Modul Materi Kemuhammadiyahan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 1 BAB I SEJARAH MUHAMMADIYAH Kompetensi Dasar: 1. Agar mahasiswa dapat memahami latarbelakang berdirinya Muhammadiyah 2. Agar mahasiswa mampu menganalisis dinamika perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa 3. Agar mahasiswa menyadari peranan Muhammadiyah dalam konteks dinamika ummat Islam dan bangsa Indonesia A. Kondisi Masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 Sewaktu memasuki abad ke-20, Indonesia merupakan negara yang terbelakang. Keterbelakangan ini bisa dibuktikan dengan hancurnya berbagai tatanan kehidupan kenegaraan, ekonomi, sosial, bahkan ideologi masyarakat muslim. Setelah runtuhnya kekuasaankekuasaan monarkis di Nusantara, negera ini terbelenggu oleh kolonialisme. Hampir seluruh aspek kehidupan terbelenggu oleh berbagai praktik kolonialisasi yang merampas hak dan hajat hidup kaum pribumi. Sejarah panjang kolonialisme itu berlangsung berabad-abad, rakyat menderita, sebagian besar menderita kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Rentang sejarah kolonialisme itulah umat Islam Indonesia turut menanggung akibatnya. Sebagai entitas masyarakat mayoritas di Nusantara, umat Islam pun menjadi obyek dan sasaran kolonialisasi yang paling diperhitungakan, karena terbukti kerap menyulut perlawanan rakyat secara terbuka dan bahkan besar-besaran. Di antara peristiwa perlawanan dimaksud adalah pecahnya Perang Suci: perlawanan umat Islam paling berdarah sepanjang sejarah yang digerakkan dan dipelopori oleh barisan ulama Aceh. Tidak lepas berkait dari itu, peristiwa penting yang menandai perlawanan umat Islam terhadap kolonialisme Belanda sebelumnya juga terjadi secara berturut-

Pendidikan Kemuhammadiyahan 2 turut di berbagai belahan Nusantara, yakni Perang Padri di Minangkabau yang dipelopori Imam Bonjol dan Haji Miskin (1821-1838), Perang Sabil di Jawa yang dipelopori Pangeran Dipenogoro (1825- 1830), serta Pemberontakan Tjilegon di Banten yang dipelopori Hadji Wasit dan Tubagus Hadji Ismail (1888). Rentetan kecamuk perang itu meninggalkan warisan kerugian materil dan personil serdadu yang sangat besar bagi Belanda, sekaligus menyisakan tidak sedikit kekhawatiran yang kemudian secara perlahan memaksa Belanda menerapkan strategi baru kolinialisasi kaum pribumi yang dikenal dengan istilah Politik Etis. Era ini ditandai oleh hadirnya misionaris Christiaan Snouck Hurgronje, seorang dan satu-satunya orang –dalam sebuah tesis Alfian-- yang bertanggungjawab sebagai arsitek Kebijakan Politik Islam. Kebijakan demikian itu, sengaja diberlakukan Belanda untuk menampilkan ‖dua wajah‖ baru kolonialisasi, dan pada saat yang sama memerangi Islam di Indonesia dengan cara-cara yang tampak etis. Yaitu, menguatkan gelombang westernisasi pendidikan dan budaya di lapisan elite dan terpelajar, serta di lapisan ‖kedap perubahan‖ yang dibentengi ulama tradisionalis, Belanda menggairahkan kembali tradisi Hindu-Islam yang sudah berumur satu abad, dimana hal itu berakibat langsung serta sekaligus memicu maraknya praktik takhayul, bid‘ah dan khurafat (sebagai bentuk penyimpangan agama) di tengah-tengah kehidupan umat Islam Indonesia. Meskipun Belanda menuai hasil cukup gemilang dari proses awal kebijakan Politik Etis, namun hasil pahit yang sebelumnya tidak pernah diharapkan dari ekses proses kebijakan itu selanjutnya adalah lahirnya benih-benih nasionalisme Indonesia modern. Benih-benih nasionalisme modern (perlawanan melelaui pintu perdagangan dan pendidikan) itu sudah mulai terasa melalui surat-surat Kartini dari Jepara kepada Stella Zeehandelaar di Belanda pada kurun 1899-1903, sampai kemudian gerakan nasionalisme versus Kolonialisme itu

Pendidikan Kemuhammadiyahan 3 berlanjut cukup terbuka sejak Budi Utomo berdiri 1908 dan memulai sekolah Kweekschool di Jetis Yogyakarta. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri, kebijakan liberal di sektor ekonomi yang diberlakukan secara formal sejak tahun 1870, telah memberi kesempatan yang demikian luas tidak hanya kepada pemerintah kolonial, melainkan juga kepada pihak asing lainnya untuk melakukan esksploitasi tanpa batas terhadap sumber-sumber ekonomi di bumi Indonesia. Perkebunan dan pertambangan milik pemerintah maupun perusahaan swasta asing bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Realitas ini berbeda dengan masa sebelumnya, dimana eksploitasi hanya terkonsentrasi di sepanjang Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, merebaknya aktivitas berdasarkan sistem pasar dan penggunaan uang sebagai standar transaksi, dengan sendirinya menimbulkan komersialisasi dan monetisasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Perluasan infrastruktur dan kesempatan ekonomi baru itu tentu saja mempunyai implikasi positif terhadap ekonomi kaum pribumi, namun pada saat yang sama, tekanan ekonomis terhadap bumiputra juga semakin kuat sebagai akibat dari kenaikan biaya hidup, penarikan pajak tunai yang kian beragam, nilai riil pendapatan yang rendah, maupun karena petani demikian teralienasi dari tanah sebagai faktor produksi utama, sehingga tingkat hidup mayoritas masyarakat semakin rendah. Ada dual-economic system (dalam kajian Boeke) yang akhirnya berlaku dalam perekonomian Indonesia di masa kolonial, di satu sisi terdapat sebagian kecil kelompok sosial (terutama para kapitalis Eropa) yang melakukan aktivitas ekonomi secara kapitalis dan integral dengan pasar global, sementara di sisi lain terdapat sebagian besar kelompok sosial (mayoritas pribumi) yang hidup dalam subsistence economy. Yaitu, hidup secara pas-pasan hanya untuk kebutuhan keseharian tanpa sentuhan pendidikan yang memadai, sehingga terpaksa harus hidup bodoh dan terbelakang.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 4 Fakta menunjukkan, dominasi kalangan Eropa dan elit feodal pribumi dalam dunia pendidikan menyebabkan rakyat yang mayoritas muslim tidak cukup terakomodasi dalam sistem pendidikan modern, sementara kebekuan sistem pendidikan tradisional (pesantren) semakin meninggalkan ketidakberdayaan di pusaran arus sosial yang semakin jauh bergerak cepat ke arah modernisasi. Lebih menyedihkan, kesadaran sebagai bangsa terjajah tidak banyak muncul di kalangan masyarakat akibat pembodohan sistemik yang dilakukan pemerintah kolonial. Elit feodal pribumi, bahkan, tidak banyak tergugah dan tercerahkan. Di tengah keterbelakangan mayoritas kaum pribumi itu, secara tidak terduga muncullah sekelompok kecil masyarakat pribumi yang perlahan bergerak sebagai pengusaha industri dan pedagang yang kuat. Katakanlah mereka misalnya pengusaha industri batik, rokok, kerajinan, pedagang perantara, dan pedagang keliling di daerah-daerah seperti Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Kudus, Pariaman, Palembang, dan Banjarmasin. Kelompok ini adalah kelas menengah pribumi dan merupakan sebagian kecil dari wiraswastawan pribumi yang mampu bersaing pada tingkat lokal dengan para pengusaha dan pedagang Eropa, Cina, Arab, dan India yang lebih dulu mendominasi sektor-sektor ekonomi. Sebagian besar kelas menengah pengusaha dan pedagang pribumi ini memiliki latar belakang agama Islam dan ikatan sosial yang kuat, satu hal yang sebenarnya paradoks dengan mayoritas pribumi yang umumnya Muslim. Di Jawa, misalnya, mereka tinggal di kawasan tertentu seperti daerah yang dikenal sebagai Kauman atau Sudagaran. Daerah ini dekat dengan pusat perdagangan, dan karenanya sebagian besar warganya berdagang atau menjadi pengusaha. Kondisi ekonomi mereka cukup mapan dan memberi mereka kesempatan untuk bergaul secara lebih kosmopolit, baik melalui ibadah haji ke Mekah, mengirimkan anak-anak mereka ke berbagai pesantren atau lembaga pendidikan lain di Indonesia maupun di luar negeri (seperti Saudi, Mesir, dan Eropa).

Pendidikan Kemuhammadiyahan 5 Dengan demikian, interaksi mereka dengan masyarakat dan bangsa lebih luas berlangsung secara reguler dan berkesinambungan. Hal itu berlangsung, tidak hanya dalam konteks ekonomi dan pendidikan, melainkan juga dalam aspek sosial, kultural, dan politik. Interaksi mereka terutama dengan masyarakat Muslim dunia (Timur Tengah), termasuk dengan warga Indonesia yang sudah lama bermukim di Mekah, membuka kesempatan masuknya unsur-unsur baru ke dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu di antara masyarakat kelas menengah pribumi itu. Meskipun sosoknya, barangkali hanyal berupa ‖noktah kecil‖ dalam kancah sejarah Indonesia yang menjalani hidup sekadar berdagang batik dan menjadi Khatib Amin di Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta. Namun ternyata, kehadiran dan kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya setampak noktah kecil itu, melainkan hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di tengah kemuraman nasib bangsa yang masih meringkuk dalam belenggu kolonialisme. Lewat kosmopolitanisme pergaulannya di jalur perdagangan, perjalanan haji dan studinya di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas kerap terlibat dalam renungan-renungan serius, sampai akhirnya berpikir keras untuk mengambil jalan baru perubahan sosial demi tumbuh dan berkembangnya Islam berkemajuan: sebuah reaksi segar untuk mengatasi keterbelakangan kaum pribumi, serta pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang terus berlangsung secara sistemik. Pikiran keras dan renungan serius itulah yang melahirkan gagasangagasan besar, sampai akhirnya memicu kelahiran Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. B. Faktor yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah Memperhatikan paparan diatas, maka terdapat tiga factor utama yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah: Pertama, politik, yakni penjajahan Belanda yang menjadikan bangsa Indonesia terbelakang secara ekonomi maupun social; kedua factor social, yakni

Pendidikan Kemuhammadiyahan 6 kebodohan dan kemiskinan yang melanda di seluruh nusantara; dan ketiga factor kegamaan, yakni Islam tidak difahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagaimana mestinya. Faktor kedua dan ketiga sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari factor pertama, penjajahan Belanda yang memang berusaha menjadikan umat Islam terbelakang, disamping itu juga banyak para tokoh Islam yang tidak mengajarkan Islam secara utuh kepada masyarakat, demi kepentingan politik, kekuasaan semata. Junus Salam menegaskan, faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah antara lain: 1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid‘ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi; 2. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat; 3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memprodusir kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman; 4. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme; 5. dan Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat (Junus Salam, 1968: 33). Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern; (3) Reformulasi ajaran

Pendidikan Kemuhammadiyahan 7 dan pendidikan Islam; dan (4) Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar (H.A. Mukti Ali, dalam Sujarwanto & Haedar Nashir, 1990: 332). C. Latarbelakang gerakan Muhammadiyah Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan, yakni kondisi internal umat Islam di Jawa; pengaruh eksternal, yakni pengalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan selama melaksanakan ibadah Haji dan menimbah ilmu di Mekah, serta Politik Belanda terhadap umat Islam. 1. Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Jawa Dimaksud dengan kontinuitas ialah kesinambungan suatu unsur yang tidak henti-hentinya dia dalam kontek sejarah. Adapun perubahan di sini ialah proses perubahan dari heterodox ke ortodox. Dua unsur ini terjadi dalam pcristiwa sejarah Islam di Jawa, di mana unsur pertama telah membuktikan peranannya dalam menentukan persepsi keislaman bagi pemeluknya dan karenanya berarti bahwa Islam sebagai suatu ajaran agama dipahami bukan dalam bentuknya yang asli. Unsur kedua merupakan masalah yang pokok karena di sini dipandang adanya langkah koreksi terhadap kenyataan pemahaman dari praktek keagamaan kini, ke arah usaha pemurnian. Unsur-unsur luar sebagai faktor penting dalam perubahan tersebut. Semua ini hendaknya dipandang sebagai refleksi dan prinsip-prisip ajaran Islam tentang ide terbentuknya suatu umat tanpa membedakan bangsa, ras dan negara. Sehingga mewujudkan satu sistem peribadatan yang murni yang bersih dari pengaruh-pengaruh peribadatan dan penyembahan dari tradisi nasional atau suatu bangsa tertentu. Pikiran-pikiran tersebui menguatkan asumsi bahwa orang Jslam Indonesia memiliki rasa

