Modul Materi Kemuhammadiyahan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 51 agama-nya yang diperluas karena agama itu sudah sempurna sehingga tidak boleh diperluas atau dipersempit. Peringatan Mas Mansyur tersebut penting dikemukakan karena ada kalanya orang itu memahami agama dalam sudut pandang yang sangat sempit. Padahal beragama itu mudah sehingga tidak boleh dipersulit. Faham Islam yang didakwahkan mubaligh Muhammadiyah juga harus menggembirakan dan tidak boleh menakut-nakuti. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas; ―Mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit, serta gembirakanlah dan jangan kamu membikin orang jadi lari‖ (Yassiru wala tu‟assiru wa basysyiru wa la tunaffiru). 2. Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Topik ini perlu dibahas berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Muhammadiyah tatkala memasuki abad kedua. Pada saat ini Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan era kontemporer. Pimpinan persyarikatan pun merespon tantangan ini dengan keinginan untuk merevitalisasi ideologi Muhammadiyah. Tema revitalisasi ideologi ini terus diwacanakan karena Muhammadiyah dikritik telah kehilangan spirit tajdid. Umumnya para pengkritik bersepakat bahwa Muhammadiyah layak disebut gerakan tajdid jika berkaitan dengan keberhasilannya mengembangkan amal usaha. Tetapi, jika label tajdid didasarkan pada bidang pemikiran keagamaan maka pengamat cenderung berbeda pendapat. Bahkan sebagian pengamat, menyatakan bahwa dalam bidang keagamaan Muhammadiyah lebih tepat disebut gerakan salafiyah. Gerakan pembaruan Muhammadiyah tampak jelas pada wilayah muamalah-duniawiyah. Sementara untuk urusan akidah dan ibadah, Muhammadiyah melakukan purifikasi (pemurnian; tajrid). Dalam hal akidah dan ibadah, Muhammadiyah merasa sudah cukup dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, Muhammadiyah akan bersikap tegas terhadap upaya yang berkaitan dengan modernisasi di bidang akidah dan ibadah. Jika terjadi tajdid di bidang akidah dan ibadah biasanya aktivis Muhammadiyah menghukuminya dengan sesat (bid‟ah). Sementara dalam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 52 urusan muamalah-duniawiyah, Muhammadiyah berprinsip antum a„lamu bi umuri dunyakum (kamu lebih mengetahui terhadap urusan duniamu). Di wilayah muamalah-duniawiyah inilah Muhammadiyah sangat progresif dalam melakukan pembaruan. Semua itu dilakukan agar ajaran Islam yang ditampilkan Muhammadiyah benar-benar mencerminkan ―Islam yang Berkemajuan‖, yang selaras dengan perkembangan dan tantangan zaman. 3. Modernisme versus Puritanisme Topik ini perlu dibahas karena adanya pandangan dari beberapa pengamat mengenai faham agama Muhammadiyah. Misalnya, Nakamura (1976) menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang berwajah banyak (multi faces; dhu wujuh). Muhammadiyah tampak eksklusif jika dilihat dari luar meski sesungguhnya sangat terbuka dan toleran. Dalam bidang budaya, Muhammadiyah dikesankan anti kebudayaan, meski sesungguhnya banyak memasukkan nilai Jawa. Muhammadiyah juga tampak sebagai organisasi yang sangat disiplin, meski tidak ada alat pendisiplinan selain kesadaran setiap individu. Bagi Achmad Jainuri (2002), karakteristik Muhammadiyah yang multi wajah tersebut diakibatkan oleh adanya usaha para aktivisnya untuk mensintesakan modernisme Muhammad ‗Abduh dan konservatisme Rashid Ridla yang dapat diamati melalui pragmatisme KH Ahmad Dahlan dan formalisme KH Mas Mansur. Hasil penelitian Abdul Munir Mulkhan berjudul; Islam Murni (2000), juga menunjukkan bahwa keluarga besar Muhammadiyah itu tidak dapat dipotret secara monolitik. Ragam faham keagamaan terjadi begitu rupa di Muhammadiyah. Pada konteks ini sangat penting dilakukan peneguhan ideologi agar tidak terjadi fenomena ―migrasi jama‘ah‖. Harus diakui, fenomena migrasi jama‘ah Muhammadiyah ke ormas dan faham keagamaan lain ini telah menjadi tantangan tersendiri. Menghadapi persoalan ini ada juga keinginan agar Muhammadiyah merevitalisasi ideologi keagamaannya sehingga bisa menjadi ―rumah besar‖, tempat yang nyaman bagi berhimpunnya berbagai faham pemikiran keagamaan.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 53 Tantangan di bidang ideologi yang juga dihadapi Muhammadiyah adalah berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan modernisasi dan purifikasi (al-tawazun bayna tajdid wa tajrid). Ini berarti Muhammadiyah harus semakin memantapkan diri sebagai gerakan pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Sementara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah tetap melakukan purifikasi. Yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam meletakkan program modernisasi dan purifikasi. 4. Muhammadiyah Gerakan Non-Mazhab Topik ini perlu dibahas untuk memberikan tekanan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang tidak bermazhab (non-mazhab). Pernyataan ini misalnya dikemukakan oleh Syafiq A. Mughni (1990) yang menyatakan bahwa Muhammadiyah memang tidak pernah menentukan apakah berpaham teologi Jabariah atau Qadariah. Menurut Syafiq, Muhammadiyah mengambil posisi tengah. Muhammadiyah juga menyatakan tidak terikat dengan mazhab tertentu dalam bidang fiqih dan tasawuf. Jadi, tidak seperti kelompok organisasi keislaman lain yang telah menentukan pilihan bermazhab. Misalnya, di bidang teologi mengikuti aliran Asy‘ari dan Maturidi; di bidang fiqih mengikuti mazhab Syafi‘i; dan di bidang tasawuf bermazhab pada al-Ghazali. Pilihan untuk menjadi gerakan non-mazhab dimaksudkan agar Muhammadiyah tidak memiliki beban ketika harus merespon khazanah intelektual Muslim masa silam. Pada konteks inilah di dalam Muhammadiyah tumbuh dan berkembang begitu banyak pemikiran di bidang teologi, fiqih, dan tasawuf. Dalam hal ini Muhammadiyah menunjukkan diri sebagai gerakan keagamaan yang tidak bersifat monolitik, melainkan dialektik. Keragaman pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan keterkaitan pemikiran mereka dengan pembaru muslim di dunia Islam telah menjadi tantangan tersendiri di tengah keinginan untuk menjadi gerakan nonmazhab. Bahkan ada juga dorongan agar Muhammadiyah memilih jalan tengah dalam bidang teologi (al-aqidah al-washithiyah). Sikap mengambil

