Genderang Inovasi untuk Negeri - Volume 4

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan banyak masyarakat yang bertanya apa tugas dan fungsi dari KPPN
Ternate di Provinsi Maluku Utara.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini akan dijalankan, KPPN Ternate mulai dikenal masyarakat akan tugas, fungsi dan
layanan yang KPPN Ternate berikan.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk
pelaksanaan inovasi ini baik sebagai narasumber, host, maupun yang dibelakang layar. Selain itu juga diperlukan
peralatan Podcast berupa camera, mic, dan mixer.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

2019 - Non Aplikasi

Layanan Membangun Bersama Maluku Utara
(LAMBEMU)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Aplikasi ini digunakan untuk mendapatkan Tim Petugas LAMBEMU melaksanakan Apabila ada masukan tentang Inovasi ini
informasi dalam satu lokasi layanan. pelayanan sesuai jadwal yang sudah maka akan dikembangkan sesuai dengan
ditetapkan dan menggunakan blanko kondisi terkini menciptakan kenyamanan
Sebelum Inovasi layanan sebagai dokumentasi pelayanan. bagi pengguna layanan serta waktu yang
efektif, efisien, dan produktif bagi
Sebelumnya dilaksanakannya Inovasi LAMBEMU pengguna layanan.
LAMBEMU, banyak satker yang sering
bertanya masalah perpajakan, pensiun, Setelah Inovasi
dan potongan Iuran Kesehatan.
Setelah dilaksanakan inovasi ini, satker
datang ke KPPN sesuai dengan
keperluannya pada jadwal yang telah
ditetapkan mengenai perpajakan,
pensiun, dan potongan Iuran Kesehatan
dan akan dilayani oleh petugas dari KPP
Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang
Ternate, dan BPJS Cabang Ternate.

Deskripsi Inovasi

Para stakeholder yang mampu dan dapat memahami dan mengimplementasikan informasi yang diterima
sehingga memperlancar proses pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja. Pengetahuan dan kompetensi
satker dapat meningkat sehingga dapat diimplementasikan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai
pengelola keuangan agar menjadi pengelola keuangan yang andal dan diharapkan laporan keuangan bisa
mendapatkan opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah
Para Satker KPPN Ternate, serta para stakeholder KPP Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS
Cabang Ternate. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi para stakeholder's dapat mendapatkan
informasi dalam satu lokasi layanan dan stakeholder’s tidak perlu repot-repot untuk pergi ke masing-masing
kantor layanan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Latar Belakang

Masalah yang kami hadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini yaitu antara lain:

1. Kurang pahamnya Bendahara Pengeluaran dalam hal potongan pajak;
2. Banyaknya satuan kerja yang sering menanyakan hal-hal terkait potongan Iuran Kesehatan bagi PPNPN;

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 139

Genderang Inovasi untuk Negeri

3. Kurang informasinya daftar pegawai non aktif dikarenakan meninggal dunia, dan kewajibannya belum
dilaporkan kepada pihak PT. TASPEN.
Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya manajemen solusi dalam memenuhi kepuasan

pengguna layanan sehingga Kepala KPPN Ternate segera melakukan koordinasi dengan pimpinan KPP Pratama
Ternate, PT. TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS Cabang Ternate untuk merumuskan solusi yang efektif dan
efisien dalam memenuhi kepuasan pengguna layanan yang tidak hanya sebagai stakeholder KPPN Ternate, akan
tetapi pengguna layanan dimaksud juga adalah sebagai stakeholder KPP Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang
Ternate, dan BPJS Cabang Ternate. Hasil dari koordinasi tersebut terciptalah Inovasi LAMBEMU (Layanan
Membangun Bersama Maluku Utara).

Penggunaan Inovasi

Para stakeholder datang ke KPPN sesuai dengan keperluannya pada jadwal yang telah ditetapkan.
Mekanisme Inovasi ini adalah sebagai berikut:
1. Diawali Seksi MSKI menyusun rencana kerja kegiatan Inovasi “LAMBEMU” dan membuat pembagian jadwal

hari layanan “LAMBEMU”;
2. Selanjutnya KPPN menginformasikan kepada KPP Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS

Cabang Ternate rencana kerja kegiatan dan jadwal Inovasi “LAMBEMU” serta mengundang dalam
pelaksanaan pertama pada Bulan Februari 2019;
3. Selanjutnya dari KPP Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS Cabang Ternate setelah
menerima rencana kerja kegiatan dan jadwal Inovasi “LAMBEMU’ menugaskan tim masing-masing sesuai
jadwal yang sudah ditentukan dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

a. Tanggal 1 s.d 3: Jadwal untuk Loket khusus layanan Konsultasi Perpajakan dari petugas KPP Pratama
Ternate mulai pukul 07.30 s.d 12.00;

b. Tanggal 4: Jadwal untuk Loket khusus layanan konsultasi Iuran Taspen dari petugas PT. TASPEN
Cabang Ternate mulai pukul 07.30 s.d 12.00;

c. Tanggal 5: Jadwal untuk loket khusus layanan konsultasi Iuran Kesehatan dari petugas BPJS Kesehatan
Ternate.

4. Tim Petugas LAMBEMU melaksanakan pelayanan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan menggunakan
blanko layanan sebagai dokumentasi pelayanan;

5. Dokumentasi pada poin d direkap oleh Seksi MSKI dan dibuatkan Laporan Pelaksanaan Inovasi LAMBEMU
ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara;

6. Selanjutnya setiap periodik akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi
LAMBEMU oleh Seksi MSKI.

Sebelum Implementasi

Sebelumnya dilaksanakannya Inovasi LAMBEMU, banyak satker yang sering bertanya masalah
perpajakan, pensiun, dan potongan Iuran Kesehatan. Dan dikarenakan KPPN belum menguasai kompetensi
tentang hal tersebut, maka sering untuk satker diimbau agar berkonsultasi dengan KPP Pratama Ternate, PT.
TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS Cabang Ternate.

Setelah Implementasi

Setelah dilaksanakan inovasi ini, satker datang ke KPPN sesuai dengan keperluannya pada jadwal yang
telah ditetapkan mengenai perpajakan, pensiun, dan potongan Iuran Kesehatan dan akan dilayani oleh petugas
dari KPP Pratama Ternate, PT. TASPEN Cabang Ternate, dan BPJS Cabang Ternate.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa SDM yang mempunyai kompetensi luas
akan pengetahuan perpajakan, pensiun, dan juga potongan Iuran Kesehatan yang berasal dari KPP, PT. TASPEN,
maupun BPJS. Selain itu juga diperlukan kesepakatan bersama agar inovasi ini dapat terus berjalan.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

140 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Pengawasan Harian (T’WASH)
Penerbitan SP2D

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Proses penerbitan SP2D yang lebih cepat Para Satker Menyampaikan SPM ke Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
dari standar nasional yaitu 1 jam. Dengan KPPN, otomatis para petugas akan sumber daya berupa penyediaan blanko
inovasi ini, proses penerbitan SP2D dapat menjalankan inovasi segera setelah T’WASH Penerbitan SP2D dan kesigapan
diselesaikan selama 40 menit. proses konversi selesai. Petugas petugas KPPN dalam memproses
Validator, petugas reviewer, Kepala Seksi penerbitan SP2D. disiapkan juga blanko
Pencairan Dana, Staf Seksi Bank, dan T’WASH Penerbitan SP2D yang dibiayai
Kepala Seksi Bank melakukan proses oleh DIPA KPPN Ternate.
penerbitan SP2D atas SPM yang diterima
loket konversi dengan mencantumkan
waktu pemrosesan pada Blanko T’WASH
Penerbitan SP2D.

Sebelum Inovasi T’WASH Setelah Inovasi
Penerbitan SP2D
Sebelum inovasi, proses penerbitan Setelah dilaksanakan inovasi waktu yang
SP2D membutuhkan waktu hingga satu diperlukan penerbitan SP2D pada KPPN
jam sesuai dengan peraturan. Ternate adalah rata-rata 40 Menit.

Deskripsi Inovasi

Proses penerbitan SP2D yang lebih cepat dari standar nasional yaitu 1 jam. Dengan inovasi ini, proses
penerbitan SP2D dapat diselesaikan selama 40 menit.Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para
Satker. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank.
Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi penerbitan SP2D lebih Cepat dimana membuat waktu layanan lebih
efektif, dan Kepastian dimana memberikan kepastian waktu layanan.

Latar Belakang

Salah satu proses bisnis inti dari KPPN Ternate adalah Penerbitan SP2D sehingga penyaluran dana APBN
kepada yang berhak menerima tersalurkan sesuai pengajuan SPM yang diterima. Dalam proses penerbitan SP2D
melibatkan 2 seksi teknis yaitu Seksi Pencairan Dana sebagai pemroses SPM (tagihan) yang diajukan serta Seksi
Bank sebagai eksekutor pencairan dana dari Bank Operasional.

Mengingat pentingnya proses bisnis inti ini, maka perlu adanya manajemen inovasi untuk memberikan
kepastian serta kecepatan dalam pemrosesan penerbitan SP2D. KPPN Ternate menciptakan sebuah inovasi yang
dinamakan T’WASH (Ternate Pengawasan Harian) Penerbitan SP2D. Inovasi ini sebagai alat pengendalian yang
dibuat untuk memastikan proses penerbitan SP2D berjalan sesuai SOP dan juga memberikan kepastian waktu
pemrosesan sehingga penyaluran APBN dapat berjalan dengan baik dan cepat

Penggunaan Inovasi

Para Satker Menyampaikan SPM ke KPPN, otomatis para petugas akan menjalankan inovasi segera
setelah proses konversi selesai. Petugas Validator, petugas reviewer, Kepala Seksi Pencairan Dana, Staf Seksi
Bank, dan Kepala Seksi Bank melakukan proses penerbitan SP2D atas SPM yang diterima loket konversi dengan
mencantumkan waktu pemrosesan pada Blanko T’WASH Penerbitan SP2D.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi, proses penerbitan SP2D membutuhkan waktu hingga satu jam sesuai dengan
peraturan.

Setelah Implementasi

Setelah dilaksanakan inovasi waktu yang diperlukan penerbitan SP2D pada KPPN Ternate adalah rata-
rata 40 Menit.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan blanko T’WASH Penerbitan
SP2D dan kesigapan petugas KPPN dalam memproses penerbitan SP2D. disiapkan juga blanko T’WASH
Penerbitan SP2D yang dibiayai oleh DIPA KPPN Ternate.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 141

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Observasi Pemberian Uang Persediaan
(TOP UP)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Satker menjadi pengelola anggaran yang Satker yang telah menyampaikan Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
baik dan efektif dan dapat meningkatkan kewajiban awal tahun akan direview sumber daya berupa penyediaan blanko
nilai IKPA satker dan KPPN sebagai pemberian UP nya oleh Seksi MSKI TOP UP dan petugas khusus inovasi TOP
Kuasa BUN. selanjutnya table obeservasi yang telah UP. Disiapkan juga blanko T’WASH
dibuat diajukan kepada Kepala KPPN Penerbitan SP2D yang dibiayai oleh DIPA
Sebelum Inovasi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah KPPN Ternate.
mendapatkan persetujuan dari Kepala
Sebelum inovasi ini diterapkan petugas KPPN, maka Seksi MSKI melalui CSO Setelah Inovasi
satker penyandang disabilitas yang ke akan langsung menginformasikan kepada
KPPN satker mengelola UP tidak satker. Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka
berdasarkan kinerja. akan lebih berusaha mengelola UP
TOP UP karena pemberian UP berdasarkan
kinerja.

Deskripsi Inovasi

Satker menjadi pengelola anggaran yang baik dan efektif dan dapat meningkatkan nilai IKPA satker dan
KPPN sebagai Kuasa BUN. pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efektif dan dapat meningkatkan nilai IKPA
satker dan KPPN sebagai Kuasa BUN.Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker. Unit/
bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal.
Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi Edukatif dan Efektif. Edukatif berarti memberikan pemahaman
tentang pengelolaan UP yang baik kepada satker. Sedangkan Efektif berarti mendongkrak nilai IKPA satker
menjadi lebih baik.

Latar Belakang

Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran satker
untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Tujuan dari diberikannya UP adalah agar kantor/satker
terpenuhi kebutuhannya sehingga memiliki kesiapan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga, terdapat
beberapa kondisi tertentu yang muncul dan menjadi indikasi terjadinya kendala teknis dalam pengelolaan
anggaran. Proporsionalitas penyerapan anggaran yang tidak seimbang akibat tren realisasi anggaran yang
menumpuk di akhir tahun dan kontribusi realisasi yang tidak sesuai dengan fungsi/program/kegiatan/jenis
belanja yang telah ditetapkan. Untuk dapat memonitor rangkaian proses pelaksanaan anggaran berjalan dengan
baik, diperlukan pengukuran kinerja dari masing-masing tahap pelaksanaan anggaran, sehingga dapat pula
diketahui munculnya kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran salah satunya adalah
pengelolaan UP. Untuk menjaga pengelolaan anggaran yang baik dan professional KPPN Ternate menciptakan
inovasi yang dinamakan TOP UP (Ternate Obeservasi Pemberian Uang Persediaan). Inovasi TOP UP adalah
kegiatan pemberian maksimal UP berdasarkan review raport pengelolaan UP dan Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) satker tahun sebelumnya.

Penggunaan Inovasi

Para Satker mengajukan UP ke KPPN. Alur Pelaksanaan TOP UP adalah pada awal tahun anggaran satker
menyampaikan kewajiban awal tahun berupa SK Pengelola, Pakta Integritas yang sudah ditandatangani KPA,
telah melakukan rekon dan LPJ bulan Desember tahun anggaran yang lalu (terkecuali satker baru), Rencana
Penarikan Dana Tahunan dan profil satker ke KPPN. Satker yang telah menyampaikan kewajiban awal tahun
akan direview pemberian UP nya oleh Seksi MSKI dan dituangkan pada Tabel Observasi. Selanjutnya table
obeservasi yang telah dibuat diajukan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan persetujuan. Setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN, maka Seksi MSKI melalui CSO akan langsung menginformasikan
kepada satker yang telah dilakukan observasi tentang maksimal pemberian UP yang telah direview.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan petugas satker penyandang disabilitas yang ke KPPN satker mengelola UP
tidak berdasarkan kinerja.

142 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka
akan lebih berusaha mengelola UP karena
pemberian UP berdasarkan kinerja.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
sumber daya berupa penyediaan blanko TOP UP
dan petugas khusus inovasi TOP UP disiapkan
juga blanko T’WASH Penerbitan SP2D yang
dibiayai oleh DIPA KPPN Ternate.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara
konsisten untuk meningkatkan kepuasan
pengguna layanan serta menjawab ekspektasi
para pemangku kepentingan dengan sebuah
strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif,
efisien, dan produktif bagi pengguna layanan.
Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka
akan dikembangkan sesuai dengan kondisi
terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul
akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 143

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Service Antrian Nyaman Ibu Hamil
(TERSENYUM)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

inovasi ini berupa dimana ibu hamil Para petugas Satker yang sedang hamil, Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
dengan mudah mendapatkan layanan dari datang ke KPPN untuk mendapatkan sumber daya berupa penyediaan kartu,
petugas layanan KPPN, serta Cepat layanan. Alur Pelaksanaan layanan loket dan petugas khusus untuk membuka
dimana ibu hamil tidak perlu menunggu tersebut adalah KPPN Ternate TERSENYUM.
lama untuk mendapatkan layanan dari menyediakan loket khusus bagi Ibu hamil
petugas layanan KPPN. dan disabilitas.

Sebelum Inovasi TERSENYUM Setelah Inovasi

Sebelum inovasi ini diterapkan ibu hamil Setelah Inovasi ini dijalankan, ibu hamil
yang ke KPPN tetap mengantri seperti memiliki antrian khusus yang lebih cepat
yang lainnya. dibanding antrian biasa.

Deskripsi Inovasi

Terjaganya kesehatan ibu hamil dan anak yang sedang dikandung, dan diharapkan anak yang dilahirkan
dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Selain itu juga diharapkan tingkat kepuasan
pengguna layanan bertambah dan dapat memberikan efek timbal balik, semakin cepat melayani pengguna
layanan, maka pengguna layanan akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dipenuhi kepada
KPPN.Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker terutama petugas satker yang sedang
hamil yang sedang menjalankan tugas ke kPPN. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah
Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut
meliputi mudah dimana ibu hamil dengan mudah mendapatkan layanan dari petugas layanan KPPN, serta Cepat
dimana ibu hamil tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan dari petugas layanan KPPN.

Latar Belakang

Kehamilan membuat tubuh wanita harus membawa beban tambahan, dan kondisi kesehatan tubuh
sebelum wanita hamil dapat mempengaruhi seberapa sehat diriny selama kehamilan. Hal ini juga dapat
berdampak pada kesejahteraan si jabang bayi dalam rahim wanita tersebut.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam
Pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan layanan maka KPPN Ternate membuat suatu
inovasi layanan yang dinamakan TERSENYUM (Ternate Service Antrian Nyaman Ibu Hamil). Inovasi ini adalah
bentuk layanan pengarustamaan gender pada KPPN Ternate. Ibu hamil yang harus menjaga stamina serta
kesehatannya sepanjang masa kehamilan, dan tugas sebagai pengelola keuangan yang berat sehingga KPPN
Ternate merasa perlu memberikan Layanan loket khusus bagi ibu hamil.

Penggunaan Inovasi

Para petugas Satker yang sedang hamil, datang ke KPPN untuk mendapatkan layanan. Alur Pelaksanaan
layanan tersebut adalah KPPN Ternate menyediakan loket khusus bagi Ibu hamil dan disabilitas. Selanjutnya ibu
yang sedang hamil harus menunjukan surat keterangan dari dokter atau fasilitas kesehatan lainnya kepada
satpam yang bertugas memberikan nomor antrian dan diberikan kartu TERSENYUM kepada ibu hamil untuk
segera mendapatkan pelayanan. Ibu hamil segera menunujukan kartu TERSENYUM kepada petugas loket
khusus untuk mendapatkan pelayanan.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan ibu hamil yang ke KPPN tetap mengantri seperti yang lainnya.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, ibu hamil memiliki antrian khusus yang lebih cepat dibanding antrian
biasa.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan kartu, loket dan petugas
khusus untuk membuka TERSENYUM. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan
kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi
yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi
pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi
terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan
risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

144 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Khusus Antrian Disabilitas (TEKAD)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Terciptanya kepedulian terhadap orang- Para petugas Satker penyandang Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
orang yang mempunyai keterbatasan dan Disabilitas, datang ke KPPN untuk sumber daya berupa penyediaan kartu,
meningkatkan kepuasan layanan satker. mendapatkan layanan. KPPN Ternate loket dan petugas khusus untuk membuka
menyediakan loket khusus bagi TEKAD
penyandang disabilitas.

Sebelum Inovasi TEKAD Setelah Inovasi

Sebelum inovasi ini diterapkan petugas Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka
satker penyandang disabilitas yang ke memiliki antrian khusus yang lebih cepat
KPPN tetap mengantri seperti yang dibanding antrian biasa.
lainnya.