Pendidikan Kemuhammadiyahan 8 nasionalisme yang tipis atau bahkan mungkin tidak sama sekali (Ach. Jainuri, 1993:4-10). 2. Pengaruh Timur Tengah Pikiran-pikiran pembaharuan yang ada pada awal abad ke19 merupakan dorongan timbulnya serentetan kebangkitan Islam di seluruh dunia. Dalam hal ini Mukti Ali mengklasifikasikan pikiranpikiran tersebut menjadi tiga masalah pokok yang dipersoalkan dalam rangka perkembangan Islam di Indonesia, yaitu: (1) pimpinan yang berwibawa (leadership) untuk memimpin serombongan manusia guna mencapai suatu tujuan, (2) cita-cita yang jelas (ide yang ideal), dan (3) harus ada organisasi yang dipergunakan untuk mcmperjuangkan ide itu. Organisasi Islam yang ada tampaknya kurang efektif, inilah sebabnya cila-cita yang ada tidak bisa diperjuangkan melalui organisasi yang demikian (A. Mukti Ali, 1971: 6) . Gerakan-gerakan Islam yang bernula dari awal abad ke-19 hlngga abad ke-20, pada dasainya berpangkal pada pola pemikiran di atas, meskipun pada mulanya kurang begitu nampak. Tetapi dalam perkcmbangan selanjutnya hal itu nampak jelas dengan digunakannya organisasi sebagai alat gerakannya. Timbulnya gerakan-gerakan tersebut adalah karena faklor luar. Dalam hal ini dominasi pengaruh Timur Tengah sebagai faktor penentu - baik secara langsung maupun tidak langsung - terhadap gerakan reformis Islam di Indonesia, merupakan pokok pembahasan dalam sub ini. 3. Politik Islam Belanda Sepanjang sejarah penjajahan, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan yang besar sekali clalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Meluasnya pergolakan merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah kolonial. Dalam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 9 abad ke-19 gerakan yang muncul sering menggunakan panji-panji Islam dengan menggunakan ide perang jihad. Dalam artian demikian, Benda mengklasifisir seperti perang Banten pada pertengahan abad ke-l8, perang Cirebon (1802-1806), dan terutama perang Jawa (1825-1830) di mana Pangeran Diponegoto mengadakan perlawanan dengan menggunakan panji-panji Islam. Di Sumatra Belanda memihak kepada tokoh-tokoh kaum adat Minangkabau untuk menentang kekuatan Ulama dalam Perang Padri (1821-1838), Kesulitan yang paling serius adalah dalam menghadapi Aceh yang merupakan daerah paling orthodok dan keras di Indonesia, di mana Belanda mengalami kesulitan dengan berlarut-larutnya perang yang terjadi pada tahun 1872-1908. Ide-ide agama terutama sekali ide perang jihad, ternyatam memberikan dukungan yang bcsar terhadap gerakan-gerakan petani. Gerakan tersebut seperti: peristiwa Ciiegon (1888); peristiwa Gedangan (1904) dengan dipimpin Kasan Mukmin; demikian pula seperti peristiwa Darmadjaja di Nganjuk (1907)r Pada saat-saat itu terjadilah mobilisasi massa petani secara cepat dan luar biasa. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan lokal dan spontan dan cenderung untuk menyatakan sebagai gerakan Ratu Adil. Gerakan-gerakan tersebut semuanya dipimpin oJeh pemuka Islam dan dijiwai ideologi Islam. Kecemasan Belanda terhadap Islam, terutama muslim fanatik yang mempunyai hubungan dengan dunia internasional - termasuk bahaya permiataan bantuan kepada negara Islam di luar negeri - dan ketaatannya terhadap hukum Islam di dalam kehidupannya, menjadikan Islam kemudian muncul sebagai musuh yang hebat. Ketakutan-ketakutan ini kemudian mendorong pemerintah kolonial di dalam membentuk suatu politik aliansi dengan unsur-unsur masyatakat yang ada di Indonesia. Sebaliknya dalam abad ke-I9, bahwa orang Belanda yang berada di Nederland maupun yang berada di Hindia Belanda, mempunyai harapan yang

Pendidikan Kemuhammadiyahan 10 besar sekali untuk dapat mengusir pengaruh Islam dengan cepatnya Kristenisasi terhadap manyoritas bangsa Indonesia. Dan orang-orang Barat yakin akan superioritas Kristen atas Islam. Seperti diketahui, hahwa pemerintah Belanda pada waktu itu berada dalam tekanan dari partai-partai agama yang ada di parlemen1 . Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan missi baik Roma Katholik maupun Protestan untuk sama-sama operasi di Indonesia. Demikian pula dukungan material pemerintah kolonial terhadap kegiatan yang demikian itu. Mereka juga menuntut atas kedudukan legal agama di rnana orang-orang Kristen bisa diatur dengan undang-undangnya sendiri. Seperti dibuktiksn kemudian bahwa harapan akan mudahnya sinkretis Islam Indonesia memeluk Krislen adalah merupakan anggapan yang keliru. Meskipun besar bantuan yang telah diberikam pemerintah, ternyata kristenisasi berjalan sangat lamban sekali dan bahkan pada daerahdaerah yang belum dimasuki Islam sekalipun. Di sinilah nampak bahwa sesungguhnya sikap Belanda menghadapi Islam di Indonesia merupakan suatu kombinasi yang berlawanan dari rasa takut yang sedemikian rupa dan harapan yang terlalu besar. Semuanya sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan yang cukup, kalau tidak sama sekali. Karenanya Snouck tidak membenarkan akan harapan yang terlalu optimis bagi mereka itu untuk memeluk agama Kristen. Malahan mereka merasakan bahwa Islamisasi akan berLaagsung terus - baik segi kualitas maupun segi kuantitasnya - dengan adanya Pax Nerlandica. Juga ia menegaskan apabila ideologi Islam disebarkan sebagai doktrin poliiik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap pemerintahan asing sebagai pemerintahan kafir sehingga orang meragukan atau mengingkari Iegalitas pemerintah Belanda, maka di sini ada bahaya bahwa fanatisme agama akan 1 Ada tiga partai, yaitu Partai Roma Katholik, Partai Anti Revolusioner dan Partai Kristen Historis (Sartono Kartodirdjo, 1967: XXV)

Pendidikan Kemuhammadiyahan 11 menggcrakkan rakyal untuk menghapuskan pemerintahan colonial (Sartono Kartodirdjo: 75). Gagasan Snouck Hurgronje tidaklah terlepas dari jiwa zaman yang penuh dengan pemikiran tentang humanisme. Kewajiban memperhatikan nasib rakyat pribumi (etis), sebagaimana assosiasi (persekutuan) pada umumnya adalah merupakan gagasan yang bersifat paternalis (bapa pelindung) yang tidak disadari babwa hal itu akan sia-sia. Demikian pula gagasan politik Islam Snouck, meskipun secara resmi tetap merupakan pegangan pemerintah Hindia Belanda, tetapi sejarah memperlihatkan betapa tidak mungkinnya menghadapi Islam dengan titik tolak pemikiran demikian. Di sinilah sejak ia meninggalkan Indonesia, Islam mengalami perubahan diluar dugaan Snouck. Pemerintah dihadapkan pad a alternatif, bukan saja antara adat dan agama atau antara pendukung nilai-nilai tradisional dengan elite berpendidikan Barat, tetapi juga antara Islam tradisional dan reformis (Achmad Jainuri, 1993: 24-23). D. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah 1. Peran KH. Ahmad Dahlan a. Riwayat Hidupnya Ahmad Dahlan yang waktu mudanya bernama Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1235 H (1868 M) di Kampung Kauman Yogyakarta. Ayahnya seorang alim bernama Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Sulaiman, pejabat khatib di mesjid besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hassan, pejabat penghulu Kesultanan.2 2 Di antara saudara-saudaranya adalah: Nyai Haji Saleh, Nyai Haji Muhammad Fakih (Ibu KH. Baidawi dan Nyai Haji Muhammad Nur (Solichin Salam, K.H. Ahmad Dahlan:, 1962: 5-6).

Pendidikan Kemuhammadiyahan 12 Melihat garis keturunan ini maka ia adalah anak orang yang berada dan berkedudukan baik dalam masyarakat. Solichin Salam melengkapi silsilah Ahmad Dahlan dengan mengutip dari buku silsilah milik eyang Abdul Rahman, Ploso Kuning menyebutkan sebagai berikut: Muhamnud Darwis (Ahmad Dahlan) bin Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadla bin Kiai Ilyas bin Demang Djurang Djuru Kapindo bin Demang Djurang Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Iskak bin Maulana Malik Ibrahim Waliyullah (Solichin Salam, 1062: 146). Selanjutnya dalam buku yang lain Solichin Salam menerangkan bahwa Ahmad Dahlan pernah kawin dengan Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Pernah juga kawin dengan Nyai Rum (bibi Prof. Ahdul Kahar Muzakir) adiknya K. Munawir Krapyak (Yogya). Dengan ibu Nyai Aisyah (adik ajengan penghulu) Cianjur, dan konon ia juga pernah kawin dengan Nyai Solichah puteri Kanjeng Penghulu M. Syafii, adiknya Kiai Jasin Pakualaman Yogja. Dan terakhir kawin dengan ibu Walidah binti Kiai Penghulu Haji Fadhil (terkenal dengan Nyai Ahmad Dahlan) yang mendampinginya hingga ia meninggal (Solichin Salam, 1062 :7-8). Dengan ibu Walidah ini Ahmad Dahlan memperoleh keturunan di antaranya adalan: Djohanah (istri pertama Haji Hilal, yang mempunyai anak Wahban Hilal), Haji Siradj Dahlan (Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, meninggal pada tahun 1948), Siti Busro (Istri H. Isom Dja'far), Siti Aisyah (istri kedua Haji Hilal setelah Djohanah meninggal dunia, terkenal dengan Aisyah Hilal), Zuharah (istri Haji Masykur

Pendidikan Kemuhammadiyahan 13 Banjarmasin), dan Irfan Dahlan.3 KH Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Pebruari 1923 M (7 Rajab 1340 H) di Kauman Yogyakarta dalam usia 55 tahun. b. Pendidikannya Semasa kecilnya Ahmad Dahlan tidak pergi ke sekolah. Hal ini karena sikap orang- orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah Gubernemen. Tetapi sebagai gantinya Ahmad Dahlan diasuh serta dididik mengaji oleh ayahnya sendiri. Dan kemudian ia meneruskan pelajaran mengaji tafsir dan hadith serta bahasa Arab dan fikih kepada beberapa ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan bantuam kakaknya (Nyai Haji Saleh), maka pada tahun 1890 ia pergi ke Mekah dan belajar selama satu tahun. Dan sekitar tahun 1903 sekali lagi ia mengunjungi tanah suci di mana ia tinggal selama dua tahun dan belajar pada Syekh Ahmad Chatib. Selama waktu tersebut ia menuntut ilmu agama Islam seperti tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak dan sebagainya. Di antara ilmu-ilmu lersebut yang paling digemari dan menarik hatinya ialah Tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh. Tafsir ini memberikan cahaya terang dalam hatinya serta membuka akalnya untuk berpikir jauh kedepan tentang keadaan Islam di Indonesia. Di antara guru-guruya di Jawa ialah Kiai Haji Muhammad Nur (kakak iparnya), Kiai Haji Said, R. Ng. Sosrosugondo (ayah lr. Suratin), R. Wedana Dwidjosewajo. Dalam ilmu falak ia pernah belajar pada Kiai Haji Dahlan Semarang, menantu Kiai Darat Semarang, dan kepada Syekh M. Djamjil Djambek. 3 Irfan Dahlan ini kemudian bergabung dalam gerakan Ahmadiyah Kadian ( AK Pringgodigdo, 1977:. 95).