Pendidikan Kemuhammadiyahan 54 jalan tengah ini perlu diambil agar Muhammadiyah lebih fleksibel dan lentur dalam merespon perkembangan pemikiran keislaman. Pilihan Muhammadiyah dalam menentukan faham agama dengan cara tidak bermazhab (non-mazhab) ini terasa sangat tepat karena Muhammadiyah dapat menampilkan faham agama yang lebih dinamis sesuai dengan tantangan zaman, tanpa harus terbelenggu dengan pemikiran masa silam. Pemikiran keislaman masa silam harus dijadikan sebagai khazanah dan tidak boleh disakralkan (disucikan). Meminjam istilah Mohammed Arkoun dalam memosisikan khazanah intelektual muslim masa silam adalah sikap tidak mensakralkan pemikiran keagamaan (taqdis alafkar al-diny). Sikap ini penting dikemukakan karena betapapun kuat pemikiran keislaman masa silam, semua pemikiran bersumber dari ijtihad seseorang sehingga bersifat nisbi (relatif) dan tidak mutlak benar. Yang mutlak benar hanya wahyu, al-Qur‘an dan Hadits shahih, karena bersumber dari Allah SWT. Dengan tidak bermazhab maka corak keislaman Muhammadiyah menjadi lebih fleksibel dan tidak terbebani dengan sejarah masa lalu berbagai mazhab dalam Islam. Dengan demikian maka Muhammadiyah akan mampu menampilkan wajah Islam yang berkemajuan serta kompatibel dengan semua waktu dan tempat (shalihun likulli zaman wa makan). 5. Mengembangkan Dakwah Kultural Topik ini berkaitan dengan adanya keinginan Muhammadiyah untuk mengubah pendekatan dan strategi dalam berdakwah. Melalui forum Tanwir Muhammadiyah sejak di Bali (2002), Nusa Tenggara Barat (2003), Makasar (2004), dan Muktamar di Malang (2005), telah diwacanakan pendekatan dan strategi dakwah kultural. Dengan model dakwah kultural diharapkan tabligh Muhammadiyah akan memberikan apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. Penting diingat, prinsip dakwah kultural harus tetap menampilkan watak Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian di bidang aqidah dan ibadah mahdloh. Muhammadiyah juga harus melakukan modernisasi dan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 55 dinamisasi di bidang muamalah (al-tajrid fi al-„aqidah wa al-„ibadah wa tajdid fi al-mu„amalah). Tekanan untuk menggunakan strategi kultural dalam berdakwah juga didasari keinginan menampilkan Muhammadiyah sebagai gerakan yang tidak anti kebudayaan. Ini dapat dimaklumi karena sejak lama Muhammadiyah dikritik anti kebudayaan. Padahal yang seharusnya adalah bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang berkeinginan mengganti kebudayaan lama yang tidak senafas dengan ajaran Islam untuk diganti kebudayaan baru yang Islami. Dengan menggunakan strategi dakwah kultural diharapkan dapat menempatkan seni dan budaya lokal sebagai media dalam berdakwah. 6. Praksisme dalam Muhammadiyah Topik ini perlu dibahas karena adanya kecenderungan Muhammadiyah untuk memahami ajaran Islam sehingga lebih bercorak praksis. Dalam hal ini Muhammadiyah dapat dkatakan sebagai pelopor bagi organisasi yang mengajarkan prinsip pentingnya mewujudkan keimanan dalam bentuk amal perbuatan (a faith with action). Ini seperti disinyalir Buya Syafii Maarif (1997) yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tampak menonjol sebagai gerakan amal. Hasilnya, jumlah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, terus mengalami peningkatan. Tetapi persoalan kemudian muncul tatkala ada fenomena yang mengesankan bahwa Muhammadiyah kurang dapat menyeimbangkan antara gerakan amal dan gerakan ilmu. Karena itulah beberapa intelektual muda menginginkan agar Muhammadiyah diruwat kembali. Semangat inilah yang ingin dikemukakan Mu‘arif (2005) agar Muhammadiyah kembali menampilkan diri sebagai pelopor gerakan tajdid. Apalagi dalam sejarah panjang perjalanannya Muhammadiyah telah banyak ternoda akibat berselingkuh dengan kepentingan politik praktis. Trend mutakhir perkembangan Muhammadiyah yang menonjolkan praksisme dan persinggungan dengan politik praktis menjadi tantangan dalam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 56 mengeborkan spirit tajdid. Melalui usaha mengobarkan spirit tajdid ini Muhammadiyah mampu menampilkan diri sebagai gerakan ilmu. Daftar Pustaka Ali, A. Mutki. ―Amalan Kyai Haji Ahmad Dahlan,‖ dalam Muhammadiyah danTantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual, ed. Sujarwanto, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, 360-361. Hamzah, Amir (ed). KH. Mas Mansyur Pemikiran tentang Islam dan Muhammadiyah. Yogyakarta: YP2LPM dan PT. Hanindita, 1986. Jainuri, Achmad. Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal. Terj. Ahmad Nur Fuad. Surabaya: LPAM, 2002. --------------. Orientasi Ideologi Gerakan Islam: Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme. Surabaya: LPAM, 2004. Maarif, A. Syafii. Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Mu‘arif, Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Mughni, Syafiq A. ―Ahlussunnah Wal Jama‘ah dan Posisi Teologi Muhammadiyah,‖ dalam Muhammadiyah Kini dan Esok, ed. M. Din Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, 259-280. Mulkhan, Abdul Munir. Islam Murni dalam Masyarakat Petani. Yogyakarta: Bentang,2000.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 57 Nakamura, Mitsuo. The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of Muhammadiyah Movement in Central Java. Disertasi Cornel University, 1976. Nashir, Haedar, dkk. Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah. Yogyakarta: Badan Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah,1996. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dakwah Kultural Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 58 BAB IV MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH A. KOMPETENSI DASAR 1. Agar mahasiswa dapat memahami konsep Mabadi‘ Khamsah dan metodologi manhaj tarjih. 2. Agar mahasiswa mampu menguasai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dari masa ke masa. 3. Agar mahasiswa mampu menerapkan manhaj tarjih dalam kehidupan sehari-hari. B. MUQADDIMAH Tarjih berasal dari kata "rajjaha-yurajjihu-tarjihan", yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya." Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai "Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" adalah membanding-banding pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat" Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, dikemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks , dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep Tarjih Muhammadiyah mengalami