Deskripsi Inovasi

Terciptanya kepedulian terhadap orang-orang yang mempunyai keterbatasan dan meningkatkan
kepuasan layanan satker. tingkat kepuasan pengguna layanan bertambah dan dapat memberikan efek timbal
balik, semakin cepat melayani pengguna layanan, maka pengguna layanan akan semakin patuh terhadap
kewajiban yang harus dipenuhi kepada KPPN. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker
terutama petugas satker dimana penyandang Disabilitas yang sedang menjalankan tugas ke KPPN. Unit/bagian/
seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan
Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi mudah dimana penyandang Disabilitas dengan mudah
mendapatkan layanan dari petugas layanan KPPN, dan Cepat dimana penyandang Disabilitas tidak perlu
menunggu lama untuk mendapatkan layanan dari petugas layanan KPPN.

Latar Belakang

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap
sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sehingga hak-haknya pun diabaikan. Namun dalam kenyataannya penyandang disabilitas sekarang mampu ikut
mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan juga mengharumkan nama bangsa melalui
event-event internasional.

Berdasarkan fakta dan kenyataan di atas dan untuk meningkatkan pelayanan kepada satker, KPPN
Ternate memberikan suatu layanan yang dinamakan TEKAD (Ternate Khusus Antrian Disabilitas). Hal ini
merupakan komitmen atas pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder dan juga memberikan penghargaan
setinggi-tingginya atas dedikasi kepada petugas pengelolaan keuangan satker yang menyandang disabilitas
karena walaupun dalam keterbatasannya mereka tetap semangat untuk bertugas sebagai abdi Negara demi
pembangunan dan kesejahteraan Indonesia.

Penggunaan Inovasi

Para petugas Satker penyandang Disabilitas, datang ke KPPN untuk mendapatkan layanan. KPPN
Ternate menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas. Satpam yang bertugas mengambilkan nomor
antrian akan memberi kartu TEKAD kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dari petugas
layanan KPPN. Selanjutnya satpam akan memandu penyandang disabilitas ke loket khusus untuk
mendapatkan pelayanan dari petugas layanan. Penyandang disabilitas menunujukan kartu TEKAD kepada
petugas loket khusus untuk mendapatkan pelayanan.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan petugas satker penyandang disabilitas yang ke KPPN tetap mengantri
seperti yang lainnya.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka memiliki antrian khusus yang lebih cepat dibanding antrian biasa.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan kartu, loket dan petugas
khusus untuk membuka TEKAD. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan
kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi
yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi
pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi
terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan
risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 145

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Konversi 5 Menit (TERKOMIT)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Peningkatan Efektifitas waktu layanan Para Satker Menyampaikan SPM (diluar Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
dan meningkatkan kepuasan layanan SPM Gaji) ke KPPN, otomatis para sumber daya berupa penyediaan Blanko
masyarakat. petugas akan menjalankan inovasi. Konversi 5 Menit dan petugas FO yang
memiliki kompetensi melakukan layanan
inovasi ini.

Sebelum Inovasi TERKOMIT Setelah Inovasi

Sebelum inovasi TERKOMIT, proses Sedangkan setelah dilaksanakan inovasi,
konversi membutuhkan waktu lebih dari petugas berkomitmen waktu yang
10 menit. diperlukan untuk proses konversi adalah
rata-rata 5 Menit.

Deskripsi Inovasi

Peningkatan Efektifitas waktu layanan dan meningkatkan kepuasan layanan masyarakat. Tingkat
kepuasan pengguna layanan bertambah dan dapat memberikan efek timbal balik, semakin cepat melayani
pengguna layanan, maka pengguna layanan akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dipenuhi
kepada KPPN. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker. Unit/bagian/seksi yang
menatausahakan inovasi ini adalah Seksi Pencairan Dana. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi proses
Konversi lebih Cepat dimana membuat waktu layanan lebih efektif, dan Kepastian dimana memberikan
kepastian waktu layanan sehingga satuan kerja tidak perlu menunggu lama dalam proses konversi SPM (diluar
SPM Gaji).

Latar Belakang

Salah satu proses bisnis inti dari KPPN Ternate adalah Penerbitan SP2D sehingga penyaluran dana APBN
kepada yang berhak menerima tersalurkan sesuai pengajuan SPM yang diterima. Satker membuat SPM melalui
aplikasi SAS sehingga diperlukan proses konversi ke aplikasi SPAN di KPPN. Proses konversi ini sebelumnya
memerlukan waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi antrian juga.

Berangkat dari perlunya peningkatan kecepatan layanan maka KPPN Ternate menciptakan inovasi yang
dinamakan TERKOMIT (Ternate Konversi 5 Menit). Inovasi ini dimaksudkan bahwa adanya kepastian waktu
yang diperlukan dalam layanan Konversi SPM (diluar SPM Gaji) yang hanya 5 Menit. Selain itu inovasi ini juga
membantu mengurangi lamanya antrian.

Penggunaan Inovasi

Para Satker Menyampaikan SPM (diluar SPM Gaji) ke KPPN, otomatis para petugas akan menjalankan
inovasi. Petugas Loket Front Office (FO) melakukan transfer ADK SPM dari petugas Satker dan mengisi blanko
Konversi 5 Menit untuk menuliskan waktu mulai konversi SPM dan waktu selesai konversi SPM dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak.kan inovasi.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi TERKOMIT, proses konversi membutuhkan waktu lebih dari 10 menit.

Setelah Implementasi

Sedangkan setelah dilaksanakan inovasi, petugas berkomitmen waktu yang diperlukan untuk proses
konversi adalah rata-rata 5 Menit.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan Blanko Konversi 5 Menit dan
petugas FO yang memiliki kompetensi melakukan layanan inovasi ini.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

146 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Informasi Zona Integritas menuju WBK/
WBBM (TIFOZI)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Seluruh Satker mitra kerja KPPN Ternate Para Satker yang ingin berkonsultasi Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan tentang pembangunan Zona Integritas sumber daya berupa penyediaan loket
dapat meningkatkan kepuasan layanan datang ke KPPN. Layanan ini dibuka dan petugas khusus untuk membuka
satker. mulai tanggal 6 sampai dengan akhir layanan konsultasi pembangunan Zona
bulan mulai pukul 07.30 WIT s.d 17.00 Integritas.
Sebelum Inovasi WIT.
Setelah Inovasi
Sebelum inovasi ini diterapkan banyak TIFOZI
satker yang belum mengetahui Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker
bagaimana cara melakukan yang ingin melakukan pembangunan ZI
pembangunan ZI. dapat memahami konsep dan caranya.

Deskripsi Inovasi

Seluruh Satker mitra kerja KPPN Ternate mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan dapat meningkatkan
kepuasan layanan satker. Dengan banyaknnya satker dengan pengbangunan ZI, diharapkan tingkat KKN dapat
menurun dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para
Satker yang sedang membangun zona integritas. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi informatif dimana
Satker mendapatkan informasi tentang kiat-kiat Pembangunan Zona Integritas, serta Solutif dimana Satker
mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Zona Integritas.

Latar Belakang

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinannya dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegaan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
telah menerbitkan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Kementerian/Lembaga
masing-masing.

Satker wilayah pembayaran KPPN Ternate juga berlomba-lomba untuk menunjukan komitmennya
terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehubungan KPPN Ternate sebagai Unit kerja Pelayanan
yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu adanya gerakan dari KPPN Ternate untuk mendukung dan
memotivasi satker mitra kerja untuk bersama-sama menjadi pioner dalam memberantas dan mencegah korupsi.
Dengan semangat WBK, KPPN Ternate membuka layanan yang diberi nama TIFOZI (Ternate Informasi Zona
Integritas menuju WBK/WBBM).

TIFOZI yaitu suatu layanan konsultasi yang diberikan KPPN Ternate kepada satker mitra kerja untuk
mendorong dan mendukung pembangunan Zona Integritas di unit kerja nya. Dengan dibukanya layanan ini
dapat menularkan virus Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
kepada seluruh satker mitra kerja KPPN Ternate.

Penggunaan Inovasi

Para Satker yang ingin berkonsultasi tentang pembangunan Zona Integritas datang ke KPPN. Layanan
ini dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan akhir bulan mulai pukul 07.30 WIT s.d 17.00 WIT setiap hari kerja
dengan menyediakan loket khusus untuk membuka layanan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Salah
satu petugas seksi MSKI bertugas khusus untuk melayani satker yang berkonsultasi tentang pembangunan
Zona Integritas pada loket TIFOZI. Hasil dari konsultasi dituangkan dalam blanko konsultasi TIFOZI yang
disediakan petugas loket khusus.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan banyak satker yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan
pembangunan ZI.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 147

Genderang Inovasi untuk Negeri

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker yang ingin melakukan pembangunan ZI dapat memahami
konsep dan caranya.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan loket dan petugas khusus
untuk membuka layanan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara
konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku
kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang
efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan
dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari
pelaksanaan inovasi ini.

2019 - Non Aplikasi

Ternate Pedoman (TORPEDO) WBK/WBBM

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Seluruh Satker mitra kerja KPPN Ternate Para Satker yang ingin berkonsultasi Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan tentang dokumen pembangunan Zona sumber daya berupa penyediaan loket
dapat meningkatkan kepuasan layanan Integritas datang ke KPPN. Layanan ini dan petugas khusus untuk membuka
satker. dibuka mulai pukul 07.30 WIT s.d 17.00 layanan konsultasi pembangunan Zona
WIT setiap hari kerja di loket khusus. Integritas.

Sebelum Inovasi TORPEDO WBK/ Setelah Inovasi
WBBM
Sebelum inovasi ini diterapkan banyak Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker
satker yang belum mengetahui yang ingin melakukan pembangunan ZI
bagaimana cara melakukan dapat memahami konsep dan caranya.
pembangunan ZI.

Deskripsi Inovasi

Seluruh Satker mitra kerja KPPN Ternate mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan dapat meningkatkan
kepuasan layanan satker. Dengan banyaknnya satker dengan pengbangunan ZI, diharapkan tingkat KKN dapat
menurun dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para
Satker yang sedang membangun zona integritas. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut Edukatif dan Solutif.
Edukatif berarti memberikan pemahaman terkait pemenuhan dokumen pengungkit pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM, sedangkan Solutif berarti Satker mendapatkan solusi atas permasalahan yang
dihadapi dalam Pembangunan Zona Integritas.

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,
tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan
daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan
penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi
birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

148 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya
pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah
mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat
menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan
kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu Unit kerja
berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit
di dalam lingkup Zona Integritas.

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/
WBBM, KPPN Ternate menciptakan Inovasi yang diberi nama TERPEDO (Ternate Pedoman) WBK/WBBM.
Inovasi ini bertujuan agar memberikan pedoman terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
kepada seluruh stakeholder KPPN Ternate melalui pemberian contoh-contoh dan gambaran umum dalam
pemenuhan dokumen pengungkit.

Penggunaan Inovasi

Para Satker yang ingin berkonsultasi tentang dokumen pembangunan Zona Integritas datang ke KPPN.
Layanan ini dibuka mulai pukul 07.30 WIT s.d 17.00 WIT setiap hari kerja dengan menyediakan loket khusus
untuk membuka layanan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Salah satu petugas seksi MSKI bertugas
khusus untuk melayani satker yang berkonsultasi terkait dokumen pengungkit pembangunan Zona Integritas
pada loket TORPEDO WBK/WBBM.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan banyak satker yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan
pembangunan ZI.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker yang ingin melakukan pembangunan ZI dapat memahami
konsep dan caranya.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan loket dan petugas khusus
untuk membuka layanan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara
konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku
kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang
efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan
dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari
pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 149

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Asistensi (TERAS) WBK/WBBM

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Pendampingan bagi stakeholder yang KPPN Menerima kunjungan untuk Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
telah melakukan pencanangan Zona berkonsultasi terkait inovasi yang akan sumber daya berupa penyediaan loket
Integritas menuju WBK/WBBM dengan diterapkan apakah dampak yang dan petugas khusus untuk membuka
cara menyisipkan kegiatan asistensi. diciptakan sangat membantu masyarakat layanan konsultasi pembangunan Zona
dalam menerima layanan. Integritas.

Sebelum Inovasi TERAS WBK/ Setelah Inovasi
WBBM
Sebelum inovasi ini diterapkan banyak Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker
satker yang belum mengetahui yang ingin melakukan pembangunan ZI
bagaimana cara melakukan dapat memahami konsep dan caranya.
pembangunan ZI.

Deskripsi Inovasi

Seluruh Satker mitra kerja KPPN Ternate mendapatkan predikat WBK/WBBM, dan dapat meningkatkan
kepuasan layanan satker. Dengan banyaknnya satker dengan pengbangunan ZI, diharapkan tingkat KKN dapat
menurun dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para
Satker yang sedang membangun zona integritas. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi edukatif
dan solutif. Edukatif berarti memberikan pemahaman terkait pemenuhan dokumen pengungkit pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sedangkan Solutif berarti Satker mendapatkan solusi atas permasalahan
yang dihadapi dalam Pembangunan Zona Integritas.

Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM saat ini sudah bukan hanya menjadi program
pemerintah yang harus dilaksanakan, akan tetapi sudah menjadi lifestyle bagi kantor ataupun yang
menyelenggarakan pelayanan publik. Hasil itu bisa kita lihat dari banyaknya kantor maupun unit layanan yang
mempublikasikan poster dan spanduk terkait Zona Integritas di wilayah dan atau area Gedung kantor maupun
unit layanan.

Sebagai salah satu pioneer Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di wilayah Provinsi
Maluku Utara, KPPN Ternate ingin menyebarkan virus-virus terkait Zona Integritas menuju WBK/WBBM
kepada seluruh stakeholdernya. Bukti nyata itu dengan menciptakan inovasi yang dinamakan TERAS (Ternate
Asistensi) WBK/WBBM. Inovasi diciptakan untuk memberikan pendampingan bagi stakeholder yang telah
melakukan pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan cara menyisipkan kegiatan asistensi
pada saat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran di wilayah kerja KPPN Ternate.
Disamping itu TERAS WBK/WBBM juga menerima kunjungan konsultasi dari Kantor/Unit Layanan yang telah
melakukan pencanangan Zona Integritas ke KPPN Ternate terkait Inovasi yang mungkin bias direplikasi dan
diterapkan di Kantor/Unit Layanan tersebut.

Penggunaan Inovasi

Para Satker yang ingin di asistensi tentang pembangunan Zona Integritas datang dapat menghubungi
KPPN. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dengan stakeholder. KPPN Menerima kunjungan untuk berkonsultasi terkait inovasi yang
akan diterapkan apakah dampak yang diciptakan sangat membantu masyarakat dalam menerima layanan. Salah
satu petugas KPPN Ternate bertugas khusus untuk melayani konsultasi satker terkait inovasi pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Jika diperlukan, akan diberikan asistensi pembangunan ZI pada saat
pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Anggaran di wilayah kerja KPPN Ternate.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan banyak satker yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan
pembangunan ZI

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker yang ingin melakukan pembangunan ZI dapat memahami
konsep dan caranya.

150 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa penyediaan loket dan petugas khusus
untuk membuka layanan konsultasi pembangunan Zona Integritas. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara
konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku
kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang
efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan
dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari
pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 151

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Gerakan Edukasi Pelajar Anti Korupsi
(GENERASI)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Memberikan edukasi secara dini bagi im GENERASI KPPN Ternate bertugas Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
masyarakat tentang bahaya tindak pidana khusus untuk memberikan materi sumber daya berupa petugas pelaksana
korupsi dan gratifikasi dengan sasaran pencegahan tindak pidana korupsi, suap inovasi GENERASI serta koordinasi
para pelajar. dan gratifikasi. dengan pihak sekolah.

Sebelum Inovasi GENERASI Setelah Inovasi

Sebelum inovasi ini diterapkan para Setelah Inovasi ini dijalankan, para pelajar
pelajar belum mengenal KPPN sebagai mengetahui komitmen KPPN yang anti
instansi pemerintah yang bebas KKN. KKN.

Deskripsi Inovasi

Citra KPPN Ternate sebagai Unit Layanan yang bersih tanpa korupsi, suap, dan gratifikasi, dapat
meningkatkan kepuasan layanan masyarakat, dan terciptanya generasi yang menolak korupsi. Stakeholder
penerima manfaat inovasi ini adalah Para sekolah satuan kerja stakeholder KPPN Ternate. Unit/bagian/seksi
yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi edukatif
dengan memberikan pemahaman dan edukasi terkait bahaya tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi.

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi saat ini merupakan sebuah fenomena yang menyerang berbagai sektor dan juga
golongan. Implementasi nilai revolusi mental yaitu integritas merupakan sebuah hal penting yang dapat
menjadi benteng untuk mencegah seseorang terlibat korupsi. Namun, Pada saat ini ada indikasi terjadinya sikap
apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus
korupsi yang mencuat kepermukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor. Bahkan,
secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada setiap aspek
kehidupan, selalu ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang.

Untuk mengembalikan citra pelayanan publik pemerintah, KPPN Ternate memiliki inovasi yang diberi
nama GENERASI (Gerakan Edukasi Pelajar Anti Korupsi). Inovasi ini mempunyai misi untuk memberikan
edukasi secara dini bagi masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan sasaran para
pelajar.

Penggunaan Inovasi

KPPN berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan waktu terkait pelaksanaan GENERASI.
Pada jadwal yang disepakati, Tim GENERASI KPPN Ternate bertugas khusus untuk memberikan materi
pencegahan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi berupa ceramah serta games yang menarik terkait
materi pencegahan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi kepada para pelajar.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan para pelajar belum mengenal KPPN sebagai instansi pemerintah yang
bebas KKN.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, para pelajar mengetahui komitmen KPPN yang anti KKN.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa petugas pelaksana inovasi GENERASI serta
koordinasi dengan pihak sekolah.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

152 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Layanan Hari Libur (TERLAHIR)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Peningkatan Efektifitas kinerja, Para Satker yang ingin memperoleh Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
Peningkatan nilai IKPA KPPN sebagai layanan dapat datang ke KPPN pada saat sumber daya berupa petugas FO dan
Kuasa BUN, dan Peningkatan Survei hari libur yang sudah ditentukan CSO yang siap untuk melayani, serta
Kepuasan Layanan Masyarakat. sebelumnya. jadwal yang disusun.

Sebelum Inovasi TERLAHIR Setelah Inovasi

Sebelum inovasi ini diterapkan satker Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka
harus datang ke KPPN ketika hari dan dapat memperoleh layanan pada hari
jam kerja. Sering dikarenakan kondisi Sabtu Minggu pada minggu pertama
geografis, satker datang diluar hari kerja. setiap bulan baik offline maupun online.

Deskripsi Inovasi

Peningkatan Efektifitas kinerja, Peningkatan nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN, dan Peningkatan
Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker. Unit/
bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut
meliputi memberikan solusi bagi permasalahan transportasi dengan jadwal yang tidak menentu dan
pelaksanaan anggaran lebih efektif.

Latar Belakang

KPPN Ternate melayani 293 satuan kerja dan 8 Pemerintah Daerah yang tersebar di wilayah Provinsi
Maluku Utara dengan geofrafis kepulauan. Kendala yang sering dihadapi oleh para stakeholder adalah akses
trasnportasi melalui laut dan udara dengan intensitas jadwal keberangkatan yang sedikit. Dengan jumlah
stakeholder yang cukup banyak, perlunya manajemen solusi untuk selalu konsisten memberikan pelayanan
terbaik kepada seluruh stakeholder.

Solusi yang diambil yaitu KPPN menciptakan Inoasi yang dinamakan TERLAHIR (Ternate Layanan Hari
Libur). TERLAHIR adalah inovasi untuk memberikan layanan konversi SPM, Rekon Gaji, Rekon LPJ, Rekon
SAIBA, dan juga konsultasi di hari libur bagi satuan kerja.