Pendidikan Kemuhammadiyahan 14 c. Kepribadiannya Sikap dan pribadi Ahmad Dahlan merupakan dasar yang kuat dalam membantu mewujudkan gagasan-gagasan pembaharuannya. la adalah seorang yang keras kemauan, pribadinya mencerminkan sebagai seorang yang sungguhsungguh dan tak mengenal lelah dalam merealisir cita-cita. Hal ini nampak seperti apa yang dikatakannya: Saja mesti bekerdja keras, untuk meletakkan batu pertama daripada amal jang besar ini. Kalau sekiranja saja lambatkan atau saja hentikan lantaran sakitku ini maka tidak ada orang jang sanggup meletakkan dasar itu. Saja sudah merasa bahwa umur saja tidak akan lama lagi. Maka djika saja kerdjakan selekas mungkin, maka jang tinggal sedikit itu, mudahlah jang di belakang nanti untuk menyempurnakannja. Disamping itu keberaniannya dalam bertindak telah dibuktikan dengan usaha-usaha yang ia lakukan meskipun mendapat kecaman dari masyarakat umumnya. Oleh Djarnawi dikatakan, pernah suatu ketika ia mendapat ancaman berupa surat kaleng, yang isinya akan membunuhnya jika ia berkehendak memberikan ceramah agama di Banyuwangi. Ancaman terscbut ternyata diabaikannya. Dengan penjagaan yang ketat ia memberikan ceramah agama Islam dan masalahmasalah organsasi Muhammadiyah di Banyuwangi. Selain itu ia adalah orang yang bersifat sabar, ikhlas dan gemar beramal. Sebagaimana dibuktikan waktu mendirikan Standard School (Sekolah Dasar) mengalami kekurangan biaya, ia mengikhlaskan barang-barang rumah tangganya untuk dijual guna meneruskan pembiayaan pembangunan gedung tersebut. d. Riwayat Perjuangannya

Pendidikan Kemuhammadiyahan 15 Kesempatan yang baik ketika ia dapat bertukar pikiran langsung dengan Rasyid Ridla yang diperkenalkan K.H Bakir sewaktu ia berada di Mekah, ide reformasi meresap di hatinya. Dan dengan dasar ilmu-ilmu yang telah dipeiolehnya, demikian pula pengalaman keagamaan yang ia alami selama di Mekah, mendorong ia melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di tanah airnya. Di sini sebelum ia mendirikan Muhammadiyah, dan dengan dasar ilmu falak yang telah diperolehnya, mulailah ia berusaha membetulkan arah masjid, di mana umumnya masjidmasjid di Jawa sama menghadap lurus ke barat, termasuk masjid Agung Yogyakarta. Untuk melaksanakan maksud tersebut Ahmad Dahlan terbentur pada tingkatan jabatan yang ada, diatasnya ada jabatan Kepala Penghulu kerajaan Yogyakarta, yang pada waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Muhammad Chalil Kamaluddiningrat, dan melalui dia ini adalah suatu hal yang tidak mungkin. Terbukti niatan KH. Ahmad Dahlan tersebut setelah disampaikan kepada penghulu dan dibahas dalam forum kiai ternyata di tolak. Perdebatan antara KH. Ahmad Dahlan dan para kiai tentang arah kiblat tersebut ternyata diketahui oleh para santri dan pemuda masjid Agung. Para santri dan pemuda ini yakin yang disampaikan oleh KH. Ahmad Dahlan benar, sehingga secara diam-diam, diantara para pemuda masjid Agung, pada suatu malam membetulkan arah kiblat di Masjid Agung, dibuatlah garis putih pada setiap shaf. Baru pagi hari, sewaktu hendak shalat subuh penghulu tahu perubahan garis shaf tersebut, beliau langsung marah dan menuduh santri KH. Ahmad Dahlan yang melakukan. Di luar dugaan, yang melakukan ternyata keponakan penghulu sendiri. Sekalipun demikian, amarah penghulu terhadap KH. Ahmad Dahlan tetap memuncak. Sejak peristiwa itu maka hubungan antara Kepala Penghulu dengan Khatib Amin menjadi kurang

Pendidikan Kemuhammadiyahan 16 baik. Suasana demikian tambah buruk lagi tatkala Ahmad Dahlan membangun langgar dengan arah kiblat yang benar, dimana pada waktu itu dianggap menyimpang daripada umumnya masjid-masjid di Yogyakarta. Tindakan ini sekali lagi menimbulkan amarah Penghulu, akhirnya K. Haji Kamaluddiningrat memerintahkan untuk merusak langgar tersebut. KH. Ahmad Dahlan kemudian bermaksud meninggalkan kotanya bersama-sama Nyai Dahlan, tetapi hal itu dapat dicegah oleh kakak iparnya (Kiai Saleh) dengan menjanjikan akan membangun sebuah langgar yang baru dengan jaminan bahwa dia dapat mengajar dan beribadat menurut keyakinannya. Ahmad Dahlan adalah salah seorang di antara tokohtokoh pembaharu dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Citacita pembaharuannya tidak jauh berbeda dengan Jamaluddin AlAfgani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridla (1856-1935) di Mesir. Ahmad Khan (1817-1898), Ameer Ali (1849-1928) dan Muhammad Iqbal (1873-1938) di India. Di dalam semangat kebangunan Nasional ia adaluh salah seorang pelopor di antara Ahmad Al-Surkati (Al-Irsyad), H. Samanhudi dan HOS Cokroaminoto (Serekat Islam), Wahidin Smiirohusodo dan Sutamo (Budi Utnmo), Ki Hajar Dewantara (Taman Siswa) dan lain-lain. 2. Dinamika Sejarah Muhammadiyah a. Fase Pemulaan (1908 -1913) Masa dasar berdirinya Muhammadiyah bersamaan dengan mulai bangkitnya gerakan Nasional bangsa Indonesia yang menjelma dalam bentuk-bentuk keorganisasian yang nyata. Dalam masa ini usaha-usaha KH Ahmad Dahlan dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam mempersiapkan berdirinya Muhammadiyah, demikian juga dalam masa-masa awal setelah organisasi ini berdiri.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 17 Adapun tokoh-tokoh pertama yang menjadi pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah: 1. Haji Ahmad Dahhn (Ketib Amin) 2. Abdullah Siradj (Penghulu) 3. Haji Ahmad (Ketib Cendana) 4. Haji Abdurrahman 5. R, Hadji Sarkawi 6. H. Muhammad (Kebayan) 7. R.H. Djaelani 8. Haji Anis 9. Haji Muhammad Pakih (Carik). Setelah Muhammadiyah berdiri, KH Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan Recht Persoon (Badan Hukum) kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Dan permintaan itu baru dikabulkan pada tanggal 22 Agustus 1914 dengan surat ketetapan Gouvernement Besluit No. 81 tertanggal 22 Agustus 1914. Izin tersebut hanya berlaku untuk daerah (kota) Yogyakarta, dan berlaku selama 29 tahun. b. Fase Kaderisasi (1913-1917) Jika diteliti, usaha Ahmad Dahlan untuk mempersiapkan kader sebenarnya sudah dilakukan sebelum ia mendirikan Muhammadiyah. Pada masa ini ia berusaha mencari dukungan guna merealisir cila-citanya untuk membentuk suatu organisasi. Karenanya usaha-usaha itu lebih bersifat companies (mencari teman). Tetapi pada saat setelah didirikannya Muhammadiyah, sifat itu ditekankan pada usaha unluk mencari bibit-bibit baru yang dapat mewarisi ide-idenya dan mengembangknn organisasi yang telah ia dirikan. Untuk mcncapai keinginan itu ia tempuh melalui pendidikan dan pengajian-pengajian.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 18 Sementara itu usaha-usaha pengkaderan juga dilakukan melalui lapangan pendidikan. Di sini pada waktu menjelang didirikannya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan lebih dahulu mendirikan sekolah rakyat yang murid-muridnya terdiri dari laki-laki dan wanita. Setelah Mahammadiyah berdiri ia mendirikan juga Standard School di Suronatan, dan pada saat itu mulai diadakan pemisahan, di mana murid laki-Laki ditempatkan di Standard School Suronatan, sedang sekolah rakyat Kauman dikhususkan unluk wanita, sampai sekarang terkenal dengan Pawiyatan Wanita Muhammadiyah Kauman. Di antara murid-murid wanita tersebut adalah: Aisyah Hilal, Busm Jspm, Zahro Muchsin, Wadiah Nuh, Dalalah Hisyam dan Badilali Zuber. Mereka ini adalah icrmaiuk kelompok para kader yang dibtna Ahmad Dahlan yang ktmudkm terkenal dengan gccakari Aisyiyah. Di kota Yogyakarta diadakan jemaah-jemaah pengajian dan perkumpulan-perkumpulan yang menjalankan kepentingankepentingan Islam seperti: Ikhwanul Muslimin, Cahaya Muda, Taqwimuddin. Hambudi Suci, Hayatul Oulub, Priyo Utomo, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul Aba, Taawanu Alal Birri, Ta'rifu Bima Kana, Wal Fajri, Wal Asri, Jamiyatul Ummahat, Syamsiyatul Muslimat, Syarikatul Mubtadi dan lainlain. Di dacrah-daerah di luar Yogyakarta seperti: Nurul Islam (Pekalongan), Al-Munir dan Siratul Mustaqim (Makasar), AIHidayah (Garut), Siddiq Amanah Tabligh Fathanah (Sala) (Departemen Penerangan: 56-57). Usaha-usaha Ahmad Dahlan di atas jelas merupakan hal yang besar dalam rangka kaderisasi. Pembinaan melalui perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok pengajian ternyata merupakan andil yang besar terhadap proses perkembangan Muhammadiyah di tempat-tempat dan daerah - daerah yang bersangkutan. Hal ini jelas sekali ketika semua

Pendidikan Kemuhammadiyahan 19 perkumpulan tersebut akhirnya bergabung dengan Muhammadiyah menjadi cabang dan ranting atau menjadi bagian dan urusan dalam Muhammadiyah. c. Masa Perkembangan Dalam masa perkembangan ini beberapa hal yang dapat dilihat adalah meluasnya pengaruh gerakan Muhammadiyah ke daerah-daerah lain di luar Yogyakarla, yang kemudian diikuti dengan berdirinya cabang dan ranting di daerah-daerah tersebut. Perkembangan ini diikuiti pula dengan munculnya bagian-bagian lain atau badan-badan otonom dalam gerakan Muhammadiyah. Pada tahun 1917 daerah operasi Muhammadiyah mulai meluas di luar daerah Yogyakarta, dan beberapa daerah menghendaki agar didirikan cabang-cabang. Untuk memenuhi permintaan ini, maka Maksud dan Tujuan gerakan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang semula menetapkan daerah aktivitas organisasi hanya di Yogyakarta untuk pertama kali harus diubah. Untuk maksud ini Ahmad Dahlan mengajukan permohonan izin bagi cabang dan ranting di seluruh daerah Jawa, yang dikabulkan dengan besluit Pemerintah Hindia Belanda No. 40 tanggal 16 Agustus 1920. Kemudian tangal 7 Mei 1921 menyusul permohonan izin untuk seluruh Indonesia, .dan dikabulkan dengan keluarnya Gouvcrnement Besluit No 38 tanggal 2 September 1921. Deliar Noer menyebut bahwa tahun 1920 adalah tahun perkembangan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Pada saat itu kebanyakan orang Indonesia merasakan faedahnya kesatuan melalui bentuk organisasi. Di beberapa daerah tidak bisa dilepaskan akan peranan para pedagang Minangkabau dalam memperkembangkan Muhammad iyah ini. Perkumpulan Nurut Islam di Pekalongan yang kemudian mcnjadi cabang adalah atas prakarsa para pedagang ini. Demikian juga Surabaya, yang