Pendidikan Kemuhammadiyahan 59 pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi: usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalahmaasalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan qoul (ucapan) ulama mengenainya". Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama "Ijtihad". Oleh karenanya, idealnya nama Majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majelis Ijtihad, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majelis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada. C. SEJARAH BERDIRINYA MAJELIS TARJIH Pada waktu berdirinya Persyarikatan Muhammdiyah ini, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, Majelis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang dihadapi oleh Persyarikatan. Namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya Persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal Persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui Keputusan Konggres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang disebut Majelis Tarjih Muhammdiyah. Majelis Tarjih, yang pada awal berdirinya hanya bertugas memilah dan memilih pendapat yang paling kuat dasarnya, di antara pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam, namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya

Pendidikan Kemuhammadiyahan 60 persoalan yang dihadapi umat Islam, yang tidak selalu pemecahannya bisa ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka tugas majelis tarjih juga mengalami pergeseran menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah ada pendapat ulama tentangnya. Tersebut di dalam majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355 (1936) hal 145: " ….bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadijah: sebabsebabnja banjak, diantaranja karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau jang tersebut di suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannja itu dengan musjawarah dan kembali kepada al-Qur‘an, perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, sunnah Rosulullah. Oleh karena kita chawatir, adanja pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadijah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah jang diperselisihkan itu jang masuk dalam kalangan Muhammadijah manakah jang kita anggap kuat dan berdalil benar dari al-Qur‘an dan hadits." Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majelis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu: 1. KH. Mas Mansur 2. Ki Bagus Hadikusuma 3. KH. Ahmad Badawi 4. Krt. KH. Wardan Diponingrat 5. KH. Azhar Basyir 6. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrohman (1990-1995) 7. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000) 8. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2000-2005 s.d. 2010-2015)

Pendidikan Kemuhammadiyahan 61 D. KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS TARJIH Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan ―Think Thank"-nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah "processor" pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor. Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa‘idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharuhi lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammdiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah sebagai berikut: 1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat. 2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah. 3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam 4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama. 5. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. Menurut Amin Abdullah, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, bahwa Majis Tarjih sebenarnya memiliki dua dimensi wilayah keagamaan yang satu sama

Pendidikan Kemuhammadiyahan 62 lainnya perlu memperoleh perhatian seimbang. Yang pertama adalah wilayah tuntunan keagamaan yang bersifat praktis, terutama ikhwal ibadah mahdhoh. Sedangkan yang kedua adalah wilayah pemikiran keagamaan yang meliputi visi, gagasan, wawasan, nilai-nilai, dan sekaligus analisis terhadap berbagai persoalaan (ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, dan lainlainnya). E. MANHAJ TARJIH Sejak tahun 1935 upaya perumusan Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah dimulai, dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah. Langkah pertama kali yang ditempuh adalah dengan mengkaji "Mabadi’ Khomsah" (Masalah Lima) yang merupakan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama secara umum. Masalah ini tampaknya mendesak untuk dicari jawabannya pada waktu itu, guna dapat menentukan apakah sesuatu amal usaha yang diselenggarakan Muhammadiyah itu termasuk urusan agama, sehingga harus betul-betul berpijak kepada sunnah atau termasuk urusan dunia sehingga pertimbangan akal dapat digunakan dan seterusnya. Ketika jawaban-jawaban itu sudah masuk dari sejumlah ulama, baik atas nama perorangan maupun organisasi, maka K.H. Mas Mansur mengolah dan menyimpulkannya dalam buku kecil yang diterbitkan oleh Hoofdcoomite Congres Moehammadijah Djogdjakarta tahun 1942, dengan judul ―Kesimpoelan Djawaban Masalahh Lima‖. 1. Masalah Lima tersebut meliputi : a. Pengertian Agama (Islam) atau al-Din, yaitu : ―Apa yang diturunkan Allah dalam al-Qur‘an dan yang tersebut dalam al-Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 63 larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat‖. b. Pengertian Dunia (al-Dunya ): "Yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah SAW: "Kamu lebih mengerti urusan duniamu" ialah :segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkaraperkara / pekerjaan-pekerjaan / urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia). c. Pengertian al-Ibadah, ialah: ―Bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, dengan jalan mentaati segala perintah-perintahNya, menjauhi laranganlaranganNya dan mengamalkan segala yang diijinkan Allah SWT‖. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diijinkan Allah dan ibadah yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah SWT akan perincian-perinciannya, tingkat, dan cara-caranya yang tertentu. d. Pengertian Sabilillah, ialah : ―Jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridloan Allah SWT, berupa segala amalan yang diijinkan Allah SWT untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya).‖ e. Pengertian Qiyas, (Ini belum dijelaskan secara rinci baik pengertian maupun pelaksanaan-nya). Karena Masalah Lima tersebut, masih bersifat umum, maka Majelis Tarjih terus berusaha merumuskan Manhaj untuk dijadikan pegangan dalam menentukan hukum. Kemudian pada tahun 1985-1990, yaitu tepatnya pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, Majelis Tarjih berhasil