Penggunaan Inovasi

Para Satker yang ingin memperoleh layanan dapat datang ke KPPN pada saat hari libur yang sudah
ditentukan sebelumnya. KPPN mengumumkan melalui media whatsapp (WA) pembukaan layanan TERLAHIR
sehingga para petugas satker dapat menyiapkan waktu perjalanan dan berkas sehingga pemberian TERLAHIR
dapat efektif. Layanan dibuka pada hari Sabtu-MInggu pekan pertama setiap bulan.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan satker harus datang ke KPPN ketika hari dan jam kerja. Sering
dikarenakan kondisi geografis, satker datang diluar hari kerja.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka dapat memperoleh layanan pada hari Sabtu Minggu pada minggu
pertama setiap bulan baik offline maupun online.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa petugas FO dan CSO yang siap untuk
melayani, serta jadwal yang disusun. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan
kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi
yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi
pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi
terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan
risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 153

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

Ternate Layanan di luar Jam Kerja (TERLALU)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Peningkatan Efektifitas kinerja, Setelah memperoleh informasi dari Satker Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
Peningkatan nilai IKPA KPPN sebagai yang ingin memperoleh layanan ini, para sumber daya berupa petugas FO dan
Kuasa BUN, dan Peningkatan Survei petugas FO, CSO akan melayani diluar CSO yang siap untuk melayani, serta
Kepuasan Layanan Masyarakat. jam kerja baik offline maupun online jadwal yang disusun.
Stakeholder penerima manfaat inovasi ini maksimal s.d. pukul 20.00 WIT.
adalah Para Satker.

Sebelum Inovasi TERLALU Setelah Inovasi

Sebelum inovasi ini diterapkan satker Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka
harus datang ke KPPN ketika hari dan dapat memperoleh layanan diluar jam
jam kerja. Sering dikarenakan kondisi kerja maksimal s.d. pukul 20.00 WIT.
geografis, satker datang diluar jam kerja.

Deskripsi Inovasi

Peningkatan Efektifitas kinerja, Peningkatan nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN, dan Peningkatan
Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah Para Satker. Unit/
bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah Semua Seksi/Subbagian Umum. Keunggulan dari inovasi
tersebut meliputi memberikan solusi bagi permasalahan transportasi dengan jadwal yang tidak menentu dan
pelaksanaan anggaran lebih efektif.

Latar Belakang

Jam layanan merupakan standar layanan untuk menginformasikan batas waktu pelayanan. Kurangnya
waktu yang disediakan untuk melayani pada saat hari kerja menjadi salah satu permasalahan dikarenakan
jumlah stakeholder yang hampir mencapai 300an setiap tahunnya dengan lokasi geografis berupa kepulauan
serta jarak yang dibutuhkan untuk mencapai ke lokasi layanan memerlukan waktu minimal 1 Jam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlunya manajemen solusi untuk selalu konsisten memberikan
pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Solusi yang diambil yaitu KPPN menciptakan Inoasi yang
dinamakan TERLALU (Ternate Layanan di Luar Jam Kerja). TERLALU adalah bentuk layanan yang diberikan
kepada stakeholder yang datang di KPPN melewati jam kerja harian (17.00) maksimal s.d. pukul 20.00 WIT.

Penggunaan Inovasi

Satker yang ingin mendapatkan pelayanan TERLALU menginformasikan terlebih dahulu kepada petugas
KPPN bahwa kedatangannya dalam mendapatkan pelayanan pada saat kerja mengalami keterlambatan serta
alasan keterlambatan. Setelah memperoleh informasi dari Satker yang ingin memperoleh layanan ini, para
petugas FO, CSO akan melayani diluar jam kerja baik offline maupun online maksimal s.d. pukul 20.00 WIT.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan satker harus datang ke KPPN ketika hari dan jam kerja. Sering
dikarenakan kondisi geografis, satker datang diluar jam kerja.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini dijalankan, mereka dapat memperoleh layanan diluar jam kerja maksimal s.d. pukul
20.00 WIT.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa petugas FO dan CSO yang siap untuk
melayani, serta jadwal yang disusun. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan
kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi
yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi
pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi
terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan
risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

154 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Non Aplikasi

TERUKIR (TERnate Unggulan KIneRja)
PPNPN KPPN Ternate

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

inovasi ini dapat mendongkrak kreatifitas dari hasil penilaian yang dilakukan unit Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
para pegawai PPNPN dan juga dapat kerja, diambil 3 pegawai PPNPN terbaik sumber daya berupa sasaran dan target
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan dan kemudian dibahas oleh seluruh kinerja seluruh PPNPN yang dibuat setiap
disiplin yang tinggi untuk semua pegawai pegawai KPPN Ternate (PNS) untuk kontrak PPNPN ditandatangan.
PPNPN. memilih PPNPN Terbaik.

Sebelum Inovasi TERUKIR PPNPN Setelah Inovasi
KPPN Ternate
Sebelum adanya inovasi ini, pegawai Setelah dilaksanakan memacu kinerja
PPNPN KPPN Ternate masih ada yang pegawai PPNPN KPPN Ternate untuk
sering terlambat masuk kantor dan meningkat kedisiplinan dalam bekerja.
mengakibatkan pekerjaan bersih-bersih
kantor menjadi terbengkalai.

Deskripsi Inovasi

PPNPN menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan berlomba-lomba menujukan kinerja terbaik dalam
satu semester. Kinerja pegawai PPNPN KPPN Ternate mengalami peningkatan yang signifikan serta dapat
menunjukan disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja, sehingga pelayanan kepada pemangku kepentingan
meningkat. Stakeholder penerima manfaat inovasi ini adalah PPNPN KPPN Ternate. Unit/bagian/seksi
yang menatausahakan inovasi ini adalah Subbagian Umum. Keunggulan dari inovasi tersebut meliputi
meningkatkan semangat kompetisi dalam bekerja untuk menunjukkan kinerja terbaik. Hal ini diharapkan
terjadi peningkatan kinerja PPNPN dalam bekerja sehingga semua pekerjaan PPNPN dalam diselesaikan dengan
baik dan pelayanan kepada pemangku kepentingan dapat meningkat.

Latar Belakang

KPPN Ternate memiliki standar pelayanan yang baik dimana ditunjukkan dengan memperoleh sertifikat
ISO 9001:2015. Selain sertifikat ISO tersebut, KPPN Ternate juga memperoleh sertifikat Zona Integritas berupa
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Standar pelayanan tersebut harus terus dapat dipertahankan setiap saat sesuai dengan nilai Kementerian
Keuangan yaitu Pelayanan. Nilai tersebut berarti memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan kepada pemangku kepentingan,
diperlukan kerjasama internal KPPN Ternate, baik pegawai maupun PPNPN. Namun demikian, ditemukan fakta
bahwa PPNPN KPPN Ternate kurang memiliki motivasi dan semangat dalam bekerja. Hal ini menyebabkan
sehingga terdapat beberapa pegawai PPNPN yang datang terlambat ke kantor dan bekerja seadanya. Dampak
dari hal tersebut menyebabkan ruang kantor KPPN Ternate yang belum bersih ketika pegawai sudah mulai
berdatangan serta dapat menyebabkan pelayanan kepada pemangku kepentingan kurang maksimal.

Untuk itu diperlukan sebuah motivasi untuk meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai, khususnya
PPNPN. Salah satu yang dapat meningkatkan motivasi adalah penghargaan best employee. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan kompetisi diantara PPNPN dan dapat meningkatkan semangat dan motivasi bekerja.

Berdasarkan hal tersebut, pada bulan juni dilakukan identifikasi dan solusi untuk mengatasi hal tersebut.
Secara garis besar ini masalah yaitu kurangnya motivasi pegawai PPNPN dalam bekerja dan budaya kerja yang
hanya biasa saja sehingga diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat mendongkrak kreatifitas para pegawai
PPNPN dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi untuk semua pegawai
PPNPN.

Penggunaan Inovasi

PPNPN yang bekerja di KPPN Ternate akan dilakukan penilaian kinerja Penilaian Kinerja PPNPN diukur
dari aspek kinerja (60%) dan aspek perilaku (40%) PPNPN dalam satu semester. Aspek kinerja berupa sasaran
kerja dan target ditentukan berdasarkan rincian pekerjaan PPNPN dan dilakukan oleh masing-masing Unit
Kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Sedangkan aspek perilaku berupa Orientasi
Pelayanan (20%), Integritas (20%), Komitmen (20%), Disiplin (20%), dan Kerjasama (20%). Nilai Untuk tiap
sasaran kerja diperoleh dari hasil penilaian atasan langsung PPNPN dan rekan kerja PPNPN (PNS) dengan
pernyataan pada formulir penilaian. Dari hasil penilaian tersebut, diambil 3 pegawai PPNPN terbaik dan
kemudian dibahas oleh seluruh pegawai KPPN Ternate (PNS) untuk memilih PPNPN Terbaik.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 155

Genderang Inovasi untuk Negeri

Sebelum Implementasi

Sebelum adanya inovasi ini, pegawai PPNPN KPPN Ternate masih ada yang sering terlambat masuk
kantor dan mengakibatkan pekerjaan bersih-bersih kantor menjadi terbengkalai.

Setelah Implementasi

Setelah dilaksanakan memacu kinerja pegawai PPNPN KPPN Ternate untuk meningkat kedisiplinan
dalam bekerja.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa sasaran dan target kinerja seluruh PPNPN
yang dibuat setiap kontrak PPNPN ditandatangani. Selain itu juga diperlukan form penilaian perilaku pada saat
dilakukan penilaian.

Pengaplikasian Inovasi ini yang secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta
menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi
pengguna layanan serta waktu yang efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan
tentang Inovasi ini maka akan dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang
nantinya akan timbul akibat dari pelaksanaan inovasi ini.

PPNPN TERBAIK

156 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Non Aplikasi

K’LaO (KPPN Layanan Online)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Pelayanan yang efektif dan solutif. Seluruh satker menghubungi KPPN Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan
melalui media online seperti zoom, WA sumber daya berupa Petugas CSO yang
Sebelum Inovasi Group, dan telepon petugas KPPN akan stand by, computer yang terhubung
segera berinteraksi secara online untuk dengan internet dan memiliki webcam
Sebelum inovasi ini diterapkan, dimasa menjawab permasalahan yang dihadapi serta headset.
pandemic COVID-19 satker terkendala satker.
dalam pelaksanaan anggaran dan ketika Setelah Inovasi
ingin memperoleh layanan KPPN K’LaO
dikarenakan diberlakukannya PPKM. Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker
mlebih mudah dalam pelaksanaan
anggaran dan ketika ingin memperoleh
layanan KPPN walaupun diberlakukannya
PPKM.

Deskripsi Inovasi

Pelayanan kepada Satker dimasa Pandemi COVID-19 dapat terus dilaksanakan. Stakeholder penerima
manfaat inovasi ini adalah Para Satker. Unit/bagian/seksi yang menatausahakan inovasi ini adalah
Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Keunggulan dari inovasi tersebut
meliputi efektif dan solutif. Efektif berarti pelaksanaan anggaran dan pelayanan berjalan dengan efektif. Solutif
berarti Satker mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

Latar Belakang

Pada 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Pada masa pandemic
tersebut, terjadi pembatasan pergerakan berupa PPKM atau Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
PPKM dimaksudkan PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang
dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19. Agar roda ekonomi
tetap berjalan dimasa pandemic COVID-19, Pemerintah tetap menjalankan government expenditure berupa
belanja negara/pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Selain itu, KPPN Ternate melayani 272 Satker yang tersebar pada 8 (delapan) wilayah pemerintah daerah,
yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah daerah (Pemda) Kota Ternate, Pemda Kota Tidore, Pemda
Kab. Halmahera Barat, Pemda Kab. Halmahera Tengah, Pemda Kab. Halmahera Selatan, Pemda Kab. Sula dan
Pemda Kab. Pulau Taliabu. Kondisi geografis yang jauh juga berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran di
wilayah kerja KPPN Ternate.

Berdasarkan hal tersebut, pada bulan Juni 2021 dilakukan identifikasi dan solusi untuk mengatasi agara
pelaksanaan anggaran diwilayah kerja KPPN Ternate dan pelayanan kepada satker tetap berjalan. Disadari
bahwa diperlukannya suatu manajemen solusi permasalahan dalam memenuhi kepuasan pengguna layanan,
maka perlu terobosan yang luar biasa untuk mengatasi kondisi tersebut. Untuk itu, inovasi yang kreatif dan
inovatif diciptakan berupa KPPN Layanan Online (K’LaO).

Penggunaan Inovasi

Seluruh satker menghubungi KPPN melalui media online seperti zoom, WA Group, dan telepon. Setelah
satker menghubungi KPPN melalui media olline, petugas KPPN akan segera berinteraksi secara online untuk
menjawab permasalahan yang dihadapi satker. Jika petugas tidak dapat memberikan solusi, akan dialihkan
kepada pihak yang lebih berkompeten. Layanan ini dilaksanakan sesuai dengan jam layanan KPPN dan inovasi
TERLAHIR serta TERLALU.

Sebelum Implementasi

Sebelum inovasi ini diterapkan, dimasa pandemic COVID-19 satker terkendala dalam pelaksanaan
anggaran dan ketika ingin memperoleh layanan KPPN dikarenakan diberlakukannya PPKM.

Setelah Implementasi

Setelah Inovasi ini akan dijalankan, satker mlebih mudah dalam pelaksanaan anggaran dan ketika ingin
memperoleh layanan KPPN walaupun diberlakukannya PPKM.

Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi ini membutuhkan sumber daya berupa Petugas CSO yang stand by, computer yang
terhubung dengan internet dan memiliki webcam serta headset. Pengaplikasian Inovasi ini yang secara
konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta menjawab ekspektasi para pemangku
kepentingan dengan sebuah strategi yang menciptakan kenyamanan bagi pengguna layanan serta waktu yang
efektif, efisien, dan produktif bagi pengguna layanan. Apabila ada masukan tentang Inovasi ini maka akan
dikembangkan sesuai dengan kondisi terkini. Serta akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan inovasi ini agar dapat memetakan risiko/permasalahan yang nantinya akan timbul akibat dari
pelaksanaan inovasi ini.
157
Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2018 - Non Aplikasi

Antrean 30 Menit (ATM)

KPPN Ternate

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Memberikan batas waktu menunggu nggunaan Inovasi Inovasi ATM saat ini dikembangkan
antrean layanan maksimal 30 menit. Satker yang telah menunggu antrean dengan mengintegrasikan dengan inovasi
selama 30 menit dapat menekan "Panic CCTV Online Location (CiLoc) yaitu
Button" yang tayangan CCTV ruang yang secara
terletak pada ruang layanan KPPN realtime dapat diakses oleh seluruh
Ternate stakeholders agar dapat memantau
kondisi antrean agar tidak terjadi
Sebelum Inovasi ATM penumpukan antrean.

Satker tidak memiliki kepastian saat Setelah Inovasi
menunggu antrean layanan pada KPPN.
Selain itu, Indeks Kepuasan Pengguna Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Layanan KPPN Ternate mendapat hasil KPPN Ternate mendapat hasil 4,58 (skala
4,55 (skala 5) pada tahun 2017 sebelum 5) pada tahun 2018 dan 4,74 (skala 5)
ada inovasi ATM. pada tahun 2019 setelah hadirnya inovasi
ATM.

Deskripsi Inovasi

Antrean 30 Menit (ATM) adalah inovasi yang digagas oleh KPPN Ternate dengan memberikan batas
waktu menunggu antrean layanan maksimal 30 menit. Apabila satker sudah menunggu antrean layanan selama
30 menit, satker dapat menekan "Panic Button" yang tersedia pada ruang layanan front office KPPN Ternate
untuk kemudian petugas middle office akan melayani satker pad loket khusus.

Latar Belakang

Terdapat beberapa periode ketika satker harus menunggu antrean layanan dalam waktu yang cukup
lama. Keadaan tersebut membuat satker merasa dirugikan dari aspek efisiensi waktu. Selain itu, terdapat
feedback sari satker pada Survei Kepuasan Layanan yang menyebutkan bahwa antrean layanan terlalu lama.

Penggunaan Inovasi

Satker yang telah menunggu antrean selama 30 menit dapat menekan "Panic Button" yang terletak pada
ruang layanan KPPN Ternate. Tombol tersebut akan memberikan notifikasi pada petugas middle office untuk
membuka loket layanan khusus bagi satker tersebut sehingga satker dapat terlayani tanpa harus menunggu
lebih lama lagi.

Sebelum Implementasi

Satker tidak memiliki kepastian saat menunggu antrean layanan pada KPPN. Hal tersebut berpotensi
merugikan satker dari aspek waktu tunggu yang terbuang. Selain itu, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN
Ternate mendapat hasil 4,55 (skala 5) pada tahun 2017 sebelum ada inovasi ATM.

Setelah Implementasi

Satker mendapat kepastian menunggu antrean layanan maksimal 30 menit sehingga meningkatkan
efisiensi pelayanan KPPN kepada satker. Selain itu, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPPN Ternate
mendapat hasil 4,58 (skala 5) pada tahun 2018 dan 4,74 (skala 5) pada tahun 2019 setelah hadirnya inovasi
ATM.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi ATM saat ini dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan inovasi CCTV Online Location
(CiLoc) yaitu tayangan CCTV ruang yang secara realtime dapat diakses oleh seluruh stakeholders agar dapat
memantau kondisi antrean agar tidak terjadi penumpukan antrean.

158 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan

Go-Soma • Sarana upload SKPP melalui google Inovasi Gosoma masih signifikan
docs untuk memudahkan. dijalankan pada unit kerja saat ini karena
KPPN Tobelo membantu satker dalam proses layanan
• Inventarisasi SKPP dimana satker juga penerbitan SKPP
Deskripsi & Latar Belakang bisa melakukan monitoring terhadap
SKPP yang diunggahnya pada menu Setelah Inovasi
Layanan yang memfasilitasi Satuan Kerja monitoring. Di menu tersebut juga
untuk melakukan upload, memantau dan terdapat alasan penolakan. Berdasarkan Survey Evaluasi Inovasi
mengunduh SKPP secara elektronik. pada bulan Juni 2020 kepada pengguna
• Apabila SKPP tertolak, dan surat inovasi layanan, sebelum adanya
Sebelum Inovasi balasan dari KPPN apabila SKPP Gosoma.
tersebut disetujui dan sudah diproses.
Pengiriman SKPP melalui email
diterapkan sejak pelayanan tatap muka Go-Soma
pada KPPN Tobelo ditutup.

Deskripsi Inovasi

Go-Soma adalah layanan yang memfasilitasi Satuan Kerja untuk melakukan upload, memantau dan
mengunduh SKPP secara elektronik.

Latar Belakang

Inovasi Go-Soma muncul karena adanya permasalahan dalam inventarisir data SKPP yang dikirim oleh
satker melalui email. Pengiriman SKPP melalui email diterapkan sejak pelayanan tatap muka pada KPPN Tobelo
ditutup. Petugas SKPP kesulitan dalam memilah email SKPP dari Satker karena banyaknya email yang masuk.
Selain itu, setiap Satker yang mengajukan SKPP sangat sering menanyakan status SKPP yang sudah dikirimkan,
dan petugas SKPP harus menjawab satu persatu pertanyaan tersebut.