Pendidikan Kemuhammadiyahan 20 telah menjadi tempat propaganda ide dari seorang pedagang bernama Fakih Hasyim (Deliar Noer: 76). Menurut Abdullah, dalam usahanya, pertolongan PKU itu berpangkal pada tiga macam yakni; 1. Memberikan pertolongan orang-orang fakir-miskin yang terlantar hidupnya dengan mendirikan rumah untuk tempat tinggal selama dalam kemiskinannya. 2. Mendirikan rumah anak yatim yang terlantar dengan memberikan makan dan pakaian. pengajaran, baik mengenai pengetahuan umum maupun agama dan budi pekerti. 3. Memberikan pertolongan bagi orang yang sakit, yang terlantar dengan mendirikan rumah sakit, balai kesehatan. Pada tahun 1921 Haji Sujak dan Muljadi Djojomartono mengadakan gerakan untuk membeli kapal haji sendiri. Hal ini dilakukan karena cara-cara pemerintah Hindia Belanda dalam menyelenggarakan perjalanan haji dipandang sangat tidak memuaskan oleh Muhammadiyah. Namun usaha mereka itu gagal, karena adanya ordonansi pemerintah Belanda, yang tidak memungkinkan dibclinya kapat oleh maskapai anak negeri. Selain itu PKU juga mempelopori dan merintis usaha-usaha menerima dan memberikan zakat, menerima dan menyalurkan hewan qurban,, menyelenggarakan khitanan missal, mengadakan dan menyiapkan kcbutuhan kematian, sepcrti mengumpulkan dana kematian, menyediakan kain kafan, mempersiapkan tenaga yang siap memandikan jenazah dan lain sebagainya. Pada tahud 1921 bersama dengan organisasi sosial lain memberikan bantuan kepada korban kcbakaran di Yogyakarta, dan dengan dipelopuri H. Sujak didirikanlah rumah sakit di Yogyakarta. Pada tahun 1922 PKU mendirikan rumah yatim untuk yang pertama kali, kemudian diikuti oleh warga Muhammadiyah di Malang dan Sala. Di Surabaya baru tahun 1924 didirikan PKU dan beberapa bulan setelah itu, 14 Desember 1924, didirikan Balai Kesehatan.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 21 DAFTAR PUSTAKA Achmad Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993. AK Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakya Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1977. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam 1900-1942 Mustafa Kamal Pasha, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis),tt. Solichin Salam, ―Riwayat KH Achmad Dahlan" Muhammadiyah Setengah Abad, Jakarta: Departemen Penerangan, 1062 -------------------, K.H. Ahmad Dahlan: Tjita-tjita dan Perjuangannya, Jakarta: Depot Pengadjaran Muhammadiyah, 1962. http://www.muhammadiyah.or.id http://www.suara-muhammadiyah.or.id

Pendidikan Kemuhammadiyahan 22 BAB II IDEOLOGI GERAKAN MUHAMMADIYAH Kompetendi Dasar 1. Mahasiswa dapat memahami pengertian Ideologi Gerakan Muhammadiyah serta fungsinya 2. Mahasiswa mampu menganalisis sumber Ideologi Gerakan Muhammadiyah 3. Mahasiswa menyadari peranan Ideologi gerakan Muhammadiyah dalam konteks dinamika ummat Islam dan bangsa Indonesia A. PENGERTIAN DAN FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 atau 18 Nopember 1912 di Yogyakarta, memiliki sistem keyakinan dan pemikiran yang menjelaskan citacita atau tujuan yang hendak diwujudkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sistem keyakian dan pemikiran tersebut dapat disebut sebagai ―ideologi.‖ Dengan pengertian lain, ideologi merupakan sistem pemikiran yang berusaha menjelaskan dunia dan cara-cara mengatasi dan mengubahnya. Ideologi mengandung beberapa unsur pokok, antara lain: pandangan yang menyeluruh tentang manusia, dunia dan alam semesta; rencana penataan sosial-politik berdasarkan pandangan tersebut; kesadaran dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan berdasarkan paham yang dianut; usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima pandangan tersebut memalui loyalitas dan keterlibatan pengikutnya; dan menggerakkan para kader dan pengikut untuk mendukung pandangan ideologi tersebut.4 Dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang berjudul ―Rumusan Pokok-Pokok Persoalan tentang Ideologi Keyakinan Hidup Muhammadiyah‖ disebutkan bahwa ideologi adalah ―ajaran atau ilmu pengetahuan yang 4 Lihat “Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah: Konsolidasi Bidang Cita-cita dan Keyakinan Hidup,” dalam Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2010), 253-254.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 23 secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan atau gambaran dalam pikiran, untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat.‖ Ideologi juga merupakan keyakinan hidup yang mencakup pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran dan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut.5 Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,‖ yang meliputi paham agama dalam Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dan misi, fungsi dan strategi perjuangan Muhammadiyah.6 Dengan demikian, ideologi Muhammadiyah mengandung berbagai rumusan yang bersifat tentatif dan berfungsi untuk menjelaskan pandangan Muhammadiyah tentang realitas dunia, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, dan melakukan evaluasi terhadap kondisi sosial yang hendak diubah. Demikian pula, ideologi dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri dari ancaman atau tantangan yang berasal dari luar. Agama Islam sebagai sumber keyakinan yang sangat esensial dalam sistem keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. B. SUMBER IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Ideologi Muhammadiyah bersumber dari pemikiran pendiri dan tokoh-tokoh generasi awal Muhammadiyah, seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, dan lain-lainnya. Pemikiran yang dirumuskan oleh para pemimpin Muhammadiyah merupakan jawaban terhadap realitas, permasalahan dan tantangan yang timbul ketika Muhammadiyah lahir dan 5 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Putusan Mu‟tamar Muhammadiyah Ke-37 (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1968). 6 Haedar Nashir, “Memahami Manhaj Gerakan Muhammadiyah,” dalam Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah, xvi.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 24 tumbuh sebagai sebuah gerakan keagamaan. Gagasan-gagasan Ahmad Dahlan yang terangkum dalam Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat-ayat Al-Qur‟an Ajaran KHA Dahlan, dan pemikiran Mas Mansur tentang Kesimpoelan Djawaban Masalah Lima, merupakan ―ideologi‖ dan sekaligus sumber bagi perumusan ideologi Muhammadiyah pada generasi berikutnya. Proses perumusan ideologi Muhammadiyah terus berlangsung seiring dengan kebutuhan organisasi untuk menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang muncul pada setiap episode perkembangan Muhammadiyah. Selain pemikiran-pemikiran yang bersifat individual, rumusan-rumusan yang ditetapkan melalui forum-forum resmi, seperti muktamar atau sidang tanwir, juga merupakan ideologi Muhammadiyah. Karena itu, ideologi Muhammadiyah dapat dipahami dari rumusan-rumusan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Masalah Lima, Kepribadian Muhammadiyah, Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Termasuk ideologi Muhammadiyah adalah Pernyataan Pikiran Muhamamdiyah Jelang Satu Abad, dan Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah: Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. Bahkan, berbagai rumusan tentang khittah perjuangan Muhammadiyah (Khittah Palembang; Khittah Ponorogo; Khittah Ujung pandang; Khittah Surabaya; dan Khittah Denpasar) dapat dikategorikan sebagai kandungan dari ideologi Muhammadiyah, yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan masyarakat pada episode tertentu perkembangan Muhammadiyah. Dengan demikian, adalah benar jika dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan yang bersifat tentatif dan terus menerus mengalami penyempurnaan secara dinamis mengikuti dinamika organisasi dan masyarakat, karena ideologi dirumuskan untuk mengatasi masalah dan menjawab tantangan yang bersal dari luar agar keberadaan organisasi tetap dapat dipertahankan. Persoalan pokok yang bersifat ideologis dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah: 1. Aqidah : Muhammadiyah adalah gerakan aqidah Islam.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 25 2. Cita-cita dan tujuan: Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. 3. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan aqidah dalam mencapai citacita tersebut adalah agama Islam sebagai rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, ideologi Muhammadiyah bersumber pada agama Islam yang memiliki sistem nilai. Islam sebagai sumber ajaran, landasan berpikir, acuan bergerak, dan menjadi keyakinan yang melekat pada ibadah dan amaliyah manusia. C. PANDANGAN KEAGAMAAN GENERASI AWAL SEBAGAI “IDEOLOGI” Kelahiran Muhammadiyah pada awal abad ke-20 adalah jawaban terhadap pentingnya pembaruan (reformasi) kehidupan sosial umat Islam di Indonesia. Para pemimpin awal Muhammadiyah, terutama Ahmad Dahlan, menyadari pentingnya menafsirkan keyakinan Islam untuk memberikan dasar-dasar pembaruan keagamaan dan sosial. Mereka menunjukkan kesadaran mengenai kebutuhan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh kaum muslim. Usaha mereka yang pertama ialah mengubah pengertian iman dan menekankan pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasardasar Islam. Usaha pembaruan ini menekankan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik pembaruan ini disimpulkan oleh Achmad Jainuri sebagai ―ideologi reformis.‖7 1. Gagasan Keagamaan Dahlan Dalam pandangan Dahlan, Islam memberikan tekanan pada tindakan (‗amal) yang dilakukan secara tulus. Dahlan diriwayatkan sering mengutip pernyataan ‗ulama yang berbunyi: “al-nas kulluhum mawta illa 7 Sebagian besar dari uraian yang dikemukakan pada bagian ini bersumber dari Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal (Surabaya: LPAM, 2002).