Pendidikan Kemuhammadiyahan 64 merumuskan 16 poin pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah. 2. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih secara singkat adalah sbb : a. Dalam ber-istidlal, dasar utamanya adalah al-Qur‘an dan alSunnah al- Shahihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan, sepanjang tidak menyangkut bidang ta‟abbudi, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan perkataan lain, Majelis Tarjih menerima Ijitihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung. (Majelis tarjih di dalam berijtihad menggunakan tiga macam bentuk ijtihad: Pertama: Ijtihad Bayani: yaitu (menjelaskan teks al-Qur‘an dan al-Hadits yang masih mujmal (umum) atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih. Sebagai contohnya adalah ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang ditaklukkan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, dan Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan "Kharaj" dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal muslimin, dengan berdalil QS al-Hasyr; ayat 7-10. Kedua: Ijtihad Qiyasi: yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks al-Quran maupun al-Hadist, diantaranya: mengqiyaskan zakat tebu, kelapa, lada, cengkih, dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras, dan makanan pokok lainnya, bila hasilnya mencapai 5 wasak (7,5 kuintal). Ketiga: Ijtihad Istishlahi: yaitu menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus dengan berdasarkan illat, demi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti; membolehkan wanita keluar rumah dengan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 65 beberapa syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, mengharamkan nikah antar agama dan lain-lain. b. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad jama‟i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota Majelis, tidak dipandang kuat. (Seperti pendapat salah satu anggota Majelis Tarjih Pusat yang pernah dimuat di dalam majalah ―Suara Muhammadiyah‖, bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadlan dan Syawal hendaknya menggunakan Mathla‟ Makkah. Pendapat ini hanyalah pendapat pribadi sehingga tidak dianggap kuat. Yang diputuskan dalam Munas Tarjih di Padang Oktober 2003, bahwa Muhammadiyah menggunakan Mathla‟ Wilayah alHukmi ) c. Tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, akan tetapi pendapat-pendapat mazhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur‘an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. (Seperti halnya ketika Majelis Tarjih mengambil pendapat Mutorif bin al-Syahr di dalam menggunakan hisab ketika cuaca mendung, yaitu di dalam menentukan awal bulan Ramadlan, walaupun pendapatnya menyelisihi Jumhur Ulama. Sebagai catatan: Rumusan di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah, telah menyatakan diri untuk tidak terikat dengan suatu mazhab, dan hanya menyandarkan segala permasalahannya pada al-Qur‘an dan alHadits saja. Namun pada perkembangannya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut cukup banyak, secara tidak langsung telah membentuk mazhab sendiri, yang disebut "Mazhab Muhammadiyah", ini dikuatkan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 66 dengan adanya buku panduan seperti HPT (Himpunan keputusan Tarjih). d. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar. Keputusan ini diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang didapat ketika keputusan diambil serta koreksi dari siapapun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. (Seperti halnya pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahmad Dahlan karena kekhawatiran tejadinya syirik sudah tidak ada lagi, pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah, dll) e. Di dalam masalah aqidah (tauhid), hanya dipergunakan dalildalil mutawatir. (Keputusan yang membicarakan tentang aqidah dan iman ini dilaksanakan pada Mukatamar Muhammadiyah ke17 di Solo pada tahun 1929). f. Tidak menolak ijma‘ sahabat sebagai dasar suatu keputusan. (Ijma‘ dari segi kekuatan hukum dibagi menjadi dua, pertama: ijma‟ qauli, seperti ijma‘ para sahabat untuk membuat standarisasi penulisan al-Qur‘an dengan khot Utsmani, kedua: ijma‟ sukuti (dianggap bersepakat karena tidak menolak pendapat yang ada). Ijma‘ seperti ini kurang kuat. Dari segi masa, Ijma‘ dibagi menjadi dua: pertama: ijma‘ sahabat. Ijma‘ sahabat ini yang diterima Muhammadiyah. Kedua ; Ijma‘ setelah masa sahabat). g. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta‟arudl, digunakan cara "al-jam’u wa al-taufiq". Jikalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih. Kalau tarjih pun tidak bisa dilakukan,

Pendidikan Kemuhammadiyahan 67 maka langkah penyelesaian selanjutnya adalah dengan naskh, yaitu melacak keduanya dengan menetapkan bahwa yang muncul lebih dahulu (mansukh) telah berakhir masa berlakunya, sedangkan yang muncul belakangan (nasikh) mulai diberlakukan. Kalau dengan cara yang ketiga inipun belum bisa menyelesaikan, maka jalan terakhir adalah masalah tersebut ditawaqqufkan yakni dihentikan penelitian terhadap dalil tersebut dan mencari dalil baru. Adapun cara-cara melakukan jama’ dan taufiq, diantaranya adalah: Pertama: Dengan menentukan macam persoalannya dan menjadikan yang satu termasuk bagian dari yang lain. Seperti menjama‘ antara QS Al Baqarah 234 dengan QS Al Thalaq 4 dalam menentukan batasan iddah orang hamil; Kedua: Dengan menentukan yang satu sebagai mukhashis terhadap dalil yang umum, seperti: menjama‘ antara QS Ali Imran 86 dan 87 dengan QS Ali Imran 89, dalam menentukan hukum orang kafir yang bertaubat, seperti juga menjama‘ antara perintah sholat tahiyatul Masjid dengan larangan sholat sunnah ba‘da Ashar, Ketiga: Dengan cara mentaqyid sesuatu yang masih mutlaq, yaitu membatasi pengertian yang luas, seperti menjama‘ antara larangan menjadikan pekerjaan membekam sebagai profesi dengan ahli bekam yang mengambil upah dari pekerjaanya. Keempat: Dengan menentukan arti masing-masing dari dua dalil yang bertentangan, seperti: menjama‘ antara pengertian suci dari haid yang berarti bersih dari darah haid dan yang berarti bersih sesudah mandi. Kelima: Menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda, seperti larangan sholat di rumah bagi yang rumahnya dekat masjid dengan keutamaan sholat sunnah di rumah. h. Menggunakan asas "sadd al-dzarai’" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah (kerusakan). Saddu al dzarai’

Pendidikan Kemuhammadiyahan 68 adalah perbuatan mencegah hal-hal yang mubah, karena akan mengakibatkan kepada hal-hal yang dilarang. Seperti: Larangan memasang gambar KH. Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, karena dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan, walaupun akhirnya larangan ini dicabut kembali pada Muktamar Tarjih di Sidoarjo, karena kekhawatiran tersebut sudah tidak ada lagi. Contoh lain adalah larangan menikahi wanita non muslimah ahli kitab di Indonesia, karena akan menyebabkan fitnah dan kemurtadan. Keputusan ini ditetapkan pada Muktamar Tarjih di Malang 1989. i. Men-ta’lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Qur‘an dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari‘ah. Adapun qaidah: "al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku. (Ta’lil Nash adalah memahami nash al-Qur‘an dan alHadits, dengan mendasarkan pada illah yang terkandung dalam nash. Seperti perintah menghadap arah Masjid al-Haram dalam sholat, yang dimaksud adalah arah ka‘bah, juga perintah untuk meletakkan hijab antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud adalah menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang pada Muktamar Majelis Tarjih di Sidoarjo 1968 diputuskan bahwa pelaksanaannya mengikuti kondisi yang ada, yaitu pakai tabir atau tidak, selama aman dari fitnah). j. Pengunaaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh, dan bulat, serta tidak terpisah. (Seperti halnya di dalam memahami larangan menggambar makhluk yang bernyawa, jika dimaksudkan untuk disembah atau dikhawatirkan akan menyebabkan kesyirikan).