Penggunaan Inovasi

1. Sarana upload SKPP melalui google docs untuk memudahkan.
2. Inventarisasi SKPP dimana satker juga bisa melakukan monitoring terhadap SKPP yang diunggahnya pada

menu monitoring. Di menu tersebut juga terdapat alasan penolakan.
3. Apabila SKPP tertolak, dan surat balasan dari KPPN apabila SKPP tersebut disetujui dan sudah diproses.

Sebelum Implementasi

Pengiriman SKPP melalui email diterapkan sejak pelayanan tatap muka pada KPPN Tobelo ditutup.
Petugas SKPP kesulitan dalam memilah email SKPP dari Satker karena banyaknya email yang masuk. Selain itu,
setiap Satker yang mengajukan SKPP sangat sering menanyakan status SKPP yang sudah dikirimkan, dan
petugas SKPP harus menjawab satu persatu pertanyaan tersebut.

Setelah Implementasi

Berdasarkan Survey Evaluasi Inovasi pada bulan Juni 2020 kepada pengguna inovasi layanan, sebelum
adanya Gosoma, satker kesulitan untuk mengetahui progres SKPP yang diajukan serta tidak mendapat rentang
waktu yang pasti kapan SKPP akan selesai diproses. Selain itu, dari sisi petugas SKPP sendiri kendala yang
dialami sebelumnya adalah SKPP yang dikirim oleh satker sering kali terlambat diterima karena SKPP dikirim
melalui beberapa saluran berbeda yaitu di kotak masuk email, WhatsApp, hingga di folder sampah email. Setelah
Gosoma diimplementasikan, pengguna Gosoma merasa puas karena pelayanan yang jauh lebih cepat (SKPP
selesai dalam 6 jam), monitoring progres SKPP secara real time, dapat langsung mengetahui jika SKPP
dikembalikan, serta kemudahan akses untuk monitoring dan mendownload Surat Pengantar SKPP apabila telah
selesai diproses. Petugas SKPP sendiri juga dimudahkan untuk segera memeriksa dan memproses SKPP yang
masuk karena seluruh SKPP dari seluruh satker diakses hanya dengan satu wadah yaitu Gosoma, serta
kemudahan dalam melakukan monitoring terhadap SKPP mana saja yang masih memerlukan perbaikan, dan
juga seluruh SKPP yang masuk secara otomatis terdata berdasarkan waktu upload oleh satker.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi Gosoma masih signifikan dijalankan pada unit kerja saat ini karena membantu satker dalam prses
layanan penerbitan SKPP.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 159

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan

Go112.online Go112.online adalah sebuah situs web Inovasi ini masih dijalankan karena
yang memudahkan Satuan Kerja untuk mempermudah akses bagi pengguna
KPPN Tobelo mengakses seluruh laman web terkait layanan terhadap layanan KPPN, serta
pelayanan KPPN yang digunakan oleh menyediakan layanan satu atap secara
Deskripsi & Latar Belakang satker. daring.

Memudahkan Satuan Kerja untuk Go112.online Setelah Inovasi
mengakses seluruh laman web terkait
pelayanan KPPN. Go112.online adalah sebuah situs web
yang memudahkan Satuan Kerja untuk
Sebelum Inovasi mengakses seluruh laman web terkait
pelayanan KPPN yang digunakan oleh
sebelum adanya Go112.online satker satker
mengalami kesulitan dalam mengingat
situs/alamat web yang merupakan
layanan KPPN Tobelo dan Kementerian
Keuangan. Satker juga sering kali
meminta format dokumen yang digunakan
oleh satker terkait pelayanan KPPN.

Deskripsi Inovasi

Go112.online adalah sebuah situs web yang memudahkan Satuan Kerja untuk mengakses seluruh laman
web terkait pelayanan KPPN yang digunakan oleh satker yaitu Sakti, eSPM, Omspan, Hai DJPb, Sprint, e-
rekon&LK, MPN-G3, Satu DJA, dan DJP Online. Selain itu, di go112.online juga tersedia akses ke Gosoma,
Kusuri, Format Surat, dan beberapa Form untuk memudahkan monitoring yaitu Pendaftaran User Sakti,
Rekapitulasi Capaian Output, dan Digipay. Selain itu disediakan pula sarana kontak CSO berupa Whatsapp dan
KOPRA.

Latar Belakang

Inovasi Go112.online merupakan pengembangan dari aplikasi berbasis android yaitu Tobelo Mobile,
yang merupakan inovasi unggulan KPPN Tobelo saat meraih WBK. Kendala yang dihadapi oleh pengguna
aplikasi Tobelo Mobile adalah diperlukan download dan install terlebih dulu sebelum dapat menggunakan
aplikasinya, sehingga menjadi kurang praktis dan memerlukan ketersediaan memori pada device. Selain itu,
Tobelo Mobile hanya tersedia untuk pengguna android, sedangkan tidak semua pengguna layanan
menggunakan device berbasis android.

Penggunaan Inovasi

Go112.online adalah sebuah situs web yang memudahkan Satuan Kerja untuk mengakses seluruh laman
web terkait pelayanan KPPN yang digunakan oleh satker.

Sebelum Implementasi

Go112.online adalah sebuah situs web yang memudahkan Satuan Kerja untuk mengakses seluruh laman
web terkait pelayanan KPPN yang digunakan oleh satker.

Setelah Implementasi

Berdasarkan Survey Evaluasi Inovasi pada bulan Juni 2021 kepada pengguna inovasi layanan, sebelum
adanya Go112.online satker mengalami kesulitan dalam mengingat situs/alamat web yang merupakan layanan
KPPN Tobelo dan Kementerian Keuangan. Satker juga sering kali meminta
format dokumen yang digunakan oleh satker terkait pelayanan KPPN.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi ini masih dijalankan karena mempermudah
akses bagi pengguna layanan terhadap layanan KPPN, serta
menyediakan layanan satu atap secara daring.

160 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Aplikasi

Kusuri

KPPN Tobelo

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Layanan penerbitan Nota Konfirmasi Sarana upload Surat Permohonan Aplikasi ini masih dijalankan karena
Penerimaan secara daring. Konfirmasi Penerimaan melalui google Mempercepat proses pelayanan terkait
docs untuk memudahkan inventarisasi Konfirmasi Penerimaan, mempermudah
Sebelum Inovasi dimana satker juga bisa melakukan Satuan kerja dalam mengetahui
monitoring. pemrosesan permohonan konfirmasi yang
Pengiriman surat melalui email diterapkan dikirimkan, serta transparansi dalam
sejak pelayanan tatap muka pada KPPN Kusuri proses Konfirmasi Penerimaan.
Tobelo ditutup. Petugas Konfirmasi
Penerimaan mengalami kesulitan dalam Setelah Inovasi
memilah email dari penyetor karena
banyaknya email yang masuk. SeluruhPermohonan Konfirmasi yang
masuk secara otomatis terdata
berdasarkan waktu upload oleh satker.

Deskripsi Inovasi

Kusuri adalah layanan penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan secara daring dimana pengguna layanan
mengunggah permohonan, memonitoring status pemrosesan, serta mengunduh Nota Konfirmasi dalam satu
aplikasi. Standar dalam layanan ini adalah 55 menit untuk terbit Nota Konfirmasi sejak satker mengunggah data
dengan benar.

Latar Belakang

Inovasi Kusuri muncul karena adanya permasalahan dalam inventarisir Surat Permohonan Konfirmasi
Penerimaan yang dikirim oleh penyetor melalui email. Pengiriman surat melalui email diterapkan sejak
pelayanan tatap muka pada KPPN Tobelo ditutup. Petugas Konfirmasi Penerimaan mengalami kesulitan dalam
memilah email dari penyetor karena banyaknya email yang masuk.

Penggunaan Inovasi

sarana upload Surat Permohonan Konfirmasi Penerimaan melalui google docs untuk memudahkan
inventarisasi dimana satker juga bisa melakukan monitoring terhadap Permohonan Konfirmasi yang
diunggahnya pada menu monitoring. Di menu tersebut juga terdapat alasan penolakan apabila surat
permohonan tertolak, dan surat balasan dari KPPN apabila surat permohonan tersebut telah diproses menjadi
Nota Konfirmasi Penerimaan.

Sebelum Implementasi

Pengiriman surat melalui email diterapkan sejak pelayanan tatap muka pada KPPN Tobelo ditutup.
Petugas Konfirmasi Penerimaan mengalami kesulitan dalam memilah email dari penyetor karena banyaknya
email yang masuk.

Setelah Implementasi

Berdasarkan Survey Evaluasi Inovasi pada bulan Juni 2021 kepada pengguna inovasi layanan, sebelum
adanya Kusuri,satker kesulitan untuk mengetahui progres permohonankonfirmasi setoran yang diajukan, dan
tidak mengetahuisecara langsung jika Nota Konfirmasi Penerimaan sudah terbit,hingga satker tersebut
menerima Surat Penyampaian NotaKonfirmasi dari KPPN. Selain itu, dari sisi petugas Konfirmasisendiri
kendala yang dialami sebelumnya adalah SuratPermohonan Konfirmasi yang diajukan oleh satker sering
kaliterlambat diterima karena SKPP dikirim melalui beberapa aluran berbeda yaitu di kotak masuk email,
WhatsApp,hingga di folder sampah email.Setelah Kusuri diimplementasikan, pengguna Kusuri merasapuas
karena pelayanan yang jauh lebih cepat (Nota Konfirmasiselesai tidak lebih dari 55 menit), monitoring
pemrosesan notakonfirmasi dan jangka waktu penyelesaiannya secara realtime,monitoring kesalahan yang
terdapat pada suratpermohonan konfirmasi yang diajukan, serta kemudahanakses untuk monitoring dan
mendownload Nota KonfirmasiPenerimaan. Petugas Konfirmasi Penerimaan sendiri jugadimudahkan untuk
segera memeriksa dan memprosespermohonan konfirmasi yang masuk karena seluruhpermohonan dari
seluruh satker diakses hanya dengan satuwadah yaitu Kusuri, serta kemudahan dalam melakukanmonitoring
terhadap permohonan dan ADK Konfirmasi manasaja yang masih memerlukan perbaikan, dan juga
seluruhPermohonan Konfirmasi yang masuk secara otomatis terdata berdasarkan waktu upload oleh satker.

Keberlanjutan Inovasi

Aplikasi ini masih dijalankan karena Mempercepat proses pelayanan terkait Konfirmasi Penerimaan,
mempermudah Satuan kerja dalam mengetahui pemrosesan permohonan konfirmasi yang dikirimkan, serta
transparansi dalam proses Konfirmasi Penerimaan.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku Utara 161

Genderang Inovasi untuk Negeri

“You better change (kamu lebih baik berubah) atau kamu punah. “
~Sri Mulyani Indrawati~
Menteri Keuangan

Jembatan Merah Putih, Ambon, Maluku

Source: jejakpiknik.com

Kantor Wi7laInyoavahsi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Maluku

2019 - Aplikasi

Si-CEPOT (aplikasi revisi cepat, profesional,
otomatisasi, dan transparan)

Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Deskripsi & Latar Belakang Keberlanjutan Penggunaan

Memproses revisi dipa yang diajukan oleh Aplikasi ini memberikan manfaat yang • Satker mengajukan usulan revisi DIPA
satker baik yang disampaikan secara sangat besar sehingga dapat terus melalui aplikasi.
langsung maupun online. digunakan untuk menunjang pelayanan
revisi DIPA. • Pemrosesan pada aplikasi mengikuti
alur prosedur penyelesaian revisi DIPA
Si-CEPOT dimulai dari petugas front office, staf
middle office, kasi middle office, hingga
Sebelum Inovasi Setelah Inovasi kabid middle office.

• Dokumen penyelesaian revisi DIPA • Dokumen penyelesaian revisi DIPA • Dokumen penyelesaian proses revisi
dibuat secara manual. dapat dicetak secara otomatis dari DIPA, seperti: tanda terima berkas
aplikasi. usulan revisi, nota pertimbangan, dan
• Tidak terdapat informasi status surat pengesahan revisi DIPA dapat
penyelesaian revisi DIPA. • Informasi status penyelesaian revisi dicetak langsung dari aplikasi.
DIPA langsung kepada satker.
• Penatausahaan dokumen revisi DIPA • Terdapat notifikasi kepada satker di
secara fisik yang rentan rusak/hilang • Penatausahaan dokumen revisi DIPA setiap penyelesaian tahapan revisi
dan tidak praktis. secara elektronik sehingga lebih rapi, DIPA.
praktis dan aman.

Deskripsi Inovasi

Aplikasi yang digunakan untuk memproses revisi dipa yang diajukan oleh satker baik yang disampaikan
secara langsung maupun online. Aplikasi dijalankan dengan sistem ban berjalan sesuai alur penyelesaian revisi
DIPA yang dilengkapi dengan notifikasi kepada satker di setiap tahapannya.

Latar Belakang

proses revisi secara konvensional memiliki beberapa kelemahan yaitu: proses manual, tidak transparan,
waktu penyelesaian relaitf lebih lama, dan penyimpanan dokumen secara fisik yang kurang aman dan tidak
praktis penatausahaannya.

Penggunaan Inovasi

1. Satker mengajukan usulan revisi DIPA melalui aplikasi.
2. Pemrosesan pada aplikasi mengikuti alur prosedur penyelesaian revisi DIPA dimulai dari petugas front office,

staf middle office, kasi middle office, hingga kabid middle office.
3. Dokumen penyelesaian proses revisi DIPA, seperti: tanda terima berkas usulan revisi, nota pertimbangan,

dan surat pengesahan revisi DIPA dapat dicetak langsung dari aplikasi.
4. Terdapat notifikasi kepada satker di setiap penyelesaian tahapan revisi DIPA.

Sebelum Implementasi

1. Dokumen penyelesaian revisi DIPA dibuat secara manual.
2. Tidak terdapat informasi status penyelesaian revisi DIPA.
3. Penatausahaan dokumen revisi DIPA secara fisik yang rentan rusak/hilang dan tidak praktis.

Setelah Implementasi

1. Dokumen penyelesaian revisi DIPA dapat dicetak secara otomatis dari aplikasi.
2. Informasi status penyelesaian revisi DIPA langsung kepada satker.
3. Penatausahaan dokumen revisi DIPA secara elektronik sehingga lebih rapi, praktis dan aman.

Keberlanjutan Inovasi

Aplikasi ini memberikan manfaat yang sangat besar sehingga dapat terus digunakan untuk menunjang
pelayanan revisi DIPA. Aplikasi ini masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dari sisi penambahan
menu pelaporan dan pengolahan data revisi dipa, sehingga dari aplikasi ini dapat dihasilkan laporan yang
berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan terkait revisi dipa. Laporan laporan tersebut juga
berguna sebagai bahan analisis dalam rangka membuat kebijakan anggaran dibidang revisi dipa, sehingga pada
akhirnya dihasilkan pengelolaan anggaran yang lebih baik.

164 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Aplikasi

Si-RIDOL (aplikasi pengiriman dokumen online)

Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Mengirimkan dokumen oleh satuan kerja • Satker mengunggah softcopy dokumen Untuk pengembangan, aplikasi ini dapat
secara online. yang akan dikirim ke dalam aplikasi. ditambahkan menu laporan yang berguna
bagi pengambilan keputusan oleh
Sebelum Inovasi • Setelah dieksekusi dokumen akan manajemen terkait dokumen yang
terkirim secara otomatis ke KPPN. dikirimkan.
1. Durasi pengiriman dokumen dari satker
ke KPPN yang relatif lama. • Penyelesaian dokumen dapat dimonitor Setelah Inovasi
2. Tidak dimungkinkan dilakukan dari aplikasi.
pengecekan kebenaran dokumen oleh • Dokumen dapat disampaikan lebih
KPPN sebelum dokumen dikirimkan. • Terdapat notifikasi SMS kepada cepat dan praktis.
pengirim sebagai sarana komunikasi
KPPN dengan satker. • Dimungkinkan dilakukan pengecekan
kebenaran dokumen oleh petugas
Si-RIDOL KPPN sebelum dokumen fisik
dikirimkan.

• Terdapat monitoring penyelesaian
dokumen yang dikirimkan.

Deskripsi Inovasi

Si-RiDOL merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen oleh satuan kerja secara
online. Dokumen yang dikirimkan merupakan dokumen digital baik berupa ADK maupun dokumen PDF.
Aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan sebagai sarana pengiriman dokumen saja, namun dapat digunakan
sebagai sarana untuk monitoring penyelesaian dokumen yang dikirimkan oleh satuan kerja. Tidak hanya sebatas
itu, aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi berupa notifikasi maupun pengiriman pesan
singkat berupa sms karena aplikasi ini juga menggunakan SMS-API (SMS Application Programming Interface)
sebagai media komunikasi antara pihak KPPN dengan satuan kerja

Latar Belakang

Penyampaian dokumen secara fisik yang cepat untuk penyelesaian tugas memiliki hambatan tersendiri di
wilayah Provinsi Maluku yang secara geografis berbentuk kepulauan, sehingga diperlukan sarana/media untuk
mengatasi hambatan tersebut.

Penggunaan Inovasi

1. Satker mengunggah softcopy dokumen yang akan dikirim ke dalam aplikasi.
2. Setelah dieksekusi dokumen akan terkirim secara otomatis ke KPPN.
3. Penyelesaian dokumen dapat dimonitor dari aplikasi.
4. Terdapat notifikasi SMS kepada pengirim sebagai sarana komunikasi KPPN dengan satker.

Sebelum Implementasi

1. Durasi pengiriman dokumen dari satker ke KPPN yang relatif lama.
2. Tidak dimungkinkan dilakukan pengecekan kebenaran dokumen oleh KPPN sebelum dokumen dikirimkan.

Setelah Implementasi

1. Dokumen dapat disampaikan lebih cepat dan praktis.
2. Dimungkinkan dilakukan pengecekan kebenaran dokumen oleh petugas KPPN sebelum dokumen fisik

dikirimkan.
3. Terdapat monitoring penyelesaian dokumen yang dikirimkan.

Keberlanjutan Inovasi

Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam pengiriman dokumen khususnya untuk wilayah yang memiliki
kondisi geografis yang tidak mendukung penyampaian dokumen secara cepat sehingga dapat terus digunakan.
Untuk pengembangan, aplikasi ini dapat ditambahkan menu laporan yang berguna bagi pengambilan keputusan
oleh manajemen terkait dokumen yang dikirimkan.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku 165

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Aplikasi

Si-PIKRI (aplikasi pengukuran indikator kinerja
harian pegawai)

Kanwil DJPb Provinsi Maluku

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan • Masing-masing pegawai menginput Aplikasi ini dapat terus digunakan untuk
monitoring aktivitas penyelesaian tugas aktivitas penyelesaian tugas yang meningkatkan kinerja pegawai, namun
pegawai/staf Kanwil DJPb Prov. Maluku diberikan oleh atasan langsung. masih perlu dilakukan perbaikan-
setiap hari perbaikan terutama dari sisi penambahan
• Atasan langsung melakukan evaluasi menu pelaporan dan pengolahan kinerja
Sebelum Inovasi terhadap laporan penyelesaian tugas lainnya.
yang diinput di aplikasi.
• 1. Tidak tersedia alat yang secara Setelah Inovasi
khusus digunakan untuk memantau dan • Atasan langsung memberikan penilaian
mengevaluasi kinerja pegawai secara atas penyelesaian tugas bawahan. • 1. Penilaian kinerja secara lebih obyektif
harian. dapat dilakukan dengan penilaian
• Aplikasi secara otomatis akan merekap melalui aplikasi ini.
• 2. Pemantauan kinerja pegawai oleh nilai kinerja per seksi, per bagian/
atasan langsung yang dilakukan secara bidang, hingga per kantor wilayah. • 2. Evaluasi dan penilaian kinerja yang
harian tidak terdokumentasi dan dilakukan dapat didokumentasikan
evaluasinya tidak dapat diukur karena Si-PIKRI dengan baik.
dilakukan secara non kuantitatif.