Pendidikan Kemuhammadiyahan 26 al-„ulama‟, wa al-„ulama‟ mutahayyirun illa al-„amilun, wa al-„amilun „ala wajal illa al-mukhlisun.”8 Meskipun ungkapan ini tidak berasal dari Dahlan sendiri, tapi pengadopsiannya menunjukkan persetujuannya terhadap kandungan makna dari ungkapan tersebut dan implikasi yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa Dahlan mengutip ungkapan tersebut untuk menunjukkan posisi penting kaum ‗ulama, namun tidak semata-mata dalam pengertian antropologis, melainkan dalam pengertian substansial. Ini juga menyiratkan arti penting dari ilmu pengetahuan di mata Dahlan. Namun, dalam pemikiran Dahlan, arti penting pengetahuan tidak terletak pada dirinya sendiri, melainkan pada aplikasinya dalam tindakan atau kerja sosial. Tindakan atau kerja sosial yang merupakan aplikasi dari pengetahuan itu harus didasarkan pada nilai keikhlasan yang bersumber dari hati. Pandangan ini menggambarkan hubungan triadic (tiga pilar yang saling terkait) antara ilmu, ‗amal dan nilai keikhlasan. Dengan kata lain, ada hubungan erat antara akal pikiran (intellectual), tindakan (physical) dan hati (spiritual). Pengetahuan, dengan demikian, harus memiliki fungsi sosial dan basis spiritual.9 Dalam konteks itu, Dahlan menegaskan pentingnya penggunaan akal untuk memahami hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Menurutnya, ―manusia harus menggunakan pikirannya untuk mengoreksi soal i‗tiqad dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran sejati.‖10 Dalam pandangan Dahlan, akal memiliki posisi sentral dalam memproduksi pemikiran keagamaan. Penggunaan 8 Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah Ajaran & 17 Kelompok Ayat alQur‟an, Ed. Budi Setiawan dan Arief Budiman Ch. (Yogyakarta: LPI PP Muhammadiyah, 2005), 7. (Manusia itu semuanya mati [mati perasaannya] kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan, kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas atau bersih). 9 Ahmad Nur Fuad, “Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual,” (Disertasi Doktor IAIN Sunan Ampel, 2010), 45. 10 Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan, 23.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 27 akal untuk memahami agama dan menafsirkan realitas doktrinal dan kontekstual merupakan suatu keniscayaan, karena akal merupakan alat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan di dunia ini. Dahlan meyakini bahwa akal berfungsi komplementer (melengkapi) terhadap wahyu, sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan antara akal dan wahyu sebagai sumber ajaran Islam.11 Menurut Dahlan, penggunaan akal pikiran diarahkan untuk mencapai pengetahuan tertinggi yang tidak lain adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup (unity of life). Pengetahuan tersebut dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan menggunakan akal yang merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, selain dengan sikap konsisten terhadap kebenaran akal (rasional) yang didasari oleh hati yang suci. Menurut Dahlan, ilmu mantiq atau logika merupakan pendidikan tertinggi bagi akal yang hanya dapat dicapai jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah.12 Dalam memahami agama, Dahlan cenderung bersikap terbuka atau toleran, dan menghargai kenyataan bahwa pemikiran keagamaan tidak tunggal, tetapi beragam. Karena itu, kebenaran dari suatu pemahaman atau pemikiran keagamaan bersifat relatif.13 Dalam ―Pelajaran Ketiga,‖ sebagaimana direkam oleh Hadjid, Dahlan menegaskan demikian: ―Orang yang mencari barang yang hak kebenaran itu perumpamaannya demikian: Seumpama ada pertemuan antara orang Islam dan orang Kristen, yang beragama Islam membawa Kitab Suci alQur‘an dan yang beragama Kristen membawa Kitab Bybel (Perjanjian Lama dan Baru), kemudian kedua kitab suci itu diletakkan di atas meja. 11 Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, 100-101. 12 Ahmad Dahlan, “Tali Pengikat Hidup Manusia,” dalam Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah Dari Masa Ke Masa, eds. Sukrianta AR dan Abdul Munir Mulkhan (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 6; Abdul Munir Mulkhan, Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Sipress, 1994), 8-9. 13 Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, 112-113.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 28 Kemudian kedua orang tadi mengosongkan hatinya kembali kosong sebagaimana asal manusia tidak berkeyakinan apapun. Seterusnya bersama-sama mencari kebenaran, mencari tanda bukti yang menunjukkan kebenaran. Lagi pula pembicaraannya dengan baik-baik, tidak ada kata kalah dan menang. Begitu seterusnya. Demikianlah kalau memang semua itu membutuhkan kebenaran. Akan tetapi sebagian besar dari manusia hanya menurut anggapan-anggapan saja, diputuskan sendiri. Mana kebiasaan yang dimilikinya dianggap benar dan menolak mentah-mentah terhadap lainnya yang bertentangan dengan miliknya.‖14 Dahlan juga mengkritisi orang-orang yang lebih dulu memiliki keyakinan baru mencari argumentasinya, apalagi jika argumentasi yang dicari hanya untuk mendukung keyakinannya. Menurutnya, sedikit sekali orang yang bersedia mengembangkan argumentasi untuk kemudian dijadikan landasan keyakinannya. Dahlan, seperti dicatat Hadjid, mengutip ‗Abduh: ―aktharahum ya„taqiduna awwalan fa yastadillu illa bima yuwafiqu i„tiqadatihim, wa qalla man istadalla li yu„taqad.‖ 15 Dalam ―Pelajaran Kelima‖ dinyatakan: ―setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, dan sesudah memperbicangkan, memikir-memikir, menimbang-nimbang, membanding-banding ke sanakemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar yang sesungguh-sungguhnya. Dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan, inilah perbuatan yang benar.‖16 Dahlan berfatwa: ―Manusia tidak menuruti, tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang benar bagi dirinya. Artinya, dirinya sendiri, fikirannya sendiri, sudah dapat mengatakan itu benar, tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut mendapat kesukaran, takut berat dan bermacam-macam yang dikhawatirkan, karena nafsu dan hatinya sudah 14 Hadjid, Pelajaran KHA Dahlan, 19-20. 15 Ibid., 19. “Sebagian besar dari mereka (manusia) meyakini terlebih dahulu kemudian mencari argumentasi hanya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sedikit sekali orang yang mencari argumentasi untuk kemudian diyakini.” 16 Ibid., 24.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 29 terlanjur rusak, berpenyakit, akhlak (budi pekerti) hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk.‖17 Hadjid mengungkapkan bahwa Dahlan sering melantunkan sya‗ir berikut: “wa nahju sabili wadih liman ihtada wa lakin alahwa‟ „amat fa a„mat” (dan agamaku terang benderang bagi orang yang mendapat petunjuk, tetapi hawa nafsu [menuruti kesenangan] merajalela di mana-mana, kemudian menyebabkan akal manusia menjadi buta).18 Dahlan menyatakan pentingnya ilmu pengetahuan, dari manapun sumber pengetahuan itu. Namun, dia memiliki parameter tersendiri tentang kebenaran yang diyakininya. Seperti dicatat Hadjid, Dahlan menyatakan: ―Aku mengerti barang yang haq dan barang bathil seperti aku mengerti agama Nasrani/Kristen dan belajar agama Nasrani dan mengerti agama Nasrani. Tetapi apabila aku tidak mengerjakan agama Nasrani, aku bukan orang Nasrani, demikian juga umpamanya aku mengerti cara-cara mencuri, menipu, menindas, tetapi aku tidak menjalankan mencuri, menipu atau menindas, maka aku bukan pencuri, penipu dan penindas. Demikian juga aku mengerti agama Islam, mengerti amal shaleh, tetapi aku tidak mengerjakan agama Islam dan amal shaleh itu, aku tetap bukan orang Islam dan tetap bukan orang shaleh.‖19 Menarik untuk mencermati pemahaman Dahlan tentang hakikat agama. Sebagaimana dicatat Hadjid, Dahlan memahami agama sebagai kecenderungan spiritual (mayl ruhani) dari manusia yang berorientasi kepada kesempurnaan dan kesucian, bersih dari orientasi yang bersifat materialistik. Beragama, dalam pandangan ini, merupakan proses ―mendaki menuju langit kesempurnaan dan bersih suci dari pengaruhpengaruh materi kebendaan.‖20 Di sini dapat dilihat kecenderungan sufistik dalam pemikiran Dahlan. Penekanan Dahlan terutama ialah pada dimensidimensi spiritual sebagai esensi dari keberagamaan. Kesucian batin dan hati menjadi prasyarat penting bagi individu manusia untuk dapat 17 Ibid., 25. 18 Ibid., 25. 19 Ibid., 110-111. 20 Ibid., 26. Disebutkan: “mayl ruhani min al-nafs ta„ruju ila sama‟i al-kamal alaqdas khalisan min asri hadhihi al-maddah al-ardiyyah.”

