkan dari pelabuhan, merupakan penjumlahan dari Biaya Inklaring + Biaya Bank + Biaya Perijinan Lartas + Biaya Trucking + Biaya Adminitrasi dan lainlain (bila ada). 3. Proses Impor Dalam kegiatan impor terdapat tahapan yang harus dilalui, pada bagian berikut ini akan dijelaskan alur atau prosedur kegiatan impor disertai penjelasan di bawahnya.
140 Gambar 34. Prosedur Impor Sumber : (Penyusun, 2014) Dari bagan alir Prosedur Impor di atas dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut: a. A → B : Importir melakukan proses surat menyurat dengan pemasok di luar negeri, bila terjadi kesepakatan maka ditindaklanjuti dengan Kontrak Pembelian (Sales Contract). b. A → F : Setelah adanya Kontrak Pembelian, Importir membuka Letter of Credit (L/C) untuk dan atas nama Pemasok di luar negeri melalui Bank Dalam Negeri (Opening Bank). c. F → G/B : Bank Dalam Negeri sebagai rekanan Importir membuka L/C untuk Pemasok melalui bank korespondennya (Bank Luar Negeri) di negara Pemasok. d. B/G → F : Selanjutnya Shipping Documents diterima Bank Dalam Negeri dari Pemasok melalui bank korespodensinya di luar negeri. 5 BANK LUAR NEGERI (G) PENGANGKUTAN (C) BANK DALAM NEGERI (F) PABEAN (D) ASURANSI (E) PEMASOK SELLER (B) BUYER (A) IMPORTIR LUAR NEGERI DALAM NEGERI PROSEDUR IMPOR 1 3 3 4 6 2 7 8 9 10 4
141 e. F → A : Bank Dalam Negeri melakukan validasi wesel yang ditarik Pemasok dan dikirimkan bersama Shipping Documents. Selanjutnya Bank Dalam Negeri selaku Opening Bank menyelesaikan perhitungan pembayaran dengan Importir, kemudian menyerahkan Shipping Documents kepada Importir. f. A → C : Importir menyerahkan Bill of Lading (B/L) pada Pihak Pengangkut (atau agennya) yang akan membawa produk impor untuk ditukarkan dengan Delivery Order (DO). g. A → D : Importir melakukan penyelesaian bea masuk dengan pihak Pabean. h. A → C : Importir mengambil produk impor dari Pihak Pengangkut setelah formulir impor dan PIB dipenuhi. i. A → E : Importir mengajukan Klaim Asuransi kepada Pemasok atau Pihak Pengangkut, apabila terdapat ketidaksesuaian, kehilangan ataupun kerusakan. j. A → F : Importir melakukan pelunasan wesel pada Opening Bank (Bank Dalam Negeri) sesuai waktu jatuh tempo, apabila sebelumnya hal tersebut belum diselesaikan. 4. Metode Pembayaran Impor Dalam pelaksanaan impor terdapat beberapa macam metode pembayaran impor yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Dalam website Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/97- metode-pembayaran) dijelaskan beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan dalam impor antara lain: a. Impor Dengan Letter of Credit(L/C) Pelaksanaan pembayaran impor dengan L/C dilakukan melalui jaminan yang diterbitkan oleh Issuing Bank atas permintaan applicant kepada pemasok agar importir melakukan pembayaran sebesar pengeluaran impor. Dalam hal ini importir diuntungkan karena adanya jaminan memperoleh produk sesuai yang disepakati. Jenis L/C yang dapat dipilih importir antara lain:
142 • Sight Letter of Credit (L/C Sight) yaitu metode pembayaran dengan L/C dimana pembayaran dan penerimaan dokumen dilakukan oleh bank. Dalam hal ini bila dokumen telah dinyatakan valid maka importir harus segera langsung melakukan pembayaran (Wreta, 2022). • Usance Letter of Credit (L/C Usance) adalah metode pembayaran dengan L/C dimana pihak pemasok luar negeri memberikan jangka waktu kepada importir dalam menyelesaikan pembayaran (Wreta, 2022). b. Impor Tanpa Letter of Credit(L/C) Impor yang dilakukan tanpa menggunakan L/C dapat dilakukan melalui beberapa cara (Kemendag, 2020b) sebagai berikut: • Advanced Payment Advanced Payment adalah sistem pembayaran dimuka dari importir ke pemasok produk impor, yang dapat berbentuk pembayaran keseluruhan (full payment) maupun pembayaran sebagian (partial payment). • Open Account Payment Open Account Payment adalah pembayaran di belakang setelah produk impor diterima oleh importir, dalam hal ini dibutuhkan kepercayaan antara pemasok produk dan importir. • Consignment Consignment adalah metode pembayaran atas produk yang terjual dengan menitipkan produk kepada importir selaku perantara yang akan menjual produk tersebut kepada final buyer. Kepemilikan produk dalam hal ini tetap milik pemasok di luar negeri sampai terjual. • Collection Collection adalah sistem pembayaran dimana setelah produk dikirim oleh pemasok kepada importir di pelabuhan tujuan, maka pembayaran ditagihkan dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Dalam hal ini tidak ada jaminan bank terhadap pemasok hanya bersifat pelayanan jasa.