Pendidikan Kemuhammadiyahan 69 k. Dalil-dalil umum al-Qur‘an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah. (Lihat keterangan dalam point e di atas) l. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir" (Diantara contohnya adalah: dzikir singkat setelah sholat lima waktu, sholat tarawih dengan 11 rakaat) m. Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur‘an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapai situsi dan kondisi. (Contohnya, adalah ketika Majelis Tarjih menentukan awal Bulan Ramadlan dan Syawal menggunakan hisab). n. Dalam hal-hal yang termasuk "al-umur al-dunyawiyah" yang tidak termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat. o. Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima. p. Dalam memahani nash, makna zahir didahulukan dari ta’wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima. (Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadist yang membicarakan sifat-sifat dan perbuatan Allah SWT, seperti Allah bersemayam di atas „Arsy, Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi pada sepertiga akhir malam, dll) F. PERKEMBANGAN MAJELIS TARJIH

Pendidikan Kemuhammadiyahan 70 Sebagaimana diketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang bergerak untuk tajdid atau pembaharuan, maka Majelis Tarjih, yang merupakan bagian terpenting dalam organisasi tersebut tidak bersifat kaku dan kolot, akan tetapi keputusan-keputusan Majelis Tarjih masih ada kemungkinan mengalami perubahan kalau sekiranya dikemudian hari ada dalil atau alasan yang dipandang lebih kuat. Bahkan nama dan kedudukan Majelis dalam Persyarikatan bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Adapun perkembangan Majelis Tarjih kemudian, dapat dilihat pada aktifitas-aktifitas yang dilakukannya. Mulai sidang pertama dalam konggres ke-18 di Solo, Majelis Tarjih terus mengadakan sidang-sidang khususi tarjih tiap-tiap tahun secara bersamaan waktu dan tempat dengan kongres Muhammadiyah sampai pada Muktamar (istilah kongres mulai tahun 1950 diganti dengan Muktamar) ke-32 di Purwokerto tahun 1953. Kemudian pada tahun 1954/1955 (29 Desember s/d 3 Januari ) diadakan sidang khusus tarjih di luar Muktamar Muhammadiyah, di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1956, Majelis Tarjih sidang bersama–sama dengan Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang. Sesudah itu sidang-sidang Majelis Tarjih yang biasanya diselenggarakan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah itu, ditingkatkan menjadi Muktamar dan tidak lagi diadakan bersama-sama dengan Muktamar Muhammadiyah. Ini untuk pertama kalinya diadakan tahun 1960 di mana Majelis Tarjih bermuktamar secara terpisah dari Muktamar Muhammadiyah, dan mengambil Pekajangan (Pekalongan) sebagai tempat penyelenggarannya. Muktamar ini berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 Juli 1960. Muktamar selanjutnya diadakan delapan tahun kemudian, di Sidoarjo yang berlangsung sejak tanggal 27 sampai 31 juli 1968. Ada

Pendidikan Kemuhammadiyahan 71 sejumlah masalah yang diagendakan untuk menjadi acara Muktamar ini. Akan tetapi yang selesai diambil keputusannya ialah : (1) mengenai masalah umum adalah bank, lotto/nalo dan keluarga berencana; (2) masalah khusus: hijab dan gambar K.H.A. Dahlan. Keputusankeputusan itu sebagai berikut : 1. Bank dengan sistem riba, haram; bank tanpa riba halal; dan bunga bank yang diteria nasabah dan sebaliknya masalah musytabihat. 2. Lotto dan nalo termasuk perjudian dan haram hukumnya. 3. Mencegah kehamilan berlawanan dengan hukum Islam dan KB yang dilakukan dengan menggunakan cara itu karenanya berlawanan dengan hukum Islam. 4. Dalam rapat-rapat Muhammadiyah yang dihadiri oleh lelaki dan wanita, harus menggunakan hijab. 5. Mencabut putusan tahun 1929 (sidang tarjih pertama) yang mengharamkan pemajangan gambar K.H.A. Dahlan. Sejak dari Muktamar 1968 di Sidoarjo ini, hanya berselang empat tahun, diadakan lagi Muktamar Tarjih di desa Pencongan, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 28 April 1972. Di antara keputusan Tarjih yang diambil dalam Muktamar ini adalah masalah hubungan antar zakat dengan pajak yang dinyatakan sebagai dua kewajiban yang berbeda dan karenanya membayar salah satu di antara keduanya tidak dapat menggugurkan kewajiban melakukan yang lain. Dua Muktamar lainnya adalah Muktamar Garut, Jabar dan Muktamar Klaten, Jateng. Muktamar Garut berlansung dari tanggal 18- 23 April 1976 dan merupakan Muktamar yang ke-20 (dihitung sejak tahun 1929). Sedangkan Muktamar ke-21, yang diselenggarakan di Klaten, sejak tanggal 6 sampai 11 April 1980. Di samping itu, di sela-sela Muktamar ke Muktamar, diadakan pula seminar-seminar atau semacam itu, guna lebih mematangkan bahan-bahan kajian yang akan dibawa ke Muktamar. Seperti misalnya

Pendidikan Kemuhammadiyahan 72 simposium yang diadakan di Bandung tahun 1965 dalam kesempatan Muktamar Muhammadiyah yang diadakan di kota tersebut. Seminar itu membahas masalah konsepsi masyarakat Islam dan pembinaan hukumhukum fiqh bidang muamalah dalam masyarakat modern. Terakhir di Klaten pada tahun 1978 diadakan seminar tentang Qaidah Ushul Fiqh, yang menyangkut masalah hadist-hadist dla‘if, yang berjumlah banyak, di mana satu sama lain saling menguatkan dan masalah jarh dan ta‘dil. Apabila perkembangan Majelis Tarjih dari masa ke masa diamati secara cermat, akan terlihat bahwa pada tahap-tahap permulannya dan selama periode kolonial, Majelis Tarjih memperlihatkan vitalitas yang tinggi. Sampai saat ini, majelis tarjih telah mengalami berbagai macam perubahan. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam Majelis Tarjih antara lain adalah: 1. Perubahan nama "Majelis Tarjih". Karena mengingat, semakin banyak dan kompleksnya problematika-problematika yang dihadapi umat Islam pada puluhan tahun terakhir ini. Terutama berkembangnya pemikiran baru, yang kesemuanya harus dijawab oleh Majelis Tarjih. Disamping itu karena nama Tarjih, masih identik dengan masalah-masalah fiqh, maka nama Majelis Tarjih perlu ditambah dengan sebutan yang bisa mewakili tugas tersebut, maka dipilihlah nama Pengembangan Pemikiran Islam sehingga namanya menjadi "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam". Penambahan ini diputuskan pada tahun 1995, ketika dilangsungkan Muktamar Aceh. Pada muktamar tahun 2005 nama majelis ini berubah lagi menjadi ―Majelis Tarjih dan Tajdid‖ yang tetap berlaku sampai sekarang. 2. Penambahan terhadap tiga bentuk Ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih (Yaitu Ijtihad Bayani, Qiyasi dan Istishlahi) dengan ditambah tiga pendekatan baru, yaitu Pendekatan "Bayani", "Burhani", dan "Irfani". Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada

Pendidikan Kemuhammadiyahan 73 MUNAS Tarjih di Malang, tahun 2000. Kemudian disempurnakan pada MUNAS Tarjih ke-26 di Padang, Oktober 2003. 3. Perubahan nama Mukatamar Tarjih menjadi MUNAS (Musyawarah Nasional) Tarjih. 4. Perampingan anggota Majelis Tarjih yaitu dengan menetapkan Anggota Tetap Majelis Tarjih. Pada awalnya muktamar-muktamar atau musyawarah-musyawarah Majelis yang bersifat nasional, melibatkan utusan-utusan wilayah yang sering berganti-ganti, atau yang sering disingkat dengan MTPPI Wilayah. Akan tetapi pada MUNAS Tarjih ke-26 di Padang, Oktober 2003 dilakukan perampingan dengan membentuk anggota tetap Majelis Tarjih yang berjumlah sekitar 99 anggota, yang bertugas untuk melakukan sidang setiap hal itu diperlukan. Langkah-langkah ini diambil, mengingat kurang efektif dan efesiennya perjalanan Muktamar Tarjih selama ini, khususnya ketika diganti namanya dengan MUNAS (Musyawarah Nasional). Walaupun sampai saat ini, keputusan tersebut belum di-tanfid-kan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun akan mempunyai pengaruh yang besar bagi perjalanan Majelis Tarjih pada masa-masa mendatang. 5. Perubahan keputusan-keputusan tarjih yang dirasa kurang sesuai lagi, seperti pencabutan larangan menempel gambar KH. Ahmad Dahlan, pencabutan larangan perempuan untuk keluar rumah, pencabutan keputusan tentang larangan perempuan ikut berdemonstrasi dan lain-lain. Ini dikuatkan juga dengan adanya komisi Pengembangan Himpunan Putusan Tarjih, pada MUNAS Tarjih di Padang, Oktober 2003. G. PRODUK MAJELIS TARJIH Sejak berdirinya sampai saat ini, Majelis Tarjih, dengan berbagai perubahan namanya, telah menghasilkan berbagai macam produk, baik berupa keputusan maupun fatwa. Adapun keputusan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 74 maupun fatwa majelis tarjih tersebut dihimpun dalam bentuk buku, seperti Buku Himpunan Putusan Tarjih, yang telah mengalami beberapa kali cetakan, dan Buku Tanya Jawab Agama, yang berisi kumpulan Fatwa Majelis Tarjih, saat ini telah siap dua naskah buku HPT yang masih dalam proses editing, berisi hasil Muktamar Tarjih ke-20, 21, dan 22, serta hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-23, 24, 25, dan 26. Sedangkan buku Tanya jawab agama yang telah terbit enam jilid, dan jilid tujuh akan segera terbit, karena sudah dalam proses editing. Fatwa Tarjih juga bisa dibaca dalam rubrik Tanya Jawab Majalah Suara Muhammadiyah, yang terbit dua kali setiap bulan. Buku Himpunan Putusan Tarjih dan Majalah Suara Muhammadiyah, saat ini bisa diunduh dari website Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, kumpulan fatwa Majelis Tarjih dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, juga dapat dibaca atau diunduh dari website Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. H. PENUTUP Perjalanan Majelis Tarjih selama ini, memang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tugas yang diembannya untuk membimbing masyarakat Islam Indonesia, pada umumnya, dan warga Persyarikatan Muhammadiyah, pada khususnya, dalam masalah keagamaan dan pengembangan pemikiran Islam, nampak begitu berat dan menuntut adanya kesabaran dan perjuangan, serta pencarian yang tiada kenal putus asa. Sehingga perbaikan, penyempurnaan, serta pengembangan Majelis tarjih ini sangat mutlak diperlukan, guna memberikan konstribusi-konstribusi yang bermanfaat bagi umat Islam Indonesia. Demikian tulisan singkat tentang Majelis Tarjih ini, mudahmudahan bisa membuka cakrawala, khususnya bagi kader-kader Muhammadiyah, dan bisa menjadi bekal awal untuk pengembangan pemikiran dalam persyarikatan ini.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 75 I. DAFTAR PUSTAKA Abdurrohman, Asjmuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi, (Jokyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. I) Achmad Jainuri, Model Tajdid Muhammadiyah: Membangun Peradaban Utama (Makalah), Malang, 2010. M. Amin Abdullah, Paradigma Tajdid Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Modernis-Reformis (Makalah), Jakarta, 2010. Badan pendidikan Kader PP. Muhammadiyah, Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah, (Jogyakarta: BPK PP.Muhammadiyah, Oktober 1994, Cet I) H.M. Djaldan Badawi, 95 tahun langkah perjuangan Muhammadiyah, Himpunan Keputusan Muktamar, Lembaga pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995) Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002) Ka‘bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia, Prespektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: Universitas Yarsi 1999) Majelis Tarjih, Organisasi dan Sejarah Majelis Tarjih, yang mengutip Laporan Penelitian H Asjmuni A. Rahman, dkk dengan judul ―Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum‖.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 76 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985). http://www.fatwatarjih.com/p/history-of-tarjih.html Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Panduan Munas Tarjih ke 26, (Jokyakarta: MTPPI PP Muhammadiyah, 2003) An-Najah, Ahmad Zain, Metode Penggunaan Rukyat dan Hisab, dan Pengaruhnya Terhadap Persatuan Umat, (Padang: MTPPI PP Muhammadiyah, 2003) ———-, Mengkaji Ulang Sikap Muhammadiyah Terhadap Hadist Ahad, (Makalah, 2004) Peacock, James L., Gerakan Muhammadiyah memurnikan ajaran Islam di Indonesia, (Jakarta: Cipta kreatif, 1986.) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, (Jokyakarta: PP. Muhammadiyah Cet. III). Siregar, Hamka, Mencari Format Baru Tarjih Muhammadiyah. (Padang: MTPPI PP Muhammadiyah, 2003) Lubis, Arbiyah, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan (Jakarta : Bulan Bintang) Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Majalah Suara Muhammadiyah, edisi 2010-2013