Deskripsi Inovasi

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring aktivitas penyelesaian tugas pegawai/staf Kanwil
DJPb Prov. Maluku setiap hari. Aplikasi ini juga menjadi sarana evaluasi/penilaian bagi atasan langsung atas
kinerja bawahan, sekaligus dapat menyajikan informasi kinerja seluruh pegawai hasil penilaian atasan langsung
masing-masing

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kanwil DitjenPerbendaharaan harus didukung oleh
pegawai/staf yang berkinerja baik. Pengukuran kinerja ini haruslah didukung dengan data kuantitatif dan
output yang tepat, agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat terkait kinerja pegawai/staf. Pengukuran
kinerja yang tepat juga berguna dalam memotivasi pegawai untuk lebih maksimal dalam bekerja. Terkait hal
tersebut perlu dibuatkan suatu alat (tools) untuk melakukan pengukuran kinerja harian secara tepat yang
nantinya direkap per bulan dan pada akhirnya dihasilkan kinerja output tingkat kantor yang berasal dari kinerja
dari masing-masing pegawai/staf. Pengukuran kinerja pegawai juga diperlukan sebagai bahan evaluasi atasan
langsung dalam memberikan penugasan sehingga dihasilkan keseimbangan kerja yang akan meningkatkan
kinerja pegawai yang bersangkutan.

Penggunaan Inovasi

1. Masing-masing pegawai menginput aktivitas penyelesaian tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
2. Atasan langsung melakukan evaluasi terhadap laporan penyelesaian tugas yang diinput di aplikasi.
3. Atasan langsung memberikan penilaian atas penyelesaian tugas bawahan.
4. Aplikasi secara otomatis akan merekap nilai kinerja per seksi, per bagian/bidang, hingga per kantor wilayah.

Sebelum Implementasi

1. Tidak tersedia alat yang secara khusus digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai secara
harian.

2. Pemantauan kinerja pegawai oleh atasan langsung yang dilakukan secara harian tidak terdokumentasi dan
evaluasinya tidak dapat diukur karena dilakukan secara non kuantitatif.

Setelah Implementasi

1. Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai secara harian telah difasilitasi oleh aplikasi ini masih perlu dilakukan
perbaikan-perbaikan terutama dari sisi penambahan menu pelaporan dan pengolahan kinerja lainnya,
sehingga dari aplikasi ini dapat dihasilkan laporan yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan
keputusan terkait pengelolaan kinerja pegawai. Laporan-laporan tersebut juga berguna sebagai bahan
analisis dalam rangka membuat kebijakan pengembangan dan motivasi pegawai.Sehingga pada akhirnya
dihasilkan pengelolaan kinerja pegawai yang lebih baik, objektif dan transparan.

2. Penilaian kinerja secara lebih obyektif dapat dilakukan dengan penilaian melalui aplikasi ini.
3. Evaluasi dan penilaian kinerja yang dilakukan dapat didokumentasikan dengan baik.

166 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku

Genderang Inovasi untuk Negeri

Keberlanjutan Inovasi

Aplikasi ini dapat terus digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai, namun masih perlu dilakukan
perbaikan-perbaikan terutama dari sisi penambahan menu pelaporan dan pengolahan kinerja lainnya, sehingga
dari aplikasi ini dapat dihasilkan laporan yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan
terkait pengelolaan kinerja pegawai. Laporan-laporan tersebut juga berguna sebagai bahan analisis dalam
rangka membuat kebijakan pengembangan dan motivasi. Sehingga pada akhirnya dihasilkan pengelolaan
kinerja pegawai yang lebih baik, objektif dan transparan.

2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan

SIMPEL Seksi penerapan inovasi ini, SPM yang Melalui perbaikan dan penyempurnaan
mengalami kesalahan pada dokumen serta peningkatan sinergi baik internal
KPPN Ambon pendukungnya tidak serta merta langsung maupun eksternal inovasi ini terus
ditolak, namun diubah statusnya menjadi berlanjut.
Deskripsi & Latar Belakang pending oleh petugas front office,
dikomunikasikan dengan satker terkait Setelah Inovasi
Memberikan pedoman yang jelas dalam oleh petugas CSO, dan dilakukan tindak
pelaksanaan kebijakan SPM ADK lanjutnya dengan segera oleh satker persentase penolakan manual SPM pada
Pending dan sekaligus sebagai landasan terkait. KPPN Ambon sampai dengan tanggal 12
hukum dalam penerapannya. November 2021 adalah sebesar 15%.
SIMPEL Seksi
Sebelum Inovasi

Sebelum penerapan secara resmi
kebijakan SPM ADK Pending, KPPN
Ambon telah melakukan ujicoba kebijakan
tersebut dalam kurun waktu 2 bulan
terhitung mulai tanggal 1 Februari s.d. 31
Maret 2021.

Deskripsi Inovasi

Dalam rangka menekan jumlah penolakan manual atas SPM yang diajukan oleh Satker melalui e-SPM
dan sekaligus sebagai salah satu bentuk inovasi, KPPN Ambon telah menerapkan secara resmi kebijakan terkait
SPM ADK Pending. Kebijakan SPM ADK Pending pada KPPN Ambon diberi nama “SIMPEL Seksi”, dengan
maksud kepanjangannya yaitu Sinergi Intensif Mengawal Perbaikan E-SPM Lintas Seksi. Untuk memberikan
pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan SPM ADK Pending dan sekaligus sebagai landasan hukum
dalam penerapannya, kebijakan terkait SPM ADK Pending tersebut telah dituangkan dalam SOP internal KPPN
Ambon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Ambon Nomor KEP-27/WPB.32/KP.01/2021
tanggal 1 April 2021.

Dengan adanya inovasi kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi, sinergi dan koordinasi
antar petugas Seksi Pencairan Dana, CSO KPPN, dan Satker mitra kerja KPPN Ambon dapat dilaksanakan
dengan baik. Pelaksanaan kebijakan SPM ADK Pending akan melibatkan Seksi Pencairan Dana dan Seksi MSKI/
CSO serta Subbag Umum sebagai supporting unit. Selain sebagai pelaksana kebijakan, Seksi Pencairan Dana juga
sebagai inisiator sekaligus bertindak sebagai koordinator atas pelaksanaan SIMPEL Seksi tersebut. Dalam
penerapan kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi, kesalahan atau kekurangan dokumen pendukung yang
dapat diperbaiki tanpa mengubah ADK beserta cetakan SPM-nya dapat dilakukan pending dan dilakukan tindak
lanjutnya dengan segera. Dengan demikian, satker tidak perlu melakukan proses pembuatan dan pengajuan
SPM dari awal, melainkan cukup melakukan upload ulang dokumen pendukung yang sudah dilakukan
perbaikan.

Sejak penerapan kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi mulai tanggal 1 April 2021 s.d. 12
November 2021 persentase penolakan manual SPM pada KPPN Ambon sebesar 15%. Rata-rata tingkat
penolakan manual SPM pada periode setelah penerapan kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi ini jauh
lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum penerapan inovasi kebijakan dimaksud (Desember 2020 s.d.
Januari 2021) sebesar 37%.

Latar Belakang

Sebelum penerapan inovasi ini, setiap SPM yang diajukan oleh satker langsung ditolak oleh petugas front
office jika terdapat kesalahan/kekurangan dokumen pendukung tanpa melihat jenis kesalahannya dapat
diperbaiki atau tidak dengan tanpa mengubah ADK beserta cetakan SPM-nya, sehingga persentase penolakan
manual SPM pada KPPN Ambon sangat tinggi. Melihat kondisi tersebut, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN
Ambon menginisiasi gagasan/inovasi yang ditujukan untuk menurunkan tingkat penolakan manual SPM pada
KPPN Ambon. Ide/inovasi yang dirancang tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPPN
Ambon dan mulai diterapkan secara resmi sejak tanggal 1 April 2021.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku 167

Genderang Inovasi untuk Negeri

Sejak penerapan inovasi ini, SPM yang mengalami kesalahan pada dokumen pendukungnya tidak serta
merta langsung ditolak, namun diubah statusnya menjadi pending oleh petugas front office, dikomunikasikan
dengan satker terkait oleh petugas CSO, dan dilakukan tindak lanjutnya dengan segera oleh satker terkait.
Dengan demikian, satker tidak perlu melakukan proses pembuatan dan pengajuan SPM dari awal, melainkan
cukup melakukan perbaikan dokumen pendukung SPM yang mengalami kesalahan dan melakukan upload ulang
atas dokumen pendukung yang sudah dilakukan perbaikan tersebut.

Penggunaan Inovasi

Pelaksanaan kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi mengikuti tahapan dan ketentuan sebagai
berikut:
1. Petugas FO Konversi melakukan verifikasi SPM dan dokumen pendukungnya serta ADK SPM yang

disampaikan oleh Satker melalui e-SPM.
2. Dalam hal ditemukan kesahalan yang dapat diperbaiki oleh Satker tanpa mengubah SPM, Petugas FO

Konversi memberikan status ADK Pending atas SPM terkait pada aplikasi e-SPM.
3. Petugas FO Konversi melakukan pengisian data ADK Pending pada link google forms meliputi kode satker,

tanggal upload, nomor SPM, dan nama Petugas FO Konversi.
4. Pada setiap maksimal 1 jam, Petugas CSO membuka link google spreadsheet dan memastikan ada tidaknya

status ADK Pending.
5. Dalam hal terdapat ADK Pending yang belum ditindaklanjuti, Petugas CSO segera membuka aplikasi e-SPM

dan menganalisis permasalahan atas SPM yang berstatus ADK Pending.
6. Dalam hal alasan ADK Pending yang disampaikan Petugas FO Konversi pada aplikasi e-SPM masih kurang

jelas, petugas CSO menghubungi petugas FO Konversi untuk meminta konfirmasi.
7. Petugas CSO menghubungi Satker yang SPM nya berstatus ADK Pending. Komunikasi antara Petugas CSO

dengan Satker dilakukan melalui sarana paling cepat dan efektif antara lain melalui chat Whatsapp dan/atau
telepon.
8. Petugas CSO mengupdate link google spreadsheet dengan mengisikan nama Petugas CSO yang telah
menghubungi Satker dan memberikan update Status 1 di baris terkait pada link google spreadsheet sebagai
tanda bahwa permasalahan ADK Pending telah disampaikan ke Satker.
9. Satker segera memperbaiki dokumen pendukung SPM yang salah dan selanjutnya mengupload ulang
dokumen yang sudah benar pada aplikasi e-SPM. Perbaikan atas dokumen SPM ADK Pending dilakukan
paling lambat satu hari kerja setelah adanya pemberitahuan dari Petugas CSO KPPN.
10. Petugas CSO mengupdate status link google spreadsheet dengan memberikan Status 2 di baris terkait
sebagai tanda bahwa Satker telah melakukan upload ulang dokumen perbaikan ADK Pending.
11. Petugas FO Konversi memeriksa dokumen hasil perbaikan oleh Satker dan melakukan proses konversi ulang
atas SPM ADK Pending.
12. Dalam hal SPM ADK Pending berhasil dikonversi ulang, Petugas FO Konversi mengupdate status link google
spreadsheet dengan memberikan Status 3 di baris terkait sebagai tanda bahwa SPM ADK Pending telah
berhasil dikonversi dan siap untuk dilanjutkan pada proses validasi, reviu, dan approval.
13. Pada setiap sore hari menjelang akhir jam kerja, Kepala Seksi PD memonitor dan memastikan bahwa
mekanisme ADK Pending telah dijalankan oleh masing-masing Petugas terkait.
14. Dalam hal berdasarkan hasil monitoring ditemukan masih terdapat SPM ADK Pending yang belum
ditindaklanjuti oleh Petugas CSO maupun FO Konversi, Kepala Seksi PD memberi tahu/mengingatkan
petugas terkait untuk segera menindaklanjuti SPM ADK Pending.
15. Pada hari berikutnya paling lambat pukul 11.00 WIT Petugas CSO KPPN memonitor tindak lanjut upload
ulang perbaikan SPM ADK Pending oleh Satker melalui e-SPM.
16. Dalam hal berdasarkan monitoring satker belum melakukan upload ulang atas perbaikan SPM ADK Pending,
Petugas CSO kembali menghubungi Satker terkait dan mengingatkan untuk segera mengupload perbaikan
SPM ADK Pending.
17. Atas perbaikan SPM ADK Pending yang sudah diupload ulang oleh Satker, Petugas FO Konversi, FO
Validator, dan MO Reviewer memroses SPM tersebut pada kesempatan pertama.
18. Dalam hal Satker belum mengupload ulang perbaikan SPM ADK Pending sampai dengan pukul 15.00 WIT
pada hari yang sama setelah Petugas CSO menghubungi Satker untuk kedua kalinya, Petugas FO Konversi
mengupdate status e-SPM menjadi Ditolak Manual, dan mengupdate link google spreadsheet dengan
memberikan Status 4 di baris terkait sebagai tanda bahwa SPM ADK Pending ditolak karena Satker tidak
menyampaikan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
19. Subbagian Umum KPPN memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan kebijakan ADK Pending,
berupa penyediaan saluran komunikasi yang efektif, pemberian bantuan pulsa bagi petugas CSO, dan/atau
dukungan operasional lainnya.

Sebelum Implementasi

Sebelum penerapan secara resmi kebijakan SPM ADK Pending, KPPN Ambon telah melakukan ujicoba
kebijakan tersebut dalam kurun waktu 2 bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari s.d. 31 Maret 2021. Ujicoba
kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menurunkan persentase penolakan manual
atas SPM Satker yang telah diajukan melalui e-SPM. Data penurunan penolakan manual dimaksud dapat
disajikan dalam tabel sebagai berikut:

168 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku

Genderang Inovasi untuk Negeri

Data/Periode Sebelum ADK Uji Coba ADK Pending
Penolakan Manual Pending
Januari Februari Maret
Desember 2020 2021 2021 2021
533 722 597
2,265

Total SPM Masuk 5,751 1,626 3,072 3,404

% Penolakan Manual 39.4% 32.8% 23.5% 17.5%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat penolakan manual SPM sebelum
pelaksanaan uji coba kebijakan ADK Pending SIMPEL Seksi sebesar 37,9%. Selanjutnya, pada masa ujicoba
SIMPEL Seksi terhitung mulai bulan Februari hingga Maret 2021, rata-rata tingkat penolakan manual SPM
KPPN Ambon dapat turun menjadi 20,4%.

Setelah Implementasi

Sejak penerapan SOP SPM ADK Pending secara resmi mulai tanggal 1 April 2021, rata-rata persentase
penolakan manual SPM pada KPPN Ambon sampai dengan tanggal 12 November 2021 adalah sebesar 15%.
Penolakan manual atas SPM tersebut antara lain disebabkan:

1. SPM belum diinject PIN oleh PPSPM.
2. PIN PPSPM yang diinput masih terdapat kesalahan.
3. Tanda tangan PPSPM pada SPM berbeda dengan spesimen yang terdapat pada KPPN.
4. Terdapat perbedaan antara SPM dengan ADK-nya.
5. Dokumen pendukung SPM tidak dapat dibuka (corrupt/error).
6. SPM yang diajukan satker belum lolos verifikasi/pengujian substantif.

Data penolakan manual SPM pada periode penerapan inovasi SIMPEL Seksi dapat disajikan dalam tabel
sebagai berikut:

Data/Periode Penolakan Total SPM % Penolakan
April 2021 Manual Masuk Manual
Mei 2021 654
Juni 2021 3,689 18%
Juli 2021
Agustus 2021 562 3,561 16%
September 2021
Oktober 2021 531 3,683 14%
s.d. 12 November 2021
556 3,32 17%

640 3,569 18%

485 3,661 13%

545 3,928 14%

292 2,466 12%
4,265
Total 27,877 15%

Penerapan inovasi SPM ADK Pending SIMPEL Seksi dinilai efektif dalam menurunkan tingkat penolakan
manual SPM pada KPPN Ambon. Efektifitas implementasi SOP SPM ADK Pending SIMPEL Seksi dapat dilihat
dari total SPM yang seharusnya tertolak manual namun statusnya menjadi berhasil konversi setelah
diterapkannya inovasi SPM ADK Pending.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa jika tidak ada penerapan inovasi SIMPEL Seksi maka total
SPM yang akan ditolak manual oleh petugas front office pada periode 1 April 2021 s.d. 12 November 2021
sebanyak 2.335. Namun demikian, dengan penerapan SIMPEL Seksi, total SPM yang ditolak manual hanya
sebanyak 508, dan sisanya dapat dikonversi dan diproses lebih lanjut. Penerapan SIMPEL Seksi akan berjalan
lebih efektif jika satker mitra kerja lebih akurat dan teliti dalam mengajukan SPM, sehingga tidak ada SPM yang
diajukan tanpa diinject PIN PPSPM atau PIN PPSPM yang dimasukkan salah.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi SOP SPM ADK Pending telah diterapkan dan akan digunakan selama pengajuan SPM satker
dilakukan melalui aplikasi e-SPM yang menyediakan fitur ADK Pending. Sehubungan dengan roll out/
implementasi aplikasi SAKTI pada tahun 2022, inovasi SPM ADK Pending SIMPEL Seksi dapat diteruskan jika
terdapat penambahan fitur yang mendukung pelaksanaan SPM ADK Pending pada aplikasi SAKTI.

Melalui perbaikan dan penyempurnaan inovasi kebijakan SPM ADK Pending SIMPEL Seksi dengan
usulan penambahan fitur-fitur pada aplikasi SAKTI serta peningkatan sinergi baik internal maupun eksternal,
diharapkan tingkat penolakan manual SPM yang diajukan oleh satker mitra kerja KPPN Ambon dapat
berangsur-angsur turun hingga di bawah angka 10%.

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku 169

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Non Aplikasi

Beta Tamu (Berkonsultasi Tanpa Tatap Muka)

KPPN Mashohi

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Konsultasi layanan melalui media Mitra Kerja/Satker mengajukan kepada Inovasi ini tetap dapat berlangsung
komunikasi virtual, yaitu zoom meeting. CSO KPPN untuk melakukan layanan walaupun pandemi sudah selesai, karena
konsultasi online baik mengenai peraturan dengan adanya layanan berkonsultasi
atau aplikasi satuan kerja tanpa tatap muka ini akan meingkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan konsultasi dan layanan di
KPPN.

Sebelum Inovasi Beta Tamu Setelah Inovasi

karena pandemi maka layanan tersebut Satker dapat tetap terlayani dengan baik
tidak bisa dilaksanakan. apabila ada permasalahan terkait dengan
regulasi pelaksanaan APBN maupun
terkait aplikasi-aplikasi dalam mendukung
pelaksanaan pelaksanaan APBN.

Deskripsi Inovasi

Konsultasi layanan melalui media komunikasi virtual, yaitu zoom meeting.

Latar Belakang

Timbulnya pandemi wabah virus corona yang melanda dunia dan juga Indonesia menghrauskan Ditjen
Perbendaharaan menyesuaikan layanan kepada mitra kerja dan stakeholder dengan sistem online, salah satunya
adalah layanan konsultasi mengenai mekanisme pelaksanaan APBN baik terkait regulasi maupun aplikasi.