Pendidikan Kemuhammadiyahan 30 menerima ajaran yang suci dari Tuhan dan Rasul-Nya. Dengan cara demikian, manusia dapat mencapai derajat yang lebih tinggi dalam kesucian batin.21 D. PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH Menurut tokoh generasi awal Muhammadiyah, Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi Adam sampai Muhammad, dan dibukukan dalam kitab-kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil dan al-Qur‘an.22 Dalam pelaksanaan keyakinan ini terdapat dasar keyakinan Muhammadiyah bahwa ‗kebenaran‘ itu tidak berasal dari seorang individu atau sumber tetapi dari banyak sumber. ‗Ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa Islam mengandung petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan material dan spiritual, bagi kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti.23 Lebih jauh, agamaagama wahyu telah mencapai tahap final dengan kenabian Muhammad, yang ajarannya terkandung dalam al-Qur‘an dan dijelaskan dalam Sunnah Nabi yang otentik. Sebuah dokumen resmi Muhammadiyah juga menekankan bahwa meskipun ada perbedaan tertentu, ada juga banyak kemiripan antara kitab suci terdahulu dengan al-Qur‘an. Misalnya, semua agama tersebut percaya pada keesaan Tuhan (tawhid). 24 Meskipun terdapat perbedaan dalam ritual dan aspek-aspek ajaran yang lain, agama-agama itu semuanya merupakan bagian dari hukum Tuhan (sunnatullah). Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan itu harus 21 Ibid., 93-94. 22 “Islam, Djangan Lihat Merknja,” Soeara Moehammadijah 12, 30 (10 Maret, 1931), 676. 23 Hooofdbestuur Moehammadijah, Kesimpoelan Djawaban Masalah Lima Dari Beberapa „Alim-„Oelama (Djogdjakarta, 1942), 13; lihat juga “Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah,” dalam Himpunan Keputusan-2 P.P. Muhammadiyah dalam Bidang Tajdid Ideologi dan Garis Pimpinan (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1973), 1. 24 Hoofdbestuur Moehammadijah, Kesimpoelan Djawaban, 12. Djindar Tamimy, Pokok-pokok Pengertian Tentang Agama Islam (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1978), 5.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 31 mendorong orang Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya.25 Para tokoh Muhammadiyah berulang kali menekankan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, akhlak, ibadah, dan masalah-masalah sosial (mu„amalah). Lebih dari itu, aspek-aspek ini dibagi ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu yang tidak bisa berubah dan yang bisa diubah. Wilayah ‗aqidah, akhlak dan bentuk-bentuk ibadah tertentu termasuk area yang tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah, meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam ruang atau waktu. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan. Sedangkan mu„amalah yang berhubungan dengan isu-isu sosial seperti perdagangan, pelayanan umum dan kegiatan politik termasuk area yang bisa berubah menurut waktu, ruang dan kemaslahatan umum.26 Penegasan bahwa Islam diwahyukan kepada nabi-nabi dan dikodifikasikan dalam kitab-kitab suci memberikan landasan dasar teologis ini diterjemahkan ke dalam sikap keterbukaan dalam menerima gagasangagasan dari orang lain, dan menerima bahwa kebenaran tidak hanya bisa ditemukan dalam keyakinan seorang saja tetapi dalam keyakinan orang lain juga. Namun demikian, pemahaman seperti ini bukanlah pemahaman keagamaan yang umum pada dekade awal abad ke-20. Demikian pula, prinsip-prinsip dasar iman dan ibadah tidak terbatas pengaruhnya terhadap kepercayaan dan ritual per se, tetapi memiliki implikasi luas ketika diletakkan dalam konteks sosial. Keyakinan dan ritual yang standar ini memberikan prinsip-prinsip pembaruan sosial dan teologi praktis. Keyakinan dan ritual ini membutuhkan pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari yang standar. Karenanya, setiap usaha harus dilakukan untuk menerapkannya dalam bentuknya yang asli dan membentenginya dari pelbagai pengaruh yang menyimpang. 25Solichin Salam, KH. Ahmad Dahlan; Tjita-Tjita dan Perdjoeangannja (Djakarta: Depot Pengadjaran Muhammadijah, 1962), 59. Karya lain yang ditulis oleh Solichin Salam, dengan nama samaran Junus Salam, adalah Riwayat Hidup K.H.A. Dahlan : Amal dan Perdjoeangannja (Djakarta: Depot Pengadjaran Muhammadijah, 1968), 61-62. 26 Kesimpoelan Djawaban, 13.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 32 1. Makna Islah 27 Misi pembaruan agama sesungguhnya didasarkan pada konsep kemerosotan keagamaan yang tak terhindarkan setelah kematian Nabi Muhammad. Kemorosotan ini diisyaratkan dalam hadith ―Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap pergantian abad seseorang yang akan memperbarui agama.‖28 Namun, pengakuan terhadap kebenaran proses ini29 tidak berarti bahwa Islam adalah ajaran agama yang tidak sempurna, karena al-Qur‘an sendiri dengan jelas menyatakan bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah sebuah agama yang sempurna. Bagi Ahmad Dahlan, kemerosotan keagamaan tidak disebabkan oleh kekurangan Islam; sebaliknya kemerosotan itu dikaitkan dengan kondisi di mana Islam itu dipraktikkan. Dengan perkataan lain, kemunduran dalam kehidupan keagamaan kaum Muslim tidak disebabkan oleh ajaran agama melainkan oleh kaum Muslim sendiri. Ide ini dinyatakan dalam slogan: alIslam mahjub bi- l-muslimin (Islam tertutupi oleh kaum Muslimin sendiri), yang sangat populer di kalangan kaum Muslim reformis pada awal abad ke20 baik di dalam maupun di luar Indonesia.30 Untuk mengatasi kemerosotan ini dan untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari orang Islam, Muhammadiyah mengembangkan dakwah sebagai alat untuk ―menyebarkan Islam dan mengarahkan kehidupan orang Muslim di Hindia Belanda berdasarkan 27 Jainuri, Ideologi Kaum Reformis. 28 Abu Dawud as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, vol. 4 (Cairo: Matbaat Mustafa Mahmud, 1353/1950), 159, dalam bagian Kitab al-Malahim. 29 John O. Voll, “Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah,” dalam John L. Esposito, ed., Voices Resurgent Islam (New York: Oxford University Press, 1983), 33. 30 Ungkapan “al-Islam mahjub bi-l-muslimin” yang pada mulanya berasal dari pernyataan „Abduh juga populer di cabang-cabang Muhammadiyah yang agak jauh. Soeara Moehammadiyah 12, 22-23 (22-31 Desember 1930), 575; M. Boestami Ibrahim, al-Hidajah; Merentjanakan Tjabang Moehammadijah (Bagian Taman Poestaka, 1939), 20; Muhammad Rashid Rida, ed., Tafsir alManar, vol. 3 (Cairo: Manar Press, 1346-1354), 224; Swara Islam 3, 4 (April 1935), 18.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 33 ajaran-ajaran Islam.‖31 Karena misi Muhammadiyah juga berkaitan dengan pengembangan wawasan tentang Islam yang lebih mendalam, lembaga dakwah menjadi elemen penting dalam organisasi ini; dan memang benar bahwa misi gerakan ini menjelma dalam program dakwahnya.32 Usaha untuk memelihara karakter murni dari praktik keagamaan dan untuk memurnikan mereka dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang (sesat) – sebuah komponen penting dalam pembaruan,33 merupakan akibat langsung dari semangat rasionalisasi yang mengatur tindakan-tindakan dan ide-ide. Rasionalisasi ini merupakan produk dari pemikiran para pendiri dan pendukung Muhammadiyah, yang merupakan anggota kelas pedagang. Karena pertimbangan rasional dan matematis menentukan tingkat keuntungan dan kerugian dalam setiap transaksi bisnis, maka pada giliran berikutnya seperti yang diputuskan oleh para pendukung gerakan ini setiap amal usaha yang tidak punya basis keagamaan menjadi tidak berguna (siasia), tidak menguntungkan dan karenanya harus ditinggalkan. Pendirian ini sangat cocok dan perspektif teologis yang menyatakan bahwa praktikpraktik sesat ini tidak hanya harus ditolak tetapi juga akan mendapatkan sanksi keagamaan.34 Tidak mengherankan, komitmennya untuk menganut pandangan keagamaan ini secara tak terhindarkan memberikan Muhammadiyah reputasi sebagai gerakan neo-ortodoks, yang tujuan utamanya ialah memperbaiki kemurnian Islam melalui ‗kembali kepada prinsip-prinsip dasar al-Qur‘an dan al-Sunnah.‘ 31 Ayat 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Statuten Lan Pranatan Tjilik Oemoem Toemrap Pakoempoelan Moehammadiyah Hindia Wetan (Ngajogjakarta: Pangreh Gede Moehammadijah, 1928), 9-10. Dalam rumusannya yang kemudian, misi dakwah disebutkan sebagai identitas gerakan ini. Lihat ayat 1 dalam Muqaddimah dan Anggaran Dasar Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1986, 6. 32 Boestami Ibrahim, al-Hidajah: Merentjanakan, 39-40; Kepribadian Muhammadiyah (Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.), 18; Himpunan Keputuasn-2,14; 33 Berita Resmi Muhammadiyah, nomor khusus (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1990), 48. 34 Menuju Muhammadiyah (Jogjakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1970), 20.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 34 2. Pandangan Dunia Muhammadiyah (World View)35 Penegasan Muhammadiyah bahwa Islam tidak hanya mencakup seperangkat kewajiban seperti salat, puasa, zakat dan haji, tapi juga bersinggungan dengan semua aspek kehidupan, menyebabkan gerakan ini menolak pendekatan terpisah-pisah (tidak menyeluruh) terhadap agama, dan menghindari pembatasan Islam dalam kategori atau wilayah yang sempit. Sebaliknya, para pemimpin Muhammadiyah menyokong pendekatan yang lebih holistik terhadap agama yang melibatkan Islam dalam kehidupan seseorang. Mereka percaya bahwa Islam memberikan petunjuknya hanya pada prinsip-prinsip tingkah laku, dan menyerahkan kepada umat Islam untuk menjelaskan yang detail. Karenanya, untuk mendapatkan jawaban dari ajaran Islam bagi problem-problem yang muncul di dunia ini, dakwah menjadi sarana bagi pemahaman yang benar tentang iman dan pelibatannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengkoreksi kecenderungan keagamaan yang sempit dan terlalu berwatak legalistik. Masalahnya ialah bagaimana menghubungkan prinsip-prinsip dasar Islam dengan aspek-aspek ajaran keagamaan yang ada dalam wilayah urusan dunia. Karena itu, penting untuk mengkaji pemahaman pemimpin Muhammadiyah tentang masalah-masalah dunia, hubungannya dengan masalah agama yang spesifik, dan arti penting masalah dunia bagi orientasi gerakan ini. ―Urusan dunia‖, menurut literatur Muhammadiyah, memiliki posisi yang sama pentingnya vis-à-vis rukun Islam.36 Namun, masalah tersebut sangat bervariasi karena bisa berubah menurut ruang, waktu dan kemaslahatan. Akal juga memainkan peran yang besar dalam urusanurusan tersebut, dalam pengertian akal menentukan apakah sesuatu itu berharga, sia-sia, bermanfaat atau sebaliknya.37 Menyangkut ruang lingkupnya, ucapan Nabi Muh}ammad berikut ini dikutip: ―kamu lebih tahu tenang urusan duniamu‖, yang dipahami oleh ‗ulama Muhammadiyah 35 Lihat Jainuri, Ideologi Kaum Reformis. 36 Soeara Moehammadijah 12, 31 (20 Maret 1931), 701. 37 Kesimpoelan Djawaban, 13, 15.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 35 merujuk ke setiap masalah yang tidak diberikan petunjuknya oleh Nabi. Dalam pengertian ini setiap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh rahmat dan barakah Allah dibolehkan (halal). Kepercayaan ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan ―segala sesuatu itu diperbolehkan (halal) kecuali yang tidak diperbolehkan (haram).‖38 Berdasarkan prinsip ini, ‗ulama tersebut menetapkan bahwa orang-orang Muslim pada masa mereka berbeda dari orang Islam masa lampau, dan tidak diwajibkan untuk mengikuti setiap metode yang digunakan pada masa Nabi, bahkan menyangkut soal agama, karena penggunaan metode-metode itu sangat relatif dalam karakternya.39 Kecenderungan umum konsepsi Muhammadiyah tentang dunia dan urusan-urusannya serta hubungannya dengan dunia nanti, merupakan ide yang sesuai dengan semangat modernisasi yang mempengaruhi orang-orang Islam Indonesia pada abad ke-20. Bagi para pemimpin Muhammadiyah, kebahagiaan merupakan aspek penting dari kehidupan. Kaum Muslim berhak untuk mencapai kebahagiaan material dan menghindari kemiskinan. Sesuai al-Qur‘an (7:32), Tuhan membolehkan kaum mu‘min untuk menikmati hal-hal yang baik di dunia ini, dan karena itu mereka tidak boleh menolaknya.40 Dalam surat yang lain (2:177), juga dinyatakan bahwa mu‘min yang benar ialah yang berusaha untuk mendapatkan kekayaan dan kemudian menggunakan kekayaannya untuk perbuatan yang baik dan menolong orang-orang miskin.41 Karena itu, ‗ulama harus mengajarkan kaum muslim dan membimbing mereka menurut apa yang dijelaskan oleh al-Qur‘an dan alSunnah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kemiskinan orang-orang Muslim disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak ‗ulama yang menganjurkan kaum Muslim untuk tidak peduli terhadap urusan dunia. Setiap usaha sosial dan keagamaan membutuhkan uang (dana), dan 38 Al-Suyuti, al-Ashbah wa Nada‟ir fi Qawa„id wa Furu„ Fiqh al-Shafi‟iyyah (Cairo: „Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), 66. 39 Kesimpoelan Djawaban, 16. 40 Lihat Mas Mansoer, “Sebab-Sebab Kemiskinan Ra‟jat, Islam Indonesia,” 2. 41 Malik Ahmad, “Inti Sari Adjaran Agama Islam,” [brosur untuk pedoman anggota Muhammadiyah] (Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhammadijah, 1970), 19.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 36 bahwa jika orang Islam lemah secara ekonomi, maka hal itu akan menyulitkan mereka merealisasikan usaha-usahanya.42 Para pemimpin Muhammadiyah mensucikan kerja-kerja profan dan mengagumkan tugastugas yang bersifat duniawi. Pendekatan ini menolak untuk mendewakan hanya kehidupan non-duniawi, yang mengkonsentrasikan pada penyesalan dan meditasi, yang tidak mengenal sama sekali kerja duniawi dalam pengertian yang biasa, dan yang cenderung meremehkan semua urusan dunia. Pandangan keagamaan ini merupakan elemen penting dalam pembentukan ideologi gerakan Muhammadiyah. Ideologi ini merasionalisasi dan membela kepentingan dan komitmen keagamaan, moral dan sosial gerakan ini. Dengan demikian, hal ini memberikan justifikasi logis dan filosofis bagi tingkah laku, sikap, tujuan dan cara hidup pengikutnya secara umum. Beberapa elemen ideologi ini diterima sebagai kebenaran atau dogma, yang secara tak terhindarkan menciptakan konflik dengan kelompok, orang atau gerakan yang lain. Salah satu kasus ialah retaknya hubungan antara Muhammadiyah dan Sarekat Islam pada pertengahan dekade 1920-an, yang disebabkan oleh perbedaan persepsi ideologis kedua gerakan ini.43 Namun, elemen-elemen tertentu dari ideologi Muhammadiyah diterima sebagai formulasi teoretis, dan karenanya bersifat tentatif. Selain itu, formulasi-formulasi ini secara konstan dimodifikasi sesuai dengan perubahan sosial dan budaya kontemporer. Adaptabilitas ini menjelaskan mengapa Muhammadiyah tampak lebih religius pada saat 42 Mas Mansoer, “Mendjelaskan Faham Saja,” 1. 43 Jainuri, ideologi Kaum Reformis. “Ideologi keagamaan Muhammadiyah dapat dijelaskan dengan istilah „non madzhab,‟ sedangkan kelompok-kelompok tertentu yang lain berpendapat bahwa mengikuti paling tidak salah satu madzhab merupakan kewajiban. Dengan menyatakan posisi ini, Muhammadiyah sering dituding keluar dari arus utama (mainstream) Islam. Demikian pula, orientasi non-politik gerakan ini, yang merupakan komponen penting dari kebijakannya pada masa kolonial, melahirkan kritik dari beberapa pemimpin Sarekat Islam.” Hasjim Asj‟ari, Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (Kudus: Menara, 1969), 65-68; Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad (Djogdjakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah, 1936), 33; “Muhammadijah 40 Tahun,” Soeara Muhammadijah 28, 27 (November 1952), 267..

Pendidikan Kemuhammadiyahan 37 tertentu atau lebih berorientasi sosial pada saat yang lain. Cabang-cabang tertentu lebih condong pada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak dilakukan oleh cabang yang lain. Kasus seperti cabang-cabang di Minangkabau sejak periode awal menunjukkan tendensi politik yang tidak dimiliki oleh atau sangat sedikit di daerah lain. Ini memungkinkan Muhammadiyah menjadi gerakan yang dinamis, akomodatif dan fleksibel dalam melaksanakan usaha-usaha sosialnya. Karakter dinamis ini membuat Muhammadiyah muncul sebagai gerakan modernis dan reformis sejak awal.44 E. MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR Setiap organisasi masyarakat atau negara pasti memiliki pedoman dasar yang menjadi peraturan bagi warganya dalam menjalankan organisasi. Pedoman tersebut biasanya disebut anggaran dasar. Dalam kehidupan bernegara, pedoman dasar itu disebut konstitusi (constitution). Anggaran Dasar atau konstitusi memuat berbagai ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mendasar (fundamental), dan ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis operasional. Anggaran Dasar berfungsi sebagai pedoman dalam menggerakkan dan menjalankan berbagai program dan kegiatan organisasi. Setiap anggaran dasar diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah berarti pembukaan atau pendahuluan. Dalam istilah atau bahasa Inggris disebut preamble, dan dalam bahasa Perancis preambule. Biasanya, istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: ―suatu pernyataan pendahuluan dari suatu dokumen resmi yang menjelaskan maksud dari dokumen tersebut.‖ Sebagai organisasi masyarakat, Muhammadiyah juga memiliki Muqaddimah Anggaran Dasar. 1. Lahirnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912. Pada tahun 1914 Muhammadiyah mendapatkan status sebagai organisasi yang berbadan hukum (recht person) berdasarkan surat ketetapan Gouvernement Besluit nomor 22 Agustus 1914. ketika itu, Muhammadiyah memiliki anggaran dasar (statuten) yang masih sederhana sebagai persyaratan untuk memperoleh 44 Jainuri, Ideologi Kaum Reformis.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 38 status sebagai organisasi berbadan hukum. Selama periode kepemimpinan KH Ahmad Dahlan (1912-1923), KHA Ibrahim (1923-1934), KH Hisyam (1934-1936) dan KH Mas Mansur (1936-1942), Anggaran Dasar Muhammadiyah belum dilengkapi dengan pembukaan atau seperti yang ada saat ini. Baru pada periode Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1942-1953), Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun. Proses perumusan Muqaddimah tersebut dimulai sejak 1945. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bangsa yang juga sibuk dalam perumusan konstitusi dari negara Indonesia yang merdeka. Ki Bagus Hadikusumo adalah salah seorang tokoh Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam penyusunan konstitusi negara Undang-Undang dasar –UUD 1945), yang terdiri dari pembukaan (muqaddimah) dan batang tubuh konstitusi. Pengalaman inilah yang mendorong Ki Bagus Hadikusuma untuk merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang dipimpinnya. Ki Bagus Hadikusuma melihat arti penting Muqaddimah bagi sebuah anggaran dasar sama dengan arti penting pembukaan bagi sebuah undang-undang dasar negara. Rumusan Muqaddimah sesungguhnya adalah cerminan dari ide, gagasan dan cita-cita pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, dalam menegakkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Rancangan Muqaddimah pada hakikatnya menggambarkan falsafah hidup dan perjuangan pendiri Muhammadiyah, yang meliputi dasar dan keyakinan hidup, cita-cita dan cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Rumusan Muqaddimah yang disusun Ki Bagus Hadikusumo itu disampaikan dalam Muktamar Darurat pada 1946 di Jogjakarta. Dalam Muktamar ke-30 di Yogyakarta pada 1950, rumusan tersebut disampaikan kembali untuk dibahas dan disahkan secara resmi. Tetapi, karena waktu itu ada rumusan lain dari Prof. Dr. Hamka, Muktamar belum bisa menetapkan keputusan tentang rumusan Muqaddimah yang diterima. Muktamar lalu memberikan tugas kepada Sidang Tanwir untuk membahas kembali rumusan tersebut, dan kemudian