Pendidikan Kemuhammadiyahan 77 BAB V PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH Kompetensi Dasar 1. Agar mahasiswa dapat memahami pedoman hidup Islami dalam aspek pribadi, masyarakat, dan berbangsa bernegara 2. Agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip hidup Islami dalam kehidupan nyata 3. Agar mahasiswa menyadari pentingnya pedoman hidup Islami dalam kehidupan sehari-hari A. PENDAHULUAN 1. Pemahaman Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Al-Quran dan Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridloi Allah SWT. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah (teladan yang baik). 2. Landasan dan Sumber Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pengembangan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) yang

Pendidikan Kemuhammadiyahan 78 berlaku dalam Muhammadiyah, seperti; Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih. 3. Kepentingan Warga Muhammadiyah dewasa ini memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengkayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari, Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain : a. Kepentingan akan adanya Pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. b. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan ummat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan Pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu. c. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21. d. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba milintasi) yang dibawa oleh globalisasi

Pendidikan Kemuhammadiyahan 79 (proses-proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politikbudaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. e. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. 4. Sifat Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Memiliki beberapa sifat/kriteria sebagai berikut : a. Mengandung hal-hal pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. b. Bersifat pengkayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan. c. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan runrutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. d. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan. e. Ideal, yakni dapat menjadi panduan untuk kehidupan seharihari yang bersifat pokok dan utama. f. Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesanpesan yang bersifat akhlaqi yang membuahkan kesalihan. g. Taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah. 5. Tujuan Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik (uswah hasanah) menuju terbentuknya masyarakat utama yang diridlai Allah SWT. 6. Kerangka

Pendidikan Kemuhammadiyahan 80 Materi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut : 1. Bagian Pertama : Pendahuluan 2. Bagian Kedua : Islam dan Kehidupan 3. Bagian Ketiga : Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah a. Kehidupan Pribadi b. Kehidupan dalam Keluarga c. Kehidupan Bermasyarakat d. Kehidupan Berorganisasi e. Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha Muhammadiyah f. Kehidupan dalam Berbisnis g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara i. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan j. Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya 4. Bagian Keempat : Tuntunan Pelaksanaan 5. Bagian Kelima : Penutup B. PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul1 , sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih (maqbul) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 81 meliputi bidang-bidang aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah2 , Agama semua Nabi-nabi3 , Agama yang sesuai dengan fitrah manusia4 , Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia5 , Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama6 , Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam7 . Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah8 dan agama yang sempurna9 . Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup Tauhid kepada Allah10, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah11, dan menjalankan kekhalifahan12, dan bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT13. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benarbenar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah14 dan penuh ketundukan atau penyerahan diri15. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: a. Kepribadian Muslim16, b. Kepribadian Mu'min17, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia18, dan d. Kepribadian Muttaqin19. Setiap muslim yang berjiwa mu'min, muhsin, dan muttaqin, yang paripuma itu dituntut untuk memiliki keyakinan (aqidah) berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari syirk, bid'ah, dan khurafat; memiliki cara berpikir (bayani), (burhani), dan (irfani); dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlaq al karimah yang menjadi rahmatan li-`alamin. Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan (sistem kehidupan) apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah da'wah Islam. Da'wah Islam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 82 sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah20 pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku da'wah itu sendiri (ibda binafsika) sebelum berda‘wah kepada orang/pihak lain sesuai dengan seruan Allah: ―Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka....”21. Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui da'wah itu ialah mengajak kepada kebaikan (amar ma‟ruf), mencegah kemunkaran (nahyu munkar), dan mengajak untuk beriman (tu'minuna billah) guna terwujudnya umat yang sebaikbaiknya atau khairu ummah.22 Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum menda‘wahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam maupun warga Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orangorang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku da'wah menjadi rahmatan lil `alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. C. KEHIDUPAN PRIBADI 1. Dalam Aqidah a. Setiap Warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah SWT.23 yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad al-rahman 24 yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muhsin, dan muttaqin yang paripurna b. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman 25 dan tauhid 26 sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap

Pendidikan Kemuhammadiyahan 83 menjauhi serta menolak takhayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT 27 . 2. Dalam Akhlaq a. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam mepraktekkan akhlaq mulia28, sehingga menjadi uswah hasanah29, yang diteladani oleh sesama berupa sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. b. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas30 dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, ishraf, fasad, fahsya dan kemungkaran. c. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaqul karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. d. Setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaian tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hakhak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. 3. Dalam Ibadah a. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati kearah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk31, sehingga terpancar kepribadian yang shalih32 yang mengahdirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 84 b. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdlah dengan sebaik-baiknya dan menghidupsuburkan amal nawafil (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. 4. Dalam Mu'amalah Duniawiyah a. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi33 dan khilafah di muka bumi34. Sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif35 serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan36 dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlaq karimah37 . b. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa brfikir secara burhani (pendekatan tekstual dan kontekstual), bayani (pendekatan dengan fakta dan ratio) dan irfani (pendekatan dengan hati nurani) yang menverminkan cara berfikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablu min Allah dan hablu min al-naas maslahat bagi kehidupan umat manusia38 c. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja islami, seperti; kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan39 . D. KEHIDUPAN DALAM KELUARGA 1. Kedudukan Keluarga a. Kkeluarga merupakan tiang utama kehidupan ummat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan keluarga

Pendidikan Kemuhammadiyahan 85 yang sakinah, mawaddah wa al-rahmah40 yang dikelanal dengan keluarga sakinah. b. Keluarga-keluarga dilingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan Jama'ah dan Dakwah Jama'ah menuju terwujudnya Masyarakat Utama yang diridloi Allah SWT. 2. Fungsi Keluarga a. Keluarga-keluarga dilingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anakanak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. b. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (uswah hasanah) dalam mepraktekkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya ihsan / kebaikan dan bergaul dengan makruf41, saling menyayangi dan mengasihi42, menghormati hak hidup anak43, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlaq yang mulia secara paripurna44, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka45, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan46, berbuat adil dan ihsan47 , memelihara persamaan hak dan kewajiban48, menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu49 . 3. Aktifitas Keluarga a. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga - keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 86 terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif dengan nilai-nilai jaran Islam. b. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menajauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga. c. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah, dan makruf dengan tetanga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah (desa sejahtera lahir dan batin) dalam masyarakat setempat. d. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik E. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 1. Islam mengajarkan agarsetiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sasama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing - masing dengan memelihara dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hakhaknya. 2. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga50, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga51 , bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barangnya atau hartanya52, menjenguk bila tetangga sakit53 , mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarag/diri sendiri54, menyatakan ikut gembira / senang hati bila tertangga