Penggunaan Inovasi

Mitra Kerja/Satker mengajukan kepada CSO KPPN untuk melakukan layanan konsultasi online baik
mengenai peraturan atau aplikasi satuan kerja. CSO kemudian memfasilitasi layanan konsultasi tersebut
melalui media komunikasi online zoom meeting untuk membantu penyelesaian permasalahan di Satuan Kerja.

Sebelum Implementasi

Kondisi pandemi dimana untuk menghindari penyebaran virus corona mengharuskan KPPN untuk tetap
melakukan dan memberikan layanan kepada mitra kerja/stake holder. Namun karena pandemi maka layanan
tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Setelah Implementasi

Satker dapat tetap terlayani dengan baik apabila ada permasalahan terkait dengan regulasi pelaksanaan
APBN maupun terkait aplikasi-aplikasi dalam mendukung pelaksanaan pelaksanaan APBN.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi ini tetap dapat berlangsung walaupun pandemi sudah selesai, karena
dengan adanya layanan berkonsultasi tanpa tatap muka ini akan meingkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan konsultasi dan layanan di KPPN.

170 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan

KringKei84 Satuan kerja dapat mengakses laman Inovasi ini masih signifikan dijalankan
KringKei84 untuk mengakses layanan pada unit kerja hingga saat ini karena
KPPN Tual konsultasi seperti FaQ dan mengajukan membantu CSO untuk memberikan
konsultasi secara daring karena layanan konsultasi kepada Satuan Kerja.
Deskripsi & Latar Belakang keterbatasan tatap muka.

Sentra layanan informasi berbasis laman
web untuk memudahkan satuan kerja
mengakses layanan konsultasi, peraturan,
blangko, FaQ dan video tutorial.

Sebelum Inovasi KringKei84 Setelah Inovasi

Belum ada laman informasi yang Kondisi/Dampak setelah implementasi
membahas secara teknis mengenai adalah hilangnya keterbatasan layanan
peraturan, kendala aplikasi dan video konsultasi atau troubleshooting aplikasi
tutorial. yang memudahkan satuan kerja tidak
harus datang ke KPPN.

Deskripsi Inovasi

KringKei84 adalah sentra layanan informasi berbasis laman web untuk memudahkan satuan kerja
mengakses layanan konsultasi, peraturan, blangko, FaQ dan video tutorial.

Latar Belakang

Dibutuhkan layanan informasi secara resmi yang cepat dalam kondisi pandemi karena keterbatasan tatap
muka. Bukan hanya dikarenakan pandemi, KPPN Tual juga memiliki 3 wilayah kota/kabupaten yang dihadapi.
Salah satunya adalah Kab. Kepulauan Aru yang hanya dapat diakses/dikunjungi melalui pesawat (harus transit
Ambon) dan kapal (perjalanan 8-10 jam) yang jadwalnya tidak ada setiap hari.

Penggunaan Inovasi

Satuan kerja dapat mengakses laman KringKei84 untuk mengakses layanan konsultasi seperti FaQ dan
mengajukan konsultasi secara daring karena keterbatasan tatap muka. Pada laman tersebut satker juga dapat
mengakses FaQ untuk Informasi yang sering ditanyakan dan menjadi masalah di Satker untuk memudahkan
satker menemukan solusi atas kendala yang dihadapi. Satker juga dapat mengakses video-video tutorial untuk
membantu satker yang mengalami kendala pada proses bisnis aplikasi.

Apabila Satker mengajukan laynaan konsultasi secara daring melalui formulir pada laman web tersebut,
nanti operator akan mengecek permasalahan dan memvalidasi pertanyaan. Apabila pertanyaan dapat dijawab
secara tertulis, maka akan langsung disampaikan ke WA/SMS ke nomor HP yang diinput. Apabila membutuhkan
asistensi untuk kendala teknis, operator akan memberikan tautan untuk akses ID Zoom agar dapat dilakukan
remote access atau pendampingan untuk menyelesaikan kendala teknis.

Sebelum Implementasi

Kondisi sebelumnya belum ada laman informasi yang membahas secara teknis mengenai peraturan,
kendala aplikasi dan video tutorial. Layanan konsultasi untuk perbaikan aplikasi maupun proses bisnis aplikasi
juga masih mewajibkan kehadiran pengguna dengan membawa laptop yang sudah terinstall aplikasi tersebut.

Setelah Implementasi

Kondisi/Dampak setelah implementasi adalah hilangnya keterbatasan layanan konsultasi atau
troubleshooting aplikasi yang memudahkan satuan kerja tidak harus datang ke KPPN dengan membawa
laptopnya, dan memudahkan satker luar pulau untuk bertanya teknis aplikasi.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi ini masih signifikan dijalankan pada unit kerja hingga saat ini karena membantu CSO untuk
memberikan layanan konsultasi kepada Satuan Kerja

Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku 171

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Non Aplikasi

KPPN Tual Online

KPPN Tual

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Merupakan pengembangan KPPN Tual Pengguna hanya tinggal mengakses Akan dikembangakan lebih lanjut dengan
Online versi Android yang diintegrasikan website resmi KPPN Tual lalu memilih penambahan fitur-fitur baru seperti contoh
kedalam website resmi KPPN Tual. KPPN Tual Online yang sudah format persuratan, buku saku, juknis apk
terpampang di menu/ dashboard utama sakti dll yang tujuannya agar memberikan
website. kemudahan serta pelayanan yang lebih
optimal kepada stakeholder.

Sebelum Inovasi KPPN Tual Online Setelah Inovasi

Sebelum diimplementasikan inovasi Peningkatan viewers website resmi
tersebut, kunjungan terhadap website kantor, kemudahan akses dan user
resmi stuck dan akses ke kppn tual friendly tanpa perlu mendownload di
mobile pun telah habis masa berlaku di playstore sehingga untuk pengguna ios
playstore. pun dapat mengakses inovasi tersebut.

Deskripsi Inovasi

Merupakan pengembangan KPPN Tual Online versi Android yang diintegrasikan kedalam website resmi
KPPN Tual.

Latar Belakang

Sebagai pilihan alternatif untuk stakeholders dan untuk meningkatkan kunjungan viewer website resmi
KPPN Tual selain itu untuk menggantikan secara bertahap KPPN Tual Apk android yang telah habis masa
berbayar oleh pengembang sebelumnya.

Penggunaan Inovasi

Pengguna hanya tinggal menga~khseaslawmeabnsiitneirseesnmgiaKjaPdPiNkoTsuonalglkaalunm~ emilih KPPN Tual Online yang sudah
terpampang di menu/ dashboard utama website.

Sebelum Implementasi

Sebelum diimplementasikan inovasi tersebut, kunjungan terhadap website resmi stuck dan akses ke
kppn tual mobile pun telah habis masa berlaku di playstore.

Setelah Implementasi

Peningkatan viewers website resmi kantor, kemudahan akses dan user friendly tanpa perlu
mendownload di playstore sehingga untuk pengguna ios pun dapat mengakses inovasi tersebut disamping itu
tidak memerlukan biaya pengembangan sehingga tidak membebankan anggaran kantor.

Keberlanjutan Inovasi

Akan dikembangakan lebih lanjut dengan penambahan fitur-fitur baru seperti contoh format persuratan,
buku saku, juknis apk sakti dll yang tujuannya agar memberikan kemudahan serta pelayanan yang lebih optimal
kepada stakeholder.

172 Kanwil DJ Pb Provinsi Maluku

Genderang Inovasi untuk Negeri

~ halaman ini sengaja dikosongkan ~

173

Genderang Inovasi untuk Negeri

“Terkadang ketika Anda berinovasi, Anda membuat kesalahan. Cara
terbaik adalah mengakuinya segera, dan melanjutkan
meningkatkan inovasi lainnya.
~Steve Jobs~
CEO Apple dan Pebisnis

Wajag island, Raja Ampat, Papua Barat

Source: id.wikipedia.org

Kantor W1i8laInyoavahsi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Papua Barat

2021 - Non Aplikasi Penggunaan Keberlanjutan

KLINIK IKPA satuan kerja mengajukan permintaan Mengingat belum adanya tools yang di
kepada KPPN Manokwari untuk sediakan oleh kantor pusat DJPB untuk
KPPN Manokwari menyelenggarakan Klinik IKPA menindaklanjuti satuan kerja yang
berdasarkan kebutuhan satuan kerja. memiliki nilai IKPA kurang baik, maka
Deskripsi & Latar Belakang Satuan kerja yang berminat mengikuti diperkirakan inovasi KLINIK IKPA ini akan
Klinik IKPA dapat mengajukan terus digunakan.
Pelaksanaan FGD dengan satuan kerja permohonan melalui tautan http://bit.ly/
agar lebih sadar atas peraturan terkait Trainingkppnmkw
pelaksanaan APBN yang terjadi saat in

Sebelum Inovasi KLINIK IKPA Setelah Inovasi

Sebelum adanya inovasi KLINIK IKPA, nilai IKPA KPPN Manokwari selalu
nilai IKPA KPPN MANOKWARI berada meningkat pada triwulan III, nilai IKPA
pada kategori cukup, yaitu dengan nilai tahun 2021 yaitu 91.93.
84.26.

Deskripsi Inovasi

Hal yang akan ditingkatkan dari inovasi ini adalah nilai IKPA satuan kerja. Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran yang selanjutnya disebut IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku
BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi
kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan
kepatuhan terhadap regulasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di
wilayah pembayaran KPPN Manokwari perlu diberikan sosialisasi lebih lanjut khususnya terhadap satuan kerja
yang memiliki nilai IKPA kurang baik atau dibawah standar. Penerima manfaat dari layanan KLINIK IKPA ini
adalah satuan kerja mitra KPPN Manokwari. Melalui KLINIK IKPA, diharapkan satuan kerja lebih dapat peduli
terhadap aturan pelaksanaan APBN yang berlaku saat ini. KLINIK IKPA ditatausahakan oleh seksi MSKI sebagai
Unit In Charge pelaksanaan edukasi terhadap satuan kerja. Keunggulan dari inovasi adalah memungkinkan
satuan kerja untuk lebih sadar atas peraturan terkait pelaksanaan APBN yang terjadi saat ini. Klinik IKPA juga
memberikan pemahaman atas kewajiban satuan kerja dan langkah-langkah untuk meningkatkan IKPA-nya,
sehingga tercipta sinergi dan peningkatan kinerja antara KPPN Manokwari dengan satker mitra kerjanya.

Latar Belakang

Ide dasar dari inovasi ini adalah pelaksanaan FGD secara marathon pada triwulan III tahun 2020 dimana
sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo APBN harus menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan
komunikasi intensif antara KPPN dan Satker mitra kerja realisasi dapat ditingkatkan dari 29% menjadi 60%.
Klinik IKPA adalah inovasi yang diperuntukkan kepada satker mandatory yaitu satker yang mempunyai nilai
IKPA dibawah target nasional atau berdasarkan atas inisiatif satker yang ingin meningkatkan nilai IKPA-nya.

Dalam klinik IKPA, 13 indikator IKPA yang belum mempunyai nilai maksimal akan dibahas oleh tim
KPPN dan tim Satker melalui mekanisme FGD atau one on one meeting. Dalam kegiatan tersebut akan dibahas
permasalahan yang dihadapi dan juga alternatif pemecahan permasalahannya.

Salah urus dana APBN tidak selalu didominasi oleh niat jahat, tapi bisa juga karena ketidaksiapan serta
kekurangfahaman para pengelola anggaran. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang tata kelola
APBN terutama bagi Satuan Kerja (Satker) yang mendapat amanah untuk mengelola dana APBN yang tertuang
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Penggunaan Inovasi

Inovasi KLINIK IKPA pertama dimulai pada tahun 2021. Klinik IKPA dilaksanakan jika berdasarkan
Profiling Kinerja Satker (PESAT) yang disusun oleh KPPN Manokwari terdapat satuan kerja yang belum
maksimal dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan nilai IKPA. Berdasarkan Profil tersebut, KPPN akan
mengundang satuan kerja untuk membahas tentang strategi pencapaian nilai IKPA yang optimal.

Selain berdasarkan hasil Profiling Kinerja Satker (PESAT), satuan kerja juga dapat mengajukan
permintaan kepada KPPN Manokwari untuk menyelenggarakan Klinik IKPA berdasarkan kebutuhan satuan
kerja. Satuan kerja yang berminat mengikuti Klinik IKPA dapat mengajukan permohonan melalui tautan http:/
/bit.ly/Trainingkppnmkw. Setelah satuan kerja melakukan pendaftaran pada link tersebut, maka KPPN
Manokwari akan menindaklanjutinya dengan mengundang satker mengikuti klinik IKPA.

176 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

Sebelum Implementasi

Sebelum adanya inovasi KLINIK IKPA, nilai IKPA KPPN MANOKWARI berada pada kategori cukup, yaitu
dengan nilai 84.26. Kondisi seperti ini dikarenakan beberapa indikator seperti KESALAHAN SPM,
PENYERAPAN ANGGARAN, PENGELOLAAN UP DAN TUP, DATA KONTRAK, dan DEVIASI HALAMAN III
DIPA berada pada nilai dibawah rata-rata.

Setelah Implementasi

Setelah pelaksanaan klinik IKPA, satker menjadi lebih aware terhadap nilai IKPA nya. Hal tersebut
memberikan dampak positif terhadap nilai IKPA satuan kerja. Terbukti semenjak pelaksanaan klinik IKPA ini
pada tahun 2021, nilai IKPA KPPN Manokwari selalu meningkat. Pada triwulan I tahun 2021 nilai IKPA KPPN
Manokwari berada pada nilai 96.09 sedangkan pada triwulan yang sama tahun 2020 hanya berada di nilai 79.38,
selanjutnya untuk triwulan II tahun 2021 nilai IKPA KPPN Manokwari berada pada nilai 91.28 dimana pada
tahun sebelumnya bernilai 85.78. Terakhir, yaitu pada triwulan III, nilai IKPA tahun 2021 yaitu 91.93 sedangkan
ditahun sebelumnya yaitu sebesar 87.70.

Keberlanjutan Inovasi

Mengingat belum adanya tools yang di sediakan oleh kantor pusat DJPB untuk menindaklanjuti satuan
kerja yang memiliki nilai IKPA kurang baik, maka diperkirakan inovasi KLINIK IKPA ini akan terus digunakan.
Kedepannya klinik IKPA juga akan mengundang pejabat pengawas dari satker yang memiliki nilai IKPA kurang
baik, agar pejabat pengawas tersebut dapat melakukan melakukan pengawasan yang intens guna meningkatkan
kinerja operator APBN pada satkernya.

IKPA IKPA

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat 177

Genderang Inovasi untuk Negeri

2019 - Non Aplikasi

PAPIRUS (Percepatan Penyelesaian Retur Satker)

KPPN Manokwari

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Percepatan Penyelesaian Retur Satke • Membuat surat terguran penyelesaian Inovasi ini dalam rangka melengkapi tata
retur SP2D. kerja penyelesaian retur dan tidak
bertentangan dengan SOP yang sudah
• Meneiliti surat teguran penyelesaian ada sehingga dapat diberlakukan/
retur SP2D. dilaksanakan secara berkelanjutan.

• Menatausahakan surat terguran
penyelesaian retur SP2D.

Sebelum Inovasi PAPIRUS Setelah Inovasi

Tingkat penyelesaian retur pada KPPN berkurangnya penerimaan retur dan
Manokwari rendah dengan rata-rata penyelesaian retur menjadi lebih cepat
penyelesaian retur. (kurang dari 7 hari kerja).

Deskripsi Inovasi

"PAPIRUS" merupakan akronim dari Percepatan Penyelesaian Retur Satker. Hal yang akan ditingkatkan
adalah kecepatan penyelesaian retur. Inovasi ini berupa tata kerja baru (SOP baru) dalam rangka mempercepat
penyelesaian retur SP2D, yakni SOP penerbitan surat teguran retur dan surat peringatan penyetoran retur
dalam rangka percepatan penyelesaian retur SP2D di lingkungan KPPN Manokwari. Penerima amnfaat dari
inovasi ini adalah para penerima pembayaran dari negara yang mengalami retur. Unit yang menatausahakan
inovasi ini dalah Seksi Bank. Keunggulan dari Inovasi PAPIRUS adalah PAPIRUS memberikan terobosan untuk
menyelesaikan retur lebih cepat. Batas penyelesaian retur sesuai PER-9/PB/2018 adalah hari terakhir minggu
ketiga bulan berikutnya sejak tanggal surat pemberitahuan retur, selain itu tidak ada sanksi bagi satker yang
tidak/terlambat menyelesaikan returnya. Hal tersebut menyebabkan banyak satker yang kehilangan
komitmennya dalam menyelesaikan Retur SP2D. Papirus meningkatkan kecepatan penyelesaian Retur SP2D, hal
ini dikarenakan Papirus memberikan sanksi kepada satuan kerja yang tidak mempunyai komitmen dalam
menyelesaiakan returnya. Hal tersebut mendorong satuan kerja untuk menyelesaikan returnya lebih cepat.

Latar Belakang

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian
Retur SP2D, batas penyelesaian retur adalah hari terakhir minggu ketiga bulan berikutnya sejak tanggal surat
pemberitahuan retur. Apabila batas tersebut terlewati maka dana retur akan disetor ke kas negara. Tidak ada
sanksi bagi satker yang tidak/terlambat menyelesaikan returnya. Tingkat penyelesaian retur pada KPPN
Manokwari rendah dengan rata-rata penyelesaian retur tahun 2019 adalah 24 Hari kalender (data pada April
2019).

Penyebab utama rendahnya penyelesaian retur di KPPN Manokwari adalah kurangnya komitmen satker
dalam menyelesaiakan retur serta kurang optimalnya tata kerja penyelesaian retur (batas waktu yang terlalu
lama dan tidak ada sanksi).

Terhadap permasalahan kurangnya komitmen satker, KPPN Manokwari telah berupaya dengan
melakukan sosialisasi penyelesaian retur baik secara formal dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan
nonformal melalui media sosial. Selain itu dalam rangka meningkatkan komitmen satker maka akan diberikan
sanksi berupa surat teguran dan surat peringatan. Dalam rangka penerbitan sanksi tersebut KPPN Manokwari
menginisiai inovasi berupa tata kerja baru yakni:
1. Mempercepat batas waktu penyelesaian retur menjadi 7 hari kerja.
2. Menerbitkan surat teguran kepada satker yang melewati batas waktu 7 hari kerja.
3. Menerbitkan surat peringatan penyetoran retur bagi satker yang dana returnya akan disetor.

Diharapkan dengan mempercepat batas waktu dan pemberian sanksi akan meningkatkan kesadaran/
komitmen satker untuk segera menyelesaikan retur SP2D. Inovasi penyelesaian retur ini (mempercepat batas
waktu dan pemberian sanksi) merupakan hal baru yang belum diatur oleh ketentuan yang ada.

Penggunaan Inovasi

Jelaskan mekanisme penerapan inovasi yang meliputi: Bagaimana cara stakeholder menggunakan dan
bagaimana unit Bapak/Ibu menindaklanjuti
1. Pelaksana Seksi Bank

a. Setiap hari kerja melakukan monitoring atas penyelesaian retur di OMSPAN atau SPAN.
b. Membuat Konsep/Net surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D dalam hal sampai 7 HK setelah surat

pemberitahuan retur, KPPN belum menerima surat ralat rekening/perintaan pembayaran kembali retur
SP2D.