Pendidikan Kemuhammadiyahan 39 mengesahkan rumusan Ki Bagus Hadikusumo dengan beberapa perbaikan redaksi. Sidang Tanwir itu dilaksanakan pada 1951. Penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut: (1) Belum adanya rumusan resmi tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah; (2) Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menunjukkan gejala merosot, akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi; (3) Semakin kuatnya pengaruh alam pikiran yang berasal dari luar, yang berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiya; (4) Dorongan disusunnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Muqaddimah pada hakikatnya berisi kesimpulan dari perintah dan ajaran al-Qur‘an dan as-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan setiap muslim yang menyadari kedudukannya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Melihat hakikat Muqaddimah tersebut, Muqaddimah merupakan ideologi Muhammadiyah. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau ide yang menentukan dan memberikan gambaran mengenai pemikiran dan tindakan bagi suatu kelompok sosial. Ideologi Muhammadiyah bukanlah semata-mata paham agama (Islam) dalam Muhammadiyah. Ideologi juga adalah sistem gerakan untuk mewujudkan misi, tujuan dan usaha persyarikatan. Kita tidak mungkin dapat mencapai tujuan dan melakukan usaha-usaha Muhammadiyah tanpa sistem gerakan Muhammadiyah, apalagi meminjam sistem orang lain. Sistem gerakan Muhammadiyah berupa nilai-nilai pokok dan mendasar dalam Muhammadiyah dengan kepemimpinan dan organisasinya. Jadi, ideologi Muhammadiyah mencakup paham agama