Pendidikan Kemuhammadiyahan 87 memperoleh kesuksesan, menghibur dan mempberikan perhatian yang simpati bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk / melayat bila ada tetangga yang meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak - hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut billa tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengkerta dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan amar makruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. 3. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil55, mereka berhak memperoleh hakhak dan kehormatan sebagai tetangga56, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransin sesuai dengan prinsip-prinsi yang diajarkan oleh Agama Islam. 4. Dalam hubungan-hubungan sosia yang lebih luas setiap angota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jama'ah (warga) dan jam'iyyah (organisasi) haruslam menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatanb manusia57, memupuk persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan58, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin59, memupuk jiwa toleransi60, menghormati kebebasan orang lain61, menegakkan budi baik62, menegakkan amanat dan keadilan63, perlakuan yang sama64, menepati janji65, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan66, menjadikan masyarakat yang shalih dan utama67, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar makruf dan nahi munkar68, berusaha untuk menyatu dan berguna / bermanfaat bagi masyarakat69 ,

Pendidikan Kemuhammadiyahan 88 memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama70, tidak berprasangka buruk kepada sesama71, peduli kepada orang miskin dan yatim72, tidak mengambil hak orang lain73, berlomba dalam kebaikan74, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridlaoi Allah SWT. 5. Melaksanakan gerakan jama'ah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita - cita masyarakat utama yang diridlai Allah SWT. F. KEHIDUPAN BERORGANISASI 1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat yang didirikan dan dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama yang diridloi Allah SWT, karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan lankah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia (shiddiq, amanah, tabligh, fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benarbenar menjadi rahmatan li al-'alamin. 3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan

Pendidikan Kemuhammadiyahan 89 musyawarah dan mengacu pada peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan. 4. Mengairahkan ruh al-Islan dan ruh al-jihad dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiayh benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. 5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. 6. Dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. 7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti kuliah tujuh menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jamaah sehingguh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan. 8. Para pemimpin Muhammadiyah harus gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya. 9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala

Pendidikan Kemuhammadiyahan 90 urusannya, sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. 10. Setiap anggauta Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar - ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik - baiknya, apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasai maupun amal usaha hendaknya menunujukan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam. 11. Setiap angguta Pimpinan Muhammadiyah harus berusaha menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin. 12. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh. 13. Dengan semangat tajdid hendaknya seiap anngauta pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan 'izul Islam wal muslimin [kejayaan Islam dan kaum muslimin] warahmatan lil 'alamin [dan rahmat bagi alam semesta] 14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 91 mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan allah SWT. 15. Setiap anggota pimpinan maupun warga persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah dan khurafat. 16. Pimpinan persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami. G. KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA 1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud Masyarakat Utama yang diridlai Allah SWT. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan Tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu sebaik-baiknya sebagai misi dakwah75 . 2. Amal Usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan, dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinvestarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dan pengelolaannya

Pendidikan Kemuhammadiyahan 92 secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus dutunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaikbaiknya76 . 3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat77 . 4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Status keanggotaan menjadi sangat perlu bagi pimpinan agar yang bersangkutan memahami secara tepat fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan persyarikatan. 5. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi managemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. 6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengemangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat perlu agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiq alkhairat) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 93 7. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku). Untuk itu setiap pimpinan Persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. 8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan / kekayaan kepada pimpinan Perysrikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 9. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai salah satu alat dakwah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. 10. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, dan bersikap berlebihan. 11. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati

Pendidikan Kemuhammadiyahan 94 hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah. 12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturrahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing. 13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktifitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan - kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah SWT dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus serta kajian al-Quran dan alSunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah lainnya yang ertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah H. KEHIDUPAN DALAM BERBISNIS 1. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maapun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syari'at atas dasar seku rela (taradlin). 2. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan utntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai dengan prinsip mu'amalah dalam Islam. Dalam

Pendidikan Kemuhammadiyahan 95 menjalankan aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi anak buah secara bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara suka rela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya. 3. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (patner maupun pelanggan). Suka rela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak pemerasan, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip suka rela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran. 4. Hasil dari aktifitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (maal) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah SWT. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya, dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntutan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. 5. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktifitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (taradlin), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya, (3) wasiat, yaitu

Pendidikan Kemuhammadiyahan 96 pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meniggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta pusaka yang diwariskan dan (4) hibah, yaitu pemberian suka rela dari/kepada seseorang. dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji. 6. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utangpiutang (qardlun), maupun pinjaman ('ariyah). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibelikan barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman ('ariyah), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya. 7. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan dalam Agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan itu

Pendidikan Kemuhammadiyahan 97 dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluahan dari pelanggan. Dalam hal persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan, dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian fastabiqul khairat sehingga tercapai bisnis yang mabrur. 8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rizki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlombalomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong78 , dan ingkar akan ni'mat Tuhan79, sedang kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah80 . 9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihamburhamburkan dengan cara yang mubadzir dan boros. Perilaku boros di samping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk tidak berlaku boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan bisnis dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun

Pendidikan Kemuhammadiyahan 98 administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolan usaha yang lebih baik81 . 10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebioh baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtiarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Perspektif seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan82 . 11. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan kepada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yan mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu. 12. Semakin besar bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu. Dengan demikian makin banyak aktifitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu lebih banyak, atau menimati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut. 13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnisekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya

Pendidikan Kemuhammadiyahan 99 membayar zakat sesuai syari'at. Di samping itu dianjurkan untuk memberi infaq dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat rezeki yang diakruniakan Allah kepadanya. I. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI 1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (skill), dan tanggung jawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. 2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (halalan) dan kebaikan (thayyiban), amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat. 3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauihkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan lain-lain yang bathil lainnya yang menyebabkan kemudlaratan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. 4. Setiap anggota Muhammadiyah di manapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat dan bersabar dan bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. 5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini.

Pendidikan Kemuhammadiyahan 100 6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsipbekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. 7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat (termasuk zakat profesi) maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan helah (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfaqkan sebagian rizki yang diperolehnya itu. J. KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA 1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dati dak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsipprinsi etika / akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat utama yang diridlai Allah SWT. 2. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat83 dan tidak boleh menghianati amanat84 , menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran85, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan dengan perintah Allah dan Rasul86, mengemban risalah Islam87, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah88, mempedomani al-Quran dan as-Sunnah89 , mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia90 , menghormati kebebasan orang lain91, menjauhi fitnah dan kerusakan92, menghormati hak hidup orang lain93, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman94, tidak mengambil hak orang lain95, berlomba dalam kebaikan96, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan97, memelihara