178 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

c. Menyampaikan Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D dilampiri dokumen pendukung
berupa surat pemberitahuan SP2D dan Daftar Retur SP2D dari Aplikasi OMSPAN.

2. Kepala Seksi Bank
a. Menerima Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D dilampiri dokumen pendukung berupa
surat peberitahuan Retur SP2D dan Daftar Retur dari OMSPAN dari Pelaksana.
b. Meneliti Keseusian Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D.
c. Mengembalikan Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D apabila ada ketidak sesuaian.
d. Memaraf Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D.
e. Menyampakan Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D kepada Kepala Kantor.

3. Kepala Kantor
a. Menerima Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D dari Kepala Seksi Bank.
b. Meneliti Keseusian Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D.
c. Mengembalikan Konsep/Net Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D apabila ada ketidak sesuaian.
d. Menandatangani Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D.

4. Subbag Umum
a. Menerima Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D dari Kepala Kantor.
b. Menyampaikan Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D kepada Satker.
c. Menatausahakan Surat Teguran Penyelesaian Retur SP2D.

Sebelum Implementasi

Tingkat penyelesaian retur pada KPPN Manokwari rendah dengan rata-rata penyelesaian retur tahun
2019 adalah 24 Hari kalender (data pada April 2019). Penyebab utama rendahnya penyelesaian retur di KPPN
Manokwari adalah kurangnya komitmen satker dalam menyelesaiakan retur serta kurang optimalnya tata kerja
penyelesaian retur (batas waktu yang terlalu lama dan tidak ada sanksi). Sehingga sangat rawan disetorkan ke
Kas Negara apabila retur SP2D tidak kunjung diselesaikan.

Setelah Implementasi

1. Bagi KPPN Manokwari yakni berkurangnya penerimaan retur dan penyelesaian retur menjadi lebih cepat
(kurang dari 7 hari kerja). Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan image masyarakat terhadap KPPN
Manokwari.

2. Bagi satuan kerja, secara tidak langsung akan terpacu untuk lebih hati-hati dalam mencantumkan rekening
yang benar dalam SPM dan terdorong untuk menyelesaikan retur lebih cepat.

3. Bagi pemilik rekening penerima dana SP2D, dengan penyelesaian retur lebih cepat maka dana akan lebih
cepat masuk ke rekening sehingga dapat segera dimanfaatkan.

4. Dampak kondisi tingkat penerimaan retur dan tingkat penyelesaian retur sebelum dan sesudah
diberlakukan adalah adanya tren penyelesaian Retur SP2D yang semakin cepat dari rata rata penyelesaian
pada April 2019 adalah 22,9 Hari Kalender menurun drastis menjadi 3 Hari Kalender pada September 2021.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi ini dalam rangka melengkapi tata kerja penyelesaian
retur dan tidak bertentangan dengan SOP yang sudah ada sehingga
dapat diberlakukan/dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk
pengembangan kedepannya dalam rangka percepatan penyelesaian
retur akan dikembangkan pemberitahuan retur via aplikasi KPPN
Mobile. Selain itu dengan manfaat/dampak positif bagi KPPN
maka inovasi ini dapat direplikasi oleh KPPN yang lain dengan
tetap memperhatikan kondisi masing-masing KPPN.

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat 179

Genderang Inovasi untuk Negeri

2021 - Non Aplikasi

SiVaiz (konsultaSi Via AplikasI Zoom)

KPPN Manokwari

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

inovasi ini adalah kesempatan satuan Pelaksanaannya, satuan kerja melakukan SiVaiz adalah solusi konsultasi dengan
kerja untuk menerima konsultasi dengan Pendaftaran Konsultasi Si Vaiz melalui hai cara yang modern. Satker tidak harus
adanya berbagai kondisi diantaranya cso di aplikasi omspan satker. datang ke KPPN untuk mendapatkan
layanan tanpa tatap muka. layanan konsultasi maupun edukasi
secara tatap muka karena SiVaiz
menggunakan aplikasi daring

Sebelum Inovasi SiVaiz Setelah Inovasi

Sebelum adanya SiVaiz, konsultasi Dengan adanya SiVaiz dapat
satuan kerja selama pandemi semua meningkatkan pemahaman dan
melalui saluran komunikasi WA, kompetensi satuan kerja dalam
Telegram, atau HAI-CSO. pengelolaan APBN selain itu juga agar
adanya pemerataan kompetensi antar
satuan kerja.

Deskripsi Inovasi

Hal yang ditingkatkan dari inovasi ini adalah kesempatan satuan kerja untuk menerima konsultasi
denagn adanya berbagai kondisi diantaranya layanan tanpa tatap muka, dan juga faktor gegrafis yaitu lokasi
kantor yang jauh dari KPPN manokwari. Salah satu tugas dari KPPN yaitu memberi layanan pembinaan,
konsultasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi fungsi perbendaharaan. Dengan kondisi sekarang dimana layanan
tatap muka mulai berkurang, sedangkan perkembangan dalam pelaksanaan APBN semakin pesat, akan menjadi
hambatan bagi satker untuk mengikuti perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan
pemahaman dan kompetensi satuan kerja dalam pengelolaan APBN terbitlah SiVaiz. Dengan SiVaiz juga
diharapkan satuan kerja yang lokasinya berada jauh dari KPPN tetap dapat menerima layanan prima khususnya
dalam hal pembinaan, konsultasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi fungsi perbendaharaan.

Penerima manfaat dari layanan SiVaiz ini adalah satuan kerja mitra KPPN Manokwari. Melalui SiVaiz,
satuan kerja yang membutuhkan interaksi dengan tutor dalam berkonsultasi dapat diberikan karena SiVaiz
menggunakan Aplikasi Zoom sehingga layanan dapat diberikan tanpa terbatas jarak. Saat ini KPPN Manokwari
sendiri memiliki 217 satuan kerja yang tersebar di sekitar manokwari, antara lain kab. ransiki, kab. Bintuni, kab.
Wasior, dan Pegunungan arfak yang mana daerah tersebut lokasinya jauh dari kota Manokwari sehingga
pengguna dari inovasi ini yaitu satker satker yang berada diluar kota Manokwari.

SiVaiz ditatausahakan oleh seksi MSKI sebagai Unit In Charge pelaksanaan edukasi terhadap satuan
kerja. Keunggulan dari SiVaiz adalah memungkinkan satuan kerja melakukan konsultasi terkait aplikasi tanpa
perlu datang ke KPPN Manokwari, satuan kerja dapat melakukan konsultasi dimanapun satker berada. Pada
masa pandemi, layanan tatap muka tidak dapat dilakukan termasuk konsultasi. Hal tersebut membuat satuan
kerja kesulitan apabila ingin berkonsultasi seputar aplikasi yang membutuhkan interaksi dengan tutor.

Latar Belakang

Sebelum adanya SiVaiz, satuan kerja yang berada diluar Manokwari harus menempuh jarak yang cukup
jauh dengan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu dengan adanya pembatasan tatap
muka, juga menjadi penghalang bagi satker untuk mendapat layanan konsultasi.

Mengingat bahwa hingga saat ini masih belum ada fasilitas dari kantor pusat DJPB terkait sarana edukasi
tersebut, KPPN Manokwari melalui SiVaiz, satuan kerja KPPN Manokwari yang membutuhkan interaksi dengan
tutor dalam berkonsultasi tetap dapat diberikan karena SiVaiz menggunakan Aplikasi Zoom. Diharapkan
dengan adanya SiVaiz dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi satuan kerja dalam pengelolaan APBN
selain itu juga agar adanya pemerataan kompetensi antar satuan kerja.

Penggunaan Inovasi

Inovasi SiVaiz pertama dimulai pada tahun 2021. Pada pelaksanaannya, satuan kerja melakukan
Pendaftaran Konsultasi Si Vaiz melalui hai cso di aplikasi omspan satker. Setelah permintaan konsultasi SiVaiz
diterima oleh KPPN, maka KPPN mempersiapkan jadwal untuk pelaksanaan zoom untuk selanjutnya
mengundang satker kedalam room zoom yang sudah disediakan. Setelah satuan kerja mendapat layanan SiVaiz
ini, satuan kerja juga dapat memberikan feedback terkait layanan SiVaiz melalui aplikasi omspan satker.

Sebelum Implementasi

Sebelum adanya SiVaiz, konsultasi satuan kerja selama pandemi semua melalui saluran komunikasi WA,
Telegram, atau HAI-CSO. Hal tersebut membatasi satuan kerja dalam mendapatkan konsultasi seputar
permasalahan aplikasi yang membutuhkan interaksi dengan tutor. Setelah adanya SiVaiz, kebutuhan satuan

180 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

kerja akan konsultasi aplikasi yang membutuhkan tutor dapat diakomodasi. Hal tersebut meningkatkan
kemampuan pejabat teknis pengelola aplikasi keuangan satuan kerja sehingga pengelolaan keuangans satuan
kerja dapat meningkat.

Dari perspektif efisiensi satuan kerja, dengan adanya “SiVaiz” akan lebih menghemat biaya transportasi
ke KPPN, selain itu dengan konsultasi non tatap muka seperti ini juga sangat menghemat waktu bagi satker
dalam melakukan konsultasi dibandingkan dengan harus datang ke KPPN mengingat lokasi KPPN Manokwari
saat ini berada jauh dari perkotaan.

Setelah Implementasi

Dengan adanya inovasi SiVaiz memberi dampak positif baik bagi KPPN Manokwari maupun Satker. Bagi
KPPN Manokwari, manfaat yang diperoleh atas inovasi SiVaiz yaitu dapat membatasi adanya antrian satuan
kerja yang mengakibatkan meningkatnya potensi tertularnya covid-19. Selain itu suasana kerja juga lebih
kondusif dikarenakan berkurang nya tamu yang datang ke KPPN Manokwari. Bagi satuan kerja, dengan adanya
SiVaiz dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi satuan kerja dalam pengelolaan APBN selain itu juga
agar adanya pemerataan kompetensi antar satuan kerja.

Keberlanjutan Inovasi

SiVaiz adalah solusi konsultasi dengan cara yang modern. Satker tidak harus datang ke KPPN untuk
mendapatkan layanan konsultasi maupun edukasi secara tatap muka karena SiVaiz menggunakan aplikasi
daring. Mengingat belum adanya tools yang di sediakan oleh kantor pusat DJPB untuk memfasilitasi layanan
konsultasi non tatap muka, maka diperkirakan inovasi SiVaiz ini akan terus digunakan.

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat 181

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Non Aplikasi

PAPEDA (Penguatan Perilaku dan Etika Pegawai)

KPPN Manokwari

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

inovasi berupa sebuah kegiatan PAPEDA merupakan kegiatan yang Mengingat tidak adanya kegiatan rutin
penguatan perilaku dan kode etik dilakukan setiap 2 Minggu sekali dengan penguatan kode etik yang disediakan oleh
pegawai. memperhatikan intensitas pekerjaan yang kantor pusat, PAPEDA akan tetap
terjadi di KPPN. dilaksanakan secara berkala.

Sebelum Inovasi PAPEDA Setelah Inovasi

Sebelum adanya PAPEDA, tidak ada Dengan adanya PAPEDA, dapat menjadi
kegiatan penguatan kode etik yang rutin refreshment, panduan, dan program untuk
dilaksanakan. Tidak adanya kegiatan menjaga kode etik dan perilaku pegawai
penguatan kode etik dapat menggerus agar sesuai dengan nilai-nilai ASN dan
nilai-nilai kode etik para pegawai. Kementerian Keuangan.

Deskripsi Inovasi

PenguAtan PErilaku Dan Etika PegAwai (PAPEDA) merupakan inovasi berupa sebuah kegiatan
penguatan perilaku dan kode etik pegawai. Dalam kegiatan tersebut, pegawai juga dibekali dengan Buku Saku
Penguatan Kode Etik yaitu Buku Saku PAPEDA. Dengan adanya Inovasi Papeda, pemahaman terkait Kode Etik
ASN, Nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta tata tertib pegawai dapat ditingkatkan sehingga dapat menjaga
harkat dan martabat ASN.

Penerima manfaat dari inovasi ini adalah pegawai dan unit instansi yaitu KPPN Manokwari. Bagi
pegawai, inovasi ini dapat meningkatkan pengetahuannya tentang kode etik, nilai-nilai Kementerian Keuangan,
serta tata tertib pegawai. Sedangkan bagi unit organisasi, inovasi ini menjaga dari tone negative di media masa.
Hal tersebut dikarenakan pegawai yang telah mendapatkan penguatan perilaku dan kode etik akan menjaga
perilakunya di depan stakeholder maupun dalam kehidupan sehari-hari.

PAPEDA dikoordinasikan oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) sebagai unit
yang mempunyai tugas kepatuhan internal. Dengan adanya PAPEDA, KPPN Manokwari mempunyai sebuah
program yang dapat memantau dan menjaga tingkat pemahaman kode etik dan nilai-nilai kementerian
keuangan kepada pegawai secara berkala. Hal tersebut sangat penting karena pada era globalisasi ini banyak
budaya-budaya dari luar negeri yang masuk sehingga akan mempengaruhi kode etik dan perilaku pegawai.
PAPEDA dapat menjadi pembersih ataupun benteng dari efek negative budaya yang masuk tersebut.

Latar Belakang

Pada era globalisasi, banyak budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Hal tersebut dapat membawa
dambak positif maupun negative terhadap masyarakat. Sebagai contohnya adalah budaya feminimisme musik
dari luar negeri yang dapat mempengaruhi perilaku anak muda. Sampai budaya pergaulan bebas ala negara-
negara barat.

Dalam arti yang lebih spesifik banyak hal-hal kecil yang tanpa sengaja dilakukan dan sebenarnya
melanggar kode etik dan perilaku pegawai. Seperti cara berpakaian, bersikap, bertutur kata yang tidak sesuai
dengan aturan. Apabila hal-hal kecil sudah terbiasa dilakukan dikhawatirkan melakukan kesalahan besarpun
menjadi biasa. Sedangkan disisi lain image branding Kementerian Keuangan byukanlah hasil pembangunan
satu atau dua tahun namun perbaikan yang dilakukan secara terus menerus.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memperkuat kode etik dan perilaku pegawai diperlukan sebuah
inovasi yang dapat menjaga hal tersebut. Inovasi itu adalah PAPEDA atau Penguatan Perilaku dan Kode Etik
Pegawai. PAPEDA merupakan serangkaian kegiatan penguatan perilaku dan kode etik pegawai yang dilakukan
secara berkala oleh KPPN Manokwari. Di dalam PAPEDA, pegawai juga dibekali buku saku yang dinamakan Buku
Saku PAPEDA yang dapat digunakan pegawai sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari.

Penggunaan Inovasi

PAPEDA merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 2 Minggu sekali dengan memperhatikan intensitas
pekerjaan yang terjadi di KPPN. PAPEDA dilakukan bisa dengan berbentuk rapat atau sharing session,
permainan kecil dan sebagainya namun tetap berisi nilai-nilai dari kode etik dan perilaku pegawai. Dalam
sharing session tersebut pegawai ditunjuk untuk membaca buku sakunya kemudian dijelaskan kembali dengan
bahasanya sendiri. Di akhir sesi seluruh pegawai diminta untuk menyampaikan nilai-nilai yang dapat diambil
dari topik bahasan kegiatan.

182 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

Sebelum Implementasi

Sebelum adanya PAPEDA, tidak ada kegiatan penguatan kode etik yang rutin dilaksanakan. Tidak adanya
kegiatan penguatan kode etik dapat menggerus nilai-nilai kode etik para pegawai mengingat perkembangan
zaman dewasa ini banyak budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Hal tersebut ditandai dengan masih
minimnya pengetahuan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku dari nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Setelah Implementasi

Dengan adanya PAPEDA, dapat menjadi refreshment, panduan, dan program untuk menjaga kode etik
dan perilaku pegawai agar sesuai dengan nilai-nilai ASN dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut terlihat dari
meningkatnya pengetahuan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku dari nilai-nilai Kementerian
Keuangan. Hal tersebut berdampak positif yaitu meningkatnnya kesadaran pegawai untuk selalu menjunjung
tinggi kode etik dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Keberlanjutan Inovasi

Mengingat tidak adanya kegiatan rutin penguatan kode etik yang disediakan oleh kantor pusat, PAPEDA
akan tetap dilaksanakan secara berkala untuk mengisi hal tersebut, sehingga kode etik dan perilaku pegawai
dapat selalu terjaga. Terkait Buku Saku PAPEDA, akan terus dilakukan pembaruan setiap ada perubahan
peraturan. Mengingat besarnya manfaat dari inovasi ini, rangkaian kegaitan PAPEDA maupun Buku Saku
PAPEDA dapat direplikasi oleh unit kerja lain.

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat 183

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Aplikasi

Aplikasi Layanan Umum [SILAU]

KPPN Manokwari

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Merupakan aplikasi yang dibuat untuk Subbagian Umum akanmemberikan link Aplikasi SILAU adalah aplikasi unggulan
meningkatkan kualitas layanan. aplikasi yang selanjutnya diinstall di KPPN Manokwari yang mengintegrasikan
masing-masing gawai seluruh pegawai seluruh layanan internal pegawai cukup
Sebelum Inovasi KPPNManokwari Selanjutnya, pegawai dengan menginstall 1 aplikasi.
KPPN Manokwari cukup login
masih belum tertatanya gudang barang menggunakan user yang telah diberikan, Setelah Inovasi
persediaan, saldo barang persediaan maka masing-masing pegawai.
yang tidak sesuai dengan catatan karena tertatanya gudang barang persediaan,
tidak tertibnya pengebonan barang, serta SILAU saldo barang persediaan yang sesuai
pelaporan barang persediaan yang masih dengan catatan karenatertibnya
belum real tim. pengebonan barang, serta pelaporan
barang persediaan yang masih belum real
time.

Deskripsi Inovasi

Aplikasi SILAU merupakan aplikasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan Subbagain Umum
KPPN Manokwari dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan internal KPPN Manokwari cukup menggunakan
1 aplikasi. Aplikasi ini memiliki 9 fitur diantaranya Fitur Pengambilan Barang, Pengumuman, Absen Lembur,
Clock In/Out, Lupa Absen, Best Employee, Dosir Kinerja, Cakilen, dan Kepegawaian. Penerima manfaat layanan
SILAU adalah seluruh pegawai KPPN Manokwari. Yang menatausahakan inovasi ini adalah seluruh pegawai
pada subbagian umum.