Pendidikan Kemuhammadiyahan 40 Muhammadiyah dan sistem gerakannya. Muhammadiyah juga bukan sekadar alam pikiran, dan juga sistem organisasi. Orang tidak bisa membawa Muhammadiyah sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan dibenarkan oleh persyarikatan. 3. Fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar memiliki fungsi sangat fundamental bagi gerakan. Sebagai kandungan ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar berfungsi untuk: (1) Melandasi, membingkai dan mengarahkan gerakan Muhammadiyah dengan seluruh sikap warganya, agar arahnya sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini Muhammadiyah; (2) Menjiwai dan menafasi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika perubahan, agar nilai-nilai Muhammadiyah menjadi dasar (landasan) bagi pembaruan atau perbaikan masyarakat; (3) Menjadi basis dan arah pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah; dan (4) Menjadi identitas dan dasar (fondasi) dalam menciptakan solidaritas Identitas adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat, baik menyangkut ciri fisik dan penampilan, maupun ciri-ciri yang abstrak berupa nilai atau pemikiran yang dianut. Ideologi berfungsi sebagai identitas pemikiran atau paham yang dianut dan hendak diwujudkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Karena adanya kesamaan ciri pemikiran, maka akan tumbuh solidaritas sosial dan kerja sama di kalangan warga dalam mewujudkan cita-cita sosialnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Muqaddimah menjadi ciri khas dari pemikiran dan gerakan Muhammadiyah. Meskipun peranan ideologi sangat penting, ideologi tidak boleh statis atau mandek. Penyegaran pemahaman dan penafsiran perlu dilakukan terus menerus agar nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi jawaban atau tanggapan Muhammadiyah terhadap perubahan masyarakat. Tetapi, harus pula dihindari fanatisme berlebihan yang menyebabkan berhentinya kreatifitas dalam melahirkan inovasi dan pembaruan.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 41 F. MASALAH LIMA Rumusan ideologis Masalah Lima tidak bisa dipisahkan dari figur Mas Mansur. Pada 1938, dia mengajukan beberapa masalah yang dikenal sebagai Malasah Lima (al-Masa‟il al-Khams). Masalah-masalah itu meliputi: ―apakah agama itoe? (ma huwa al-din?); apakah doenia itoe (ma hiya al-dunya?); apakah ‗ibadat itoe? (ma hiya al-„ibadah?); apakah sabilillah itoe? (ma huwa sabil Allah?); apakah qijas itoe? (ma huwa al-qiyas?).‖45 Pengajuan masalah-masalah tersebut berkaitan dengan salah satu dari 12 Langkah Muhammadiyah 1938-1940, yaitu ―memperluaskan faham agama,‖ yang membutuhkan penjelasan yang lebih luas dari al-Qur‘an sebagai sumber otentik Islam. Pengajuan masalah ini tidak bisa dipisahkan dari Mas Mansur sebagai ‗ulama berpengaruh yang menjadi elite pemimpin Muhammadiyah saat itu. Masalah-masalah tersebut diajukan kepada kaum ‗ulama lainnya pada waktu itu untuk memperoleh jawaban. Respons pun diberikan oleh berbagai kalangan ‗ulama, baik dari Muhammadiyah sendiri, seperti A.R. Sutan Mansur (Konsul Muhammadiyah Padangpanjang Sumatra Barat, yang kemudian menjadi elite Muhammadiyah) maupun dari ‗ulama di luar Muhammadiyah, seperti Ah}mad al-Surkati (al-Irshad).46 Mas Mansur memainkan peranan penting dalam merumuskan pemikiran berkenaan dengan ―lima masalah‖ tersebut. Dalam rumusan tentang agama, dinyatakan bahwa agama (al-din) adalah ―segala jang telah ditentoekan oleh Allah dalam kitabnja (Al-Qoeran) dan Soennah Rasoelnja jang shahih, dari pada beberapa perintah dan tegahan serta pertoendjoek oentoek kemashlahatan manoesia dalam Doenia dan Achirat; jang mana ditentoekannja jang terseboet itoe karena meloeaskan dan memoedahkan, tidak karena menjempitkan dan menjoekarkan.‖47 Dalam paham Mas Mansur, 45 Kesimpoelan Djawaban Masalah Lima Dari Beberapa „Alim-„Oelama (Djokjakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah, 1942), 6. Lihat Putusan Majlis Tarjih tentang “Masalah Lima.” 46 Ibid., 7. 47 Ibid., 13. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada ayat al-Qur‟an: wa ma ja„ala „alaykum fi al-din min haraj; dan hadith Nabi: Yassiru wa la tu„assiru wa bashshiru wa la tunfiru.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 42 perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk agama tersebut sebagian ada yang tidak dapat diubah-ubah menurut perubahan waktu dan tempat (la yataghayyaru bi taghayyur al-zaman wa la yakhtalifu bi ikhtilaf al-makan), seperti „aqidah dan cara-cara „ibadah yang telah ditentukan. Tidak ada ijtihad dalam soal prinsipil ini. Kategori ini dapat disebut sebagai althawabit (yang tetap). Sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan mu„amalah, keperluan publik (umum) dan urusan politik (al-umur al-siyasiyyah) dimungkinkan untuk dilakukan ijtihad, karena masalah-masalah tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan dan tempat untuk pertimbangan kemaslahatan (qabil li al-ziyadah wa al-nuqsan hasba al-masalih).48 Dalam konteks ini, ijtihad dilakukan untuk ―mengambil arti-arti nash dan mafhoemmafhoem jang tersimpan dalam nash-nash itoe.‖49 Kerangka berpikir demikian ini tergolong sangat maju untuk ukuran zamannya, ketika sebagian besar kaum Muslim masih menentang ijtihad dan lebih menganjurkan taqlid kepada pendapat (qawl) ‗ulama abad pertengahan. Ijtihad, dengan demikian, merupakan usaha memahami dan menafsirkan teks-teks terutama menyangkut persoalan-persoalan sosial dengan pertimbangan kepentingan orang banyak (masalih}, public interest). Masalah-masalah sosial ini termasuk kategori al-mutaghayyirat (yang dapat berubah). Sementara itu, dunia (al-dunya), menurut Mas Mansur, adalah ―keadaan-keadaan jang telah dititahkan oleh Allah s.w.t. dan ‗Aqal jang sehat bisa mendjadi sesoeloeh dan pedoman oentoek menghoekoemi baikboesoeknja dengan beserta tiada melebihi batas dengan melihat moenasabatnja.‖50 Menurutnya, manusia diberi kebebasan penuh (hurriyyah tammah) untuk menjalankan urusan dunia menurut kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri.51 Ini sesuai dengan makna dari ungkapan Nabi bahwa manusia lebih mengetahui tentang urusan dunianya sendiri (antum a„lamu bi umuri dunyakum). Harus ada keseimbangan antara orientasi 48 Ibid., 13. 49 Ibid., 14. 50 Ibid., 15. 51 Fa lana al-h{urriyyah al-tammah bi ijra‟iha „ala hasab al-hajat wa al-masali{.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 43 akhirat dan orientasi dunia. Mas Mansur bahkan menegaskan bahwa umat Muslim tidak diharuskan untuk menegakkan agama dan membelanya dengan cara atau metode yang dipakai pada zaman Nabi dan sahabatnya, karena urusan dunia yang dipakai untuk menegakkan dan membela agama merupakan urusan yang bersifat relatif, yang disesuaikan dengan kepantasankepantasan pada zaman masing-masing.52 Sementara itu, ‗ibadah dalam rumusan Mas Mansur adalah ―peratoeran Tuhan jang kita ‗amalkan dengan menghamba dan mendekat kepadaNja, ‗amalan dalam menoeroeti perintah-perintahnja dan mendjaoehi tegahan-tegahannja dengan toendoek ta‘loek dan merendah proen dengan kehendak jang bersih (niat jang ichlas) karena ingin mendapat ridla-Nja.‖53 Menurut Mas Mansur, jika perintah dijalankan dan larangan dijauhi, niscaya manusia akan memperoleh pahala. Namun, hal itu tergantung kepada motivasi atau niat, dan niat itu tempatnya di hati, tidak di tempat lainnya. Berbagai macam bentuk „ibadah, baik yang bersifat ta„abbudi maupun yang bersifat ta„aqquli bertujuan untuk mendapatkan janji Allah di akhirat dan kebahagian di dunia.54 Sedangkan sabilillah (sabil Allah) dirumuskan oleh Mas Mansur sebagai berikut: ―djalan jang menjampaikan kepada ridlanja Allah dari semoea ‗amalan jang diberi idzin oleh Allah dan masoek kepada qa‘idah-qa‘idah Agama oentoek meninggikan sabda Allah dan mentanfidzkan heokoem Sjara‘ atas djalan jang telah disjari‘atkan (diberi idzin oleh sjara‘).‖55 Dalam pemahaman Mas Mansur, yang termasuk dalam sabilillah adalah pembangunan kepentingan umum seperti sekolah (madrasah), tempat pengobatan, dan tempat penampungan orang yang sengsara. Menyangkut masalah qiyas, Mas Mansur memaknainya sebagai berikut: ―menjoesoelkan sesoeatoe jang didiamkan oleh Sjara‘ kepada apa 52 Ibid., 16. 53 Ibid., 17. 54 “al-„Ibadah bi anwa„iha al-ta„abbudiyyah wa al-ma„qulah yuqsadu biha as}lan wa„d Allah ajilan wa thaniyan sa„adat al-„abid „ajilan.” Ibid., 17. 55 Ibid., 18.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 44 jang soedah dinash didalam heokoem sebab ada ‗illat (karena) jang bisa mengoempoelkan diantara kedoeanja.‖56 Menurut Mas Mansur, qiyas diberlakukan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penetapan hukum dan mu„amalah, sedangkan dalam „ibadah tidak digunakan qiyas. KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya terdapat dokumen yang berisi rumusan tentang Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah yang dihasilkan melalui sidang Tanwir di Ponorogo Jawa Timur pada 1968 dan Muktamar Muhammadiyah ke-37 (1968) di Yogyakarta. Menurut dokumen ini, Islam dipahami sebagai ―agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi.‖57 Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa dalam mengamalkan Islam, Muhammadiyah berdasarkan al-Qur‘an yang diyakini sebagai ―Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.‖ dan Sunnah Rasul yang merupakan ―penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur‘an yang diberikan oleh Nabi Muhammad s.a.w,‖ dengan menggunakan akal-fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.58 Dinyatakan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya „aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid‗ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.59 Dokumen Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah menunjukkan bahwa pemikiran formal Muhammadiyah mengandung kecenderungan yang sangat 56 Ibid., 19. 57 “Matan Kejakinan dan Tjita-Tjita Hidup Muhammadijah,” dalam Himpunan Keputusan-Keputusan P.P. Muhammadijah dalam Bidang Tajdid Ideologi dan Garis Pimpinan (Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhammadijah, 1971), 1. 58 Ibid. 59 Ibid.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 45 kuat kepada pemurnian „aqidah dan „ibadah, atau dengan beragam istilah kontemporer seperti tanzif al-„aqidah (pembersihan „aqidah), atau ta‟sil al-„aqidah (mengembalikan „aqidah kepada yang asli-murni), atau “al-tajrid fi al-„aqidah wa al- „ibadah al-mahdah.‖ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran ideologis mencakup orientasi pandangan tentang perjuangan dan cita-cita dengan strategi untuk mencapainya, yang membawa konsekuensi pada membangun ‗sistem paham perjuangan‘ berhadapan dengan paham dan kekuatan lain, yang dapat mempengaruhi perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.60 KHITTAH MUHAMMADIYAH Sementara itu, dinamika Muhammadiyah dan elite ‗ulama-nya tidak dapat dipisahkan dari politik. Seperti ditunjukkan dalam pembahasan terdahulu, gerak Muhammadiyah secara tidak langsung mengikuti gerak politik kaum Muslim dan bangsa Indonesia. Hubungan antara Muhammadiyah dan politik mengalami pasang surut, dan ditentukan oleh persepsi atau pemikiran para elite ‗ulamanya mengenai relasi antara agama dan politik, baik pada level ideologis maupun pada level praktis. Keikutsertaan elite Muhammadiyah dalam partai Islam (Masyumi) pada masa demokrasi parlementer membawa Muhammadiyah ke dalam pertarungan politik secara kelembagaan. Sekalipun Muhammadiyah tidak berubah menjadi partai politik, tetapi corak pemikiran politik dari sebagian besar elitenya mempengaruhi corak pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang cenderung ideologis. Namun demikian, keterlibatan dalam politik dinilai tidak menguntungkan gerak Muhammadiyah. Sampai derajat tertentu, ruang lingkupnya menjadi terbatas, dan ciri utama Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan mengalami distorsi. Hal inilah yang dirasakan pada dekade 1950-an, ketika hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia menyeret energi elite Muhamadiyah ke pusaran politik kekuasaan. Konteks historis inilah yang melatarbelakangi munculnya pemikiran 60 Haedar Nashir, “Memahami Manhaj Gerakan Muhammadiyah,” xvii-xviii.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 46 tentang urgensi perumusan khittah politik 1956-1959 dalam Muktamar di Palembang (1959).61 Pemikiran khittah kemudian muncul kembali pada 1969 yang dikenal sebagai Khittah Ponorogo, yang dihasilkan oleh Sidang Tanwir di Ponorogo Jawa Timur. Khittah ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik awal Orde Baru. Kebijakan politik Orde Baru dalam politik diarahkan untuk penciptaan stabilitas politik dan restrukturisasi kelembagaan partai politik. Kegagalan sebagian elite Muhammadiyah untuk merehabilitasi Masyumi mendorong timbulnya gagasan mendirikan partai tersendiri, sekalipun tidak memiliki kaitan struktural dengan Muhammadiyah. Sekalipun Khittah Ponorogo menegaskan kembali jati diri Muhammadiyah sebagai ―gerakan Islam dan amar makruf nahi munkar dalam bidang masyarakat,‖ namun tetap memandang arti penting saluran perjuangan melalui partai politik. Secara implisit, khittah ini memberi rekomendasi kepada pimpinan Muhammadiyah untuk membentuk satu partai di luar Muhammadiyah, tetapi tidak memiliki hubungan struktural organisatoris, meskipun tetap memiliki ikatan atau hubungan yang bersifat ideologis. Melalui cara yang berbeda, Muhammadiyah dan partai politik yang dibentuk memiliki saling pengertian dan tujuan yang sama.62 Jika Khittah Palembang 1956 lebih berorientasi pada peningkatan kualitas organisasi, pimpinan dan warganya, baik dalam soal keagamaan maupun peran 61 Khittah ini dimaknai sebagai langkah yang harus dijalankan selama kurun waktu tertentu. Pemikiran yang terkandung dalam khittah tidaklah ideologis, tetapi lebih berdimensi praktis, yang mengandung parameter yang relatif mudah diketahui dan diukur. Khittah Palembang 1956-1959 meliputi: (1) Menjiwai pribadi para anggota, terutama para pemimpin Muhammadiyah; (2) Melaksanakan uswatun hasanah; (3) Meutuhkan organisasi dan merapikan administrasi; (4) Memperbanyak dan mempertinggi mutu „amal; (5) Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader; (6) Mempererat ukhuwwah. 62 Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1969 (Khittah Ponorogo). Sekalipun partai itu dibentuk oleh Muhammadiyah, namun tetap tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan di partai dan Muhammadiyah. Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 24- 29 Haedar Nashir, “Memahami Manhaj Gerakan Muhammadiyah,” dalam Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah, xxxi-xxxii.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 47 kemasyarakatan, maka Khittah Ponorogo 1969 memiliki nuansa politik yang sangat kental. Tindak lanjut dari khittah ini ialah pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 1969 yang mengakomodasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dan sebagian politisi bekas Masyumi. Pada mulanya, Muhammadiyah menempatkan tokoh-tokohnya, yaitu Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Namun, tidak lama kemudian terjadi kudeta terhadap kepemimpinan partai oleh H.J. Naro, yang didukung oleh rezim Orde Baru. Pengambil-alihan kepemimpinan politik ini membawa perubahan dalam orientasi politik Muhammadiyah. Kegagalan politik yang dialami oleh Muhammadiyah dalam menangani Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi pertimbangan bagi Muhammadiyah untuk meninjau kembali hubungannya dengan partai politik. Jika pada awal Orde Baru (akhir 1960-an) masih tampak aspirasi politik Islam dalam Muhammadiyah, maka awal 1970-an menjadi titik balik bagi organisasi ini untuk menjaga jarak yang sama dengan partai politik apapun. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menegaskan ―tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.‖63 Khittah 1971 yang dihasilkan oleh Muktamar ke-38 di Ujung Pandang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 yang menjadi basis bagi kekuasaan politik Orde Baru melalui Golongan Karya (Golkar). Sementara itu, Parmusi yang dapat dikatakan merupakan saluran aspirasi politik Muhammadiyah tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih. Kenyataan politik inilah yang mendorong timbulnya pemikiran Khittah Ujung Pandang, yang menegaskan tidak terlibatnya Muhammadiyah dalam politik praktis, meskipun masih membangun hubungan konstruktif dengan Parmusi. 63 Khittah Muhammadiyah Tahun 1971 (Khittah Ujung Pandang), poin 1. Namun demikian, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk tidak memasuki atau memasuki organisasi yang lain, asalkan tidak ada pertentangan prinsipil dengan paham keagamaan Muhammadiyah.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 48 Ketika rezim Orde Baru menjadi kuat dan terkonsolidasi, dengan penyederhanaan partai politik menjadi dua (Partai Persatuan Pembangunan dan partai Demokrasi Indonesia), ditambah Golongan Karya, kebijakan politik yang mengarah kepada restrukturisasi partai politik dan program de-ideologisasi politik (Islam) menjadi dasar pemikiran timbulnya khittah perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 yang dihasilkan oleh Muktamar ke-40 di Surabaya.64 Inti Khittah 1978 ialah pemikiran dan sikap Muhammadiyah yang tidak lagi memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik mana pun, dan berbeda dari beberapa khittah sebelumnya yang menyatakan hubungan ideologis atau konstruktif dengan Parmusi. Namun, Khittah 1978 tetap memberikan kebebasan politik kepada warganya seperti tercakup dalam Khittah 1971.65 64 Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1978 (Khittah Surabaya). 65 Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah Tentang Politik, 33-34.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 49 BAB III FAHAM ISLAM DALAM MUHAMMADIYAH Kompetensi Dasar 1. Agar mahasiswa dapat memahami konsep faham Islam dalam Muhammadiyah 2. Agar mahasiswa mampu menganalisis aneka ragam pemahaman keagamaan Islam di nusantara serta posisi Muhammadiyah di dalamnya 3. Agar mahasiswa menyadari posisi pemahaman keagamaan Muhammadiyah di tengah ummat Islam Indonesia A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Faham Islam dalam Muhammadiyah diajarkan pada mahasiswa Program Diploma (D-1) Kemuhammadiyahan bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa Muhammadiyah mengajarkan corak Islam yang berkemajuan. Seiring dengan itu, Muhammadiyah menekankan pentingnya pembaruan (tajdid). Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk menumbuhkan spirit tajdid itulah Muhammadiyah telah mengambil sikap untuk tidak bermazhab dalam bidang teologi, fiqih, dan tasawuf. B. Aspek Penting Faham Muhammadiyah 1. Hakekat Islam dan Metodologi Memahaminya Topik ini diharapkan dapat menjelaskan hakekat Islam dan metodologi memahaminya dalam perspektif Muhammadiyah. Beberapa subbagian yang penting dijelaskan meliputi pengertian agama Islam, sumber ajaran Islam, aspek ajaran, sejarah Islam, Islam dan isme-isme modern, beberapa metode memahami ajaran Islam, dan pemahaman Islam menurut Muhammadiyah. Dalam sudut pandang Himpunan Putusan Tarjih (HPT), agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Karena menurut Muhammadiyah cakupan ajaran Islam itu begitu luas, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, maka keluarga besar

Pendidikan Kemuhammadiyahan 50 Muhammadiyah perlu memiliki rujukan untuk menjalani kehidupan seharihari agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Untuk itulah keberadaan buku; Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah perlu menjadi rujukan utama. Bahkan buku tersebut dapat menjadi buku saku yang sangat bermanfaat untuk menjalani hidup, baik sebagai pribadi maupun bagian dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam HPT juga diutarakan bahwa agama Islam adalah agama Allah (dinullah) yang diwahyukan pada para rasul sejak Nabi Adam hingga Muhammad SAW (QS. 3: 19, 83-85; 2: 132). Secara lebih spesifik dikatakan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur‘an dan yang tersebut dalam al-sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Faham Islam menurut Muhammadiyah terangkum dalam prinsip kembali pada al-Qur‘an dan Sunnah (al-ruju‟ ila al-Qur‟an wa al-Sunnah). Ini berarti bahwa bagi Muhammadiyah setiap amalan harus bersandar pada alQur‘an dan al-Sunnah al-Shahihah. Namun demikian, motto ini sering kali diterjemahkan aktivis Muhammadiyah dengan mengabaikan khazanah intelektual Islam masa lalu. Aktivis Muhammadiyah tampaknya tidak pernah bertanya secara serius mengenai bagaimana kita kembali kepada al-Qur‘an dan al-Sunnah (kayfa narja‟ ila al-Qur‟an wa al-Sunnah). Dalam konteks inilah tampaknya Muhammadiyah masih menghadapi persoalan epistemologi dan metodologi sebagai kerangka untuk kembali kepada al-Qur‘an dan al-Sunnah. Seputar problem inilah kajian mengenai hakekat Islam dan metode memahaminya dalam perspektif Muhammadiyah perlu dibahas. Melalui pembahasan ini kita akan mampu menampilkan faham Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Yang perlu diingat, bahwa untuk memahami Islam itu dibutuhkan keluasan pemahaman. Dalam langkah kedua dari dua belas langkah yang dirumuskan KH. Mas Mansur, yaitu tentang ―memperluas faham‖, kita diingatkan bahwa yang harus diperluas itu adalah faham agama. Jadi bukan