Aplikasi SILAU merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan internal pegawai KPPN
Manokwari. Cukup dengan 1 aplikasi, semua keperluan pegawai akan terpenuhi. Berikut fitur unggulan SILAU :
1. Pada fitur Pengambilan barang, aplikasi SILAU memudahkan pegawai KPPN Manokwari untuk melihat stok

barang persediaan. Para pegawai terlebih dahulu melihat ketersediaan stok di menu Etalase, selanjutnya
memilih barang persediaan di menu Ambil Barang, maka barang yang diinginkan akan tercatat di Aplikasi
SILAU. Dengan aplikasi ini, pelaporan barang persediaan menjadi realtime (tidak ada barang idle pada Seksi/
Subbag) dan akurat.
2. Pada fitur Pengumuman, seluruh pegawai dapat mengetahui pengumuman mengenai aktivitas yang ada
dikantor cukup dengan melihat di menu pengumuman aplikasi SILAU. Dengan fitur ini maka komunikasi
akan lebih lancar, menghemat kertas dan informasi lebih cepat dan tetpat sasaran.
3. Pada fitur Absen Lembur, aplikasi Silau akan link dengan google form buatan bidang kepegawaian. Para
pegawai yang akan melaksanakan lembur dapat menginput kapan waktu lemburnya dan uraian kegiatan
lembur. Sehingga bagian kepegawaian dapat dengan mudah menginputnya di SPKL.
4. Di fitur clock in/out, aplikasi Silau akan link dengan aplikasi Nadine dan e-DJPb agar pegawai dapat Clock In,
Clock Out, dan isi My Task bisa dalam satu aplikasi cukup di aplikasi Silau.
5. Di fitur Lupa Absen, aplikasi Silau akan link ke gform yang berisi data dan bukti ketika ada pegawai yang lupa
absen, sehingga akan memudahkan kepegawaian subbagian umum dalam merekap absen.
6. Di fitur Best Employee, pegawai dapat memilih best employee tiap triwulan dan dapat melihat history siapa
saja yang pernah mendapatkan gelar best employee.
7. Di fitur Dosir, pegawai dapat melihat dokumen kepegawaiannya masing-masing yang telah diinput oleh
bagian kepegawaian. Sehingga masing-masing pegawai dapat dengan mudah melihat dan mendownload
dokumen kepagawaiannya secara mudah dan rapi.
8. Di fitur Cakilen, seluruh pegawai dapat memantau capaian IKU per bulan lewat aplikasi SILAU.
9. Terakhir, di fitur Kepegawaian, seluruh pegawai dapat melihat peraturan kepegawaian, monitoring cuti
tambahan, dan melihat aturan kode etik & perilaku.

Latar Belakang

Sebagai supporting unit Subbagian umum mempunyai peran yang strategis dalam mendukung KPPN
mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan efisien. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Subbagian Umum perlu didukung dengan sarana dan prasaran yang memadai diantaranya aplikasi.

Aplikasi SILAU merupakan aplikasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan Subbagain Umum
KPPN Manokwari. Aplikasi ini memiliki 9 fitur diantaranya Fitur Pengambilan Barang, Pengumuman, Absen
Lembur, Clock In/Out, Lupa Absen, Best Employee, Dosir Kinerja, Cakilen, dan Kepegawaian.

Subbagian Umum mempunyai tugas dalam penatausahaan barang persediaan. Untuk mendukung hal
tersebut, diperlukan adanya pendataan barang persediaan di kantor secara akuntabel dan transparan. Saat ini,
masih belum tertatanya gudang barang persediaan, saldo barang persediaan yang tidaks esuai dengan catatan

184 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

karena tidak tertibnya pengebonan barang, serta pelaporan barang persediaan yang masih belum real time.
Tidak akuratnya catatan persediaan barang ini terjadi karena barang yang sudah di bon oleh masing-masing
Seksi/Subbag dan sudah dicatat dalam aplikasi sebagai barang yang sudah digunakan namun pada kenyataannya
barang berkenaan masih ada pada Seksi/Subbag dan belum digunakan, sehingga seolah-olah ada gudang ATK
pada masing-masing Seksi/Subbag. Apabila tidak dilakukan langkah perbaikan maka hal ini akan menghambat
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN. Disisi lain inventarisasi barang persediaan menjadi tidak akurat sehingga
pada akhirnya menyebabkan inefisiensi karena harus membeli barang persediaan yang didalam catatan sudah
habis namun sebenarnya masih ada pada Seksi/Subbag. Penatausahaan persediaan yang kurang baik akan
berdampak terhadap Laporan BMN yang akan disusun tiap semesternya. Disamping hal tersebut,
menumpuknya barang persediaan pada Seksi dan Subbag juga membuat ruangan menjadi kurang rapi dan
bersih. Dengan aplikasi persediaan ini maka pengguna barang persedian cukup memilih barang persediaan pada
aplikasi SILAU, kemudian disetujui oleh pengelola barang persediaan dan terakhir pengambilan barang
digudang persediaan.

Sebagai entitas kuasa pengguna barang KPPN mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi kantor serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara
yang berada dalam penguasaannya. Aplikasi SILAU akan memudahkan pengguna barang untuk memantau
setiap BMN khususnya BMN bergerak.

Komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam organisasi. Komunikasi yang baik akan membuat
organisasi mampu mengemban tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk meminimalisir miskomunikasi ketika
ada pengumuman internal dan mengurangi penggunaan papan pengumuman manual, fitur Papan
Pengumuman dapat membantu pegawai memantau pengumuman terkini internal KPPN Manokwari sehingga
informasi dapat tersampaikan dengan jelas.

Untuk memberikan kemudahan bagian kepegawaian dalam merekap absen lembur dan lupa absen para
pegawai, SILAU hadir dalam membantu tugas tersebut dikarenakan penginputan absen lembur dan lupa absen
dilakukan secara individu tiap pegawai. Bagian kepegawaian hanya mengcompile output yang telah diisi didalam
fitur tersebut. Setiap triwulanan, KPPN Manokwari mengadakan vote best employee. Yang sebelumnya
dilakukan secara manual, sekarang cukup dengan aplikasi SILAU, para pegawai bisa vote di fitur Best Employee
dan hasilnya bisa disaksikan juga didalam fitur tersebut.

Dokumen kinerja yang tertata rapi dan dapat dilihat setiap saat merupakan fitur unggulan selanjutnya di
dalam aplikasi SILAU, fitur ini membantu para pegawai yang sebelumnya kebingungan dalam menatausahakan
dokumen kinerja pribadinya yang suatu saat akan dibutuhkan. Dengan fitur ini, para pegawai tinggal klik dan
dokumen kinerja miliknya akan muncul secara lengkap.

Dalam pemantauan IKU, seluruh pegawai dapat memantau IKU nya secara akurat tiap bulan di aplikasi
SILAU, sehingga IKU yang kurang atau IKU yang ingin ditingkatkan akan selalu terpantau oleh atasan langsung
tiap bulannya cukup dengan menggunakan aplikasi SILAU. Selain melengkapi tugas sehari-hari, peraturan
mengenai kepegawaian dan kode etik & perilaku tidak kalah pentingnya untuk dipahami oleh masing-masing
pegawai KPPN Manokwari, aplikasi SILAU dilengkapi fitur untuk mengedukasi dengan ditambahkannya
peraturan kepegawaian dan kode etik & perilaku didalamnya.

Penggunaan Inovasi

Aplikasi SILAU dikhususkan untuk pegawai KPPN Manokwari. Subbagian Umum akan memberikan link
aplikasi yang selanjutnya diinstall di masing-masing gawai seluruh pegawai KPPN Manokwari. Selanjutnya,
pegawai KPPN Manokwari cukup login menggunakan user yang telah diberikan, maka masing-masing pegawai
dapat memanfaatkan 9 fitur diantaranya Fitur Pengambilan Barang, Pengumuman, Absen Lembur, Clock In/
Out, Kalender, Best Employee, dan Dosir.

Ketika pengguna/pegawai mengakses menu-menu yang ada di Aplikasi SILAU seperti pengambilan
barang, absen lembu, dan lupa absen, maka Subbagian Umum khususnya bagian
kepegawaian dan TURT, mendapatkan output isian yang telah tercatat lewat
Aplikasi SILAU dan akan segera menindaklanjuti permintaan yang telah
diinput. Untuk menu yang lainnya akan terus diupdate oleh PIC aplikasi
yaitu subbagian Umum meliputi:

1. Tampilan Awal 8. Fitur Dosir
2. Fitur Pengambilan Barang 9. Fitur Cakilen
3. Fitur Pengumuman 10. Fitur Kepegawaian
4. Fitur Lembur
5. Fitur Clock In/Out
6. Fitur Lupa Absen
7. Fitur Best Employee

Sebelum Implementasi

1. Fitur Pengambilan barang

Masih belum tertatanya gudang barang persediaan, barang
persediaan yang sering menghilang dan tidak sesuai tempatnya, serta
pelaporan barang persediaan yang masih belum sesuai kondisi

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

sebenarnya karena banyak banrang yang sudah dibon oleh Seksi teknis ternyata belum digunakan sedangkan
dalam catatatan sudah habis.
2. Fitur Pengumuman
Penggunaan papan pengumuman secara manual, atau melalui undangan.
3. Fitur Absen Lembur
Absen lembur dilakukan secara manual satu persatu pegawai
4. Fitur Clock In/Out
Absen di web biasa
5. Fitur Best Employee
Pemilihan best employee satu persatu pegawai secara manual
6. Fitur Dosir
Belum adanya dokumen terintegrasi dan terpantau masing-masing pegawai
7. Fitur Cakilen
Belum adanya pemantauan IKU secara bulanan
8. Fitur Kepegawaian
Peraturan kepegawaian dan kode etik & perilaku sulit dicari

Setelah Implementasi

1. Fitur Pengambilan barang
Barang persediaan tertata dengan rapi sesuai dengan tempatnya, serta pelaporan menjadi real time dan akurat.

2. Fitur Pengumuman
Pengumuman dapat terpantau lewat dashboard aplikasi SILAU secara real time.

3. Fitur Absen Lembur
Cukup dengan input di aplikasi Silau, maka hasil inputan akan terpantau bagian kepegawaian.

4. Fitur Clock In/Out
Bisa absen lewat aplikasi Silau secara terintegrasi

5. Fitur Best Employee
Pemelihan pegawai dapat melalui aplikasi Silau dan dapat terpantau siapa pemenangnya

6. Fitur Dosir
Dokumen tersusun rapi dan dapat dilihat serta didownload oleh masing-masing pegawai cukup dengan
Aplikasi Silau

7. Fitur Cakilen
Pegawai (atasan langsung dan bawahannya) dapat saling pantau dan koreksi atas ketercapaian IKU secara
bulanan

8. Fitur Kepegawaian
Peraturan kepegawaian dan kode etik & perilaku mudah ditemukan dan simple dalam genggaman karena
terdapat di fitur SILAU

Keberlanjutan Inovasi

Aplikasi SILAU adalah aplikasi unggulan KPPN Manokwari yang
mengintegrasikan seluruh layanan internal pegawai cukup dengan
menginstall 1 aplikasi. Aplilasi SILAU akan terus digunakan oleh
pegawai KPPN Manokwari dan akan dilakukan pengembangan fitur
lebih lanjut selama belum ada turunan aplikasi yang sejenis dari
Kantor Pusat.

186 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri

2020 - Aplikasi

Aplikasi KPPN Manokwari Online

KPPN Manokwari

Deskripsi & Latar Belakang Penggunaan Keberlanjutan

Memudahkan satuan kerja mitra KPPN Untuk dapat menerima manfaat dari Inovasi Aplikasi KPPN Manokwari Online
Manokwari memperoleh akses informasi inovasi KPPN Manokwari Online, satker/ masih signifikan dijalankan pada unit kerja
terkait layanan dan inovasi KPPN stakeholder harus melakukan instalasi KPPN Manokwari hingga saat ini karena
Manokwari menggunakan gadget (gawai) dari Google Playstore di alamat https:// secara spesifik menjawab kebutuhan
masing masing. play.google.com/store/apps/ stakeholder dalam kemudahan akses
details?id=id.co.kppn.mkw&hl=en_US&gl informasi layanan dan akses inovasi.
=US di gawai (gadget) nya dan terhubung
dengan internet.

Sebelum Inovasi KPPN Manokwari Setelah Inovasi
Online
Sebelum pengembangan Aplikasi KPPN Setelah implementasi Aplikasi KPPN
Manokwari Online, satuan kerja/ Manokwari Online versi terbaru, satker/
stakeholder mengakses informasi layanan stakeholder dimudahkan dalam
dan inovasi yang dikembangkan oleh mengakses informasi seluruh layanan dan
KPPN Manokwari secara terpisah pisah inovasi KPPN Manokwari cukup dalam
sehingga menyulitkan pengguna layanan. satu aplikasi.

Deskripsi Inovasi

KPPN Manokwari Online dikembangkan untuk memudahkan satuan kerja mitra KPPN Manokwari
memperoleh akses informasi terkait layanan dan inovasi KPPN Manokwari menggunakan gadget (gawai)
masing masing. Penerima manfaat KPPN Online adalah semua satuan kerja KPPN Manokwari yang ingin
mendapatkan informasi dan atau satker yang ingin mengakses inovasi KPPN Manokwari. KPPN Online dikelola
Subbag Umum untuk pengembangan Aplikasi dan Seksi MSKI untuk konten/isi. Keunggulan KPPN Online
adalah pengguna dapat mendapatkan informasi dan layanan inovasi KPPN Manokwari melalui gawai (gadget)
cukup dengan 1 aplikasi. Berikut fitur unggulannya :
1. Pada menu Berita, Satker dapat melihat berita terkini secara update mengenai keuangan negara.
2. Pada menu Layanan KPPN, satker dapat mengecek layanan yang ada di KPPN Manokwari mulai dari

ketentuan SPM, Layanan Bank, Manajemen Satket, Pencairan Dana, hingga Verifikasi dan Akuntansi.
3. Pada menu e-Kemenkeu, menampilkan tautan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan

seperti DIGIT, OMSPAN, e-Rekon, Sprint, Simponi, Simulasi APBN, dan SIPANDU DJPb.
4. Pada menu Wise 065, KPPN Manokwari menyediakan layanan whistleblower bagi satker yang memiliki

informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan KPPN
Manokwari.
5. Pada menu Protokol, berisi panduan protokol kesehatan di masa pandemi bagi satker yang ingi berkunjung
seca offline ke KPPN Manokwari.
6. Integrasi Aplikasi, mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan KPPN Manokwari ke dalam 1 aplikasi dengan
memberi tautan untuk mengakses ke aplikasi yang diinginkan seperti Buku Kasuary, Klinik IKPA, SiVaiz,
Disko, Prisma, dan Kelas Akselerasi.
7. Pada menu Pojok UMKM, KPPN Manokwari menyediakan media promosi untuk UMKM yang ada di wilayah
Mnokwari dan sekitarnya.
8. Pada menu Kontak, KPPN Manokwari memberikan informasi secara mendetail mengenai alamat kantor,
alamat email dan kontak PIC yang dapat dihubungi terkait pelayanan KPPN Manokwari kepada stakeholder.
9. Pada menu Tentang Kami, KPPN Manokwari memberi informasi mengenai susunan organisasi KPPN
Manokwari dari Kepala Kantor hingga pelaksana, semua tercantum detail dalam menu tersebut.

Latar Belakang

Saat ini layanan yang serba cepat sudah menjadi keharusan. Disamping layanan yang cepat informasi
yang up to date juga diperlukan oleh stakeholder. Selama ini informasi yang ada hanya diperoleh dari website
KPPN Manokwari.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi, layanan pendukung seperti berbagai inovasi yang
dikembangkan, KPPN Manokwari telah mengembangkan inovasi KPPN Manokwari On line. Aplikasi KPPN
Manokwari Online adalah aplikasi berbasis Android yang terhubung dengan internet yang dikembangkan oleh
KPPN Manokwari. Aplikasi ini berisi Panduan Layanan, Berita, Pengumuman, Penghargaan serta Kebijakan
terbaru Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN Manokwari. Selain itu, didalam aplikasi ini juga terdapat
informasi kontak, lokasi, serta menu kritik, saran, dan aduan apabila satuan kerja ingin menyampaikan saran
ataupun keluhan layanan KPPN Manokwari. Di aplikasi ini juga berisi tautan link untuk menuju ke aplikasi
KPPN Manokwari yang lain seperti Buku Kasuary, Klinik IKPA, SiVaiz, Disko, Prisma, dan Kelas Akselerasi.

Dengan adanya aplikasi ini, satuan kerja mitra KPPN Manokwari diharapkan dapat mengetahui seluruh
prosedur dan persyaratan layanan hanya dalam genggaman sehingga tingkat penolakan SPM hingga
pengembalian berkas karena ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku dapat diminimalisasi, serta dapat

Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat 187

Genderang Inovasi untuk Negeri

meningkatkan kapasitas dan pemerataan ilmu pengelolaan keuangan negara kepada Satuan Kerja Mitra KPPN
Manokwari secara mobile.

Tujuan akhir dari Aplikasi KPPN Manokwari Online ini adalah agar dapat meningkatkan tingkat
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada lingkup kerja KPPN Manokwari. Aplikasi KPPN Manokwari
Online meningkatkan kemudahan satuan kerja dalam mendapatkan akses terkait informasi layanan KPPN
Manokwari. Satuan kerja cukup mengunduh aplikasi melalui playstore di gawai masing-masing kemudian dia
dapat mengakses seluruh layanan KPPN hanya dalam satu aplikasi tersebut. Keunggulan inovasi ini
dibandingkan dengan laman mikroweb yang disediakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah
aplikasi ini dapat menyasar pengguna gawai/gadget sehingga dapat diakses dimana saja tanpa harus
menggunakan web browser dan PC/Laptop.

Penggunaan Inovasi

Untuk dapat menerima manfaat dari inovasi KPPN Manokwari Online, satker/stakeholder harus
melakukan instalasi dari Google Playstore di alamat https://play.google.com/store/apps/
details?id=id.co.kppn.mkw&hl=en_US&gl=US di gawai (gadget) nya dan terhubung dengan internet.
Selanjutnya melakukan akses di menu menu yang disediakan seperti menu Berita, Layanan KPPN, e-Kemenkeu,
Wise 065, Protokol, Pojok UMKM, Kontak, dan Tentang Kami.

Satker juga dapat mengakses aplikasi lain yang dimiliki KPPN Manokwari dengan mengklik menu yang
ada seperti Buku Kasuary, Klinik IKPA, SiVaiz, Disko, Prisma, dan Kelas Akselerasi. Dalam prakteknya ketika
satker ingin mengakses Inovasi Prisma, pengguna masuk ke menu Prisma. KPPN Manokwari dapat melakukan
tindak lanjut atas akses informasi oleh pengguna Aplikasi KPPN Manokwari Online sesuai dengan inovasi yang
diakses oleh satker. Dan jika Satker melakukan pengisian kelas Akselerasi065, Penanggungjawab inovasi Kelas
Akselerasi065 dapat melakukan pengecekan melalu inovasi Kelas Akselerasi065.

Sebelum Implementasi

Sebelum pengembangan Aplikasi KPPN Manokwari Online, satuan kerja/stakeholder mengakses
informasi layanan dan inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Manokwari secara terpisah pisah sehingga
menyulitkan pengguna layanan.

Setelah Implementasi

Setelah implementasi Aplikasi KPPN Manokwari Online versi terbaru, satker/stakeholder dimudahkan
dalam mengakses informasi seluruh layanan dan inovasi KPPN Manokwari cukup dalam satu aplikasi.

Keberlanjutan Inovasi

Inovasi Aplikasi KPPN Manokwari Online masih signifikan dijalankan pada unit kerja KPPN Manokwari
hingga saat ini karena secara spesifik menjawab kebutuhan stakeholder dalam kemudahan akses informasi
layanan dan akses inovasi. Kebutuhan layanan yang kiranya dibutuhkan oleh satuan kerja selaku pengguna

layanan KPPN Manokwari akan disediakan di KPPN
Manokwari Online sehingga satuan kerja dapat
memperoleh seluruh informasi layanan hanya dalam satu
genggaman. Selain itu, pengembangan yang akan
dilakukan adalah berbagai inovasi yang dimiliki oleh KPPN
Manokwari atas layanan eksternal (Pengguna layanan)
akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut guna
meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien.

188 Kanwil DJ Pb Provinsi Papua Barat

Genderang Inovasi untuk Negeri